AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN
TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan
Oleh: ERDHYAN PARAMITA S. 351502015
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
i
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN
DISUSUN OLEH : ERDHYAN PARAMITA S. 351502015
Telah disetujui oleh pembimbing :
Nama
Tanda Tangan
Pembimbing : Dr.M.Irnawan Darori,S.H.,M.M
........................... ..................
Mengetahui: Ketua Program Magister Kenotariatan
Burhanudin H, S.H.,M.H.,M.SI.,Ph.D NIP. 19600716.198503.1.004
ii
Tanggal
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN
DISUSUN OLEH : ERDHYAN PARAMITA S. 351502015
Telah disetujui oleh Tim Penguji : Jabatan
Ketua
Sekretaris
Nama
Tanda Tangan
Tanggal
Burhanudin H, S.H.,M.H.,M.SI.,Ph.D ......................... NIP. 19600716.198503.1.004
Dr.M.Irnawan Darori,S.H.,M.M
..........................
Penguji Pembanding Dr.Hari Purwadi,S.H.,M.H Internal NIP. 19641201.200501.1.001
..........................
Penguji Pembanding Dr. Mulyoto, S.H.,M.K.Kn Eksternal
...........................
Mengetahui : Direktur Program Pasca Sarjana
Prof.Dr.M.Furqon Hidayatullah, M.Pd NIP. 19600727. 198702.1.001
Kepala Program Magister Kenotariatan
Burhanudin H, S.H., M.H., M.SI., Ph.D NIP. 19600716.198503.1.004
iii
PERNYATAAN
NAMA
: ERDHYAN PARAMITA
NIM
: S 351 502 015
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam Tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Tesis dan gelar yang saya peroleh dari Tesis tersebut.
Surakarta, Maret 2017 Yang membuat pernyataan,
ERDHYAN PARAMITA
iv
MOTTO “Jangan banyak berfikir, satu saja sudah, ilmu dan ibadah Satukan saja, disitu ada konsentrasi di situ ada sukses”. (Imam Al Ghozali)
“Janganlah kamu berputus asa dari Rahmad Allah, Sesungguhnya tiada berputus asa dari Rahmad Allah Melainkan orang-orang yang kafir”. (QS. Yusuf: 87)
v
PERSEMBAHAN
Tesis ini saya persembahkan kepada : Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahmad dan perlindungan yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Ayah dan Ibu saya yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah putus hingga penulisan hukum ini dapat selesai. Buat adik saya serta orang-orang yang terdekat yang selalu memberikan semangat dan bantuan dari awal hingga akhir penulisan hukum ini sehingga saya dapat menyelasaikan penulisan hukum ini.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmad dan karunia Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan hukum (Tesis) ini dengan judul: AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK
DISAHKAN
OLEH
PEGAWAI
PENCATAT
PERKAWINAN. Adapun kajian penulisan hukum (Tesis) ini ditujukan untuk menyoroti mengenai bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan beserta akibat hukum yang muncul dengan tidak disahkannya perjanjian tersebut. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan hukum (Tesis) ini sampai dengan selesai, terutama kepada : 1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Prof. Dr. Furqon Hidayatullah selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) ini. 4. Bapak Burhanudin H, S.H., M.H., M.SI., Ph.D selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum (Tesis) ini. 5. Dr.M.Irnawan Darori,S.H.,M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan sehingga penulisan hukum (Tesis) ini dapat selesai dengan baik. 6. Ibu Afifah, S.H selaku Dosem Pembanding dalam Seminar Proposal yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan Hukum (Tesis) ini.
vii
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan. 8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang ikut membantu memberikan informasi kepada penulis untuk kelancaran penyelesaian penulisan hukum (Tesis) ini khususnya kepada Pengelola Sekretariat Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Kedua orangtua serta keluarga dan orang terdekat yang memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis. 10. Erdhyna Afifa’ Salsabila dan Oshi Narita Saputri, adikku tersayang yang selalu meberi semangat, dukungan dan doa bagi penulis selama mengerjakan penulisan hukum (Tesis); 11. Mashita Dewi Arini dan Riani Ayu Ningrum, sahabatku sejak dibangku kuliah S1 Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, terima kasih karena selalu memberi semangat, mensupport dan mendoakan penulis dalam penulisan hukum (Tesis); 12. Seluruh teman-teman angkatan ke VI Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaikan hukum (Tesis) ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (Tesis) ini jauh dari sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun agar penulisan hukum (Tesis) ini benar-benar dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata, semoga penulisan hukum (Tesis) ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah bagi masyarakat. Surakarta, Maret 2017
ERDHYAN PARAMITA viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS ...........................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................
iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................
v
KATA PENGANTAR ....................................................................................
vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
ix
ABSTRAK ......................................................................................................
xii
ABSTRACT .....................................................................................................
xiii
BAB
I. PENDAHULUAN ..........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................
1
B. Perumusan Masalah ...................................................................
8
C. Tujuan Penelitian .......................................................................
9
D. Manfaat Penelitian .....................................................................
9
BAB II. LANDASAN TEORI ....................................................................
11
A. Kerangka Teori ..................................................................................
11
1. Tinjauan Perkawinan ...................................................................
11
a. Pengertian Perkawinan ...........................................................
