AKHMAD MUFTIZAR SUZANA. Abstract

Akhmad Muftizar Suzana

PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM PANGKALAN BALAI KABUPATEN BANYUASIN

AKHMAD MUFTIZAR SUZANA Abstract School Operational Aid Effectiveness in Improving Delivery of Education In MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Hall. The purpose of this study was to determine and describe the contribution of BOS program in education at MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Regency Hall and identify the factors that hinder and support it. This study is a qualitative research field, with a qualitative descriptive approach. The results showed that the contribution of BOS funds to improve access to education for students / student keluaraga poor and can not afford at MTs MiftahulUlum Base Banyuasin very large hall. Factors supporting the use of BOS at MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Hall first is the commitment of the Head of MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Regency Hall, the community support. Community support is meant is that the parents / guardians of students who are members of the organization committee MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Regency Hall, the existence of adequate human resources in MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Hall. What is meant here is the human resources administration of reliable power, both in collecting data, preparing budgets, prepared a report on the accountability of the BOS and the watchful eye of the community through committee. Parents must supervise the use of critical school operational funds (BOS). Factors inhibiting the use of BOS funds in MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Hall first is the lack of BOS funds and not sufficient to implement all existing activities in Madrasah and disbursement of BOS funds that sometimes less timely so as to hinder the process of implementation of activities that have been set by the Madrasah , Suggestions of this study was to the MTs Miftahul Base Ulum Hall Banyuasin in order to maximize community participation through the Committee MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Hall to get a non-binding assistance in order to support teaching and learning activities in MTs MiftahulUlum District Civic Base banyuasin and the foundation Miftahul Base Ulum Hall Banyuasin, in order to develop a range of productive economic activities in order to support the activities in MTs MiftahulUlum Base Banyuasin Regency Hall and reduce dependence on the BOS funds.

Keywords: Contributions, Funds Utilization Bos PENDAHULUAN


Pendidikan adalah kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah masyarakat.oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanah Undang-undang tersebut maka pemerintah wajib menyelanggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar yaitu di SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat Undangundang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan SMP, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan. Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa Sekolah Menengah mengalami putus sekolah, yang sebagian besar didasari pada alasan ketidak mampuan membayar biaya sekolah. (Juknis penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2013:1). Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, Pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya BOS ini adalah bentuk kompensasi kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal adalah untuk mempercepat pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. akan tetapi mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS tersebut. Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar sederajad maupun Sekolah Menengah Atas setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru penerimaan murid


baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan. Adanya pengunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar anak sebagai penerima dana BOS (Wawasan, 26 Oktober 2007). Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana. Menurut ketentuan, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap dana BOS memberikan bukti kurang baiknya pengelolaan dana BOS. Menurut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS di DKI Jakarta pada tahun 2008-2011 telah terjadi penyelewengan pengelolaan dana sebesar Rp 5,7 milyar. Berdasarkan audit BPK untuk tahun anggaran 2010 dan semester I 2011 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Penyimpangan tersebut terjadi di 2.054 atau 63,5% dari total sampel sekolah yang diperiksa. Periode 2006-2010 kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. (Kompas, 15/01/2011) Pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi public. Pengelolaan dana BOS selama ini terlalu didominasi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Peran sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengawasan pelaksanaan BOS padahal dengan pengendalian dari publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka, kwitansi maupun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dapat diakses masyarakat. Dengan keputusan ini diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan lebih baik dan minim penyimpangan. Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Yayasan


Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum didirikan sejak tahun 2003 telah banyak menghasilkan lulusan. Umumnya siswa yang dididik di Madrasah ini adalah anakanak kurang mampu yang berasal dari wilayah Pangkalan Balai dan sekitarnya. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pemanfaatan dana BOS adalah, bahwa dana BOS tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian pemanfaatan dan kontribusi sasaran program BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, maka penulis merasa perlu untuk melakukan kajian melalui capaian Pemanfaatan dan Kontribusi Program. BOS, maka penelitian ini akan mengangkat judul: “ Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin”. Perumusan Masalah Dari uraian mengenai latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitin ini adalah : 1. Seberapa besar pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin? 2. Faktor apa saja yang menjadipenghambat dan pendukung pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ?

