KATA PENGANTAR Menyatukan persepsi atau pemahaman tentang penting dan strategisnya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi kesejahteraan dan kemajuaan daerah atau bangsa di masa depan merupakan masalah tersendiri dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk, tetapi lebih mendasar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang andal dikemudian hari. Berbagai bukti emperis menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas SDM dan bukan oleh yang lain termasuk melimpahnya sumber daya alam. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan, kerjasama dan pendidikan kependudukan, pendidikan dan latihan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Provinsi Maluku. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berikut telah dapat dirumuskan Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku yang diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Disamping itu, rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk ini dimaksudkan untuk menjadi pendoman bagi penyusunan peta kerja (road map) pengendalian kuantitas penduduk untuk kurun waktu sampai dengan tahun 2035. Selain itu, Grand Design ini juga diharapkan dapat membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (prime stakeholder) tentang pentingnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi keberhasilan pembangunan. Diharapkan rancangan induk ini dapat menjadi pedoman bagi kemeterian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Akhir kata, Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Koalisi Kependudukan Provinsi Maluku dan SKPD di Provinsi Maluku, Perwakilan SKPD KB Kab/Kota di Maluku dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035 tersusun dengan baik. ii
Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan termasuk kesejahteraan generasi mendatang.
Ambon, 20 Mei 2013
Drs. Djufry Assegaff Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
iii
KATA PENGANTAR Pembangunan di berbagai bidang tidaklah berdiri sendiri melainkan bertumpu pada aspek kependudukan. Sebuah negara terbentuk karena memiliki tiga pilar utama yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan, sehingga pengabaian terhadap aspek kependudukan sama artinya dengan mengabaikan pilar utama terbentuknya negara. Pembangunan sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus bertujuan menciptakan kesejahteraan penduduk. Namun peningkatan kesejahteraan penduduk akan sulit tercapai tanpa memperhatikan situasi kependudukan sebagai asumsi dasar dan pijakan utama pembangunan. Penduduk harus menjadi titik sentral dan perlu disadari tentang pentingnya mengintegrasikan berbagai variable kependudukan dalam setiap proses pembangunan, sehingga terwujud pembangunan berwawasan kependudukan. Masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama antara daerah tentang penting dan strategisnya program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah di masa depan. Program ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi lebih mendasar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal dikemudian hari. Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035 merupakan pedoman penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Maluku. Kami berharap Grand Design ini dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Maluku dari tahun 2010-2035. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggaota tim kerja Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk serta berbagai pihak bagi upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berwawsan kependudukan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ambon, 20 Mei 2013
Ir. Marits Th. Hetharia, M.Si Ketua Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Maluku
iv
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR BAGAN DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL
i ii v vii viii ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Konsep dan Definisi 1.4. Kondisi Saat Ini 1.5. Kondisi yang Diinginkan 1.6. Permasalahan 1.7. Tujuan Grand Design
2 5 6 8 11 14 15
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Kebijakan 2.4. Tujuan 2.5. Sasaran Umum 2.6. Ukuran Keberhasilan 2.7. Strategi Pelaksanaan 2.8. Alur Pikir
16 16 16 17 18 18 19 19
BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 3.1. Pengaturan Fertilitas 3.2. Penurunan Mortalitas 3.3. Pengarahan Mobilitas 3.4. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk 3.5. Target Pencapaian (a). Fertilitas (b). Mortalitas BAB IV. ROAD MAP GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 4.1. Tujuan Road Map 4.2. Sasaran Lima Tahun 4.3. Keterkaitan Grand Design dengan Road Map v
20 21 22 23 24 24 26
27 28 32
BAB V. PENUTUP DAFTAR PUSTAKA
34 37
vi
DAFTAR BAGAN Bagan I Alur Pikir Pengendalian Kuantitas Penduduk
vii
19
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Pencapaian Road Map Tahun 2010-2035
viii
32
DAFTAR GAMBAR Tabel. 1. Jumlah Pus dan Peserta KB Provinsi Maluku Tahun 2010 Tabel. 2. Sasaran Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2010-2035
10
33
ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Lahirnya undang – undang Repubik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka BKKBN tidak hanya mengurusi Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tetapi mengurusi juga Program yang kaitannya dengan kependudukan. Secara umum, penduduk mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk. Di samping ketiga matra ini, ada aspek pendukung lainnya yaitu masalah administrasi kependudukan yang berkenaan dengan ketiga matra tersebut. Di Indonesia, keempat aspek kependudukan ini masih menghadapi kendala dan tantangan yang cukup berat. Dari sisi kuantitas, penduduk Maluku berjumiah sangat kecil jika dibandingkan dengan Provinsi – Provinsi lainya di Indonesia. Saat ini, penduduk Maluku diperkirakan berjumiah sekitar 1.533.506 jiwa dengan angka laju pertumbuhan penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yaitu sebesar 2,80%. Masalah kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Dari sisi kualitas, jumlah penduduk Maluku yang sangat kecil, ternyata tidak diimbangi dengan mutu sumber daya manusia yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Maluku pada tahun 2010 masih berada ditataran bawah yaitu sebesar 2
