PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Oleh: I Putu Suwarsa
ABSTRACT This research was conducted with the normative approach legislation. Factual approach, analytical approach to the legal concept of a comparative approach in the criminal judicial oversight of Children in Conflict with the Law in the criminal sistem in Indonesia. In formulating criminal law criminal policy oversight of Children in Conflict with the Law in the guidance sistem of positive law in Indonesia, consists of 3 major topics: First, the substance of Children in Conflict with the Law into law in Indonesia, Second, Determination of sanctions / penalties against Children in Conflict with the Law in Indonesia's criminal law policy, Third, criminal oversight of Children in Conflict with the Law and its relevance to the theory of punishment in modern criminal law in Indonesia. Criminal oversight of Children in Conflict with the Law as the integrative goals of punishment in accordance with the ideas and correctional sistem discussed 3 subjects namely: First, criminal oversight of anal naughty review of aspects of the integrative theory of punishment, Second, Criminal oversight of Children in Conflict with the Law review of aspects of correctional sistem, Third, Criminal oversight of Children in Conflict with the Law in terms of aspects of legal protection and benefit of the criminal law requirement for social welfare (children). And its application by all law enforcement components and related institutions involved in handling cases of children in conflict with the law in coaching children in prison. Keywords: Probation; Children in Conflict with the Law; Punishment Sistem. seharusnya juga dilindungi dan dibina.
I. PENDAHULUAN Kecendrungan
meningkatnya
Dalam menghadapi masalah Anak yang
kualitas maupun kuantitas pelanggaran
Berhadapan dengan Hukum, mulai dari
terhadap ketertiban maupun ketentuan
pembinaan,
undang-undang oleh pelaku-pelaku muda
pengembangan perilaku anak bukan
usia, atau dengan kata lain meningkatnya
hanya merupakan tanggung jawab orang
kenakalan anak yang mengarah pada
tua
tindakan kriminal, mendorong untuk
Apabila
lebih banyak memberikan perhatian akan
ditanggulangi secara serius maka hal ini
penanggulangan atau
berarti akan menghancurkan generasi
Anak
yang
penanganannya.
melakukan
kejahatan
pendidikan,
melainkan
masyarakat
kenakalan
anak
dan
sekitar. tidak
muda penerus cita-cita bangsa. Jika 1
tidak
ditangani
sejak
maka
sekarang belum dapat digunakan secara
kejahatan anak itu berkembang makin
lebih efektif sebagai sarana alternatif
luas,
melakukan
penerapan pidana penjara, khususnya
kejahatan tersebut akan tumbuh dewasa
pidana penjara waktu pendek. Salah satu
dan berpotensi melakukan kejahatan
bentuk alternatif pidana perampasan
yang lebih serius.
kemerdekaan
anak-anak
Untuk
dini
yang
to
penyebab
imprisonment) yang lain ialah dengan
bertentangan
diadakannya jenis sanksi yang dikenal
dengan norma-norma yang ada dalam
dengan istilah probation and judicial
masyarakat disamping norma hukum,
supervision (The Tokyo Rules-Rule 8.2
perlu dipahami dalam rangka untuk
huruf h). Hal ini juga sesuai dengan
penanggulangannya.
Konggres PBB ketiga di Stockhlom pada
kenakalan
mengetahui
(alternatives
anak
Dalam
yang
kaitan
perlindungan
tahun
1965
tentang
Pencegahan
terhadap hak-hak anak maka dalam
Kejahatan dan Pembinaan Narapidana,
konvensi
yang juga memfokuskan pada diskusi-
Hak
Anak
Pasal
37
b
dinyatakan bahwa tidak seorang anak
diskusi
pun dapat dirampas kemerdekaannya
(probation) untuk orang dewasa dan
secara tidak sah atau sewenang-wenang.
tindakan-tindakan lain yang bersifat non-
Penangkapan,
institusional.2
pemenjaraan sesuai
penahanan, seorang
dengan
anak
hukum
dan
dan
tentang
pidana
haruslah
Menurut
hanya
probation/pidana
pengawasan
Muladi,
istilah
pengawasan
dalam
diterapkan sebagai upaya terakhir untuk
pengertian
jangka
sebagai suatu sistem yang berusaha untuk
waktu
sesingkat-singkatnya.
modern
Kegiatan perlindungan anak merupakan
mengadakan
suatu tindakan hukum yang membawa
seseorang
akibat
tindak
hukum
sehingga
diperlukan
adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Pengaturan
rehabilitasi
yang
terbukti
pidana,
mengembalikannya
1
mempunyai
terhadap melakukan
dengan ke
arti
cara
masyarakat
selama suatu periode pengawasan.3 tentang
pidana
Anak
bersyarat dalam KUHP yang berlaku
yang
dijatuhi
pidana
pengawasan umumnya berada diluar 2
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, hal. 84. 3 Ibid, hal. 155-156
1
Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 18. 2
Lembaga
Pemasyarakatan
sehingga
bersekolah, bermain dan lain sebagainya.
