Alhamdulillahirobbil alamin,. Washolatu wasssalamuala asyrofil

JENDELA

Media Menjadi

Sarana Komunikasi

A

lhamdulillahirobbil ‘alamin,. Washolatu wasssalamuala asyrofil ambiya’iwalmursalin, wa a’al alihi wash habihi rosulillahi ajma’in,..amma ba’du Puji Syukur kehadirat Allah SWT , yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semuanya, dan atas Rahman dan Rahim-Nya juga sehingga kami mampu menerbitkan BULETIN sederhana ini. Sholawaat dan Salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang sengaja Allah utus kepermukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlaq manusia dari akhlaq jahil menjadi akhlaqul karimah. Kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu baik materil, maupun nonmaterial, sumbangsih pemikiran, masukan-masukan demi untuk terwujudnya BULETIN ini. Dan kami juga memohon maaf kepada semua pihak atas keterbatasan ilmu, pengalaman dan keahlian yang kami miliki sehingga masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan terhadap Buletin ini, untuk itu saran dan masukkan sangat kami harapkan demi perkembangan dan kemajuan Tabloid ini dimasa yang akan datang. “Melalui media menjadikan sarana koordinasi dan memberikan informasi kepada seluruh halayak umum khususnya seluruh SKPD yang ada di Provinsi Banten, dengan menerbitkan buletin yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah wahana untuk memberikan informasi maupun menambah wawasan kepada para pembacanya. Terahkir kepada staf redaksi teruslah berkreasi, dengan dedikasi tinggi demi menyuguhkan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan, semoga jerih payah yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat. Hanya kepada Allahlah kita berserah diri dan memohon Syafaat Baginda Muhammad SAW diyaumil akhir nanti. Wassalam,.. REDAKSI !

2

PENGAWASAN EDISI 01/Th 2016

Pelindung H. Rano Karno, SIP Gubernur Banten Penasehat Drs. H Ranta Soeharta, MM (Sekretaris Daerah Provinsi Banten) Penanggung Jawab Drs. H Takro Jaka Rooseno (Inspektur Provinsi Banten) Pemimpin Umum Drs. Sugiyono, MM (Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten) Pemimpin Redaksi Agus Haryanto, S.Sos, M.Si Redaktur Pelaksana Husen Fadilah, SE (Kasubag Keuangan) Redaktur Drs. H Badrudin, MSi (Kasubag Program, Evaluasi & Pelaporan) Elda Supriatna, S.Sos., M.Si M. Iqbal, S.Sos

Staf Redaksi Ade Agus Purnama, S. Sos, M.Si Ade Hendarman Novi Junaidi, SP Farid Wazdi, SE Sirkulasi Ahmad Haelani, SE Syamlawi Afrian Permana Alamat Redaksi/Tata Usaha Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Kota Serang Tlp. (0254) 7039946 Fax. (0254) 267041

DAFTAR ISI

4 LAPORAN UTAMA Bangun Sistem Integritas Komitmen Cegah Korupsi

10 RAGAM Forum Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Rakor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Sarasehan) Inpektorat Prov Banten di NTB Bimtek Penyusunan SKP Laksanakan Rakor Pemeriksaan LKPD Pelatihan Tenaga Pemeriksa

33 ARTIKEL 24 NUANSA Workshop Pengendali Gratifikasi Sidang Majelis TP - TGR di Lingkungan Prov Banten Rakor dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah Inspektorat Dengan KPK RI

30 PROFIL Pengawasan Bagian Dari Solusi, Bukan Bagian Dari Masalah

Sekilas Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK - RI

45 PUISI Indonesia Ku

46 LENSA

PENGAWASAN EDISI 01/Th 2016s

3

LAPUT

4


LAPUT

K

PK menggelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi tingkat Provinsi Banten, di Kota Serang, Selasa (12/4). Acara dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi Banten. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Tim supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten masih buruk. Hal tersebut tercermin dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten selama dua tahun berturut-tutut mendapat predikat disclaimer. “Pemilihan Banten sebagai tempat terselenggaranya acara tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa fakta. Yakni di Banten telah terjadi berulang kali kegiatan penindakan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang


