AKHMAD MUFTIZAR JHON CHENEDI. Abstract

Akhmad Muftizar Jhon Chenedi

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTS), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA) DI SMAN I PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OKI AKHMAD MUFTIZAR JHON CHENEDI Abstract Implementation Permendiknas No. 24 of 2007 on Infrastructure Standards for Primary Schools / Islamic elementary schools ( SD / MI ) , School SMP / MTs ( SMP / MTs ) , and high school / Madrasah Aliyah ( SMA / MA ) , Di SMAN I Base Lampam , OKI District . The Purpose of this study is to identify and explain the implementation Permendiknas No. 24 of 2007 as well as to identify and explain the factors that affect the implementation of the Decree of the 24 of 2007 in SMA Negeri 1 PangkalanLampam. The results of study show that schools in requesting consideration of additional facilities and infrastructure are based, infrastructure that exists today does not meet the minimum standards as set out in the Ministerial Regulation No. 24 of 2007 and the demand of specific subjects in SMAN 1 PangkalanBalam where the syllabus requires infrastructure that is different from other subjects. Support resources play an important role in the procurement plan school facilities and infrastructure, in SMAN 1 PangkalanLampan because it has a vice principal fields of infrastructure then all matters concerning the infrastructure handed over to the vice principal's infrastructure and facilities. Implementation of Infrastructures in SMAN 1 Pangkalan Lampam, referring to the model developed by Van Meter and Van Horn, that an implementation will be effective when there is clarity of standard rules of procedure so bureaucratic implementation comply with what has been outlined by the regulations in accordance with the guidelines and technical instructions , Besides, it also relates to the availability of resources, communication between implementers, implementers attitudes and socio-economic and political conditions. Other variables that a contributing factor is the implementation of public participation in this regard the active involvement of the School Committee. This study is the suggestion of the Government should give more opportunities to SMAN 1 Base Lampam to empower the resources available and provided that regulation is not the right policy objectives can be avoided and SMAN 1 Base Lampam should further enhance their autonomy so it does not always depend on the government . Especially in the crawl source 6.2 and in budget management . Keywords : Implementation , Infrastructures


PENDAHULUAN Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Pendidikan merupakan syarat mutlak menuju pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian pendidikan sangat menjadi perhatian bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena melalui pendidikan akan dapat menuju kehidupan yang lebih baik dan dapat mencerdaskan bangsa, karena dalam pembangunan kita tidak hanya membangun di bidang fisik saja, akan tetapi di bidang akhlak tidak kalah pentingnya, sehingga pembangunan manusia seutuhnya dapat tercapai. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dan 2 sebagai berikut : 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya bangsa dan agama. 2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang berakar dari nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap ketentuan perubahan zaman. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia yang berprestasi dan dapat berperan menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal ini tujuan dan target pendidikan dengan sendirinya diambil dan diupayakan untuk memperkuat kepercayaan, sikap, ilmu pengetahuan dan sejumlah keahlian yang sudah diterima dan sangat berguna bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan target pendidikan tersebut maka perlu adanya wadah atau tempat pendidikan sebagai sarana terwujudnya pendidikan yaitu sebuah lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.


Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang yang tentunya sedang giat-giatnya membangun sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terampil dibidangnya serta mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Era persaingan global menuntut pendidikan yang berkualitas.Pendidikan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan yang mampu membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan.Pendidikan adalah salah satu sistem dalam masyarakat yang mempunyai peran signifikan dalam memberikan alternatif solusi bagi persoalan sosial kemasyarakatan.Kemajuan dalam pengelolaan pendidikan juga merupakan indikator kemampuan dan komitmen suatu negara dalam menjamin kualitas sumber daya manusianya.Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien harus menjadi komitmen bersama dalam segala upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sehubungan dengan upaya tersebut, berbagai kecenderungan (trend) atau arah mutakhir pemikiran tentang pendidikan menunjukkan bahwa paradigma pendidikan berbasis standar (standard based education) semakin banyak dibicarakan, diakui dan diapresiasi oleh berbagai kalangan. Hal itu akan semakin terasa bagi sejumlah kalangan yang menggeluti dunia pendidikan, baik akademisi pendidikan maupun pengelola dan penyelenggara pendidikan. Dalam konteks globalisasi dan internasionalisasi yang semakin menguat, paradigma pendidikan berbasis standar telah banyak dipakai atau diterapkan oleh berbagai negara (Saukah, 2010). Terkait dengan standarisasi tersebut maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lainPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar Pendidikan Nasional (SNP) tersebut dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.Selain itu, SNP juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Selain itu juga pemerintah telah mengeluarkan berbagai pedoman pelaksanaan dari masing-masing standar tersebut yang salah satunya adalah PermendiknasNo. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah


Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Dalam hal pengelolaan pendidikan dibidang sarana dan prasarana sekolah, Penjelasan PP No. 19 tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menyebutkan bahwa SNP dijadikan pedoman untukmewujudkan ketersedian sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi siswa secara optimal. Untuk itu, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana sekolahmeliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan prasarana sekolah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.Indikatornyanampak dari kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip teoritis dan administratif sesuai Permendiknas No. 24 tahun 2007tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Dewasa ini masih sering ditemukan banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang penggunaannya tidak optimal dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Penyebab hal tersebut terjadi antara lain karena kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai. Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian sarana dan prasarana yang mengacukepada mutu. Masalah sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks (Hasbullah;2006:119). Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada mutu, aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Pada dasarnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan salah satu bidang kajian dari manajemen sekolah (school management) atau administrasi pendidikan (educational administration) dan sekaligus menjadi tugas pokok kepala sekolah (Soetopo;2003:85). Kualitas suatu sekolah sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan ( Yamin;2009:82) Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Oleh sebab itu sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran


(Sanjaya;2007:55). Bagi sekolah yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana yang lengkap dapat menumbuhkan gairah dan motivasi dalam proses pembelajaran, hal ini tentu tidak terlepas dari peranan kepala sekolahnya. SMA Negeri 1 Pangkalan Lampam Kabupaten OKI sebagai salah satu sekolah negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten OKI seyogyanya juga bisa memenuhi kriteria minimum sebagaimana yang diminta oleh Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, namun dalam kenyataannya sekolah ini masih terus berjuang agar mendapatkan “perhatian” dari Dinas Pendidikan Kabupaten OKI. Beberapa permasalahan pokok terkait sarana sekolah yang saat ini masih dihadapi oleh sekolah ini antara lain: belum lengkapnya buku perpustakaan baik itu buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengajaan buku referensi dan sumber belajar lain. Sedangkan di sisi prasarana sekolah seperti Laboratorium fisika, biologi dan kimia, secara fisik ada tetapi tidak pernah digunakan oleh siswa untuk praktek karena sarana laboratorium sangat tidak memadai untuk melakukan praktikum. Demikian juga laboratorium komputer sampai saat ini tidak ada sama sekali. Hal lain adalah belum tersambungya aliran listrik. Beberapa kelas seperti laboratorium fisika belum ada listriknya.(TU SMAN1 Pangkalan Lampam,2014) Upaya permintaan penambahan fasilitas itu sudah dilaporkan oleh pihak sekolah setiap semester ke Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Dikmen) secara online, namun sampai ditulisnya penelitian ini belum ada respon sama sekali, (TU SMAN1 Pangkalan Lampam,2014) Sarana pembelajaran dan perlengkapan kantor juga dikatakan masih sangat kurang, sehingga kegiatan pembelajaran dari setiap mata pelajaran belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan metode pembelajaran yang paling menonjol adalah mengutamakan metode ceramah dan tanya jawab. Merujuk dari kondisi lokasi penelitian yang sangat memprihatinkan secara akademis maupun secara fisik maka dibutuhkan seorang kepala sekolah yang mewakili kompetensi dengan komitmen yang tinggi terhadap kepedulian peningkatan sekolah ini.Kendala tersebut dipastikan akan berdampak terhadap kelangsungan proses belajar-mengajar yang efektif dan tentunya juga akan berpengaruh langsung terhadap mutu lulusan sekolah ini apabila tidak segera ditanggulangi oleh para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebutlah saya tertarik untuk mengangkat fenomena ini dalam suatu penelitian tesis yang saya beri judul “Implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Saranadan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/MadrasahIbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Di SMAN I Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI ”


