AMALLIA UTAMI PUTRI NIM

Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten) SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Konsentrasi Ilmu Humas Program Studi Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh: AMALLIA UTAMI PUTRI NIM. 6662102121

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2015

xi

xii

ii

xiii

iii

xiv

iv

Saat seseorang menginginkan sesuatu, seluruh semesta bekerja sama untuk mewujudkannya. Semesta tidak menghakimi, semesta membantu mewujudkan apa yang kita inginkan (Paulo Coelho)

Laki-laki dan perempuan adalah dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu samapai ke puncak yang setinggi-tingginya, jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapat terbang dari burung itu sama sekali (Sarinah, Bung Karno)

Skripsi Ini ku persembahkan untuk bapak Rusman Efendi, ibu Rice Hartati Ningsih, dan adik-adikku yang tanpa putus memberikan doa dan cinta kasih, selalu mendukung dan membuat penulis mampu menghadapi apapun untuk bisa menggapai cita-cita.

xv

v

ABSTRAK Amallia Utami Putri. NIM 102121. Skripsi. Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten). Pembimbing I: Mia Dwianna, S.Sos, M.Ikom., dan Pembimbing II: Andin Nesia S.IK, M.Ikom Keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% mendorong seluruh partai politik berlomba-lomba untuk memenuhi kuota tersebut, namun yang menjadi pertanyaan apakah kader perempuan yang dikirim untuk bersaing di parlemen adalah yang terbaik dan memang memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan aktivitas komunikasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Nurture. Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Anggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh kostruksi sosial melalui sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah tiga orang anggota perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peran antara anggota laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang membedakan pembagian kerja adalah pembatasan diri dalam hal ruang gerak yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, sehingga membuat stereotype anggota laki-laki terhadap anggota perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kata Kunci: Komunikasi Politik, Peran Perempuan, Aktivitas Komunikasi Politik, Teori Nurture.

xvi

vi

ABSTRACT AmalliaUtamiPutri. NIM102121.Thesis. Role ofWomen asPolitical Parties MembersInPoliticalCommunicationActivity(Descriptive Study ofIndonesia Demokrasi Perjuangan Parties Regoinal Leadership Council Banten). Supervisor I: MiaDwianna, S. Sos, M.Ikom., AndSupervisorII: andinNesiaS.IK, M.Ikom Representation of women in parliament by 30 % to encourage all political parties vying to meet the quota , but the question whether women cadres sent to compete in parliament is the best and it has a good ability to carry out activities of political communication . The purpose of this study was to determine the role of women as members of political parties in the activities of political communication in Indonesia Demokrasi Perjuangan Parties (PDI-P) Regional Leadership Council (DPD) Banten. The theory used in this study is the Nurture theory . According to nurture theory , the existence of differences between women and men is essentially the result of socio-cultural construction resulting in different roles and tasks . The assumption that the psychological differences between women and men is largely due to social constructs through socialization . This study used a qualitative descriptive method , by collecting data through interviews and observations . Key informants in this study were three female members ofIndonesia Demokrasi Perjuangan Parties (PDI-P). The results of this study indicate that there is no difference between the role of the male member and female . But what distinguishes the division of labor is self-limiting in terms of the space that is done by the women themselves , thus making stereotypical male members against female members inIndonesia Demokrasi Perjuangan Parties (PDI-P). Keywords: Political Communication, Role of Women, Communication Activity Politics, Theory of Nurture.

viixvii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rakhmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM AKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK

(STUDI

DESKRIPTIF

PADA

PARTAI

DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH BANTEN)”. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat menempuh ujian sarjana program S1 (Strata Satu) pada program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.PD selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas kontribusinya sebagai pemimpin di kampus penulis. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Ibu Neka Fitriyah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

viiixviii

4. Ibu Mia Dwianna, S.Sos, M.Ikom. selaku dosen pembimbing satu skripsi, terimakasih karena telah membantu memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 5. Ibu Andin Nesia S.IK, M.Ikom. Selaku dosen pembimbing dua skripsi yang telah membantu memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak M.Jaiz M.Ikom selaku ketua penguji sidang, terima kasih waktu dan kebaikan hatinya telah memberi saya nilai yang baik. 7. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sihabudin M.Si selaku penguji sidang yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya. 8. Bapak/Ibu Dosen jurusan Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis. Tak lupa juga untuk para staf dan karyawan jurusan Ilmu Komunikasi. 9. Kedua orang tua, Rusman Efendi dan Rice Hartati Ningsih, yang tanpa putus memberikan doa dan cinta kasih, terimakasih yang tak terkira untuk motivasi dan nasihat yang telah Papa dan Mama berikan hingga pendidikan ini selesai. 10. Adik-adik tersayang, Adelia Nurhaliza dan Abrar Rabiul Azka. Terimakasih atas segala keceriaan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Para informan kunci ibu Dra. Hj. Amah Suhamah, M.Si, ibu Suparmi,ST, ibu Sri Hartati, SH, dan informan pendukung bapak Drs. Sabdo Waluyo yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan banyak informasi kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. 12. Terimakasih kepada bapak Gandung Ismanto,S.Sos, MM, dan bapak Iksan Ahmad, S.Ip, M.Si atas waktu, informasi, dan kesediaannya menjadi informan ahli dalam penelitian ini. 13. Trami Vidya Veliyanti, S.Ikom, Ichsan Faruly, S.Ikom, Andrianis Januar, S.Ikom, dan A Nasir (Ocing) terimakasih atas segala dukungan

xix

ix

berupa data-data dan arahan yang telah kalian berikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. 14. Mondar Mandir Management Indra Handayani, Akmal Alamsyah, Steptian Akbar, Amriyatunnisa, dan Dhamar Indraloka. Terimakasih atas segala sindiran, doa dan dukungannya yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian sahabat terbaik. 15. Mami Nadia, Agung, Rangga, Sausan (Uchan), Alif, Fandi, Teguh, bang Yanto, bang Nida, Ichon dan teman menunggu dosen lainnya, terimakasih atas bantuan dan dukungannya 16. Teh Annisarizki M.Ikom, Aulia Shofan Hidayat,Aulia Ibadurrahman, S.Ikom, Henry Pramudya, S.Ikom, Rian Surya, Naufal, Oka Maulana, Wahyu Annas, Galuh, dan teman-teman KOVIKITA, Terimakasih sudah banyak membantu dan menemani dengan canda tawa kalian selama pengerjaan skripsi ini. 17. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2010 kelas F NR Yosa, Eki, Risya, Puput, Mbak Putri, Maya, Vita, Sarah, Widi, Windi, Bunda Sinta, Tata, Ai, Caca, Grego, Agi, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas segala kenangan yang penuh dengan warna. Terimakasih telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 18. Teman-teman seperjuangan di HIMAKOM 2012-2013, dan IMIKI Untirta. Terimakasih banyak atas pengalaman berharga yang telah kalian berikan kepada penulis selama berorganisasi di kampus. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik dari segi kemampuan penyajian maupun pengetahuan yang dimiliki oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Serang, Januari 2015 Penulis x

xx

DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................. iii LEMBAR PENGESAHAN ................................................................. iv LEMBAR PERSEMBAHAN ............................................................... v ABSTRAK ............................................................................................. vi ABSTRACT ............................................................................................ vii KATA PENGANTAR ........................................................................... viii DAFTAR ISI .......................................................................................... xi DAFTAR TABEL.................................................................................. xvi DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1.1 Latar Belakang Masalah............................................................. 1.2 Fokus Penelitian ......................................................................... 1.3 Pertanyaan Penelitian ................................................................. 1.4 Tujuan Penelitian ....................................................................... 1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................... 1.5.1 Manfaat Akademis ........................................................... 1.5.2 Manfaat Praktis ................................................................

1 1 7 7 8 8 8 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 2.1 Komunikasi Politik .................................................................... 2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik......................................... 2.1.2 Fungsi Komunikasi Politik ............................................... 2.2 Gender dan Komunikasi ............................................................ 2.3 Peran........................................................................................... 2.4 Perempuan.................................................................................. 2.5 Peran Perempuan ....................................................................... 2.5.1 Perempuan dan Partisipasi Politik .................................... 2.6 Partai Politik .............................................................................. 2.6.1 Fungsi Partai Politik ......................................................... 2.6.2 Partai Politik dan Perlibatan Perempuan .......................... 2.7 Sosialisasi .................................................................................. 2.7.1 Jenis Sosialisasi ................................................................ 2.7.2 Tipe Sosialisasi ................................................................. 2.7.3 Pola Sosialisasi ................................................................. 2.7.4 Proses Sosialisasi ..............................................................

10 10 11 14 15 16 19 20 21 23 24 24 25 26 27 28 28

xxi

xi

2.7.5 Agen Sosialisasi ................................................................ 2.8 Aktivitas Komunikasi Politik .................................................... 2.9 Hambatan Komunikasi .............................................................. 2.10 Teori Nurture............................................................................ 2.11 Kerangka Pemikiran ................................................................ 2.12 Penelitian terdahulu .................................................................

31 32 43 46 50 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................... 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ............................................ 3.2 Lokasi Penelitian ........................................................................ 3.3 InformanPenelitian ..................................................................... 3.4 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 3.4.1 Wawancara ....................................................................... 3.4.2 Observasi .......................................................................... 3.5 Sumber Data............................................................................... 3.5.1 Data Primer ....................................................................... 3.5.2 Data Sekunder................................................................... 3.6 Teknik Analisis Data.................................................................. 3.6.1 Reduksi Data..................................................................... 3.6.2 Penyajian Data .................................................................. 3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .............................. 3.7 Validitas Data............................................................................. 3.8 Jadwal Penelitian .......................................................................

54 54 57 57 60 60 61 62 62 63 63 63 64 64 66 68

BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................... 4.1Deskripsi Objek Penelitian ......................................................... 4.1.1 Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ........... 4.2 Deskripsi Informan Penelitian ................................................... 4.2.1 Informan-informan Kunci (Key Informants) .................... 4.2.2 Informan Pendukung ........................................................ 4.2.3 Informan Ahli ................................................................... 4.3 Pembahasan................................................................................ 4.3.1 Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ............................... 4.3.2 Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ............ 4.3.3 Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bersosialisasi dan Berinternalisasi

69 69

xxii

xii

69 71 71 76 76 77

77 97

Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ............................... 4.3.4 Hambatan Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik........................................................... 4.3.5 Sistem Perekrutan dan Pengkaderan Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenuhi Pengetahuan Komunikasi Politik...........................................................

110

BAB V PENUTUP ................................................................................. 5.1 Kesimpulan ................................................................................ 5.2 Saran .......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... LAMPIRAN ........................................................................................... BIODATA PENULIS

142 142 144 146 149

xxiii

xiii

120

131

54

DAFTARTABEL

Halaman Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................... Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .................................................................... Tabel 4.1 Kategorisasi Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik ................................................. Tabel 4.2 Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ................................................................. Tabel 4.3 Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bersosialisasi dan Berinternalisasi dalam Aktivitas Komunikasi Politik...... Tabel 4.4 Kategorisasi Hambatan Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ................................................................. Tabel 4.5 Kategorisasi Sistem Perekrutan dan Pengkaderan Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenuhi Pengetahuan Komunikasi Politik .................................................................

xiv

50 67

92

105

114

123

135

55

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18 Lampiran 19 Lampiran 20 Lampiran 21 Lampiran 22 Lampiran 23 Lampiran 24 Lampiran 25 Lampiran 26 Lampiran 27 Lampiran 28

Dokumentasi ................................................................... Daftar Riwayat Hidup Informan Kunci ke 1 ................... Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan .............. Transkrip Wawancara Informan Kunci ke 1 ................... Daftar Riwayat Hidup Informan Kunci ke 2 ................... Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan .............. Transkrip Wawancara Informan Kunci ke 2 ................... Daftar Riwayat Hidup Informan Kunci ke 3 ................... Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan .............. Transkrip Wawancara Informan Kunci ke 3 ................... Daftar Riwayat Hidup Informan Pendukung .................. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan .............. Transkrip Wawancara Informan Pendukung .................. Daftar Riwayat Hidup Informan Ahli ke 1 ..................... Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan .............. Transkrip Wawancara Informan Ahli ke 1...................... Daftar Riwayat Hidup Informan Ahli ke 2 ..................... Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan .............. Transkrip Wawancara Informan Ahli ke 2...................... Catatan Lapangan ............................................................ Catatan Lapangan ............................................................ Catatan Lapangan ............................................................ Catatan Lapangan ............................................................ Catatan Lapangan ............................................................ Catatan Lapangan ............................................................ Struktur Organisasi DPD PDI-P Prov. Banten................ Grafik Perolehan Suara Partai Politik ............................. Jumlah Anggota Aktif DPC Se- Provinsi Banten.......

xv

149 151 152 153 160 161 162 169 170 171 180 181 182 187 188 189 195 196 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Peran gender dalam masyarakat ternyata juga dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan terutama dalam pekerjaan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting.58 Padahal perjuangan perempuan sudah dimulai sejak adanya emansipasi wanita yang digagas oleh R.A Kartini dan masih banyak pejuang-pejuang wanita lainnya yang mempertahankan agar wanita atau perempuan dapat disamakan harkat dan derajatnya dengan laki-laki. Selama ini, ada kesan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Kesan ini muncul akibat adanya image yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan semacamnya. Akibatnya, dibelahan dunia manapun jumlah wanita yang terjun di dunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasinya lebih tinggi.59 Namun, dengan adanya undang-undang

No. 12/2004 pemerintah

menegaskan perlunya menjamin alokasi minimum 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif.

58

Khusnul Khotimah. 2009. Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. Purwokerto.: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto. Hal 6 59 Liza Hadiz. 2004. Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru : Pilihan Artikel Prisma. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal 398

1

2

Pasal 65 ayat 1 menegaskan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan terus dianut dalam undang-undang pemilu. Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa calon legislatif perempuan dalam pemilu 2014 untuk kursi DPR meningkat dibandingkan pemilu tahun 2009. "Sekarang itu ada 37 persen total calon untuk DPR RI, total calonnya itu ada 6607 didalam 6607 itu ada 2467 caleg perempuan dan itu jumlahnya 37 persen," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Kamis (27/2). Dia mengatakan pemilu tahun 2009 caleg perempuan jumlahnya hanya mencapai presentase 30 persen. Hadar juga menyebut calon DPD perempuan juga meningkat dari 11 persen menjadi 12,47 persen dalam pemilu kali ini60 Kenaikan presentase ini menjadi perhatian besar, mengenai kemampuan berpolitik perempuan, kebanyakan laki-laki menganggap perempuan sebagai pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis dalam dunia partai politik. Akan tetapi banyak pula perempuan yang sudah menunjukan eksistensi dan kinerjanya di dunia politik, sehingga menjadi sorotan masyarakat yang sedikit banyaknya mendongkrak popularitas dan citra partai yang menaungi politikus perempuan tersebut. Hal itu membuat seluruh partai politik berlomba-lomba mencari kandidat terbaik untuk dijadikan calon legislatif partai politik mencari kandidat perempuan

60

http://politik.teraspos.com/read/2014/02/27/81312/persentase-caleg-perempuan-meningkat Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2014 Pukul 09:32 WIB

3

yang berpengaruh di daerah tertentu atau bahkan meminang artis untuk menarik perhatian publik, suara, citra sekaligus untuk memenuhi keterwakilan 30%. Kuota 30% untuk perempuan masih menyisakan perdebatan tentang keadilan yang perlu diberikan, seperti lipstick yang menghiasi perhelatan pemilihan umum berbasis distrik proporsional. Wacana ini, berasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan yang menyuarakan kepentingan rakyat akan bersamasama memperbaiki aspirasi seluruh penduduk Indonesia yang 56% perempuan.61 Dalam pemerintahan reformatif, ketika iklim politik semakin terbuka dan munculnya banyak partai politik yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat secara luas, sesungguhnya merupakan peluang emas bagi perempuan. Partai politik sesungguhnya adalah wadah paling strategis untuk partisipasi politik perempuan dalam negara demokratis.62Namun, sangat banyak partai politik yang menyalahgunakan hal tersebut dikarenakan minimnya pengkaderan terhadap perempuan. Alhasil banyak partai politik yang asal merekrut perempuan hanya untuk memenuhi kuota tersebut. Dalam beberapa kesempatan artis perempuan dijadikan subjek yang dipakai untuk menarik massa agar memilih partai yang menaungi artis tersebut. Beberapa diantaranya artis tersebut memang artis yang berkompeten yang memang sudah biasa menjadi aktivis perempuan ataupun lainnya. Mereka sudah biasa membela hak-hak rakyat yang terenggut ataupun ketidakadilan yang menhapiri setiap individu yang lemah.

61

Najilah Naqiah. 2005. Otonomi Perempuan. Malang. Bayumedia Publishing. Hal 60 Khofifah Indar Parawansa.2006. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 21 62

4

Disatu sisi banyak juga artis perempuan yang diragukan kemampuannya dalam berpolitik, latar belakang pendidikan yang sama sekali bukan dari politik, membuat banyak orang meragukan kemampuan artis perempuan untuk duduk di kursi pemerintahan serta dalam menjalankan tugasnya. Selain artis beberapa tokoh perempuan yang aktif di berbagai bidang dan organisasi tertentu juga dapat dijadikan subjek pencitraan partai. Hal ini dirasa lebih baik dikarenakan anggota yang berlatar belakang seperti ini memiliki kapasitas yang memadai untuk dijadikan anggota legislatif, dan dianggap mampu dan tau cara mensosialisasikan kegiatan politik yang baik, berkampanye yang baik, melakukan pencitraan dan lain sebagainya. Perempuan yang memiliki dasar dan wawasan politik yang kuat, akan sangat membantu partai politik baik dari segi kinerja dan kegiatan-kegiatan politik lainnya. Dengan kata lain, perempuan yang memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan politik, akan mempermudah dirinya mendapat simpatik dan membentuk citra dirinya yang secara otomatis akan berimbas kepada citra partai yang dinaunginya, Setiap lembaga dalam hal ini partai politik akan melakukan kegiatan politik guna membangun kepercayaan masyarakat dalam konteks ini masyarakat sebagai pemilih yang akan memilih partai politik tersebut. Nasib sebuah partai politik sangat ditentukan oleh pemilih, sehingga setiap anggota dari partai politik tersebut baik secara tanggung jawab sebagai anggota partai maupun untuk kepentingan pribadi akan melakukan kegiatan-kegiatan politik yang akan meningkatkan citra partai itu sendiri.

5

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi pemilu 2014 di tingkat provinsi Banten yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di pendopo gubernur Banten dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 71%, hasil dari rekapitulasi tersebut adalah partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai pemenang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi Banten dengan perolehan sebesar 815,517 suara. Disusul oleh partai Golongan Karya (Golkar) dengan 650,492 suara, dan dipossisi ke tiga adalah partai Gerindra sebesar 641,510 suara.63 Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota yaitu Pasal 40 ayat (4), KPU Provinsi Banten mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten hasil Pemilu Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: Jumlah perolehan kursi, Partai NasDem memperoleh 5 kursi, PKB memperoleh 7 kursi, PKS memperoleh 8 kursi, PDI Perjuangan memperoleh 15 kursi, Partai Golkar memperoleh 15 kursi, Partai Gerindra memperoleh 10 kursi, Partai Demokrat memperoleh 8 kursi, PAN memperoleh 3 kursi, PPP memperoleh 8 kursi, Partai Hanura memperoleh 6 kursi, PBB memperoleh 0 kursi, dan PKPI memperoleh 0 kursi. Dari 85 Calon terpilih

63

kpu-bantenprov.go.id/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul 13.45 WIB

6

Anggota DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2014 diketahui laki-laki sebanyak 69 orang (81.18%), dan perempuan sebanyak 16 orang (18.82%).64 Dari 16 orang perempuan PDI-P adalah partai yang paling banyak menyumbangkan caleg perempuan yaitu sebanyak 4 orang. Mereka adalah Hj. Rt. Ella Nurlaella, SH.,M.Kn, Sri Hartati, SH, Jenny Vina Ruthmauli, Diana Drimawati Jayabaya, SH. Memang partai Golkarpun menyumbangkan 4 nama perempuan, akan tetapi partai Golkar bukanlah partai pemenang pemilu di tahun 2014 ini. PDI-P sendiri memiliki ketua umum perempuan yaitu ibu Megawati Soekarno Putri yang juga pernah menjabat sebagai presiden perempuan pertama Republik Indonesia. Megawati mewarisi kemampuan politik dari ayahnya yaitu presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno. Melihat beberapa perempuan dari PDI-P yang terjun didunia politik melalui lembaga legislatif, dan juga ada beberapa lembaga yang didalamnya terdapat anggota perempuan yang berasal dari PDI-P, dengan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas

Komunikasi Politik” (Studi Deskriptif Anggota Partai

Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan PimpinanDaerah Banten). 1.2 Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka telah ditetapkan fokus dalam penelitian sebagai berikut:

64

kpu-bantenprov.go.id/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul 13.50 WIB

7

“Bagaimana Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas Komunikasi Politik” (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan PimpinanDaerah Banten). 1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah : 1. Bagaimana hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik? 2. Bagaimana anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik? 3. Bagaimana hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik? 4. Bagaimana sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik

1.4 Tujuan Penelitian 1. Menjelaskan hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik. 2. Menjelaskan anggota

perempuan

di partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik.

8

3. Mengungkap hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik. 4. Menjelaskan sistem perekrutan dan pengkaderan calon legislatif perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik. 1.5 Manfaat Peneletian 1.5.1. Manfaat Akademis Secara spesifik, penelitian ini bermaksud mengungkap pengalaman informan, dalam hal ini anggota partai perempuan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan atau wawasan baru dalam ruang lingkup komunikasi genderdan mengetahui relevansi teori dengan fakta yang sebenarnya, juga diharapkan dapat memberi rangsangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan melengkapi serta memberi kritik yang membangun bagi penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian dalam kajian ini semakin kaya dan semakin sempurna.

1.5.2. Manfaat Praktis Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan mampu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi dalam bidang komunikasi untuk menambah wawasannya dalam hal komunikasi gender dalam hal ini adalah

9

perempuan yang terjun di partai politik, menambahkan sebuah nuansa baru bagi siapa saja yang membacanya. Dan khususnya bagi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Banten. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi PDI-P Banten dalam upaya pengkaderan dan pemenuhan pengetahuan politik anggota partai perempuan. `

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Komunikasi Politik Dalam pengertian umum komunikasi adala hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi itu terjadi karena seseorang menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang tertentu, diterima oleh pihak lain yang menjadi sasaran, sehingga tercapai kesepahaman makna dari sebuah proses komunikasi tersebut. Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.65 Istilah komunikasi politik masih relatif baru dalam ilmu politik. Istilah tersebut mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond (1960:3) dalam bukunya yang berjudul The Politics of the Development Areas, dia membahas komunkasi politik secara lebih rinci. Menurut Almond (1960:12), didefinisikan politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan latar budaya berbeda. Arti penting dari sumbangan pemikiranAlmond terletak pada pandangannya bahwa semua sistem politik yang pernah ada di dunia ini, yang ada sekarang, dan yang

65

Michael Rush dan Phillip Althoff. 1997. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 24

10

11

akan nanti punya persamaaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua sistem politik.66 Komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Seperti dikemukakan oleh Almond, semua fungsi (tujuh fungsi) yang dilakukan sistem politik yaitu (1) Sosialisasi Politik, (2) Perekrutan, (3) Artikulasi interest (artikulasi kepentingan), (4) Agregasi interest (Agregasi kepentingan), (5)

Pembuatan aturan, (6) Aplikasi aturan, dan (7)

Aturan putusan hakim, harus dilakukan melalui komunikasi.67 Seperti yang sudah dijabarkan pada paragaraf sebelumnya menunjukan bahwa ada kaitan antara fungsi politik dengan komunikasi politik. Fungsi komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat fungsi lainnya dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi komunikasi politik berkaitan erat di dalam setiap fungsi sistem politik. 2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik Drs. Soemarno, AP. SH. Dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik mengutip beberapa pengertian komunikasi politik dari beberapa pakar antara lain dari: Astrid S. Susanto, Phd merumuskan definisi komunikasi dalam bukunya “Komunikasi Sosial di Indonesia” sebagai berikut: “Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah

66 67

Ardial. 2010. Komunikasi Politik. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media. Almond Gabriel. 1963. The Civic Culture. Princenton: Princenton University Press.

12

yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga politik.” Dr. Rusadi Kartaprawira, SH. Dalam Buku “Sistem Politik Indonesia”, melihat komunikasi politik pada kegunaanya yaitu: “Untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik intra golongan,

institusi,

asosiasi,

ataupun

sektor

kehidupan

politik

pemerintah.” Drs. Soemarno, AP. SH. Menyatakan bahwa jika dilihat dari tujuan politik an sich (semata-mata) maka: “Hakekat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan, dan dengan kekuasaan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.” Astrid lebih lanjut mngungkapkan lebih lanjut bahwa “komunikasi politik merupakan suatu kegiatan pra politik, melalui kegiatan mana akan terjadilah realisasi penghubungan atau pengkaitan masyarakat dengan lingkup Negara.” Berbeda dari pendapat para pakar tersebut, bahwa komunikasi politik memiliki lingkup pembahasan yang cukup luas. Tidak hanya membahas tentang bagaimana politik dikomunikasikan kepada khalayak luar untuk tujuan memperoleh kekuasaan secara internal, namun membahas bagaimana suatu sistem berlangsung untuk dipertahankan atau diturunkan kepada generasi penerusnya.

13

Sebagaimana yang terdapat dalam komunikasi pada umumnya, komunikasi politikpun terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut yaitu komunikator, pesan, komunikan, media dan pengaruh. Komponenkomponen tersebut dibidang komunikasi politik terdapat di dalam dua situasi politik atau struktur politik, yaitu pada suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Beberapa komponen yang termasuk dalam suprastruktur politik terbagi menjadi tiga kelompok yaitu yang berada dalam lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Dilain pihak komponen-komponen yang berada di masyarakat atau infrastruktur politik terbagi dalam asosiasiasosiasi, antara lain: a) Partai Politik (Political Party) b) Kelompok Kepentingan (Interest Group) c) Para Tokoh Politik (Political Figures) d) Media Komunikasi Politik (Media of political Communication) Dengan demikian, dalam sistem politik komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara situasi kehidupan politik yamg ada pada suprastruktur politik dan infrastruktur politik. 2.1.2 Fungsi Komunikasi Politik Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Fungsi dari komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang

14

dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi membeawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat.68 Sedangkan menurut Soemarno fungsi komunikasi polirik dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintahan (suprastruktur politik) atau disebut juga denga istilah the governmental political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan Negara yang lebih luas. Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dan hasil agregasi dan artikulasi tersebut.69 Dengan kata lain penulis menyimpulkan fungsi komunikasi adalah jembatan antara sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan keluhan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui komunikasi politik kepada pemerintah.

68

Mas‟oed Mochtar & Colin Mac Andrew. 1993. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: UGM Press. 69 Sumarno AP. 1993. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik. Bandung. Citraaditya Bakti. Hal. 28

15

2.2

Gender dan Komunikasi Penelitian Griffin (2003) berdasarkan pada refleksi personal menemukan 3

pola mengenai perbedaan perempuan dan laki-laki yang terdiri dari sebagai berikut70: 1. Ada lebih banyak persamaan antara laki-laki dan perempuan daripada perbedaan 2. Ada variabilitas, yang besar berkenaan dengan gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan feminis vs maskulinitas 3. Seks adalah fakta sedangkan gender merupakan gagasan Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi di mana kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material, simbolis. Berikut adalah beberapa perbedaan pola komunikasi yang terjadi dalam perbedaan gender : a. Perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki memahami makna perempuan; b. Perempuan cenderung lebih ekspresif dibanding laki-laki; c. Perempuan cenderung lebih menggunakan perasaan daripada laki-laki yang lebih to the point; d. Perempuan cenderung basa-basi dalam pengolaan kata-kata daripada lakilaki yang lebih menggunakan logika; e. Perempuan lebih halus dan lembut dalam berkata-kata daripada laki-laki; 70

E. A. Griffin.2003. A First Look at Communication Theory (5 ed.). Boston: McGraw-Hill. Hal 460

16

f. Perempuan cenderung lebih terbuka dibanding laki-laki yang lebih tertutup g. Perempuan cenderung implisit dibanding laki-laki yang eksplisit; h. Perempuan lebih peka/sensitif daripada laki-laki dalam menggunakan perasaan; i. Perempuan lebih sering menggunakan komunikasi non verbal. 2.3

Peran Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu peran merupakan tugas

utama yang diharapkan oleh masyarakat berupa aktivitas anggota partai poltik perempuan dalam komunikasi politik. Peran dalam ilmu sosial terkait mengenai peran aktif yang berdampak positif bagi keyakinan masyarakat terhadap anggota perempuan partai politik. Soekanto menyatakan bahwa Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.71 Menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.72 Pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh Komarudin tentang peran (role) dapat didefenisikan sebagai berikut73 : 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen. 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha.

71

Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 268 W. J. S Poerwadarminta. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Balai Pustaka Hal 751 73 Komaruddin, 1994, Esiklopedia Manajemen, edisi kesatu, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 768 72

17

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang adanya padanya. 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Peran menurut Robbins singkatnya adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial.74 Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau role adalah75: 1). Aspek dinamis dari kedudukan 2). Perangkat hak-hak dan kewajiban 3). Perilaku sosial dari pemegang kedudukan 4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Persepsi peran diperoleh dari semua rangsangan yang ada disekitar kita (teman,buku, televisi, Koran, radio, dan lain sebagainya) yang merupakan pandangan seorang individu mengenai bagaimana ia seharusnyabertindak dalam suatu situasi tertentu, dan harapan peran adalah bagaimana orang lain meyakini bagaimana seseorang tersebut seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Jika situasi yang muncul berupa perbedaan dimana seorang individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan maka disebut sebagai konflik peran. Sebenarnya terdapat sesuatu kesepakatan tak tertulis yang menentukan apa yang diharapkan dan menekankan pentingnya mengkomunikasikan dengan tepatdan akurat mengenai pengharapan peran, yaitu berupa kontrak psikologis, yang 74

Stephen P Robbins. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta. Prenhallindo. Hal 249 75 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafmdo Persada. 2002. Hal 441

18

mendefinisikan pengharapan perilakuyang mengiringi semua peran. Jika pengharapan peran yang tersirat dalam kontrak psikologis tidak terpenuhi, maka terjadi reaksi (reperkusi) negative pada kinerja dan kepuasan orang-orangyang terkait dalam peran tersebut dalam hal ini masyarakat sebagai pemilih. Menurut Biddle dan Thomas yang dimaksud dengan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Pada teori Biddle dan Thomas ini terbagi peristilahan dalam teori peran kedalam empat golongan yaitu 76: 1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 4. Kaitan antara orang dan perilaku Menurut Levinson peranan mencakup tiga hal yaitu77: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

76

Sarlito Wirawan Sarjono.2006. Teori-Teori Psikologi Sosial. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 215 77 Sarlito Wirawan Sarjono.2006. Teori-Teori Psikologi Sosial. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 244

19

Dari teori-teori di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa peranan adalah suatu bagian dari tugas utama yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban berupa tindakan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan kedudukannya. 2.4

Perempuan Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan

gender dan sex. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami stereotype dalam persoalan peran sosialnya. Namun demikian, Nasaruddin Umar memberikan batasan dalam melihat persoalan ini, yakni gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau feminimitas, sedangkan sex lebih menekankan pada perkembangan dan komposisi kimia dalam tubuh.78 Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa perempuan terdpat dalam 2 konteks yaitu gender dan sex. Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami stereotype dalam persoalan peran sosialnya, namun harus dibedakan dalam cara melihat persoalan ini lebih menekankan pada gender.