5

LAPUT melibatkan pihak eksekutif dan legislatif serta pihak swasta,” ujarnya. Pejabat Tak Laporkan Harta, Mencapai 80 % Basaria Panjaitan mengatakan, kegiatan pencegahan korupsi di Banten belum memberikan dampak yang signifikan, dengan beberapa indikator, antara lain minimnya kesadaran para pejabat di Banten untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebanyak 80,27 persen pejabat di lingkungan Pemprov Banten dan sebanyak 65,88 persen anggota DPRD belum menyerahkan LHKPN. Selain itu, KPK juga menilai komitmen pimpinan daerah dan jajarannya di Banten dalam memberantas KKN masih sangat minim, ditambah kurang efektif dan optimalnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sikap permisif masyarakat terhadap KKN yang terjadi, dan kurang efektifnya pengawasan masyarakat luas terhadap tata kelola pemerintahan. “Tim supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi dari KPK siap mendampingi Pemprov Banten untuk memperbaiki kekurangankekurangan yang ada. Gubernur Banten Rano Karno telah bersedia untuk menyiapkan ruangan khusus bagi tim supervisi dari KPK. Tim tersebut nantinya akan berkantor di Pemprov Banten guna melakukan pencegahan secara terintegrasi terkait seluruh aspek tata kelola pemerintahan,” ujar Basaria. Lebih lanjut Basaria menegaskan selain persoalan tata kelola pemerintahan yang buruk, ada sejumlah persoalan lain yang ditemukan di Provinsi Banten yakni kuatnya intervensi pihak luar dalam pengadaan barang dan jasa. Intervensi yang kuat dari pihak luar di Pemprov Banten tidak hanya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tetapi juga terkait perencanaan kegiatan dan anggaran serta alokasi bantuan sosial dan keuangan. “Persoalan lain yang ditemukan di Pemprov Banten yakni belum adanya komitmen untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang memadai dan transparan; masih maraknya perilaku koruptif, dan sikap permisif; pengendalian dan pengawasan yang kurang efektif; masih adanya perizinan yang belum diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT); dan sistem perencanaan penganggaran dan kegiatan belum terintegrasi,” jelasnya. Berdasarkan poin permasalahan di atas, lanjut Basaria, KPK merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan yakni melaksanakan rencana aksi yang sudah disepakati, segera melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (penggunaan teknologi informasi, pengelolaan SDM, penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan pengawasan serta pengendalian. Selain itu, perlu didorong partisipasi publik yang lebih luas, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas masyarakat dalam mencegah korupsi. “Kita akan melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi setiap tiga bulan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan rencana aksi seperti aparat penegak hukum, Kemendagri, Kemenpan & RB, BPKP, BPK dan Ombudsman,” tegasnya.

6


LAPUT

Bertekad Mencegah Korupsi Sementara itu, Gubernur Banten Rano Karno mengakui masih adanya intervensi dari pihak luar di Provinsi Banten, baik itu terkait perencanaan anggaran dan kegiatan maupun terkait proyek, serta sejumlah persoalan lainnya. “Termasuk proyek aspirasi juga sebenarnya salah satu bentuk intervensi. Semua persoalan ini akan kita atasi dengan bantuan tim pencegahan dari KPK. Karena itu yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem melalui e-plan, e-budgeting dan sistem lainnya.Kami menyambut baik program pencegahan dan penindakan terintegrasi yang dicanangkan oleh KPK dan kami mengharapkan bantuan KPK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Pemprov Banten,” ujarnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, kata Rano Karno, terus bertekad dan menyatakan komitmennya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yang terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Gubernur mengatakan, hingga saat ini Pemprov Banten telah melakukan beberapa langkah strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah melaksanakan pelatihan dan pembentukan tunas integritas sebanyak 222 orang dan akan melakukan assessment tunas integritas kepada 300 orang aparatur di lingkungan Pemprov Banten.

Selain itu, adalah pembuatan peraturan gubernur yang mengatur gratifikasi, kode ASN, laporan harta kekayaan dan tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Gubernur juga telah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum terutama KPK dalam rangka pencegahan korupsi. “Meski telah melakukan langkah nyata, namun kami menyadari masih banyak hal yang perlu dilakukan, karena langkah-langkah pencegahan ini membutuhkan waktu dan energi serta komitmen semua pihak.Pembangunan sistem integritas akan terus kami lakukan secara bertahap, tentu dalam pelaksanaanya akan selalu bekerjasama dengan KPK”, jelas Rano Karno. Di hadapan pimpinan KPK, Gubernur menyampaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan budaya dan perilaku KKN, rendahnya kualitas pelayanan publik, sistem dan prosedur yang kurang memadai dan transparan serta pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dan perlu menjadi perhatian bersama untuk dibenahi dan dilakukan dengan langkah yang kongkrit. “Atas pemasalahan ini, tentunya kami mohon masukan, saran dan solusi terbaik serta aplikatif yang berujung pada


7

LAPUT terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas pada seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Banten”, kata gubernur. Penandatanganan Komitmen Bersama Pada acara tersebut, hadir pula Deputi Bidang Penindakan KPK Irjen Pol Heru Winarko dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda. Yang bertindak sebagai narasumber selain Basaria yakni Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, perwakilan dari Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari BPK, BPKP dan Kemenpan & RB.

8


LAPUT

Sementara para peserta yang hadir yakni seluruh bupati/wali kota se-Banten, Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafly Amar, unsur TNI, Kajati Banten E Shahputra, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, para ketua DPRD kabupaten/kota se-Banten serta seluruh kepala SKPD, para pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Banten serta sejumlah pejabat terkait dari kabupaten/kota se-Banten. Acara tersebut terselenggara atas kerja sama KPK dan Pemprov Banten dengan delapan kabupaten/kota di Banten. Banten merupakan salah satu provinsi yang akan dijadikan role model atau proyek percontohan untuk supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemprov Banten yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Gubernur Banten Rano Karno, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafly Amar, Kajati Banten E Shahputra, seluruh bupati/wali kota se-Banten dan seluruh ketua DPRD kabupaten/kota se-Banten.