terkesan bebas dari hukuman karena anak
Padahal anak tersebut tetap diawasi (oleh
tersebut
lingkungan
penuntut umum) dan dibimbing oleh
keluarganya dan tetap dapat melakukan
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari
aktivitasnya
Balai
berada
dalam
sehari-hari
seperti
Pemasyarakatan (BAPAS) yang
kepustakaan (library research) yang
memiliki tugas-tugas (pasal 65 UU
terdiri dari bahan hukum primer dan
Sistem Peradilan Pidana Anak).
bahan hukum sekunder. 4
Dari paparan di atas maka terdapat
Adapun bahan hukum primer yang
dua permasalahan pokok yang akan
digunakan terutama berpusat dan bertitik
dibahas, yaitu : (a) Bagaimana kebijakan
tolak
hukum pidana memformulasikan pidana
undangan yang berlaku di Indonesia
pengawasan
yang
seperti UU nomor 4 tahun 1979, UU
Berhadapan dengan Hukum dalam sistem
nomor 8 tahun 1981, UU nomor 12 tahun
pemidanaan didalam hukum
1995, UU nomor 23 tahun 2002, dan UU
terhadap
Anak
positif
Indonesia ?; (b) Bagaimana pidana pengawasan
terhadap
Anak
ide
ditentukan
Undang
perundang-
nomor 11 tahun 2012.
sesuai
pemasyarakatan
dalam
peraturan
yang
Berhadapan dengan Hukum dengan
pada
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
yang
3.1 Kebijakan
Undang
hukum
memformulasikan
Nomor 12 Tahun 1995 ?
pidana pidana
pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam
II. METODE PENELITIAN
sistem pembinaan didalam hukum
Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum
positif Indonesia
normatif
1. Substansi Terhadap Anak yang
yang dilengkapi dengan bahan hukum
Berhadapan dengan Hukum dalam
kepustakaan maka titik berat penelitian
Kebijakan Hukum di Indonesia
ini mempergunakan bahan hukum bukan data,
sehingga
dipergunakan memperkuat,
data
primer
hanya
yang
undang Nomor 11 Tahun 2012 pengganti
bersifat
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997,
melengkapi
menunjang,
kemudian
dilakukan
melalui
sumber sumber
Setelah diterbitkannya Undang-
dan data
4
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.
data 3
telah diatur secara khusus tentang hukum
secara a contrario tidak dapat diajukan
pidana materiil, hukum pidana formil,
ke sidang anak, tetapi ke sidang orang
dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak
dewasa berdasarkan KUHP dan KUHAP.
yang telah melakukan kenakalan. Oleh
Tentang pengertian Anak yang
karena itu, UU No. 11/2012 merupakan
Berhadapan dengan Hukum, Pasal 1 butir
hukum yang khusus (lex spesialis) dari
2
hukum yang umum (lex generalis) yang
Peradilan Pidana Anak mengandung
tertuang dalam Kitab Undang-undang
pengertian:
UU
Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab
No.11/2012
tentang
Sistem
Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).5 Sebelum memahani pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum,
Walaupun
terlebih dahulu perlu memahami batasan
Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak tidak
umur anak yang diajukan ke sidang anak.
merumuskan lebih jelas tentang tindak
Secara eksplisit dapat dilihat pada Pasal
pidana yang dapat dilanggar bagi anak,
1 butir 3.
karena dalam Penjelasan pasal pun
Pasal 1 butir 3
dirumuskan ”cukup jelas”, akan tetapi
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, semisal: UU tentang Narkotika, UU Psikotropika,
Dari
pasal
Hak
Cipta
dan
atas
tersebut
yang
disebut
Dalam UU Sistem Peradilan Pidana
sebagai anak yang dapat diperkarakan ke
Anak Pasal 1 butir 1 yang dimaksud
sidang anak hanyalah anak yang berumur
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
12 tahun sampai 18 tahun dan belum
keseluruhan proses penyelesaian perkara
pernah
belum
Anak yang Berhadapan dengan Hukum,
mencapai 18 tahun tetapi telah menikah,
mulai tahap penyelidikan sampai dengan
menunjukkan
kawin.
di
UU
bahwa
Anak
yang
sebagainya.
tahap pembimbingan setelah menjalani 5
Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75
pidana. 4
hanya mengatur tentang satu jenis saja 2. Penetapan
Sanksi/Hukuman
yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP).