78

http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html Diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 pukul 11:17 WIB

20

2.5

Peran Perempuan Peran perempuan dalam pembangunan Indonesia dibawa pada nilai-nilai

modernisasi yang berorientasi pada produktivitas, efisian dan rasional seperti di negara-negara industri.79 Dalam pembangunan saat ini, perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam segala hal, namun demikian keberadaan perempuan masih menyimpan dilema. Di satu sisi perempuan dituntut bersikap elegan dan memiliki penguasaan diri yang sangat tinggi saat berhadapan dengan publik, sedangkan di sisi lain dalam ruang domestik perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga yang penuh cinta kasih, pengabdian dan setia, bahkan harus rela hanya menjadi orang kedua setelah suami yang merupakan kepala rumah tangga (Pembayun, 2009:91).80 Perdebatan tentang gender baik pada kalangan intelektual, cendikiawan, rohaniawan, maupun pada kalangan masyarakat awam sekalipun, sampai detik ini masih menjadi topik pembicaraan yang tak pernah ada akhirnya. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari kamus bahasa inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara kata sex dan kata gender. Konsep gender harus dibedakan dengan konsep sex dimana gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai dan struktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan

79

Prosiding. 2012. Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi: Kontribusi Ilmu Komunikasi Dalam Pembangunan. Serang . Program Studi Ilmu Komunkasi FISIP Untirta hal 109 80 Prosiding. 2012. Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi: Kontribusi Ilmu Komunikasi Dalam Pembangunan. Serang . Program Studi Ilmu Komunkasi FISIP Untirta. Hal 49

21

demikian gender dapat dikatakan perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Konsep lain mengatakan bahwa gender merupakan sikap yang diletakan pada kaum laki-laki maupun yang dikonstruksi secara sosial.81 Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran perempuan memiliki peran ganda, yaitu peran pada profesinya dan pada hakikatnya sebagai perempuan. Proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai dan struktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. 2.5.1 Perempuan dan Partisipasi Politik Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam pengertian umum, partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya. Herbert McClosky mengatakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.82

81

Mansour Fakih.2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (cetakan ke-13). Yogyakarta. Insist Press. Hal 8 82 www.dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-perempuan-melalui-keterwakilannyadalam-lembaga -legislatif/ Diakses pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Pukul 14.00 WIB

22

Salah satu implementasi nyata bagi perempuan Indonesia dalam bidang politik adalah pemilu 1955 dimana perempuan yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih telah ikut serta dalam kegiatan politik yang sangat berarti itu. Sejak saat itu partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik tidak lagi merupakan hal yang aneh (Isbodroini, 1993). Keserasian dan keadilan jender dapat dicapai dengan berbagai ikhtiar pemberdayaan politik perempuan. Pertama, melakukan ikhtiarikhtiar penguatan institusi (institutional building). Kehadiran “Wanita Persatuan”, misalnya, sebagai salah satu instrumen partai tidak hanya menjadi institusi “pemanis”, tetapi gerakan perempuan harus menunjukan dirinya sebagai institusi yang secara substansial dapat memberikan bobot demokrasi bagi ikhtiar-ikhtiar komunikasidan agregasi politik perempuan. Kedua, yang dapat dilakukan oleh gerakan perempuan adalah melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (capacity building) sehingga kader perempuan partai dapat secara aktif dan kompetitif ikut dalam proses rekrutmen kader, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun pada lembaga legislatif. Proses itu dapat dicapai dengan penguatan kapasitas politisi perempuan di lingkungan organisasi atau partai politik. Penguatan kualitas kader partai dan politisi perempuan disebuah partai politik dapat diarahkan pada kematangan visi perjuangan partai, kemampuan untuk memimpin secara baik, berkomunikasi, mau

23

mendengar dan mengikuti, serta memiliki kekuatan dan kemauan untuk menghadapi tantangan, disamping kemampuannya untuk memelihara kredibilitas.83 Berdasarkan teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa perempuan di dunia politik kini bukanlah hal yang aneh, karena sudah banyak yang terjun dan meduduki posisi dari yang terendah dan tertinggi, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Untuk itu perempuan harus melakukan ikhtiar-ikhtiar penguatan institusi (institutional building) dan penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (capacity building). 2.6 Partai Politik Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan programnya. 84 Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai-tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).85

83

Khofifah Indar Parawansa.2006. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 23 84 Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 403 85 Ibid Hal 422

24

Dengan kata lain dapat disimpulkan partai politik adalah wadah untuk mencapai tujuan dalam konteks kekuasaan politik yang tidak didominasi oleh satu nama partai saja. 2.6.1 Fungsi Partai Politik Dibagian terdahulu telah disinggung bahwa pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di Negara yang demokratis dan di Negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing Negara. Di Negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di Negara otoriter , partai tidak dapat menunjukan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. 86 2.6.2 Partai Politik dan Perlibatan Perempuan Di bidang politik, peranan politik wanita juga menunjukan fenomena menarik. Wanita tidak hanya memerankan politik secara tradisional (domestik) sebagaimana pernah ditulis oleh Almond dan Verba sebagai agen sosialisasi politik bagi anak-anaknya, tetapi mulai aktif memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan kelompoknya melalui lembaga sosial atau lembaga politik. Bahkan, tidak jarang mereka

86

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 405

25

menyalurkan kepentingannya melalui saluran nonkonvensional, seperti unjuk rasa dan demonstrasi.87 Sebagai saluran aspirasi dan partisipasi politik, parpol secara serius dan berkelanjutan berperan dalam melakukan rekruitmen jabatan politik. Melalui rekruitmen jabatan politik, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik. Partai politik bertanggung jawab dalam menempatkan perempuan pada posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang setara dengan caleg lakilaki.88 Hal ini juga didukung oleh adanya Pasal 65 ayat 1 menegaskan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatiakan keterwakilan perempuan terus dianut dalam undang-undang pemilu. Alhasil pada survey yang diadakan, keterlibatan perempuan dalam dunia politik ditinjau dari adanya kenaikan calon legislative dari 2009 sebesar 1,47%. 2.7

Sosialisasi Berdasarkan buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, “sosialisasi adalah suatu proses, dimana anggota

87

Liza Hadiz (Editor). 2004. Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma.Jakarta.Pustaka LP3ES Indonesia. Hal 399 88

http://dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-politik-perempuan-melaluiketerwakilannya-dalam-lembaga-legislatif/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul 15.00 WIB

26

masyarakat

yang baru mempelajari norma-norma

dan nilai-nilai

masyarakat di mana dia menjadi anggota”.89 Menurut M.J. Herskovits, “sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang

anak

menyesuaikan

diri

dengan

norma-norma

dalam

keluarganya”.90 Richard T. Schaefer dalam buku Sociology a Brief Introduction memaparkan, “Socialization, in which people learn the attitudes, values, and behaviours appropriate for members of a particular culture. Socialization occurs through human interactions that begin in infancy and continue through retirement”. (Sosialisasi adalah di mana orang mempelajari sikap, nilai, perilaku yang tepat bagi anggota kebudayaan tertentu. Sosialisasi terjadi melalui interaksi manusia yang dimulai pada masa bayi hingga usia lanjut). Sedangkan sosialisasi menurut Sean Macbride yang dikutip Cangara, “yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif”. 91 2.7.1

Jenis Sosialisasi Berdasarkan jenisnya sosialisasi menurut Robert M. Lawang dibagi

menjadi dua, yaitu92 :

89

Soejono Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Hal 59 Ibid. Hal 60 91 Hafied Cangara. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 62 92 http://file.upi.edu/direktori/fpips/m_k_d_u/196604251992032 elly_malihah/pokok_materi_sosiologi,_elly_m/4._sosialisasi_dan_pembentukan_skl.pdf diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB 90

27

1. Sosialisasi primer, yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting karena watak dan/atau kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya. 2. Sosialisasi sekunder, yaitu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam

masyarakat.

adalah resosialisasi (pemberian

Salah identitas

satu diri

bentuknya yang

baru)

dan desosialisasi ('pencabutan' identitas diri yang lama). 2.7.2

Tipe Sosialisasi

Tipe sosialisasi dibedakan menjadi dua, yaitu93: 1. Formal Sosialisasi formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan negara. Contohnya sekolah. 2. Informal

93

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB

28

Sosialisasi informal terdapat dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya teman, anggota klub, dan kelompokkelompok sosial dalam masyarakat. Walaupun proses sosialisasi dipisahkan menjadi dua yaitu formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus. 2.7.3

Pola Sosialisasi

Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu 94 : 1.

Sosialisasi represif (repressive socialization), yang menekankan

pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Komunikasinya bersifat satu arah. Keluarga berperan sebagai significant other. 2.

Sosialisasi

partisipatoris

(participatory

socialization),

yang

menekankan pada interaksi dan komunikasi lisan yang bersifat dua arah. Hukuman dan imbalannya bersifat simbolik. Keluarga berperan sebagai generalized other. 2.7.4

Proses Sosialisasi

1. George Herbert Mead Menurut George Herbert Mead, tahapan proses sosialisasi yang dilalui seseorang adalah sebagai berikut95:

94

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB 95 http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB

29

a. Tahappersiapan (preparatory stage) Tahap ini dialami saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam". Arti kata tersebut juga belum dipahami benar oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat arti kata makan dengan kenyataan yang dialaminya. b. Tahap meniru (play stage) Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan

peran-peran

yang

dilakukan

oleh

orang dewasa.

Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain mulai terbentuk, anak juga sadar bahwa dunia sosial manusia berisi banyak orang. Sebagian dari orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yaitu dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (significant other). c. Tahap memainkan (game stage) Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan diganti oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat

sehingga

memungkinkan

adanya

30

kemampuan bermainsecara lawan berinteraksi semakin

bersama-sama. banyak

dan

Pada

tahap

hubungannya

ini

semakin

kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarga. d. Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage) Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama-bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. 2. Charles H. Cooley Charles H. Cooley lebih menekankan pada peran interaksi dalam teorinya. Menurutnya, self concept (konsep diri) terbentuk dari interaksi seseorang dengan orang lain, yang disebut looking-glass self. Tahap-tahap terbentuknya looking-glass self yaitu96: a. Kita membayangkan bagaimana kita di hadapan orang lain 96

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB

31

b. Kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita c. Bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian itu Tahapan di atas berkaitan erat dengan teori labeling, di mana seseorang akan berusaha memainkan peranan yang sesuai dengan penilaian orang terhadap dirinya, walaupun penilaian itu belum tentu benar. 2.7.5

Agen Sosialisasi Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melakukan sosialisasi

yang membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat persepsi tentang tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh-pengaruh agen-agen ini sangat besar. Agen sosialisasi antara lain97: 1.

Keluarga

2.

Teman sepermainan

3.

Sekolah

4.

Lingkungan pekerjaan

5.

Masyarakat umum

6.

Media massa Berdasarkan

definisi

diatas

peneliti

menyimpulkan

bahwa

sosialisasi adalah suatu proses menyesuaikan diri dengan norma-norma dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Dalam hal ini, proses 97

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB

32

sosialisasi tersebut dilakukan oleh anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan sesama politikus. 2.8

Aktivitas Komunikasi Politik Komunikasi politik merupakan komunikasi persuasi yang selalu dilakukan

oleh politikus maupun partai politik untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam hal ini, kegiatan komunikasi politik kegiatan persuasi dan hampir tidak ada kegiatan komunikasi politik yang tidak berusaha untuk mempersuasi orang atau khalayak maupun pemilih yang bertujuan mengubah atau mempertahankan persepsi, perasaan, pikiran, maupun pengharapan agar mereka bersikap dan berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator politik. Dalam hal ini Dan Nimmo menyebutkan persuasi merupakan suatu pembicaraan politik yang bertujuan mengubah persepsi, pikiran, perasaan, dan pengharapannya. Karena itu, manuver-manuver politik yang sering keluar dari sejumlah elite dan aktor politik pada umumnya, pada gilirannya dapat berimplikasi pada pembentukan perilaku individu dan kelompok yang terlibat dalam proses tersebut. Pesan-pesannya akan menjadi rujukan penting dalam mengambil tindakantindakan formal ataupun informal khususnya berkenaan dengan aktivitas politik.98 Beberapa bentuk komunikasi politik sebagai aktivitas komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam dunia politik adalah retorika politik, propaganda politik, public relation politik, lobi-lobi politik, periklanan politik, dan sebagainya.

98

Asep Saeful Muhtadi. 2008. Komunikasi Politik Indonesia:Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru. Bandung.PT.Remaja Rosdakarya.Hal 21

33

1. Retorika Retorika atau dalam bahasa Inggris rhetoric berasal dari kata latin rehtorica yang berarti ilmu bicara. Aristoteles menyebutkan retorika sebagai seni persuasi yaitu uraian yang singkat, jelas dan menyakinkan dengan menggunakan keindahan bahasa dalam penyampaiannya. Retorika merupakan seni sekaligus teknik yang sering diaplikasikan dalam dunia politik. Pada awal kemunculannya retorika bersifat dua arah atau dialogis karena biasa digunakan untuk perdebatan – perdebatan di dalam ruangan.Secara umum kajian retorika didefinisikan sebagai simbol kehidupan manusia. Menurut Littlejohn dalam Ariffin (2011:126) Retorika kemudian diperluas dengan mencakup segala cara manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungannya. Dalam pengertian yang lebih luas retorika diartikan sebagai seni mempergunakan bahasa secara efektif. Aristoteles menegaskan bahwa retorika dipergunakan untuk membenarkan (corrective), memerintah (instructive), mendorong (suggestive), dan mempertahankan (defensive) sesuatu yang didasarkan pada kebaikan masyarakat secara luas. Retorika merupakan komunikasi dua arah, satu kepada satu. Dalam pengertian bahwa seseorang berbicara kepada beberapa orang atau seseorang berbicara kepada seorang lainnya, yang masing-masing berusaha dengan sadar untuk mempengaruhi pandangan satu sama lainnya, melalui tindakan timbal balik satu sama lain.99 Retorika juga dimaksudkan sebagai upaya komunikasi dalam membangun citra, melalui retorika bertujuan menyatukan perasaan, 99

Dan Nimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.Hal 140

34

harapan, sikap dan akhirnya diharapkan untuk dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan komunikator dan hal tersebut dilakukan dengan cara berpidato (negosiasi). Untuk dapat melakukan retorika yang persuasif dan mencapai tujuan retorika dimaksud, harus didasarkan dan diperhatikan faktor ethos, pathos dan logos. Ethos merupakan faktor kredibilitas seorang komunikator, ini menunjukkan bahwa retorika akan berhasil apabila disampaikan oleh komunikator yang dipercaya oleh masyarakat (komunikan), pathos adalah kemampuan dalam memilih dan menggunakan bahasa atau kata-kata yang baik, manarik dan simpatik untuk mempengaruhi emosi khalayak pendengar, dan logos adalah seorang komunikator adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang apa yang disampaikannya dalam berpidato maupun berbicara di depan publik. Dengan demikian retorika politik dapat dipahami sebagai sebuah seni menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan -tujuan politik. Retorika politik juga sering disebut sebagai suatu proses negosiasi. Selanjutnya, menurut Aristoteles ada tiga macam retorika politik yaitu100: a. Deleberative rhetoric, yaitu sebuah komunikasi yang dirancang untuk menggoyang orang yang ada kaitannya dengan public policy dengan cara menggambarkan keuntungan dan kerugian relatif dan jalan alternatif yang ditempuh. Fokusnya diletakkan kepada apa yang akan terjadi dikemudian hari akan suatu kebijakan yang akan diambil. 100

Dan Nimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Hal 142

35

b. Forensic rhetoric, yaitu komunikasi yang memiliki sifat ke fungsi judicial. Tujuannya adalah untuk menunjukkan suatu kekeliruan atau kebenaran, tanggung jawab, hukuman atau ganjaran yang telah dibuat dimasa lalu. c. Demonstrative rhetoric, yaitu komunikasi yang menggambarkan tentang kebaikan atau keburukan orang lain, organisasi, ide, dan sebagainya. 2. Propaganda Politik Propaganda merupakan usaha yang dilancarkan berkesinambungan dengan tujuan menggalang dukungan bagi suatu pendapat, kredo (paham), atau kepercayaan tertentu.101 Propaganda merupakansuatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Sehingga Scott M. Cutlip dan H. Center menyebut persuasi sebagai upaya menyampaikan informasi lewat cara tertentu yang membuat orang menghapus gambaran lama dalam benaknya atau memori pikirannya dan menggantikannya dengan gambaran baru sehingga berubalah perilakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa persuasi merupakan kegiatan mengkonstruksi pesan dan membangun citra diri dalam pikiran orang lain dengan tujuan mempengaruhi orang tersebut. Mempengaruhi orang lain berarti sebuah upaya mengubah sikap orang tersebut terhadap diri kita atau terhadap suatu objek102. Jacques Ellul, seorang sosiolog dan filosof Prancis, merangkum cirri-ciri dalam mendefinisikan propaganda sebagai komunikasi yang

101

Jefkins Frank disempurnakan oleh Yadin Daniel.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama.Hal.16 102 Dedy Djamaluddin Malik dan Yosal Iriantara. 1994. Komunikasi Persuasif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Hal 32

36

digunakan oleh suatu kelompok atau terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis

melalui

manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi. 103 Propaganda merupakan salah satu alat untuk membangun opini di tengah-tengah masyarakat. Jenis-jenis propaganda juga bermacam-macam, sesuai dengan tujuan propaganda tersebut. Yang pertama ada propaganda politik dan propaganda sosial, propaganda politik melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai, atau golongan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis atau taktis,. Ia beroprasi melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek. Propaganda sosiologi kuran kentara, lebih berjangka panjang. Melalui proses ini orang disuntik dengan suatu cara hidup;suatu ideologi. 104 Ellul juga membedakan propaganda vertikal dan propaganda horizontal. Yang pertama adalah satu-kepada-banyak dan terutama mengandalkan media massa bagi penyebaran imbauannya. Propaganda horizontal bekerja lebih di antara keanggotaan kelompok ketimbang dari pemimpin kelompok, lebih banyak melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi ketimbang melalu komunikasi massa. Secara tradisional partai-partai politik mengandalkan propaganda horizontal.105 3. Public Realitions

103

Dan Nimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Hal 124 104 Ibid. Hal 126 105 Ibid. hal 127

37

Kata public relations (PR) atau biasa yang disebut dengan humas, merupakan kegiatan yang diterapkan disemua jenis organisasi, baik pemerintah, swasta, lembaga politik, LSM, dan sebagainya. Hal itu dimaksudkan sebagai suatu kegiatan menciptakan hubungan yang baik dan berkesinambungan dengan publik (masyarakat) untuk suatu tujuan tertentu. Public relations adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua jenis organisasi, baik itu yang bersifat komersial mupun nonkomersial, di sector public (pemerintah) maupun privat (pihak swasta). Terdapat begitu banyak definisi PR. Namun pada intinya, PR senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul perubahan yang berdampak.106 Public relation dalam dunia kampanye politik biasanya disebut konsultan kampanye yang bertugas membangun image (citra) politik terhadap partai politik maupun kandidat, sedangkan dilain pihak membangun kesan negatif kepada para pesaingnya. PR didunia politik juga memainkan peranan spin doctor sebagai stage manager yang mampu mengatur jalannya kampanye, seperti; memberi naskah pidato, membuat agenda dan daftar pernyataan (statement) politik yang akan disampaikan kandidat ketika berkampanye. Ia juga merancang isi pesan dan memilih media yang tepat dalam mempromosikan kandidat, dengan tujuan untuk 106

Jefkins Frank disempurnakan oleh Yadin Daniel.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama.Hal.2

38

menggarahlan opini publik dan pencitraan kandidat. Di Indonesia spin doctor biasa disebut dengan istilah manager kampanye. Permasalahan-permasalahan negeri ini yang sempat mencuat menjadi agenda setting-nya media massa, ternyata bisa dipotret dari perspektif etika, public relations, dan politik. Etika bagi para pejabat menyangkut penampilan (profil) dalam rangka menciptakan citra dan reputasi (lihat Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. 2006 171). Sedangkan public relations berfungsi sebagai "jembatan komunikasi" antara suatu organisasi dan lembaga lain serta berbagai elemennya. Tujuannya supaya terjadi saling pengertian antara kedua belah pihak, dan akhirnya terciptanya citra positif serta dukungan publik terhadap keberadaan organisasi (lihat Elvinaro Ardianto. 2009 27). Sementara politik itu sendiri berkaitan dengan masalah kekuasaan, termasuk mempertahankan kekuasaan. a. Public Relations & Personal Branding Tokoh Partai Politik Nilai belanja iklan para calon-calon kepala daerah yang dibelanjakan diberbagai media, cetak dan elektronik mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan, terdengar isu, salah seorang calon kepala daerah di wilayah pemilihan Jawa Tengah konon mengeluarkan 1 Milyar rupiah sebagai upaya personal branding lewat iklan. Jumlah itu belum ada apaapanya dibandingkan iklan para ketua partai besar yang ditengarai sedang mempersiapkan diri menuju kursi RI-1. Sebut saja Wiranto, Prabowo dan

39

Sutrisno Bachir. Nama yang disebut belakangan ini konon kabarnya menggelontorkan belanja iklan hingga 30 milyar rupiah. b. Public Relations : Awareness, Attitude and Action Kesadaran, bersikap dan bertindak. Sebuah mantra di dunia PR yang didengung-dengungkan sejak dulu. Strategi PR hadir sebagai alat bantu untuk mendekatkan sebuah rencana menuju ke sebuah keberhasilan. Jika iklan dihadirkan untuk menunjukkan sebuah produk atau seorang tokoh yang memuji-muji dirinya sendiri lewat jargon-jargon bombastis khas iklan, maka PR melakukan hal yang berbeda. 4. Lobi-lobi Politik Kata “Melobi” terdapat dalam

kamus

bahasa Indonesia

dengan

pengertian : melakukan pendekatan secara tidak resmi, menilik asal kata lobi yang berarti teras atau ruang depan yang terdapat di hotel-hotel, tempat dimana para tamu duduk-duduk dan bertemu dengan santai kemungkinan kata lobi melatar belakangi perkembangan istilah “melobi” yang terjadi karena kebiasaan para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di lobi ruang sidang dan memanfaatkan pertemuan di ruang tersebut untuk melakukan berbagai pendekatan, diantara persidangan. Sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan

tujuan mempengaruhi

keputusan

atau masalah

yang dapat

menguntungkan sejumlah orang.107

107

http://kbbi.web.id/melobi Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:30 WIB

40

Di era globalisasi seperti sekarang ini, konsep lobi merupakan suatu keharusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada, baik dalam skala lokal maupun internasional. Penggunaan lobi (lobbying) dalam sistem politik telah menjadi

fenomena

umum

Bagaimanapun

kebijakan

publik

sejak lahirnya diformulasikan

politik itu sendiri. akan

selalu

ada

kecenderungan dari mereka yang sangat terpengaruh untuk mempengaruhi hasil. Dalam dunia politik lobi dapat diartikan sebagai suatu upaya persuasi dan pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana praktek lobi-lobi dalam dunia politik di Indonesia telah ditunjukkan ketika para kandidat berusaha melobi partai politik untuk mendukung dan memberikan kendaraan politik untuk pencalonan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota. Dalam hal itu, keberhasilan melobi partai politik untuk mendukung pada momentum pilkada langsung merupakan keberhasilan awal mencapai tujuan politik. 5. Periklanan Politik Periklanan politik, menurut H.B. Widagdo (1999) merupakan usaha untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak dengan mengetengah-kan berbagai pertimbangan dan alasan kuat perlunya masyarakat mendukung keberadaan partai politik maupun kandidat yang akan dipilih dalam kegitan pemilihan umum. Pesan-pesan tersebut disampaikan dan disebarluaskan

41

melalui media massa baik cetak maupun elektronik, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, media iklan, internet, dan sebagainya. Iklan sendiri dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk dan meyakinkan.108 Seperti halnya dengan iklan komersial, tujuan iklan politik tak lain adalah mempersuasi dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut iklan politik tampil impresif dengan senantiasa mengedepankan informasi tentang siapa kandidat (menonjolkan nama dan wajah kandidat), apa yang telah kandidat lakukan (pengalaman dan track record kandidat, bagaimana posisinya terhadap isu-isu tertentu (issues posisition) dan kandidat mewakili siapa (group ties). Isi (content) Iklan politik senantiasa berisi pesan-pesan singkat tentang isu-isu yang diangkat (policy position), kualitas kepemimpinan (character), kinerja (track record-nya) dan pengalamannya. Iklan politik, sebagaimana dengan iklan produk komersial yang tak hanya memainkan kata-kata (word), tetapi juga, gambar, suara dan musik. Untuk mencapai sasaran obyektifnya iklan politik, harus menjawab lima pertanyaan dasar yang diajukan oleh Beaudry dan Schaerier (1986). Pertama, apa pesan tunggal yang paling penting untuk disampaikan kepada para

108

Sudiana. 1986. Komunikasi Periklanan Cetak. Bandung: Remadja Kary

42

pemilih. Kedua, siapa para pemilih yang dapat dipersuasi untuk memilih anda. Ketiga, metode apa yang paling efektif digunakan agar pesan anda sampai kepada

pendukung

potensial.

Keempat,

kapan

saat

terbaik

untuk

menyampaikan pesan anda kepada audiens yang dibidik. Kelima, sumberdaya apa yang tersedia untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang diinginkan.109 Iklan dibuat sebagai alat memengaruhi dukungan publik. Namun, karena realitas keterisolasian iklan dengan preferensi pemilih, tujuan ini tidak efektif untuk memperluas dukungan suara. Kecuali, memperteguh pendapat pemilih yang telah mengikatkan emosinya. Jadi, iklan bukan pada posisi untuk memengaruhi, melainkan menguatkan pendirian-pendirian pemilih yang memiliki ikatan tradisional tertentu dengan capres.110 Kenneth Goldstein, ahli ilmu politik Universitas Wiscounsin mengatakan, iklan politik bisa mempengaruhi, terutama dalam pemilihan antara dua calon presiden yang memiliki kualitas dan kemampuan hampir sama. Di negara maju, partai politik yang bersaing dalam pemilu memiliki massa fanatik sendiri yang disebut true believers sehingga suara swing voters yang kecil akan sangat menentukan kemenangan.111 Dengan demikian jelas bahwa iklan politik memang seharusnya tidak dijadikan sebagai alat utama dalam kampanye kandidat, namun hanya sebagai 109

Adnan Nursal. 2004. Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 230 110 Afdal Makkuraga Putra. Emosionalitas dan Negativity dalam Iklan Politik Pilkada, Jurnal Media Watch, 31 Agustus 2007 111 T. Yulianti, Iklan Politik di Televisi, Kompas, 15 Maret 2004

43

alat penunjang. Kita tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih akan ditentukan paling tidak oleh kondisi awal pemilih media masa (iklan dan berita) serta partai politik atau kontestan. Bisa jadi faktor keluarga dimana individu hidup didalamnya akan lebih kuat sehingga sangat menentukan pilihan-pilihan politik. Atau kualitas pendidikan dalam masyarakat sangat tinggi, sehingga mereka tidak begitu saja percaya dengan pemberitaan atau iklan. 2.9 Hambatan Komunikasi Pada hakikatnya komunikasi sebagai suatu sistem, maka gangguan komunikasi dapat terjadi pada semua elemen atau unsure-unsur yang mendukungnya, termasuk factor lingkungan dimana komunikasi terjadi. Menurut Shannon dan Weaver (1949) dala McQuail dan Windahl (1985) gangguan komunikasi terjadi, jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berjalan efektif. Sedangkan hambatan komunikasi terjadi karena gangguan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sesuai harapan komunikator dan komunikan. Hambatan komunikasi dapat dibedakan kedalam dua (2) hal, yaitu hambatan objektif dan subjektif. Hambatan objektif adalah gangguan atau halangan terhadap jalannya komunikasi, yang tidak sengaja dibuat oleh pihak lain, tapi mungkin juga disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan dalam Effendy (2000), diuraikan sebagai berikut112: 1) Hambatan Teknis 112

Ahmad Sihabudin dan Rahmi Winangsih. 2012. Komunikasi Antarmanusia.Serang. Pustaka Getok Tular. Hal 28

44

Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan (channel noise), misalnya gangguan pada stasiun radio atau tv, gangguan jaringan telepon, rusaknya pesawat radio sehingga terjadi suara bising dan semacamnya. 2) Hambatan Semantik Hambatan semantic adalah gangguan komunikasi disebabkan karena kesalahan bahasa yang digunakan (Blake, 1979). Gangguan semantik sering terjadi karena: a. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing, sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu; b. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan penerima pesan; c. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima; d. Latar belakang budaya menyebabkan salah persepsi terhadap symbol-simbol bahasa digunakan.

3) Hambatan Psikologis Hambatan psikologis terjadi seringkali disebabkan karena persoalanpersoalan individu. Misalnya rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka atau gangguan jiwa lainnya, sehingga dalam menerima dan member informasi tidak sempurna.

45

4) Hambatan Fisik Hambatan fisik disbabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh, sehingga sulit dicapai, tidak ada sarana kantor pos, telepon, transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia, hambatan fisik dapat juga diartikan sebagai gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu pancaindera penerima pesan. 5) Hambatan Status Hambatan Status terjadi disebabkan jarak sosial antara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan yunior atau atasan dan bawahan. Perbedaan status seperti ini biasanya menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat pada atasannya, atau rakyat pada raja yang memimpinnya. 6) Hambatan Kerangka Acuan Berfikir/ Pendidikan Gangguan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang disampaikan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda.

7) Hambatan Budaya Hambatan Budaya merupakan gangguan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai dianut oleh pihakpihak terlibat dalam komunikasi. Pada negara sedang berkembang,

46

masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan kebiasaankebiasaan lainnya. 2.10Teori Nurture Perbedaan perempuan dan laki-laki pada dasarnya merupakan hasil dari konsepsi budaya yang tercipta melalui sosialisasi dan internalisasi dengan lingkungannya. Perbedaan ini dikonstruksi melalui sistem pranata sosial yang melingkupinya. Menurut Fakih proses sosialisasi dan internalisasi konsep perbedaan gender tersebut berakumulasi dalam ruang dan waktu yang sangat lama, diwariskan pada generasi selanjutnya dan juga diperkuat oleh negara dan agama sehingga perbedaan gender tersebut sesungguhnya „dilekatkan‟ secara kultural dianggap sebagai sesuatu yang „dikodratkan‟ oleh Tuhan atau alamiah. Pembagian tugas dalam keluarga kemudian menempatkan perempuan sebagai individu yang tertindas. Randall Collin (1987) beranggapan keluarga adalah wadah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Margrit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Anggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh kostruksi sosial melalui sosialisasi.113 Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal

113

A. Nunuk P. Murniati, 2004. Getar Gender. Hal XVIII

47

dan terabaikan peran dan konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kostruksi sosial menetapkan laki-laki dan perempuan dalam perebedaan kelas. Laki-laki di identikkan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai kelas proletar.114 Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty-fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Oleh karena itu, aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (affirmatif action) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut. Pembagian

kerja secara seksual seringkali dikonstruksi berdasarkan

gender. Kegiatan-kegiatan ekonomis cenderung terklasifikasikan menurut jenis kelamin. Beberapa peran dilihat sebagai maskulin atau feminin. Namun fakta semakin menguatkan bahwa peran sosial laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya sebuah peran yang di suatu tempat dianggap maskulin tetapi di tempat lain dianggap feminin. Salah

114

Fahmi Salatalohy, Rio Pelu. 2004. Nasionalisme Kaum Pinggiran. Hal 71

48

satu pekerjaan yang identik dengan pekerjaan maskulin adalah menjadi seorang jurnalis. Pembagian kerja secara seksual merupakan pembagian yang berdasarkan seksisme atau stereotipe. Secara ilmiah para ahli telah membuktikan bahwa kemampuan otak perempuan sama dengan laki-laki. Bahwa perempuan cenderung lebih emosional, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan otak, melainkan sebagai kekhasandari makhluk perempuan.115 Politik yang kita pahami saat ini masih bersifat bias gender dan sangat berorientasi maskulin. Segala aktivitas politik masih didominasi oleh kaum lelaki. Hal tersebut mengakibatkan pandangan terhadap isu-isu politik masih berorientasi pada pandangan, pengalaman, dan sensitifitas lelaki. Hal ini, mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sera kesetaraan adalah dampak dari maskulinitas yang terjadi. Perempuan dalam politik selalu diremehkan karena terkadang hanya menjadi hiasan semata tanpa didukung adanya kemampuan berpolitik yang baik. Keterwakilan 30% diparlemen seharusnya dijadikan ajang mencari kader perempuan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini kita akan melihat hak dan kewajiban, proses sosialisasi, hambatan yang ditemui dan pengkaderan anggota perempuan di partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) DPD Banten menggunakan teori nurture. 2.11 Kerangka Pemikiran

115

Hetty Siregar. 2001. Menuju Dunia Baru. Hal 67

49

Kerangka berpikir yang dimaksud adalah bagaimana peran anggota parta perempuan di PDI-P DPD Banten dalam aktivitas komunikasi politik. Dalam dunia politik, peran perempuan memang kurang begitu dominan, dan cenderung diragukan kemampuannya dalam melakukan aktivitas komunikasi politik. Hal itu terlihat dari lebih banyaknya jumlah politikus laki-laki dibandingkan politikus perempuan dan hal tersebut akan menemukan hambatanhambatan. Kemudian bagaimana anggota partai perempuan belajar memenuhi kewajibannya dan memperjuangkan haknya, agar tidak lagi dipandang sebelah mata. Budaya Politik lahir dari budaya bangsa yang ada salam masyarakat. budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat. Budaya yang dominan di Idonesia adalah budaya Patrimonialistik. Kuatnya pengaruh budaya bangsa ini lambat laun membentuk budaya politik yang kemudian menjai cara pandang dan persepsi masyarakat mengenai politik. Politik dihubungkan dengan hal-hal yang lebih bersifat maskulin yang dianggap kontras dengan sikap-sikap keperempuanan yang feminim. Perempuan dianggap tidak cocok untuk terjun di dunia politik yang keras karena perempuan memiliki watak yang lembut, tidak kuat dan tidak tegas, permpuan juga dianggap tidak mampu dalam segi pengetahuandi dunia politik.

50

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

Konstruksi budaya tentang perempuan

Hak dan Kewajiban Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Politik dalam Aktivitas Komunikasi Politik

Orientasi Politik Perempuan Perekrutan dan Pengkaderan

Teori Nurture

sebagai anggota partai

Bersosialisasi dan berinternalisasi sebagai anggota Pertai

HambatanHambatan dalam melakukan aktivitas komunikasi politik

51

2.12 Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Siti Nur Aini

NO

Item

1

Judul

2 3

Tahun Tujuan Penelitian

4

Teori

Institut Agama Islam Negeri (Iain) Walisongo Semarang Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009

Trami Vidya Veliyanti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Strategi Komunikasi Politik dalam Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Amallia Utami Putri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Politik Dalam AktivitasKomunikasi Politik (Studi Deskriptif Pada Partai Demokrasi Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten) 2009 2013 2014 Pokok permasalahan dalam Mengetahui Penetapan kuota 30% penelitian ini setidaknya strategi yang diparlemen sangat terdiri dari dari dua hal digunakan oleh membuat partai penting, yaitu: apa yang kaukus politik kewalahan menjadi penyebab minimnya perempuan mencari kader partai partisipasi perempuan politik Indonesia perempuan. dalam politik di Kabupaten kota Serang Seharusnya hal ini Rembang dan bagaimana dalam memenuhi sudah diantisipasi peran politik perempuan kuota 30% dengan melakukan yang secara kuantitas minim keterwakilan perekrutan dan tersebut di lembaga legislatif perempuan di pengkaderan anggota Kabupaten Rembang parlemen, serta partai dengan baik tahun 2004 – 2009 apa saja faktor- dan benar. Agar faktor kebutuhan ilmu penghambat politik mereka keterwakilan terpenuhi karena itu perempuan di adalah bagian dari parlemen. hak mereka sebagai anggota partai, dan kewajiban dari sebuah partai politik. Feminisme Nurture

52

5

Metode / Paradigma Hasil Penelitian

Kualitatif / Naturalistik

7

Persamaan

Meneliti tentang peran politik perempuan

8

Perbedaan

9

Kritik

Teori yang digunakan dan penelitian ini lebih mengarah pada politik perempuan dalam islam, lokasi penelitian. Seharusnya teori dicantumkan pada skripsi tersebut.