71, 42 atau peringkat 20 secara Nasional. Kualitas penduduk yang masih rendah ini ditandai antara lain dengan angka kematian yang masih tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, serta angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya. Kondisi Kependudukan yang ada sangat
mempengaruhi
dinamika
pembangunan
yang
sedang
dilaksanakan pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan
kualitas
penduduk
yang
memadai
akan
merupakan
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar tapi dengan tingkat kualitas yang rendah akan menjadikan penduduk sebagai beban pembangunan. Fenomena ketiga adalah masalah persebaran penduduk. Dari sisi persebaran dan mobilitas penduduk, dijumpai ketimpangan persebaran penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi hanya di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Secara umum lingkungan banyak memberikan pengaruh pada kualitas kehidupan penduduk. Pada kondisi sekarang ini terjadi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti : penebangan liar dan pembakaran hutan, pemanfaatan lahan liar (tempat tinggal di bantaran sungai, daerah kumuh perkotaan), ketidakdisiplinan dalam koordinasi
dan
pelaksanaan
pembangunan
tata
kota
yang
menyebabkan banjir, beban pemerintah bertambah berat dengan semakin bertambahnya penduduk miskin. Masalah keempat adalah masalah data, informasi, dan administrasi
kependudukan.
Dari
sisi
data/administrasi
kependudukan, catatan rutin kependudukan atau registrasi vital 3
penduduk belum terdokumentasi secara lengkap dan komprehensif. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pencatatan atau registrasi belum bisa dilakukan dengan tertib, disiplin, serta cermat sesuai ketentuan. Di sisi lain, penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta diiringi dengan
laju
pertumbuhan
yang
cepat
akan
memperlambat
tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan senantiasa memperhatikan aspek kependudukan, dan lingkungan hidup. Negara-negara maju saat ini pada umumnya tidak memilki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai namun memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas. Sebaliknya banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) memiliki SDA yang melimpah akan tetapi belum diimbangi dengan SDM yang tangguh dan berkualitas, tetap tertinggal dari negara-negara yang sudah berkembang. Pada saat ini diharapkan terjadi pergeseran paradigma yang mengedepankan
pola
pembangunan
yang
berwawasan
kependudukan. Pembangunan yang demikian mengandung dua makna, pertama: pembangunan yang disesuaikan dengan potensi 4
dan kondisi penduduk yang ada; Kedua: pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan kualitas sumber semata.
daya
manusia
Kedepan
dibandingkan perencanaan
peningkatan pembangunan
infrastruktur maupun
implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan. Untuk mengatasi masalah kependudukan di Maluku yang demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah perlu membuat semacam Grand Design Pembangunan Kependudukan di Maluku. Grand Design Pembangunan Kependudukan di Maluku hanya 1 (satu) aspek pembangunan kependudukan, yaitu Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk. Berikut adalah pokok-pokok pikiran tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, yaitu Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk.
1.2.
Dasar Hukum Berbagai landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar tahun 1945; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; 5
c. Undang-Undang
No.
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; d. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; e. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; f. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan; g. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. h. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 27
Tahun
2011
tentang
Tim
Penyusun
Grand
Design
Pembangunan Kependudukan Tahun 2011 - 2035.
1.3.
Konsep dan Definisi Berbagai konsep dan definisi dari beberapa parameter kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Grand Design antara lain : 1. Penduduk didefinisikan bahwa setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. 2. LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) adalah pertambahan penduduk pada daerah tertentu dan dalam periode tertentu. 3. TFR (Total Fertility Rate) adalah angka kelahiran total yaitu rata-rata anak yang dimiliki oleh seseorang perempuan 6
sampai pada akhir masa reproduksinya dengan ketentua perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. 4. NRR (Net Reproduction Rate) adalah angka fertilitas yang telah memperhitungkan faktor mortalitas, yaitu kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. 5. CBR (Crude Birth Rate) adalah angka kelahiran kasar atau banyaknya kelahiran hidup pada suatu periode (tahun) per 1000 penduduk pada periode yang sama. 6. CPR (Contraceptive Prevalence Rate) proporsi perempuan usia
reproduksi
yang
menggunakan
(atau
mitra
yang
menggunakan metode kontrasepsi pada titik tertentu dalam waktu tertentu. 7. IMR (Infant Mortality Rate) Angka Kematian Bayi atau banyaknya kematian bayi (anak usia kurang satu tahun) pada suatu periode (tahun) tertentu per 1000 kelahiran
hidup
periode/tahun yang sama. 8. CDR (Crude Death Birth Rate) Angka Kematian Kasar, banyaknya kematian pada suatu periode (tahun) tertentu per 1000 penduduk tengah periode/tahun yang sama. 9. Life Expectancy adalah usia harapan hidup seorang yang dihitung berdasarkan statistik probabilitas. 10. Migrasi Masuk adalah masuknya penduduk dari suatu daerah asal ke suatu daerah dengan tujuan menetap. 7
11. Migrasi Keluar adalah keluarnya penduduk dari suatu daerah asal ke suatu daerah dengan tujuan menetap. 12. Migrasi Neto adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar, 13. Migrasi Bruto adalah jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. 14. Migrasi semasa hidup adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran. 15. Migrasi Risen adalah migrasi berdasarkan tempat tinggal lima tahun yang lalu
1.4.