Terhadap Anak yang Berhadapan
Pengancaman Sanksi Tindakan dalam
dengan Hukum Dalam Kebijakan
UU 11/2012 menunjukkan bahwa ada
Hukum di Indonesia
sarana lain selain pidana (penal) sebagai
Perumusan Sanksi
Pidana dan
sarana dalam penanggulangan kejahatan.
Sanksi Tindakan ini menunjukan bahwa
Sanksi pidana sesungguhnya bersifat
UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan
reaktif
terhadap
Pidana Anak telah menganut apa yang
sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat
disebut dengan Double Track Sistem.
antipatif
Dengan kata lain, UU ini telah secara
tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju
eksplisit mengatur tentang jenis sanksi
pada perbuatan salah seseorang lewat
Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus.
pengenaan
terhadap
suatu
perbuatan,
pelaku
penderitaan
perbuatan
(agar
yang
6
Menurut Muladi (2002) , penggunaan
bersangkutan menjadi jera); maka fokus
sistem
(Zweipurigkeit)
sanksi tindakan terarah pada upaya
dua
jalur
merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Klasik.7
Neo
Pemikiran
memberi
bahwa
pertolongan
agar
pelaku
berubah.
pendekatan tradisional seolah-olah sistem
Disini terlihat bahwa sanksi pidana
Tindakan hanya dikenakan bagi orang
lebih menekankan unsur pembalasan
yang tidak mampu harus ditinggalkan.
(pengimbalan).
Ia
penderitaan
sengaja
Dalam
pembangunan
hukum
yang
merupakan diberikan
pidana positif Indonesia, memang telah
kepada seorang pelanggar. Sedangkan
diakui keberadaan sanksi tindakan selain
sanksi tindakan bersumber dari ide dasar
sanksi pidana, walaupun dalam KUHP
perlindungan masyarakat dan pembinaan
menganut Single Track Sistem yang
atau perawatan di pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. jonkers (1987),
6
Muladi, 2002. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan II. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 156
bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan
7
Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, aptologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pemidanaan; kesaksian ahli (expert testimony) ditonjolkan; diaturnya sistem dua jalur (Double Track Sistem).
yang
5
dilakukan,
sedangkan
sanksi
tindakan mempunyai tujuan yang bersifat
bahwa pidana yang dijatuhkan kepada
sosial.8
anak dilarang melanggar harkat dan
Lebih lanjut, terkait dengan sanksi
martabat anak.
bagi Anak yang Berhadapan dengan
Anak dijatuhi pidana di Lembaga
Hukum yang berupa sanksi pidana,
Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)
terdiri atas pidana pokok dan pidana
apabila keadaan dan perbuatan anakk
tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5
akan membahayakan masyarakat. Pidana
(lima)
yang
penjara yang dapat dijatuhkan kepada
ditetapkan pada Pasal 71 UU Sistem
anak paling lama ½ (satu perdua) dari
Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini
maksimum ancaman pidana penjara bagi
ditentukan bahwa pidana pokok bagi
orang dewasa. Untuk pembinaan di
anak terdiri atas:
LPKA
macam
a. Pidana
sebagaimana
peringatan,
yakni
pidana
dilaksanakan
berumur
sampai
anak
18 (delapan belas)
tahun.
ringan yang tidak mengakibatkan
Sementara itu, jika tindak pidana yang
pembatasan kebebasan anak;
dilakukan anak merupakan tindak pidana
b. Pidana
dengan
pembinaan
di
pelayanan
syarat
meliputi:
yang diancam dengan pidana mati atau
luar
lembaga,
pidana penjara seumur hidup, pidana
atau
yang dijatuhkan adalah pidana penjara
masyarakat,
pengawasan,
paling lama 10 (sepuluh) tahun.
c. Pelatihan kerja;
Sementara itu, untuk tindakan kepada
d. Pembinaan dalam lembaga;
anak meliputi:
e. Penjara
a. Pengembalian kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang;
Selain itu juga terdapat pidana
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
tambahan yang terdiri atas perampasan
d. Perawatan di LPKS;
keuntungan yang diperoleh dari tindak
e. Kewajiban
pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
formal
Apabila dalam hukum materiil diancam
mengikuti
dan/atau
pendidikan
pelatihan
yang
diadakan oleh pemerintah atau badan
pidana kumulatif berupa penjara dan
swasta;
denda, pidana denda diganti dengan
f. Pencabutan surat izin mengemudi;
pelatihan kerja. Hal yang ditekankan juga
dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana.