6

10 Sumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu.

http://library.walisongo.ac.id/ digilib/files/disk1/86/

Kualitatif/ Kualitatif/ Post Konstruktivistis Positifistis Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi ysng digunakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Serang adalah komunikasi, propaganda, mengadvokasi, sosialisasi politik, strategi media, strategi pesan. Sedangkan faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah kultur, caring, cas, confiden. Meneliti tentang perempuan di dunia politik Teori yang digunakan dan paradigma penelitian, lokasi penelitian. Agar penulisan lebih konsisten untuk menggunakan footnote atau bodynote, banyak sumber yang tidak jelas. Perpustakaan Pusat Untirta

53

jtptiain-gdl-sitinuraii-4297-1skripsi-p.pdf

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian Untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik, peneliti menggunakan pendekatan kualiatif. Hal ini dipilih agar peneliti bisa medapatkan pemahaman yang dalam terhadap permasalahan yang ada. Dengan digunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Sehingga dapat ditemukan data yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, perasaan, norma, keyakinan, sikap mental, etos kerja dan budaya yang dianut seorang maupun sekelompok orang dan lingkungannya kerjanya.116 Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan dan mengungkapkan mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik menyangkut hak dan kewajibannya, cara anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi

dalam aktivitas

komunikasi politik, hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik, sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik. 116

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Hal. 181

54

55

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif”, yaitu suatu metode yang bertujuan tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan mengukur dengan cara menghimpun data dan fakta.117 Metode deskriptif, dimana peneliti tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan fakta, tetapi juga didukung oleh pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang kemudian datanya dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa yang disertai dengan pemecahan masalah atau solusi sesuai dengan masalah yang diteliti.118 Dalam penelitian deskriptif , untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri ) individu, situasi atau kelompok tertentu yaitu anggota perempuan pada PDI-P. Penelitian relatif sederhana yang tidak memerlukan landasan teoritis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu. Metode ini juga bertujuan untuk melukiskan secara menyeluruh dan sistematis fakta atau karakteristik individu atau kelompok tertentu secara mendalam dan cermat. Dalam hal ini fakta yang dilihat adalah kesesuaian antara hasil wawancara dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan informan-informan yaitu anggota PDI-P. Paradigma adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir; basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam pandangan filosof, paradigma merupakan pandangan awal yang membedakan, memperjelas dan mempertajam orientasi berpikir seseorang. Hal ini membawa konsekuensi praktis terhadap 117

,Jalaluddin Rakhmat , Metode PenelitianKomunikasi. PT Remaja RosdaKarya. Bandung. 2001 hal 24 118 Ibid. Hal. 12

56

prilaku, cara berpikir, intepretasi dan kebijakan dalam pemilihan masalah. Paradigma memberi representasi dasar yang sederhana dari informasi pandangan yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil keputusan (Salim, 2001). Paradigma menurut Kuhn didefinisikan sebagai suatu cara pandang, nilainilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.119 Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan paradigma post – positivis. Paradigma ini berbicara bukan hanya terlibat, terasa dan teraba saja tetapi mencoba memahami makna dibalik yang ada. Realitas sosial menurut paradigm ini adalah suatu gejala yang utuh yang terikat dengan konteks, bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna. Oleh karena itu, mengetahui keberadaannya tidak dalam bentuk ukuran akan tetapi dalam bentuk eksplorasi untuk dapat mendeskripsikannya secara utuh.120 karena dengan menggunakan paradigma post – positivis ini, peneliti berusaha untuk memahami tentangPeran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten). Selain itu peneliti tidak hanya mengolah data mentahnya saja, tetapi peneliti lebih mencari tahu di setiap kejadian apa yang menyangkut penelitian ini.

119

Djaman Satori & Aan Komariah. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta. Hal 9. 120 Ibid. Hal 12

57

3.2 Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian ini adalah Partai Politik pemenang pemilu tahun 2014, yaitu Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Dewan Pimpinan Daerah Banten. 3.3 Informan Penelitian Dalam penelitian kualitatif , istilah sampel yang sering digunakan dalam penelitian yang berasumsi statistik dan mekanistis, hal ini tidak lagi berlaku dalam metode penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif istilah diganti dengan istilah informan. Bagaimana disebutkan oleh Sjoberg dan Nett yaitu “bahwa penelitian kualitatif menggunakan pendekatan humanistic untuk memahami realitas sosial yang idealis, penekanan lebih terbuka tentang kehidupan social dan dipandang sebagai kreativitas bersama”121. Dunia kehidupan sosial merupakan hal yang tidak tetap , dinamis dan mengalami perubahan perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan. Dengan kata lain , subjek penelitian dalam penelitian kualitatif memilki peranan yang sangat penting dalam penelitian sehingga posisi subjek penelitian tidak hanya sekedar sampel untuk pemenuhan data statistik tetapi lebih berperan sebagai informan dimana penelitian kualitatif dapat berkembang lebih dinamis. Pada penelitian ini ada tiga macam informan yaitu : a. Informan-Informan kunci ( key informants ) yaitu informan yang dianggap tahu banyak memberikan informasi dan jawaban yang

121

Djaman Satori & Aan Komariah. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta. Hal.214

58

dibutuhkan atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah penelitian dan yang mendukung penelitian ( memberi informasi paling besar ). Kriteria key informants dalam penelitian ini adalah : 1. Perempuan 2. Anggota Aktif PDI-P DPD Banten 3. Masuk dalam struktur kepengurusan PDI-P DPD Banten 4. Berkompeten dalam bidang komunikasi politik b. Informan Pendukung yaitu informan yang dianggap tahu atau memberi bantuan dan dapat memberi jawaban atau pertanyaan-pertanyaan penelitian tapi tidak lebih dari informan kunci. Kriteria informan pendukung dalam penelitian ini adalah : 1. Laki-laki atau perempuan 2. Anggota Aktif PDI-P DPD Banten 3. Masuk dalam struktur kepengurusan PDI-P DPD

Banten

4. Berkompeten dalam bidang komunikasi politik c. Informan Ahli yaitu para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Kriteria informan ahli dalam penelitian ini adalah: 1. Laki-laki atau perempuan 2. Akademisi 3. Menguasai dan berkompeten di bidang komunikasi politik

59

Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan purposive sampling, dimana seleksi responden dalam penelitian kualitatif tidak statis atau ditentukan pada awal penelitian melainkan bersifat dinamis , dari fase ke fase, berurut, berkembang, dan kontekstual.122 Dengan kata lain pemilihan informan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sehingga dapat memunculkan pemikiran ataupun hipotesis baru. Berdasarkan purposive sampling, peneliti memiliki pertimbangan dalam menentukan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain : 1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka bahan informasi yang dapat dianalisis adalah informasi yang didapat dari informan yang benar-benar menguasai masalah penelitian. 2. Jumlah

informan

sangat

bergantung pada

pencapaian tujuan

penelitiannya. Artinya bila masalah penelitian yang diajukan sudah terjawab dari 3 informan maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan-informan yaitu orang anggota perempuan PDI-P DPD Bantensebagai sumber utama data penelitian. hal ini bertujuan untuk mendapatkan keakuratan dan validitas informasi, peneliti hanya melakukan penelitian dari Ketua PDI-P DPD Banten sebagai informasi pendukung untuk melengkapi deskripsi data. 3. Peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai bagaimana Peran 122

Perempuan

Sebagai

Anggota

Partai

Dalam

A.Chaedar Alwasilah, Pokoknya kualitatif. PT.Dunia Pustaka jaya hal. 146

Aktivitas

60

Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten). 3.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah : 3.4.1. Wawancara Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Wawancara dalam riset kualitatif yang disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview)atau wawancara intensif (intensive-interview) dan kebanyakan tak terstruktur. Tujuannnya adalah untuk mendapatkan data kualitattif yang mendalam.123 Menurut Baskin yang dikutip dalam buku Dodi M. Gozali mengatakan bahwa wawancara bisa menjadi berhasil untuk memperoleh informasi dari publik, apabila pewawancara terampil sehingga dapat memperoleh informasi yang mungkin sulit dilakukan oleh pewawancara biasa. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka (face-to-face), bisa juga melalui telepon.124 Dalam wawancara ini, peneliti ingin mengetahui mengenai: 1.

Peran anggota perempuan dalam memenuhi hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik.

123

A.Chaedar Alwasilah, Pokoknya kualitatif. PT.Dunia Pustaka jaya. Hal 98 Dodi M. Gozali, 2005. Communication Measurament : Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Public Relations. Bandung: Simbiosa Rekatama. Hal 62 124

61

2.

Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik.

3.

Mengetahui cara anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik.

4.

Melihat sistem perekrutan dan pengkaderan calon legislatif perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan unyuk memenuhi keahlian dalam aktivitas komunikasi politik.

Hal-hal yang ditanyakan dan hasilnya tercantum pada lampiran pedoman wawancara serta hasil wawancara. Teknik

wawancara

yang

peneliti

lakukan

yaitu,

dengan

mewawancarai anggota partai perempuan pada PDI-P DPD Banten. 3.4.2

Observasi Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian

manusia dengan menggunakan pacaindra mata sebagai alat bantu utama selain pacaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pacaindra mata serta dibantu dengan pacaindra lainnya. Metode observasi

62

adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pacaindra peneliti.125 Selain itu jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah partisipasi pasif, dimana peneliti mengamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.Observasi dalam penelitian ini termasuk dalam teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder atau bukan yang utama. Observasi dapat dilakukan dengan melihat cara dan penguasaan informan menjawab pertanyaan pada saat interview berlangsung.

Selain

itu,

peneliti

juga

mengikuti

anggota

perempuan di PDI-P tersebut saat melakukan aktivitas komunikasi politik. Adapun pedoman dan hasil observasi telah dicantumkan peneliti pada lampiran. 3.5 Sumber Data Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan tersebut maka sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 3.5.1 Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. Datatersebut diperoleh melalui wawancara dengan anggota perempuan DPD PDI-P,anggota laki-laki DPD PDI-P, informan ahli, juga hasil observasi dan pengamatan penulis.

125

Elvinaro Ardianto. 2010. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hal 162

63

3.5.2 Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen partai yang berupa data-data penunjang data primer dan studi literatur dari sumber kepustakaan yang dapat menunjang penelitian ini. 3.6 Teknik Analisis Data Dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti akan menggunakan tiga langkah pengolahan data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data , dan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes , dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Milles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Sugiyono, tahap analisis data menurut model Milles and Huberman126 adalah: 3.6.1

Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci untuk segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

126

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif. hal 247

64

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Disinilah peneliti menyaring dan mengolah data hasil wawancara dan observasi dengan narasumber. Dilakukan guna mendapatkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas

Komunikasi

Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten). 3.6.2

Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kulitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain-lain. Menurut Milles and Huberman (1984) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 3.6.3

Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat semantara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

65

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Untuk menganalisis data terkumpul sehingga diperoleh kesimpulan yang valid , maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data penelitian menurut perumusan masalah. b. Mencari jawaban bagaimana Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten).. c. Setelah

itu

dilakukan

penarikan

kesimpulan,

tentang

bagaimana Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten). Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan cara uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan

66

triangulasi. Yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 3.7 Validitas Data Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Peneliti dalam penelitian ini menguji keabsahan data dengan cara uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi, dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti ingin mendapatkan data yang lebih konsisten. Ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu : a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

67

c. Triangulasi Teori Penggunaan

berbagai

teori

yang

berlaianan

untuk

memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. d. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Menurut Susan Stainback tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran dari beberapa fenomena, melainkan lebih pada peningkatan pemahanan peneliti tentang apa yang telah ditemukan.127 Tujuan penelitian kualitatif memang lebih kepada pemahaman subjek terhadap

dunia

sekitarnya.

Bukan

semata-mata

hanya

untuk

mencarikebenaran. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi data, teori dan metode, peneliti juga berusaha membandingkan data dari hasil wawancara, hasil pengamatan dan data dokumentasi

127

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Cetakan ke -13). Bandung 2011. Alfabeta. Hal:241

68

3.8 Jadwal Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2014 hingga bulan Desember 2014. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga ke penyelesaian dengan perincian waktu pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Jadwal Penelitian No

Nama Kegiatan

1 * Prariset 2 Penyusunan Skripsi Bab I-III Sidang 3 Outline Riset 4 Lapangan 5 Penyusunan Bab IV-V Sidang 6 Skripsi

Juli

Agustus

September

Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

3

Nobember 4

1

2

3

Desember 4

1

2

3

4

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1 Sejarah Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada tanggal 9 maret 1970, PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba memebentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang kemudian di kukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 oktober 1971. Dan akhirnya pada tanggal 10 januari 1973 melakukan langkah strategis menfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarakan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan Kongres ke-2 PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres ke-5 Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggak 1 Februari 1999 PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan asas Pancasila dan bercirikan kebangsaan , kerakyatan, dan keadilan sosial.

69

70

Untuk mencapai status nya sebagai bagian dari prinsipil dari perjuang rakyat mewujudkan cita-cita itu, PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya menjadi partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulatdi bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI Perjuanagn di cirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselengarakan sepenuhnya melalui

kongres

partai.

Kebangsaan

menempatkan

prinsip

kewarganegaraan yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk konkret nya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuang untuk senantiasa mengarahkan semua aktivitas nbagi kepentingan rakyat banyak. Cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur, serta beradab dan berketuhanan menuntut partai politik modern yang mempunyai roh kedaulatan rakyat dan juga

71

menuntut komitmen, moralitas, dedikasi, loyalitas, dan militansi yang tinggi dari para penyelengaranya. Oleh karena itu, arah politik dan program PDI Perjuangan pertamatama adalah menjadika dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurya serta mewujudkan penyelenggara yang bertanggung jawab, berkeadilan, bersih, dan berwibawa. Penuntasan praktek KKN dan berbagai bentuk penyalah gunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian, dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalan nya prinsip keseimbangan dan kesejahteraan, dan berjalan nya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan. 4.2 Deskripsi Informan Penelitian Dalam penelitian ini ada tiga jenis informan, yang pertama informan-informan kunci (key informants) , informan pendukung dan informan ahli. 4.2.1

Informan - Informan Kunci (Key Informants) Key Informants adalah yaitu informan yang dianggap tahu banyak memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah penelitian dan yang mendukung penelitian ( memberi informasi paling besar ).

72

Dalam penelitan ini, peneliti memilih key informants yaitu Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si selaku Plt Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI-P Kecamatan Serang, Suparmi ST selaku wakil bendahara PDI-P DPD Banten, Sri Hartati, SH selaku sekertaris internal PDI-P DPD Banten. Karena memenuhi criteria yang telah dijelaskan pada bab 3. Data yang diambil oleh peneliti lebih banyak dari wawancara dengan key informants,

karena informasi yang

didapat dari key informantscukup mendalam dan menjawab semua identifikasi masalah penelitian. Dokumentasi kegiatan dan wawancara dengan informan tambahan dan informan ahli digunakan sebagai penguatan data yang didapat dari key informants, untuk memperoleh gambaran yang utuh serta relevansi antara keseluruhan yang pada akhirnya dapat mengungkap, mengecek kebenaran yang terjadi antara hasil wawancara dan realita yang terjadi di lapangan, dan menyelaraskan hasil dari penelitian ini. a. Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si ( Informan Kunci Ke 1) Perempuan kelahiran Martapura, 11 Nopember 1953 ini sudah 2 kali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari daerah pilih kota Serang. Namun, belum berhasil

untuk

menduduki

kursi

anggota

dewan

dikarenakan kekurangan suara. Ibu Amah biasa dia

73

dipanggil, merupakan anggota PDI-P sejak tahun 2009 sampai sekarang, sudah 5 tahun perjalanan panjang dilewati. Selama menjadi anggota PDI-P ibu Amah pernah menjadi Sekertaris Cabang Kecamatan Serang, kemudian sekarang menjabat sebagai Plt. Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Serang. Ibu Amah memang orang yang senang berorganisasi semenjak

sekolah,

beliau

pernah

masuk

beberapa

organisasi diantaranya pelajar islam Indonesia, HMI, perguruan silat TTKKDH. Alasan beliau tertarik pada dunia politik adalah kekecewaaanya kepada anggota dewan, ketika beliau diutus dinas pendidikan selaku perwakilan kepala sekolah untuk datang rapat dengan anggota dewan yang menjabat pada saat itu. Pada saat itu ibu Amah merasa terpanggil untuk duduk di legislatif agar dapat mengurusi urusan pendidikan sesuai dengan profesinya. Setelah pensiun muda, beliau mencari kendaraan politik untuk mencalonkan diri pada Pileg 2009, jatuhlah pilihannya kepada PDI-P. Kemudian keanggotaan terus berlanjut walaupun belum berhasil duduk di kursi pemerintahan.

74

b. Suparmi ST ( Informan Kunci Ke 2) Suparmi ST adalah perempuan pertama selama 21 tahun pemerintahan kota Tangerang yang menjadi ketua DPRD kota Tangerang, kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai wakil bendahara di PDI-P DPD Banten. Kiprahnya di dunia politik yang begitu panjang membuat beliau belajar banyak tentang perpolitikan terutama aktivitas

komunikasi

politik,

yang

awalnya

hanya

membaca peluang wacana keterwakilan 30% di parlemen kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada tahun 2009, membuat beliau belajar ilmu baru yaitu politik dikarenakan awalnya beliau hanya ibu rumah tangga biasa dan lulusan sarjana teknik mesin. 2 periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD kota Tangerang, pernah menjadi sekertaris Fraksi PDI-P, wakil ketua komisi 2 DPRD kota Tangerang, Ketua fraksi PDIP, ketua Komisi 4 DPRD kota Tangerang, dan sekarang menjadi

ketua

perjalananannyapun

DPRD ibu

kota Suparmi

Tangerang. aktif

Dalam

dibeberapa

organisasi diantaranya menjadi bendahara KPPI kota Tangerang, dan Sekertaris DPC Taruna Merah Putih kota Tangerang. Lahir di Solo, 11 Juni 1976 membuat ibu Suparmi langsung menjatuhkan pilihan pada PDI-P,

75

karena beliau merasa PDI-P sangat erat hubungannya dengan orang Jawa.

c. Sri Hartati, SH ( Informan Kunci Ke 3) Sri Hartati sudah 3 periode duduk sebagai wakil rakyat, periode pertama di DPRD kota Tangerang, kemudian di periode ke 2 nya beliau mencalonkan diri ke jenjang yang lebih tinggi yaitu DPRD provinsi Banten pada tahun 2009-2014 kemudian terpilih kembali menjadi anggota DPRD provinsi Banten untuk periode 2014-1019. Saat ini menjabat sebagai wakil Sekertaris Internal DPD PDI-P provinsi Banten, dan wakil ketua fraksi PDI-P DPRD provinsi Banten. Perempuan kelahiran Yogyakarta, 10 Mei 1965 ini adalah orang yang sangat bersemangat untuk berbicara, berdiskusi, dan memajukan kepentingan perempuan, beliau adalah orang yang sangat mendukung emansipasi perempuan.

Dibuktikan

dengan

keaktifannya

di

2

organisasi perempuan yaitu Srikandi Indonesia dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia DPD Banten sebagai Ketua. Background pendidikan Sarjana hukum membuat beliau tidak takut dan ragu untuk mengemukakan pendapat pada saat rapat, bahkan beliau berani berdebat dengan laki-

76

laki jika memang hal tersebut dirasa salah olehnya. Hal itu membuat beliau disegani sesama politisi perempuan dan laki-laki,

dan

kapabilitasnya

sebagai

politisi

patut

diperhitungkan. 4.2.2

Informan Pendukung Informan Pendukung yaitu informan yang dianggap tahu atau memberi bantuan dan dapat memberi jawaban atau pertanyaan-pertanyaan penelitian tapi tidak lebih dari informan kunci. Dan untuk mengecek kebenaran yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan hasil wawancara dati informan-informan kunci. a. Drs Sabdo Waluyo Sabdo waluyo lahir di Klaten, 2 Maret 1965, sekarang menjabat

sebagai

wakil

ketua

bidang

pendidikan,

kebudayaan, dan keagamaan. Beliau adalah orang yang cukup lama di PDI-P dan cukup mengetahui anggota yang berkompeten atau tidak dalam berkomunkasi politik. 4.2.3

Informan Ahli Informan Ahli yaitu para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Informan ahli dibutuhkan untuk memberi pandangan dan nilai dari

77

jawaban key informants,

serta memberikan gambaran politik

Banten khususnya politik perempuan yang terjadi pada saat ini. a. Gandung Ismanto S.Sos, M.M ( Informan Ahli Ke 1) Gandung Ismanto lahir di Tanjung Karang pada tahun 1974. Wakil Dekan 3 bagian kemahasiswaan FISIP Untirta ini sudah banyak mengikuti dan mengamati perkembangan politik khususnya di Provinsi Banten. Diantaranya pernah memimpin panitia pengawas pemilu Kabupaten

Serang

Pemilukada

Provinsi

tahun

2004,

ketua

pengawas

Banten 2006, dan Konsultan

perencana pada beberapa instansi pemerintah dan pernah menjadi host pada acara dialog interaktif “Sudut Pandang” di Banten TV 2010-2011. b. Ikhsan Ahmad S.Ip, M.si ( Informan Ahli Ke 2) Informan ahli ke 2 adalah salah satu dosen ilmu komunikasi Untirta, yang mengajar mata kuliah pengantar ilmu politik dan komunikasi politik. 4.3 Pembahasan 4.3.1

Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik Pengertian Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah128:

128

http://kbbi.web.id/hak Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:18 WIB

78

a. Benar b. Milik; kepunyaan c. Kewenangan d. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan oleh undang undang, aturan, dsb) e. Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu f. Derajat atau martabat g. Wewenang menurut hukum Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya. Pengertian

Kewajiban

menurut

Kamus

Besar

BahasaIndonesia 129: a. (Sesuatu)

yang diwajibkan;

sesuatu

yang harus

dilaksanakan; keharusan b. Pekerjaan; tugas c. Tugas menurut hukum d. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh : melaksanakan tata

129

http://kbbi.web.id/kewajiban Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:18 WIB

79

tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya. Sesuai pengertian hak adalah kewanangan yang dimiliki setiap orang dan kewajiban adalah suatu keharusan terhadap suatu hal yang dijalankan dalam hal ini anggota partai menjalankan AD/ART partai. Pada dasarnya sesuai yang tertuang pada AD/ART partai PDI-P anggota/kader perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban tersebut yang menjadi bagian peran perempuan sebagai anggota partai, partai juga memiliki kewajiban memenuhi hak tersebut. Dalam menjalankan aktivitas komunikasi politik, hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki juga sama. Hak dipilih dan memilih pada anggota PDI-P baik perempuan dan laki-laki juga sama, dapat dibuktikan melalui banyaknya anggota perempuan yang menjadi pemimpin atau menjabat jabatan strategis di partai dan di parlemen. Sesuai AD pasal 14 tentang anggota poin 1 adalah mendapat perlakuan yang sama di dalam partai. Artinya setiap anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama baik anggota laki-laki maupun perempuan. Soekanto menyatakan bahwa Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan

80

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.130 Menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.131 Informan 1 memberikan jawaban yang relevan dengan apa yang tertuang pada AD partai PDI-P.“Semua partai memiliki AD/ART disana sudah diatur tentang hak-hak anggota apakah itu laki-laki apakah itu perempuan dalam partai, semua diperlakuan sama, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan”132 Peran menurut Robbins singkatnya adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial.133Hal ini dibuktikan oleh informan kedua. Informan ke 2 membenarkan pula adanya kesamaan

hak

antara

laki-laki

dan

perempuan

melalui

kedudukannya saat ini.“Kalo di PDI-P kita berbicara PDI-P ya, kalo di PDI-P kuota 30% itu memang kita diutamakan banget. Tapi tidak ada diskriminasi ataupun

perbedaan gitu.”134

Informan ke 3 juga menjelaskan hal senada dengan informan 1 dan 2, bahwa sesuai partai telah menjalankan sesuai yang tertuang dalam AD/ART: 130

Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 268 W. J. S Poerwadarminta. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Balai Pustaka Hal 751 132 Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB 133 Stephen P Robbins. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta. Prenhallindo. Hal 249 134 Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB 131

81

“Sesuai AD/ART ataupun undang-undang urutan hirarkinya ada itu berlaku untuk semua, tidak ada diskriminasi di dalam peraturan undang-undang itu. Termasuk juga AD/ART partai bahwa tidak ada diskriminasi laki-laki memiliki domain hak dan kewajibannya yang berbeda dengan perempuan 135 gak ada.” Informan

pendukung

mengatakan

bahwa

dalam

praktiknyapun partai telah memberikan hak dan kewajiban, tidak ada perbedaan pula untuk hak dan kewajiban anggota perempuan maupun laki-laki. Informan ahli ke 1 juga membenarkan bahwa seharusnya memang dimanapun tempatnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian semua anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini sudah tertuang dalam AD pasal 14 partai PDI-P tentang anggota: “Ya kalo hak dan kewajiban itu saya kira sama, mereka memiliki kedudukan yang sama yang setara dan seimbang dengan anggota yang lain khususnya yang laki-laki. Tidak ada perbedaan peran formal secara mendasar apalagi dalam era sekarang posisi perempuan di partai politik itu sudah jauh lebih baik, tidak hanya dilindungi undangundang, tapi juga oleh perubahan sosial masyarakat yang turut mendukung terhadap eksistensi kaum perempuan di partai politik”.136 Poin kedua dalam AD PDI-P pasal 14 tentang anggota adalah Menghadiri rapat-rapat partai. Informan 1 mengungkapkan bahwa salah satu kegiatan yang wajib dihadiri adalah rapar-rapat: “Kita harus hadir dalam rapat-rapat, harus hadir dalam kegiatan-

135

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB Wawancara dengan Gandung Ismanto,S.Sos., MM, Tanggal 30 September 2014 Pukul 09:30 WIB 136

82

kegiatan, kalau kita tidak hadir kita harus ada hitam diatas putih, izin untuk tidak mengikuti kegiatan”137. Informan ke 2 dan ke 3 mengungkapkan bahwa mereka Hadir dalam rapat internal sesuai AD/ART 2 minggu sekali, rapat fraksi untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Menurut Levinson peranan mencakup tiga hal yaitu138: 4. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 5. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 6. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ke 3 peranan di atas jika dikaitkan dengan jawaban informan 2 dan 3 menunjukan bahwa dengan menghadiri rapat fraksi mereka melakukan peranan individu sebagai sebuah organisasi dalam hal ini sebagai anggota partai politik, yang penting bagi stuktur masyarakat dengan memutuskan suatu kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Peneliti juga melihat pada saat observasi di lapangan bahwa informan ke 2 dan ke 3 melakukan rapat fraksi untuk kepentingan sidang paripurna yang sudah 137

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB Sarlito Wirawan Sarjono.2006. Teori-Teori Psikologi Sosial. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal .244 138

83

dianggedakan oleh masing-masing DPRD dimana informan ke 2 dan 3 bernaung. Poin ke 3 dalam AD pasal 14 tentang anggota adalah menyampaikan pendapat dan keinginan kepada partai, baik tertulis maupun lisan. Perempuan dalam hal ini anggota PDI-P yang duduk di kursi parlemen seharusnya memang tidak takut untuk menyampaikan pendapat, menolak jika memang kebijakankebijakan yang diambil tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Namun, ada juga anggota partai yang hanya diam mengikuti alur yang dibuat oleh anggota dewan lainnya, tidak berani atau bahkan malu untuk membuka dan meberikan suaranya. Hal ini dijelaskan oleh informan ke 3: “Nah artinya bahwa seorang perempuan jika sudah memasuki dunia politik pasti juga mereka tidak akan berkarakter menjadi perempuan. Karena apa karena AD/ARTnya saja muatannya untuk laki-laki, kalau toh kita jadi yang lemes-lemes seperti perempuan gak masuk dong, perlunya hal tersebut untuk seorang politisi perempuan. Pasti akan berbeda jadinya jika perempuan di profesi lain.”139 Informan 2 juga mengatakan bahwa dia menyatakan pendapat pada rapat fraksi maupun rapat lainnya karena dia adalah seorang pemimpin yang juga harus memutuskan suatu hal atas kesepakatan bersama: “Pada rapat-rapat fraksi saya menyampaikan

139

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

84

pendapat tentunya jika itu berkenaan dengan masyarakat, karena saya adalah pimpinan disini”.140 Poin ke 4 AD pasal 14 tentang anggota yaitu menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan, baik di dalam maupun di luar partai Informan 2 menjelaskan bahwa dia adalah perempuan tetapi terpilih menjadi pemimpin, hal ini menjelaskan bahwa perempuan maupun laki-laki dapat mengisi jabatan apapun jika dia mampu dan memiliki kapasitas yang baik: “Buktinya ibu sekarang ini PDIP di kota Tangerang ini jadi partai pemenang 10 kursi ya, 10 kursi ada perempuannya 3, laki-lakinya 7, tapi ibu terpilih menjadi pimpinan gitu kenapa gak yang laki? Yakan? Ya itu jadi kita gak ngeliat laki-laki atau gimana gak, tapi ya kalo memang dia perempuan dan dia sanggup dan dia bisa ya kenapa enggak.”141 Informan ke 3 juga mengatakan hal yang sama yaitu hak dipilih dan memiliki antara laki-laki dan perempuan itu sama: “Ibu menjadi anggota dewan sudah 3 periode, kemudian menjadi sekertaris internal partai, wakil fraksi di DPRD provinsi. Artinya hak memilih dan dipilihnya sama.”142 Informan ke 1 mencalonkan dirinya 2 periode, namun masih gagal untuk menjadi anggota legislatif dikarenakan kurangnya suara, dan politik di Banten yang transaksional:

140

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB 142 Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB 141

85

“Kebetulan ibu juga belum berhasil udah dua kali tapi gagal ya namanya beum rejeki. Ya kemenangan yang tertundalah gak dijadikan suatu apa kegagalan atau kita pesimis ya lantas kita down gitu ya. Gak usah kita masih punya kegiatan yang lain.”143 Salah satu implementasi nyata bagi perempuan Indonesia dalam bidang politik adalah pemilu 1955 dimana perempuan yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih telah ikut serta dalam kegiatan politik yang sangat berarti itu. Sejak saat itu partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik tidak lagi merupakan hal yang aneh. 144 Peneliti melihat hal tersebut sudah dibuktikan oleh ke 3 informan kunci pada penelitian ni, terlepas dari terpilih atau tidaknya informan-informan kunci sebagai anggota legislatif, dan sudah mau dan terjun ke dunia politik saja sudah merupakan hal atau langkah awal yang baik bagi perpolitikan perempuan di Banten. Dan dalam hal ini PDI-P mewadahi para perempuan tersebut untuk mendukung sebagai kendaraan politik dalam pencalonan legislatif. Poin ke 5 AD pasal 14 tentang anggota ialah memperoleh perlindungan dan pembelaan dari partai, ke 3 informan menjawab bahwa Partai akan melindungi semua anggotanya, membela tanpa 143

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB Isbodoroini Suryanto. 1989. Perkembangan Peranan DPR-RI ; Suatu Tinjauan Budaya Politik. Makalah Seminar AIPI. Yogyakarta. 144

86

pandang bulu. Dia laki-laki atau perempuan, kalau tidak melakukan kesalahan yang bersifat melanggar hukum pasti akan di bela. Apalagi anggota yang loyal kepada partai pasti akan dibela seperti dia membela partai itu sendiri. Poin ke 6 sekaligus poin terakhir dalam AD pasal 14 tentang anggota adalah untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam partai, anggota baru harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya. Sesuai dengan AD pasal 14 tentang anggota adalah untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam partai, anggota baru harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya, informan ke 1 menjelaskan bahwa sudah 5 tahun berada di PDI-P, dengan beberapa jabatan yang dijabat. Diantaranya sekertaris PAC dan Plt Ketua PAC: “2009 saya pensiun muda, kemudian ibu memilih kendaraan politiknya PDIP, memang sebenarnya PDI itu dari dulu memang bagus. Kemudian saya bermusyawarah, sebenarnya tertarik tidak tertarik, awalnya coba-coba tapi kemudian sampai sekarang.”145 Informan ke 2 juga menjelaskan hal yang sama yaitu: “Kayak ini ibu mau maju ke DPRD kota kemarin pertama dinilai dan dilihat dulu, ini dari struktural tingkat apa, kedua sudah pernah di tugaskan sama partai itu apa aja, kemudian kalau ketiga incumbent dia pernah jadi apa, apakah ketua komisi atau apa itu ada nilainya semua.”146

145 146

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB

87

Informan

ke

3

menyampaikan

hal

yang

serupa,

menceritakan pengalamannya yang panjang dalam berpolitik147: “Perjalanan ibu sudah panjang, ibu terjun dipolitik sudah 3 periode bersama PDI-P. Dari pengurus RT sampai sekarang pegurus di DPD dan menjadi anggota DPRD provinsi dan wakil fraksi PDI-P provinsi Banten.” Ketiga pernyataan dari key informants tersebut peneliti melihat dan menarik pandangan bahwa hal tersebut adalah wujud dari untuk dapat dipilih mengisi jabatan penting dan ditetapkan pada jabatan dalam partai baik secara struktural partai maupun legislatif, telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya. pengabdian mereka terhadap partai karena sudah kurang lebih 5 tahun mereka bersama PDI-P. Pasal berikutnya yang termasuk dalam pembahasan hak dan kewajiban anggota partai adalah Anggaran Dasar (AD) pasal 15 tentang kewajiban anggota.

