Aldie Haris Mandey, Analisis Akuntansi PPN ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO. Oleh: Aldie Haris Mandey

Aldie Haris Mandey, Analisis Akuntansi PPN…

ISSN 2303-1174

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO Oleh: Aldie Haris Mandey Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected]

ABSTRAK Pajak dari sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perubahan dibidang perpajakan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskritif. Dari hasil penelitian pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum yang berdiri sejak tahun tahun 1956. Sebagai pengusaha kena pajak, PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado wajib melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan UU. Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan PPN pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang digunakan sebesar 10% dari harga jual. Perhitungan PPN yang digunakan adalah mengalikan DPP dengan Tarif Pajak. Pemberlakuan PPN pada perusahaan sudah sesuai aturan. Kata kunci: perlakuan akuntansi, pajak pertambahan nilai

ABSTRACT Tax revenue from domestic sources are increasingly felt as the mainstay of state revenue. To further increase tax revenue, has several times made improvements, the addition of even a change in the field of taxation. One type of tax is a source of state revenue is the Value Added Tax (VAT), which replaces Sales Tax from 1 April 1985 are set out under Law No. 8 of 1983 as amended by Act No. 42 of 2009 on Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). The study was conducted by using descriptive analysis. From the results of research at PT. Hasjrat Abadi Manado, and is engaged in general trading, established since 1956. As taxable entrepreneur, PT. Hasjrat Abadi Manado must implement VAT treatment in accordance with the Act. In the value-added tax accounting treatment of PT. Hasjrat Abadi Manado in accordance with Law No. 42 Year 2009 on VAT and luxury sales. Basis for the imposition of VAT on PT. Hasjrat Abad is the selling price. Where tariffs are used by 10% of the sale price. VAT calculation used is to multiply the tax bases with Tax Rates. The implementation of VAT the company is within the rules. Keywords: accounting treatment, value added tax

Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109

99

ISSN 2303-1174 1. PENDAHULUAN


1.1

Latar Belakang Masalah Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk kesejahtraan rakyat. Untuk melakukan semuanya ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki cirri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/atau merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. PT. Hasjrat Abadi telah berdiri sejak 31 Juli 1952 yang dahulunya berbentuk CV. Hasjrat Abadi yang bertempat di Jakarta dengan notaries Sie Kwan Djien No. 12 tahun 1952. PT Hasjrat Abadi pada tahun 1956 pada mulanya menjual bahan bangunan yang berupa semen, besi, tripleks dan lain-lain. CV. Hasjrat Abadi membuka cabang di Kota Manado untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya kendaraan beroda empat dengan merek “Toyota” berdasarkan Akte Notaris No. 124 tahun 1952 sebagai jaminan usaha, maka didirikan dijalan Sisingamangaraja No. 09 Calaca Manado, dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2 November 1981 No. 5/43/13. Dari uraian diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai sejauhmana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado. 1.2

Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ? 1.3

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah telah memberlakukan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. 1.4

Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti yaitu bagaimana memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan. 3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi bahan refrensi bagi peneliti lain bila akan mengadakan penelitian dimasa yang akan datang.

100


ISSN 2303-1174


2. 2.1

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Akuntansi Akuntansi menurut Sumadji, Yudha dan Rosita (2006:16) menjelaskan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap kekuatan ekonomi. Selain itu juga, akuntansi adalah cara bertindak, ketentuan atau aturan tentang mengukur dan prosedur mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan dalam suatu organisasi. 2.2 2.2.1

Perpajakan Pengertian Pajak Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang pengertian perhitungan dan pelaporan pajak tidak terdapat defenisinya tetapi langsung mengenai perhitungan dan pelaporan terhadap pajak tertentu. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Menurut Muljono (2010:2) Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. 2.2.2

Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2009:1) pada umumnya dikenal 2 (dua) fungsi utama dari pajak yakni, fungsi budgeter (anggaran/penerimaan) dan fungsi regulerend (mengatur). 2.2.3

Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009:2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan) 2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat Yuridis) 3. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansil) 4. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 2.3 2.3.1

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:15), Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipunggut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 mengatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 2.3.2