9

RAGAM

Forum Rencana Kerja

Inspektorat Provinsi Banten

S

alah satu tahapan perencanaan Penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2017, adalah melalui Forum Rencana Kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Forum Rencana Kerja ini merupakan perencanaan terhadap apa yang akan dilakukan Inspektorat Provinsi Banten pada tahun 2017. Perencanaan yang disusun melalui Forum Rencana Kerja ini didasarkan pada

10


RAGAM

dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu Renstra Inspektorat Provinsi Banten. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Ratu Kota Serang pada tanggal 1-2 Maret 2016 yang dihadiri oleh perwakilan SKPD di lingkungan pemerintah

Provinsi Banten, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Upaya sinergitas dilakukan dalam sinkronisasi rencanan program dan kegiatan tahun 2017 bidang pengawasan antara Inspektorat Provinsi Banten, dan Kabupaten atau Kota se- Provinsi Banten dan SKPD dilingkungan Provinsi Banten. Dalam pelaksanaan forum Rencana Kerja ini menggunakan metode pemaparan dari narasumber secara panel, Tanya jawab, dan diskusi kelompok untuk membahas dan mempertajam program dan kegiatan tahun anggaran 2017. Yang menjadi narasumber pada acara tersebut adalah : Bappeda, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kuangan Daerah (DPPKD), dan Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten. Dalam laporannya, Inspektur Provinsi Banten yang dibacakan oleh Sekretaris Drs. Sugiyono, MM, mengatakan tujuan dari pelaksanaan Forum Rencana


11

RAGAM

Kerja ini adalah untuk mempertajam program maupun kegiatan strategis dibidang pengawasan, sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi BantenTahun 2017. Dalam menyusun Rencanan Kerja, SKPD harus mendukung terhadap enam rancangan prioritas dan menjadi isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemprov Banten tahun 2017 yakni : Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan serta penguatan logistik pangan, Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang merata. Peningkatan akses, promosi dan mutu pelayanan kesehatan, Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta adaptasi bencana dan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan pilkada Banten

12


Penyelenggaraan forum ini merupakan tahapan penting sebagai media interaktif dalam proses perencanaan dan penganggaran, melalui pembahasan yang partisipatif, dialogis dan interaktif. Untuk menghasilkan perencanaan kerja yang matang, terkoordinasi, teratur, terarah dan terukur dan mampu menjawab tantangan dan permasalahan– permasalahan dibidang pembinaan dan pengawasan. Sementara Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, Forum Rencana Kerja merupakan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengawasan tahun 2017 terkait dengan kegiatan pada tahun 2017 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Banten, adapaun beberapa masukan, saran atau rekomendasi dari SKPD terhadap inspektorat adalah Asiatensi atau pendapingan dalam pelaksanaan SPIP dan mengedepankan Konsultasi dan Insurance berupa penjaminan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah benar dan sesuai aturan yang berlaku.

RAGAM

Rakor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

R

apat koordinasi SPIP yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah Provinsi Banten merupakan hasil kerjasama antara BPKP dan Inspektorat Provinsi Banten sebagai institusi yang berkolaborasi untuk melaksankana Koordinasi dalam penanganan Penyerapan anggran dan bantuan dana Desa, hal tersebut dimaksudkan untuk mengawal penyerapan anggaran di daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, serta agar dana desa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan harapan.

Selain membahas percepatan Penyerapan anggaran dan bantuan dana Desa, acara tersebut pun membahas masalah – masalah tentang proses Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah, yang selama ini menjadi perhatian besar untuk dilakukan pengawasan dan pendapingan secara optimal, sehingga diperlukan Reviu terhadap pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III Inspektorat Provinsi Banten pada tanggal 5 April 2016, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Drs. H. Ranta Soeharta, MM yang dihadiri oleh peserta terdiri atas unsur kepala Satuan Kerja


13

RAGAM

Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan percepatan penyerapan anggaran untuk melaksanakan amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota, harus benar-benar menjadi aparat pengawas yang memiliki kompetensi dan berintegritas agar pengendalian anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan harapan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

14


perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. Penegakan integritas dan nilai etika. b. Komitmen terhadap kompetensi. c. Kepemimpinan yang kondusif. d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat. f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan j. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Dalam sambutannya Kepala BPKP mengatakan, BPKP akan terus membimbing dan melakukan pendampingan baik kepada Inspektorat Provinsi Banten maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan reviu terhadap kegiatan – kegiatan penyerapan anggaran dan bantuan dana desa.

RAGAM


15

RAGAM

Pelaksanaan Rakor Pembinaan dan Pengawasan (Sarasehan) di NTB ini dilatarbelakangi karena Provinsi NTB merupakan daerah yang telah berhasil dalam membina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), membangun sinergitas antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan sinergitas program AAIPI di daerah. Sementara sasaran kegiatan ini adalah untuk menghimpun potensi dan pengalaman lapangan APIP dalam satu kegiatan, Membangun kerjasama berdasarkan pengalaman keberhasilan dalam menangani permasalahan-permasalahan dalam konteks pembinaan dan pengawasan APIP di daerah, mempererat silaturahmi antara Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan tujuan dilaksanakan Rakor Pembinaan dan Pengawasan (Sarasehan) ini, untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam menangani permasalahan pembinaan dan pengawasan APIP. Diharapkan ke depan APIP Inspektorat Provinsi Banten dan kabupaten/Kota menjadi APIP yang berintegritas, dan professional

