Anak yang Berkonflik dengan Hukum Hukum Perlindungan Anak FH-UI 26 Maret 2011 Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Data Kemeneg PP & PA • Hingga pertengahan tahun 2010, jumlah anak di Indonesia yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273 orang. 3.197 di antaranya telah berstatus narapidana. Data tersebut dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga Juli 2010. Dari jumlah anak yang berkonflik hukum itu, 2.357 mereka berada di Lapas dan 3.916 ada di luar Lapas Anak.
Kasus Muhammad Azwar alias Raju Seorang anak berusia 8 tahun bernama Muhammad Azwar alias Raju harus ditahan dalam penjara sejak 19 Januari hingga 2 Februari 2006 di Rutan Pangkalan Brandan. Perkara awalnya sebenarnya cukup sepele. Raju berkelahi dengan kakak kelasnya Armansyah 14 tahun, Rabu 31 Agustus 2005. Keduanya sama-sama terluka. Namun orangtua Armansyah mengadukan Raju kepada polisi. Anak bungsu pasangan Sugianto dan Saedah itu pun disangka melakukan penganiayaan. Hingga perkaranya sampai ke meja hijau dan hakim Tiurmaida H. Pardede di Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memutuskan menahan bocah itu di Rutan. (Yenny Wahid, 2006)
Kasus anak2 disidang karena dituduh melakukan perjudian
Tragedi Bocah Penyengat Lebah Surabaya •
Bocah Penyengat Lebah Disidang Ibu DYD Minta Keluarga Korban Tidak Semena-mena Rabu, 27/01/2010 18:54 WIB Surabaya - Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur mulai bergulir di pengadilan. DYD (9) menjadi pesakitan. Keisengan DYD menakuti temannya satu sekolahnya bernama DNS (9) berakhir di ranah hukum. Bocah kelas 3 SD ini terancam hukuman 9 bulan penjara. Kasus ini terjadi pada 3 Maret 2009 lalu. Kala itu jam istirahat sekolah. DYD menakuti DNS (korban,red) dengan menggunakan lebah. Sialnya pipi DNS disengat lebah yang dibawa DYD. Sebenarnya perkara ini sudah selesai dengan cara kekeluargaan melalui mediasi pihak sekolah. Namun entah kenapa pihak kepolisian dan kejaksaan melanjutkan kasus itu. DYD menjalani sidang pertama kali pada tanggal 30 Desember 2009 lalu. Orangtua DYD, bocah pelaku penyengat lebah menyesalkan tindakan semena-mena keluarga korban. Hal ini disebabkan, kasus yang dianggap sepele ini tetap dilanjutkan, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan damai.
•
"Jangan mentang-mentang punya pangkat atau derajat yang lebih tinggi. Misalkan yang dientup (disengat) tawon anaknya tukang becak, tidak mungkin sampai disini," kata ibu DYD, Eli Sulistiyowati kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno, Rabu (27/1/2010). Sementara, Jaksa Penuntut Umum, Syahroli, berjanji pihaknya akan berusaha memberikan tuntutan seringan mungkin terhadap pelaku. Dengan alasan, kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun karena sudah di tingkat pengadilan yang bukan delik aduan, maka bagaimanapun harus tetap dilanjutkan. Sementara itu, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pagi tadi kembali ditunda untuk kedua kalinya. Pasalnya, terdakwa yang masih duduk di bangku kelas 3 SD ini mengalami depresi, akibat maraknya pemberitaan tentang dirinya. Orangtua korban sengatan lebah enggan berpolemik dan berkomentar di media massa, tentang kejadian yang menimpa anaknya. Menurutnya, kasus ini tetap dilanjutkan karena pihaknya ingin menjadi warga yang taat hukum. "Maaf saya tidak mau berkomentar," kata Kompol Supardi Astiko, orangtua DNS (korban) saat dihubungi detiksurabaya.com, Rabu (27/1/2010). Kompol Supardi Astiko, yang bertugas dibagian penyidik Satuan Pidana Tertentu (Sat Pidter) Ditreskrim Polda Jatim ini menegaskan, dalam kasus yang menimpa anaknya tidak perlu diberitakan di media massa.
• Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni status offences dan criminal offences. • Status offences adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. • Sedangkan criminal offences adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan atau anak yang melakukan tindak pidana.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan ABH (1) • Penegak hukum diharapkan menerapkan pendekatan Restorative Justice (tidak hanya legal justice, tapi juga social justice dan moral justice) • Mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) • Melibatkan Balai Pemasyarakatan, Orang Tua Korban dan atau Pelaku Tindak Pidana serta Tokoh Masyarakat • Keberadaan Lapas dan Rutan melebihi kapasitas, bahkan sebagian anak terpaksa masih bercampur dengan orang dewasa. (KPAI)
Hal-Hal yang Harus Diperhatikan (2) 1. Batas usia minimum anak (Minimum Age of Criminal Responsibility) 2. Proses hukum dan sistem administrasi peradilan anak 3. Kesehatan 4. pendidikan
Anak yang Berkonflik dengan Hukum (KPAI) • Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. • Dalam KHA, anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah satunya dinyatakan dalam pasal 37 KHA: "Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat."
Minimum age of criminal responsibiity • MACR refers to the minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law. • It means that if a child below that age breaks the law, they cannot be held criminally responsible. • Article 40 of the CRC requires the state parties establish a minimum age, however it leaves the specific age to be decided by the individual states •
Source : GC 10 Juvenile Justice
General Comment No. 10 Children’s Rights in Juvenile Justice
State parties should set their minimum age to no lower than 12 years of age
Putusan MK 1/PUU-VIII/2010 • Pasal 1 angka (1), Pasal 4 (1) dan Pasal 5 (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali apabila dimaknai 12 tahun…