Kewajiban anggota PDI-P yang

pertama adalah memegang teguh asas dan jati diri partai. Peneliti melihat pada saat wawancara berlangsung di kediaman informan ke 1, cat rumah informan pada bagian depan berwarna merah yang melambangkan warna pokok dari PDI-P, kemudian ada papan nama pengurus PAC (Pimpinan Anak Cabang).

147

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

Hal ini

88

membuktikan bahwa informan memegang teguh asas dan jati diri partai bahkan melibatkannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai hal yang sama informan ke 2 menjelaskan bahwa informan memegang asas dan jati diri partai karena kekagumannya kepada bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia: “Tentu saja, karena saya mendengar dulu perjuangan d bung Karno dia kan bapak bangsa, kemudian kalo kita ikut pendidikan kader partai saya merasa sedih mendengar dulu pak Karno itu memperjuangkan kemerdekaan kita itu ternyata susahnya luar biasa.”148 Informan ke 3 menyetujui pernyataan-pernyataan dari informan ke 1 dan ke 2: “Bahwa setiap anggota partai harus menjunjung tinggi asas dan jati diri partai melalui piagam perjuangan, mukadimah, dan ajaran-ajaran bung Karno”. 149 Poin kedua dalam AD pasal 15 tentang kewajiban anggota adalah melaksanakan tujuan, fungsi, tugas, dan kebijakan partai. Pada hakikatnya dalam organisasi apapun termasuk partai politik dalam hal ini PDI-P, anggota partai akan melakukan kegiatan yang meliputi tujuan, tugas, dan kebijakan partai. Karena itu merupakan sebuah kewajiban seorang anggota sesuai dengan yang sudah tertuang dalam AD/ART PDI-P. Pada tingkatan terendah dalam hal ini sebagai Pimpinan Anak Cabang (PAC), informan 1 melakukan tujuan, tugas, dan 148 149

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

89

kebijakan partai dalam hal yang sederhana: “Melaksanakan rapatrapat, membantu mensosialisasikan visi dan misi partai, program menolong orang sakit.”150 Selanjutnya informan ke 2 melakukan tujuan, tugas, dan kebijakan partai dalam hal yang lebih kompleks karena sudah masuk dalam tataran sebagai wakil bendahara dan ketua DPRD kota Tangerang: “Pastinya melaksanakan karena memang itu kewajiban sebagai anggota partai. Contohnya mensosialisasikan kebijakan partai, dulu partai PDI-P adalah oposisi, sekarang partai pendukung pemerintah.”151 Informan ke 3 melanjutkan penjelasan yang sederhana namun kompleks dalam tataran pemerintahan provinsi Banten, karena perannya sebagai sekertaris internal DPD PDI-P dan wakil ketua fraksi PDI-P DPRD provinsi Banten: “Masuk dalam DPRD atas nama partai juga termasuk menjalankan fungsi, dan tugas partai. Kemudian menjalankan tujuan partai yang sudah ada di AD/ART.”152 Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional-untuk 150

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB 152 Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB 151

90

melaksanakan programnya.153 Partai politik PDI-P menggunakan kader-kader partainya untuk melaksanakan programnya baik itu yang duduk dalam pemerintahan, maupun kader yang tidak duduk dalam pemerintahan tetap menjalankan hal yang disebutkan pada AD/ART yaitu tentang kewajiban anggota adalah melaksanakan tujuan, fungsi, tugas, dan kebijakan partai. Poin ke 3 dalam AD pasal 15 tentang kewajiban anggota adalah mentaati peraturan dan keputusan partai, dalam hal ini ke 3 informan kunci sudah menaati peraturan dan keputusan partai, dapat dilihat sampai hari ini mereka masih ada dalam partai dan merupakan kader yang diunggulkan oleh partai. Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh informan-informan kunci. Dengan kata lain, ke 3 informan menaati peraturan dan keputusan partai, jika tidak aka nada sanksi atau peringatan

dari

partai

yang

dikemukakan

oleh

informan

pendukung: “Kalau sanksi dilihat dari kesalahan atau pelanggarannya, disitu kan sudah tertuang jelas dalam AD/ART. Sebelum dikasih sanksi kan di SP dulu, gak semena-mena salah langsung dipecat, klarifikasi dulu kalau memang benrbener dia salah yaudah ga ada ampun lagi.”154 Akan tetapi fenomena lain juga diungkapkan oleh informan ahli ke 1 tentang sanksi sosial masyarakat terhadap pemenuhan hak

153

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 403 154 Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

91

dan kewajiban yang dijalankan atau tidak oleh anggota partai yang menjabat sebagai anggota legislatif: “Agak susah ya bicara sanksi sosial, karena perangkat sistem nilai masyarakat kita belum terlalu kuat untuk menjustifikasi mereka politisi perempuan yang tidak menjalankan kewajiban. Problemnya adalah politik kita yang terlalu transaksional, sehingga orang tidak melihat kapasitas, melihat apakah dia menjalankan hak dan kewajiban atau tidak. Yang penting pada saat dibutuhkan ya hadir, secara transaksional memenuhi kebutuhan konstituennya. Jadi publik juga gak melihat, kapasitasnya bagaimana, cara bicaranya, kemampuan berkomunikasinya, saya kira dalam konteks Banten umumnya ya fenomenanya begitu.” 155 Kemudian pembahasan hak dan kewajiban anggota partai poin akhir adalah menjaga nama baik dan kehormatan partai Informan ke 1 dan 2 dengan kompak menjawab hal yang sama yaitu sesuai yang di AD/ART, jadi harus dijalankan. Informan ketiga menjelaskan bahwa dia melakukan hal-hal tertentu untuk upayanya menjaga nama baik partai: “Pasti harus menjaga nama baik dan kehormatan partai, lewat cara-cara tidak korupsi dan mengedepankan, memperjuangkan hak rakyat.” 156 Semua poin yang tertuang dalam AD/ ART PDI-P adalah sebuah patokan yang kuat untuk menuntun anggota perempuan maupun laki-laki PDI-P tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota partai. Dan peneliti melihat bahwa hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam rangkaian AD/ART tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh 155

Wawancara dengan Gandung Ismanto,S.Sos., MM, Tanggal 30 September 2014 Pukul 09:30 WIB 156 Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08.30 WIB

92

informan-informan kunci, dan pada kenyataanya tidak ada perbedaan baik secara hak dan kewajiban. Semua sama dan tidak ada diskriminasi di PDIP mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota partai. Berbicara peran perempuan di kancah politik atau perempuan dan partisipasi politik ada Keserasian dan keadilan jender dapat dicapai dengan berbagai ikhtiar pemberdayaan politik perempuan. Pertama, melakukan ikhtiar-ikhtiar penguatan institusi (institutional building). Kehadiran “Wanita Persatuan”, misalnya, sebagai salah satu instrumen partai tidak hanya menjadi institusi “pemanis”, tetapi gerakan perempuan harus menunjukan dirinya sebagai institusi yang secara substansial dapat memberikan bobot demokrasi bagi ikhtiar-ikhtiar komunikasidan agregasi politik perempuan. Kedua, yang dapat dilakukan oleh gerakan perempuan adalah melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (capacity building) sehingga kader perempuan partai dapat secara aktif dan kompetitif ikut dalam proses rekrutmen kader, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun pada lembaga legislatif. Proses itu dapat dicapai dengan penguatan kapasitas politisi perempuan di lingkungan organisasi atau partai politik. Penguatan kualitas kader partai dan politisi perempuan disebuah partai politik dapat diarahkan pada kematangan visi perjuangan

partai,

kemampuan

untuk

memimpin

secara

baik,

berkomunikasi, mau mendengar dan mengikuti, serta memiliki kekuatan

93

dan kemauan untuk menghadapi tantangan, disamping kemampuannya untuk memelihara kredibilitas.157 Berdasarkan hasil observasi pada saat wawancara berlangsung peneliti melihat adanya ikhtiar-ikhtiar tersebut yaitu berupa penguatan institusi (institutional building) dalam keseharian mereka memegang teguh nilai-nilai institusi yang manaungi mereka yaitu PDI-P lewat jawabanjawaban diplomatis yang mengarah kepada nila-nilai yang diajarkan oleh PDI-P. Kemudian

mereka

juga

melakukan

melakukan

penguatan

kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (capacity building) seperti ikut dalam kegiatan-kegiatan partai yang bersifat politis untuk memenuhi kebtuhan politik individu, mengikuti pengkaderan-pengkaderan yang diadakan PDI-P dan lembaga yang menaungi aktivitas politik mereka seperti lembaga legislatif. Berikut adalah gambaran peran sesuai dengan posisi informan-informan kunci dalam struktur organisasi PDIP-P DPD Banten:

157

Khofifah Indar Parawansa.2006. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 23

94

Gambar 4.1 Stuktur organisasi DPD Provinsi Banten

Gambar 4.2 Alur Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banten

95

Berdasarkan gambar diatas dapat dideskripsikan peran informan-informan kunci sangatlah penting, karena informan-informan kunci ada dalam kepengurusan inti partai dalam hal ini PDI-P DPD Banten. Informan ke 1 duduk dalam struktur partai terendah yaitu sebagai Plt pimpinan anak cabang kecamatan Serang. Perannya sangat penting untuk mengurus anggota-anggota partai dalam lingkup yang lebih kecil, perannya juga sangat dibutuhkan pada saat perekrutan kader-kader baru. Karena kader-kader baru yang berkompeten banyak lahir dari anak cabang-anak cabang yang ada di Banten. Informan ke 2 duduk dalam struktur partai inti di DPD Banten, yaitu sebagai wakil bendahara DPD PDI-P, tugasnya mengurus segala keuangan yang ada di tubuh partai. Perannya sangat penting, karena sebuah partai tidak dapat beroperasi jika tidak ada dana yang cukup. Informan ke 3 duduk dalam struktur partai inti di DPD Banten, yaitu sebagai sekretaris bagian internal DPD PDI-P, tugasnya mengurus segala surat menyurat bagian internal partai. Seperti membuat surat undangan rapat internal, dan mengurus surat keluar dan masuk partai. Tabel 4.1 Kategorisasi Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik NO

1.

AD Pasal 14 Hak Anggota (1) a. Mendapat perlakuan yang sama di dalam partai

Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si (2) Semua diperlakuan sama, tidak ada bedanya antara lakilaki dan peremuan

Suparmi, ST (3)

Sri Hartati,SH (4)

Tidak ada diskriminasi Sesuai AD/ART ataupun perbedaan ataupun undangundang urutan hirarkinya ada itu berlaku untuk semua, tidak ada diskriminasi di dalam peraturan undang-undang itu. Termasuk juga AD/ART partai bahwa tidak ada diskriminasi perempuan dan laki-

96

(1) b. Menghadiri rapatrapat partai

c. Menyampaikan pendapat dan keinginan kepada partai, baik tertulis maupun lisan

(2) Kita harus hadir dalam rapat-rapat, harus hadir dalam kegiatankegiatan, kalau kita tidak hadir kita harus ada hitam diatas putih, izin untuk tidak mengikuti kegiatan Kita harus berani menyampaikan pendapat yang benar kalau itu untuk kepentingan orang banyak

(3) Hadir dalam rapat internal sesuai AD/ART 2 minggu sekali, rapat fraksi untuk menentukan atau memutuskan suatu hal

Pada rapat-rapat fraksi saya menyampaikan pendapat tentunya jika itu berkenaan dengan masyarakat, karena saya adalah pimpinan disini d. Menggunakan hak Banyak sebenarnya Buktinya ibu sekarang suara dalam rapat serta yang sudah di lakukan, ini PDI-P di kota hak memilih dan karena kita kan bukan Tangerang ini jadi dipilih untuk jabatan, anggota dewan, dan partai pemenang, dan baik di dalam kebetulan ibu juga mendapat 10 kursi. maupun di luar belum berhasil sudah Dari 10 kursi ada 3 partai dua kali mencalonkan perempuan, dan 7 lakidiri tapi gagal. laki, tapi ibu terpilih Ibujabatan dalam menjadi pimpinan. struktur adanya di Padahal banyak lakiPAC. sekarang ibu laki, tapi saya yang PLT pimpinan anak terpilih. cabang e.Memperoleh Partai akan membela Pasti kader dilindungi perlindungan dan kader yang loyal, pasti dan dibela, kalau tidak pembelaan dari ada timbal balik dari melakukan kesalahan partai apa yang sudah kita yang bersifat lakukan untuk partai. melanggar hukum AD Pasal 15 2. Kewajiban Anggota a. Memegang teguh asas dan jati diri partai

laki tentang (4) hak dan kewajibannya Ikut hadir dalam rapat fraksi, hadir dalam rapat yang diadakan partai

Saya termasuk orang yang berani menyampaikan pendapat jika itu menyimpang dan bertentangan. Ibu menjadi anggota dewan sudah 3 periode, kemudian menjadi sekertaris internal partai, wakil fraksi di DPRD provinsi. Artinya hak memilih dan dipilihnya sama.

Partai akan melindungi semua anggotanya, membela tanpa pandang bulu. Dia laki-laki atau perempuan.

Dapat dilihat dari cat Tentu saja, karena dan papan nama PDI-P saya mendengar dulu

Pasti memegang teguh jati diri partai,

yang ada di rumah ibu, perjuangan d bung

dari piagam

97

bahwa ibu memegang Karno dia kan bapak teguh hal tersebut bangsa, kemudian kalo kita ikut pendidikan (1) (2) (3) kader partai saya merasa sedih mendengar dulu pak Karno itu memperjuangkan kemerdekaan kita itu ternyata susahnya luar biasa. b. Melaksanakan Melaksanakan rapat- Pastinya tujuan, fungsi, tugas, rapat, membantu melaksanakan karena dan kebijakan partai mensosialisasikan visi memang itu kewajiban dan misi partai, sebagai anggota partai. program menolong Contohnya orang sakit. mensosialisasikan kebijakan partai, dulu partai PDI-P adalah oposisi, sekarang partai pendukung pemerintah. c. Mentaati peraturan Ya Pasti, kalau kita di dan keputusan partai PDI-P harus taat pada peraturan PDI-P, demikian juga kalau kita berada di partai lain d. Menjaga nama baik Ya, itu semua ada di Ya, sesuai yang di dan kehormatan AD/ART, jadi harus AD/ART pokoknya partai. dijalankan. kita jalankan

4.3.2

Anggota

Perempuan

di

Partai

Demokrasi

Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik

perjuangan mukadimah, partai yang paling konsisten (4) dengan urusan rakyat sampai saat ini menurut saya PDI-P

Masuk dalam DPRD atas nama partai juga termasuk menjalankan fungsi, dan tugas partai. Kemudian menjalankan tujuan partai yang sudah ada di AD/ART.

Semua anggota partai wajib mengikuti dan menaati peraturan partai

Pasti harus menjaga nama baik dan kehormatan partai, lewat cara-cara tidak korupsi dan mengedepankan, hak rakyat

Indonesia

98

Aktivitas komunikasi politik adalah salah satu hal yang harus dilakukan untuk keberlangsungan karir dan eksistensi seorang politisi. Untuk itu peneliti membahas hal ini untuk mengetahui apakah informan-informan kunci sudah melakukan hal-hal tersebut. Beberapa bentuk komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam dunia politik adalah retorika dan agitasi politik, propaganda politik, public relation politik, lobi-lobi politik, periklanan politik, dan sebagainya. Melalui wawancara dengan informan ahli ke 2 peneliti menanyakan apa saja hal-hal yang menjadi bagian dari aktivitas komunikasi: “Yang termasuk dalam aktivitas komunikasi politik adalah kampanye politik, berita politik, rapat, lobi-lobi politik, PR partai.”158 1. Retorika Retorika atau dalam bahasa Inggris rhetoric berasal dari kata latin rehtorica yang berarti ilmu bicara. Aristoteles menyebutkan retorika sebagai seni persuasi yaitu uraian yang singkat, jelas dan menyakinkan dengan menggunakan keindahan bahasa dalam penyampaiannya. Kebanyakan dari politisi melakukan retorika pada saat berkampanye dalam hal ini untuk kepentingan pemilihan legislatif.

158

Wawancara dengan Ikhsan Ahmad, S.Ip, M.Si, Tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 13.15

99

Retorika merupakan komunikasi dua arah, satu kepada satu. Dalam pengertian bahwa seseorang berbicara kepada beberapa orang atau seseorang berbicara kepada seorang lainnya, yang masing-masing berusaha dengan sadar untuk mempengaruhi pandangan satu sama lainnya, melalui tindakan timbal balik satu sama lain.159 Informan-informan kunci juga menjelaskan bahwa tidak hanya sebatas itu mereka juga melakukannya pada saat situasisituasi tertentu seperti yang diungkapkan informan ke 2: “Pada saat saya berbicara di depan orang banyak, dalam hal ini saya sebagai pemimpin kepada anggota lainnya” 160 Kemudian informan ke 3 juga mengutarakan hal yang serupa:

“Saya melakukan hal itu saat saya berkampanye,

menyampaikan kebijakan-kebijakan partai maupun pemerintah kepada masyarakat.”.161 Selanjutnya, menurut Aristoteles ada tiga macam retorika politik yaitu162: d. Deleberative rhetoric, yaitu sebuah komunikasi yang dirancang untuk menggoyang orang yang ada kaitannya dengan public policy dengan cara menggambarkan keuntungan dan kerugian relatif dan jalan alternatif yang ditempuh. Fokusnya diletakkan 159

Nimo Dan. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.Hal 140 160 Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB 161 Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 9 Oktober 2014 Pukul 12.00 WIB 162 Ibid. Hal 142

100

kepada apa yang akan terjadi dikemudian hari akan suatu kebijakan yang akan diambil. e. Forensic rhetoric, yaitu komunikasi yang memiliki sifat ke fungsi judicial. Tujuannya adalah untuk menunjukkan suatu kekeliruan atau kebenaran, tanggung jawab, hukuman atau ganjaran yang telah dibuat dimasa lalu. f. Demonstrative rhetoric, yaitu komunikasi yang menggambarkan tentang kebaikan atau keburukan orang lain, organisasi, ide, dan sebagainya. Dari ketiga macam politik tersebut informan ke 1 hanya melakukan Demonstrative rhetoric dimana informan hanya menggambarkan organisasi kepada peneliti organisasi disini adalah PDI-P sebagai partai politik yang dinaungi oleh informan, kemudian informan menyampaikan ide kepada partai pada saat rapat internal berlangsung. Informan ke 2 dan ke 3 melakukan dua bentuk retorika. Deleberative rhetoric sebagai orang yang duduk di parlemen atau kursi pemerintahan, mereka berhak memeberikan pendapat untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diambil dan kemudian diputuskan unutk dijalankan oleh msyarakat. Dan sama halnya dengan informan ke 1 Demonstrative rhetoric dimana informan hanya menggambarkan organisasi kepada peneliti organisasi disini adalah PDI-P sebagai partai politik

101

yang

dinaungi

oleh

informan,

kemudian

informan

menyampaikan ide kepada partai pada saat rapat internal maupun rapat fraksi, paripurna dan rapat lainnya. 2. Propaganda Politik Propaganda

merupakan

usaha

yang

dilancarkan

berkesinambungan dengan tujuan menggalang dukungan bagi suatu pendapat, kredo (paham), atau kepercayaan tertentu.163 Propaganda merupakan suatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Sehingga Scott M. Cutlip dan H. Center menyebut persuasi sebagai upaya menyampaikan informasi lewat cara tertentu yang membuat orang menghapus gambaran lama dalam benaknya atau memori pikirannya dan menggantikannya dengan gambaran baru sehingga berubalah perilakunya164: “Wajar saja kan kalo misalnya di rumah ibu ada plang PAC itu juga salah satu propaganda, itu salah satu pemberitahuan secara tidak langsung bahwa ini loh sekertariat PDIP kemudian di DPD, DPC dan pusat juga seperti itu. Daerah-daerah lain juga seperti itu, mengapa

163

FrankJefkins disempurnakan oleh DanielYadin.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama.Hal.16 164 Dedy Djamaluddin Malik dan Yosal Iriantara. 1994. Komunikasi Persuasif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Hal 32

102

itu harus dilakukan masyarakat supaya tau, oh ya disini ada PDIP bahwa ibu ini orang politik”165 Begitulah informan 1 menjelaskan kegiatan propaganda yang dilakukan di rumahnya. Informan ke 2 dan ke 3 juga melakukan kegiatan propaganda politik dalam situasi yang berbeda yaitu pada ranah pemerintahan. Propaganda merupakan salah satu alat untuk membangun opini di tengah-tengah masyarakat. Jenis-jenis propaganda juga bermacam-macam, sesuai dengan tujuan propaganda tersebut. Yang pertama ada propaganda politik dan propaganda sosial, propaganda politik melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai, atau golongan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis atau taktis,. Ia beroprasi melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek. Propaganda sosiologi kurang kentara, lebih berjangka panjang. Melalui proses ini orang disuntik dengan suatu cara hidup;suatu ideologi.

166

Propaganda yang dilakukan ke 3 informan adalah propaganda politik kepada masyarakat, kemudian propaganda sosiologi dilakukan

oleh

PDI-P

kepada

anggotanya

pada

saat

pengkaderan, yaitu menanamkan ideologi PDI-P sehingga dapat diterapkan dalam jangka panjang oleh seluruh anggotanya.

165

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si dan Suparmi ST, Tanggal 8 Oktober 2014 Pukul 16.30 WIB 166 DanNimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.Hal 126

103

Ellul

juga

membedakan

propaganda

vertikal

dan

propaganda horizontal. Yang pertama adalah satu-kepadabanyak dan terutama mengandalkan media massa bagi penyebaran imbauannya. Propaganda horizontal bekerja lebih di antara keanggotaan kelompok ketimbang dari pemimpin kelompok, lebih banyak melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi ketimbang melalu komunikasi massa. Secara

tradisional

partai-partai

politik

mengandalkan

propaganda horizontal.167 3. Public Relations Public relations adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua jenis organisasi, baik itu yang bersifat komersial mupun non-komersial, di sektor publik (pemerintah) maupun privat (pihak swasta). Terdapat begitu banyak definisi PR. Namun pada intinya, PR senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul perubahan yang berdampak.168 Usaha penyebaran informasi dan mempersuasi khalayak, tak jarang PR melakukan tindakan-tindakan spin doctor yaitu suatu upaya untuk mengubah gambaran/pandangan buruk

167

DanNimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Hal 127 168 Frank Jefkins disempurnakan oleh DanielYadin.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama.Hal.2

104

menjadi baik atas suatu produk maupun institusi di tengahtengah masyarakat. Tindakan spin doctor tersebut dapat dikatakan merupakan kegiatan utama public relations. Sebagai anggota partai informan-informan kunci

akan

menjaga citra dan nama baik partai sesuai yang tertuang dalanm AD/ART PDI-P. Mereka juga akan berusaha meyakinkan orangorang untuk masuk ke dalam partai dan kemudian diberikan pemahaman melalui ilmu yaitu suatu seminar ataupun pengkaderan sehingga muncul perubahan persepsi terhadap partai dalam hal ini adalah PDI-P. Kemudian informan-informan kunci juga melakukan kegiatan spin doctor yaitu upaya-upaya mengubah padangan buruk masyarakat terhadap PDI-P menjadi pandangan baik. Seperti yang dikatakan oleh informan ke 3: “Komunikasi politik menjadi penting karena itu bagian dari mengPRkan diri kita, dan mengPRkan partai.”169 Apalagi ditengah-tengah permasalahan kubu merah putih (lawan dari koalisi PDI-P) dan kubu indonesia hebat (kubu koalisi PDI-P) anggota partai wajib melakukan kegiatan spin doctor tersebut untuk meluruskan dan membentuk opini public yang baik untuk partai.

169

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 9 Oktober 2014 Pukul 12.00 WIB

105

Public relations berfungsi sebagai "jembatan komunikasi" antara suatu organisasi dan lembaga lain serta berbagai elemennya. Tujuannya supaya terjadi saling pengertian antara kedua belah pihak, dan akhirnya terciptanya citra positif serta dukungan publik terhadap keberadaan organisasi.170Sementara politik itu sendiri berkaitan dengan masalah kekuasaan, termasuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini yang harus dilakukan oleh anggota partai bagaimana mereka melakukan kegiatan PR untuk mencapai tujuan yang sama dan saling pengertian, namun tidak melupakan bahwa mereka juga harus mempertahankan kekuasaan. Yang paling penting dalam kegiatan PR adalah citra positif serta dukungan publik terhadap keberadaan organisasi, jika publik sudah memberikan citra positif secara tidak langsung itu akan memberikan efek yang baik karena publik akan memilih kembali partai tersebut dengan kata lain partai dapat merebut atau mempertahankan kekuasaaanya. Tercapai sudah tujuan kegiatan PR dan kegiatan politik dari partai tersebut. 4. Lobi-lobi politik Di era globalisasi seperti sekarang ini, konsep lobi merupakan suatu keharusan untuk memecahkan berbagai persoalan 170

yang ada,

baik

dalam

skala

lokal

maupun

Elvinaro Ardianto. 2009. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hal 27

106

internasional. Penggunaan lobi (lobbying) dalam sistem politik telah menjadi fenomena umum sejak lahirnya politik itu sendiri. Bagaimanapun kebijakan publik diformulasikan akan selalu ada kecenderungan dari mereka yang sangat terpengaruh untuk mempengaruhi hasil. Seperti yang dikatakan oleh informan ke 2: “Tentu saja melakukan itu semua, karena kita duduk di legislatif, lobi-lobi politik harus jalan pada saat voting menentukan keputusan di parlemen.”171 Kemudian informan ke 3 juga menyatakan: “Melakukan lobi-lobi politik untuk menyamakan persepsi dan pendapat orang dengan apa yang kita mau.”172 Hal ini menunjukan bahwa memang benar lobi-lobi politik sangat dibutuhkan dan wajib dilakukan untuk mencapai tujuan atau kesepakatan tertentu dalam tataran sistem pemerintahan atau orang-orang yang duduk di parlemen. Dalam hal ini informan ke 1 tidak melakukan kegiatan lobi-lobi politik dikarenakan profesinya sebagai dosen tidak membutuhkan hal tersebut. 5. Periklanan Politik Periklanan

politik,

menurut

H.B.

Widagdo

(1999)

merupakan usaha untuk menyampaikan pesan-pesan politik 171 172

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 9 Oktober 2014 Pukul 12.00 WIB

107

kepada

khalayak

dengan

mengetengahkan

berbagai

pertimbangan dan alasan kuat perlunya masyarakat mendukung keberadaan partai politik maupun kandidat yang akan dipilih dalam

kegitan

pemilihan

umum.

Pesan-pesan

tersebut

disampaikan dan disebarluaskan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, media iklan, internet, dan sebagainya. Informan ke 1 pun melakukan periklanan politik melalui pamflet, banner, dan spanduk173: “Adapun umpamanya, kegiatan yang sifatnya akbar memberikan ucapan lewat baner atau spanduk itu kan hal-hal yang wajar, semua juga pasti ada. Nah kalau momen yang besar seperti pemilu itu harus seperti pamflet gitu ya, hanya tidak berlebihan.” Informan ke 2 dan ke 3 menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sama. Mereka melakukan kegiatan periklanan politik pada saat kampanye dan mengucapkan hari-hari besar di koran maupun radio. Iklan dibuat sebagai alat memengaruhi dukungan publik. Namun, karena realitas keterisolasian iklan dengan preferensi pemilih, tujuan ini tidak efektif untuk memperluas dukungan suara. Kecuali, memperteguh pendapat pemilih yang telah mengikatkan emosinya. Jadi, iklan bukan pada posisi untuk memengaruhi, 173

melainkan

menguatkan

pendirian-pendirian

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si dan Suparmi ST, Tanggal 8 Oktober 2014 Pukul 16.30 WIB

108

pemilih yang memiliki ikatan tradisional tertentu dengan capres.174 Dapat kita lihat pada penelitian ini, bahwa pencitraan yang dilakukan anggota DPRD dalam hal ini Suparmi dan Sri Hartati yang mengiklankan diri mereka melalui ucapan-ucapan tertentu dihari besar dengan gambar atau foto wajah mereka disamping ucapan tersebut, sedikit banyak membuat orang mengenal dan mengingat, kemudian menetapkan pilihan dan meperkuat pendirian pemilih terhadap para informan untuk dipilih kembali dalam pemilihan legislatif 2014. Dan cara ini berhasil, karena informan ke 2 dan ke 3 terpilih kembali menjadi anggota dewan untuk DPRD Kota Tangerang dan DPRD Provinsi Banten pada periode 2014-2019. Tabel 4.2 Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik

NO 1.

Aktivitas Komunikasi Politik (1) Retorika

174

Hj. Amah Suhamah

Suparmi, ST

(2) (3) Melakukan, pada saat Pada saat saya saya pileg berbicara di depanorang banyak, dalam hal ini saya

Sri Hartati,SH

(4) Saya melakukan hal itu saat saya berkampanye, menyampaikan

Afdal Makkuraga Putra. Emosionalitas dan Negativity dalam Iklan Politik Pilkada, Jurnal Media Watch, 31 Agustus 2007

109

(1)

2.

3.

4.

(2)

Propaganda Politik Di rumah ibu ada papan nama PAC, itu juga salah satu propaganda, itu salah satu pemberitahuan secara tidak langsung bahwa ini loh sekertariat PDI-P kemudian di DPD, DPC dan pusat juga seperti itu. Public Relation Kalau PR untuk mengarahkan orang memilih PDI-P di segala kesempatan tidak. Hal-hal lain yang terkait kita singgung sedikitsedikit saja, tapi bukan partai PDI-P nya, tapi kebijakan ekonomi yang dipandang dari sudut suatu partai atau dari suatu sudut politik. Lobi-lobi Politik

(3) sebagai pemimpin kepada anggota lainnya Melakukan propaganda politik di parlemen

(4) kebijakan-kebijakan partai maupun pemerintah kepada masyarakat. Melakukan propaganda politik di parlemen

Menjadi PR partai secara tidak langsung pada saat saya ditunjuk sebagai pimpinan disini. Pasti orang menanyakan dari partai mana.

Komunikasi politik menjadi penting karena itu bagian dari mengPRkan diri kita, dan mengPRkan partai kita.

Tentu saja melakukan itu semua, karena kita duduk di legislatif, lobi-lobi politik harus jalan pada saat voting menentukan keputusan di parlemen

Melakukan lobi-lobi politik untuk menyamakan persepsi dan pendapat orang dengan apa yang kita mau

110

5.

(1) Periklanan Politik

(2) Kegiatan yang sifatnya akbar memberikan ucapan lewat baner itu kan hal-hal yang wajar, semua juga pasti ada.

4.3.3

Perempuan

Anggota

(3) Misalnya dikoran saya mengucapkan pada hari-hari besar, atau momen tertentu

di

Partai

(4) Ucapan pada hari-hari besar, atau momen tertentu di koran atau radio

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan Bersosialisasi dan Berinternalisasi dalam Aktivitas Komunikasi Politik Apapun profesi dan bidang pekerjaan yang dipilih, kemampuan sosialisasi sangat mutlak diperlukan. Sekalipun pekerjaan itu tidak mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang, sebagai makluk sosial kita tetap dituntut untuk mampu bersosialisasi. Sekecil apapun lingkungan kerja, tetap perlu berinteraksi dengan orang-orang yang berada disekitarnya. Kemampuan

sosialisasi

memang

selalu

diidentikkan

dengan kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan. Namun tentu saja bukan hanya sekedar komunikasi biasa yang harus dilakukan. Dengan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, maka dapat dengan mudah diterima dilingkungan tempat kerja. Begitu juga menjadi seorang yang terjun dalam dunia politik dan duduk sebagai anggota legislatif, yang sehari-hari harus bertemu dengan

banyak

orang

dan

ditempat

yang

berbeda-beda.

Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat mempermudah untuk diterima oleh orang-orang baru yang ditemui.

