IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN
TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan
Oleh : ENDAH SAPTINI NIM. S 351308017
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
i
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN
DISUSUN OLEH : ENDAH SAPTINI NIM : S 351308017
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing : Dewan Pembimbing
Jabatan
Nama
Tanda Tangan
Tanggal
Pembimbing I : M. Najib Imanullah, S.H.,M.H,.PhD NIP. 195908031985031001
14-9-2015
Pembimbing II : Purwono Sungkowo R, S.H,M.Hum NIP. 196106131986011001
14-9-2015
Mengetahui : Kepala Program Magister Kenotariatan
Burhanudin Harahap, SH.,MH.,MSI.,Ph.D NIP. 196007161985031004 ii
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN
DISUSUN OLEH : ENDAH SAPTINI NIM : S 351308017 Telah disetujui oleh Tim Penguji : Jabatan Ketua
Nama
Tanda tangan Tanggal
: Dr. I Gusti Ayu KRH, SH.,MM.
23-9-2015
NIP. 197210082005012001 Sekretaris
: M. Najib Imanullah, SH.,MH.,Ph.D.
25-9-2015
NIP. 195908031985031001 Penguji Pembanding : Dr. Djoko Wahju W, SH.,MS. Internal
23-9-2015
NIP. 195205111980031002
Penguji Pembanding : Dr. M. Irnawan Darori, SH.,MM.
21-9-2015
Eksternal Anggota
: Purwono Sungkowo R, SH.,MH.
23-9-2015
NIP. 196106131986011001
Mengetahuai : Direktur Program Pascasarjana
Kepala Program Magister Kenotariatan
Prof.Dr.M.Furqon Hidayatullah, MPd.
Burhanudin H,SH.,MH.,MSI.,Ph.D.
NIP. 196007271987021001
NIP. 196007161985031004 iii
PERNYATAAN
Nama
: Endah Saptini
NIM
: S351308017
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, 15 September 2015 Yang membuat pernyataan,
Endah Saptini
iv
MOTTO
“ Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukan dengan baik “. ( Evelyn Underhill )
v
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten”. Penulisan tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, hambatan-hambatan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum tentu selesai tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan data-data kepada penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Allah SWT, atas nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesia ini. 2. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak
Prof.Dr.M.Furqon
Hidayatullah,MPd.,
selaku
Direktur
Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum.,
selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Bapak Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,MSI.,Ph.D., selaku Kepala Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam penelitian tesis ini. 6. Bapak Dr. M. Irnawan Darori, S.H.,M.M, selaku Dosen Pembanding Eksternal, yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini. vi
7. Ibu Dr. I Gusti Ayu KRH, SH.,MM, selaku Ketua Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini. 8. Bapak Dr. Djoko Wahju W, SH.,MS, selaku Penguji Pembanding Internal yang telah banyak memberikan sarana dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini. 9. Bapak M. Najib Imanullah, S.H.,M.H.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, saran, dan masukan serta catatan-catatan kritis yang sangat berguna sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. 10. Bapak Purwono Sungkowo R, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dalam tesis ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran serta memberikan koreksi terhadap penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. 11. Bapak Joko Soprapto Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten, Bapak Dwi Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Bapak Daliman Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Bapak Rian Kantor Statistik Kabupaten Klaten, Ibu Wahyuni Camat Delanggu, Bapak Walino Kepala Desa Gatak, Bapak Endro Atmodjo dan Ibu Sri Handayani Petani di Delanggu, Bapak Sujatna dan Ibu Siti Rodiyatun PPAT Kabupaten Klaten atas informasi dan bantuan yang diberikan yang sangat berguna untuk penyelesaian tesis ini. 12. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas ilmu yang diberikan yang sangat berguna bagi masa depan penulis, 13. Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi. 14. Bapak dan Almarhumah Ibuku tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat, serta doa yang tulus tak henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 15. Suamiku tercinta dan permata hatiku Dendy, Ella dan Janeeta, yang selalu memberikan dorongan serta doa yang tak ada putusnya. 16. Kakakku terutama Dewi Krisnawati, SH., MSI dan adikku semua yang selalu memberikan dorongan serta doanya. vii
17. Seluruh teman-teman Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta
Klas A Angkatan ke 3 atas segala bantuan, dorongan serta
kebersamaannya. 18. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas segala dukungannya, perhatian dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum serta bisa menambah wawasan bagi pembaca yang memusatkan perhatiannya terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Surakarta, 15 September 2015
Endah Saptini
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i HALAMAN PENGESAHAN Pembimbing………………………………………ii HALAMAN PENGESAHAN TESIS …………………………………………….iii HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………………iv MOTTO …………………………………………………………………………...v K ATA PENGANTAR ……………………………………………………………vi DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. ix DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………..xii ABSTRAK …………………………………………………………………….....xiii ABSTRACT………………………………………………………………………. xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………. 1 B. Perumusan Masalah …………………………………………………………17 C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………………17 D. Manfaat Penelitian ………………………………………………………
18
BAB II LANDASAN TEORI A. Kerangka Teori ……………………………………………………………. 20 1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik………... …………………………..20 a. Pengertian Kebijakan ……………………………………………… 20 b. Pengertian Kebijakan Publik ……………………………………… .20 c. Proses Pembuatan Kebijakan ……………………………………… 26 2. Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan …………………… 27 a. Pengertian Implementasi Kebijakan ………………………………. .27 b. Teori Implementasi. …………………………………………………28 3. Tinjauan Tentang Penataan Ruang …………………………………… 33 a. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang …………..33 b. Asas dan Tujuan Penataan Ruang …………………………………..34 ix
4. Tinjauan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ……….42 a. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ………………………………………………………. 42 b. Asas-asas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
42
c. Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan…….