16


Dalam kesempatan tersebut, hadir Inspektur IV dari Itjen Kementerian Dalam Negeri Drs Nugroho dan Plt Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dra Hj Rana Indisiaputri MM. Menurut Drs Nugroho, peran APIP ke depan berdasarkan arahan Presiden Jokowi harus menjadi lembaga Pembina dan Pengawasan yang efektif bagi terselenggaranya pemerintahan yang berpedoman pada Good Government.” Dalam kesempatan tahun 2016 ini pula, lanjutnya, APIP berperan sangat stategis dengan telah dikeluarkannya reegulasi terkait Percepatan Proyek Pembangunan Nasional, yaitu : Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. “Maka Peran APIP pada lembaga Inspektorat sangat dibutuhkan dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan yang begitu menyeluruh agar semua program kerja dan kegiatan di

RAGAM

SKPD dalam Pemerintahan Daerah tepat sasaran efektif dan efesien,”ujar Drs Nugroho. Peran Inspektorat sebagai APIP yang ideal, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yakni dapat : 1). Memberikan keyakinan yang memadai, 2). Memberikan Early Warning dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta 3). Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola. Oleh karena itu, Inspektorat harus didukung, salah satunya dengan auditor yang professional dan kompeten. Auditor yang professional dan kompeten sendiri tercermin dari beberapa hal, diantaranya: 1). Kompetensi keahlian auditor yang dimiliki, 2). Kepatuhan terhadap kode etik, standar audit, dan peer review, 3). Akuntabilitas pelaporan hasil pengawasan, serta 4). Independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas. APIP yang ideal, pada akhirnya tidak hanya akan menjadi pelengkap dari suatu organisasi pemerintah daerah, namun akan berperan penting dalam memberikan Assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Sementara itu Dra Hj Rana Indisiaputri MM dalam kesempatan ini mengungkapkan rasa gembiranya dapat

berkumpul bersama para pejabat dan pegawai fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan bisa bertatap muka langsung serta menjalin silaturahmi dengan para pejabat dan pegawai Inspektorat se-Provinsi Banten. Ia menjelaskan pula potensi dan progress peran APIP di Provinsi NTB ini sebagaimana diamanatkan UU 23 Tahun 2014, bahwa APIP merupakan peran sentral dalam bidang pembinaan dan pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini Dra Hj Rana Indisiaputri MM pun memperkenalkan bermacam destinasi menarik selain sentra kerajinan pengolahan Mutiara, juga diperkenalkan destinasi tujuan wisata seperti Pantai Tanjung Barat, Pantai Senggigi dan Kuta Lombok yang begitu menawan. Rakor Pembinaan dan Pengawasan (Sarasehan) ini berhasil menyepakati beberapa hal diantaranya adalah hubungan kerja dan sinergi kegiatan Pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat se-Provinsi Banten akan terus ditekankan sehingga dapat membantu proses arah pembangunan di daerah dan wilayah Provinsi Banten, sehingga dapat terwujud “Good Government” dan APIP yang berkualitas dan profesional. (TIM)


17

RAGAM

Bimtek Penyusunan SKP

18


I

nspektorat Provinsi Banten menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Inspektorat Provinsi Banten, di Aula Gedung Inspektorat Provinsi Banten, 23/2. Kegiatan ini diikuti 106 peserta, yang terdiri dari 9 orang pejabat struktural, 14 orang P2UPD, 46 Auditor, 3 Audiwan dan 34 orang fungsional umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Program Kerja Inspektorat Provinsi Banten TA. 2016, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP bagi para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu

RAGAM

dan Fungsional Umum di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen (Pimpinan) dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi Sementara penilaian prestasi kerja PNS bertujuan, antara lain : untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, Penilaian prestasi kerja

PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati, Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities), memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities) dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). Bimtek Penyusunan SKP bagi PNS bermanfaat untuk penilaian prestasi kerja PNS, yang bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Selain itu, penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati dan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (TIM)


19

RAGAM

B

PK Republik Indonesia menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Pemerikasaan LKPD dengan Pemprov Banten, di Aula DPPKD Provinsi Banten, (8/4). Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan SKPD untuk pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten tahun 2015. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan oleh BPK Republik IndonesiaI pada tanggal 8 April 2016 bertempat di Aula DPPKD Provinsi Banten. Rapat Kordinasi dengan BPK Republik Indonesia ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Drs H Ranta Soeharta MM, dihadiri oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ir Hj Eneng Nurcahyati dan para kepala SKPD di lingkungan Provinsi Banten. Rakor

20


RAGAM

dengan BPK Republik IndonesiaI ini juga dimaksudkan agar seluruh SKPD merasa terlibat dalam penyusunan LKPD sebagai nilai tambah dalam penilaian BPK Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Banten mengharapkan, semuan temuan-temuan yang terkait dengan tidak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan agar segera diselesaikan. Sementara itu pihak BPK Republik Indonesia yang diwakili 10 orang juga mengharapkan, untuk hal-hal terkait temuan awal pada pemeriksaan awal dan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan BPK yang belum selesai, agar segera diselesaikan sampai dengan diterbitkannya LHP BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten tahun 2015 pada bulan mei tahun 2016.