Perumusan Masalah Berangkat dari semua uraian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 di SMA Negeri 1 Pangkalan Lampam? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhiImplementasi Permendiknas 24 Tahun 2007 di lingkungan SMA Negeri 1 Pangkalan Lampam? REFERENSI Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep sarana dan prasarana pendidikan dipilah menjadi dua bagian pokok yakni : pertama sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan di dalam proses pendidikan di sekolah, kedua prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan ( Bafadal;2008: 2) Perlengkapan adalah semua barang yang diperlukan baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dianggap sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas pendidikan di sekolah. Perlengkapan tersebut menjadi dua jenis barang yaitu: a. Barang bergerak yang terbagi atas: 1) barang habis pakai meliputi semua barang yang susut sampai habis atau tidak berfungsi lagi serta tidak perlu diiventarisasikan, 2) barang tak habis pakai meliputi semua barang yang dapat dipakai berulang-ulang, tidak susut volumenya atau masa kegunaannya dalam jangka waktu yang panjang dan memerlukan perawatan agar tetap siap pakai. b. Barang tidak bergerak yaitu perlengkapan yang tidak berpindah-pindah antara lain berupa tanah dan bangunan. Komponen fisik sekolah mencakup gedung sekolah, halaman sekolah, pagar sekolah, kamar kecil dan prasarana pendidikan lainnya.Sucipto mengatakan bahwa prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan sebagainya. Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan Ditinjau dari jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non fisik (Gunawan, 1996:115). Fasilitas fisik atau material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, media, dan sebagainya.


Adapun fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang bukan benda mati yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang. Sedangkan jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. 2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Beberapa contoh tentang prasarana sekolah jenis terakhir tersebut di antaranya adalah ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Ditinjau dari ketersediaan sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis: pertama, sarana pendidikan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan belajar mengajar, kedua sarana pendidikan yang sudah tersediadilingkungan sekitar berupa barang-barang jadi yang dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar. Fungsi dan Peranan Sarana dan Prasarana Pendidikan Peranan sarana dan prasarana pendidikan bila ditinjau dari fungsinya menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (1997:134-136) dikelompokkan menjadi empat bagian diantaranya adalah meliputi: 1) sarana fisik sekolah, 2) media pendidikan, 3) alat peraga dan praktik, dan 4) pembukuan sekolah. Fungsi dan peranan media pendidikan, alat peraga atau praktik dan pembukuan sekolah dalam proses belajar mengajar sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan karena baik media pendidikan, alat peraga atau praktik dan perbukuan sekolah terlihat langsung dalam kegiatan belajar mengajar dan berfungsi memperlancar kegiatan serta mempermudah penangkapan pengertian dalam proses interaksi antara guru dan siswa, dalam hal-hal tertentu peranan media pendidikan, alat peraga atau praktek dan perbukuan sekolah sangat menentukan sehingga bila tidak ada kegiatan belajar mengajar seperti praktek kejuruan, keterampilan, praktikum dalam materi pelajaran tertentu, tujuan yang telah ditentukan sulit dicapai.


Pemanfaatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pendidikan A. Pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Pemanfaatan sarana pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar perlu ditingkatkan ke arah yang lebih tepat dan optimal dari pendayagunaan secara optimal sehingga sampai pada pendayagunaan secara operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.Pendayagunaan sarana pendidikanini meliputi pendayagunaan sarana fisik sekolah, media pendidikan, alat peraga atau praktek dan pembukuan sekolah, baik yang dirancang atau yang tersedia di lingkungan sekitar. Guru harus dapat memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana ini sebagai alat bantu atau media belajar mengajar untuk memperjelas konsep atau ide, sekaligus sebagai sumber belajar B. Perawatan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Perawatan ialah kegiatan terus menerus untuk menjaga keadaan (kondisi) dan keutuhan fasilitas pendidikan agar tetap baik dan siap pakai, dalam perawatan sarana pendidikan, yang perlu diperhatikan ialah jenis alat tersebut, sebab setiap alat yang jenisnya berbeda, perawatannya berbeda juga. Misalnya sarana pendidikan elektronik tentu berbeda cara perawatannya dengan sarana pendidikan yang non elektronik. Sarana dan prasarana pendidikan ditinjau dari segi bahan dan Penggunaannya. A. Lahan Yang dimaksud lahan adalah luas lahan ruangan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan yaitu: 1) Ruang pendidikan seperti: ruang belajar, ruang perpustakaan, tempatbermain atau fasilitas olah raga, dan tempat upacara. 2) Ruang administrasi atau kantor meliputi: ruang kepala sekolah, ruang gu ru, dan ruang tata usaha. 3) Ruang penunjang yang meliputi: ruang UKS, ruang ibadah, ruang koperasi sekolah atau kantin atau warung sekolah, kebun sekolah atau halaman sekolah, dan ruang bimbingan dan penyuluhan. B. Bangunan atau ruang Sekolah merupakan sumber belajar yang klien utamanya adalah murid.Oleh karena itu pelayanannya diutamakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya.Fasilitas untuk perpustakaan, peralatan, laboratorium yang memadai dengan pengaturan ruangan yang baik adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sekolah. Pengaruh fasilitas terhadap sekolah yang lain adalah seperti penataan dan arsitektur yang menarik, listrik yang cukup, air conditioner, dan arus kerja yang lancar. Semua


