Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ARTIKEL LEPAS

Penyelesaian Masalah Berkonflik dengan Hukum

Anak

yang

Husni1

Abstrak

Correspondence: [email protected] 1.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hakhak yang dimilikinya. Perlindungan yang diberikan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh, jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, masalah perlindungan hukum terhadap anak di atur dalam Undang-undang N0. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak , Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradila Pidana Anak, , dan Undang–undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Berkonflik dengan Hukum

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015) | 36

ISSN 2302-6219

Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum – Husni. (36-50)

LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan anak yang berkonflik

dengan

hukum

maka

Pemerintah berupaya mewu-

lahirlah UU No. 3 tahun 1997

judkan kesejahteraan masyarakat

Tentang Pengadilan Anak sebagai

agar tercipta suasana aman, tentram

hukum pidana khusus yang mencoba

dan makmur seperti yang tersirat

melakukan

dalam

ketentuan yang mengatur masalah

tujuan

nasional

bangsa

penyimpangan

dari

Indonesia yang tercantum dalam

anak

Pembukaan Undang-undang Dasar

sebagaimana diatur dalam Kitab

1945 alenia IV yakni mewujudkan

Undang

masyarakat

ber-

(KUHP) maupun secara formil dalam

dasarkan Pancasila. Hal tersebut

Kitab Undang Undang Hukum Acara

mencakup seluruh aspek kehidupan

Pidana

masyarakat baik individu maupun

perkembangannya

kelompok, baik individu yang sudah

pengadilan Anak tersebut diganti

dewasa maupun yang masih anak-

dengan UU No. 11 Tahun 2012

anak.

tentang Sistem Peradilan Pidana

adil

makmur

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak

berperan

sebagai Dalam

sangat

suksesor konteks

strategis

suatu

bangsa.

Indonesia,

anak

adalah penerus cita–cita perjuangan oleh

Internasional sebuah

untuk

konvensi

secara

Undang

materil

Hukum

(KUHAP).

Anak,

Namun

Pidana

dalam

undang-undang

karena

dinilai

memiliki

banyak kelemahan dan dianggap tidak

memihak

memberikan

dan

tidak

perlindungan

hukum

kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

bangsa. Peran strategis ini telah disadari

baik

Adapun

yang

dimaksud

masyarakat

dengan

melahirkan

dengan hukum adalah anak yang

yang

anak

yang

berhadapan

intinya

berkonflik dengan hukum, anak yang

menekankan posisi anak sebagai

menjadi korban tindak pidana, dan

makhluk

harus

anak yang menjadi saksi tindak

mendapatkan perlindungan atas hak-

pidana. Sedangkan yang dimaksud

hak yang dimilikinya.

dengan anak yang berkonflik dengan

manusia

yang

hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015)| 37

ISSN 2302-6219


belum berumur 18 (delapan belas)

pornografi, perdagangan anak

tahun yang diduga melakukan suatu

dan pelacuran anak,

perbuatan yang dapat dikategorikan

5. perlindungan

sebagai suatu tindak pidana.

terhadap

anak-

anak jalanan, 6. perlindungan anak dari akibat

Perlindungan yang diberikan terhadap

anak

harus

diberikan

konflik bersenjata, dan 7. perlindungan anak dari tindakan

secara menyeluruh, jadi masalah

kekerasan.

1

perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam

Dalam

Commentary

yang

proses peradilan, tetapi mencakup

terdapat di bawah Rule 5.1 dari The

spektrum yang sangat luas. Dalam

Beijing Rules,2 juga menunjuk pada

berbagai

dokumen

internasional

dua tujuan atau sasaran yang sangat

bahwa

perlindungan

penting yaitu:

didapatkan

hukum bagi anak dapat mencakup

1. memajukan

berbagai aspek, anatara lain:

anak,dan

1. perlimdungan terhadap hak-hak

2. prinsip proporsionalitas.3

asasi dan kebebasan anak, 2. perlindungan

Dalam ketentuan perundang-

kesejahteraan

anak, 3. perlindungan

kesejahteraan

undangan

di

Indonesia,

masalah

perlindungan hukum terhadap anak dalam

di atur dalam Undang-undang N0. 4

penahanan,

Tahun 1979, tentang kesejahteraan

perampasan kemerdekaan, dan

anak , Undang-undang No. 3 Tahun

perlindungan anak dalam proses

1997 tentang Peradilan Anak, yang

peradilan,

kemudian diganti dengan Undang-

masalah

anak

4. perlindungan anak dari segala

undang

Nomor

11

bentuk eksploitasi, perbudakan,

tentang

Sistem

Peradila

Tahun

2012 Pidana

Anak, dan Undang–undang No. 23 1

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1998, hal 156

2

Standard Minimum Rules for the administration of Juvenile Justice, 1985

3

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: alumni, 1992, hal 112


ISSN 2302-6219


Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Dalam Konsideran Undangundang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak dalam sub b pertimbangannya menyebutkan: Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan". Dengan dikatakan

demikian bahwa

dapat dengan

berlakunya Undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka tidak ada alasan lagi yang dijadikan sebagai

dasar

hukum

untuk

melakukan kriminalisasi perbuatan nakal yang dilakukan oleh anak. Begitu juga seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.

23

Tahun

2002

tentang

Perlindungan Anak. Perlindungan

secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa anak sebagai bagian

dari

generasi

muda,

merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa, yang mempunyai hak

dan

bangsa

kewajiban dan

memerlukan

membangun

negara

di

mana

perlindungan

dari

berbagai bahaya yang mengganggu perkembangannya.

Kasus-kasus

kejahatan

yang melibatkan anak sebagai pelaku

tindak

kejahatan

membawa fenomena tersendiri.

khusus bagi anak yang berkonflik

Mengingat anak adalah individu

dengan hukum tercantum dalam

yang masih labil emosinya, maka

pasal 59 yang yang berbunyi:

penanganan dengan

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi

kasus

pelaku

mendapat anak

hukum

yang

menyangkut hak-hak

anak

perhatian

Perlindungan

kejahatan

di

perlu khusus.

terhadap dalamnya

kepentingan

anak

maka

dan

cita-cita


ISSN 2302-6219


hukum,

abstrak

gagasan

dan

penyelenggaraannya lewat sistem

dapat

peradilan pidana anak (juvenile

ketentuan

justice system). Asas-asas dasar

yang

itu antara lain yaitu: Pertama,

mengatur masalah hak-hak anak

kepentingan terbaik anak harus

pada umumnya, apalagi Indonesia

menjadi prioritas utama. Kedua,

telah meratifikasi konvensi hak-

hak-hak anak pelaku delekuen

hak anak (Convention on the

harus tetap diperhatikan dalam

Right of Children) lewat Keppres

penyelenggaraan

No. 36 Tahun 1990. Dengan

dilan pidana anak, asas praduga

meratifikasi

ini,

tak bersalah, asas parens patriae,

kewajiban

asas proporsionalitas, asas-asas

dokrin-dokrin dilepaskan

tak dari

perundang-undangan

Indonesia

konvensi memiliki

pera-

untuk memenuhi hak-hak bagi

yang

semua anak tanpa terkecuali,

kembangan kejiwaan anak, asas

salah satu hak anak yang perlu

perlindungan privacy anak, asas

mendapat

dan

perlindungan anak dari stigma-

perlindungan adalah hak anak

tisasi.5 Asas-asas tersebut di atas,

perhatian

yang berkonflik dengan hukum.