8
J.E. Jonkers, 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Bina Aksara, Jakarta, hlm, 350. 6
Tindakan tersebut dapat diajukan oleh
hukum pidana tersebut (Pemberian pidana in Concreto)9. Sebelum berlakunya UU Sistem
Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan
Peradilan Pidana Anak, hukum materiil
pidana penjara paling singkat 7 (tujuh)
anak yang juga termasuk pemidanaan
tahun. Dalam UU Sistem Peradilan
dirumuskan dalam Pasal 45, 46, dan 47
Pidana Anakk ini ditentukan bahwa anak
KUHP.
yang belum berusia 14 (empat belas
Apabila ancaman hukuman yang
tahun) hanya dapat dikenai tindakan.
disediakan terhadap anak menurut KUHP dibandingkan dengan ancaman hukuman
3. Pidana
Pengawasan
Terhadap
anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana
Anak yang Berhadapan dengan
Anak mengancam lebih ringan.
Hukum dan Relevansinya Dengan
Dalam
Teori Pemidanaan Dalam Hukum
disebut
dengan
(strafteemeting),
menurut
Peradilan
dilihat sebagai berikut: Dalam
sering juga
pemberian
Sistem
Pidana Anak, pola pemidanaannya dapat
Pidana Modern di Indonesia Pemidanaan atau
UU
UU
Sistem Peradilan Pidana Anak, pola
pidana
pemidanaannya dapat dilihat pada Pasal
Soedarto
20, Pasal 21, Pasal 32, Pasal 33, pasal 34,
dalam bukunya Hukum dan Hukum
Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, pasal 39,
Pidana memberikan dua makna, yakni:
pasal 40, pasal 71, pasal 73, Pasal 77,
1. dalam arti umum: pemberian pidana (poena) oleh pembentuk undang-undang adalah hal penetapan sanksi hukum pidana (Pemberian pidana in Abstracto) Batasan ini didasarkan penganutan asas Legalitas dari zaman Aufklarung yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu. Petunjuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang crime atau delictum-nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. 2. dalam arti khusus/konkret: menyangkut berbagai badan atau lembaga yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi
Pasal 82, pasal 85, dan pasal 86.
3.2 Pidana pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai tujuan pemidanaan yang integratif sesuai dengan ide dan sistem pemasyarakatan 1. Pidana pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
9 Sudarto, 1975. Hukum Pidana. Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 3
7
ditinjau
dari
aspek
penuntutan dan persidangan, dimana
teori
pemidanaan yang integratif Pelaksanaan
diberlakukan ketentuan khusus yaitu
pembinaan
anak
tidak mengenakan seragam seperti
didik mempunyai metode pembinaan
layaknya diberlakukan kepada orang
yang berbeda dengan pembinaan
dewasa. Hal itu untuk menjaga agar
narapidana dewasa, hal ini terkait
perkembangan psikologis anak tidak
dengan karakteristik yang melekat
terganggu.
pada diri anak. Anak merupakan
Undang-Undang 23 Tahun 2002
individu yang sedang dalam proses
tentang
tumbuh kembang sehingga segala
menyebutkan bahwa perlindungan
perlakuan terhadap anak harus dapat
anak adalah merupakan hak anak
menciptakan kondisi yang kondusif
yang sangat esensial. Perlindungan
dalam rangka mendukung proses
ini meliputi perlindungan terhadap
tumbuh kembang tersebut.
kekerasan, eksploitasi, diskriminasi
Pembinaan
anak
didik
anak
sebagaimana
Anak
dan penelantaran.10
harus
dapat memberi jaminan bahwa hakhak
Perlindungan
Tujuan
tertuang
pemidanaan
perkembangan
mengalami
sesuai
dengan
dalam UU No. 12 Tahun 1995
perkembangan paradigma pemidanaan
tentang
yang dianut oleh suatu masyarakat.
Pemasyarakatan
dapat
dipenuhi. Dengan terpenuhinya hak-
Dalam
hak anak akan dapat mendukung
pemidanaan telah mengalami beberapa
proses tumbuh kembang anak.
fase perkembangan, yaitu: Pembalasan,
Pada beberapa instrument hukum
sejarah,
tujuan
(doktrin)
Penjeraan, Rehabilitasi dan Re-Integrasi.
yang mengatur tentang anak, telah
Doktrin
pembalasan
berasumsi
memberi nuansa pemihakan terhadap
bahwa konsep keadilan digambarkan
anak, misalnya sebagaimana yang
sebagai
terkandung dalam Undang-Undang
dibayar mata, nyawa dibayar nyawa.
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Artinya bagi setiap pembunuhan maka
Sistem
akan dikatakan adil apabila si pembunuh
Peradilan
Pidana
Anak,
mengatur tentang perlakuan terhadap terhadap
anak
pelanggaran
yang
hukum.
suatu
keseimbangan;
mata
di hukum mati.
melakukan Didalamnya
10
Sujanto, Adi dan Didin Sudirman. 2008. Pemasyarakatan. Vetlas Production, Jakarta, hlm 139
diatur tentang tata cara penyidikan, 8
Doktrin penjeraan berasumsi bahwa
dengan masyarakatnya. Konsep inilah
manusia itu bebas maka kesakitan yang
yang melahirkan pemulihan hubungan
paling
hidup-kehidupan dan penghidupan dalam
hakiki
kebebasannya.
adalah
Dengan
dicabut
demikian
si
sistem pemasyarakatan. Hidup diartikan
pelaku kejahatan akan takut dan jera
sebagai hubungan antara manusia dengan
untuk melakukan perbuatan jahatnya.
pencipta-Nya.