itu tergantung pada tata letak atau hubungan antar ruang yang ada dalam sekolah (Mudhofir; 1992:16). Pemilihan bentuk ruang juga perlu mempertimbangkan luas tanah, lingkungan sekitar sekolah dan dana yang tersedia. Jika tanah yang dimiliki sekolah sangat luas dan visi serta misi sekolah memang menuntut adanya ruang-ruang terbuka bagi kelas, maka pemilihan ruang terbuka adalah tepat. Apabila lingkungan cukup bising, maka ruang tertutup dapat dipilih dengan konsekuensi tambahan dana. Lokasi persekolahan ditentukan oleh radius pencapaian dan keadaan lingkungan. Standar radius pencapaian sekolah dan keadaan lingkungan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional untuk mempertimbangkan jarak tempuh yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut, dan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan. C. Perabot Perabot sekolah terdiri atas perabot ruang belajar, perabot ruang kantor, dan perabot ruang penunjang. Pada setiap ruang harus ada meja dan kursi, papan tulis, dan daftar inventaris ruangan, termasuk papan absensi siswa atau guru dan lemari atau rak buku. D. Alat peraga atau edia pembelajaran Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. E. Buku Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 20007, standar sarana pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, mencakup: kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah . Terkait dengan buku pelajaran, maka berdasarkan Permendagri tersebut, sekolah wajib memiliki sekurang-kurangnya satu buku pelajaran pokok (permata pelajaran) untuk setiap siswa sesuai kurikulum yang berlaku, selain buku pelajaran pokok setiap sekolah perlu memiliki; buku pelajaran pelengkap, buku bacaan, buku referensi seperti kamus dan lain-lain. Selain hal tersebut juga dijelaskan pula bahwa dalam rangka pengelolaan perpustakaan, diusahakan agar tersedia ruang baca yang memadai, adanya petugas terampil, buku-buku tersusun baik, mudah ditemukan, terpelihara, dapat difungsikan setiap saat, mengupayakan penambahan jumlah buku-buku melalui dana yang ada, maupun melalui partisipasi siswa atau orang tua.


Eksistensi sarana dan prasarana menempati kubu yang sangat multifungsional dan memiliki pengaruh yang sangat besar dal am menentukan berhasil dan tidaknya tujuan dan cita-cita pendidikan yang ingin dicapai.Semakin komplit sarana dan prasarana yang dimiliki maka semakin menunjang kelancaran pengembangan pendidikan yang dimilikinya. Sarana dan prasarana ditinjau dari cara pengadaannya Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan tugas di sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan yang telah disusun sebelumnya.(Bafadal;2008:30) Dalam kaitannya itu cara yang ditempuh untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah, yaitu sebagai berikut: a. Pengadaan perlengkapan dengan cara membeli, baik secara langsung di pabrik, di toko, maupun pemesanan terlebih dahulu b. Pengadaan perlengkapan dengan cara mendapatkan hadiah atau meminta sumbangan kepada orang tua murid, lembaga-lembaga social tertentu yang tidak meningkat c. Pengadaan perlengkapan dengan cara tukar menukar barang lebih yang dimiliki sekolah dengan barang lain yang belum dimiliki sekolah d. Pengadaan perlengkapan dengan cara meminjam atau menyewa Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian yang lain merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelak sanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu rangkain putusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bias dijalankan. Implementasi juga diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan telah direncanakan mendapatkan dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.


Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.“Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individuindividu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.(Wahab: 1991: 70) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Berdasarkan pendapat diatas implementasi kebijakan yaitu kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman¬pedoman kebijakan negara. Model Mazmania dan Sabtier di sebut model kerangka analisis implementasi. Mereka mengkalsifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel: 1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang di kehendaki. 2. Kemampuan kebijakan untuk merekstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksanan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. 3. Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. (Mazmania, Sabatier, 1983: 20-39) Implementasi dan Model Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan didefiniskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Leo, 2008: 139) sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang


diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Peran Kepala Sekolah Dalam Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Kepala sekolah dalam bekerjasama dengan orang dalam lingkup pendidikan (sekolah) melibatkan komponen manusia dengan berbagai potensinya juga komponen manusia dengan berbagai jenisnya.Semuanya perlu didata dan dikoordinasikan atau didayagunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.Hal ini sesuai dengan peranan kepala sekolah sebagai administrator.Secara konkrit pelaksanaan tugas dan fungsi administrator dalam administrasi pendidikan mencakup lingkup substansi administrasi pendidikan (sekolah) diantaranya adalah perlengkapan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Peranan kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang salah satunya adalah administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam usaha menanggulangi kesulitan yang dialami oleh sekolah bersifat material seperti: 1) perbaikan gedung, 2) penambahan ruang, dan 3) penambahan perlengkapan (Daryanto; 80-81) Sehubungan dengan tugas kepala sekolah sebagai administrator juga bekerja sama dengan orang dalam lingkup pendidikan sekolah dan harus menggunakan prinsip pengembangan dan pendayagunaan organisasi secara kooperatif dan aktifitas yang melibatkan keseluruhan personel dan masyarakat. Sebenarnya tugas kepala sekolah dibidang administrasi digolongkan pada enam bidang manajemen yang salah satunya adalah pengelolaan gedung dan halaman yang meliputi: usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan serta kebersihannya, usaha-usaha melengkapi yang berupa antara lain gedung-gedung (ruangan-ruangan) sekolah, lapangan tempat bermain, kebun dan halaman sekolah, meubel-meubel sekolah, alat-alat pelajaran klasikal dan alat-alat peraga, perpustakaan sekolah, alat-alat permainan rekreasi, fasilitas pemeliharaan kesehatan sekolah, alat komunikasi, alat-alat ketatausahaan. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.


Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami tentang Implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 di SMAN I PangkalamLampamKabupaten OKI . TeknikPengumpulan Data Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data oleh penulis sebagai berikut: a. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan narasumber yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat. b. Obeservasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktivitas sesungguhnya yang dilakukan. c. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan. TeknikAnalisis Data Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002: 59), diantaranya : 1. Mengorganisasikan Data 2. Pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban 3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data 4. MencariAlternatifPenjelasanbagi Data 5. Menulis Hasil Penelitian HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini implementasi Permendiknas nomor 24 tahun 2007 menggunakan pendekan kebijakan yang di ajukan oleh Van Matter dan Van Horne, dimana pendekatan ini sebetulnya hanya satu bagian kecil dari keseluruhan rangkaian yang dilakukan sekolah, tepatnya pada sub bagian analisa lingkungan strategis dalam RKAS-1. Untuk itulah dalam bagian pembahasan ini penulis mencoba untuk menguraikan terlebih dahulu analisa lingkungan strategis berdasarkan pendekatan Van Matter dan Van Horne, kemudian memadukannya dengan penyusunan RKAS untuk sarana dan prasarana sekolah yang diterapkan di SMAN 1 Pangkalan Lampan. Kejelasan ,Tujuan, Sasaran, Standar dan Kegiatan Pertimbangan sekolah dalam meminta tambahan sarana dan prasarana didasarkan pada pertama, sarana dan prasarana yang ada saat ini memang belum memenuhi standar minimal sebagaimana termaktub dalam Permendiknas Nomor 24