Kondisi Saat Ini Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Maluku 1.533.506 yang mencakup penduduk yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 569.395 jiwa (37,13 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 964.111 jiwa (62,87 persen). Tingginya jumlah penduduk tersebut masih bisa bertambah pesat seiring laju pertumbuhan penduduk (LPP) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80 persen pertahun disertai total fertility rate (TFR) sebesar 3,7 berdasarkan data SDKI 2007. Selain itu salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk adalah karena semakin kondusifnya wilayah Maluku setelah berakhirnya konflik sosial pada tahun 1999 - 2002. Laju pertumbuhan penduduk Maluku tahun 2010 menunjukkan angka 2,80, hal ini cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indoensia. Kemungkinan besar penyebabnya adalah arus 8
migrasi balik dan migrasi keluar yang merupakan akibat dari konflik sosial yang pernah terjadi. Kontribusi dari pertumbuhan alamiah (natural increase) tidak dapat disangkal sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Maluku. Sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk yang tidak memenuhi harapan ini tidak terlepas dari melemahnya Program Keluarga Berencana Nasional sejak satu dekade belakangan setelah berlakunya
otonomi
daerah,
terutama
setelah
penyerahan
kewenangan program KB diberikan ke kabupaten/kota. UndangUndang otonomi daerah pada awalnya memang tidak menyatakan urusan KB sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian keberlangsungan program KB di daerah sangat tergantung dari pemahaman dan persepsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
tentang
penting
dan
strategisnya Program KB bagi kemajuan daerah. Kondisi ini menyebabkan kelembagaan KB di daerah sangat lemah, tenaga program yang tercerai berai, serta dukungan sarana, prasarana dan anggaran KB yang sangat tidak memadai. Melemahnya
Program
KB
ini
kemudian
terbukti
dari
stagnannya pencapaian peserta KB di Maluku yang tetap sekitar 34% serta tingginya angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR) sebesar 3,7 anak per wanita pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2007). Di sisi lain angka “unmet need” KB meningkat menjadi 22,4% (SDKI 2007).
9
Selain itu, pencapaian Program KB tidak merata antar Kabupaten/Kota. Disparitas pencapaian program ini sangat besar yang antara lain dapat ditunjukkan dari “range” peserta KB yang berkisar dari 56,2% (Kota Tual) sampai 86,5% (Kabupaten Maluku Tenggara) lebih jelasnya dilihat pada table berikut ini :
Tabel. 1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Maluku Tahun 2010 No
Kabupaten/Kota
PUS
Peserta KB
Prevalensi
1
Maluku Tengah
60,851
44,266
72,74
2
Maluku Tenggara
32,111
27,780
85,51
3
Ambon
39,946
31,292
78,34
4
Maluku Tengara Barat
15,044
10,871
72,26
5
Buru
20,300
14,625
72,04
6
Seram Bagian Barat
29,339
20,970
71,47
7
Seram bagian Timur
20,339
14,420
70,69
8
Kepulauan Aru
17,945
13,031
72,62
9
Tual
7,082
3,982
56,23
10
Buru Selatan
12,481
9,759
78,19
11
Maluku Barat Daya
10,696
6,593
61,64
266,194
197,589
74,23
Maluku
Program KB sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan, memiliki implikasi yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Program KB Nasional yang telah dirintis sejak tahun 1970 merupakan rangkaian
pembangunan
kependudukan
dan
keluarga
kecil
berkualitas sebagai upaya penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya 10
pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta peningkatan
dan
pengembangan
kualitas
penduduk
melalui
perwujudan keluarga kecil yang diharapkan menjadi dasar tumbuhnya keluarga berkualitas yang memberi peluang pada pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang lebih handal, tangguh dan mandiri. Kondisi yang kurang menguntungkan bagi Program KB ini kemudian disadari sehingga Pemerintah dan DPR merevisi UndangUndang Pemerintah Daerah yang kemudian diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah yang mencakup penetapan urusan KB sebagai urusan yang wajib dilakukan di daerah. Kondisi program KB yang semakin menguat kemudian ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mencakup antara lain penguatan program KB dan sekaligus mengukuhkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
1.5.