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Waluyo (2011:11), Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik yang dikenal dengan legal character. 1. PPN sebagai pajak objektif 2. PPN sebeagai pajak tidak langsung (indirect tax) 3. Pemungutan PPN multistage tax 4. PPN dipunggut dengan alat bukti Faktur Pajak 5. PPN bersifat netral (Neutral) 6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda. 7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109

101

ISSN 2303-1174


2.3.3

Kelebihan Dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1) Mencegah terjadinya pemunggutan pajak berganda 2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method) 4) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapat predikat sebagai “money marker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memunggutnya. Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 1) Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak. 2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif. 3) PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

2.3.4

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Waluyo (2011:16), Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 2. Impor Barang Kena Pajak; 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean; 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean didalam Daerah Pabean; 6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.5

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:8), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak. 2.4 2.4.1

Perhitungan dan Prosedur/ Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif PPN adalah sebesar 10%.

2.4.2

Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai a. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Yang ditunjuk pemungut PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK. 03/2012 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memunggut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau notai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1. Pajak terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipunggut oleh Pengusaha Kena Pajak.

102


ISSN 2303-1174


2.5

Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan. 2.5.1

Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak harus dibuat pada: 1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; 3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

2.5.2

Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP. 2. Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 3. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. 4. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua. 5. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur Pajak cacat; 6. dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak 7. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat lebih dari 1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak. 8. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan pada huruf a di atas dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak. 9. Atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak Pengganti.

2.5.3

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Menurut Yamin (2011:4), Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak adalah sebagai berikut: a. Format kode dan nomor seri Faktur Pajak 1. Format kode dan nomor seri faktur pajak a. 2 (dua) digit pertama adalah kode transaksi; b. 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status; c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode cabang; 2. Format nomor seri faktur pajak terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut a. 2 (dua) digit pertama tahun penerbitan; b. 8 (delapan) digit berikutnya adalah nomor urut;

2.5.4

Larangan Membuat Faktur Pajak Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. 2.5.5

Sanksi PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109

103

ISSN 2303-1174


2.6 2.6.1

Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan Pengkreditan Pajak Masukan Pajak Keluaran Menurut Gustian dan Lubis (2011:101), Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipunggut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 2.6.2

Pajak Masukan Menurut Gustian dan Lubis (2011:102), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean dan/atau import Barang Kena Pajak. 2.6.3

Pengkreditan Pajak Masukan Menurut Gustian dan Lubis (2011:102), pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas: 1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN). 2. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. 3. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). 4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. 5. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

2.7

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berikut ini akan diuraikan prosedur pembukuan pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN Masukan): 1. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan PT. X Membeli barang untuk persediaan dalam bulan Agustus 2012 seharga Rp. 10.000,00 dengan kredit dari PT. Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: Pembelian 10.000,00 PPN Masukan 1.000,00 Utang 11.000,00 2. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan PT. X membeli mesin seharga Rp. 100.000,00 dengan kredit pada bulan Juni 2012 dari PT. Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: Mesin 100.000,00 PPN Masukan 10.000,00 Utang 110.000,00 3. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan. PT. X membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukannya tidak boleh dikreditkan dapat dikreditkan dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: Alat Tulis 5.000,00 PPN 5.00,00 Kas 5.500,00 4. Pembelian barang/modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan PT. X membeli kendaraan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp. 20.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan tidak dapat dikreditkan. Namun pajak tersebut dapat dibebankan sebagai 104


ISSN 2303-1174 Aldie Haris Mandey, Analisis Akuntansi PPN… biaya perolehan kendaraan. Jadi, tidak dapat dibedakan sekaligus ditahun perolehannya, tetapi disusut berdasarkan tarif penyusutannya. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagi berikut:

5.

6.