Tahun 2007 dan yang kedua, adanya permintaan dari mata pelajaran tertentu di SMAN 1 Pangkalan Balam dimana dalam silabusnya membutuhkan sarana prasarana yang berbeda dari mata pelajaran lainnya. Dengan demikian sumber dana untuk pembiayaan sarana dan prasarana berasal dari dana Bos dan diluar dana BOS. Namun demikian jumlah kebutuhan dana tersebut tidak langsung secara otomatis dapat digunakan oleh SMAN1 Pangkalan Lampam, melainkan harus diajukan terlebih dahulu. Dukungan Sumber Daya Dukungan sumber daya memainkan peranan yang penting dalam rencana pengadaan sarana dan prasarana sekolah, di SMAN 1 Pangkalan Lampan karena telah memiliki wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana maka segala urusan yang menyangkut sarana dan prasarana diserahkan kepada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ini sebagaimana pernyataan kepala sekolah SMAN1 Pangkalan Lampan Suatu rencana biasanya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari stakeholder, demikian juga halnya dengan rencana pengadaan sarana dan prasarana di SMAN 1 Pangkalan Lampan. Dukungan stakeholder disini terutama dari komite sekolah dan kepala sekolah sendiri. Dari hasil wawancara, penulis memperoleh kesimpulan bahwa stakeholder terlibat aktif dalam setiap kegiatan sarana dan prasarana sekolah mulai dari tahap perencanaan sampai pada terlaksananya kegiatan tersebut termasuk dalam hal pendanaan kegiatan tersebut apabilapengadaan sarana dan prasarana itu dibiayai secara swadana. Komunikasi Komunikasi yang dimaksudkan disini adalah jalinan akses dan informasi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten OKI dan pihak komite sekolah selaku wakil dari wali murid. Dari wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dengan pihak diknas kabupaten maupun ke Dinas Pendidikan Nasional telah dilakukan berupa penyampaian proposal oleh SMAN1 Pangkalan Lampam namun realisasinya masih belum berjalan. Selain dengan diknas kabupaten pihak sekolah juga mengkomunikasikan masalah sarana dan prasarana ini dengan pihak komite sekolah. Komunikasi dengan komite sekolah ini bisa dibilang sangat baik karena selama ini komite sekolah selalu merespon setiap permasalahan yang dihadapi sekolah. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah telah berjalan, baik terhadap diknas kabupaten maupun terhadap komite sekolah.


Memang terasa bahwa komunikasi dengan komite sekolah yang lebih cepat membuahkan keputusan dibandingkan dengan pihak diknas. Hal itu wajar saja karena komunikasi dengan komite tentu tidak mengalami hambatan birokrasi sebagaimana terjadi dengan komuniasi dengan diknas kabupaten. Komitmen Pelaksana Komitmen pelaksana bisa terlihat dari koordinasi dari pihah sekolah dengan pihak diknas kabupaten, Pemerintah Pusat, maupun dengan pihak komite sekolah. Salah satu wujudnya adalah komunikasi yang telah dijalin oleh pihak sekolah dengan para pihak tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Pemenuhan kebutuhan sarana dan sarana bagi sekolah merupakan strategioperasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan pihak sekolah dengan pemangku kepentingan guna mencipkan pendidikan yang lebih berkualitas. Implementasi Sarana dan Prasaranadi SMAN1 Pangkalan Lampam, mengacu pada model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa suatu implementasi akan efektif apabila ada kejelasan standar aturan pelaksanaannya sehingga birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. Disamping itu juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana dan kondisi sosial ekonomi dan politik. Variabel lain yang menjadi faktor pendukung implementasi adalah partisipasi masyarakat dalam hal ini keterlibatan aktif dari pihak Komite Sekolah. Implementasi Sarana dan Prasana di SMAN 1 Pangkalan Lampam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk Sarana dan Prasarana Sekolah Perencanaan sarana dan prasarana sekolah di SMAN 1 Pangkalan Lampam secara administratif tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS-1) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS-2).RKAS-1 disebut juga sebagai Rencana Stra-tegis (RENSTRA), sedangkan RKAS-2 disebut sebagai Rencana Operasional (RENOP). Pada dasarnya RKAS-1 memuat program-program strategis sekolah dalam kurun empat tahun.Sementara itu, RKAS-2 merupakan penjabaran dari RKAS-1 dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional dalam periode satu tahun.Artinya, ketercapaian tujuan RKAS-1 adalah fungsi dari tercapaiannya tujuan RKAS-2. Proses penyusunan RKAS-1 dan RKAS-2 di SMAN 1 Pangkalan Lampam melibatkan semua komponen sekolah termasuk Komite Sekolah serta diketahui dan/atau disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI.RKAS-1 dan RKAS-2 SMAN 1 Pangkalan Lampam secara substansial mengarah pada pencapaian