Namun yang menjadi masalah adalah
sebagai hubungan antara manusia dengan
pelaksanaan pidana hilang kebebasan
lingkungannya, dalam kaitan ini manusia
bergerak melalui pemenjaraan pun tidak
memanfaatkan
bebas masalah. Karena terbukti bahwa
mempertahankan
pemasukan orang ke dalam penjara
kehidupannya.
ternyata dapat menimbulkan dampak
Sejalan
Kehidupan
diartikan
alam
untuk
hidup
dan
dengan
Konsep
prisonisasi. Prisonisasi adalah keadaan
Pemasyarakatan dan dikaitkan dengan
dimana terjadi suatu proses sosialisasi
pembinaan
nilai-nilai masyarakat penjara yang dapat
dengan hukum, sekarang berhembus
menimbulkan si narapidana dapat lebih
konsep
buruk atau lebih jahat dibandingkan
Justice atau keadilan restoratif. Keadilan
dengan sebelum ia masuk penjara.
restoratif adalah suatu proses dimana
anak
yang
yang
berhadapan
dinamakan
Restoratif
Doktrin rehabilitasi berasumsi bahwa
semua pihak yang berhubungan dengan
pada hakekatnya pelanggar hukum itu
tindak pidana tertentu bersama-sama
adalah orang memiliki kekurangan atau
memecahkan masalah, dan bagaimana
memiliki penyakit. Oleh sebab itu ia
menangani akibat/implikasinya dimasa
harus diperbaiki atau direhabilitasi.
yang akan datang (Tony Marshall,
Doktrin re-integrasi sosial berasumsi
diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan
bahwa pelanggaran hukum terjadi bukan
Anak PBB). Adapun prinsip-prinsip dari
hanya karena kesalahan individu tetapi
Keadilan
juga
diuraikan oleh Apong Herlina, LSM
masyarakat
mempunyai
andil
Reatoratif
(seperti
yang
Anak) adalah 11:
terhadap terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Oleh karenanya masyarakat
a. Membuat
pelanggar
hukum
harus ikut bertanggung jawab dalam
bertanggungjawab
pelaksanaan pembinaan hukum. Harus
memperbaiki
diupayakan pemulihan hubungan yang
ditimbulkan oleh kesalahnnya.
harmonis
antara
pelanggar
hukum
11
9
Ibid, hlm 141
kerugian
untuk yang
b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar
Terkait dengan istilah sistem maka
untuk membuktikan
kapasitas
dan
disamping
konten dari sistem tersebut selalu harus
kualitasnya
mengatasi
berisi
rasa
hal-hal
yang
terkait
dengan
kebutuhan sistem. Kalau tidak, amaka
bersalah secara konstruktif.
sistem akan mengalami pembusukan
c. Melibatkan para korban, orang tua,
(entrofi)
serta
lambaat
laun
akan
keluarga besar, dan sekolah serta
mengalami kegagalan. Kebutuhan sistem
teman sebaya.
meliputi: Pertama, sistem harus memiliki
d. Menciptakan
forum
bekerjasama
untuk
daya
dalam
berlangsungya
menyelesaikan masalah tersebut.
nyata
antara
kesalahan
Hak
demi
sistem tersebut yakni
(aspek ekonomi). Kedua, sistem harus memiliki kekuasaann/kewenangan dalam
dengan reaksi sosial yang formal. f. Memperhatikan
diri
adanya dukungan sarana dan prasarana
e. Menetapkan hubungan langsung dan
penyesuaian
mencapai
Asasi
tujuannya
(aspek
politik).
Ketiga, sistem harus memiliki regulasi
Manusia.
untuk mengintegrasikan semua sumber
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut
daya yang dimiliki demi efektifitas dan
diatas, maka secara internasional telah
efisiensi berlangsungnya sistem tersebut
dikeluarkan berbagai konvensi
yang
(aspek sosial). Keempat, sistem harus
menuntun setiap Negara anggota PBB
memiliki daya untuk memelihara pola-
untuk
pola demi keutuhan sistem
memperlakukan
anak
yang
berhadapan dengan hukum, misalnya
sistem budaya (reward and punishment).