111

Berdasarkan buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, “sosialisasi adalah suatu proses, dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota”.175 Dari hasil observasi peneliti dapat diketahui bahwa jenis yang dilakukan informan-informan kunci adalah jenis sosialisasi sekunder, dimana informan melakukan proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu sebagai kelompok tertentu dalam masyarakat dalam hal ini mereka sebagai anggota PDI-P kepada masyarakat. Dalam proses sosialisasi baik sesama anggota partai maupun sesame politisipun berdasarkan hasil pengamatan berjalan dengan baik, hal ini didukung dengan penyataan informan kunci ke 1: “Dengan yang lain ibu komunikasi biasa aja, Insya Allah untuk komunikasi dengan teman tidak ada masalah.”176 Kemudian informan kunci ke 2 menyatakan hal yang serupa yaitu: “Kalau dengan politisi itu kan paling sifatnya hanya silahturahmi ya, tapi kalau dengan internal kita itu konsilidasi, itu sudah ada ketetapannya dalam AD/ART partai. Jadi kalau tingkat provinsi itu kita harus rapat di struktural DPD itu seminggu sekali, Karena itukan diatur dalam AD/ART partai, terus kalau di tingkat DPP itu misalkan ini seminggu 2 kali terus saat kita maunturun ke bawah ke PAC, DPC untuk tingkat provinsi itukan ada

175 176

Soejono Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Hal 59 Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB

112

momen-momen tersendiri gitu. Apa dalam rangka ulang tahun partai, atau apa, jadi gak harus juga tiap saat”177 Tidak berbeda dengan key informants ke 1 dan 2, key informan ke 3 juga menyatakan bahwa hubungan yang baik dan kekeluargaan terjadi di dalam PDI-P: “Kalau di PDIP partai yang paling solid dan kekeluargaan, makanya adakan symbol keluarga besar PDIP itu menjadi keluarga betul keluarga PDIP. Seujung kuku merasa sakitpun semua merasa sakit. Itu komitmen PDIP, kalau ada ya biasalah selek sedikit mah saya rasa dimana-mana pasti ada, marah antara pimpinan sama anggota, atau sesama anggota tapi gak jadi gimanagimana. Itu aja besok juga baik lagi. Itu dinamika berpolitik.”178 Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti tipe sosialisasi yang dilakukan oleh key informan ke 1 adalah sosialisasi formal ketika acara rapat partai, paripurna,rapat fraksi,dsb. Dan sosialisasi informal pada saat silahturahmi antar kader dan obrolan diluar dari kegiatan partai maupun pekerjaan. Sedikit perbedaannya dengan informan ke 1 adalah informan ke 2 dan ke 3 melakukan Sosialisasi formal ketika acara rapat partai, paripurna,rapat fraksi,dsb. Dan sosialisasi informal pada saat silahturahmi antar kader dan obrolan diluar dari kegiatan partai maupun pekerjaan. Sedangkan pola sosialisasi yang dilakukan key informants menurut hasil observasi peneliti dan melihat jawaban-jawaban dari key informants ke 2 dan ke 3adalah pola sosialisasi represif

177 178

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

113

digunakan untuk orang-orang tertentu saja yang menjadi pembicara pada saat pengkaderan atau pendidikan kader partai, dikarenakan mereka sudah menjadi guru kader dan berhak berbicara dan mengisi materi pada saat pengkaderan berlangsung, sedangkan pola yang paling sering dilakukan dari semua key informantsadalah pola partisipatorisyang menekankan pada interaksi dan komunikasi lisan yang bersifat dua arah. Hukuman dan imbalannya bersifat simbolik. Pada proses sosialisasi ada beberapa tahapan yang dilalui oleh ke 3 key informants. Hal ini dilihat dari analisis lapangan atau observasi peneliti, dan jawaban-jawaban yang relevan dengan tahap-tahap tersebut179: a. Tahap persiapan (preparatory stage) Tahap ini dialami saat seorang caleg mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya, mengenal dunia politik. b. Tahap meniru (play stage) Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang politisi menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang yang lebih dulu terjun kedalam dunia politik (senior). Kemampuan untuk menempatkan diri pada 179

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB

114

posisi orang lain mulai terbentuk, politisi juga sadar bahwa dunia sosial dan politik manusia berisi banyak orang. Sebagian dari orang tersebut adalah orang-orang yang

dianggap

bertahannya

penting

diri,

yaitu

bagi dari

pembentukan mana

dan

politisi

menyerap norma dan nilai yang berlaku dikalangan politisi dan dunia politik. c. Tahap memainkan (game stage) Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan diganti oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri

dengan

penuh

kesadaran.

Kemampuan

menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bekerja secara bersama-sama. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. d. Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage) Pada tahap ini seseorang telah dianggap matang dalam dunia perpolitikan. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak

115

dikenalnya secara mantap. Dan dengan bekal tahapan yang begitu panjang dalam dunia politik, maka pada tahap ini politisi sudah diakui baik kemampuan dan keberadaannya di dunia politik. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai anggota partai, anggota legislatif, pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria, dan lain sebagainya, diharapkan agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Melalui

interaksi

dengan

orang

lain,

seseorang

memperoleh identitas, mengembangkan nilai-nilai dan aspirasiaspirasi. Artinya sosialisasi diperlukan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran diri. Dengan demikian, perempuan yang terjun dalam dunia politik harus mampu menunjukkan perannya dalam statusnya sebagai politisi. Anggota perempuan pada PDI-P harus mampu menunjukkan perannya yang selama ini mendapatkan stereotipe dalam bidang politik, konstruksi masyarakat yang masih belum percaya dengan kemampuan perempuan. Dengan begitu, pelabelan negatif perempuan dalam dunia politik pun akan hilang. Selain itu citra negatif yang diciptakan masyarakat pun akan hilang seiring

116

peran yang dilakukan oleh perempuan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini juga dibenarkan oleh informan ahli ke 1 dalam petikan wawancara berikut ini: “Hanya saja memang, ada kendala, ada sedikit hambatan nilai budaya misalnya yang masih menempatkan perempuan pada peran-peran yang identik seperti peran domestik partai politik misalnya. Kalau di acara formal penerima tamu itu pasti perempuan, kemudian MC itu perempuan, dirijen juga perempuan, nah itukan stereotype gender yang tidak mudah dilepaskan begitu saja”180 Dalam perkembangan sosiologi, menurut dalil teori nurture bahwa pembagian kerja disebabkan karena faktor pembiasaan dari lingkungan sangat tepat. Citra seorang perempuan memang dibentuk

oleh

masyarakat

dan

bukan

didapat

secara

alamiah.Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam bersosialisasi saat melakukan sosialisasi berjalan dengan baik. Hal itu terjadi karena sikap yang ditunjukkan oleh anggota perempuan lebih luwes, sabar, ramah dan sopan, berbeda dengan anggota lakilaki yang lebih tak acuh.

Informan ahlipun memperkuat hasil

observasi peneliti diatas: “Perempuan seharusnya lebih bisa berperan sesuai dengan kodratnya, sebagai seorang ibu, dia pasti punya kesabaran, lebih idealis, lebih berpegang pada prinsip, dibandingkan laki-laki.”.181 Dari hasil percakapan dan observasi peneliti dengan key informants dapat disimpulkan bahwa agen sosialisasi ke 3 180

Wawancara dengan Gandung Ismanto,S.Sos., MM, Tanggal 30 September 2014 Pukul 09:30 WIB 181 Wawancara dengan Ikhsan Ahmad, S.Ip, M.Si, Tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 13.15

117

informan kunci adalah keluarga, rekan se profesi (politisi), dan masyarakat. Tabel 4.3 Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bersosialisasi dan Berinternalisasi dalam Aktivitas Komunikasi Politik

NO 1.

Sosialisasi dan Internalisasi (1) Jenis Sosialisasi a. Primer

HJ. Amah Suhamah (2) Sekunder

Suparmi, ST (3) Sekunder

Sri Hartati,SH (4) Sekunder

b. Sekunder

2.

Tipe Sosialisasi a. Formal b. Informal

Sosialisasi formal ketika acara rapat partai, paripurna,rapat fraksi,dsb. Kemudian sosialisasi informal pada saat silahturahmi antar kader dan obrolan diluar dari kegiatan partai maupun pekerjaan.

Sosialisasi formal ketika acara rapat partai, paripurna,rapat fraksi,dsb. Kemudian sosialisasi informal pada saat silahturahmi antar kader dan obrolan diluar dari kegiatan partai maupun pekerjaan.

Sosialisasi formal ketika acara rapat partai, paripurna,rapat fraksi,dsb. Kemudian sosialisasi informal pada saat silahturahmi antar kader dan obrolan diluar dari kegiatan partai maupun pekerjaan.

3.

Pola Sosialisasi a. Sosialisasi represif (repressive socialization) b. Sosialisasi partisipatoris (participatory socialization)

Pola sosialisasi represif digunakan untuk orang-orang tertentu saja yang menjadi pembicara pada saat pengkaderan atau pendidikan kader partai, sedangkan pola yang paling

Pola sosialisasi represif digunakan untuk orang-orang tertentu saja yang menjadi pembicara pada saat pengkaderan atau pendidikan kaderpartai, sedangkan pola yang paling

Pola sosialisasi represif digunakan untuk orang-orang tertentu saja yang menjadi pembicara pada saat pengkaderan atau pendidikan kader partai, sedangkan pola yang paling sering

118

(1) 4.

Proses Sosialisasi e. Tahap persiapan (preparatory stage)

f. Tahap meniru (play stage) .

g. Tahap memainkan (game stage)

sering dilakukan adalah pola partisipatoris (2)

sering dilakukan adalah pola partisipatoris (3)

dilakukan adalah pola partisipatoris

Tahap ini dialami saat Seorang caleg mempersiapkan diri untuk mengenaldunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya, mengenal dunia politik. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang politisi menirukan peranperan yang dilakukan oleh orang yang lebih dulu terjun kedalam dunia politik (senior). Sebagian dari orang tersebut adalah orangorang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yaitu darimana politisi menyerap norma dan nilai yang berlaku dikalangan politisi dan dunia politik Peniruan yang dilakukan sudah

Tahap ini dialami saat Seorang caleg mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya,termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya, mengenal dunia politik.

Tahap ini dialami saat Seorang caleg mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya, mengenal dunia politik.

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang politisi menirukan peranperan yang dilakukan oleh orang yang lebih dulu terjun kedalam dunia politik (senior). Sebagian dari orang tersebut adalah orang-orang yang dianggappenting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yaitu dari mana politisi menyerap norma dan nilai yang berlakudikalangan politisi dan dunia politik

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang politisi menirukan peranperan yang dilakukan oleh orang yang lebih dulu terjun kedalam dunia politik (senior). Sebagian dari orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yaitu dari mana politisimenyerap n orma dan nilai yang berlaku dikalangan politisi dan dunia politik

Peniruan yang dilakukan sudah

(4)

Peniruan yang dilakukan sudah

119

.

(1)

h. Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage)

mulai berkurang dan diganti oleh peran yangsecara langsung (2) dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bekerja secara bersama-sama. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks

mulai berkurang dan diganti oleh peran yang

(3) secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bekerja secara bersama-sama. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks

mulai berkurang dan diganti oleh peran yang

(4) secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bekerja secara bersama-sama. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks Pada tahap ini Pada tahap ini Pada tahap ini seseorang telah seseorang telah seseorang telah dianggap matang dianggap matang dianggap matang dalam dunia dalam dunia dalam dunia perpolitikan. perpolitikan. perpolitikan. Manusia dewasa Manusia dewasa Manusia dewasa menyadari menyadari menyadari pentingnya pentingnya peraturan, peraturan, pentingnya kemampuan kemampuan peraturan, bekerja sama bekerja sama kemampuan bahkan dengan bahkan dengan bekerja sama orang lain yang orang lain yang bahkan dengan tidak dikenalnya tidak dikenalnya orang lain yang secara mantap. Dan secara mantap. tidak dikenalnya dengan bekal Dan dengan bekal secara mantap. tahapan yang tahapan yang Dan dengan bekal begitu panjang begitu panjang

120

tahapan yang begitu panjang dalam dunia politik, maka pada tahap ini politisi (2) sudah diakui baik kemampuan dan keberadaannya di dunia politik. Keluarga, masyarakat dan sesame politisi. Kalau dalam struktur partai agen sosialisasinya DPP,DPD,DPC, ranting, anak ranting.

(1)

5.

Agen Sosialisasi

4.3.4

dalam dunia politik, maka pada tahap ini politisi sudah diakui baik kemampuan dan (3) keberadaannya di dunia politik

dalam dunia politik, maka pada tahap ini politisi sudah diakui baik kemampuan dan (4) keberadaannya di dunia politik

Keluarga, masyarakat dan sesame politisi. Kalau dalam struktur partai agen sosialisasinya DPP,DPD,DPC, ranting, anak ranting.

Keluarga, masyarakat dan sesame politisi. Kalau dalam struktur partai agen sosialisasinya DPP,DPD,DPC, ranting, anak ranting.

Hambatan Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik Dalam setiap kegiatan atau dimanapun kita melakukan suatu hal pasti aka nada hambatan-hambatan tertentu, baik itu hambatan kecil yang tidak menggangu sampai hambatan besar yang memang sangat menggangu dari aktivitas itu sendiri. Dalam hal ini anggota perempuan di PDI-P memiliki beberapa hambatan tertentu, dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa hambatan dan penyelesaiannya dari hasil wawancara dengan ke 3 informaninforman kunci.

121

Dari hasil wawancara dengan ke 2 informan ahli ada beberapa hambatan yang terjadi pada anggota perempuan di partai secara general. Informan ahli ke 1 mengatakan bahwa kapasitas adalah hal utama yang menjadi hambatan perempuan dalam melakukan aktivitas komunikasi politik: “Ya paling tidak kan latar belakang pendidikannya, track record sebagai politisinya, apakah dia politisi yang menempuh proses panjang, dlam kaderisasi partai yang berjenjang, atau dia politisi instant tadi asal rekrut. Kategori pertama adalah politisi yang merangkak dari bawah, dan dengan pendidikan yang memadai, diramu dengan mengalaman yang cukup itu dia tampil dengan politisi yang tidak mengecewakan. Tetapi kategori kedua ada politisi perempuan yang instan tadi muncul karena wacana 30%, punya modal, lalu dia masuk, tapi kemudian menguasai sumber daya dia melompat karirnya untuk duduk di posisi tertentu. Nah yang tipe kedua ini yang saya lihat, memang lebih banyak jadi asesoris partai tadi. Yao rang yang begini ini menjabat dulu baru belajar, harusnya orang yang masuk dalm jabatan publik itu dia sudah dalam posisi cukup dalam bekerja, ini dia malah untuk belajar mengurusi masyarakat” 182 Informan ahli ke 2 menyatakan hal yang senada dengan menambahkan hambatan lainnya: “Kenapa keterwakilan perempuan tidak memenuhi target 30%, ini banyak faktor yang esensial itu pertama pendidikan politik terhadap perempuan itu memang minim, kedua proses pemilu itu berbasis pada sebuah transaksi politik yang kemudian menyebabkan perempuan kalah bersaing, kemudian yang ketiga persoalan-persoalan yang membuat perempuan kalah bersaing adalah selain 2 persoalan tadi ada faktor budaya.”183

182

Wawancara dengan Gandung Ismanto,S.Sos., MM, Tanggal 30 September 2014 Pukul 09:30 WIB 183 Wawancara dengan Ikhsan Ahmad, S.Ip, M.Si, Tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 13.15

122

Dapat dilihat dari ke 2 jawaban informan ahli tersebut bahwa hambatan menurut mereka adalah kapasitas perempuan yang masih belum memadai dikarenakan minimnya pendidikan politik yang masih sangat minim yang diterima oleh para kader perempuan partai. Berikutnya adalah konstruksi masyarakat yang melihat perempuan sebagai perempuan tidak mampu untuk bersaing dan berkompetisi dengan laki-laki. Informan ke 3 menjelaskan hal yang serupa dengan informan ahli, bahwa dilapangan terjadi hambatan yaitu minimnya pendidikan politik kader perempuan. Akan tetapi hambatan itu hanya untuk pemula, yang belum melewati tahapan panjang seperti key informan ke 3: “Kesulitan itu akan muncul bagi pemula, pasti akan mengatakan iya begini, begini, kompetisi dengan laki-laki yang pertama itu, kepercayaan publik terhadap perempuan yang mengatakan kemampuan perempuan diatas laki-laki kan belum ada. Berharapsemitra aja belom dikasi ruang.”184 Informan ke 1 menyatakan hal yang sama dengan informan ke 3 melalui jawabannya: “Hanya mungkin karena wanita ini langkah nya tidak seperti laki-laki sehingga dianggap oleh orang itu kadangkadang kan perempuan bisa apa sih. Itu sebenarnya pada kenyataanya perempuan itu biasanya lebih banyak berhasilkepemimpinannya dibanding laki-laki.”185

184 185

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB

123

Konstruksi masyarakat yang sudah terbentuk membuat seolah-olah

langkah

perempuan

menjadi

lemah,

membuat

perempuan yang sudah masuk dalam dunia politik harus membuktikan bahwa perempuan tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Mereka bekerja keras untuk merubah paradigma tersebut: “Kalau orang bilang perempuan hanya pemanis kalau buat saya tidak ada itu perempuan hanya pemanis, buktinya saya bisa memimpin DPRD kota Tangerang. Jadikan kata-kata orang itu motivasi buat kita.”186 Faktor lainnya yang disebut oleh informan ahli adalah kapasistas perempuan dan pendidikan politik masih yang sangat minim yang dimiliki oleh perempuan: “Cuma kan kembali lagi kepada diri kita secara SDMnya, dan niat tidak. Kalau kita udah males kayaknya yang hambatannya ringan juga jadi berat, tapi kalau kita itu merasa ini udah misi saya, niat saya pasti tidak ada hambatan”187 Begitulah penjelasan dari informan ke 2 yang diperkuat oleh jawaban dari informan ke 3 mengenai SDM perempuan: “Kembali lagi SDM perempuan menjadi penting dan prioritas. Kalau perempuan yang tidak memiliki SDM yang baik pasti memiliki hambatan. Makanya kalau mau terjun ke duni politik ya sudah harus menguasai itu pastinya.” 188

186

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB 188 Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB 187

124

Kemudian informan ke 2 juga menyatakan bahwa salah satu hambatan lainnya yang ditemui adalah persaingan sesama perempuan pada saat pileg berlangsung: “Kalau di politik itu hambatan banyak banget ya mbak, misalnya saya sendiri nih mau jadi caleg gitu ya itukan harus dinilai bobotnya, strukturnya memenuhi gak gitu, dari situ terus psikotes kita, semuanya ada satu itu, dua belom lagi dari internal kita yang temen satu dapil dengan ibu gitu misalnya ini mah di PDIP aja ya sebenernya sama di semua partai, saingan gitu pasti ada saya pengen menang nih tapi ada da pasti saya kalah, gimana caranya ya saya bisa nama dia terdelete gitu.”189 Informan ke 1 juga menyebutkan persaingan sesama caleg perempuan pada saat itu tidak sehat dikarenakan sistem politik di Banten yang terlalu transaksional: “Saya kalah bukan karena saya tidak

bagus,

akan

tetapi

perpolitikan

kita

yang

terlalu

hambatan

adalah

transaksional”.190 Faktor

selanjutnya

yang

menjadi

budgeting pada saat pencalonan yang minim juga membuat aktivitas

komunikasi

politik

menjadi

terhambat.

Aktivitas

komunikasi politik, seharusnya akan lebih bermanfaat jika dilakukan setelah duduk pada kursi legislatif, informan ke 1 menjelaskan bahwa salah satu faktor kekalahannya adalah minimnya budget yang dikeluarkan pada saat kampanye: “Karena saya tidak memiliki uang yang banyak, kemudian mencetak alat

189 190

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB

125

peraga kampanye juga sedikit, takut mubazir juga. Mungkin itu salah satu faktor saya kalah.”191 Hal ini juga disetujui oleh informan ke 3 bahwa faktor budgeting perempuan akan kalah dengan laki-laki: “Kendala yang mendominasi untuk perempuan berkiprah di dunia politik pastinya yang pertama adalah faktor pembiayaan atau budgeting seorang perempuan pasti akan kalah dengan laki-laki”.192 Dari hasil wawancara dengan informan ahli dan informaninforman kunci dapat disimpulkan bahwa ada 4 hambatan yang ditemui anggota perempuan di PDI-P dalam melakukan aktivitas komunikasi politik yaitu persaingan dengan

calonsesama

perempuan, faktor budgeting pada saat pencalonan yang minim, kepercayaan publik masih kecil terhadap perempuan, dan SDM perempuan yang kurang memadai dalam berkomunikasi politik. Menurut Shannon dan Weaver (1949) dala McQuail dan Windahl (1985) gangguan komunikasi terjadi, jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga

proses

komunikasi

tidak dapat

berjalan efektif.

Sedangkan hambatan komunikasi terjadi karena gangguan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sesuai harapan komunikator dan komunikan. Hambatan komunikasi dapat dibedakan kedalam dua (2) hal, yaitu hambatan objektif dan 191 192

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

126

subjektif. Hambatan objektif adalah gangguan atau halangan terhadap jalannya komunikasi, yang tidak sengaja dibuat oleh pihak lain, tapi mungkin juga disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan

dalam

Effendy

(2000),

diuraikan

sebagai

berikut193: 8) Hambatan Teknis Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan (channel noise), misalnya gangguan pada stasiun radio atau tv, gangguan jaringan telepon, rusaknya pesawat radio sehingga terjadi suara bising dan semacamnya. 9) Hambatan Semantik Hambatan semantic adalah gangguan komunikasi disebabkan karena kesalahan bahasa yang digunakan (Blake, 1979). Gangguan semantik sering terjadi karena: e. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing, sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu; f. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan penerima pesan; g. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima; 193

Ahmad Sihabudin dan Rahmi Winangsih. 2012. Komunikasi Antarmanusia.Serang. Pustaka Getok Tular. Hal 28

127

h. Latar belakang budaya menyebabkan salah persepsi terhadap symbol-simbol bahasa digunakan. 10) Hambatan Psikologis Hambatan

psikologis

terjadi

seringkali

disebabkan

karena

persoalan-persoalan individu. Misalnya rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka atau gangguan jiwa lainnya, sehingga dalam menerima dan member informasi tidak sempurna. 11) Hambatan Fisik Hambatan fisik disbabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh, sehingga sulit dicapai, tidak ada sarana kantor pos, telepon, transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia, hambatan fisik dapat juga diartikan sebagai gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu pancaindera penerima pesan. 12) Hambatan Status Hambatan Status terjadi disebabkan jarak sosial antara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan yunior atau atasan dan bawahan. Perbedaan status seperti ini biasanya menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat pada atasannya, atau rakyat pada raja yang memimpinnya. 13) Hambatan Kerangka Acuan Berfikir/ Pendidikan

128

Gangguan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang disampaikan dalam

berkomunikasi. Hal

ini

disebabkan latar

belakang

pengalaman dan pendidikan yang berbeda. 14) Hambatan Budaya Hambatan Budaya merupakan gangguan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai dianut oleh pihak-pihak terlibat dalam komunikasi. Pada negara sedang berkembang, masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dari beberapa hambatan diatas peneliti melihat dari hasil wawancara dan observasi bahwa ada beberapa hambatan yang ditemukan yaitu hambatan status dan hambatan budaya. Kemudian

peneliti

merumuskan

cara

penyelesaian

hambatan tersebut menjadi 3, sesuai dengan hambatan itu sendiri yaitu berserah diri kepada Allah, berfikir jernih dan positif, meningkatkan SDM dan pengalaman agar tahu cara menyelesaikan masalah dengan baik.

129

Tabel 4.4 4.1.1

Kategorisasi

Hambatan

Anggota

Perempuan

di

Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik Hambatan (1)

Hj. Amah Suhamah (2)

Suparmi, ST (3)

a. Persaingan dengan calonsesama perempuan

Saya kalah bukan karena saya tidak bagus, akan tetapi perpolitikan kita yang terlalu transaksional

Belom lagi dari internal kita yang teman satu dapil dengan ibu, misalnya di PDIP.Sebenarnya sama di semua partai, persaingan pasti ada dalam hati masingmasing berkata “saya (3) ingin menang tapi ada dia, pasti saya kalah. Gimana caranya nama dia bisa terhapus dari daftar persaingan saya”.

(1)

(2)

b. Faktor Budgeting pada saat pencalonan yangMinim

Karena saya tidak memiliki uang yang banyak, kemudian mencetak alat peraga kampanye juga sedikit, takut mubazir juga. Mungkin itu salah satu faktor saya kalah

c. Kepercayaan publik masih kecil terhadap Perempuan

Hanya mungkin karena wanita ini langkah nya tidak seperti laki-laki

Kalau orang bilang perempuan hanya pemanis kalau buat saya tidak ada itu

Sri Hartati,SH (4)

(4)

Kendala yang mendominasi untuk perempuan berkiprah di dunia politik pastinya yang pertama adalah faktor pembiayaan atau budgeting seorang perempuan pasti akan kalah dengan laki-laki Kompetisi dengan laki-laki yang pertama itu, kepercayaan publik

130

sehingga dianggap oleh orang itu kadangkadang kanperempuan bisa apa sih.Itu sebenarnya pada kenyataanya perempuan itu biasanya lebih banyak berhasil kepemimpinannya dibanding laki-laki. d. SDM perempuan yang kurang memadai dalam berkomunikasi politik

(1)

Penyelesaian hambatan 1. Berserah dirikepada Allah 1. Berfikir jernih dan positif

(2)

perempuan hanya pemanis, buktinya saya bisa memimpin DPRD kota Tangerang.Jadikan kata-kata orang itu jadikan motivasi buat kita

terhadap perempuan yang mengatakan kemampuan perempuan diatas laki-laki kan belum ada. Berharap semitra aja belom dikasi ruang

Cuma kan kembali lagi kepada diri kita secara SDMnya, dan niat tidak. Kalau kita udah males kayaknya yang hambatannya ringan juga jadi berat, tapi kalau kita itu merasa ini udah misi saya, niat saya pasti tidak ada hambatan

Kembali lagi SDM perempuan menjadi penting dan prioritas. Kalau perempuan yang tidak memiliki SDM yang baik pasti memiliki hambatan. Makanya kalau mau terjun ke duni politik ya sudah harus menguasai itu

(3)

(4) pastinya dengan cara belajar dan belajar.

Bismillah dan sungguhsungguh mengerjakan niat kita jujur, ikhlas, tulus apapun pasti bisa terselesaikan hambatan apapun. Dan kekalahan atau Kita berfikirnya jernih ketidak berhasilan ibu, aja, pastituhanmemberi bukan berarti masalah ada jalan masyarakat tidak mau keluarnya, dipecahkan membela atau saya dulu mana nih ujungmusuhin mereka, oh ujung dari masalahnya, tidak. Justru ibu kemudian awalnya dating, ibu rangkul. dimana akhirnya Agar mereka dimana kita harus berfikir,oh sebenarnya uraikan satu-satu. ini lho yang saya butuhkan. Mungkin

131

mereka salah pilih karena kepuasan sesaat. 2. Meningkatkan SDM dan pengalaman agar tahu cara menyelesaikan masalah dengan baik

4.3.5

Sistem

Kembali lagi kepada kemampuan individu si perempuan yang katakanlah sudah terjun ke dunia politik, komunikasi politik menjadi penting. Kalau perempuan yang tidak memiliki SDM yang baik pasti memiliki hambatan.

Perekrutan

dan

Pengkaderan

Anggota

Partai

Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenuhi Pengetahuan Komunikasi Politik Keserasian dan keadilan jender dapat dicapai dengan berbagai ikhtiar pemberdayaan politik perempuan. Pertama, melakukan

ikhtiar-ikhtiar

penguatan

institusi

(institutional

building). Kehadiran “Wanita Persatuan”, misalnya, sebagai salah satu instrumen partai tidak hanya menjadi institusi “pemanis”, tetapi gerakan perempuan harus menunjukan dirinya sebagai institusi yang secara substansial dapat memberikan bobot demokrasi bagi ikhtiar-ikhtiar komunikasidan agregasi politik perempuan. Kedua, yang dapat dilakukan oleh gerakan perempuan adalah melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi

132

perempuan (capacity building) sehingga kader perempuan partai dapat secara aktif dan kompetitif ikut dalam proses rekrutmen kader, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun pada lembaga legislatif. Proses itu dapat dicapai dengan penguatan kapasitas politisi perempuan di lingkungan organisasi atau partai politik. Penguatan kualitas kader partai dan politisi perempuan disebuah partai politik dapat diarahkan pada kematangan visi perjuangan partai, kemampuan untuk memimpin secara baik, berkomunikasi, mau mendengar dan mengikuti, serta memiliki kekuatan dan kemauan untuk menghadapi tantangan, disamping kemampuannya untuk memelihara kredibilitas.194 Sebagai saluran aspirasi dan partisipasi politik, parpol secara serius dan berkelanjutan berperan dalam melakukan rekruitmen jabatan politik. Melalui rekruitmen jabatan politik, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik. Partai politik bertanggung jawab dalam menempatkan perempuan pada posisi dan tanggung jawab organisatoris

yang

signifikan,

selain

mempersiapkan

dan

menempatkan perempuan sebagai caleg yang setara dengan caleg laki-laki.195

194

Khofifah Indar Parawansa.2006. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 23 195 http://dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-politik-perempuan-melaluiketerwakilannya-dalam-lembaga-legislatif/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul 15.00 WIB

133

Sesuai dengan ART Pasal 1 tentang Keanggotaan mengenai Syarat untuk menjadi anggota partai ke 3 key informants menjelaskan bahwa siapapun boleh masuk ke dalam partai tanpa memandang suku, agama, dan ras tententu atapun strata sosial tertentu: “Siapapun boleh, tidak membedakan mau agama apa saja boleh, suku apa saja boleh, yang penting memang kita komitmen dan bersungguh-sungguh. Karena kalau dipartai itukan semua punya aturan, semua partai punya aturan. Kalau di DPIP semua boleh masuk kok, terbuka.”196 Hal ini juga dibenarkan oleh informan pendukung bahwa PDI-P menerima siapapun untuk menjadi anggota partai asalkan memenuhi syarat menjadi anggota yang sudah tertuang dalam AD/ART PDI-P: “Intinya perekrutan itu siapapun orangnya, siapapun itu lulusannya kalau mau masuk ke PDIP terbuka. Kita tidak membeda-bedakan, mau itu miskin atau kaya, pengangguran. Semua silahkan masuk ke partai manapun, kita gak membedakan suku agama, atau ras tertentu. PDIP nasionalis, asasnya Pancasila 1 Juni.”197 Adapun informan ke 1 menjelaskan sistem perekrutan yang terjadi pada PDI-P: “Kalau merekrut anggota memang tidak seperti merekrut karyawan. Kadang-kadang dari kesadaran orang-orang itu sendiri, tapi kalau untuk perekrutan calon dewan yang diluar dari anggota itu memang mekanismenya harus ada beberapa tahapan dan orang partai itu sendiripun ada tahapan-tahapannya untuk mencalonkan.”198

196

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Drs. Sabdo Waluyo, Tanggal 2 Oktober 2014 Pukul 13.00 WIB 198 Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB 197

134

Anggapan buruknya sistem perekrutan yang terjadi di partai politik menyisakan pertanyaan besar bagi para pemilih. Apakah calon yang mereka pilih benar-benar calon yang berkompeten dan memiliki

kapasistas

yang

baik,

khususnya

pada

anggota

perempuan. Anggapan yang sudah melekat bahwa banyak parta asal merekrut untuk memenuhi kuota 30%, tanpa melihat bibit,bebet, dan bobot dari perempuan itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh jawaban dari informan ahli ke 1 bahwa memang sistem rekrutmen parti pada saat ini sangat buruk: “Nah itu nampaknya menjadi catatan yang tersisa bagi kebijakan afirmatif 30% keterwakilan itu, karena memang sulit di nafikan rekrutmen partai secara umum itu buruk, tidak hanya membicarakan soal perempuan tapi rekrutmen partai, rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai secara umum itu buruk. Ditambah dengan fungsi-fungsi partai yang lain, fungsi sosialisasi, pendidikan politik, komunikasi politik, itu partai relatif buruk. Apalagi misalnya kalau rekrutmen politik untuk memenuhi kuota 30% itu.”199 Penjelasan diatas membuat partai cukup mendapatkan perhatian yang serius dari pengamat politik. Partai dianggap lalai dalam sistem perekrutan, untuk mencetak kader-kader perempuan yang unggul yang mampu bersaing secara kompetitif dengan kader laki-laki maupun kader perempuan dari partai lain. Namun hal ini dijelaskan oleh informan ke 3 dalam sebuah jawaban politis mengenai ketidakseimbangan rekrutmen yang terjadi:

199

Wawancara dengan Gandung Ismanto,S.Sos., MM, Tanggal 30 September 2014 Pukul 09:30 WIB

135

“Kenapa rekrutmen partai jadi nampak tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena sebenarnya keinginan para perempuan untuk masuk dunia politik atau di dalam kepartaian itu , partisipasi perempuan yang memang belum banyak, belum sampai kepada titik yang kita harapkan.”200 Setelah melalui sistem perekrutan yang baik dan benar, anggota partai akan diberikan kaderisasi oleh partai dalam hal ini PDI-P memberikan pengkaderan atau pendidikan kader kepada seluruh anggotanya. Sesuai dengan AD pasal 12 mengenai keanggotaan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kader Partai adalah anggota partai yang dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya kepada partai dan masyarakat umum tidak tercela. Informan ke 1, 2, dan 3 sudah layak untuk ditetapkan sebagai kader partai. Dari hasil pengamatan peneliti dedikasi, loyalitas dan pengabdian key informants sangatlah baik. Dapat dilihat dari pengabdian mereka selama ini menjadi anggota partai, kemudian dalam memberikan jawab key informants sangat memegang tegus asas PDI-P dan menganggap PDI-P adalah partai yang terbaik dan mereka tidak pernah menyesal masuk dalam partai tersebut: “Saya sudah 5 tahun ada di PDI-P, mengabdi sebagai ketua PAC. Saya banyak disenangi orang karena tidak sombong dan suka menolong kalau ada yang sedang sakit.” 201