REFERENSI Manajemen Bertolak dari asumsi bahwa life is education and education is life dalam arti pendidikan sebagai persoalan hidup dan kehidupan maka diskursus seputar pendidikan merupakan salah satu topik yang selalu menarik. Setidaknya ada dua alasan yang dapat diidentifikasi sehingga pendidikan tetap up to date untuk dikaji. Pertama, kebutuhan akan pendidikan memang pada hakikatnya krusial karena bertautan langsung dengan ranah hidup dan kehidupan manusia. Membincangkan pendidikan berarti berbicara kebutuhan primer manusia. Kedua, pendidikan juga merupakan wahana strategis bagi upaya perbaikan mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan meningkatnya level kesejahteraan, menurunnya derajat kemiskinan dan terbukanya berbagai alternatif opsi dan peluang mengaktualisasikan diri di masa depan. Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan. Di samping itu, pendidikan dapat menjadi determinan penting bagi proses


transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan adanya pemberdayaan. Namun dalam tataran ideal, pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial, kini dipandang sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan tersebut harus seirama dengan tuntutan zaman.Situasi, kondisi dan tuntutan pasca booming-nya era reformasi membawa konsekuensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di masa depan. Maka merupakan hal yang logis ketika pengelola pendidikan mengambil langkah antisipatif untuk mempersiapkan diri bertahan pada zamannya. Mempertahankan diri dengan tetap mengacu pada pembenahan total mutu pendidikan berkaitan erat dengan manajemen pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Efektifitas Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Dalam ranah aktivitas, implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan haruslah berorientasi pada efektivitas terhadap segala aspek pendidikan baik dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahan (dalam perspektif syariah). Berikut ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan: a. Manajemen Kurikulum b. Manajemen Personalia c. Manajemen Siswa d. Manajemen Keuangan e. Manajemen Lingkungan Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan


2. 3.

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun 2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun Sumber :Buku Panduan Bantuan OperasionalSekolah dalam Rangka wajib Belajar 9 tahun, Depdiknas Depag , Jakarta Sekolah Penerima BOS 1. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. 2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. 3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. 4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 6. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, kecuali terhadap siswa miskin.


Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini menuntut pengelola sekolah mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak lepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan, dan pengendalian. Kementrian Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan.Petunjuk ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan program bagi semua tingkatan pengelola BOS. Penggunaan Dana Penggunaan dana BOS di sekolah dan Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dengan Komite Sekolah/ Madrasah, yang harus didaftar sebaga salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (Blook Grant, BOM, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb). Penggunaan Dana BOS menurut Juknis 2011dapat digunakan untuk 13 jenis komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS, yaitu : 1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yangdibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olehraga, dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak dua buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa,maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dengan dana BOS maupun dari pemerintah daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu,dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa. 2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan) 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remidial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,


Pramuka, Palang Merah Remaja, UKS, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam pengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba) 4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa). 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset. 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS. 9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll). 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tuliskantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. 12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum satu unit dalam satu tahun anggaran. 13. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah, dan peralatan untuk UKS.


Pembukuan Sekolah diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah, untuk program BOS, pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer, dan buku kas umum. Buku Kas Umum mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dana dari BOS, pungutan pajak serta jasa giro maupun seluruh pengeluaran, baik yang berbentuk tunai maupun giral. Buku kas umum ini disusun untuk masing-masing sumber dana secara terpisah, kecuali apabila sekolah hanya mempunyai satu rekening tabungan yang berfungsi untuk menampung seluruh sumber penerimaan sekolah, maka Buku Kas Umum yang dibuat oleh sekolah hanya satu Pengertian Evaluasi Program Evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertententu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata kata yang terkandung dalam dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertangung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan (Suharsimi,2007:1). Pengertian Program Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila ”program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka progran didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu : a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan. c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkseinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan.Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung


dalam kurun waktu relatif lama.Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Tujuan Evaluasi Program Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006 : 48), tujuan khusus Evaluasi Program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk : 1) Memberikan masukan bagi perencanaan program 2) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program; 3) Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program 4) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program; 5) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program dan. 6) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah. Tujuan evalusi program menurut Setiawan, (1999:20 ) adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Model Evaluasi Program Model evaluasi adalah model desai evaluasi yang dibuat olehpara ahli/pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Disamping itu ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakanya serta kepentingan atau penekannya atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianut yang disebut pendekatan atau approach.Ada banyak model evaluasi antara lain : 1. Model Evaluasi CIIP 2. Model Evaluasi UCLA METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki


suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala social. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. TeknikPengumpulan Data Tehnik pengumpulan data dalam peneltian ini menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. TeknikAnalisis Data Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002: 59), diantaranya : 1. Mengorganisasikan Data 2. Pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban 3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data 4. MencariAlternatifPenjelasanbagi Data 5. Menulis Hasil Penelitian HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kontribusi dana BOS dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu Di negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintah dibuat dari, oleh, dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijakan negara, termasuk kebijakan pendidikan, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut, juga berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan tersebut secara konkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dibidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, justru memperkukuh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana formal. Salah satu bentuk konkrit kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah adalah kebijakan dana BOS. Kebijakan ini dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedangdan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.


Sumber-sumber pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Pembangunan yang dilakukan oleh negara termasuk salah satu wujud dari implementasi kebijakan yang diformulasikan. Bentuk pembangunan tersebut tidak hanya masalah fisik dan mental, melainkan juga sekaligus pembangunan partisipasi masyarakat. Dengan demikian termasuk bagian atau objek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat juga dipandang sebaai modal dasar pembangunan, yang jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijakan - kebijakan Negara, termasuk kebijakan pendidikannya, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, tidak saja sekadar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahnya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijakan-kebijakan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan Pendidikan adalah hak setiap warga Negara di Indonesia. Karena pendidikan itu hak setiap warga , maka kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan merata tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan kewajiban di bidang pendidikan telah ada pembagian tugas yang jelas antara sekolah dan madrasah. Untuk sekolah, mulai dari sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tingkat Provinsi Sumatera Selatan diatur oleh Dinas pendidikan provinsi sedangkan untuk tingkat Kabupaten Banyuasin diatur oleh dinas pendidikan kabupaten. Untuk madrasah mulai dari Madrasah Ibtidayah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) diatur oleh Kementerian Agama. Untuk tingkat Provinsi Sumatera Selatan diatur oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Kabupaten Banyuasin diatur oleh Kantor Kementerian agama Kabupaten Banyuasin. Untuk pengelolaan dana BOS, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Hal pertama yang peneliti tanyakan apakah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin menerima dana BOS dari pemerintah. Partisipasi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu. Bagi sekolah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan objektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subjektif orang tua siswa. Dengan demikian, partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau objektivasi dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah. Artinya, tidak cukup dipahami oleh sekolah bahwa partisipasi sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubjektif (siswa, orang tua, dan guru)


menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Tujuan partisipasi juga meberi peluang secara luas peran masyarakat dalam bidang pendidikan ini sekaligus menunjukkan bahwa Negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. Kondisi orangtua/wali siswa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Kondisi masyarakat jika ditinjau dari kondisi ekonominya sangat bervariasi. Ada masyarakat yang terkategori mapan dan hidup secara berkecukupan, tapi ada juga masyarakat yang hidupnya pas-pasan bahkan cenderung kekurangan. Demikian pula halnya dengan kondisi orangtua/wali murid di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Namun demikian, walaupun kondisi sosial dan ekonomi yang senjang, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin tidak boleh diskriminasi dalam hal melayani masyarakat yang ingin sekolah di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Oleh sebab itu Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, menerima siswa yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu. Karena menurut Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, merupakan kewajiban untuk melaksanakan hal itu. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Persoalan kemiskinan yang dialami oleh orangtua/wali siswa di Wali/orangtua siswa di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, memang masih terjadi. Namun para orangtua siswa yang kurang mampu ini, masih dapat menyekolahkan anaknya karena adanya dana BOS. Kontribusi dana BOS dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Kontribusi dana BOS dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin terasa begitu besar. Kontribusi yang pertama adalah seluruh siswa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin dari keluarga yang miskin dan tidak mampu bebas dari pungutan biaya operasional sekolah. Kalaupun ada pungutan itu ditujukan kepada keluarga yang mampu dan atas kesepakatan orangtua/wali murid yang dikoordinir