47
d. Ketentuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan……..54 e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian…. 62 f. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian……………… 66 5. Tinjauan Tentang Teori Hukum ……………………………………… 72 a. Teori Keadilan ……………………………………………………
72
b. Teori Hukum Pembangunan ……………………………………… 72 c. Teori Bekerjanya Hukum…………………………………………… 76 B. Penelitian Yang Relevan …………………………………………………….79 C. Kerangka Berpikir ………………………………………………………… 82 BAB III METODOLOGI PENELITIAN …………………………………………86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………………….97 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………………………………………. 97 B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan……………………..108 1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Klaten ……………………………………………………...108 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031…. 111 3. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Klaten ……………… 121 4. Kebijakan Strategi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten..127 5. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ……………………… 141 C. Hambatan-hambatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Klaten………………………………………………………… 145 D. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan…………………………………………………………....... 151 x
BAB V PENUTUP …...…………………………………………………………..154 A. Kesimpulan ……………………………………………………………… 154 B. Implikasi …………………………………………………………………. 155 C. Saran ……………………………………………………………………
155
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… 156 DAFTAR GAMBAR DAN TABEL 1. Gambar 1 : Tahapan Kebijakan Publik …………………………………
24
2. Gambar 2 : Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III …………..29 3. Gambar 3 : Bagan Kerangka Berpikir ……………………………………. 82 4. Gambar 4 : Model Analisis Interaktif ……………………………………. .95 5. Tabel : Luas Wilayah Kecamatan, Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian ………………………………………………………………… 99 LAMPIRAN
xi
DAFTAR LAMPIRAN 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011-2031 2. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten. 3. Surat Keterangan Penelitian dari Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten 4. Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 5. Surat Keterangan Penelitian dari Notaris /PPAT Kabupaten Klaten H. Sujatna, S.H 6. Surat Keterangan Penelitian dari Notaris/PPAT Kabupaten Klaten Siti Rodiyatun, SH. MKn
xii
ABSTRAK
Endah Saptini, S 351308017, 2015, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten serta untuk mengetahui hambatan-hambatan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Klaten serta solusi mengenai hambatan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan penelitian hokum yuridis empiris, sifat penelitian adalah diskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka . Tehnik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil kajian diperoleh hasil bahwa: Upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian sangat sulit dilakukan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diantaranya adalah: 1). Peraturannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan, 2). Aparat penegak hukum belum berjalan secara maksimal.3). Masyarakat belum semua memahami peraturan yang berlaku dan belum mengerti lahan pertaniannya masuk zona lahan yang dilindungi. Solusi untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian meliputi a). mengarahkan pembangunan dan pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang bukan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, b). menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, c) mengembangkan produktivitas pertanian, dan d). mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak menyebabkan semakin menyempitnya lahan pertanian di Kabupaten Klaten maka saat ini sudah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 20112031.
Kata Kunci : Perlindungan Lahan pertanian, Alih Fungsi, Rencana Tata Ruang Wilayah.
xiii
ABSTRACT
Endah Saptini, S 351308017, 2015, Implementation of the Policy of the Government in Attempts to Protect Sustainable Agricultural Land Based on the Regional Regulation No. 11 Year 2011 on the Regional Spatial Planning of Klaten Regency. This research aims to determine the implementation of the policy governing sustainable p rotection of agricultural land in Klaten Regency pursuant to the Regional Regulation No. 11 Year 2011 on the Regional Spatial Planning of Klaten Regency, the impediments, and solutions to such impediments. To achieve these objectives, empirical juridical legal research has been conducted. This is descriptive research, the data sources consisted of primary data and secondary data comprised of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques included interviews and literature reviews. The data were analyzed using qualitative data analysis. The findings suggest that: efforts to prevent agricultural land conversion are very difficult to do. The factors serving as the impediments to sustainable agricultural land protection among other things are: 1). The rules are not yet fully implemented according to the plan; 2). Law enforcement officers have not functioned optimally; 3). Not all society has understood the applicable rules and has no idea that their land belongs to the zone of protected land. Solutions to control agricultural land conversion include a). directing development of the build region to be carried out on land does not belong to areas of sustainable agricultural land; b). designating areas of sustainable agricultural land, c) improving agricultural productivity, and d). controlling conversion of sustainable agricultural land. To prevent conversion of sustainable agricultural land so as not to cause the narrowing of agricultural land in Klaten Regency, the Regional Regulation No. 11 Year 2011 on the Regional Spatial Planning of Klaten Regency Years 2011-2031 has now come into force. Keywords: Agricultural Land Protection, Conversion, Regional Spatial Planning
xiv
