TESIS
PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
OLEH : I PUTU SUWARSA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
i
PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum
I PUTU SUWARSA NIM : 0790561044
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
ii
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Dr. I Gede Artha, SH.,MH. NIP. 195801271985031002
Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH. NIP. 19571212198601001
Mengetahui :
Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasajana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
NIP. 19611101 198601 2 001
Prof. Dr.dr.A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)
NIP. 19590215 198510 2 001
iii
Tesis ini Telah Diuji Pada Tanggal, 26 September 2013
Panitia Penguji Tesis, Berdasarkan SK Direktur Program Pasacasarjana Universitas Udayana No.
Ketua
: Dr. I Gede Artha, SH., MH.
Sekretaris
: Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH.
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH., MH. 2. Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH. 3. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH. 4. I Wayan Tangun Susila, SH., MH. 5. I Made Tjatrayasa, SH., MH.
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: I Putu Suwarsa
NIM
: 0790561044
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 18 Juni 1971. Alamat
: Jalan Taman Sekar IV No. 2 2 Perum Galeria Indah Kelurahan Padangsambian, Kec.Denpasar Barat – Denpasar.
Program studi
: Magister Ilmu Hukum
Judul tesis
: Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan pendidikan RI No. 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengetahui
I Putu Suwarsa
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister (S2) dalam Ilmu Hukum pada Universitas Udayana, Denpasar Bali. Penyusunan serta penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan segala bantuan yang ada dari berbagai pihak, maka dengan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. dr. Ketut Swastika, Sp. PD-KE, selaku Rektor Universitas Udayana Denpasar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi S2 di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. 2. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi S2 di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. 3. Dr. I Gede Artha, SH., MH., sebagai Pembimbing I dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan dorongan dan kemudahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan studi S2 di program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH., sebagai Pembimbing II dalam penelitian tesis ini, yang dengan segala kompetensi dan kerendahan hati telah memberikan masukan, koreksi, serta dorongan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan penelitian tesis ini. 5. Bapak I Ketut Artha, SH., MH., selaku Kepala BAPAS Kelas I Denpasar, yang telah memberikan dorongan, informasi dan data yang berharga sehingga tesis ini bisa selesai. 6. Bapak/Ibu Dosen yang memberikan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, yang telah banyak membimbing dalam perkuliahan yang dipergunakan sebagai bahan penyelesaian penulisan tesis ini.
vi
7. Orang tua, istri dan anak tercinta yang secara demikian besar memberikan dorongan serta doa yang telah diberikan selama ini sehingga studi magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. 8. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik perorangan maupun kelembagaan yang telah membantu penulis dalam melakukan penulisan tesis ini.
Penulisan tesis ini masih banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan, karenanya dengan segala kerendahan hati penulis harapkan kritik serta saran sehingga tesis ini menjadi sempurna adanya. Akhirnya penulis mempunyai harapan bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan ilmiah walaupun dalam bentuk sekecil apapun bagi komponen sistem pemidanaan pada umumnya dan BAPAS pada khususnya.
Denpasar, September 2013 I Putu Suwarsa
vii
ABSTRAK
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah sejak semula dari awal tindakan pro justitia, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut perannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku delinkuen. Perkembangan peran BAPAS ini sudah barang tentu akan menuntut pembenahan personalia (staffing) dan kualitas SDM petugas BAPAS yang lebih professional terhadap penanganan perkara anak agar tercapai yang dikehendaki dari tujuan dibuatnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melindungi anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana formulasi pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam sistem pemidanaan didalam hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan ide pemasyarakatan yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 ? Penelitian dengan judul Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam atas kebenaran di bidang sistem peradilan pidana anak terkait dengan pidana bersyarat dan pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan metode pendekatan perundangundangan. Pendekatan secara faktual, pendekatan analisis konsep hukum dengan pendekatan yuridis komparatif dalam pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Kebijakan hukum pidana formulasi pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam sistem pemidanaan didalam hukum positif Indonesia adanya pembaruan hukum pidana yang pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana, (2) Pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan ide pemasyarakatan yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 adapun pelaksanaannya dilakukan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dan dilakukan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah (1) penggunaan kebijakan penal saat ini dalam penanganan proses anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi bagi anak, oleh karena itu dari perspektif ius constituendum diperlukan pula penggunaan kebijakan non-penal, (2) pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan upaya pembinaan (pola pembinaan) yang menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan tidak hanya seolah-olah menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak saja. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Kata kunci : Pidana Pengawasan; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Sistem Pemidanaan.