Kondisi Yang Diinginkan Dalam jangka panjang kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga 11
penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan menjadi 2,1 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per wanita pada tahun 2015. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,08 per wanita dan NRR NRR menjadi 0,99 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2035, angka fertilitas total diharapkan menjadi 2,01 per wanita dan NRR sebesar 0,96. Patut dicermati bahwa TFR dan NRR tidak dimaksudkan untuk terus menurun sampai dibawah 1,85 dan 0,89, karena kalau itu terjadi maka pada jangka panjang penduduk Maluku bisa mengalami penurunan seperti fenomena yang terjadi di negara-negara maju yang TFR nya telah di bawah 1,5 per wanita dan bahkan ada yang di bawah 1 per wanita. Penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) akan sangat besar sehingga akan menyebabkan masalah tersendiri yang tidak kalah peliknya. Di sisi lain, angka kematian di Maluku diharapkan terus menurun sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2010-2015 diharapkan akan turun menjadi 29,8 per 1000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut sehingga pada periode 2030-2035 menjadi 20,7 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, angka harapan hidup juga meningkat, menjadi 72,4 pada periode tahun 2030-2035.
12
Selain
tingkat
kelahiran,
mobilitas
penduduk
juga
mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Maluku. Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 3,50 persen di Kabupaten Buru Selatan hingga yang tertinggi sebesar 23,59 persen di Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Provinsi Maluku sangat tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk di Maluku
rata-rata adalah 33 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kota Ambon yaitu 879 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu 10 jiwa/km². Hal ini menunjukkan gejala bahwa arus urbanisasi dari desa ke kota sangat besar. Pertambahan penduduk di Kota Ambon yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai kelak akan menjadi beban bagi lingkungan pemukiman, perumahan, lapangan kerja dan sanitasi. Usaha pembangunan perkotaan menjadi sulit karena derajat hidup, kesehatan dan pendapatan penduduk yang rendah akan menjadi beban pemerintah kota. Penduduk yang pindah dari desa ke kota tidak siap menghadapi berbagai tantangan dan persaingan keras dalam kehidupan masyarakat kota sehingga menimbulkan daerah miskin perkotaan (slum areas), kriminalitas yang meningkat dan penyandang masalah sosial bertambah.
13
1.6.
Permasalahan Program utama untuk mengendalikan kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Masalah utama yang dihadapi dalam program ini adalah belum adanya persamaan persepsi dan pemahaman
tentang
pentingnya
program
kependudukan
dan
Keluarga Berencana ini bagi pembangunan bekelanjutan di daerah. Pemahaman
yang
keliru
tentang
program
ini mengakibatkan
kurangnya prioritas yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap masalah kependudukan dan keluarga berencana. Kurangnya perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah ini tercermin
dari
lemahnya
lembaga
yang
menangani
masalah
kependudukan dan KB, tidak disediakannya tenaga yang memadai (terutama penyuluh KB di lapangan), serta tidak tersedianya sarana, prasarana, dan anggaran yang cukup untuk pengelolaan program di daerah. Masalah utama dari upaya peningkatan kesehatan atau penurunan angka mortalitas antara lain berkaitan dengan masalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk akibat dari kondisi geografis Maluku yang memang sangat sulit.
14
1.7.
Tujuan Grand Design Grand
Design
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
ini
dimaksudkan untuk: (a) Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Maluku 2010-2035; (b) Menjadi pedoman bagi penyusunan Road Map pengendalian kuantitas penduduk 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030, dan 2030-2035. (c)
Menjadi
pedoman
perencanaan
bagi
pemerintah
pembangunan
kependudukan.
15
yang
daerah
dalam
berwawasan
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 2.1.
Visi Visi dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah: Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, tetapi juga dengan kondisi perkembangan sosial dan budaya masyarakat.
2.2.
Misi Misi dari Grand Design pengendalian Kuantitas Penduduk mencakup dua hal berikut: (a) Membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (prime stakeholders) tentang penting dan strategisnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan; (b) Membentuk
atau
menyempurnakan
peraturan
perundang-
undangan (regulasi) yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk. 2.3.
Kebijakan Terdapat tiga arah kebijakan yang dirumuskan dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk, yaitu:
16
(a) Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk; (b) Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; (c)
Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan tidak hanya pada tingkat Provinsi tetapi juga pada tingkat Kabupaten/kota secara berkelanjutan.
2.4.
Tujuan Tujuan utama dari pengendalian kuantitas penduduk dapat dirumuskan sebagai berikut: (a)
Mewujudkan
pembangunan
yang
berkelanjutan
melalui
rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk; (b)
Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan secara kedaerahan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
17
2.5.