atau pemenuhan terhadap kriteria-kriteria yang ada dalam delapan Standara Nasional Pendidikan berdasarkan PP No. 32 Tahun 2013.Adapun isi dari RKAS-1 mencakup, antara lain: 1. Analisis lingkungan strategis, sebagai mana yang telah dijelaskan pada bagian 5.1 2. Analisis kondisi pendidikan saat ini; 3. Analisis kondisi pendidikan di masa yang akan datang; 4. Identifikasitantangan nyata yaitu kesenjangan antara kondisi pendidikan saat ini dengan kondisi pendidikan yang akan datang; 5. Visi dan misi sekolah; 6. Tujuan sekolah dalam empat tahun; 7. Strategi pelaksanaan atau pencapaian; 8. Hasil yang diharapkan; 9. Supervisi, monitoring, dan evaluasi; dan 10. Pembiayaan. Sementara RKAS-2 yang merupakan penjabaran dari RKAS-1 mencakup, antara lain: 1. Analisis lingkungan operasional sekolah; 2. Analisis kondisi pendidikan saat ini dan satu tahun yang akan datang; 3. Identifikasi tantangan nyata satu tahun kedepan; 4. Tujuan situasional sasaran; 5. Identifikasi urusan-urusan sekolah untuk mencapai setiap sasaran; 6. Analisis SWOT; 7. Alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan; 8. Rencana program kerja dan rencana kegiatan; 9. Supervisi, monitoring, evaluasi dan akreditasi internal sekolah; dan 10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RKAS-1 dan RKAS-2 SMAN 1 Pangkalan Lampam dapat dipandang sebagai kebijakan sekolah tentang arah pengelolaan pendidikan secara keseluruhan di SMAN 1 Pangkalan Lampam.Demikian halnya dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang didalamnya mencakup aspek perencanaan. Aspek Perencanaan di SMAN 1 Pangkalan Lampam melalui serangkaian tahapan untuk dapat menghasilkan perencanaan dibidang sarana dan prasarana sekolah. Secara umum tahapan-tahapan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: a. Tahap analisis kebutuhan berdasarkan analisis lingkungan strategis; pada tahap ini sekolahmengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap kondisi pendidikan secara umum. Faktor-faktor tersebut juga akan menentukan letak dan peran pendidikan, khususnya SMAN 1 Pangkalan


Lampam. Kesenjangan antara kondisi pendidikan saat ini dengan dengan kondisi pendidikan masa depan yang diharapkan, akan mengidentifikasi sejumlah kebutuhan menuju pencapaian tujuan kebijakan. b. Tahap formulasi kebutuhan dalam bentuk master plan dan penetapan skala prioritas; pada tahap ini, kebutuhan yang telah diidentifikasi dituangkan dalam bentuk master plansekolah (RKAS-1). Berdasarkan master plan tersebut, dibuat sejumlah prioritas yang kemudian dituangkan dalam bentuk RKAS-2 atau Rencana Operasional. c. Tahap pengorganisasian perencanaan kedalam aksi nyata, tahapan ini adalah realisasi dari sejumlah perencanaan kedalam kegiatan-kegiatan yang tentu akan membutuhkan mobilisasi sumber daya pendidikan. Pengadaan Sarana dan Prasarana di SMAN 1 PangkalanLampam Pengadaan sarana dan prasarana sekolah di SMAN 1 Pangkalan Lampam dise-suaikan dengan kerangka perencanaan yang tertuang dalam RKAS-1 dan RKAS2.Artinya, pengadaan sarana dan prasarana didasarkan pada master plan (RKAS1).Adapun prioritas pengadaan sarana dan prasarana sekolah di SMAN 1 Pangkalan Lampam adalah perangkat pembelajaran berbasis TIK dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Pengadaan sarana dan prasarana di SMAN 1 Pangkalan Lampam, secara umum masih sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah c.q. Dinas Pendidikan Kabupaten OKI.Dalam hal ini sekolah hanya dapat mengajukan proposal sesuai kebutuhan aktual sekolah ke Pemerintah, dan kemudian menunggu tindak lanjutnya. Kondisi ini sangat umum terjadi di beberapa sekolah, meski sesungguhnya otonomi telah diberikan melalui program Manajemen Berbasis Sekolah, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa Kepala Sekolah seringkali mengalami ketakutan untuk membuat kebijakan. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh sekolah itu sendiri, namun pihak dinas juga mempunyai andil terkait dengan apa yang terjadi di sekolah. Jika diibaratkan maka dalam kondisi ini SMAN 1 Pangkalan Lampam seperti berada pada posisi “wait and see”. Istilah ini mungkin saja berlebihan, akan tetapi pemahaman ini bisa terbentuk karena 100% anggaran pengelolaan pendidikan (direct cost) di SMAN 1 Pangkalan Lampam bersumber dari Pemerintah. Ironisnya, status sebagai “Sekolah Gratis” seolah menjadi kerangkeng bagi sekolah untuk mendapatkan dana dari sumber lain terutama dari masyarakat Informasi yang dipaparakan sebagaimana sebelum ini dapat diringkasakan dalam sebuah diagram, hal ini dapat memudahkan untuk mengetahui prosedur yang ditetapkan.Adapun prosedur pengadaan sarana dan prasarana sekolah di SMAN 1 Pangkalan Lampam dapat dilihat pada Gambar 5.1.


KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengadaan sarana dan prasarana SMAN 1 Pangkalan Lampan didasari oleh perencanaan dalam RKAS-1 (Master Plan) dan RKAS-2 (Rencana Operasional). SMAN 1 Pangkalan Lampanmemprioritaskan pengadaan empat RKB dan perangkat pembelajaran berbasis TIK. Pengadaan sarana dan prasarana sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah. 2. Aspek pendistribusian mencakup distribusi anggaran dan distribusi sarana dan prasarana. Distribusi anggaran dapat bersifat swakelola atau melalui tender. Distribusi sarana dan prasarana SMAN 1 Pangkalan Lampan dilakukan dengan sistem langsung. 3. Pemakaian sarana dan prasarana SMAN 1 Pangkalan Lampan belum memiliki SOP dan administrasinya belum terintegrasi secara digital. Pemakaian dikelola secara konvensional dan belum memiliki pengelola khusus sehingga mengurangi tingkat efektivitas, efisiensi dan produktivitas sarana dan prasarana. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana SMAN 1 Pangkalan Lampan dilakukan secara rutin, berkala, dan insidental. Efektivitas dan efisiensi pemeliharaan sarana dan prasarana sangat bergantung pada ketersediaan dana dan terkendala oleh tidak adanya pengelola khusus. 5. Inventarisasi SMAN 1 Pangkalan Lampan dilakukan setiap ada sarana dan prasarana baru dan secara berkala disetiap tahun. Hasil inventarisasi menjadi dasar bagi penentuan jenis kebutuhan. 6. Penghapusan sarana dan prasarana mengikuti kriteria penyusutan 10% dari nilai awal ditiap tahun. Sejauh ini SMAN 1 Pangkalan Lampan belum pernah mengusulkan dan melakukan penghapusan terhadap sarana dan prasarana. Saran Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah, sebagai berikut: 1. Pihak yang paling memahami akan kebutuhan aktual sarana dan prasarana sekolah adalah sekolah itu sendiri. Untuk itu, Pemerintah hendaknya memberikan peluang lebih kepada SMAN 1 Pangkalan Lampam untuk memberdayakan sumber daya yang tersedia dan disediakan sehingga regulasi kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat dihindari. 2. SMAN 1 Pangkalan Lampamhendaknya lebih meningkatkan otonominya sehingga tidak selalu bergantung pada Pemerintah. Khususnya dalam penjaringan sumber dana maupun dalam pengelolaan anggaran.


3. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah merupakan hal kompleks sehingga membutuhkan penanganan khusus dan komprehensif. pengadaan tenaga pengelola khusus hendaknya menjadi prioritas. 4. Sekolah hendaknya mengembangkan Standard Operational Procedure (SOP) dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan produktivitas sarana dan prasarana sekolah.


DAFTAR PUSTAKA Al-Jamali, Fadhil.1992. Menerobos Krisis Pendidikan Dunia Islam.Jakarta: Golden Terayon Press Arikunto, Suharsimi. Lia Yuliana. 2008. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Daryanto, H.M. 2006. Administrasi Pendidikan. Jakarta: PT RinekaCipta Depdikbud.1997. Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar.Jakarta: Dikdasmen Dirawat. 1983. Pengantar Kepemimpinan Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Depag RI. 2007. Kumpulan UU dan Peraturan Pemerintah RI tentangPendidikan.Jakarta Faisal, Sanapiah. 1990. Peneltian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi. Malang: Asih Asah Asuh Gunawan, A. H. 1996. Administrasi Sekolah: AdministrasiPendidikanMikro. Jakarta: RinekaCipta Ihsan, F. 2001. Dasar-Dasar Kependidikan.Jakarta: PT RinekaCipta Marno.Triyo Supriyatno. 2008. Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Bandung: Refika Aditama Moleong, lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Muhaimin.2007. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Grafindo Persada

AKHMAD MUFTIZAR JHON CHENEDI. Abstract

Recommend Documents