21

RAGAM

Pelatihan I Tenaga Pemeriksa

nspektorat Kota Tangerang menggelar Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Tangerang,

bertempat di Aula Inspektorat Kota Tangerang, 22- 23 Maret 2016. Kegiatanin diikuti 61 pegawai di lingkungan Lingkungan Inspektorat Kota Tangerang. Adapun materi yang disampaikan pada

pelatihan ini meliputi : Pembinaan dan Pengawasan BUMD oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Pengelolaan dan pengawasan bantuan sosial/

22


RAGAM

hibah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah

profesional dalam menjalankan tugas serta

Kementerian Dalam Negeri, Membangun integritas

proporsional dalam menangani berbagai

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh

permasalahan.

Inspektorat Kota Tangerang, Disiplin Pegawai Negeri

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah

Sipil (PNS) oleh Inspektorat Kota Tangerang, Teknis

pengembangan dan pengetahuan aparatur

Pemeriksaan Konstruksi oleh Ispektorat Kota

pengawasan APIP di lingkungan Kota Tangerang

Tangerang dan Reviu Laporan Keuangan Satuan

menjadi lebih baik, lebih kredibel, rasional dan

kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Inspektorat

proforsional, sehingga dapat mewujudkan cita-cita

Kota Tangerang.

Kota Tangerang sebagai LIVE CITY dan SMART

Pelatihan yang diselenggarakan Inspektorat Kota

CITY dapat tercapai melalui pemerintahan yang

Tangerang ini bertujuan untuk mewujudkan

bersih

Pemerintahan Kota Tangerang yang baik, efektif

kepemerintahan yang baik (Good Governance).

dan efisien, melalui pembentukan APIP yang

(Clean

Government)

dan

Tata (TIM)


23

NUANSA

Workshop Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi

P

emerintah Provinsi (Pemprov) Banten melaksanakan kegiatan selama dua hari mulai tanggal 26 April hingga 27 April di Hotel Permata Krakatau Cilegon, kegiatan workshop peraturan gubernur tentang pengendalian gratifikasi dan keputusan gubernur tentang unit pengendalian gratifikasi. Para peserta yang hadir pada kegiatan workshop peraturan gubernur tentang pengendalian gratifikasi dan keputusan gubernur tentang unit pengendalian gratifikasi ini antara lain perwakilan dari

24


NUANSA

seluruh kabupaten/kota se- Banten serta untuk nara sumber didatangkan dari KPK Republik Indonesia. Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka mencermati peraturan gubernur tentang pengendalian gratifikasi dan keputusan gubernur tentang unit pengendalian gratifikasi, sehingga

diperlukan beberapa revisi. Sehingga program Banten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan program pengendalian gratifikasi. Materi yang disampaikan dalam kegiatan workshop adalah tujuh tindakan jenis korupsi yang


25

NUANSA

meliputi kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Pemberian gratifikasi memiliki arti yang luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

26


fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik , yang tertuang dalam penjelasan Pasal 12B UU No.20 tahun 2001. Peraturan Gubernur (Pergub) pengendalian gratifikasi yang berbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), memiliki fungsi sebagai suatu unit atau fungsi di lingkungan organisasi instansi yang menjalankan fungsi pengendalian penerimaan hadiah/fasilitas. Penyiapan perangkat aturan terkait penerimaan hadiah/fasilitas, melakukan diseminasi ketentuan terkait penerimaan hadiah atau fasilitas kepada internal instansi, penerimaan pelaporan dan pemrosesan laporan. Selain itu juga fungsi dari Unit pengendali gratifikasi juga melaksanakan mekanisme SPP/WBS, memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi Pimpinan Instansi.

NUANSA

Sidang Majelis TP - TGR di Lingkungan Provinsi Banten

S

ebagai salah satu upaya keras yang dilakukan Pemprov Banten demi memperbaiki predikat dalam pengelolaan keuangan daerah, menyelenggarakan sidang majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP – TGR) yang dilaksanakan di Aula lantai III Inspektorat Provinsi Banten pada 28 Maret 2016. Pelaksanaan jalannya siding majelis tersebut dilaksanakan dan dipimpin oleh Sekda Provinsi Banten sebagai ketua majelis, Inspektur Provinsi Banten sebagai wakil ketua I, Asisten Daerah Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua II, Kepala DPPKD Provinsi Banten sebagai Sekretaris, lima orang anggota dan lima belas orang sekretariat. Sidang Majelis TPTGR yang dipimpin Sekda Banten tersebut, sebagai salah satu upaya keras yang dilakukan Pemprov Banten demi memperbaiki predikat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana dua tahun berutur-turut Pemprov Banten mendapat opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Banten.