Sasaran Umum Pada
hakekatnya,
pengendalian
kuantitas
penduduk
mempunyai tiga sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan persebaran penduduk. Sasaran
fertilitas
diarahkan
pada
pencapaian
kondisi
penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2015 yang ditandai dengan TFR sebesar 3,0 per wanita dan NRR sebesar 1,39 per wanita. Kondisi perlu secara konsisten diturunkan sehingga tahun 2020 TFR mencapai 2,9 per wanita sedangkan NRR menjadi 1,34 per wanita. Kondisi ini terus dipertahankan untuk kurun waktu yang lama untuk mencapai kondisi penduduk stabil (stasioner). Dari sisi mortalitas angka kematian bayi diharapkan terus menurun sehingga pada periode waktu 2020 – 2025 menjadi 24,5 per 1000 kelahiran hidup dan menjadi 20,7 per 1000 kelahiran hidup pada kurun waktu 2030-2035. Dari aspek persebaran penduduk diaharapkan akan terjadi persebaran yang lebih merata sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
2.6.
Ukuran Keberhasilan Keberhasilan dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini akan dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran kependudukan tersebut dapat dicapai pada setiap periode waktu, seperti
pemakaian
kontrasepsi,
angka
kelahiran
total,
Net
Reproduction Rate, angka kelahiran kasar, laju pertumbuhan 18
penduduk, serta jumlah penduduk. Termasuk juga di dalamnya adalah sasaran-sasaran mortalitas seperti angka kematian bayi dan angka harapan hidup.
2.7.
Strategi Pelaksanaan Di tingkat daerah, strategi pelaksanaan dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi ikutan sebagai penjabaran Undang-Undang No. 52 tahun 2009. (2) Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk dan pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk.
2.8
Alur Pikir
Catatan : *) PKP : Pengendalian Kuantitas Penduduk
19
BAB III POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan tiga komponen utama kependudukan, yaitu: (1) pengaturan fertilitas; (2) penurunan mortalitas; dan (3) pengarahan mobilitas.
3.1.
Pengaturan Fertilitas Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana yang mengatur tentang: (a) Usia ideal perkawinan; (b) Usia ideal melahirkan; (c) Jarak ideal melahirkan; dan (d) Jumlah ideal anak yang dilahirkan. Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program keluarga berencana
pada
hakekatnya
dilaksanakan
untuk
membantu
pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan: (a) Pengaturan kehamilan yang diinginkan; (b) Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu; (c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan; (d) Peningkatan kesertaan KB pria; dan (e) Promosi pemanfaatan air susu ibu. 20
Pengaturan fertilitas melalui program keluarga berencana juga dilakukan dengan: (a) Larangan aborsi sebagai upaya pengaturan kehamilan; (b) Peningkatan akses dan kualitas KIE dan pelayanan kontrasepsi di daerah; (c) Larangan pemaksaan pelayanan KB, karena bertentangan dengan HAM; (d) Pelayanan
kontrasepsi dilakukan
sesuai dengan norma
agama, budaya, etika, dan juga kesehatan; dan (e) Perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
3.2.
Penurunan Mortalitas Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk
tumbuh
seimbang
dan
berkualitas
pada
seluruh
dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan kepada upaya: (a) Penurunan angka kematian ibu hamil; (b) Penurunan angka kematian ibu melahirkan; (c) Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan (d) Penurunan angka kematian bayi dan anak. Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundangundangan dan norma agama. 21
Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada: (a) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri); (b) Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan; (c) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan (d) Partisipasi aktif keluarga dan masayarkat.
3.3.
Pengarahan Mobilitas Pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk mewujudkan persebaran penduduk optimal yang didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua kategori, yaitu mobilitas penduduk lokal dan mobilitas penduduk regional.
Mobilitas Lokal Mobilitas penduduk lokal mencakup hal-hal berikut: (1) Mobilitas penduduk permanen dan non permanen; (2) Mobilitas penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru; (3) Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah; (4) Urbanisasi; dan (5) Persebaran penduduk ke daerah perbatasan dan daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar.
22
Mobilitas penduduk lokal dilakukan dengan menghormati hak setiap penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Perencanaan
pengarahan
mobilitas
penduduk
dan/atau
persebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Mobilitas Nasional Pelaksanaan mobilitas penduduk regional dilaksanakan melalui kerjasama antar Provinsi pengirim dan penerima migran Provinsi ke dan dari Maluku sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah diterima dan disepakati oleh pemerintah daerah Maluku.
3.4
Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk Dengan kuantitas penduduk yang sedikit dan kualitas yang rendah akan sangat sulit mencapai sasaran-sasaran pembangunan seperti antara lain yang tertuang di dalam sasaran Millenium Development
Goals
(MDGs).
23
Oleh
karena
itu,
upaya
untuk
mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk adalah menjadi tanggung jawab semua sektor. Pengendalian kuantitas penduduk tidak mungkin dilakukan oleh satu atau beberapa lembaga saja. Namun membutuhkan dukungan dan komitmen yang besar dari semua sektor dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap perundang-undangan, regulasi, kebijakan, program maupun kegiatan sektor harus selaras dengan
upaya
pengendalian
penduduk.