200 201

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB

136

Begitulah

informan ke

1 memberikan

jawabannya,

kemudian informan ke 2 memberikan jawaban yang sedikit berbeda dengan informan ke 1: “Ibu sudah 2 periode terpilih menjadi anggota dewan melalui PDI-P, secara tidak langsung berdedikasi terhadap partai dan masyarakat, loyal terhadap partai”202 Senada dengan jawaban informan ke 2, informan ke 3 menjelaskan dedikasi dan loyalitasnya kepada partai, dan kecintan masyarakat kepadanya dikarenakan sudah 3 periode terpilih menjadi anggota dewan dan pada pemilihan terakhir informan ke 3 mendapatkan suara terbanyak ada daerah pilihnya: “Ibu sudah 3 periode terpilih menjadi anggota dewan melalui PDIP, dan Alhamdulillah di dapil ibu mendapatkan suara terbanyak. Berarti masyarakat percaya kan pada kemampuan ibu, dan secara tidak langsung berdedikasi terhadap partai dan masyarakat, loyal terhadap partai.”203 Poin yang kedua AD pasal 12 mengenai keanggotaan adalah Jenjang Kader yaitu sebagai berikut Kader Pratama, Kader Madya, Kader Utama, Guru Kader. Dalam penelitian ini informan ke 1 merupakan kader madya, kemudian informan ke 2 dan ke 3 merupakan guru kader. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pendukung untuk menjawab pertanyaan apakah semua key informants dalam penelitian ini telah melewati sistem pengkaderan yang sesuai dengan AD/ART partai ataukah belum: “Iya sudah, karena ibu Suparmi 202 203

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

137

itu sudah ikut pendidikan kader guru, ibu Sri juga, bu Amah madya kalau tidak salah.”204 Pada pembahasan selanjutnya sesuai ART Pasal 2 tentang keanggotaan mengenai seluruh anggota harus melalui masa pembinaan. Dijelaskan oleh informan pendukung bahwa ada beberapa pembinaan dan pengkaderan yang diselenggarakan oleh PDI-P unutk memenuhi kebutuhan informasi komunikasi politik dan sejarah partai: “Pendidikan politik dasar itu ya asas-asas dari PDIP dibuat dalam suatu workshop atau seminar, 2 – 3 hari. Dikasih pembekalan, ajaran bung Karno, ajaran-ajaran dari mana-dari mana, itupun materinya dari luar banyak. Dari dosen-dosen kemarin itu banyak. Waktu di Jogja itu yang mengadakan DPP , untuk guru kader.”205 Hal tersebut diakui oleh informan ke 1 bahwa dia sudah mengikuti pengkaderan yang diadakan oleh PDI-P: “Saya ikut pelatihan pengkaderan, satu tahun biasanya tiga hari. Didalamnya terdapat pengkaderan bagaimana cara kita berpolitik, latar belakang PDI-P itu apa, sejarah PDI-P itu seperti apa.”206 Jawaban serupa juga didapatkan dari informan ke 2: “Ibu ikut di DPD waktu itu, kemudia saat menjadi pimpinan ini di bidakara 2 hari. Setelah jad, di tes lagi untuk calon pimpinan DPRD kemarin ada 4 orang, Setelah itu kita se Indonesia dari tingkat 2 sampai tingkat 1 diadakan pembekalan caleg terpilih.”207 Informan ke 3 juga menjelaskan hal yang tidak jauh beda dari apa yang sudah dikemukakan oleh informan ahli dan 2 informan 204

Wawancara dengan Drs. Sabdo Waluyo, Tanggal 2 Oktober 2014 Pukul 13.00 WIB Wawancara dengan Drs. Sabdo Waluyo, Tanggal 2 Oktober 2014 Pukul 13.00 WIB 206 Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB 207 Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB 205

138

kunci lainnya: “Kalau dari partai saya ikut pendidikan kader 3 hari khusus kader fraksi PDI-P anggota terpilih. Digembleng persoalan politik , kepartaian, demokrasi, dsb”208 Dengan demikian sistem perekrutan dan pengkaderan yang ada di PDI-P sudah cukup baik, dalam perekrutan dan pengkaderan sudah melalui tahap-tahap terentu, anggota partai yang ingin menjadi calon anggota legislatifpun dilakukan fit and proper test atau tahapantahaopan tes tertentu seperti tes psikologi, kesehatan, ilmu pengetahuan, dll. Akan tetapi ada harapan dari informan ke 3 untuk sistem perekrutan PDI-P agar kedepannya PDI-P semakin baik dan baik lagi untuk mencetak kader-kader partai yang unggul dan kompetitif khususnya untuk kader perempuan: “Ibu menyatakan bahwa teknis saja mbak , teknis dilapangan saat rekrutmen itu. Karena asal comot, asal sodara, belom professional. Mungkin itu saran saya bahwa di perekrutan itu ya betul-betul orang yang punya SDM dibidangnya, menurut ibu. Nah ini PDIP kedepannya harus seperti itu”209 Informan ahli ke 1 juga menyatakan bahwa partai harus menanggapi serius persoalan perekrutan dan pengkaderan ini, agar partai tidak menjadi oligarki ( yang ada di partai orang yang itu-itu saja) dan memiliki kader yang unggul dan kompetitif: “Secara sistemik partai harus berubah haluan dari partai masa menjadi partai kader, partai secra terus menerus melakukan kaderisasi, rekrutmennya dilakukan secara terbuka dari waktu ke waktu. Sistem yang terbaik tentu saja 208 209

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

139

melalui mekanisme kaderisasi yang berjenjang. Yang mengharuskan seseorang untuk duduk pada jabatan di atasnya, dia harus duduk dulu dari bawah, penataan sistem partai politik ini yang sekarang itu tidak terbangun di Indonesia. Seseorang yang belum pernah duduk du DPRD kota/kabupaten sudah mencalonkan diri di provinsi, belum di provinsi tiba-tiba nyalon DPR RI, nah sehingga keguncangan-keguncangan sistemik itu sering kali terjadi.”210 Kemudian informan ahli ke 2 menambahkan bahwa partai politik harus mengadakan sistem kaderisasi yang sehat: “Proses kaderisasi parpol yang sehat, yang sehat itu berdasarkan rekrutmen dengan kadar ideologis dan manajemen organisasi yang baik, wawasan yang baik, kemudian moralitas yang baik, jadi semua ini berakumulasi pada bagaimana penilaian kader terhadap identitas, kapasitas, untuk bertarung di arena politik yang sesungguhnya.”211 Kini partai politik harus kembali lagi ke fungsi dasarnya untuk melakukan 4 hal, kaderisasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan melakukan resolusi konflik. Bagaimana kader dididik untuk menjadi komunikator, dan dapat bersosialisasi. Komunikator buat masyarakatnya, konstituennya, dan gagasan-gagasan partai, pada satu sisi disisi lain dia menyerap aspirasi untuk dipola di agresasikan menjadi kebijakan yang relevan bagi masyarakat. Proses ini harus dilakukan secara berjenjang agar mereka terlatih, kemampuannya terasah dalam lingkupnya, kemudian diberikan tanggung jawab besar yang lebih luas dan seterusnya. Dan di negara maju ini yang dilakukan, sehingga politisi yang lahir adalah politisi

210

Wawancara dengan Gandung Ismanto,S.Sos., MM, Tanggal 30 September 2014 Pukul 09:30 WIB 211 Wawancara dengan Ikhsan Ahmad, S.Ip, M.Si, Tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 13.15

140

yang memiliki pengalaman yang utuh di level-level tertentu, sehingga mereka memiliki kecakapan yang tinggi untuk berperan sebagai politisi.

4.3.6

Tabel 4.5 Kategorisasi Sistem Perekrutan dan Pengkaderan Anggota Partai Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenuhi Pengetahuan Komunikasi Politik

NO

AD Pasal 12 Kader Partai (1)

Hj. Amah Suhamah

Suparmi, ST

Sri Hartati,SH

(2)

(3)

(4) Ibu sudah 3 periode terpilih menjadi

1. Kader Partai adalah anggota partai yang dedikasi, loyalitas, (1) dan pengabdiannya kepada partai dan masyarakat umum tidak tercela.

Saya sudah 5 tahun ada di PDI-P, mengabdi sebagai (2) ketua PAC. Saya banyak disenangi orang karena tidak sombong dan suka menolong kalau ada yang sedang sakit

Ibu sudah 2 periode terpilih menjadi anggota dewan (3) melalui PDI-P, secara tidak langsung berdedikasi terhadap partai dan masyarakat, loyal terhadap partai

2. Jenjang Kader adalah a. Kader Pratama b. Kader Madya c. Kader Utama d. Guru Kader 3. ART Pasal 1 tentang Keanggotaan mengenai Syarat

Kader Madya

Guru Kader

Kalau merekrut anggota memang tidak seperti merekrut karyawan. Kadang-

Siapapun boleh, tidak membedakan mau agama apa saja boleh, suku apa saja

(4) anggota dewan melalui PDI-P, secara tidak langsung berdedikasi terhadap partai dan masyarakat, loyal terhadap partai Guru Kader

Kenapa rekrutmen partai jadi nampak tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena

141

untuk menjadi anggota partai

kadang dari kesadaran orangorang itu sendiri, tapi kalau untuk perekrutan calon dewan yang diluar dari anggota itu memang mekanismenya harus ada beberapa tahapan dan orang partai itu sendiripun ada tahapan-tahapannya untuk mencalonkan.

4. ART Pasal 2 tentang keanggotaan mengenai Seluruh anggota harus melalui masa pembinaan

Saya ikut pelatihan pengkaderan, satu tahun biasanya tiga hari. Didalamnya terdapat pengkaderan bagaimana cara kita berpolitik, latar belakang PDI-P itu

(1)

boleh, yang penting memang kita komitmen dan bersungguhsungguh. Karena kalau dipartai itukan semua punya aturan, semua partai punya aturan. Kalau di DPIP semua boleh masuk kok, terbuka.

sebenarnya keinginan para perempuan untuk masuk dunia politik atau di dalam kepartaian itu , partisipasi perempuan yang memang belum banyak, belum sampai kepada titik yang kitaharapkan.

Ibu ikut di DPD waktu itu, kemudia saat menjadi pimpinan ini di bidakara 2 hari. Setelah jad, di tes lagi untuk calon pimpinan DPRD kemarin ada 4 orang, (2) (3) apa, sejarah PDI-P itu Setelah itu kita se seperti apa. Indonesia dari tingkat 2 sampai tingkat 1 diadakan pembekalan caleg terpilih

Kalau dari partai saya ikut pendidikan kader 3 hari khusus kader fraksi PDI-P anggota terpilih. Digembleng persoalan politik , (4) kepartaian, demokrasi, dsb.

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan 1. Peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik meliputi hak dan kewajiban sebagai anggota partai. Sesuai AD/ART PDI-P bahwa tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban laki-laki, dengan kata lain peran perempuan di PDI-P sama dengan halnya laki-laki. Pada kenyataannya bukan partai yang membuat perbedaan antara anggota laki-laki dan anggota perempuan, akan tetapi perempuan sendirilah yang membatasi dirinya sendiri dan kemudian hal tersebut menjadi pembeda pembagian kerja antara anggota laki-laki dan perempuan. Dalam aktivitas komunikasi politik peran perempuan sama dengan laki-laki, dikarenakan perempuan memiliki kesempaan yang sama untuk melakukan aktivitas komunikasi politik seperti retorika, propaganda, public relations, lobi-lobi politik, dan periklanan politik. Anggota perempuan juga diberikan kesempatan yang sama untuk menjabat dalam jabatan struktural dan jabatan penting. Dua dari Informan-informan kunci menjabat pada jabatan strategis di legislatif. 2. Dalam bersosialisasi dan berinternalisasi anggota perempuan lebih banyak melakukan pembicaraan pada saat bertemu dengan anggota lainnya di rapat-rapat, baik itu rapat partai atau rapat legislatif. Jenis sosialisasi yang dilakukan anggota perempuan adalah sosialisasi sekunder yaitu tahap lanjutan dari sosialisasi primer yaitu memperkenalkan individu ke dalam

142

143

kelompok tertentu dalam masyarakat , kemudian tipe sosialisasi formal dan informal digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Pola sosialisasi represif digunakan untuk orang-orang tertentu saja yang menjadi pembicara pada saat pengkaderan atau pendidikan kader partai. Pola yang paling sering dilakukan adalah pola partisipatoris yang mengandalkan komunikasi 2 arah atau timbal balik dari lawan bicaranya. Anggota perempuan di PDI-P juga mengikuti tahaptahap dalam proses sosialisasi yaitu tahap persiapan (preparatory stage), tahap meniru (play stage), tahap memainkan (game stage), dan tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage). Adapun yang termasuk dalam agen sosialisasi informan-informan kunci adalah keluarga, masyarakat dan sesama politisi. Dalam struktur partai sebagai agen sosialisasin informan-informan kunci adalah DPP,DPD,DPC, ranting, anak ranting. 3. Hambatan yang ditemui oleh anggota perempuan dalam melakukan aktivitas komunikasi politik adalah persaingan dengan

calon sesama

perempuan, faktor budgeting pada saat pencalonan yang minim, kepercayaan publik masih kurang terhadap perempuan, dan SDM perempuan yang kurang memadai dalam berkomunikasi politik. Adapun penyelesaian hambatannya adalah berserah diri kepada Allah, berfikir jernih dan positif, meningkatkan SDM dan pengalaman agar tahu cara menyelesaikan masalah dengan baik

144

4. Sistem perekrutan dan pengkaderan di PDI-P telah cukup baik karena berjalan sesuai dengan AD/ART pasal AD Pasal 12 mengenai Kader Partai, para informan kunci yaitu anggota-anggota perempuan PDI-P telah berdedikasi, loyalitas, dan mengabdikan diri kepada partai dan masyarakat umum, tidak berbuat tindakan tercela. Selurruh informan telah melewati jenjang kader yaitu Kader Pratama, Kader Madya, Kader Utama, dan Guru Kader. Mengenai perekrutan anggota partai telah di atur dalam ART Pasal 1 tentang Keanggotaan mengenai Syarat untuk menjadi anggota partai, dan ART Pasal 2 tentang keanggotaan mengenai Seluruh anggota harus melalui masa pembinaan. Sesuai dengan aturan tersebut semua anggota mengikuti pengkaderan dan tahapan-tahapan untuk masuk ke dalam PDI-P, seluruh kalangan, golongan dan lapisan masyarakat secara bebas dapat turut serta dalam mendaftarkan diri sebagai anggota partai. Akan tetapi setiap orang yang akan masuk sebagai anggota partai harus melewati tahap-tahap pengkaderan terlebih dahulu yang cukup ketat, dan jika ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif harus melalui serangkaian tes kemampuan, kesehatan dan psikologi agar calon yang dikirimkan PDI-P adalah kader-kader yang unggul. 5.2 Saran 1. Pada saat pencalonan legislatif hendaknya PDI-P lebih mementingkan kader yang berpotensi ketimbang kader yang memiliki uang lebih banyak

145

2. Calon legislatif yang bukan anggota sebaiknya diberikan pengkaderan minimalnya setara dengan grade kader pratama agar lebih terjamin kualitas dalam berpolitiknya. 3. PDI-P hendaknya memberi kuota lebih dari 30% terhadap anggota perempuan untuk masuk dalam structural partai maupun sebagai anggota legislatif.

146

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, A.Chaedar. Pokoknyakualitatif. PT.DuniaPustakajaya AP, Sumarno. 1993. Dimensi-DimensiKomunikasiPolitik. Bandung. Citra Aditya aaaaaBakti Ardial. 2010. KomunikasiPolitik. Jakarta: PT. IndeksPermataPuri Media. Ardianto, Elvinaro. 2010. MetodePenelitianuntuk Public Relations Kuantitatif Dan aaaaaKualitatif. Bandung: SimbiosaRekatama Media Budiardjo, Miriam. 2008. aaaaaGramediaPustakaUtama

Dasar-DasarIlmuPolitikEdisiRevisi.

Jakarta.PT.

Cangara, Hafied. (2008). PengantarIlmuKomunikasi. Jakarta: RajawaliPers Frank, Jefkinsdisempurnakanoleh Daniel,Yadin.2004. PublicRelations.aaaaaJakarta. PT. GeloraAksaraPratama

Edisi

ke-5

Gozali, Dodi M.2005. Communication Measurament :KonsepdanAplikasiaaaaaPengukuranKinerja Public Relations. Bandung: SimbiosaRekatama Griffin E. A. 2003. A First Look at Communication Theory (5 ed.). Boston: McGraw-aaaaaHill Hadiz, Liza. 2004. PerempuandalamWacanaPolitikOrdeBaru :PilihanaaaaaArtikelPrisma. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia Hafied, Cangara, H. (2008). PengantarIlmuKomunikasi. Jakarta: RajawaliPers Komaruddin, 1994, EsiklopediaManajemen, edisikesatu, BumiAksara, Jakarta Khotimah, Khusnul. 2009. Diskriminasi Gender TerhadapPerempuanDalamSektoraaaaaPekerjaan. Purwokerto:PusatStudi Gender STAIN Purwokerto Malik, DedyDjamaluddindanIriantara, aaaaaBandung. PT. RemajaRosdakarya

Yosal.

1994.

KomunikasiPersuasif.

Muhtadi, AsepSaeful. 2008. KomunikasiPolitikIndonesia:Dinamika PolitikaaaaaPasca-OrdeBaru. Bandung.PT.RemajaRosdakarya Murniati, A. Nunuk P. 2004. Getar Gender. Hal XVIII

Islam

147

Naqiah, Najilah. 2005. OtonomiPerempuan. Malang. Bayumedia Publishing Nimo, Dan. 2004. KomunikasiPolitik: Komunikator, pesan, danmedia.Bandung. aaaaaPT.RemajaRosdakarya Nursal, Adnan. 2004. Political Marketing :StrategiMemenangkanPemilu. Jakarta: aaaaaGramediaPustakaUtama Parawansa, Khofifah Indar.2006. MengukirParadigmaMenembusTradisi:aaaaaPemikiranaaaaaTentangKeserasianJe nder. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia Poerwadarminta,W. J. S. 1995. KamusUmumBahasa Indonesia. Jakarta. PT.aaaaaBalaiaaaPustaka Robbins, Stephen P. 2001. PerilakuOrganisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. aaaaaJakarta. Prenhallindo. Rakhmat, Jalaluddin. MetodePenelitianKomunikasi. PT RemajaRosdaKarya. aaaaaBandung. 2001 Rush, Michael danAlthoff, Phillip. 1997. PengantarSosiologiPolitik. Jakarta. PT. aaaaaRajaGrafindoPersada Salatalohy, FahmidanPelu, Rio. 2004. NasionalismeKaumPinggiran Sarjono, Sarlito Wirawan.2006. Teori-TeoriPsikologiSosial. EdisiRevisi. Jakarta. aaaaaPT. Raja GrafindoPersada Satori, Djaman&Komariah, Aan. 2010. MetodelogiPenelitianKualitatif.Bandung: aaaaaAlfabeta Siregar, Hetty. 2001. MenujuDuniaBaru Soekanto, Soerjono. 1990. SosiologiSuatuPengantar. Jakarta :RajawaliPers Sudiana. 1986. KomunikasiPeriklananCetak. Bandung: RemadjaKarya Sugiyono. MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatif(Cetakanke -13). Bandung aaaaa2011. Alfabeta SumberLainnya: Jurnal:

148

Fakih, Mansour.2008. Analisis Gender danTransformasiSosial (cetakan ke-13). aaaaaYogyakarta. Insist Press Gabriel, Almond. 1963. The Civic Culture. Princenton: Princenton University Press. Mochtar, Mas‟oed& Andrew, Colin Mac. 1993. PerbandinganSistemPolitik. Yogyakarta: UGM PressPutra, AfdalMakkuraga. Emosionalitasdan Negativity aaaaadalamIklanPolitikPilkada, Jurnal Media Watch, 31 Agustus 2007 Prosiding. 2012. Seminar danKonferensiNasionalIlmuKomunikasi: aaaaaKontribusiIlmuKomunikasi Dalam Pembangunan. Serang. Program Studi aaaaailmuKomunkasi FISIP Untirta Yulianti, T. IklanPolitik di Televisi, Kompas, 15 Maret 2004 Website: http://dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-politik-perempuanmelalui-keterwakilannya-dalam-lembaga-legislatif/Diakses pada hariSabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul 15.00 WIB http://file.upi.edu/direktori/fpips/m_k_d_u/196604251992032 elly_malihah/pokok_materi_sosiologi,_elly_m/4._sosialisasi_dan_pembentukan_s kl.pdf diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB http://kbbi.web.id/melobiDiaksespadaTanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:30 WIB http://politik.teraspos.com/read/2014/02/27/81312/persentase-caleg-perempuanmeningkatDiakses PadaTanggal 15 Mei 2014 Pukul 09:32 WIB http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html September 2014 pukul 15: 55 WIB

diaksespadahari

Sabtu

27

http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html DiaksespadahariKamistanggal 12 Desember 2013 pukul 11:17 WIB kpu-bantenprov.go.id/ DiaksespadahariSabtutanggal 19 Juli 2014 Pukul 13.45 WIB

149

Lampiran 1

Kampanye Ibu Suparmi, ST (Informan ke 2)

Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang

150

Kampanye Ibu Sri Hartati, SH (Informan ke 3)

Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2014-1019

151

Lampiran 2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama

: Dra. Hj. Amah Suhamah, M.Si

Tempat/Tanggal lahir : Martapura, 11 November 1953 Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Jl. 45 No. 38 RT 03/04 Cikulur Serang

No Telepon

: 081808714743

Riwayat Pendidikan: S1 STIA MY tahun 1986 S2 STIKM

tahun 2006

Riwayat Organisasi: PGRI (Anggota, Sekretaris, Ketua Cabang) tahun 1978-2009 PDI Perjuangan (Sekretaris Cabang)

tahun 2009-2013

PDI Perjuangan (Plt. Ketua Cabang)

tahun 2013-Sekarang

152

Lampiran 3

153

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan Kunci ke 1 Ibu Dra.Hj. Amah Suhamah M.Si Ketua PAC PDIP Hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 5. Apakah anda ada dalam struktur kepengurusan PDIP DPD Banten? Anda menempati posisi apa dalam kepengurusan? Ibu,jabatan dalam struktur adanya di PAC. Jadi pimpinan anak cabang awalnya ibu sekretaris anak cabang , karena kemarin ada ketuanya itu berhalangan mengingat dia bekerja diluar kota Serang sehingga kan untuk fokus mengurus partai agak repotya, jadi dia hanya mengundurkan diri sementara ya mungkin hanya sebagai anggota saja, sekarang bu PLT pimpinan anak cabang. 6. Bagaimana peran anda di PDIP dalam struktur kepengurusan tersebut? Sebenarnya memang dalam partai politik itu kegiatannya sepertinya gak keliatan ya sama orang-orang, kayak LSM. Partai politik itu tidak seperti itu kita lebih banyak fokus ke internal partai khusus nya anggota, yang kedua kita juga ke masyarakat, dalam artian ke masyarakat itu seperti begini ya, sudah banyak yang di bantu oleh PDIP dalam arti kata orang yang sakit, tidak mampu,. Memang kegiatannya, kegiatan untuk itu tidak terekpose oleh wartawan kegiatan seperti itu banyak sebenarnya. Jadi karena partai politik itu kan tujuannya untuk rakyat. Jadi bagaimana anggota partai ini bisa terjun di masyarakat maka, makanya itu di internal partai dulu, tidak serta-merta kita ini terjun ke lapangan kita tidak membawa apa-apa. Dalam arti kata membawa apa-apa itu bukan materi tapi membawa apa-apa itu, apasih yang keluhan yang ada di masyarakat. Banyak sebenernya yang sudah di lakukan, karena kita kan bukan anggota dewan ya, dan kebetulan ibu juga belum berhasil udah dua kali tapi gagal ya namanya beum rezeky. Ya kemenangan yang tertundalah gak dijadikan

154

suatu apa kegagalan atau kita pesimis ya lantas kita down gitu ya. Gak usah kita masih punya kegiatan yang lain. Mengabdi ke masyarakat itu bukan hanya menjadi anggota dewan, justru lebih enak lagi kalo kita diluar, kalo kita mau membantu kita tidak menggunakan fasilitas orang malah lebih puas gitu kan. Kalau misalnya kita nganter orang sakit, atau apa kita punya sendiri jadi kita gak nyombong-nyombongin diri karena itu salah satu kegiatan partai kita. 7. Bagaimana hak dan kewajiban anggota perempuan di PDIP, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebenarnya,UU partai politik itukan menurut gender itukan sekarang sudah tidak ada perbedaan ya antara perempuan dengan laki-laki ya, hanya mungkin karena wanita ini langkah nya tidak seperti laki-laki gitu ya sehingga dianggap oleh orang itu kadang-kadang kan perempuan bisa apa sih. Itu sebenernya kalau ibu pikir ya, perempuan itu biasanya lebih banyak berhasilnya loh kepemimpinannya disbanding laki-laki. Nah, mohon maaf ibukan pegawai negri, itu dari sekian puluh sekolah yang ada di kota serang itu di dominasi oleh perempuan kepala sekolahnya termasuk ibu. Lalu, keberhasilan daripada kepemimpinan itu banyaknya perempuan, Perempuan itu kalau diberi tugas tanggung jawabnya lebih besar, sebenernya hak dan kewajibannya sama secara tertulis ini menurut Negara, tapi secara agama perempuan harus sesuai dengan kodrat-kodrat perempuan. Tapi gak semua laki-laki kayak gitu, bukan berarti perempuan itu tidak mampu, hanya mungkin kesempatannya sulit untuk diraih, untuk dijangkau oleh seorang perempuan. 8. Bagaimana hak anggota perempuan di PDIP sebagai anggota partai? Partai sudah, kitakan di partai. Semua partai memiliki AD/ART disana sudah diatur tentang hak-hak anggota apakah itu laki-laki apakah itu perempuan dalam partai, hanya tadi saja orang-orang di PDIP dari DPP banyak anggota perempuan yang justru kita lihat coba PDIP pusat saja Ribka Ciptaning, Rieke Dyah Pitaloka, Puan Maharani, disini juga di DPD ada ibu Suparmi, ibu Sri Hartati, ada ibu Ida lagi sekarang. Hanya satu di

155

DPRD kota ini untuk perempuan belum ada. Itu cukup keterwakilan kita ada AD/ART nya yang mengatur hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki itu sama. Bisa gak dia jadi ini, kalau mampu ya bisa 9. Apakah sesuai antara tertulis di AD/ART dan realitanya yang terjadi? Sesuai lah, untuk saat ini sesuai. Ibu rasa di partai politik yang paling tertib dalam administrasi itu hanya PDIP. Karena komunikasi partainya sama dengan anggota DPP, DPD, dan DPC,

jadi semuanya sudah

tercover. Dan kalaupun ada bentrokan kecil di partai keliatan, 10. Bagaimana kewajiban anggota perempuan di PDIP sebagai anggota partai? Sebenernya kewajiban kita anggota gak beda dengan kewajiban anggota organisasi lain, artinya kita harus hadir dalam rapat-rapat, harus hadir dalam kegiatan-kegiatan, kalau kita tidak hadir kita harus ada hitam diatas putih, kemudian kewajiban kita yang lain karena di partai itu gak ada iuran kayak organisasi masyarakat kita gak dituntut itu. Adapun kewajiban yang lain kalau seandainya seperti kemarin pileg kita punya kewajiban untuk membantu partai seperti baner, bendera, karena kita mencalonkan diri, kita harus memenuhi itu. 11. Aktivitas komunikasi politik seperti propaganda politik, agitasi politik, lobi-lobi politik, iklan politik, dll ibu melakukan tidak di partai? Kalau untuk istilahnya tidak ada kegiatan apa-apa memang tidak sebesar itu, paling kita seperti ini. Wajar saja kan kalo misalnya di rumah ibu ada plang PAC itu juga salah satu propaganda, itu salah satu pemberitahuan secara tidak langsung bahwa ini loh sekertariat PDIP kemudian di DPD, DPC dan pusat juga seperti itu. Daerah-daerah lain juga seperti itu, mengapa itu harus dilakukan masyarakat supaya tau, oh ya disini ada PDIP bahwa ibu ini orang politik, Adapun umpamanya, kegiatan yang sifatnya akbar memberikan ucapan lewat baner atau spanduk itu kan hal-hal yang

156

wajar, semua juga pasti ada. Nah kalau momen yang besar seperti pemilu itu harus seperti pamflet gitu ya, hanya tidak berlebihan. 12. Apakah ibu melakukan kegiatan menjadi PR partai mengarahkan masyarakat untuk memilih PDIP? Kalau kita harus membedakan bisa memproporsionalkan adanya dimana. Kalau kita profesinya sebagai dosen, ya sebagai dosen, kalau di partai ya kita jadi kader partai. Adapun hal-hal lain yang terkait kita singgung sedikit-sedikit, tapi bukan partai PDIPnya, tapi kebijakan ekonomi yang dipandang dari sudut suatu partai atau dari suatu sudut politik. Mengapa kita tidak fokus dengan satu partai, itu akan membuat orang-orang atau mahasiswa menganggap saya lebai, hanya kita menggambarkan saja mengapa ilmu ekonomi itu di dalamnya mempelajari ilmu politik, ilmu hukum. Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 13. Hambatan dalam hal apa saja yang ditemui oleh anggota perempuan di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik? Sebenernya ibu sampai saat ini belum nemu hambatan itu, bahkan mungkin kalau dari masyarakat mungkin ibu sudah dikenal dulu, sekarang berpolitikpun ibu lebih dikenal. Dan kekalahan atau ketidak berhasilan ibu, bukan berarti masyarakat tidak mau ngebela saya atau saya musuhin mereka, oh tidak. Justru kita datengin, kita rangkul, oh sebenernya ini lho yang saya butuhkan, mungkin mereka salah pilih karena tadi kepuasan sesaat. Anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik 14. Bagaimana

anggota

perempuan

di

PDIP

bersosialisasi

dan

berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik? Mungkin kalo ibu orangnya familiar banget, baru kenal aja udah langsung ini. Tapi ibu kadang-kadang kayak ada naluri yang lain, kalau emang orang ini begitu kita tegur, kita sapa memang tidak ini, dengan sendirinya

157

ibu harus menarik diri, mengurangi volume-volume keakraban, karena ibu tau punya feeling. Dengan yang lain ibu komunikasi biasa aja, Insya Allah untuk komunikasi dengan teman tidak ada masalah. 15. Apakah salah satu hambatan yang ditemui anggota perempuan di PDIP adalah dalam bersosialisasi dan berinternalisasi dalam lingkungan partai dan lingkungan dengan sesama politisi? Gak ada ya, malah ibu sekarang dianggapnya orang yang paling bisa komunikasi. Karena kita harus bisa bawa diri, dimanapun kita harus bisa bawa diri. Kita ikutin seperti air mengalir, nanti dimana air itu berlabuh nah baru kita bicara. Dan pembicaraanpun kalau tidak membela orang banyak, atau anggota kita harus sedikit mengajukan solusi lain. 16. Siapa saja yang termasuk dalam ruang lingkup sosialisasi dari anggota perempuan PDIP? Anggota partai, masyarakat. 17. Media apa saja yang digunakan sebagai sarana sosialisasi dari anggota perempuan PDIP? Telpon, SMS, BBM, dan surat. Tapi lebih sering SMS karena lebih cepat, nanti baru surat menyusul. Misalnya ada undangan rapat lewat SMS dahulu nanti baru surat menyusul, agar kordinasinya cepat. DPP mengabari DPD, kemudian ke DPC dan PAC, nanti saya selaku PAC menyebarkan lagi lewat sms kepada seluruh anggota saya. Sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik 18. Bagaimana sistem perekrutan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik? Kalau merekrut anggota memang gak seperti merekrut karyawan, oh di PDIP dibuka perekrutan untuk menjadi anggota PDIP. Kadang-kadang dari kesadaran orang-orang itu sendiri, tapi kalau untuk perekrutan calon dewan yang diluar dari anggota itu memang mekanismenya harus ada

158

beberapa tahapan dan orang partai itu sendiripun ada tahapan-tahapannya untuk mencalonkan. Tespsikotes, tes psikologi, tes akademik, tapi kalau untuk merekrutjadi anggotanya itu umpamanya menjadi anggota partai, kita tidak merekrut seperti karyawan, bikin pengumuman gitu. Hanya mungkin kalau misalnya anda ikut dong bu, sini foto kopi KTP aja, nanti kalau ada apa-apa ikut ya kegiatan- kegiatan seperti itu nanti akan dilihat oleh pengurus oh si ini aktif seperti itu. 19. Hasil dari tahapan tes tadi mempengaruhi tidak untuk maju atau tidaknya menjadi anggota dewan? Mempengaruhi, artinya gini kalau di memang tes IQ nya ada yang jeblok, ya jangan. Apalagi tes kesehatan. Kita tes psikotesnya aja dengan lembaga dari universitas ternama. Jadi ada penjadwalan, misalnya DPRD provinisi, kota. 20. Bagaimana sistem pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik? Ada pelatihan pengkaderan 21. Kalau misalnya untuk orang yang tidak ada background politik bagaimana bu, apakah ada pelatihan tertentu? Ada, satu tahun biasanya tiga hari jadi bagaimanasih cara kita berpolitik, latar belakang PDIP itu apa, ya biasalah sejarah PDIP itu seperti apa. Narasumber-narasumbernya juga dibagi-bagi yang ini membewakan materi sejarah politik ke PDI-an yang itu membawakan materi sejarah bangsa, dll. Bahkan termasuk juga orang yang sudah di dalam pelatihan seperti itu setahun itu satu kali, waktunya tentatif, Pertanyaan Tambahan 22. Alasan apa yang melatar belakangi anda terjun ke dunia politik dan masuk ke dalam partai politik? Jadi gini, sebenernya ibu itu orang yang seneng berorganisasi. Semenjak sekolah ibu tuh seneng banget berorganisasi, organisasi yang ibu senengin itu pelajar islam Indonesia, HMI, kemudian ibu sendiri dari orang tua

159

diamanatkan bahwa orang tua ibu itu punya suatu perguruan silat TTKKDH amanat itu diturunkan ke ibu, jadi sekarang jadi ketua satu, seBanten dan bahkan Nasional. Jadi ibu seneng seperti itu, lalu kenapa iu tertarik pada politik karena sederhana ketika ibu menjadi kepala sekolah ibu diutus oleh dinas pendidikan untuk mewakili rapat di dewan tentang pendidikan, ternyata orang-orang dewan itu gak paham tentang pendidikan. Ibu berfikir kok dia bisa, kenapa saya gak nyalon jadi dewan aja. 2009 saya pensiun muda, kemana nih arah ibu untuk berlabuh misalnya kendaraan politiknya nih kemana, memang sebenernya PDI itu dari dulu memang bagus terus, Cuma orang-orang yang gak suka sama PDI ini banyak yang ingin menghancurkan. Kenapa karena PDI ini dianggapnya

radikal,

selalu

inginnya

ke

rakyat.