Diselenggarakanya sidang majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP – TGR) bagi para tertuntut atau pelanggar yang ada dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, dengan tujuan agar para tertuntut dapat mengetahui peraturan hokum yang dilanggar, agar para tertuntut dapat mengetahui nilai kerugiuan daerah yang diganti, agar tertuntut mendapatkan putusan siding, serta agar para tertuntut dapat menandatangani berita acara siding majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP – TGR). Terbentuknya tim TPTGR tersebut berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 968.05/Kep.202-Huk/2015 tentang susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR Provinsi Banten. Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah itu salah satunya adalah dengan mengoptimalkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Kasus-kasus yang belum diselesaikan dan menjadi catatan dari BPK dapat diselesaikan dan dituntaskan sesuai dengan peraturan


27

NUANSA

perundang-undangan yang berlaku. Majelis ini juga diharapkan dapat senantiasa menjaga independensinya, meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sesuai yang diisyaratkan serta dapat meredam tingkat ketimpangan dan penyelewengan keuangan dan barang daerah. Tuntutan perbendaharaan adalah salah satu tatacara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan keuangan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian tersebut. Sementara tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga secara langsung atau tidak langsung daerah mengalami kerugian. Dengan begitu seluruh SKPD agar meningkatkan sistem pengendalian internal di lingkungan SKPD masing-masing. Melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur dengan sebaik-baiknya. Apabila penyelesaian kasus kerugian daerah dapat diselesaikan sesegera mungkin, maka laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten menjadi akuntabel, anggaran pembangunan dapat digunakan secara optimal sehingga pembangunan menjadi lancar.

28


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan secara langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya good govermence dalam penyelenggaraan pemerintah pengelolaan keuangan perlunya diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pemerintah berdasarkan undang – undang yang telah ditetapkan. Undang-undang yang telah ditetapkan meliputi asas umum yang telah dikenal dalam hal pengelolaan keuangan daerah, seperti asas tahunan, asas universalitas maupun asas – asas baru sebagai pencerminan best pratices (penerapan kaidah – kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesinalitas, proposionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas – asas umum tersebut sangatlah diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip – prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang – undang dasar 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan serta revisi perbaikan guna lebih memperketat pengawasan dalam pengelolaan keuangan sampai pada akhirnya munculnya undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara dimana munculnya undang – undang tersebut sangatlah jelas dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

NUANSA

Rakor dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Inspektorat Dengan KPK RI

P

encegahan dan pemberantasan korupsi adalah komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa,komitmen ini akan terus menerus diupayakan pewujudannya tanpa ada kata henti, Rapat Koordinasi dilaksanakan secara internal antara Inspektorat Provinsi Banten dan Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK), pada tanggal 30 Maret 2016, adalah upaya untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara terintegrasi di Provinsi Banten yang sebelumya telah dilakukan Rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota pada tanggal 22 Maret 2016.

Dalam rapat tersebut terungkap beberapa hal yang menjadi problem pemerintah daerah, seperti pembagian alokasi anggaran yang seharusnya memperhatikan skala prioritas sesuai kebutuhan mengingat hal tersebut sangatlah vital dan adanya SKPD yang telat membuat RUP “ seharusnya TOR di buat sebelum DPA” ungkap Irbanwil III Inspektorat Propinsi Banten Yan Junjung, ST.MPA , Sementara itu pejabat fungsional Inspektorat Agus Duha (P2UPD) mengeluhkan masih adanya pejabat pada SKPD yang belum memahami proses pengadaan dan masih banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, contohnya pekerjaan telah lebih dulu selesai


29

NUANSA

padahal kontrak belum ditandatangani “ pada pengadaan misalnya itu barangnya sudah lama ada dan distribusi akan tetapi kontraknya kerja dengan pihak ketiga belum ada” ujarnya Auditor pada Irban III Inspektorat provinsi Banten ini juga menambahkan bahwa Pekerjaan fisik belum selesai melebihi masa kontrak dan dilakukan tambah kurang (CCO) namun tidak dibuatkan addendum kontrak “ Dokumen kelengkapan pendukung kontrak seringkali belum dibuat pada saat tim inspektorat melakukan uji petik ke lapangan, dan bagaimana kiat-kiat agar kami selaku auditor mampu menjaga independsi ?” ujarnya

30


Sementara itu dalam rapat yang di hadiri beberapa pejabat dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mengapresiasi kinerja inspektorat Provinsi Banten terutama dalam menjalankan tupoksinya selaku kepanjangan tangan gubernur dalam hal pembinaan,pengawasan maupun fungsi auditornya, tim KPK menyarankan agar dalam melaksanakan tugas serta berdasarkan standar audit, bahwasannya auditor bisa menolak penugasan dari awal apabila mengetahui yang akan diaudit merupakan orang yang di kenal dekat atau kerabat untuk menghindari conflick of interest” kembali kepada niat kita dan untuk hasil yang baik dalam melaksanakan tugas, hindari konflik kepentingan, jujur pada pimpinan dan juga sumpah jabatan” ujar TIM KPK ( TIM )

PROFIL


31

PROFIL

Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Inspektorat yang dinahkodai oleh seorang pejabat setingkat eselon 2 dalam hal ini inspektur, selaku pembantu gubernur dalam hal pembinaan dan pengawasan, dan dalam melaksanakan tugasnya inspektur dibantu oleh beberapa inspektur pembantu wilayah (IRBANWIL) “Tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government),” ujar Joko Waluyo Inspektur pembantu wilayah I Inspektorat Provinsi Banten. Mantan auditor senior BPKP ini mengatakan, perbaikan tata kelola pengawasan menuju APIP yang efektif dalam mengawal resiko pembangunan daerah adalah salah satu tujuan dirinya hijrah ke pemerintahan Provinsi Banten. “Sesuai arahan pimpinan, baik bapak gubernur maupun inspektur, demi tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih, selain revolusi mental tata kelola pengawasan menuju APIP juga harus konsisten diterapkan,” ujar lulusan megister pembangunan daerah STIA LAN Jakarta ini. Alumni STAN Jakarta tahun 1989 ini menambahkan, salah satu tuntutan masyarakat untuk