Melalui
penyelarasan
kebijakan ini diharapkan sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk seperti tertuang dalam road map akan lebih mudah dicapai.
3.5
Target Pencapaian Dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini telah ditetapkan sasaran-sasaran kependudukan yang harus dicapai yang mencakup hal-hal berikut: (a) Fertilitas Pada tahun 2015 diharapkan peserta KB di Maluku akan berjumlah sebesar 73,83% dari pasangan usia subur (PUS). Peserta KB ini secara konsisten diharapkan meningkat sehingga pada tahun 2020 peserta KB di Maluku akan berjumlah 74,81% dari PUS. Kondisi ini akan ditingkatkan sampai dengan tahun 2035 sebesar 77,6%.
Sejalan dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi, angka fertilitas total (TFR) juga diharapkan menurun dengan konsisten. 24
Pada tahun 2015 diperkirakan angka fertilitas total akan menurun mencapai sebesar TFR sebesar 3,0 per wanita atau net reproduction rate (NRR) sebesar 1.39 per wanita. Angka fertilitas ini secara konsisten diharapkan terus menurun sehingga pada tahun 2035, angka fertilitas total di Maluku mencapai 2,6 anak per wanita dan net reproduction rate sebesar 1,19 per wanita. Di sisi lain angka kelahiran kasar (crude birth rate/CBR) juga menurun dari sekitar 23,7 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2015 menjadi sekitar 19,8 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2035. Sejalan
dengan
kontrasepsi
dan
keberhasilan penurunan
meningkatkan
angka
fertilitas,
pemakaian maka
laju
pertumbuhan penduduk juga menurun secara konsisten. Pada tahun 2015 diharapkan laju pertumbuhan penduduk akan menurun menjadi 1,80% dan menurun secara terus menerus sehingga pada tahun 2035 laju pertumbuhan penduduk akan menjadi 1,33%. Dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka diperkirakan total penduduk Maluku pada tahun 2015 menjadi 1.682.979 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2.321.499 jiwa pada tahun 2035.
25
(b) Mortalitas Penurunan angka fertilitas tersebut di atas juga akan diikuti oleh penurunan angka mortalitas secara berlanjut. Angka kematian bayi (IMR) akan menurun dari sekitar 28,3 kematian per 1000 kelahiran pada kurun waktu 2010-2015 menjadi sekitar 20,7 kematian per 1000 kelahiran pada periode tahun 2030-2035. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth) juga meningkat. Pada tahun 2010-2015 diharapkan angka harapan hidup mencapai 70,20. Pada periode tahun 2020-2025 diperkirakan angka harapan hidup mencapai 71,3 tahun Kemudian pada periode tahun 20302035, angka harapan hidup mencapai 72,4 tahun. Patut dicatat bahwa penurunan angka fertilitas akan menyebabkan proporsi penduduk usia muda akan semakin menurun dan sebaliknya proporsi penduduk usia tua akan semakin meningkat.
26
BAB IV ROAD MAP GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup besaran-besaran yang harus diperhatikan dalam upaya untuk mengatasi atau mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Secara operasional, untuk setiap periode atau tahapan 5 (lima) tahunan perlu disusun semacam peta jalan (road map) yang mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk. Road map ini diharapkan berfungsi sebagai acuan setiap sektor serta pemerintah daerah dalam penyusunan langkah-langkah kegiatan dalam mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk. Secara garis besar, tujuan road map, sasaran lima tahunan serta keterkaitan Grand Design dengan road map dapat dilihat dalam uraian berikut:
4.1 Tujuan Road Map Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun waktu 2010 sampai dengan 2035. Pada setiap periode lima tahun dari tahun 2010 akan dibuat semacam road map untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan, baik yang mencakup fertilitas, mortalitas 27
maupun persebaran. Dengan demikian tujuan dari road map ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana.
4.2 Sasaran Lima Tahunan Tahun dasar yang digunakan dalam menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah tahun 2010 yang bertepatan dengan dilaksanakannya Sensus Penduduk. Pada tahun 2010 ini berbagai indikator kependudukan diperkirakan sebagai berikut : a.
Penduduk : - Total : 1.533.506. - Laju Pertumbuhan : 2,80.
b.
Fertilitas : - Total Fertility Rate (TFR) : 3,20. - Net Reproduction Rate (NRR) : 1,44. - Crude Birth Rate (CBR) : 24, 5 kelahiran per 1000 kelahiran. - Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 34%
c.
Mortalitas - Infant Mortality Rate (IMR) : 30,1 kematian per 1000 kelahiran hidup. - Crude Death Rate (CDR) : 4,9 kematian per 1000 penduduk. - Life expectancy (angka harapan hidup) : 69,80 tahun.