oleh komite sekolah. Dengan demikian tidak akan ada lagi siswa madrasah ibtidayah dan siswa SD yang tidak bisa melanjutkan ke SMP dan MTs karena alasan tidak memiliki uang. Tujuan BOS pada dasarnya adalah meringankan beban semua siswa dan membebaskan siswa miskin dari kewajiban membayar uang sekolah. Dalam pelaksanaannya, pembebasan biaya sekolah bagi siswa miskin memang dilakukan, bahkan yang lebih banyak dilakukan adalah pembebasan bagi semua siswa (tidak hanya bagi yang miskin). Jadi, tidak salah jika dari sisi ini pemerintah mengklaim bahwa secara umum BOS tepat sasaran. Program BOS juga dianggap mampu mendorong sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Salah satu syarat bagi sekolah penerima BOS adalah menerapkan transparansi anggaran, dimana APBS (anggaran pendapatan dan belanja sekolah) dan laporan penggunaan dana harus dipajang di lingkungan sekolah agar dapat diketahui oleh semua pihak.Prinsip tansparansi anggaran inilah yang membuat beberapa sekolah swasta memilih untuk menolak dana BOS. Alasan "resmi" yang dikemukakan biasanya adalah prosedur pengadministrasian yang rumit dan merepotkan. Padahal, besar kemungkinan alasan sebenarnya adalah karena sekolahsekolah tersebut tidak ingin bersikap transparan tentang keuangannya, karena akan "merugikan". Kontribusi dana BOS dirasakan juga oleh orangtua/wali siswa dari keluarga lain yang kondisi social ekonominya tidak jauh berbeda. Anak mereka sempat tidak melanjutkan ke jenjang SMP setelah tamat SD. Mereka tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya yang kebetulan tidak diterima di SMP negeri. Namun sejak tahun lalu anak mereka telah mengenyam pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Meskipun terlambat satu tahun tetapi mereka tetap senang karena anak mereka sudah dapat melanjutkan sekolah kembali. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah ini muncul disebabkan karena adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM yang kemudian dikelola secara benar oleh Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin yang diputuskan bersama orang tua siswa dan komite madrasah terdapat kesepakatan bahwa penggunaan dana BOS digunakan untuk menggratiskan SPP siswa, membayar gaji guru honorer, kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pihak madrasah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS yang ada di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin sudah sesuai dengan buku panduan BOS yang di berikan oleh pemerintah pusat.


Sedangkan yang menjadi target pencapaian dengan adanya dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan operasional Madrasah, tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas dilingkungan Madrasah, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan madrasah. Adapun dampak atau hasil yang dirasakan oleh Madrasah dengan adanya dana BOS sangat positif bagi Siswa, Guru dan Orang tua siswa diantaranya adalah sebelum dana BOS ada siswa dikenakan iuran perbulan namun setelah ada dana BOS siswa digratiskan atau tidak dikenakan biaya. dampak positif yang dirasakan oleh siswa adalah adanya peningkatan prestasi, motivasi, kepercayaan siswa dan siswa dapat terhindar dari putus sekolah. Banyaknya kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler yang dilaksanakan di Madrasah seperti Volly, basket, sepak takraw, karate dan lain-lain, adanya pelatihan bagi guru-guru atau tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti pelatihan untuk menggunakan media pembelajaran, penggunaan media tekhnologi, pencarian materi belajar lewat internet dan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Faktor Pendukung pemanfaatan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Pemanfaatan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama adalah adanya komitmen Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Sebagai madrasah swasta yang tidak sepenuhnya lepas dari orientasi bisnis, komitemen seorang kepala madrasah memang sangat menentukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekolah atau madrasah yang justru bergeser fungsinya karena berorientasi pada uang. Seharusnya sekolah swasta atau madrasah swasta berorientasi social yaitu turut serta dalam membantu pemerintah membangun pendidikan. Namun kadang-kadang orientasi sosial tersebut berubah menjadi orientasi bisnis. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di satuan pendidikan. Tetapi bukan berarti bahwa seorang kepala sekolah dapat semau-maunya menggunakan dana BOS apalagi untuk kepentingan pribadi. Komitmen yang tinggi dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin bukan saja telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk tetap sekolah, tetapi juga telah membantu pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar. Memang harus disadari bahwa program wajib belajar bukan saja semata-mata tugas pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskannya. Faktor pendukung kedua pemanfaatan dana BOS bagi masyarakat miskin dan kurang mampu adalah adanya dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat yang dimaksud adalah orangtua/wali siswa yang tergabung di dalam organisasi Komite Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Tidak