Kendaraan 20.000,00 PPN 2.000,00 Kas 22.000,00 Pembelian dengan potongan PT. X membeli barang seharga Rp. 12.000,00 dengan potongan pembelian Rp. 2.000,00 jika pembayaran dilakukan dengan periode yang ditentukan tarif PPN 10%. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: Pembelian 12.000,00 Cadangan potongan pembelian (2.000,00) PPN Masukan 1.000,00 Utang 11.000,00 Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam waktu yang ditentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan. Pembelian ini dicatat dengan ayat jurnal: Utang 11.000,00 PPN Masukan 200,00 Rugi karena potongan tidak diambil 2.000,00 Kas 13.200,00 Karena potongan tidak diambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas potongan yang belim dihitung pada saat pembelian harus dibebankan. Demikian pula penjualan harus memperhitungkan PPN terutang dengan jumlah yang sama. Pengembalian barang Karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang, pembelian sebanyai Rp. 2.000,00 ditambah PPN 10% dikembalikan kepada penjual. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: Utang 2.200,00 Pembelian 2.000,00 PPN Masukan 200,00 Pengembalian ini akan mengurangi PPN Masukan, demikian pula penjual akan mengurangi PPN terhutang.

2.8

Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Rahayu (2010:229), perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan, menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari, misalnya ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan (adanya pendapatan yang tidak dijumlahakan dengan penghasilan lainnya) dan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pajak Keluaran adalah PPN yang didapat dari penjualan yang biasanya dijurnal sebagai hutang PPN, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang didapat dari pembelian yang biasanya dijurnal sebagai PPN yang dibayar dimuka. Apabila dalam pengakuan penghasilan maupun pembelian atau harga pokok termasuk PPN maka selisih antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan dapat menjadi biaya mengurangi penghasilan bruto. 3. 3.1 3.1.1

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Jenis Data Jenis data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data primer yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang diberikan oleh perusahaan kepada penulis. 3.1.2

Sumber Data Menurut Kuncoro (2009:145), Sumber data terdiri atas Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah Sumber Data Kuantitatif. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109

105

ISSN 2303-1174


3.3

Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: 1. Teknik Observasi 2. Teknik Wawancara

3.4

Metode Analisis Analisis data dilakukan dengan metode deskritif.

3.5 3.5.1

Definisi Operasional Perlakuan Akuntansi Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang sudah dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan kedalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya. 3.5.2

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada jalur produksi dan distribusi Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Ruang lingkup Pemungutan PPN sesuai UU No.42 Tahun 2009 adalah sektor industri, perdagangan pada tingkat distributor utama, pedagang besar, pedagang eceran, kegiatan membangun sendiri oleh orang pribadi atau badan hukum dan penyerahan pemborong bangunan. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi. 4. 4.1 4.1.1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Sejarah Singkat Perusahaan PT. Hasjrat Abadi adalah merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum. PT. Hasjrat Abadi dahulunya adalah berbentuk CV. Hasjrat Abadi yang berdiri tanggal 31 Juli 1952 yang bertempat di Jakarta dengan notaries Sie Kwan Djien No. 12 tahun 1952. PT Hasjrat Abadi pada tahun 1956 pada mulanya menjual bahan bangunan yang berupa semen, besi, tripleks dan lain-lain. Setelah berkembangnya perekonomian dan teknologi yang bergerak dalam bidang perdagangan yang semakin luas maka permintaan barang dari konsumen untuk memenuhi hidup yang semakin bertambah, dengan alasan CV. Hasjrat Abadi membuka hidup yang cabang di Kota Manado untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya kendaraan beroda empat dengan merek “Toyota” berdasarkan Akte Notaris No. 124 tahun 1952 sebagai jaminan usaha, maka didirikan dijalan Sisingamangaraja No. 09 Calaca Manado, dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2 November 1981 No. 5/43/13. Selanjutnya karena banyak konsumen serta perhatian masyarakat, khususnya pada kendaraan bermotor beroda empat merek Toyota dan semakin meluasnya jangkauan perusahaan, maka sebagai tahap lanjut kearah lebih maju serta bertanggungjawab terhadap merek yang disponsori, juga perlu adanya persiapan modal yang baik dan struktur organisasi yang mantap, maka usaha CV. Hasjrat Abadi diubah menjadi perusahaan perseroan (PT). Adapun pendiri sekaligus peserta terdiri dari dua orang, yaitu: Tn. Albert Hendrik Palar atas nama Rakhel David dan Tn. Willy Lontoh. 4.1.2