viii
ABSTRACT
Correctional Centres (BAPAS) has been from the beginning of the beginning of the action pro Justitia, ie starting from the stage of investigation, prosecution, and trial is required to provide reports of societal roles offenders delinkuen. The development of this BAPAS role of course, will require revamping personnel (staffing) and quality of human resources BAPAS officers more professional handling of cases against children in order to achieve the desired objective of the enactment of Act No. 11 Year 2012 on Children in the Criminal Justice System to protect children. The formulation of the problem in this study were (1) What is the policy formulation of criminal law criminal oversight of Children in conflict with the law in the criminal system of positive law in Indonesia ? (2) How to control crime against children in conflict with the law in accordance with the idea of correctional specified in Act No. 12 of 1995 ? Research with the title of Criminal Supervision of Children in conflict with the law in Punishment System In Indonesia aims to describe and analyze in depth the truth in the field of juvenile justice system associated with a conditional criminal and penal supervision of children in conflict with the law. This research was conducted with the normative approach legislation. Factual approach, analytical approach to the legal concept of a comparative approach in the criminal judicial supervision of the child in conflict with the law in the criminal system in Indonesia. The conclusions in this study were (1) the criminal law policy formulation criminal oversight of Children in conflict with the law in the criminal system in the Indonesian positive law the criminal law reform implies essentially , an attempt to reorient and reform of the criminal law, (2) Criminal supervision of children in conflict with the law in accordance with the idea of correctional specified in Act No. 12 of 1995 while the implementation is done in prisons (prisons) and conducted by BAPAS (correctional Center) as stipulated in Article 6, paragraph (1). While the suggestions in this study were ( 1) the use of penal policy is currently in the process of handling children in conflict with the law must be done carefully so as to avoid stigmatization of the child , therefore, from the perspective of ius constituendum also required the use of non - penal policy, (2) construction of Corrections inmates can run as expected , it would require the construction effort (pattern formation) is the joint responsibility of the integral and not just as if the responsibility of the Child Penitentiary alone . Public participation should be seen as an integral aspect of development activities, so it is necessary to achieve the desired goal.
Keywords : Probation ; Children in Conflict With The Law ; Punishment System .
ix
RINGKASAN
Tesis dengan judul Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, terdiri dari 5 bab yaitu: Bab I Pendahuluan,
bab ini merupakan gambaran umum mengenai materi
penulisan, yang kemudian diuraikan lebih lanjut ke dalam sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis, serta metode penelitian termasuk menguraikan sistematika penulisan untuk mempermudah alur pikir penulisan. Bab II Tinjauan
Umum Tentang Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang
Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pidana pengawasan, pengertian anak dan hak-hak anak, pengertian anak, hak-hak anak, batasan anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi pidana terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, sistem dan tujuan pemidanaan yang dikaitkan dengan ide pemasyarakatan, perlindungan hukum demi kesejahteraan anak. Bab III Kebijakan Hukm Pidana Formulasi Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan Didalam Hukum Positif di Indonesia, dalam bab ini diuraikan mengenai substansi kenakalan anak dalam kebijakan hukum di Indonesia, penetapan sanksi/hukuman
pengawasan terhadap Anak yang
Berkonflik dengan Hukum dalam kebijakan hukum pidana dan relevansinya dengan teori pemidanaan dalam hukum pidana modern di Indonesia Bab IV Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai
Tujuan
Pemidanaan
yang
Integratif
Sesuai
dengan
Ide
dan
Sistem
Pemasyarakatan, dalam bab ini dikemukakan mengenai pemahaman sanksi pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari aspek teori pemidanaan yang integratif, pidana pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari aspek teori pemidanaan yang integratif, pidana pengawasan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum ditinjau dari aspek sistem pemasyarakatan dan pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum maupun syarat kemanfaatan hukum pidana bagi kesejahteraan sosial (anak)
x
Bab V Penutup, Dari semua yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini diambil kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Dan sebagai tindak lanjut dikemukakan pula mengenai saran-saran.
xi
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN SAMPUL DALAM
i
LEMBAR PENGESAHAN
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
v
UCAPAN TERIMA KASIH
vi
ABSTRAK
viii
ABSTRACT
xi
RINGKASAN
x
DAFTAR ISI
xii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Rumusan Masalah
16
1.3 Tujuan Penelitian
17
1.4 Manfaat Hasil Penelitian
18
1.5 Orisinalitas Penelitian
18
1.6 Landasan Teoritis
22
1.6.1 Teori Pemidanaan
22
1.6.2 Teori Pembinaan
30
1.6.3 Teori Kebijakan
32
1.7 Metode Penelitian
34
1.7.1 Jenis Penelitia
34
1.7.2 Metode Pendekatan
35
1.7.3 Sumber Bahan Hukum
36
1.7.4 Tehnis Pengumpulan Bahan Hukum
37
1.7.5 Tehnis Analisis
37
xii
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
39
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pengawasan
39
2.2 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak
49
2.2.1 Pengertian Anak
49
2.2.2 Hak-hak Anak
54
2.3 Batasan Anak yang Berkonflik dengan Hukum
57
2.4 Sanksi Pidana Terhadap Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
71
2.5 Sistem Dan Tujuan Pemidanaan yang Dikaitkan dengan Ide Pemasyarakatan
76
2.6 Perlindungan Hukum demi Kesejahteraan Anak 2.7 Sistem Pemidanaan di Indonesia
81
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA FORMULASI PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DIDALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
87
3.1 Substansi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Kebijakan Hukum di Indonesia
87
3.2 Penetapan Sanksi/Hukuman Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Kebijakan Hukum di Indonesia
90
3.3 Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Relevansinya Dengan Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Modern di Indonesia
102
xiii
BAB IV PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM
INTEGRATIF
SEBAGAI
SESUAI
TUJUAN
DENGAN
PEMIDANAAN IDE
DAN
PEMASYARAKATAN
YANG SISTEM 108
4.1 Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Teori Pemidanaan Yang Integrative
108
4.2 Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Sistem Pemasyarakatan
117
4.2.1 Pengertian Sistem Pemasyarakatan
117
4.2.2 Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan
119
4.2.3 Arti dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak
123
4.2.4 Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-haknya
125
4.2.5 Hukuman Disiplin bagi Anak Pidana
131
4.3 Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Maupun Syarat Kemanfaatan Hukum Pidana Bagi Kesejahteraan Sosial (Anak)
BAB V PENUTUP
136
157
5.1. Simpulan
158
5.2. Saran
159
DAFTAR PUSTAKA
xiv