Beijing Rules (1985), Riyadh Guidelines (1990),
Peraturan
Perlindungan
bagi
PBB
Adapun nilai-nilai tersebut antara lain
tentang
Remaja
melalui
terdapat
yang
pada
prinsip-prinsip
pokok
konsepsi Pemasyarakatan, yaitu:
Kehilangan Kebebasannya (1990) dan
a. Orang yang tersesat diayomi juga
lain sebagainya.
dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan
2. Pidana
Pengawasan
berguna dalam masyatakat.
terhadap
Anak yang Berhadapan dengan
Bekal hidup tidak hanya berupa
Hukum ditinjau dari aspek Sistem
financial dan material, tetapi yang
Pemasyarakatan
lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, 10
hingga orang nenpunyai kemampuan
dewasa, dewasa muda, pemuda dan
dan kemauan yang potensial dan
anak-anak, e) laki-laki dan wanita, f)
efektif untuk menjadi warga yang
orang
baik, tidak melanggar hukum lagi,
tahanan/titipan.
dan berguna dalam pembangunan
terpidana
e. Selama
Negara.
kehilangan
bergerak,
b. Menjatuhi pidana bukan tindakan
dan
orang
kemerdekaan
warga
pemasyarakatan
binaan
harus
dikenalkan
balas dendam dari Negara.
dengan masyarakat dan tidak boleh
Maka tidak boleh ada penyiksaan
diasingkan daripadanya.
terhadap
binaan
Warga binaan pemasyarakatan akan
yang
dibimbing ke luar lembaga (ditengah-
merupakan tindakan, ucapan, cara
tengah masyarakat), itu merupakan
perawatan ataupun
kebutuhan
warga
pemasyarakatan
baik
penempatan.
dalam
proses
Satu-satunya derita yang dialami
pemasyarakatan. Dan memang sistem
hendaknya
pemasyarakatan
hanya
dihilangkan
kemerdekaannya. c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan
melainkan
dengan
didasarkan
pembinaan
yang
“community
centered”
serta
berdasarkan
dan
interdisipliner
ineraktivitas
bimbingan.
approach
Maka warga binaan pemasyarakatan
masyarakat
harus
pemasyarakatan.
ditanamkan
pengertian
pada
antara
unsur
dan
pegawai,
warga
binaan
menangani norma-norma hidup dan
f. Pekerjaan yang diberikan kepada
kehidupan, serta diberi kesempatan
warga binaan pemasyarakatan tidak
untuk
boleh bersifat mengisi waktu, atau
merenungkan
perbuatannya
yang lampau. d. Negara
tidak
hanya berhak
membuat
diperuntukkan
kepentingan
jawatan
untuk atau
seseorang lebih buruk/lebih jahat
kepentingan Negara sewaktu saja.
daripada sebelum ia masuk lembaga.
Pekerjaan
harus
Untuk itu harus diadakan pemisahan
pekerjaan
di
antara lain : a) yang residivist dan
ditujukan
kepada
yang bukan, b) yang tindak pidana
nasional. Maka harus ada integrasi
berat dan ringan, c) macam tindak
pekerjaan
pidana berat dan yang ringan, d)
pemasyarakatan 11
satu masyarakat
warga
dengan dan
pembangunan
binaan dengan
pembangunan
nasional.
Potensi-
Walaupun selama dalam LAPAS
potensi kerja yang ada di lembaga
warga binaan pemasyarakatan tetap
harus
yang
mempunyai hak-hak lainnya sebagai
potensi
layaknya manusia. Atau dengan kata
dianggap
integrasi
sebagai
dengan
pembangunan nasional.
lain, hak-hak keperdataannya tetap
g. Bimbingan dan pendidikan harus
dilindungi, seperti hak mendapat
berdasarkan Pancasila
perawatan kesehatan, makan, minum,
Maka pendidikan dan bimbingan itu
pakaian,
harus
ketrampilan, olah raga, atau rekreasi.
berisikan
tercantum
di
asas-asas
dalamnya.
yang Kepada
j. Yang
tempat
menjadi
tidur,
latihan
hambatan
untuk
warga binaan pemasyarakatan harus
melaksanakan sistem pemasyarakatan
diberikan pendidikan agama serta
ialah warisan rumah-rumah penjara
diberi kesempatan dan bimbingan
yang keadaannya menyedihkan yang
untuk
sukar untuk disesuaikan dengan tugas
melaksanakan
ibadah
dan
ditanamkan jiwa kegotongroyongan,
pemasyarakatan,
jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga
ditengah-tengah kota dengan tembok
kekeluargaan antar bangsa-bangsa,
yang tinggi dan tebal.
ditanamkan
Maka
jiwa
kebangsaan
rasa
persatuan,
Indonesia,
jiwa
perlu
dengan
positif,
program
diikutkan
letaknya
kiranya
mendirikan
lembaga-lembaga baru yang sesuai
musyawarah untuk mufakat yang serta
yang
dalam
kebutuhan
pelaksanaan
pembinaan,
serta
kegiatan-kegiatan untuk kepentingan
memindahkan
bersama dan kepentingan umum.
yang letaknya di tengah-tengah kota
h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan
sebagai
ke
manusia,
tempat
lembaga-lembaga
yang
sesuai
dengan
kebutuhan proses pemasyarakatan.
meskipun ia telah tersesat. Tidak
boleh
selalu
ditunjukkan
3. Pidana
Pengawasan
terhadap
kepada warga binaan bahwa ia itu
Anak yang Berhadapan dengan
penjahat. Sebaliknya ia harus selalu
Hukum
merasa bahwa ia dipandang sebagai
Perlindungan
manusia.
