AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL TERHADAP HARTA BERSAMA Oleh Raymond Ginting I Ketut Sudantra Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
ABSTRACT A marriage is valid when it is carried out according to the consecutive religious and belief laws. In addition, any marriage should be registered according to the prevailing legislation. For the Moslems, recording a marriage conducted in the Civil Registerof Marriages, Divorces and Reconciliation, while while for the non-Islamic religion, marriage records conducted at the Civil RegistryOffice. Nevertheless, there were still many marriage unregistered, the reason being the cost of an expensive marriage records, cumbersome procedures, and people do not know the benefits of marriage records. The legal consequences of unregistered, affect the position of husband and wife, status of childrens and position matrimonial property. A marriage conducted by religion and belief is a legitimate, although unregistered in the office of civil register, it is expressly stipulated in article 2 paragraph 1 of laws number 1 in 1974 about marriage and the practice, in case of divorce in a marriage that unregistered, the position of one party can still claim his rights in court, in this case the division of matrimonial property. Keywords :Marriage, record, collective property ABSTRAK Latar belakang penulisan ini adalah karena masih ada pencatatan perkawinan yang belum terdaftar, sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang terkait dengan harta bersama, dan metode yang digunakan adalah metode normatif. Sebuah perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rekonsiliasi, sedangkan untuk agama non-Islam, catatan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Namun demikian, masih banyak pernikahan yang tidak terdaftar, alasannya karena biaya dari sebuah catatan pernikahan yang mahal, prosedur rumit, dan orang tidak tahu manfaat dari catatan pernikahan. Konsekuensi hukum terdaftar, mempengaruhi posisi suami dan istri, status anak-anak dan posisi harta. Perkawinan yang dilakukan oleh agama dan keyakinan adalah sah, meskipun tidak terdaftar di kantor register sipil, secara tegas diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak adanya keabsahan perkawinan tersebut, baik dalam pembagian harta bersama atau harta gono gini. Hal ini pun dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. Kesimpulannya menurut pasal 2
ayat 1 dan ayat 2 bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Kata Kunci : Perkawinan, catatan, properti kolektif I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebuah perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perkawinan pada umumnya harus dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.
1.2
Tujuan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pentingnnya pencatatan
perkawinan yang ditinjau dari segi akibat hukum jika terjadi perceraian dalam perkawinan dan pembagian harta bersama.
II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif
karena meneliti asas-asas hukum, selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis.1 Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber
1
Soerjono Soekanto , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, Hal.15.
datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik hukum primer maupun hukum sekunder.2
2.2.
HASIL PEMBAHASAN Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah
”ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakt perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa ” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya 3
2
Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.118. 3
Harahap, M. Yahya, 1975, Pembahsan Hukum Perkawinan, CH.Zahir Trading Co, Jakarta, Hal 25
Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum4. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
III. KESIMPULAN 3.1. Kesimpulan Suatu Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah sah apabila dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku menurut hukum dan agama masing masing seseorang. Akan tetapi di dalam hukum, perkawinan harus sah di mata hukum Negara, jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta bersama maka perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak tidak adanya hak harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.
4
Tutiek Retnowati, 2011, JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX Nomor 20,April, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Harahap, M. Yahya, 1975, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit CH. Zahir Trading Co, Medan. Soerjono Soekanto , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Tutiek Retnowati, 2011, JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX Nomor 20,April, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya .
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