Terus

saya

bermusyawarah, sebenernya tertarik gak tertarik ya, makanya nyoba-nyoba sampai terus sekarang.menjadi anggota partai Golkar.

23. Kenapa memilih PDIP? Waktu itu memang peluang di PDIP masih besar, kedua ibu liat PDIP ini partai orang kecil, yang didalamnya itu tidak wah. Bukan berarti di PDIP gak banyak orang yang kaya, cuma tidak diperlihatkan semuanya itu sama. Ibu memang belum pernah berpartai, karena stelsel pasif PNS kan Golkar. Yang namanya stelselpasif kan hanya ada di kartu aja tapi gak pernah ngikutin kegiatannya, mau gak mau dia harus. 24. Sudah berapa lama di PDIP? Ibu udah dari 2009, udah 5 tahun berarti.

160

Lampiran 5 DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama

: Suparmi, ST

Tempat/Tanggal lahir : Solo, 11 Juni 1976 Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Kampung Jati RT 03/01 No 63 Kel. Jati Uwung Kec.

Cibodas Kota Tangerang No Telepon

: 087880002078

Riwayat Pendidikan: S1 Universitas Trisakti Jurusan Teknik Mesin tahun 1994-2000

Riwayat Organisasi: Bendahara KPPI Kota Tangerang Sekretaris DPC Taruna Merah Putih Kota Tangerang Wakil Bendahara DPD Banten Sekretaris Fraksi PDI-P Wakil Ketua Komisi II Ketua Fraksi PDI-P Ketua Komisi IV Ketua DPRD Kota Tangerang

161

Lampiran 6

162

Lampiran 7 Transkrip WawancaraInforman Kunci 2 Ibu Suparmi, ST (Ketua DPRD Kota Tangerang) Hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 1. Apakah anda ada dalam struktur kepengurusan PDIP DPD Banten? Anda menempati posisi apa dalam kepengurusan? Wakil Bendahara DPD PDIP provinsi Banten 2. Bagaimana peran anda di PDIP dalam struktur kepengurusan tersebut? Yaitu audit aset, kalau bendahara itukan maaf ya itukan uang ya, bicaranya kalau bendahara uang. Kalau kita wakil aset-aset yang mebeler segala macem, sertifikat kita punya gedung, kita kan punya gedung sendiri tuh ada sertifkatnya itu semua ada di saya. Bendahara gak harus uang aja kan dia, termasuk aset-aset kan juga uang juga kan. 3. Apakah partai sudah memberikan hak yang sesuai kepada anda selaku kader perempuan tanpa membedakan dengan hak laki-laki? Kalo di PDIP kita berbicara PDIP ya, kalo di PDIP kuota 30% itu memang kita diutamakan banget. Tapi tidak ada diskriminasi ataupun perbedaan gitu, buktinya ibu sekarang ini PDIP di kota Tangerang ini jadi partai pemenang 10 kursi ya, 10 kursi ada perempuannya 3, laki-lakinya 7, tapi ibu terpilih menjadi pimpinan gitu kenapa gak yang laki? Yakan? Ya itu jadi kita gak ngeliat laki-laki atau gimana gak, tapi ya kalo memang dia perempuan dan dia sanggup dan dia bisa ya kenapa enggak. Jadi haknya ya sesuai aja, yang di AD/ART dan pelaksanaannya. 4. Bagaimana pendapat ibu tentang konstruksi yang terjadi di masyarakat bahwa perempuan hadir di parlemen hanya untuk pemanis, dan pelengkap saja? Kalo menurut ibu sih itu ma kata orang aja ya, karena yang menjalankan kan kita ya. Kalo ibu boleh dibuktikan gitu ya, ibu awalnya dari teknik

163

tidak ada ketertarikan di politik, dari situ kan ibu harus putar haluan berapa ratus derajat. Bayangkan aja dari yang teknik itu kita harus belajar politik gitu, tenyata kita apa bisa gitu kan dan mampu, jadi tergantung individunya gitu. Kalau orang bilang perempuan hanya pemanis kalau buat saya gak ada itu perempuan hanya pemanis, buktinya saya bisa memimpin DPRD kota Tangerang. Gak ada nih perempuan itu jangan mau kalah dari laki-laki enak aja, say amah gak mau. Saya tuh paling gak bisa dihina orang, artinya gini dihina kita misalnya kita dimarahin orang saya gak akan jawab tapi dalam hati saya kapan ya bisa lebih seperti dari dia gitu. Ya itu motivasinya disitu 5. Bagaimana kewajiban anggota perempuan di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik? Itu yang umum ya kalau sebagai kader kita ya jelas ya kalau di PDIP itu kalau kita harus mampu memetakan wilayah, kedua harus membumikan tuag-tuagas partai itu kita harus bisa memasyarakatkan, mensosialisasikan gitu. Kalau kita kader partai, misalnya kita kader partai hanya diem aja kan orang gak tau gitu ya aasih yang menjadi program PDIP kan nah kita sebagai kader partaiya sekaligus yang ada di legislatif gitu ya. Kita turun ke bawah menyampaikan ini lho programnya PDIP, dia itu maunya begini, yang pro rakyat, yang tidak mau ada bbm naik misalnya, kan ada kebijakan-kebijakan pusat yang harus kita selamatkan gitukan. Kayak di DPR gitukan voting apa kan PDIP berbeda itu pada saat PDIP menjadi partai oposisi, kalau sekarang kan PDIP menjadi partai pemerintahan, koalisi, jadi mindsetnya harus diubah lagi, ya itu membumikan tugas-tugas partai, mampu memetakan, mensosialisasikan. Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 6. Hambatan dalam hal apa saja yang ditemui oleh anggota perempuan di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik? Kalau hambatan mah semua juga ada ya, yang ringan mau yang berat, suatu pekerjaan itu ada aja hambatannya. Cuma kan kembali lagi ke

164

kitanya gitu lho, kita dengan niat gak. Kalau kita udah males gitu yaudah kayaknya hambatannya ringan juga jadi berat, gitukan tapi kalau kita itu oh ini udah misi saya, niat saya gitu. Jadi kalau orang cinta itu gunung tinggi di daki, lautan luas ku sebrangi kan gitu. 7. Bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut? Kalau ibu mah hambatan ada pasti, Cuma kalau ibu sudah niat bismillah, ya apapun itu , Pasti kita kalau lagi ada masalah kan gitu banyak ataupun kusut keliatannya, kita berfikirnya jernih aja, kita diem dulu lah gitu, tru kita berfikir, mungkin tuhan itu ngasih masalah ada jalan keluarnya, pasti ada satu satu gitu, nah dari situ aja dipecahin dulu mana nih ujung-ujung masalahnya dimana, trus awalnya dimana akhirnya dimana kita harus uraian satu-satu. 8. Kalau boleh lebih spesifikasi apa saja sih bu hambatannya? Hambatan apa nih? Di partai? Apa di parlemen? Apa pas pencalonan menjadi anggota DPRD? Kalau di politik itu hambatan banyak banget ya mbak, misalnya saya sendiri nih mau jadi caleg gitu ya itukan harus dinilai bobotnya, strukturnya memenuhi gak gitu, dari situ terus psikotes kita, semuanya ada satu itu, dua belom lagi dari internal kita yang temen satu dapil dengan ibu gitu misalnya ini mah di PDIP aja ya sebenernya sama di semua partai, saingan gitu pasti ada “saya pengen menang nih tapi ada da pasti saya kalah, gimana caranya ya saya bisa nama dia terdelete gitu”. Makanya kalo dipolitik itu kan nyawanya harus ganda, double bemper, double gardan, dan semuanya, yang penting kita bismillah ajalah percaya gitu, kalu tuhan udah kasih jalan ini. Kalau di fikir-fikir ibu juga kok bisa ya jadi ketua DPRD kota Tangerang padahal perempuan, dan dulu gak ada niat kan karena dulu ibu rumah tangga murni, gak nyangka kalau sekarang jadi ketua DPRD. Kalau jadi anggota dewan 2009-2014 itu ibu kan karena baru ya dulu kerja aja di bengkel gitu kan, pas terjun di politik kan ibu harus belajarnya banyak, kalo difikir ake logika kok bisa ibu jadi ketua komisi 2 wakru itu 2 tahun setengah, terus 2kan 5 tahun ya 2 tahun setengahnya lagi ibu jadi ketua komisi 4 bidang infrastruktur, ibu

165

juga jadi ketua fraksi 2 jabatannya, padahal ibu perempuan, sebanten itu belom ada lho ketua bidang infrastruktur itu perempuan baru ibu kayaknya deh. Nah itu kalau di nalar kan gak mungkin banget gitu, nah sekarang terus jadi ketua dewan lagi perempauan, nah itu kan buat kota Tangerang sejarah selama 21 tahun. Ya emang kalau di nalar gak masuk logika, dank ok bisa gitu, tapi dengan kita yang bismillah dan sungguh-sungguh mengerjakan niat kita jujur, ikhlas, tulus ya itu pasti bisa, apapun pasti bisa. Anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik 9. Bagaimana

anggota

perempuan

di

PDIP

bersosialisasi

dan

berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik? Kalo dengan politisi itu kan paling sifatnya hanya silahturahmi ya, tapi kalau dengan internal kita itu konsilidasi, itu sudah ada ketetapannya dalam AD/ART partai. Jadi kalau tingkat provinsi itu kita harus rapat di struktural DPD itu seminggu sekali, Karena itukan diatur dalam AD/ART partai, terus kalau di tingkat DPP itu misalkan ini seminggu 2 kali terus saat kita maunturun ke bawah ke PAC, DPC untuk tingkat provinsi itukan ada momen-momen tersendiri gitu. Apa dalam rangka ulang tahun partai, atau apa, jadi gak harus juga tiap saat. 10. Apakah salah satu hambatan yang ditemui anggota perempuan di PDIP adalah dalam bersosialisasi dan berinternalisasi dalam lingkungan partai dan lingkungan dengan sesama politisi? Ya itu tadi kalau saya bilang mah hambatan pasti ada, apalagi politisi kepentingan, berbicara politik kan bicara kepentingan. Ya ada pasti ada, Cuma kalau sebatas internal untuk konsolidasi kan ya biasa aja kan kalo kita konsolidasi itu memang sudah kewajiban, apalagi sebagai anggota dewan kalau gak banyak turun ke partai ke internalnya kan kita di bilang sombong udah jadi. 11. Bagaimana cara penyelesaian hambatan tersebut?

166

Jadi ya kita harus banyak konsolidasi, mau gak mau, suka gak suka, ada atau tidak hambatan kita harus jalankan. 12. Siapa saja yang termasuk dalam ruang lingkup sosialisasi dari anggota perempuan PDIP? Kalau secara structural di PDIP sendiri itu banyak dari tingkat RT, RW, lurah, camat, walikota, DPD, DPP. Jadi anak ranting, ranting, PAC, DPC, DPD, DPP. Kalo DPD ya turun ke DPCnya, kalau DPC ke PACnya, PAC ke ranting, ranting ke anak rsnting gitukan saling turun, boleh juga DPD ke PAC juga boleh, apalagi kan kita sebagai anggota dewan, harus banyak turun ke mereka juga, karenakan kita jadi karena mereka. Kemasyarakat juga harus, kalau gak ke mereka nanti yang milih kita siapa, kalau sesama politisi kan gak komunikasi, gak silahturahmi, gak ada koalisi dong. Lobi-lobi politik gak jalan dong. Kalau voting gimana, sendiri kalah nanti. 13. Media apa saja yang digunakan sebagai sarana sosialisasi dari anggota perempuan PDIP? Ya media biasa aja, misalnya ada agenda Pilkada, Pilpres ya kita undang kita rapat gitu aja. Sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik 14. Bagaimana sistem perekrutan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik? Siapapun boleh, siapa aja boleh, maaf ya gak membedakan mau agama apa aja boleh, suku apa aja boleh, yang penting memang kita komitmen dan bersungguh-sungguh. Karena kalau dipartai itukan semua punya aturan, semua partai punya aturan. Kalau di DPIP semua boleh masuk kok, terbuka.

167

15. Bagaimana sistem pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik? Untuk pengkaderan kita ada pembekalan atau pedidikan kader dari tingkat madya, utama, pratama itu ada semua. 16. Bagaimana cara PDIP memfilter kadernya untuk memenuhi kuota 30% agar yang terpilih adalah benar-benar kader terbaik? Kalau di PDIP berdasarkan bobot nilai ya, kita yang diutamakan struktural partai, kita kan menjadi kader ka nada yang punya KTA ada yang enggak satu itu, kedua kita jadi kader itu ada tingkatannya, misalnya ibu dari RT dulu naik jadi RW, naik lagi jai camat, walikota gitukan, dari situ kan bisa diliat bobotnya. Kayak ini ibu mau maju ke DPRD kota kemaren ya dinilai dan dilihat dulu, ini dari struktural tingkat apa kan satu itu, kedua udah pernah di tugaskan sama partai itu apa aja, trus kalau ketiga incumbent dia pernah jadi apa, apakah ketua komisi atau apa itu ada nilainya semua. Nah kalau kader, kalau kader hanya simpatisan biasa itukan belum ada nilainya nol, kecuali memang kalau perempuannya kurang. Tapi kalau gak kurang kan disitu ada penilaian-penilaian tersendiri, 17. Apaka benar bahwa untuk menjadi anggota legislatf harus melewati beberapa tahapan psikotes, dll? Iya ibu waktu itu psikotes oleh UI kalau tidak salah, ibu ikut di DPP waktu itu, sama waktu mau jadi pimpinan ini di bidakara 2 hari. Setelah kita jadi tes dulu untuk calon pimpinan DPRD kemarin ada 4 orang, Setelah itu kita se Indonesia dari tingkat 2 sampai tingkat 1 diadakan pembekalan caleg terpilih masing-masing provinsi. Yang mengadakan partai PDIP di mambruk selama 3 hari. Bahkan ada pre-tesnya dan ada post tesnya kemarin. 18. Apa kritik dan saran anda untuk sistem perekrutan dan pengkaderan untuk memenuhi kuota perempuan 30% di parleemen agar PDIP memiliki kader yang unggul?

168

Kalau untuk partai lain ibu tidak bisa komentar ya, masing-masong punya caranya tersendiri. Kalau untuk PDIP sih sudah bagus ya, hanya tinggal tingkatkan lagi aja. Sudah meningkat dibanding kemarin lah, karena kan kita juga mempersiapkan kalau kita jadi pemenang, itu kita harus punya SDM yang bagus. Pertanyaan Tambahan 19. Alasan apa yang melatar belakangi anda terjun ke dunia politik dan masuk ke dalam parpol? Gak sengaja. Jadi waktu itu kuota wanita 30% itu pada 2009 kan harus terpenuhi ya, sedangkan DPD PDIP itu kekurangan kader perempuan. Jadi waktu itu ibu hanya untuk memenuhi kebutuhan kuota 30% wanita, nah ibu berfikir kenapa kesempatan itu kan datengnya gak 2 kali ya. Jadi kenapa gak kita gunakan gitu, ibu kan incumbent jadi ibu gunakan ya dari dapil 2 waktu itu , dari 12 kandidat dari PDIP hanya 1 yang lolos ibu. Kalo untuk 1 kota 5 dapil itu ada 5. 20. Tapi apakah ibu sudah memiliki ketertarikan di dunia politik pada saat itu? Waktu itu? Gak ada. Yaitu tadi karena kuota 30% wanita terus ibu fikir ada kesempatan kenapa enggak gitu. 21. Kenapa memilih PDIP? Sebenarnya gak kenapa milih PDIP ya karena kan ibu kan orang Jawa ya. Jadi memang udah kayaknya udah budayanya tuh PDIP gitu, jadi ya ngikut gitu dulu juga kan masih ada 3 partai ya PDIP, Golkar dan PPP. Ya ibu ngikut orang keturunannya PDI ya ikut terus gitu PDI dan gak mau pindah ke yang lain lagi, konsisten aja. Udah ngerasa klop aja, terus kan pidato-pidato bung Karnonya itu, gak pernah denger sih Cuma kalo dari cerita-cerita gitu kayaknya, oh iya yah dia kan bapak bangsa gitu ya, ya itu trus kalo kita ikut lemharnas, kita ikut pendidikan kader partai itu kayaknya sedih juga ya dulu pak Karno itu memperjuangkan kemerdekaan kita itu ternyata luar biasa. Jadi ya saya semakin ehhh..jalanin aja.

169

Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama

: Sri Hartati, SH

Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Mei 1965 Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Taman Royal I, Jl. Damar 6 No 3B. Kota Tangerang

No Telepon

: 081317879606

Riwayat Pendidikan: S1 Hukum

Riwayat Organisasi: Srikandi Indonesia Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia DPD Provinsi Banten Wakil Sekretaris DPD PDI-P Provinsi Banten Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Banten

170

Lampiran 9

171

Lampiran 10

172

Transkrip Wawancara Informan Kunci 3 Ibu Sri Hartati (Aanggota DPRD Provinsi Banten) Hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 1. Apakah anda ada dalam struktur kepengurusan PDIP DPD Banten? Anda menempati posisi apa dalam kepengurusan? Saya sekertaris internal PDIP, kan sekertaris itu ada 3, Sekertaris, wakil sekertaris internal, dan wakil sekertaris eksternal. 2. Bagaimana peran anda di PDIP dalam struktur kepengurusan tersebut? Tugasnya ke dalam, urusan surat menyurat dan urusan yang bersifat internal. 3. Apakah partai sudah memberikan hak yang sesuai kepada anda selaku kader perempuan tanpa membedakan dengan hak laki-laki? Sesuai AD/ART ataupun undang-undang urutan hirarkinya ada itu berlaku untuk semua, tidak ada diskriminasi di dalam peraturan undang-undang itu. Termasuk juga AD/ART partai bahwa tidak ada diskriminasi laki-laki memiliki domain hak dan kewajibannya yang berbeda dengan perempuan gk ada. Nah artinya bahwa seorang perempuan jika sudah memasuki dunia politik pasti juga mereka tidak akan berkarakter menjadi perempuan, Karena apa karena AD/ARTnya saja muatannya untuk laki-laki, kalau toh kita jai yang lemes-lemes seperti perempuan gak masuk dong, perlunya sorang politisi perempuan pasti akan berbeda jadinya jika perempuan di profesi lain. Karena apa tuntutan AD/ART tadi, kita juga harus bersamasama fight dalam memilih dan dipilih atau dalam hak suara semuanya sama. Dalam pelaksanaannya pun sama, artinya tidak ada diskriminasi. Tapi dalam pelaksanaan yaitu kalo menurut saya karena saya objektif karena saya perempuan disisihkan, saya sih tidak sependapat. Perempuan ya mari berkompetisi. Saya katakan perebutan ketua atau apa, saya akan bertarung sesuai dengan porsi saya, boleh ya fairplay, artinya kalau perempuan yang belum mampu dipaksakan, harus berkompetisi sama,

173

tidak ada bedanya. Tapi ketika perempuan sudah punya kemampuan untuk sama dengan laki-laki tolong dong beri ruang untuk si perempuan itu berkompetisi, jangan di patahkan saja bahwa diangap perempuan tidak mampu. Ini kembali lagi kepada si perempuan itu sendiri, kalau perempuan itu sendiri mau diremehkan atau dianggap kamu belum mampu berkompetisi ya kita harus sadar diri apa iya saya belum mampu berkompetisi, apa iya artinya bahwa kita harus belajar dan belajar untuk mengisi kekurangan, kekurangan dalam artian pasti laki-laki merasa lebih. Padahal kalau di adu gak juga, naih ini dari segi teori dan praktek kalau menurut saya, saya dengan kacamata yang professional ya, tidak kacamata saling melemahkan, kalo berbicara saling melemahkan pasti “apa perempuan, apaan sih jadi ketua, pasti posisinya bendahara, sekertaris aja masih direbut laki-laki” ini luar biasa masih ada fenomena itu. Antara teori dengan praktek memang masih ada sih sekat sebenarnya, tapi tergantug si perempuan itu sendiri, kalau memang petarung gak akan pernah takut, tapi kalau bukan petarung yang akhirnya minggi-minggir, mundur, ilang lagi keberadaan perempuan. Tapi kalau memang perempuan yang berani bertempur, berani bertarung diditu ya gak akan pernah mundur selangkahpun Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 4. Hambatan dalam hal apa saja yang ditemui oleh anggota perempuan di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik? Kembali lagi kepada kemampuan individu si perempuan yang katakanlah sudah terjun ke dunia politik, komunikasi politik menjadi penting karena itu bagian dari mengPRkan diri kita, dan mengPRkan partai kita. Nah seorang politisi perempuan juga sudah harus sanggup berkomunikasi politik dengan baik, karena kendalanya pasti begini ini kalau ibu mungkin tahapannya sudah panjang, dari pengurus kecamatan sampai bla bla bla artinya ibu gak akan ngomong senior juga enggak, lebih dulu deh. Ibu lebih dulu berperan, ibu lebih dulu bermain, ibu lebih dulu menekuni

174

dunia politik, mungkin kalau dipertanyakan hari ini kesulitannya ya lumayan sudah tidak sulit. Kesulitan itu akan muncul bagi pemula, pasti akan mengatakan iya begini, begini, kompetisi dengan laki-laki yang pertama itu, kepercayaan publik terhadap perempuan yang mengatakan kemampuan perempuan diatas laki-laki kan belum ada. Berharap semitra aja belom dikasi ruang, contoh kalau pembahasan APBD yang untuk kepentingan rakyat yang menyangkut pendidikan,kesehatan ibu dan anak, dll, untuk menjadi kebijakan yang nomor 1 tapi berbicara persoalan perempuan itu namanya para laki-laki itu sudah nganggepnya gak penting, dianggepnya apaan sih urusan pkk urusan begini begini tidak menjadi penting. Artinya laki-laki akan berfikir bagaimana itu proyek jalan,proyek jembatan. Ini kan harus dihadapkan dengan politisi perempuan yang sanggup melawan itu, melawan kebijakan laki-laki, ini yang penting yang di bilang mbak tadi seberapa penting pern perempuan di pemerintahan, kehidupan sehari-hari itu contohnya. 5. Bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut? Nah perempuan sebenarnya lebih mudah melakukan komunikasi politik wong perempuan itu luwes dengan cara apa aja kita sanggup. Yang merasa kesulitan karena dia belom ngerti bagaimana cara untuk bisa melakukan itu, kembali lagi SDM perempuan menjadi penting dan prioritas. Kalau perempuan yang tidak memiliki SDM yang baik pasti memiliki hambatan. Makanya kalau mau terjun ke duni politik ya sudah harus menguasai itu pastinya dengan cara belajar dan belajar. Kalau ibu jadi malah pengen berpesan kepada seluruh perempuan yang berpolitik, mari sama-sama kedepannya kita bisa mengajak bagaimana menerobos Banten dengan eksistensi perempuan di Banten. Anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik

6. Bagaimana

anggota

perempuan

di

PDIP

bersosialisasi

berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik?

dan

175

Kalau di PDIP partai yang paling solid dan kekeluargaan, makanya adakan symbol keluarga besar PDIP itu menjadi keluarga betul keluarga PDIP. Seujung kuku merasa sakitpun semua merasa sakit. Itu komitmen PDIP, kalau ada ya biasalah selek sedikit mah saya rasa dimana-mana pasti ada, marah antara pimpinan sama anggota, atau sesame anggota tapi gak jadi gimana-gimana. Itu aja besok juga baik lagi. Itu dinamika berpolitik. 7. Apakah salah satu hambatan yang ditemui anggota perempuan di PDIP adalah dalam bersosialisasi dan berinternalisasi dalam lingkungan partai dan lingkungan dengan sesama politisi? Gak ada kendala kalau mau dibuat ya bisa saja terjadi, “lho aku perempuan gak bisa dong pulang malem” yang membuat perempuan disebut negatif itu ya perempuan itu sendiri. 8. Bagaimana cara penyelesaian hambatan tersebut? Kalau sudah niat menjadi politisi perempuan sudah tidak ada lagi perbedaan dengan politisi laki-laki katanya kepengen sama, 30% harus ada sementara pas ada waku yang harus fight ngomong perempuan lho gak bisa. 9. Siapa saja yang termasuk dalam ruang lingkup sosialisasi dari anggota perempuan PDIP? Kalau sosialisasi internal partai antara DPP,DPD,DPC, ranting, anak ranting, itu yang di bilang sosialisasi internal, artinya terstruktur lembaga partai dari tingkat atas sampai bawah. Bagaimana politisi berkomunikasi dengan masyarakat yaitu rakyat, karena politisi adalah alat perjuangan rakyat. Sesama politisi seperti saat ini kita rapat fraksi, kita sedang membicarakan hal-hal yang menyangkut kebijakan politik. 10. Media apa saja yang digunakan sebagai sarana sosialisasi dari anggota perempuan PDIP? Banyak, sms,telpon,surat-menyurat,facebook, dll. Pertemuan silahturahmi secara langsung kepada masyarakat dan kader

176

Sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik 11. Bagaimana sistem perekrutan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik? Kenapa rekrutmen partai jadi Nampak tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena sebenarnya keinginan para perempuan untuk masuk dunia politik atau di dalam kepartaian itu , partisipasi perempuan yang memang belum banyak, belum sampai kepada titik yang kita harapkan. Jadi komunitasnya menjadi banyak komunitas laki-laki sehingga keliatan sekali dari luar. Sekarang menjadi paradigm bahwa ya sudah memenuhi UU saja 30% kalau kepengurusannya 19 dalam struktur organisasi itu, yasudah cukup 4 saja. Berarti dengan muatan 30% yang belum sampaipun ada indikasi menjadi sebuah pelemahan menurut ibu, karena laki-laki kan komunikasinya lebih bisa dia akan menyampaikan bahwa yasudah 30% saja kalau strukturnya ada 19 ya cukup 4 saja perempuannya. Ruang itu ditutup oleh komunitas yang lebih besar dengan 30% UU itu. Apa tidak sebaiknya keleluasaan perempuan masuk dalam dunia politik atau dunia kebijakan tidak dibatas 30%.

Sisi negatifnya wong 30% saja belum

sampai kok, mau dibebaskan, harus dikaitkan dengan tadi bagaimana kekuatan 30% bisa masuk

manakala di dalam rekrutmen organisasi

sebagai induk kita berpijak sudah di cut dulu , cukup dengan 30%. Coba tidak ada wacana itu, kan kita bisa ngatur kekuatan kan. Kalau perempuan seperti ibu sri diangkat yang mampu berkompetisi dengan baik yah silahkan, kalau perempuan yang tidak tau apa-apa tiba-tiba diangkat naik mereka kaum laki-laki tidak terima, nah ini persoalan lain. Kembali lagi bahwa kemampuan perempuan untuk brtarung harus sudah setara dengan laki-laki,.

177

12. Bagaimana sistem pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik? Kalau background awalnya bukan dari politik terus orang itu tidak mau menambah bagaimana ilmu yang sekarang dia punyai, ilmu yang harus dia punya sebagai background politisi pasti fals, tapi ketika seorang insinyur dia terjun di dunia politik kan insinyurnya juga bisa digunakan manakala dia ada di legislasi persoalan pembangunan, kan dia punya background yang mampu mengatahui kebutuhan pembangunan. Tapi dia juga harus punya ilmu dasar politik, yang dia harus miliki bbagaimana dia juga memiliki komunikasi politik yang baik terhadap masyarakat ataupun pemerintah sebagai anggota dewan katakanlah. Kalau dia mampun mengcombain antara 2 ilmu itu clear, tapi ketika dia juga tidak mau mengcombain 2 kekuatan ilmunya itu ya pasti gak bisa. Kalau dari partai ada pendidikan kader 3 hari khusus kader fraksi PDIP anggota terpilih. Digembleng persoalan politik , kepartaian,demokrasi, dsb. 13. Apa kritik dan saran anda untuk sistem perekrutan dan pengkaderan untuk memenuhi kuota perempuan 30% di parleemen agar PDIP memiliki kader yang unggul? Kalau sistem perekrutan dan pengkaderan pasti sudah adaAD/ART partai yang itu sudah diputuskan di kongres, ibu menyatakan bahwa itu clear. Ibu menyatakan bahwa teknis saja mbak , teknis dilapangan saat rekrutmen itu. Karena asal comot, asal sodara, belom professional. Mungkin itu saran saya bahwa di perekrutan itu ya betul-betul orang yang punya SDM dibidangnya, menurut ibu. Nah ini PDIP kedepannya harus seperti itu. Pertanyaan Tambahan 14. Keterwakilan perempuan di parlemen yang 30% membuat partai kebingungan mencari kader perempuan? Kenapa tadi disampaikan peran perempuan di legislatif yang 30% mampu menduduki institusi kebijakan ya sebagai kader partai atau politisi, ya

178

diharapkan untuk mampu menjadi salah satu keterwakilan perempuan di dalam pengambilan kebikjakan, contohnya sebagai anggota legislatif kan dan juga sebagai kepala daerah . Nah ini kalau dengan 30% saja diberi keleluasaan untuk bagaimana 30% sanggup partai politik mengakomodir kekuatan perempuan inipun tadi menurut pengamatan bahwa masih kesulitan, inilah sebenarnya menjadi kewajiban kita bersama apalagi sebagai generasi muda para perempuan-perempuan untuk tidak takut lagi dalam berpolitik. Kalau saya bukan tidak setuju, malah sebebas-bebasnya porsi perempuan baik didalam kepartaian, partai politik, ataupun di dalam lembaga legislatif, ataupun di lembaga eksekutif, untuk diberi keleluasaan seluas-luasnya dalam konteks membangun kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan dibatasi seakan-akan diukur bahwa perempuan tidak sanggup dan tidak mampu, padahal kalau kita melihat keterwakilan perempuan atau perempuan itusendiri diberi kebebasan akan punya ruang. Ini persoalannya berkompetisinya di dalam praktek politik itu kan yang menjadi berat, Contoh ada kendala yang mendominasi untuk perempuan berkiprah di dunia politik pastinya yang pertama adalah faktor pembiayaan atau budgeting seorang perempuan pasti akan kalah dengan laki-laki, ini yang menjadi momok. Nah keterbatasan perempuan itu masih tidak, ada pepatah kalau laki-laki panjang langkahnya nah perempuan kan tidak punya pepatah itu. Nah ini yang harus sama-sama dikikis bagaimana para perempuan Indonesia mulai menekuni dunia itu, karena bangsa Indonesia dibuat, dibentuk dengan politik. Nah mestinya kita bersama-sama jangan takut untuk terjun. 15. Alasan apa yang melatar belakangi anda terjun ke dunia politik dan masuk ke dalam parpol? Sederhana juga sebenarnya, karena melihat situasi negri ini yang memang harus terwarnai menurut ibu terwarnai oleh perempuan. Karena perempuan masih punya sisi lebih didalam pengambilan kebijakan , ya walaupun boleh nanti dibantah kok banyak bu perempuan yang korupsi? Perempuan yang menyalahgunakan kewenangan itu pasti ada. Tapi minimalnya

179

perempuan pasti lebih dengan memakai hati ketika melakukan kompromi politik atau melakukan kebijakan politik atau yang lain, ini yang menjadi saya kenapa terobsesi untuk menjadi wakil rakyat, kebetulan latar belakang saya yang memang seneng dengan urusan rakyat dengan urusan masyarakat, akhirnya ya saya harus nyemplung, harus masuk ke dalam sistem. Kalau tidak masuk ke dalam sistem ya ngapain gak bisa berbuat apa-apa, yang ada malah menjadi oposisi, tidak menjadi dalam keputusan politik itu sendiri. Politik itu sebenarnya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak menurut ibu, ini pas menurut ibu bahwa ya saya harus terjun kedunia politik dan kalau kita masuk sudah masuk kedalam dunia politik itu sendiri sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Dan memang meknisme itu aturan itu harus dijalani, jadi sampai hari ini masih apa 30% belum DPRD provinsi Banten aja belum, boro-boro baru 18% masih jauh. Ini mestinya ada sosialisasi yang seporadis menurut saya bagaimana perempuan tertarik. Waktu dulu ya mbak, wartawan media sudah mulai berbicara dengan saya, ibu boleh gak saya masuk kepartai, boleh gak bu saya belajar politik, boleh gak masuk, dengan senang hati saya balas BBMan, boleh nanti ibu yang sounding dengan di DPC dimana mbak ana tinggal. Artinya ada ketertarikan perempuan untuk bagaimana yang 30% itu terpenuhi, itu pasti bisa terwujud manakala para perempuan yang sekarang sudah bergelut berani mengeksplor dirinya dan berani merekrut yang belum berani melakukan itu. Mungkin seperti itu gambarannya. 16. Kenapa memilih PDIP? Kenapa memilih PDIP, karena pastinya saya orang nasionalis beependapat bahwa UUD 45 dan Pancasila menjadi dasar Negara disitu sudah include bahwa kepentingan hajat hidup orang banyak ada disitu. Kalau urusan agama menjadi domain pribadi berurusan dengan tuhan kita masingmasing. Yang melatarbelakangi ibu masuk PDIP karena partai yang tidak berbicara

persoalan

agama

didalam

mengorganisir

kekuatan

masyarakatnya, artinya menjamin kemajemukan, menjamin kesatuan, menjamin kebinekaan itu yang menjadikan ibu masuk ke PDIP itu alasan

180

yang tidak bisa di tawar lagi, kenapa ibu gak masuk ke yang lain? Yang punya plafon agama, plafon ini, plafon itu, karena ibu tidak mau mnekotak-kotakan kepentingan masyarakat, ibu menjadikan sebagai leader yang mampu mengorganisir kekuatan masyarakat dalam kebhinekaan. Dan PDIP partai yang selalu konsisten dengan rakyat sampai hari ini.