4

menyangkut

sistem

haruslah

terekpresikan

norma-norma Asas-asas

perlindungan

hak-hak anak dan kesejahteraan

anak,

aspek

baik

dalam

hukum hukum

per-

pidana materiil

maupun hukum formilnya.

anak tidaklah dapat dilepaskan dari asas-asas dasar perlindungan

Kehadiran berbagai perang-

hak-hak anak pelaku delinkuen

kat hukum dalam Sistem Peradilan

(juvenile

delinquen)

yang

Pidana Anak di Indonesia seperti UU

ditangani

lewat

penerapan

No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan

hukum

pidana

anak

yang

4

Lingga Setiawan, Konvensi Hak Anak dan Bangsa Yang Beradab, Kompas, 24 Februari 2006

5

Paulus Hadi Saputro, Stigmatisasi: Faktor Korelasional Kriminogen

Anak, yang kemudian diganti dengan

Perilaku Delikuensi Anak , Makalah DalamSemiloka Nasional Konsep dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 14 Agustus 2005


ISSN 2302-6219


UU

2012

No.11 Tahun

Tentang

Namun karena perlindungan

system peradilan pidana anak, UU

terhadap anak (termasuk anak yang

N0.

berhadapan dengan hukum) menjadi

4

Tahun

1979

tentang

kesejahteraan anak maupun UU No.

suatu

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Undang-undang

Anak, belum membawa perubahan

Pidana anak, pemerintah mencoba

yang signifikan bagi perlindungan

untuk mengimplementasikan keadil-

anak pada umumnya dan bagi anak

an restorative melalui diversi dalam

pelaku

delekuen

menyelesaikan masalah anak yang

berada

dalam

Sistem

Pidana

Anak

(juvenile

yang

tengah

Peradilan

keharusan,

Sistem

Peadilan

justice

Sehubungan perlindungan

Ketika Undang-undang No. 3 1997

belum

bisa

dilihat

sebagai suatu sistem hukum pidana anak, karena undang-undang ini belum mampu memposisikan dirinya sebagai hukum pidana anak materiil, hal

melalui

berkonflik dengan hukum.

system).

Tahun

maka

ini

tampak

substantive

yang

dari

ketentuan

terkandung

di

anak,

maka

anak

lewat

penetaan

tentang

tujuan

hal

ini

peradilan

managerial

kelem-

bagaannya dan penataan lembaga yang

mendukung

undang No.

ketentuan

dalam

pidana anak masih memerlukan

sama

dijumpai

terhadap

sistem

ketentuan

tidak

hukum

penyelenggaraan hukum pidana

dalamnya, dalam undang-undang ini sekali

dengan

Ketentuan

bekerjanya

substantif

Undang-

11 Tahun

2012.

substantive

yang

pemidanaan terhadap anak dan apa

memerlukan dukungan lembaga

yang

kenakalan

seperti; penyidik anak, penuntut

anakpun masih harus mengacu pada

umum anak, hakim anak dan

disebut

sebagai

KUHP. Sehingga secara substansial dapat dikatakan bahwa Undangundang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak

cenderung

dikatagorikan sebagai Hukum Pidana

lembaga

pemasyarakatan/

pembinaan anak, sehingga anak pelaku memperoleh

delekuen perlakuan

tidak yang

Anak Formil atau Hukum Acara

buruk dalam proses peradilan

Pidana Anak.

pidana (juvenile justice proces).


ISSN 2302-6219


PERMASALAHAN

peradilan

pidana

khususnya

dinyatakan dalam Artike1 37 dan Kenyatan-kenyataan sebagaimana

dikemukakan

di

atas,

40.6 Sebagai pengimplementasian secara

optimal

prinsip-prinsip

memaksa kita untuk tidak terlalu

Konvensi Hak-hak Anak, pemerintah

berharap

Indonesia

Peradilan

banyak Pidana

dari

Sistem

Anak

telah

meratifikasi

(juvenile

konvensi hak-hak anak (Convention

justice system) yang ada, kecuali

on the Right of Children) melalui

penderitaan

jangka

Keppres No. 36 Tahun 1990 dan

panjang bagi anak pelaku delekuen.

membentuk Undang-undang Nomor 3

Bertitik tolak dari hal yang demikian,

Tahun

maka

Anak, yang dalam perkembanganya

dan

efek

dapat

dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah hukum

diganti

perlindungan

terhadap

anak

yang

berkonflik dengan hukum? 2. Bagaimanakah

penyelesaian

masalah anak yang berkonflik dengan hukum?

tentang

dengan

Pengadilan

Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan

Pidana

dilakukan

Anak.