28
Pada tahun 2015 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator kependudukan adalah sebagai berikut : a.
Penduduk : - Total : 1.682.979. - Laju Pertumbuhan : 1,80.
b.
Fertilitas : - Total Fertility Rate (TFR) : 3,08. - Net Reproduction Rate (NRR) : 1,39. - Crude Birth Rate (CBR) : 23,7 kelahiran per 1000 kelahiran. - Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 73,83%
c.
Mortalitas - Infant Mortality Rate (IMR) : 28,3 kematian per 1000 kelahiran hidup. - Crude Death Rate (CDR) : 5,7 kematian per 1000 penduduk. - Life expectancy (angka harapan hidup) : 70,2 tahun.
Pada tahun 2020 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator kependudukan adalah sebagai berikut : a.
Penduduk : - Total : 1.837.821. - Laju Pertumbuhan : 1,72.
b.
Fertilitas : - Total Fertility Rate (TFR) : 2.96. - Net Reproduction Rate (NRR) : 1,34. - Crude Birth Rate (CBR) : 22,9 kelahiran per 1000 kelahiran. - Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 74,81% 29
c.
Mortalitas - Infant Mortality Rate (IMR) : 26,4 kematian per 1000 kelahiran hidup. - Crude Death Rate (CDR) : 5,8 kematian per 1000 penduduk. - Life expectancy (angka harapan hidup) : 70,8 tahun.
Pada tahun 2025 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator kependudukan adalah sebagai berikut : a.
Penduduk : - Total : 1.999.271. - Laju Pertumbuhan : 1,64.
b.
Fertilitas : - Total Fertility Rate (TFR) : 2.84. - Net Reproduction Rate (NRR) : 1,29. - Crude Birth Rate (CBR) : 22,3 kelahiran per 1000 kelahiran. - Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 75,77%
c.
Mortalitas - Infant Mortality Rate (IMR) : 24,5 kematian per 1000 kelahiran hidup. - Crude Death Rate (CDR) : 5,9 kematian per 1000 penduduk. - Life expectancy (angka harapan hidup) : 71,3 tahun.
30
Pada tahun 2030 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator kependudukan adalah sebagai berikut : a.
Penduduk : - Total : 2.162.978. - Laju Pertumbuhan : 1,51.
b.
Fertilitas : - Total Fertility Rate (TFR) : 2.72. - Net Reproduction Rate (NRR) : 1,24. - Crude Birth Rate (CBR) : 21,3 kelahiran per 1000 kelahiran. - Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 76,73%
c.
Mortalitas - Infant Mortality Rate (IMR) : 22,6 kematian per 1000 kelahiran hidup. - Crude Death Rate (CDR) : 6,2 kematian per 1000 penduduk. - Life expectancy (angka harapan hidup) : 71,9 tahun.
Pada tahun 2030 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indicator kependudukan adalah sebagai berikut : a.
Penduduk : - Total : 2.321.499. - Laju Pertumbuhan : 1,33.
b.
Fertilitas : - Total Fertility Rate (TFR) : 2.6. - Net Reproduction Rate (NRR) : 1,19. - Crude Birth Rate (CBR) : 19,8 kelahiran per 1000 kelahiran. - Contraceptive Prevalence Rate (CPR) : 77,69% 31
c.
Mortalitas - Infant Mortality Rate (IMR) : 20,7 kematian per 1000 kelahiran hidup. - Crude Death Rate (CDR) : 6,6 kematian per 1000 penduduk. - Life expectancy (angka harapan hidup) : 72,4 tahun.
4.3 Keterkaitan Grand Design dengan Road Map Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk periode 20102015, 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030 dan 2030-2035 akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintah. Gambar 1 Tahapan Pencapaian Sasaran Road Map Tahun 2010 – 2035
Pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015, diharapkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Maluku mulai terkendali sehingga pada tahun 2030 akan dicapai kondisi penduduk tumbuh 32
seimbang (PTS). Kondisi PTS ini diindikasikan dengan pencapaian sasaran TFR sebesar 2,19 atau NRR sebesar 1.03 per wanita. Pada tahap berikutnya, kondisi PTS ini dapat tetap dipertahankan sampai dengan tahun 2035 sehingga struktur penduduk menjadi terkendali. Angka fertilitas (TFR) tidak dimaksudkan untuk terus menurun menjadi di bawah 2 per wanita karena hal ini akan menyulitkan dikemudian hari seperti dialami di negara-negara maju dengan pertumbuhan penduduk yang minus.