Syarat
i. Warga binaan pemasyarakatan hanya
ditinjau
dari
Aspek
Hukum
maupun
Kemanfaatan
Hukum
Pidana bagi Kesejahteraan Sosial
dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
(anak) 12
Anak
seyogianya
dipandang
menjamin
pertumbuhan
dan
sebagai aset berharga suatu bangsa dan
perkembangannya dengan wajar, baik
Negara di masa mendatang yang harus
secara rohani, jasmani maupun social.
dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan
Berdasarkan
bagaimanapun juga di
prinsip
nondiskrimiinasi,
tangan anak-anak lahkemajuan suatu
merupakan
bangsa tersebut akan ditentukan.
terkecuali. Maksudnya adalah bahwa
Semakin modern suatu Negara,
hak
kesejahteraan setiap
anak
tanpa
setiap anak baik itu anak dalam keadaan
seharusnya semakin besar perhatiannya
normal maupun anak
dalam menciptakan situasi yang kondusif
bermasalah tetap mendapatkan prioritas
bagi menumbuhkembangkan anak-anak
yang
dalam
masyarakat
rangka
perlindungan.
anak-anak
kehidupan,
yaitu
meliputi ekonomi,
dari
sedang
pemerintah
dalam
dan
memperoleh
13
Perlindungan yang diberikan Negara terhadap
sama
yang
kesejahteraan tersebut.
aspek
Melihat berbagai macam peraturan
social,
yang
ada,
mulai
dari
Instrumen
budaya, politik, hankam, maupun aspek
Internasional, antara lain Konvensi Hak
hukum.
Anak, Deklarasi Universal tentang Hak-
Menurut
Barda
Arief,
hak Asasi Manusia (DUHAM), ICPPR,
perlindungan hukum bagi anak dapat
Konvensi Menentang Penyiksaan dan
diartikan sebagai upaya perlindungan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
hukum terhadap berbagai kebebasan dan
Kejam,
hak asasi anak (fundamental right and
Merendahkan Martabat Manusia, Standar
freedoms of children) serta berbagai
Minimum
kepentingan yang berhubungan dengan
Narapidana, Aturan-aturan Tingkah Laku
kesejahteraan anak.12
bagi Petugas Penegak Hukum, Peraturan
Kesejahteraan orientasi
utama
Nawawi
anak dari
merupakan
Tidak
bagi
Minimum
perlindungan
Manusiawi
Perlakuan
Standar
Administrasi
PBB
Peradilan
terhadap
mengenai
Bagi
(Beijing
anak tersebut adalah suatu tata kehidupan
(Pedoman
dan penghidupan anak
Pencegahan Tindak Pidana Remaja),
dapat
PBB
Riyadhh
Anak
hukum. Secara umum, kesejahteraan
yang
Rules),
atau
dalam
Guidelines Rangka
Prinsip Perlindungan Semua Orang yang 12
Barda Nawawi Arief, 1996. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 155
13
Nasir Djamil, M. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika, Jakarta hlm 148 13
di bawah Bentuk Penahanan apa pun atau
memihak, dan dalam sidang yang
Pemenjaraan,
tertutup untuk umum;
Peraturan
perlindungan anak
PBB
bagi
yang Kehilangan
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
Kebebasannya. Di samping itu, juga ada
j. memperoleh
pendampingan
orang
Instrumen Nasional, antara lain UUD
tua/wali dan orang yang dipercaya
1945, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM,
oleh anak;
UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
k. memperoleh advokasi social;
Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang
l. memperolehh kehidupan pribadi;
Pemasyarakatan, maka telah berhasil
m. memperoleh aksesibilitas,
dirumuskan jaminan hak anak yang sedang
mengikuti
proses
terutama
bagi anak cacat;
peradilan
n. memperoleh pendidikan;
pidana dalam UU Sistem Peradilan
o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
Pidana Anak, antara lain:
p. memperoleh hak lain sesuai dengan
a. diperlakukan dengan
secara
memperhatikan
manusiawi
ketentuan
kebutuhan
undangan.