Hal

sebagai

ini

wujud

perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak peleku delinkuen. Dalam Konvensi Hak-hak anak

PEMBAHASAN

(Convention

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam

1997

Konvensi

Hak-hak

Children),

of

the

hak-hak

Right anak

of yang

berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 37 ayat b, pasal 37 ayat c dan pasal 40. Dalam pasal 37 ayat

Anak dinyatakan bahwa setiap anak

b

berhak atas perlindungan, mencakup

menyatakan :

Konvensi

Hak-hak

anak

perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan

kejam

sewenang-wenang 6

dan

perlakuan

dalam

proses

“Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang.

Barda Nawawi Arief, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju,1997, hal 72


ISSN 2302-6219


penangkapan, penahanan ataupun penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek”.

aturan tersebut tidak member ruang kepada

anak

yang

berhadapan

dengan hukum untuk mendapatkan keadilan

restoratif,

yaitu

penyelesaian perkara pidana dengan ayat

Sementara dalam Pasal 37

melibatkan pelaku, korban, keluarga

c

pelaku/korban dan pihak lain yang

Konvensi

Hak-hak

anak

menyatakan bahwa:

terkait untuk bersama-sama mencari

“Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaanya dan dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan orang seusianya”. Sedangkan dalam pasal 40 Konvensi

Hak-hak

anak

menye-

butkan, bahwa:

Di Indonesia perlindungan berkonflik

yang

menekankan

pemulihan

terhadap

anak

yang

dengan

hukum

untuk

adil

dengan kembali

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam

hal

ini

perlakuan

selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azazi manusia dan kebeasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat”.

hukum

penyelesaian

menjunjung

anak tinggi

dan harkat

tetap dan

martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah, begitu juga pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak

berhak

didampingi

oleh

penasehat hukum, tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau

kepentingan

masyarakat,

pertama kalinya diatur di dalam

hukuman yang diberikan tidak harus

Undang-undang No. 3 Tahun 1997

dipenjara /ditahanan melainkan bisa

tentang Pengadilan Anak, namun

berupa hukuman tindakan dengan


ISSN 2302-6219


mengembalikan anak keorang tua atau

walinya

serta

pasal-pasal

lainnya yang cukup memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Penyediaan

petugas

pendamping

khusus anak

sejak dini; c. Penjediaan

sarana

dan

prasarana khusus;

Selanjutnya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi manusia (HAM) pada Pasal 66 juga mengatur hak anak yang berkonflik

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk

kepentingan

yang

terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan

dengan hukum. Demikian juga dalam

terus

menerus

Undang-undang No. 23 Tahun 2002

perkembangan

tentang perlindungan anak dalam

berhadapan dengan hukum; f. Pemberian

pasal 64 mengatur tentang:

terhadap anak

jaminan

yang

untuk

mempertahankan hubungan (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak

korban

merupakan

tindak kewajiban

pidana dan

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

orang

tua

atau

keluarga dan g. Perlindungan dari pemberian identitas

melalui

media

massa dan untuk menghindari labelisasi. (3) Perlindungan khusus bagi anak yang

menjadi

korban

tindak

pidana sebagaimana dimaksud

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana

dengan

dimaksud

dalam

ayat (1) dilaksanakan melalui : a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.

dalam

ayat

(1)

dilaksanakan

melalui: a. upaya

rehabilitasi,

baik

dalam lenbaga maupun diluar lembaga; b. upaya

perlindungan

pemberitaan

dari

identitas

melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;


ISSN 2302-6219


c. pemberian jaminan kesela-

bukan untuk dihukum melainkan

matan bagi saksi korban dan

harus

saksi ahli, baik fisik, mental,

pembinaan, sehingga terwujudnya

maupun sosial; dan

keadilan yang restorative.