11
b. Syarat-syarat Perkawinan .......................................................
12
c. Sahnya Perkawinan ................................................................
17
d. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...........................
18
e. Akta Autentik Notaris ............................................................
22
2. Tinjauan Perjanjian Perkawinan .................................................
19
a. Pengertian Perjanjian Perkawinan..........................................
19
b. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan ....................................
22
c. Isi Perjanjian Perkawinan.......................................................
26
d. Manfaat dan Tujuan Perjanjian Perkawinan ..........................
28
ix
e. Berlakunya Perjanjian Perkawinan ........................................
29
f. Akibat Pernjanjian Perkawinan ..............................................
30
g. Waktu Pembuatan Perjanjian Kawin .....................................
31
h. Bentuk Perjanjian Perkawinan ...............................................
32
i. Perubahan Perjanjian Perkawinan ..........................................
34
3. Teori Hukum ............................................. .................................
36
a. Teori Momentum Terjadinya Kontrak ...................................
36
b. Teori Kepastian Hukum .........................................................
42
c. Teori Perlindungan Hukum ....................................................
44
B. Penelitian yang Relevan .....................................................................
47
C. Kerangka Berpikir ..............................................................................
49
BAB III. METODE PENELITIAN ..............................................................
51
A. Jenis Penelitian ..........................................................................
51
B. Sifat Penelitian...........................................................................
51
C. Pendekatan Penelitian ...............................................................
53
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ..............................................
53
E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................
54
F. Metode Analisis Data ................................................................
55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................
57
A. KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DI SAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN .. 57 a. Keabsahan Perjanjian Perkawinan Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata ................................... b. Keabsahan
Perjanjian
Perkawinan
Setelah
Berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...... c. Keabsahan
Perjanjian
Perkawinan
Menurut
64
Kompilasi
Hukum Islam............................................................................. ....
x
57
67
d. Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan .......................................................
70
B. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DI
SAHKAN
PEGAWAI
PENCATAT
PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KE TIGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ..........................................................
94
BAB V. PENUTUP ........................................................................................
102
A. Kesimpulan .................................................................................
102
B. Implikasi .....................................................................................
103
C. Saran ...........................................................................................
103
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
105
xi
ABSTRAK
Erdhyan Paramita. S.351502015. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAKDISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN. 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan menganalisa akibat hukum bagi suami istri dan pihak ketiga tentang perjanjian perkawinan yang tidak disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penilian adalah preskriptif, bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatak Undang-Undang, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan, dan metode analisis data menggunakan metode penafsiran. Dari hasil penelitian ini disimpulkan keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah untuk mencatatkan di dalam Akta Perkawinan. Pegesahan adalah untuk melegalkan suatu perjanjian sedangkan pencatatan hanya untuk memenuhi asas plubisitas perjanjian. Sesuai ketentuan pasal 12 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk dapat dicatatkan di dalam akta perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu tetap mengikat pihak suami istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Kepada pembentuk Undang-Undang seharusnya di dalam revisi UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang tertuang di dalam pasal 29 ayat 1 mengenai pengesahan perjanjian perkawinan harus di berikan penjelasan lebih rinci mengenai makna pengesahan yang termuat di dalam pasal tersebut yaitu untuk mendapat kepastian hukum. Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum
xii
ABSTRACT
Erdhyan Paramita. S.351502015. THE CONSEQUENCES OF NUPTIAL AGREEMENT WHICH IS NOT LEGALIZED BY THE MARRIAGE REGISTRAR. 2017. Program of Notary, Law Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta This research aims to know and analyze the validity of the nuptial agreement which is not legalized by the marriage registrar and to analyze the legal consequences for the couple and the third party regarding the unlegalized nuptial agreement. This research is a legal normative research. The characteristics of the assessment is prescriptive. The legal materials include the primary law and the secondary law, using the approach of Act. The method of the data collection used in this research is the technique of library research, and the method of the data analysis used the method of interpretation. From the results of this research, it was concluded that the validity of the nuptial agreement which is not legalized by the marriage registrar based on the stipulation of article 29 verse (1) of Act Number 1 of 1974 regarding Marriage is that the legalization conducted by the marriage registrar is to register the marriage on the Marriage Certificate. Legalization is to legalize an agreement, meanwhile registration is only for fulfilling the principle of agreement publicity. In accordance with the article 12 point (h) of the Government Regulation Number 9 of 1975 regarding the Implementation of Act Number 1 of 1974 regarding the Marriage, a nuptial agreement which is legalized by the marriage registrar is to be registered on the Marriage Certificate. A nuptial agreement which is not legalized by the marriage registrar keeps binding the couple parties. It is in accordance with Article 1338 of Civil Code which mentions that all agreements made legally function as an act for those who make them, meanwhile, for the third party, if the nuptial agreement is not legalized, the legal consequnces of the nuptial agreement has no a legal force that binds the third party. For the lawmaker, in the revision of Act Number 1 of 1974 regarding Marriage which is contained on article 29 verse 1 regarding the legalization of the nuptial agreement, it should be giveb a detailed explanation about the meaning of legalization contained in the article that is to obtain a legal certainty. Keywords: Marriage, Nuptial Agreement, Legal Consequences
xiii