Visi dan Misi Perusahaan Visi dari PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah “Tumbuh dan menjadi yang terdepan dalam bidang perdagangan umum serta memberikan kepuasan kepada konsumen” Untuk mewujudkan Visi tersebut maka PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado memiliki Misi sebagai berikut: 1. Mendistribusikan produk yang berkualitas tinggi dan menguasai pasar 2. Membangun dan mengembangkan citra perusahaan dan kepuasan pelanggan 3. Memperluas bidang bisnis

106


ISSN 2303-1174 Aldie Haris Mandey, Analisis Akuntansi PPN… 4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan Untuk mengatur jalannya perusahaan dengan baik diperlukan suatu struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi tergantung besar kecilnya perusahaan. Struktur organisasi perusahaan ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar tujuan perusahaan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. 4.1.4

Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan oleh PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado dalam melakukan perhitungan pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai-nya adalah dengan menggunakan Harga Jual. 4.1.5

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP). 4.1.6

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam melakukan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor serta PPN yang harus dipunggut oleh perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut: PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak a. Pajak Masukan Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak, atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10% dari harga beli barang tersebut. b. Pajak Keluaran Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak, atas penjualan tersebut perusahaan melakukan punggutan Pajak Keluaran sebesar 10% dari harga jual barang tersebut. 4.1.8

Mekanisme Pengkreditan Pajak serta SPT Masa PPN PPN Masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan biaya atas PPN tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan hasil wawancara penulis dan salah satu pegawai PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado, bahwa semua PPN yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan PPN yang disetor dan yang telah mereka punggut dari konsumen. Pelaporan PPN dan SPT Masa PPN dilakukan pada akhir bulan berikutnya. PT. Hasjrat Abadi melaporkan SPT Masa nya setiap tanggal 28 setelah bulan terjadinya transaksi. 4.1.9

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Hasjrat Abadi cabang Manado berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah pembelian dan penjualan barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan bagian keuangan melalui seksi pembukuan wajib mencatat dan membukukannya. Contoh transaksi: Tuan A membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan harga Jual sebesar Rp. 432.800.000,00 dan mendapat potongan sebesar Rp. 20.000.000,00 dikenakan PPh (Rp.20.000.000,00/1,1) yaitu sebesar Rp. 18.181.818,18. Dengan DPP sebesar Rp. 375.272.727,27 dan PPN sebesar 10% dari DPP sebesar Rp.37.527.272,73. Berdasarkan transaksi diatas, ayat jurnal yang dibuat yaitu : Piutang Dagang Rp. 412.800.000,00 Potongan Penjualan Rp. 18.181.818,18 HPP Rp. 335.870.000,00 PPN Keluaran Rp. 37.527.727,73 Penjualan Mobil Rp. 393.454.545,45 Barang dalam Perjalanan Rp. 335.870.000,00 Pada saat penjualan, perusahaan membuat Faktur Penjualan dan Faktur Pajak kedalam satu Faktur, sehingga pada saat penyerahan barang diserahkan juga Faktur tersebut diserahkan. Sehingga tidak terjadi pencatatan dua kali ketika penyerahan barang dan pembuatan Faktur Pajak.


107

ISSN 2303-1174 Aldie Haris Mandey, Analisis Akuntansi PPN… 4.1.10 Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam hal koreksi fiskal yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, tidak ada koreksi yang dilakukan oleh pihak PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado. Perusahaan menganggap bahwa koreksi fiskal hanya dilakukan apabila PPN dapat dikreditkan atau tidak. Berhubung dengan semua Pajak Masukan dapat dikreditkan maka Perusahaan cabang Manado tidak melakukannya. Koreksi Fiskal hanya dilakukan oleh perusahaan di tingkat pusat secara keseluruhan. 4.2 4.2.1

Pembahasan Hasil Penelitian Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diberlakukan oleh PT. Hasjrat Abadi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.03/2012 yakni DPP adalah jumlah harga jual. 4.2.2

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PT. Hasjrat Abadi telah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 42 Pasal 7 ayat 1, yaitu sebesar 10%. 4.2.3

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan dalam PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu: PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak 10%. 4.2.4

Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN Mekanisme pengkreditan pajak dan pelaporan SPT Masa PPN yang diberlakukan oleh PT. Hasjrat Abadi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan hingga saat ini perusahaan telah masuk dalam Wajib Pajak yang taat pajak. 4.2.5

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pemberlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. PT. Hasjrat Abadi telah melakukan pembukuan secara terpisah dan jelas tentang harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terhutang pajak, yang tidak terutang pajak, yang dikenakan tarif 0% dan yang dikenakan tarif pajak PPN. 4.2.6

Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai Khusus untuk PPN, langkah yang diambil oleh PT. Hasjrat Abadi untuk tidak melakukan koreksi fiskal sudah tepat karena mengingat tidak adanya beda waktu dan beda tetap dalam penyerahan barang dan pembuatan Faktur pajak. Karena Faktur Pajak dan Faktur Penjualan dibuat dalam satu Faktur dan diserahkan pada saat penyerahan barang. 5. 5.1

PENUTUP Kesimpulan Setelah melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum yang pada mulanya menjual bahan bangunan yang berupa semen, besi, tripleks dan lain-lain. Dan secara khusus menjual kendaraan beroda empat dengan merek “Toyota”. 2. Pajak Masukan yang terjadi dalam satu periode oleh PT. Hasjrat Abadi cabang Manado dibebankan atau dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada periode berikutnya. 3. Perusahaan sudah melaporkan secara akurat dan benar dalam SPT Masa PPN-nya, baik PPN Masukan maupun PPN Keluarannya. 4. Dalam perhitungan PPN, perusahaan telah memperhitungkannya dengan benar, telah sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang sebenarnya. 108


ISSN 2303-1174 Aldie Haris Mandey, Analisis Akuntansi PPN… 5. Mengenai mekanisme perhitungan PPN, PT. Hasjrat Abadi menerapkan metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk pengakuan pajak terutang kepada kas Negara dan mekanisme punggutan PPN yang dilakukan adalah pada saat faktur diterbitkan. 6. Penyajian PPN dalam laporan Keuangan menggunakan metode gabungan, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran dibukukan secara terpisah dan diakhir tahun dibukukan pada satu perkiraan saja yaitu PPN. 7. PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan SAK. Terutangnya PPN pada PT. Hasjrat Abadi terjadi pada saat faktur diterbitkan. Jadi barang diserahkan bersamaan dengan faktur pajak dan faktur penjualan yang telah dibuat dalam satu faktur. 5.2

Saran Sebaiknya perusahaan harus melakukan koreksi fiskal terhadap kegiatan usahanya termasuk PPN. Perlu adanya koreksi fiskal ini dapat dikarenakan oleh adanya perubahan dalam Undang-undang perpajakan, adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya atau adanya pengeluaran beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selebihnya, perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado sudah dilaksanakan dengan baik. DAFTAR PUSTAKA Agustinus, Sonny., Kurniawan, Isnianto. 2011. Faktur Pajak & SPT Masa PPN. Penerbit Andi. Yogyakarta. Direktorat Jendral Pajak. 2012. Seri PPN dan PPnBM – Faktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan, dan Dokumen Tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak. http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-faktur-pajak-faktur-pajak-gabungan-dandokumen-tertentu-yang-ditetapkan. Accessed January 5, 2013 Gustian, Djuanda & Lubis, Irwansyah. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Kuncoro, Mudjarad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. edisi revisi 2009. Penerbit Andi offset.Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta. Ortax,

2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No: 136/PMK.03/2012. http://www.ortax.org/ortax/ ?mod=aturan&page=show&id=15080. Accessed January 5, 2013. Ortax, 2012. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak, Nomor SE – 45/PJ/2012. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15105. Accessed January 5, 2013. Ortax, 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No: 163/PMK.03/2012. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15126. Accessed January 17, 2013. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta Sumadji, P., Yudha, P. & Rosita. 2006. Kamus Ekonomi. Penerbit Wacana Intelektual. Jakarta. Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Yamin, Mohammad. 2011. Praktikum Pajak Pertambahan Nilai Dasar. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.


109

Aldie Haris Mandey, Analisis Akuntansi PPN ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO. Oleh: Aldie Haris Mandey

Recommend Documents