d. pemberian

diberi

bimbingan

dan

aksesibilitas

untuk

mendapatkan

masi

mengenai

Selanjutnya

infor-

perkem-

berkaitan

dengan proses penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum,

bangan perkara”.

harus

dilakukan

Penyelesaian Masalah Anak yang

ketentuan

Berkonflik dengan Hukum

Undang-undang pidana

Sebelum berlakunya UU No.

yang

sesuai

dengan

diatur

dalam

sistem

anak,

peradilan

dimana

dalam

menyelesaikan masalah anak yang

11 Tahun 2012 Tentang sistem

berkonflik

peradilan pidana anak, maka upaya

mengutamakan pendekatan keadilan

penyelesaian masalah anak yang

resroratif dan selalu mengupayakan

berkonflik

dengan

tindakan diversi.

dilakukan

dalam

peradilan

masih

konteks

sistem

anak

yang

pidana

konvensional, bahwa

hukum

padahal

pengadilan

diketahui

konvensional

bukun cara terbaik atasi anak pelaku

dengan

Diversi penyelesaian

hukum

adalah perkara

selalu

pengalihan anak

dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.7

delekuen. Oleh karena itu kehadiran Adapun yang menjadi tujuan

UU No, 11 tahun 2012 tentang system

peradilan

pidana

anak,

mengakomodasikan ketentuan yang memungkinkan adanya diskresi dan diversi (restorative justice) dalam penanganan anak peleku delinkuen,

upaya diversi adalah:8 a. Mencapai perdamaiaan antara korban dan anak b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

sehingga penghukuman bagi anak bukan salah satu solusi, karena anak 7

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.

8

Pasal 6 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.


ISSN 2302-6219


c. Menghindari

anak

dari

perampasan kemerdekaan, d. mendorong

masyarakat

penanganan kasus-kasus anak yang untuk

berpartisipasi, dan e. menanamkan

sedangkan diversi adalah pengalihan diduga

telah

melakukan

tindak

pidana dari proses formal dengan

rasa

tanggung

jawab kepada anak.

atau

tanpa

syarat,

sedangkan

keadilan restorative adalah proses dimana semua pihak yang terlibat

Dalam hal melakukan proses

dalam suatu tindak pidana bersama-

diversi, harus berpedoman pada

sama memecahkan masalah dan

ketentuan pasal 8 Undang undang

bagaimana

Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu

dimasa yang akan datang.

dilakukan

melalui

menangani

akibatnya

musyaewarah

dengan melibatkan anak dan orang

Program

diversi

dapat

tua/walinya, korban dan orang tua

menjadi bentuk keadilan restoratif

atau walinya.

jika :

Menurut Sri Yudha Ningsih,9

a. mendorong

anak

proses peradilan pidana anak harus

bertanggung

dilakukan

perbuatannya;

secara

Restorative

untuk

jawab

atas

justice. Restorative justice, adalah

b. memberikan kesempatan bagi

bentuk penyelesaian konflik anak

anak untuk mengganti kesalahan

dengan

yang dilakukan dengan berbuat

hukum

berdasarkan

partisipasi masyarakat. Jadi kasus-

kebaikan bagi si korban;

nya tidak sampai ke pengadilan dan

c. memberikan kesempatan bagi

diproses secara hukum, tapi cukup

sikorban untuk ikut serta dalam

diselesaikan pada tingkat forum atau

proses;

komunitas di masyarakat dengan jalan

kekeluargaan,

merupakan

d. memberikan kesempatan bagi anak

untuk

salah satu langkah yang tepat bagi

mempertahankan

penyelesaian kasus-kasus anak yang

dengan keluarga; dan

berkonflik

9

dengan

dapat hubungan

hukum,

Sri Yudha Ningsih, pengadilan Konvensional Bukan Cara Terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum,

diakses dari http// pikiran Rakyat. Com.