32


menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. “Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi penerus,” ungkapnya Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas khususnya inspektorat, “Bukan hanya pimpinannya saja, tapi juga sampai kepada staf yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut,” tandasnya. Ia menilai, seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut dan akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya. Sehingga ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas, serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. “Dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah,” ungkap pria yang memiliki motto hidup “berikan apa yang kamu bisa dan jangan tanya apa yang kamu peroleh”. (TIM)

ARTIKEL

Sekilas Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Oleh : Dedi Maulana (Pengawas Pemerintah Madya)

Pendahuluan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. A. Pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah Provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupti/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan dengan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat

dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah . Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan /atau kabupaten/kota.


33

ARTIKEL

B. Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan utrusan pemerintahan umum. B.1.Urusan Pemerintahan Absolutadalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi : a. Politik Luar Negeri; b. Pertahanan; c. Keamanan; d. Yustisi; e. Moneter dan fiscal nasional, dan f. Agama B.2.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provoinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efesiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

34


B.2.1.Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Ketentramana, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; f. Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : a. Tenaga Kerja; b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan Hidup; f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. Pemberdayaan Masyarakat Desa; h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan Informatika; k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. Penanaman Modal; m. Kepemudaan dan Olah Raga;

ARTIKEL

n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan. B.2.2.Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : a. Kelautan dan Perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; h. Transmigrasi. B.3.Urusan Pemerintahan Umum

adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri malalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi : a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasilan, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intarsuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional; d. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


35

ARTIKEL

f.

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical. C. Penyelenggara Pemerintahan C.1.Pemerintah Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah provisi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas : kepastian hokum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala Daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupti dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan, Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah kepada Pemerintah,

36


dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukanya sebagai wakil

ARTIKEL

pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. C.2.Dewan Perwakilan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak hak : (a) interplasi; (b) angket; dan (c) menyatakan pendapat. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : (a) pimpinan; (b) komisi; (c) panitia musyawarah; (d) panitia anggaran; (e) Badan Kehormatan; dan (f) alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah beralaku ketentuan UndangUndang yang mengatur Susunan dan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hubungan antar Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA). Hubungan kemintraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-amsing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. C.3.Perangkat Daerah Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk sautu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya


37

ARTIKEL mempertimbangkan factor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah kepadatan pendudukan; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan itu akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam PERDA dengan memperhatikan factor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membentu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas : (a) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; (b) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; (c) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan (d)menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat sepsifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daaerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan PERDA berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. D. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanbakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.

38


Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daearh yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calin terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan ulang putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Provinsi. Bupati dan wakil bupati atau Walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas anama Presiden dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota. E. Kepegawaian Daerah Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pehgawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan,kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kopetensi, dan pengendalian jumlah. Pembinan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah

ARTIKEL dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. F. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/ kota dalam tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembtnukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dana tau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan tau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. G. Perencanaan Pembangunan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nsional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda;

2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda. 3. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat. H. Keuangan Daerah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keungan antara Pemerintaha Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah


39

ARTIKEL

daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuaan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupti/ walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebaga bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi : a) Hasil pajak daerah; b) Hasil retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) Lain-lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan yang meliputi : a) Dana bagi hasil; b) Dana Alokasi Umum (DAU); c) Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan

40


atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan

ARTIKEL

dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala daerah

mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dengan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rencangan Peraturan Kabupaten/kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh BUpati/Wali Kota paling lama 3(tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedman pada Peraturan Pemerintah. ( Bersambung …..)

Ketua Tim 1 Irbanwil III Inspektorat Provinsi Banten saat melakukan audit lapangan.


41

ARTIKEL

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Permeriksaan BPK - RI Pada Pemerintah Provinsi Banten

Oleh : Drs. H. Bahrudin, M.Si (Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Banten)

I. PENDAHULUAN Salah satu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK di dalam setiap jenis laporan hasil pemeriksaan(LHP) yang ditujukan kepada auditi. Sebagaiana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Bab III Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil

42


ARTIKEL

rekomendasi dengan nilai Rp340.736.191.655,68,- Sampai dengan pemeriksaan.Tindak lanjut yang dimaksud adalah berupa semester II Tahun 2015 menurut Versi BPK menunjukan status tindak jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang lanjut sebagai berikut: dilampiri dengan dokumen bukti dan disampaikan kepada - Tindak lanjut yg telah sesuai dengan rekomendasi adalah BPK paling lambat 60(enam puluh)hari setelah laporan hasil sebanyak 629 rekomendasi (54.89 %) dengan nilai pemeriksaan diterima. Untuk mengetahui sampai sejauhmana Rp59.567.472.012,38(17.48 %dari nilai rekomendasi) tindak lanjut telah dilaksanakan oleh auditi maka diperlukan - Tindak lanjut yang belum sesuai dandalam proses tindak lanjut suatu unit pemantau yang memiliki tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 334 rekomendasi(29.14 %) dengan nilai yang mengelola tindak lanjut, dan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut adalah Inspektorat Provinsi Banten Rp253.627.646.835.63,-(74.43 %dari nilai rekomendasi) - Belum ditindaklanjuti sebanyak 183 rekomdasi(15.97 %) dengan sebagaimana telah diatur dalam Perda nomor 3 Tahun 2012 nilai Rp27.578.302.807.67(8.09 % dari nilai rekomendasi) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah - Nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas Negara/ Provinsi Banten. Daerah adalah Rp65.865.430,022,11(19.33 % dari nilai II. HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT rekomendasi) II.1. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas LHP Tahun II.2. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas LHP Belanja Daerah 2005-2015. Provinsi Banten Tahun 2015, Nomor: 63/LHP/XVIII.SRG/12/ Sejalan dengan berdirinya pemerintah Provinsi Banten maka BPK telah melaksanakan Pemeriksaan terhadap 2015 Tanggal 29 Desember 2015. Berdasarkan LHP yang dimaksud terdapat 13 temuan dengan nilai Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Banten adalah sejak tahun 2005. Sampai dengan tahun 2015, diluar hasil Rp9.006.392.880,40. Dan 51 Rekomendasi dengan nilai Rp8.407.007.228,87,-.Sampai dengan akhir Maret 2016, Hasil pemeriksaan atas belanja daerah pemerintah provinsi Banten Pemantauan menujukan Status Tindak Lanjut sebagai Berikut: tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menerbitkan 41 Laporan Hasil Pemeriksaan, terdiri dari 533 - Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 43 Rekomendasi(84.31%) dengan nilai Rp1.638.545.111.00,temuan dengan nilai Rp423.364.734.920,70,- dan 1.146 (19.49% dari nilai rekomendasi)


43

ARTIKEL -

Tindak lanjut masih dalam proses atau belum sesuai sebanyak 8 Rekomendasi(15.69%) dengan nilai Rp6.769.002,87(80.51% dari nilai rekomendasi - Belum ditindaklanjuti adalah NIHIL(0%). III. MASALAH-MASALAH DALAM PELAKSANAAN TINDAK LANJUT Berdasarkan hasil pemantauan rendahnya cakupan tindak lanjut pada pemerintah Provinsi Banten terutama yang terkait dengan Pengembalian Kerugian keuangan Daerah disebabkan diantaranya oleh beberapa hal sebagai berikut: - Temuan/rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan Pihak Ketiga/Rekanan - Temuan/rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaiatan dengan Aparat Penegak Hukum(APH) - Rekening Pihak ketiga yang diblokir - Temuan/rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti seperti; Temuan terkait biaya operasional anggota DPRD dimana para penerima atau pihk-pihak yang bertanggung jawabnya sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD, temuan/rekomendasi yang kaitannya dengan PT.Pertamina seperti pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) dan SKPD Lama/KPU/PANWAS

- Masih belum optimalnya Majelis TP-TGR IV. UPAYA-UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN TINDAK LANJUT Dalam rangka meningkatkan cakupan tindak lanjut atas rekoendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya-upaya diantaranya: 1. Menyususun kembali rencana aksi tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI yang belum selesai 2. Melaksanakan pembahasan dan penagihan oleh SKPD terkait secara lebih intensif kepada rekanan/pihak ketiga 3. Mengoptimalkan Majelis TP-TGR 4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan BPK terkait permasalahan,progres dan upaya-upaya penyelesaian tindak lanjut. V. P E N U T U P Demikian pembahasan singkat mengenai progres tindak lanjut atas LHP BPK pada pemerintah Provinsi Banten dimana hasilnya masih belum optimal. Namun demikian walaupun progresnya sangat lamban kita tetap yakini bahwa hal ini ada solusi pemecahannya dan itu sangat tergantung pada keinginan dan tindakan-tindakan pihak-pihak yang bersangkutan mulai dari level pimpinan sampai dengan jajaran dibawahnya.

TIM 3 Irbanwil III Inspektorat Provinsi Banten, saat sedang melakukan audit lapangan.

44


PUISI

INDONESIA KU Negri yang amat kaya Negri yang amat damai Negri yang amat makmur Negri yang amat subur Kini negriku telah merdeka Seluruh orang bersorak gembira Terbebas dari siksaan penjajah Sang merah putih dengan gagahnya, Berkibar di langit biru Berkibar menghias angkasa Semua mata terpesona olehnya Merahmu menjadi semangat dalam hidupku Putihmu memberi kedamaian untukku Beragam suku dan kebudayaan menjadi satu Bhineka tunggal ika adalah semboyanmu Tapi kini hijaumu mulai gersang Sejukmu berubah menjadi panas Kedaimanmu mulai terusik Karna orang yang tak bertanggung jawab Ayo lestarikan alam Indonesia Lestarikan budaya Indonesia Bangkitlah Indonesiaku

Sumber : vellaas23.blogspot.com


45

LENSA

46


LENSA


47

Alhamdulillahirobbil alamin,. Washolatu wasssalamuala asyrofil

Recommend Documents