TABEL
2
SASARAN
GRAND
DESIGN
PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK MALUKU TAHUN 2010-2035* NO
INDIKATOR
TAHUN 2010
2015
2020
2025
2030
2035
1 PENDUDUK - TOTAL - LPP
1.533.506 2.80
1.682.979 1.80
1.837.821 1.72
1.999.271 1.64
2.162.978 1.51
2.321.499 1.33
2 FERTILITAS - TFR - NRR - CBR - CPR
3,20 1,44 24,5 34
3,08 1,39 23,7 73,83
2,96 1,34 22,9 74,81
2,84 1,29 22,3 75,77
2,72 1,24 21,3 76,73
2.,6 1,19 19,8 77,69
3 MORTALITAS - IMR - CDR - LIFE EXPECTANCY
30,1 5.8 69,80
28,3 5,7 70,2
26,4 5,8 70,8
24,5
22,6 6,2 71,9
20,7 6,6 72,4
5,9 71,3
*) Sasaran Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini diolah dari berbagai sumber seperti Proyeksi Penduduk tahun 2000-2025 (Bappenas), serta berbagai sumber lainnya seperti Sensus Penduduk 2010, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDK!) 2007, sasaran MDG’s dansebagainya.
33
BAB V PENUTUP Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan oleh karena itu di samping sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penikmat) hasil pembangunan. Kebijakan
pembangunan
mewujudkan
pada
pembangunan
hakekatnya
yang
dimaksudkan
berkelanjutan
untuk
(sustainable
development) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk
saat
ini,
dan
sekaligus
juga
mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang. Kebijakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang. Pembangunan pembangunan kependudukan
yang ke
berawawasan
kependudukan
mengintegrasikan
dalam
proses
berbagai
perencanaan,
adalah variable
penanggaran,
pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Tanpa pengintegrasian ini, pembangunan dapat kehilangan maknanya dan bisa gagal untuk menjadi penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Apa kaitan antara pembangunan berwawasan kependudukan dengan
pembangunan
berkelanjutan?
Konsep
dasar
dari
pembangunan secara berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada masa ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi pada masa yang akan datang. 34
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersirat makna pentingnya memperhatikan aspek penduduk dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa memperhatikan pengelolaan jumlah penduduk secara baik, jumlah kelahiran akan tinggi dan berdampak pada ketersediaan sumber daya yang terbatas pada jangka panjang. Tanpa kualitas penduduk yang baik dan pembangunan masih mengandalkan pada ekploitasi sumber daya alam secara massif dalam jangka pendek akan menyebabkan pembangunan berkelanjutan sulit terwujud. Oleh karena itu, pendekatan kependudukan berbeda dari kebijakan yang ada sebelumnya karena beberapa alasan, pertama, kebijakan
kependudukan
memasukkan
aspek
reproduksi
dan
seksualitas manusia sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, strategi pemberdayaan dan pelayanan kesehatan reproduksi akan melengkapi program pembangunan manusia yang sedang dijalankan sekarang ini. Ketiga, pendekatan ini bersifat inklusif dan partisifatif, memberi suara dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada mereka yang berperan dalam reproduksi manusia dan seksualitas. Karena
pentingnya
masalah
kependudukan
ini
dalam
pembangunan maka pada tahun 2009 telah diterbitkan UndangUndang Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya undangundang ini, Pemerintah memandang perlu membuat Grand Design 35
Pembangunan Kependudukan yang mencakup lima aspek, yaitu: kuantitas, kualitas, mobilitas, data-base, serta keluarga. Dari sisi kuantitas, jumlah penduduk Maluku sangat kecil dengan laju pertumbuhan penduduk yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
Hasil
sensus
penduduk
tahun
2010
menunjukkan jumlah penduduk Maluku 1.553.506 jiwa
yang
lalu
dengan laju
pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian baik target jumlah penduduk dan laju pertumbuhan tidak dapat dicapai. Untuk mengatasi masalah tersebut, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk sampai dengan dua puluh lima tahun ke depan, telah disusun Grand Design
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
tahun
2010-2035.
Diharapkan Grand Design ini dapat memberikan arah kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan di bidang pengendalian kuantitas. Di samping itu, Grand Design ini hendaknya menjadi acuan bagi penyusunan "road map" pengendalian kuantitas penduduk dan sekaligus menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dengan demikian, apa yang tertuang dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mempunyai keterkaitan yang erat dan menjadi salah satu acuan untuk bidang kependudukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dirumuskan setiap lima tahun sesuai tahapan rencana pembangunan. 36
DAFTAR PUSTAKA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) Tahun 2000-2025, Bappenas,- BPS. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanl 2006, Ringkasan Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 untuk Intern BKKBN Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan 2008, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007, Macro Internasional, Maryland. Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, Data Penduduk Indonesia Berdasarkan Sensus Penduduk2010, diakses melalui internet pada tanggal 04 Juni 2012, http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=82&wilayah=Maluku Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010, Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan KB Tahun 2010-2014 (Renstra) BKKBN, Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010, Survey Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan KB Nasional Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dasar-dasar Demografi, Jakarta Salemba Empat 2010 37
Puslitbang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2009, Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 Provinsi Maluku Puslitbang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2010, Survey Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan KB Nasional
38
39