ISSN 2302-6219


e. memberikan kesempatan bagi

membedakan penyelesaian perkara

rekonsiliasi dan penyembuhan

pidana dengan perkara perdata,

dalam masyarakat yang dirugikan

semua perkara dapat diselesaikan

oleh tindak pidana.

secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan

Konsep restorative justice

atau pemulihan keadaan.

telah muncul lebih dari 20 tahun yang

lalu

sebagai

alternatif

Dengan menggunakan konsep

penyelesaian perkara pidana dengan

restorative

justice,

pelaku

diharapkan

adalah

anak.

Kelompok

Kerja

hasil

yang

berkurangnya

Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-

jumlah anak-anak yang ditangkap,

bangsa

ditahan,

(PBB)

mendefinisikan

dan

restorative justice sebagai suatu

menghapuskan

proses

mengembalikan

semua

pihak

yang

divonis

penjara;

stigma/cap anak

dan

menjadi

berhubungan dengan tindak pidana

manusia normal sehingga diharapkan

tertentu duduk bersama-sama untuk

dapat berguna kelak di kemudian

memecahkan masalah dan memikir-

hari; pelaku pidana anak dapat

kan bagaimana mengatasi akibat di

menyadari kesalahannya, sehingga

masa yang akan datang.

tidak

mengulangi

mengurangi Proses

restorative

beban

perbuatannya kerja

polisi,

justice

jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas;

pada dasarnya dilakukan melalui

menghemat keuangan negara tidak

diskresi (kebijaksanaan) dan diversi,

menimbulkan rasa dendam karena

yaitu

proses

pelaku telah dimaafkan oleh korban

peradilan pidana ke luar proses

korban cepat mendapatkan ganti

formal untuk diselesaikan secara

kerugian; memberdayakan orang tua

musyawarah.

dan masyarakat dalam mengatasi

pengalihan

Penyelesaian

dari

melalui

musyawarah sebetulnya bukan hal

kenakalan anak dan; pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum

Adapun

sebagai

mediator

pendudukan Belanda, bangsa kita

dalam musyawarah dapat diambil

sudah memiliki hukum sendiri, yaitu

dari

hukum adat. Hukum adat tidak

terpercaya dan bila kejadiannya di

tokoh

masyarakat

yang


ISSN 2302-6219

sekolah


dapat

dilakukan

kepala

sekolah atau guru.

bukanlah

satu-satunya

cara

penyelesaian kasus anak. 2. Diperlukan

Restorative justice merupa-

adanya

pedoman

tentang prosedur penangkapan

kan upaya alternatif menyelesaikan

maupun

masalah

berkonflik

tersangka anak yang berorientasi

dengan hukum karena tidak melalui

pada UU Sistem Piradila Pidana

mekanisme Sistem Peradilan Pidana

Anak, UU Perlindungan Anak,

Anak,

maupun

anak

dan

yang

upaya

diakomodasikan

ini

dalam

sudah Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai

penahanan

terhadap

instrumen-instrumen

internasional lainnya. 3. Diperlukan adanya pedoman bagi

hukum acara pidana anak, dan sudah

Penyidik

diterapkan

kreteria maupun prosedur dalam

masalah

dalam

anak

menyelesaikan

yang

berhadapan

dengan hukum.

sebagaimana yang dikemukakan di maka

diperlukan

langkah

guna

berbagai

mendorong

dilakukannya diversi. Dalam rangka mendorong

yang

menggunakan

berisi

kewenangan

diskretionernya untuk melakukan

Berdasarkan pada kenyataan atas,

Anak

diversi

pada

tingkat

Penyidikan oleh Polisi, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Peningkatan pengetahuan Polisi

diversi. 4. Manajemen

Kepolisian

perlu

mengembangkan

nilai

yang

memandang

penggunaan

kewenangan diskretioner yang tepat sebagai langkah positip, daripada sebagai langkah yang perlu dimintakan pertanggungjawaban. diversi

Dengan

kata

hendaknya

lain,

dipandang

khususnya Penyidik Anak tentang

sebagai ”kewajaran” dan bukan

ekses-ekses negatif dari SPP anak

sebagai

serta manfaat dari pendekatan

(eksepsional).

non penal terhadap masalah kenakalan

anak.