sesuai dengan umurnya;
bantuan
perundang-
Selain itu, khusus bagi anak yang sedang
b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh
peraturan
menjalani masa pidana berhak:
hukum
dan
a. mendapat pengurangan masa pidana;
bantuan lain secara efektif;
b. memperoleh asimilasi;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
c. memperoleh
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman
cuti
mengunjungi
keluarga;
atau perlakuan lain yang kejam, tidak
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
manusiawi, serta merendahkan derajat
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
dan martabatnya;
f. memperoleh cuti bersyarat;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana
g. memperoleh hal lain sesuai dengan
seumur hidup; g. tidak
ketentuan
tertangkap,
dipenjara,
sebagai
atau
perundang-
undangan.
upaya
Secara tegas, jaminan hak asasi anak
terakhir dan dalam waktu yang paling
yang sudah dimasukkan dalam UU
singkat;
Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut
h. memperoleh
kecuali
ditahan,
peratutan
keadilan
di
muka
merupakan
pengadilan anak yang objektif, tidak
konsekuensi
dari
politik
hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang penting di sini adalah bahwa 14
sebenarnya
anak
bukanlah
untuk
kebijakan
dihukum, sehingga jaminan hak anak
Indonesia,
tersebut merupakan penjelmaan upaya
pengawasan terhadap Anak yang
memberikan pendidikan dan bimbingan
Berhadapan
kepada anak yang berkonflik dengan
relevansinya
hukum.
pemidanaan dalam hukum pidana
dalam Pasal 3 dan pasal 4 UU Sistem
dengan anak,
hukum
prinsip-prinsip
dengan
dan teori
yang
integratif sesuai dengan ide dan
yakni prinsip nondiskriminasi,
sistem pemasyarakatan dibahas 3 pokok bahasan yaitu: Pertama, pidana
prinsip hak hidup, kelangsungan hidup serta
Hukum
sebagai tujuan pemidanaan
perlindungan
perkembangan,
dengan
pidana
yang Berhadapan dengan Hukum
sesuai
prinsip kepentingan terbaik bagi anak,
dan
Ketiga,
di
2. Pidana pengawasan terhadap Anak
Peradilan Pidana Anak berupaya untuk jaminan
pidana
modern di Indonesia.
Rumusan hak-hak anak yang ada
memberikan
hukum
pengawasan terhadap
prinsip
anal
nakal
ditinjau dari aspek teori pemidanaan
penghargaan terhadap pendapat anak.
yang
integratif.
Kedua,
Pidana
pengawasan terhadap Anak yang IV. PENUTUP
Berhadapan dengan Hukum ditinjau
4.1 Simpulan
dari aspek sistem pemasyarakatan.
Adapun simpulan dari uraian di
Ketiga, Pidana pengawasan terhadap
atas : 1. Dalam
kebijakan
hukum
memformulasikan
Anak
pidana
Hukum
pidana
yang
Berhadapan
ditinjau
dari
dengan aspek
perlindungan hukum maupun syarat
pengawasan terhadap Anak yang
kemanfaatan hukum pidana bagi
Berhadapan dengan Hukum dalam
kesejahteraan sosial (anak).
sistem pembinaan didalam hukum 4.2 Saran
positif Indonesia, terdiri atas 3 pokok bahasan: Pertama, Subtansi terhadap Anak
yang
Berhadapan
1. Agar
dengan
Kedua,
penerapan
sanksi/hukuman terhadap Anak yang
Hukum dalam kebijakan hukum di Indonesia
dalam
Berhadapan dengan Hukum jangan
Penetapan
sampai sanksi yang diterima oleh
sanksi/hukuman terhadap Anak yang
seorang anak dirasakan memberatkan
Berhadapan dengan Hukum dalam 15
dan
berdampak
negatif
terhadap
sesuai
perkembangan jiwanya. 2.
Agar
tujuan
pemidanaan
dengan
yang
diinginkan,
diharapkan adanya sinergi antara pemerintah
yang
(Lembaga
Pemasyarakatan Anak), orang tua dan
integrative sesuai dengan ide dan
masyarakat sekitar.
sistem pemasyarakatan dapat berjalan DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, 1989. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta Barda Nawawi Arief, 1996. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni Bandung Muladi, 2002. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan II. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta Nasir Djamil, M. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika, Jakarta Padmo Wahyono, 1981. Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Aksara Baru, Jakarta Soejono Dirjosisworo, 1974. Kisah-Kisah Penjara di Berbagai Negara. Alumni, Bandung --------------------, 1982. Pathologi Sosial, Tarsito, Bandung Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta Sudarto, 1983. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung Sujatno, Adi dan Didin Sudirman. 2008. Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman. Vetlas Production, Jakarta Suwantji Sisworahardjo, 1986. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana. Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta UNDANG – UNDANG Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
16