181

Lampiran 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama

: Drs. Sabdo Waluyo

Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 2 Maret 1965 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Alamat

: Perumahan Pegadingan Permai Kramatwatu

No Telepon

: 087871182299

Riwayat Pendidikan: S1 Universitas Tidar Magelang FISIP Jurusan Administrasi Negara

Riwayat Organisasi: Ketua Ranting PDI-P Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Ketua Pimpinan Anak Cabang Kec. Purwakarta Wakil Ketua DPD PDI-P Provinsi Banten Bidang Pemuda dan Olahraga Wakil Ketua DPD PDI-P Provinsi Banten Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan

182

Lampiran 12

183

Lampiran 13 Transkrip Wawancara Untuk Informan Pendukung Hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 1. Bagaimana peran anggota perempuan sebagai kader partai? Peran perempuan di partai politik tidak ada pembatasan, ya contohnya aja sekarang udah banyak perempuan-perempuan yang menjadi eksekutif, legislatif, dsb. Jadi kalau DPD khususnya PDIP gak ada perbedaanya mau itu perempuan maupun laki-laki sama. Karena semuanya ingin belajar berpartai politik, yang demokratis, yabenar, yang bisa menjunjung tinggi aspirasi dari masyarakat. Baik itu nanti kalau jadi eksekutif, legislatif, harus sesuai dengan ajaran bung karno, trisaktinya bung karno. 2. Bagaimana hak dan kewajiban anggota perempuan di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik? Ya sama, tidak ada perbedaan 3. Bagaimana PDIP memberikan sanksi atau reward terhadap pemenuhan atau tidak terpenuhinya kewajiban anggota partai perempuan ? Kalau sanksi dilihat dari kesalahan atau pelanggarannya, disitu kan sudah tertuang jelas dalam AD/ART. Sebelum dikasih sanksi kan di SP dulu, gak semena-mena salah langsung dipecat, klarifikasi dulu kalau memang benr-bener dia salah yaudah ga ada ampun lagi. Karena di AD/ART sudah jelas kalau kamu melanggar harus dipecat. Rewardnya ya paling katakanlah sekarang kita sebagai pengurus partai, gak jadi eksekutif, gak jadi legislatif, tapi suatu saat kalau partai memang membuuhkan kita, ya nanti kalau mencalonkan diri menjadi eksekutif maupun legislatif di utamakan. 4. Bagaimana PDIP memberikan jaminan terhadap hak antara anggota partai perempuan dan anggota partai laki-laki?

184

Ya sekarang hak di bidang apa, dengan catatan anggota harus merasa memiliki, partai itu milik dia, tapi kalau cuma anggota-anggota biasa tapi gak merasa bahwa PDIP adalah milik saya, siapapun yang menghina PDIP tetap harus kita bela. Ya haknya ya kita harus membela partai, lambang partai, itu semua harus kita bela. Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 5. Bagaimana pendapat bapak tentang konstruksi yang terjadi di masyarakat bahwa perempuan hadir di parlemen hanya untuk pemanis, dan pelengkap saja untuk memenuhi kuota 30% di parlemen? Gak juga, memang kuota perempuan itukan tertuang di dalam undangundang partai politik itu kan yang ketok palu juga kan anggota DPR, MPR, sedangkan anggota DPR, MPR yang menggodok juga ada lakilaki dan perempuan. Memang dibatasi untuk 30%, karena selama ini perempuan itu mau gak mau, pada males untuk masuk ke partai politik. Tergantung dari alasan masing-masing orang, ah gak maul ah masu ke parpol, lebih baik ngurus rumah tangga, dll. Sebenarnya perempuan kalau mau dalam 1 dapil contohnya kota Serang, itukan merebutkan 5 kursi untuk provinsi, disitu diisi oleh lebih banyak perempuan gak masalah dengan catatan bahwa perempuan itu bisa meraup suara untuk memenangkan satu partai,jadi gak ada batesanbatesan lah. Contohnya aja untuk pemilu legislatif kemarin, suara terbanyak dari PDIP itu perempuan dari Kalimantan, nomor 2 nya Puan Maharani. Sebenarnya konstruksi masyarakat sudah bergeser tentang perempuan pada saat ini. Cuma dari perempuannya itu sendiri masuk partai poliik gak mau, jadi dari individunya, pribadi manusianya.

185

6. Hambatan dalam hal apa saja yang ditemui oleh anggota perempuan di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik? Gak ada ya, cuma kadang-kadang yang bersangkutan sendiri yang merasa terhambat. Contohnya ada pendidikan partai, “ibu ikut pendidikan partai disana ya? Oh gak bisa anak saya masih kecil” nah seperti itu. Padahal kita sudah menginstruksikan. 7. Adakah

hambatan

perempuan

dalam meakukan

aktivitas

komunikasi politik seperti propaganda politik, agitasi politik, lobilobi politik, iklan politik, dll ? Tergantung orangnya juga, katakanlah sekarang ada demo di DPRD perempuan harus berani menghadapi demo itu. “Wah saya takut”, gak boleh takut kita harus tetep berani. Dengan catatan kita harus benar , kalau kita salah ya sudah. 8. Berarti permasalahannya berada dari internal individunya, pada umumnya bagaimana mereka menyelesaikan hambatan tersebut? Agak susah kalau untuk masalah keluarga, karena kebanyakn perempuan lebih memilih keluarga ketimbang partai politik. Partai paling mencari pengganti untuk dikirim ikut pendidikan kader. Tapi intinya partai tidak membatasi perempuan untuk maju, siapapun perempuan yang ingin maju, jadi pimpinan atau apa kalau memang dia siap untuk menanggung resiko ya langsung jalan. Maksudnya menanggung resiko, keluarga di nomor duakan. Anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik 9. Bagaimana anggota perempuan di PDIP bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik? Sosialisasinya sama aja dengan laki-laki, gak ada perbedaan. Pokoknya tergantung masing-masing anggota, mau sosialisasi sitem apa-sitem apa silahkan.

186

10. Apakah salah satu hambatan yang ditemui anggota perempuan di PDIP adalah dalam bersosialisasi dan berinternalisasi dalam lingkungan partai dan lingkungan dengan sesama politisi? Untuk hambatan juga tidak ada, ya hambatannya paling ibu-ibu tadi ah gak maulah saya ikut parpol. Sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik 11. Bagaimana sistem perekrutan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Kalau sistem perekrutannya kita selaku anggota partai katakanlah itu anak ranting itu tingkat RW ranting itu tingkat kelurahan/desa, PAC tingkat kecamatan, DPC tingkat kabupaten/kota, DPD tingkat provinsi, DPP pusat. Kita selaku pengurus, bagaimana PDIP khususnya di provinsi Banten ini untuk disukai orang dan untuk anggota itu lebih banyak ya kita nyari anggota. “Om, dek, masuk PDIP yuk nanti saya bikini KTA”, gitu aja khususnya anak-anak yang masih muda yang belum memiliki KTA. 12. Bagaimana sistem pengkaderan anggota partai perempuan di partai

Demokrasi

Indonesia Perjuangan

dalam memenuhi

pengetahuan komunikasi politik? Ya tadi pada tingkatan itu, yang kira-kira itu pada setiap tahun harus ada pengkaderan. 13. Bagaimana partai membuat pengkaderan untuk kader partai atau anggota partai yang tidak memilki background politik? Pendidikan politik itu sama tidak membeda-bedakan, mau dari SD, SMP, SMA, S1 jurusan apapun itu tetap sama. Pendidikan politik dasar itu ya asas-asas dari PDIP dibuat dalam suatu workshop atau seminar, 2 – 3 hari. Dikasih pembekalan, ajaran bung Karno, ajaranajaran dari mana-dari mana, itupun materinya dari luar banyak. Dari

187

dosen-dosen kemarin itu banyak. Waktu di Jogja itu yang mengadakan DPP , untuk guru kader. 14. Apa kritik dan saran anda untuk sistem perekrutan dan pengkaderan untuk memenuhi kuota perempuan 30% di parlemen agar PDIP memiliki kader yang unggul? Intinya perekrutan itu siapapun orangnya, siapapun itu lulusannya kalau mau masuk ke PDIP terbuka. Kita tidak membeda-bedakan, mau itu miskin atau kaya, pengangguran. Semua silahkan masuk ke partai manapun, kita gak membedakan suku agama, atau ras tertentu. PDIP nasionalis, asasnya Pancasila 1 Juni. 15. Tentang pandangan partai politik memenuhi keterwakilan 30% perempuan asal merekrut saja yang penting memenuhi kuota, bagaimana anda menanggapi dan menyanggah bahwa PDIP tidak seperti itu? Ada yang seperti itu. PDIP terbuka untuk umum, siapapun khususnya gender yang ingin menjadi anggota legislatif, maupun anggota eksekutif misalnya silahkan. Dengan catatan nanti sebelom menjadi anggota DPRD harus ada fit and proper test. Begitu juga untuk menjadi bupati dan walikota harus melewati tahapan itu, kalau fit and proper testtersebut istilahnya tidak memenuhi syarat kita berfikir 2 kali. Gak semua orang masuk PDIP ingin menjadi pejabat tapi hasil tesnya jelek, nanti kalau udah jadi bagaimana gitu. Sistem perekrutan PDIP ya dibilang ideal ya sudah, di bilang belum ya belum. Ya belumnya masih banyak orang yang kurang memahami “kok mau jadi anggota partai aja harus ada gini, di partai lain aja tdiak ada” apalagi masyarakat sekarang khususnya di provinsi Banten masih terjadi politik transaksional. 16. Apakah menurut anda, key informan sudah melalui semua sistem perekrutan dan pengkaderan yang sesuai dengan prosedur PDIP? Iya sudah, karena ibu Suparmi itu sudah ikut pendidikan kader guru, ibu Sri juga, bu Amah madya kalau tidak salah

188

Lampiran 14

DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama

: Gandung Ismanto, S.Sos, MM

Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Karang, 7 Agustus 1974 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Alamat

: Serang

No Telepon

: 08121824494

Riwayat Pendidikan: S1 Semarang S2 Jakarta S3 Bandung

Riwayat Organisasi: Wakil Dekan 3 FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

189

Lampiran 15

190

Lampiran 16 Transkrip Wawancara Informan Ahli 1 Gandung Ismanto Hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 1. Bagaimana hak dan kewajiban perempuan sebagai anggota partai dalam perspektif anda sebagai akademisi? Ya kalo hak dan kewajiban itu saya kira sama, mereka memiliki kedudukan yang sama yang setara dan seimbang dengan anggota yang lain khususnya yang laki-laki. Tidak ada perbedaan peran formal secara mendasar apalagi dalam era sekarang posisi perempuan di partai politik itu sudah jauh lebih baik, tidak hanya dilindungi undang-undang, tapi juga oleh perubahan sosial masyarakat yang turut mendukung terhadap eksistensi kaum perempuan di partai politik. Hanya saja memang, ada kendala, ada sedikit hambatan nilai budaya misalnya yang masih menempatkan perempuan pada peran-peran yang identik seperti peran domestik partai politik misalnya. Kalau di acara formal penerima tamu itu pasti perempuan, kemudian MC itu perempuan, dirijen juga perempuan, nah itukan stereotype gender yang tidak mudah dilepaskan begitu saja. Ada kesetaraan antara hak dan kewajiban di partai politik. 2. Bagaimana kewajiban anggota perempuan di PDIP memenuhi kebutuhan

pengetahuan

komunikasi

politik

dalam

aktivitas

komunikasi politik? Nah itu nampaknya menjadi catatan yang tersisa bagi kebijakan afirmatif 30% keterwakilan itu, karena memang sulit di nafikan rekrutmen partai secara umum itu buruk, tidak hanya membicarakan soal perempuan tapi rekrutmen partai, rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai secara umum itu buruk. Ditambah dengan fungsi-fungsi partai yang lain, fungsi sosialisasi, pendidikan politik, komunikasi politik, itu partai relatif buruk. Apalagi misalnya kalau rekrutmen politik untuk memenuhi kuota 30% itu. Hambatannya lain adalah budaya yang belum cukup mendukung terhadap

191

keterlibatan perempuan di partai politik. Karena ada ciri perempuan yang terlibat pada partai politik itu adalah mereka yang di dorong oleh keluarganya atau suaminya. Karena mereka umumnya sudah memilki status sosial ekonomi tertentu, misalnya dia dari kalangan pengusaha istrinya didorong untuk masuk partai supaya jadi donator politik dia istrinya. Artinya apa perempuan pada umumnya itu belum tentu akan memilki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam partai politik. Dan ketika bicara soal akses atau pengaruh di dalam partai politikpun perempuan yang dengan status ekonomi menengah kebawah, itu tidak memiliki ruang yang cukup untuk berkompetisi atau kesempatan yang sama dengan yang lain. Karena tadi akses dari sistem politik dan ketidak mampuan partai dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya tadi. 3. Dengan kata lain perempuan belum melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan komunikasi politiknya pak? Saya melihat itu baru dipenuhi ketika mereka duduk dalam jabatan-jabatan formal, jadi kira-kira learning by doing. Jadi pada saat mereka menduduki baru dituntut atau dipaksa atau terpaksa untuk memenuhinya. Contoh mutakhir saya kira bisa kita lihat dari salah satu pejabat Banten, dia saya kira model politisi perempuan yang ketika dia masuk ke dalam partai politik dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya kapasitas apa-apa, dia tidak punya nilai lebih sedikitpun. Tapi dia di dorong oleh keluarganya , oleh suaminya, dengan modal yang sangat besar jadilah dia salah satu pejabat Banten. Ketika duduk pada jabatan itulah kemudian dia terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia belajar public speaking, dia punya guru atau konsultan khusus yang terus memperbaiki caranya bicara, sampai dia punya performa public yang khas gitu ya cara dia bicara, cara pidatonya, dan itu adalah hasil bentukan kemudian ketika dia duduk di dalam jabatan politik. Meski tidak semua seperti itu ada juga contoh figur yang baik, dia seorang intelektual, berpendidikan tinggi, dia punya kapasitas yang cukup, terlibat di dalam politik, dan terpilih terus menjadi anggota DPRD. Ya itu tadi memang tidak semua, tetapi pada umumnya

192

politisi kita politisi Banten itu karena rekrutmennya buruk, asal comot, asal penuhi 30%, sehingga mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup sebenernya untuk terlibat di dalam politik. 4. Adakah sanksi sosial dari sesama politisi jika tidak menjalankan hak dan kewajiban tersebut? Agak susah ya bicara sanksi sosial, karena perangkat sistem nilai masyarakat kita belum terlalu kuat untuk menjustifikasi mereka politisi perempuan yang tidak menjalankan kewajiban. Problemnya adalah politik kita yang terlalu transaksional, sehingga orang tidak melihat kapasitas, melihat apakah dia menjalankan hak dan kewajiban atau tidak. Yang penting pada saat dibutuhkan ya hadir, secara transaksional memenuhi kebutuhan konstituennya. Jadi publik juga gak melihat, kapasitasnya bagaimana, cara bicaranya, kemampuan berkomunikasinya, saya kira dalam konteks Banten umumnya ya fenomenanya begitu. Aktivitas Komunikasi Politik 5. Apakah aktivitas komunikasi politik tersebut harus dilakukan oleh semua anggota partai atau politisi? Oh ya tentu saja, harus karena itulah peran penting mereka untuk mengkomunikasikan gagasan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Asumsinya harusnya politisi perempuan itu punya kapasitas lebih secara natural, karena dia lebih luwes, pendekatannya lebih manusiawi, lebih keibuan, tetapi

asumsi itu sepertinya banyak terkoreksi kalau

melihat bagaimana kemampuan dan prilaku politisi di Banten. Yang tidak cukup mumpuni misalnya bicara soal lobi, politik Banten itukan terlalu maskulin ya, pendekatannya juga terlalu kelaki-lakian, kejawaraan, dengan mobilitas yang sangat tinggi, persaingan yang sangat ketat, nah pada titik itu politisi perempuan kita di Banten ini belum cukup mampu di arena politik yang terlalu maskulin tadi. Sehingga mereka cenderung tersisih, menjadi asesoris partai itu bahasa kasarnya. Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik

193

6. Sebenarnya hambatan terbesar yang ditemui oleh anggota partai perempuan itu apa saja sih pak? Kapasitas ya, bisa dihitung dengan jari lah misalnya di periode yang lalu. 7. Kapasitas itu indikator ukurnya apa sih pak? Ya paling tidak kan latar belakang pendidikannya, track record sebagai politisinya, apakah dia politisi yang menempuh proses panjang, dlam kaderisasi partai yang berjenjang, atau dia politisi instant tadi asal rekrut. Kategori pertama adalah politisi yang merangkak dari bawah, dan dengan pendidikan yang memadai, diramu dengan mengalaman yang cukup itu dia tampil dengan politisi yang tidak mengecewakan. Tetapi kategori kedua ada politisi perempuan yang instan tadi muncul karena wacana 30%, punya modal, lalu dia masuk, tapi kemudian menguasai sumber daya dia melompat karirnya untuk duduk di posisi tertentu. Nah yang tipe kedua ini yang saya lihat, memang lebih banyak jadi asesoris partai tadi. Yao rang yang begini ini menjabat dulu baru belajar, harusnya orang yang masuk dalm jabatan publik itu dia sudah dalam posisi cukup dalam bekerja, ini dia malah untuk belajar mengurusi masyarakat. Sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik 8. Sistem perekrutan yang bobrok tadi secara umum atau di Banten saja pak? Ini efek sistemik dari politik kita yang liberal, yang menghasilkan pada satu sisi iklim demokrasinya itu baik, sangat terbuka, sangat kompetitif, tetapi sistem yang sangat kompetitif dan liberal ini kemudia hanya bisa diikuti olh kalangan tertentu saja yaitu mereka yang memiliki fasilitas financial yang tinggi. Seperti yang sudah saya ceritakan politisi perempuan kebanyakan dri kalangan menegah keatas yang memiliki uang yang cukup untuk mebiayai akivitas komunikasi politiknya. Karena aktivitas politik itu menjadi lahan untuk menduplikasi kekayaan ekonominya. Jadi kalau istrinya di DPRD punya akses untuk proyek tertentu suaminya yang

194

menjalankan. Ada motif-motif ekonomi juga dibalik keterlibatan perempuan di dunia politik. Nah problemnya saya kira sistemik meski Banten bisa dibilang sebagai model praktek terburuk lahn dari oligarki partai. Jadi partai itu kenapa disebut oligarki karena hanya mereka-mereka saja yang mengisi partai. 9. Sistem perekrutan dan pengkaderan yang seperti apakah yang seharusnya diberikan kepada anggota perempuan untuk memenuhi kuota perempuan 30% di parlemen agar PDIP memiliki kader yang unggul? Secara sistemik partai harus berubah haluan dari partai masa menjadi partai kader, partai

secra terus menerus melakukan kaderisasi,

rekrutmennya dilakukan secara terbuka dari waktu ke waktu. Sistem yang terbaik tentu saja melalui mekanisme kaderisasi yang berjenjang. Yang mengharuskan seseorang untuk duduk pada jabatan di atasnya, dia harus duduk dulu dari bawah, penataan sistem partai politik ini yang sekarang itu tidak terbangun di Indonesia. Seseorang yang belum pernah duduk du DPRD kota/kabupaten sudah mencalonkan diri di provinsi, belum di provinsi tiba-tiba nyalon DPR RI, nah sehingga keguncangankeguncangan sistemik itu sering kali terjadi. Jadi sistem apa yang terbaik saya rasa partai harus kembali lgi ke fungsi dasarnya sebagai untuk melakukan 4 hal, kaderisasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan melakukan resolusi konflik. Nah 3 persoalan yang awal itukan menyangkut persoalan kaderisasi, itu bagaimana kader dididik untuk menjadi

komunikator,

sosialisasi,

komunikasi.

Komunikator

buat

masyarakatnya, konstituennya, dan gagasan-gagasan partai, pada satu sisi disisi lain dia menyerap aspirasi untuk dipola di agresasikan menjadi kebijakan yang relevan bagi masyarakat. Proses ini harus dilakukan secara berjenjang agar mereka terlatih, kemampuannya terasah dalam lingkupnya, kemudia diberikan tanggung jawab besar yang lebih luas dan sterusnya. Dan di negara maju ini yang dilakukan, sehingga politisi yang lahir adalah politisi yang memiliki pengalaman yang utuh di level-level tertentu,

195

sehingga mereka memiliki kecakapan yang tinggi untuk berperan sebagai politisi.

196

Lampiran 17

DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama

: Ikhsan Ahmad, S.Ip, M.Si

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1984 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Alamat

: Taman Banten Lestari

No Telepon

: 081218596108

Riwayat Pendidikan: S1 Universitas Pasundan FISIP Jurusan HI S2 Institut Pertanian Bogor Jurusan KMP

197

Lampiran 18

198

Lampiran 19 Transkrip Wawancara untuk Informan Ahli ke 2 Hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 10. Bagaimana hak dan kewajiban perempuan sebagai anggota partai dalam perspektif anda sebagai akademisi? Tergantung platform masing-masing partai, namun secara general sebagai anggota parpol baik itu perempuan maupun laki-laki dia mestinya tunduk pada platform dan ideologi parpol. Ujungnya adalah keyakinan terhadap perjuangan itu menjadi dasar dia menduduki jabatan-jabatan politik tertentu, bukan lagi berdasarkan kepentingan-kepentingan parpol lagi Aktivitas Komunikasi Politik 11. Apa saja yang termasuk dalam aktivitas komunikasi politik secara konseptual? Yang termasuk dalam aktivitas komunikasi politik adalah kampanye politik, berita politik, rapat, lobi-lobi politik, agitasi politik, PR partai. 12. Apakah aktivitas komunikasi politik tersebut harus dilakukan oleh semua anggota partai atau politisi? Komunikasi itukan sebagai sebuah dasar, artinya basis berpolitik itu adalah komunikasi. Maka komunikasi menjadi hal yang wajib dikuasai dalam pengertian pada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalkan menjalin komunikasi dengan konstituen, menjalin komunikasi politik dengan lembaga-lembaga politik. Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik 13. Bagaimana seharusnya anggota partai perempuan menghadapi hambatan yang ditemuinya? Perempuan seharusnya lebih bisa berperan sesuai dengan kodratnya, sebagai seorang ibu, dia pasti punya kesabaran, lebih idealis, lebih berpegang pada prinsip, dibandingkan laki-laki.

199

Sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik 14. Bagaimana pendapat bapak tentang partai yang kebingungan mencari kader perempuan untuk memenuhi kuota 30% di parlemen, yang mngakibatkan partai asal merekrut saja? Kuota yang ditetapkan UU terhadap kuota 30% perempuan dalam sebuah esensi demokrasi ini bukan berangkat dari sebuah driving force demokrasi, tapi sebuah upaya mobilisasi atas kepentingan demokrasi secara procedural. Bahwa keterlibatan perempuan itu ada, sehingga ada sebuah legitimasi, justifikasi, keterlibatan perempuan ini menjadi bagian dari dipenuhinya instrument hak asasi manusia, instrument kebebasan politik yang dibangun untuk persoalan gender, dsb. Tapi kemudian dari 2 periode pemilihan ke belakang sampai sekarang belum ada satu kouta 30% perempuan yang memang terpenuhi. Kalau gak salah saya ada datanya baru PKB yang mendekati kuota, dan yang paling sedikit itu PKS. Kenapa keterwakilan perempuan tidak memenuhi target 30%, ini banyak faktor yang esensial itu pertama pendidikan politik terhadap perempuan itu memang minim, kedua proses pemilu itu berbasis pada sebuah transaksi politik yang kemudian menyebabkan perempuan kalah bersaing, kemudian yang ketiga persoalan-persoalan yang membuat perempuan kalah bersaing adalah selain 2 persoalan tadi ada faktor budaya. 15. Sistem perekrutan dan pengkaderan yang seperti apakah yang seharusnya diberikan kepada anggota perempuan untuk memenuhi kuota perempuan 30% di parlemen agar PDIP memiliki kader yang unggul? Proses kaderisasi parpol yang sehat, yang sehat itu berdasarkan rekrutmen dengan kadar ideologis dan manajemen organisasi yang baik, wawasan yang baik, kemudian moralitas yang baik, jadi semua ini berakumulasi pada bagaimana penilaian kader terhadap identitas, kapasitas, untuk bertarung di arena politik yang sesungguhnya.

200

Lampiran 20

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan No

:1

Pengamatan/Wawancara

: P dan W

Waktu

: 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB

Disusun

: 2 Oktober 2014 Pukul 07:00 WIB

Tempat

: Rumah Informan ke 1 (Ibu Hj. Amah Suhamah)

Subyek Penelitian

: Informan ke 1 ( Ibu Hj. Amah Suhamah)

Bagian Deskriptif Wawancara dan pengamatan dengan ibu Hj. Amah Suhamah mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik Bagian Reflektif Informan memilih tempat wawancara di rumahnya dikarenakan informan tidak terpilih menjadi wakil rakyat di parlemen. Namun, dilihat dari cat rumah yang berwarna merah dan papan nama DPC yang ada di depan rumah informan menunjukan loyalitas dan keseriusan dalam menjadi anggota sekaligus PR partai . Informan mau dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, informan juga sangat kooperatif pada saat menjawab pertanyaan. Informan juga menerima haknya sebagai anggota partai, hal tersebut dapat dilihat pada saat informan menerima SMS dari DPD untuk datang pada saat rapat bulanan partai.

201

Lampiran 21

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan No

:2

Pengamatan/Wawancara

: P dan W

Waktu

: 1 Oktober 2014 Pukul 15:30 WIB

Disusun

: 2 Oktober 2014 Pukul 07:00 WIB

Tempat

: Pusat Pemerintahan, DPRD Kota Tangerang

Subyek Penelitian

: Informan kunci ke 2 (Ibu Suparmi ST)

Bagian Deskriptif Wawancara dan pengamatan dengan Ibu Suparmi ST mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik Bagian Reflektif Informan memilih tempat wawancara di DPRD Kota Tangerang dikarenakan informan merupakan ketua DPRD Kota Tangerang. Informan mau dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, informan juga sangat kooperatif pada saat menjawab pertanyaan. Informan juga menerima haknya sebagai anggota partai, dikarenakan informan diberikan hak yang sama dengan anggota laki-laki untuk memimpin dan menjabat pada jabatan strategis.

202

Lampiran 22

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan No

:3

Pengamatan/Wawancara

: P dan W

Waktu

: 2 Oktober 2014 Pukul 13:00 WIB

Disusun

: 2 Oktober 2014 Pukul 19:30 WIB

Tempat

: Kantor PDI-P DPD Banten

Subyek Penelitian

: Informan pendukung (Bapak Drs. Sabdo Waluyo)

Bagian Deskriptif Wawancara dan pengamatan dengan Bapak Drs. Sabdo Waluyo mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik Bagian Reflektif Informan memilih tempat wawancara di Kantor PDI-P DPD Banten dikarenakan informan merupakan salah satu pengurus partai yaitu sebagai wakil kepala bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Informan mau dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, informan juga sangat kooperatif pada saat menjawab pertanyaan. Informan menyatakan bahwa partai sudah memenuhi semua hak dan kewajiban partai terhadap anggotanya yaitu sesuai dengan AD/ART PDI-P yang berlaku. Dan menurut pengamatan peneliti hal itu memang sudah dilakukan oleh partai.

203

Lampiran 23

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan No

:4

Pengamatan/Wawancara

: P dan W

Waktu

: 6 Oktober 2014 Pukul 14:00 WIB

Disusun

: 6 Oktober 2014 Pukul 20:00 WIB

Tempat

: DPRD Provinsi Banten

Subyek Penelitian

: Informan kunci ke 3 ( Ibu Sri Hartati, SH)

Bagian Deskriptif Wawancara dan pengamatan dengan ibu Ibu Sri Hartati, SH mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik Bagian Reflektif Informan memilih tempat wawancara di DPRD Provinsi Banten dikarenakan informan merupakan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI-P. Informan mau dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, informan juga sangat kooperatif pada saat menjawab pertanyaan. Informan juga menerima haknya sebagai anggota partai, hal tersebut dapat dilihat dari dipercayanya informan menjadi wakil ketua fraksi PDI-P. Hal tersebut membuktikan bahwa hak semua anggota sama dalam hal memilih dan dipilih.

204

Lampiran 24

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan No

:5

Pengamatan/Wawancara

:P

Waktu

: 9 Oktober 2014 Pukul 17:30 WIB

Disusun

: 9 Oktober 2014 Pukul 20:00 WIB

Tempat

: Rumah Informan ke 1 (Ibu Hj. Amah Suhamah)

Subyek Penelitian

: Informan ke 1 ( Ibu Hj. Amah Suhamah)

Bagian Deskriptif Pengamatan dan meminta kekurangan data dengan ibu Hj. Amah Suhamah mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik Bagian Reflektif Peneliti melihat adanya hubungan baik antara informan dengan sesama anggota partai dibuktikan dengan telpon informan yang mengundang anggota partai lainnya untuk makan siang bersama di rumah informan. Dengan kata lain sosialisasi informan cukup baik dengan anggota partai ataupun sesama politisi.

205

Lampiran 25

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan No

:6

Pengamatan/Wawancara

:P

Waktu

: 15 Oktober 2014 Pukul 11:30 WIB

Disusun

: 15 Oktober 2014 Pukul 17:00 WIB

Tempat

: DPRD Provinsi Banten

Subyek Penelitian

: Informan ke 3 (Ibu Sri Hartati, SH)

Bagian Deskriptif Pengamatan dan meminta kekurangan data dengan Ibu Sri Hartati, SH mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik Bagian Reflektif Peneliti melihat adanya hubungan baik antara informan dengan sesama anggota partai dibuktikan dengan setelah sidang paripurna istimewa informan mengajak berfoto bersama sesama politisi dan anggota fraksi, kemudian sesuai pengamatan peneliti pada saat informan mengobrol, lawan bicara informan terlihat senang dengan adanya percakapan tersebut. Dengan kata lain sosialisasi informan cukup baik dengan anggota partai ataupun sesama politisi.

206

Lampiran 26

207

Lampiran 27

208

Jumlah Anggota Aktif DPC Se- Provinsi Banten

Cilegon Jumlah Anggota : 15 Ketua DPC

: H. Nanan Sumarna

Sekretaris DPC

: Agus Suparman

Bendahara DPC

: Suud

Kota Serang Jumlah Anggota : 15 Ketua DPC

: Bambang Janoko

Sekretaris DPC

: Rudi Kurniadi

Bendahara DPC

: Samaun

Kabupaten Serang Jumlah Anggota : 15 Ketua DPC

: Hj. Ida Rosida

Sekretaris DPC

: Fatma Subai

Bendahara DPC

: Tb. Badrululu

Pandeglang Jumlah Anggota : 15 Ketua DPC

: H. Edi Santibi

Sekretaris DPC

: Duriat

Bendahara DPC

: Hasannudin

pLebak Jumlah Anggota : 19 Ketua DPC

: H. Ade Sumardi

209

Sekretaris DPC

: Hezibua Fauzu

Bendahara DPC

: H. Ade Suryana

Kota Tangerang Jumlah Anggota : 15 Ketua DPC

: Hendri Zen

Sekretaris DPC

: Johan Saragi

Bendahara DPC

: Yulistini

Kabupaten Tangerang Jumlah Anggota : 17 Ketua DPC

: Barhum HS

Sekretaris DPC

: Mukhlis

Bendahara DPC

: Didin Muhidin

Tangerang Selatan Jumlah Anggota : 15 Ketua DPC

: Tb. Bayu Murdani

Sekretaris DPC

: Bambang Triyadi

Bendahara DPC

: Dodi

54

BIODATA PENULIS

Nama

: Amallia Utami Putri

Tempat Tanggal Lahir

: Serang, 6 februari 1992

Agama

: Islam

Jenis Kelamin

: Perempuan

Email

: [email protected]

No. Hp

: 087778512612

Alamat

: Jl. Ayip Usman Perum Bumi Agung Permai 1 Blok C8 No 27 Kota Serang Provinsi Banten, 42151

Riwayat Pendidikan: 2010 - 2015

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2007 - 2010

SMAN 2 Kota Serang

2004 - 2007

SMP Informatika Serang

1998 - 2004

SDN Karya Bakti 1 Serpong - Tangerang

Pengalaman Organisasi: 1. Himpunan Mahasiswa Komunikasi UNTIRTA 2. Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) 3. Komunitas Video Ilmu Komunikasi Untirta (KOVIKITA)