Dengan

”pengecualian”

5. Diperlukan upaya untuk menjalin kerjasama, baik dengan instansi

demikian diharapkan tumbuhnya

pemerintah

terkait

maupun

keyakinan dikalangan Penyidik

dengan LSM, sebagai bagian dari

Anak bahwa prosedur hukum

upaya Polisi dalam melakukan


ISSN 2302-6219


diversi. Dalam hal ini perlu

sistem peradilan pidana anak

dipromosikan dan dikembangkan

sebagaimana

model

restorative

Undang-undang No. 11 Tahun

(konsep

keadilan

justice

pemulihan)

sebagai solusi.

2012

diatur

sebagai

pidana

hukum

acara

yang

sudah

anak

mengakomodasikan PENUTUP

yang

dalam

ketentuan

memungkinkan

adanya

diskresi dan diversi (Restorative

Kesimpulan

justice ) yang merupakan Uupaya

1. Perlindungan

hukum

yang

alternatif

menyelesaikan

diberikan terhadap anak harus

masalah anak yang berkonflik

secara menyeluruh, jadi masalah

dengan hukum.

perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan , tetapi

Saran 1. Perlu peningkatan pengetahuan

mencakup spektrum yang sangat

Penyidik

luas,

bukan untuk dihukum sehingga

karena

Indonesia

telah

Anak,

bahwa

anak

meratifikasi Konvensi Hak-hak

penyelesaian

Anak lewat Keppres No. 36 Tahun

melalui sarana Sistem Peradilan

1990.

Pidana Anak menjadi alternatif

Perlindungan

hukum

terhadap anak di atur dalam Undang-undang 1979,

N0.

tentang

4

Tahun

masalah

anak

penyelesaian masalah. 2. Perlu

adanya

upaya

untuk

kesejahteraan

menjalin kerjasama yang positip,

anak , , tentang Peradilan Anak,

baik dengan instansi pemerintah

dan

maupun

Undang–undang

Tahun

2002,

No.

23

maupun

masyarakat

tentang

dengan LSM sebagai bagian dari

Perlindungan Anak, dan Undang-

upaya polisi dalam melakukan

undang Nomor 11 Tahun2012

diversi.

Tentang system Peradilan Pidana

sosialsisasi kepada masyarakat

Anak.

bahwa

2. Penyelesaian masalah anak yang

Serte dalam

Perlu

adanya

penyelesaian

masalah anak yang berkonflik

berkonflik dengan hukum sudah

dengan

dilakukan

dikedepankan model restorative

melalui

mekanisme

hukum

harus


ISSN 2302-6219

justice


(konsep

keadilan

pemulihan).

DAFTAR PUSTAKA Buku/Jurnal/Makalah Arief, Barda Nawawi, Peradilan anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997 ----------, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998 ----------, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana, Bandung: Citra aditya Bhakti, 2002 ----------, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003 Hadi Saputro, Paulus, Stigmatisasi: Faktor Korelasional Kriminogen Perilaku Delikuensi Anak, Makalah Semiloka Nasional Konsep dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 14 Agustus 2005 ----------, Pembaharuan Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Makalah Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 23 April 2005 Ningsih, Sri Yudha, Pengadilan Konvensional Bukan Cara Terbaik Atasi Pelanggar Hukum, di Akses dari http// Pikiran Rakyat.Com.

M. Billah, Hak Anak dan Kekerasan Terhadap Anak, Newsletter, Jejaring HAM, Edisi No. 1/Thn.II/Januari/2006 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992 Setiawan, Lingga, Konvensi Hak Anak Dan Bangsa Beradab, Kompas 24 Februari 2006 Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta : Rineka Cipta, 1991 Peraturan Perundang-Undangan Standard Minimum Rules for the administration of Juvenile Justice, 1985 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.


Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Recommend Documents