semua orangtua/wali siswa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin dalam kondisi yang kurang mampu atau miskin. Banyak juga yang hidup berkecukupan bahkan terkategori sangat mampu. Orangtua/wali yang mampu ini, memberikan sumbangan yang lebih kepada Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Komite sekolah merupakan wadah peran masyarakat dalam pendidikan, dan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan dalam peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah peran masyarakat. Untuk mengetahui seberapa besar peran masyarakat terhadap pendidikan, sebaiknya jangan hanya memandang dari segi pendanaan saja, walaupun peran pendanaan seringkali dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat sampai sejauh mana peran itu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias, sebab peran masyarakat secara umum terhadap pendidikan sangatlah besar, baik dari pendanaan ataupun non pendanaan seperti perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan produk pendidikan. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan hal yang wajar. Karena memang semestinya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang keterbatasan pemerintah, masyarakat dapat memahami. Di sinilah sebenarnya peran kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah untuk memainkan peran manajerialnya. Dengan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat, perbedaan persepsi, kesalahan dalam memahami persoalan dapat diminimalisir. Faktor pendukung yang ketiga yaitu adanya sumber daya manusia yang memadai di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Yang dimaksud sumber daya manusia disini adalah tenaga tata usaha yang handal, baik dalam melakukan pendataan, menyusun anggaran, menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengajuan permintaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS merupakan proses administrasi yang cukup panjang. Oleh sebab itu harus ditangani oleh staf tata usaha dan bendahara yang memiliki kemampuan dalam mengetik di computer dan memahami akuntansi. Dalam hal ini Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin sangat beruntung memilik tenaga tata usaha dan bendahara yang cukup memadai kemampuannya. Dengan kemampuan yang cukup memadai tersebut, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, mampu menyusun pemberkasan BOS secara cepat dan benar. Dari sisi pengadministrasian, dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin tidak mengalami kendala. Semua satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah memerlukan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya. Berkenaan dengan hal tersebut peranan tenaga administrasi sekolah sangatlah penting


untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan tata administrasi sekolah. Dibutuhkan kompetensi dan ketrampilan yang menunjang di bidang administrasi. Tenaga administrasi sekolah harus mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kinerja, disiplin, loyalitas dan tanggung jawab tenaga administrasi harus baik. Pelayanan prima kepada siswa, orang tua dan masyarakat harus maksimal. Demikian juga dengan kecerdasan emosional, spiritual dan bahkan juga kecerdasan intelektual sebagai tenaga administrasi sekolah dalam memecahkan berbagai permasalahan serta dalam berinteraksi di lingkungan sekolah harus dimiliki oleh seorang tata usaha sekolah. Faktor berikutnya yang mendukung pemanfaatan dana BOS adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat melalui komite. Orangtua siswa harus kritis mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), demi terciptanya transparansi BOS. Dengan berdiam diri, transparansi penggunaan BOS tidak akan terwujud dengan baik. Keterbukaan penggunaan dana tersebut kerap berhenti di tingkat sekolah yang memiliki kewenangan otonomi atas pemanfaatan BOS tersebut.Informasi mengenai penggunaan BOS ini hanya diketahui oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Bahkan, katanya tidak semua guru mengetahui anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) yang di antaranya melibatkan dana BOS.Orangtua siswa juga berhak mengetahui penggunaan dana BOS tersebut dengan menanyakan kepada pihak sekolah. Akan tetapi, hal ini seringkali diabaikan karena putra-putri mereka justru mendapat sanksi atau tudingan dari pihak sekolah. Akibatnya, banyak orangtua siswa memilih diam dan tak memedulikan hal tersebut agar pendidikan anaknya tak terganggu. Pengawasan penggunaan dana BOS melalui tiga bentuk yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai kewenangan masing-masing. Pertama, monitoring. Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Monitoring eksternal dilakukan oleh Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional dan atau lembaga independen yang profesional untuk itu, misalnya Bank Dunia. Kedua, pengawasan. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi pada bawahannya baik di pusat, propinsi, dan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan Masyarakat dilakukan unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah dan hasil pengawasan tersebut harus disampaikan kepada pihak berwenang. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Faktor Penghambat Pemanfaatan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Pada proses implementasi kebijakan tentunya ada faktor yang mendukung dan ada pula faktor yang menghambat. Terkait dengan Pemanfaatan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ada beberapa faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya antara lain minimnya dana BOS serta tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di Madrasah, pencairan dana BOS yang terkadang kurang tepat waktu sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Madrasah. Minimnya dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini terjadi karena membuat semua kegiatan siswa berjalan kurang maksimal. Kegiatan yang dimaksud adalah operasional sekolah, pembayaran gaji guru, kegiatan peningkatan kualitas guru dan pengembangan aktivitas non akademik siswa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Kegiatan pengembangan perpustakaan mengalami hambatan karena kurangnya dana BOS. Faktor penghambat selanjutnya adalah pencairan dana BOS yang terkadang kurang tepat waktu sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Madrasah. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah madrasah di Indonesia terlambat pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan prosedur penyaluran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Agama, Lukman Hakim Syaefudin, meminta kepada masyarakat untuk mengerti dan memaklumi kondisi tersebut. Meski demikian pihaknya meminta maaf kepada seluruh madrasah yang hingga kini belum menerima dana BOS itu. Keterlambatan pencairan dana BOS dari tingkat pusat berpengaruh pula pada proses pencairan di daerah termasuk di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Akibat terlambatnya pencairan dana BOS, tentu berpengaruh pada operasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Kontribusi dana BOS dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluaraga miskin dan tidak mampu di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin sangat besar. 2. Faktor pendukung pemanfaatan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin pertama adalah: a. Adanya komitmen Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.


b. Adanya dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat yang dimaksud adalah orangtua/wali siswa yang tergabung di dalam organisasi Komite Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. c. Adanya sumber daya manusia yang memadai di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Yang dimaksud sumber daya manusia disini adalah tenaga tata usaha yang handal, baik dalam melakukan pendataan, menyusun anggaran, menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. d. adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat melalui komite. Orangtua siswa harus kritis mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 3. Faktor penghambat pemanfaatan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin pertama adalah: a. minimnya dana BOS serta tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di Madrasah b. pencairan dana BOS yang terkadang kurang tepat waktu sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Madrasah.

Saran 1. Kepada pihak Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin agar memaksimalkan peran serta masyarakat melalui Komite Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin untuk mendapatkan bantuan yang tidak mengikat dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 2. Kepada yayasan Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, agar mengembangkan berbagai usaha ekonomi produktif agar dapat menunjang kegiatan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin dan mengurangi ketergantungan kepada dana BOS.


DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. 1997. PengantarAnalisisKebijakan Negara. Renneka Cipta, Jakarta Anderson, B. (2002). The role of shool as a supervision in professional maturity of teacher. Review of Educational Research, 52, 368-420 Dwidjowijoto Riant Nugroho, 2006, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta. Depdiknas Departemen Agama. 2007. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka wajib Belajar 9 tahun, Depdiknas Depag , Jakarta Fernandez, H.J.K. (1984). Evaluation of educational programmes. Jakarta: BP3KSeptember. House, Ernest R. Evaluating with Validity. Beverly-Hills, CA: Sage Publications, 1980 Islamy, M.Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2004, Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta Tayib napis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT. RinekaCipta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikan Nasional.

Dra. Lies Nur Intan, M.Si

TAMANPRAJA Jurnal Pemerintahan & Otonomi Daerah Vol 5, Edisi 1, Januari 2015

21

AKHMAD MUFTIZAR SUZANA. Abstract

Recommend Documents