KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2015 dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan. Renja
ini
disusun
untuk
memenuhi
Peraturan
Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai
unsur
Penyelenggara
Negara
untuk
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dengan
didasarkan
suatu
Perencanaan
Strategis
(RENSTRA)
Tahun 2013-2018. Rencana Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palembang, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih Tahun 2018. Metode dan teknik penyusunan renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Palembang ke depan. Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang di masa yang akan datang.
1
Kami menyadari bahwa penyusunan renja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2016 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kami, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin.
Palembang, Nopember 2014
INSPEKTUR,
DRS. TOTO SUPARMAN Pembina Utama Muda NIP. 195508141986031001
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang........................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum………………………………………………… 2 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………… 3 1.4 Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2015……………….…. 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1.1 Kondisi Umum Inspektorat........................................................ 5 1.2 Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .......................................................................…..
6
1.3 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ...…………….……… 12 1.4 Penelaahan usul program dan kegiatan Masyarakat …….….. 14
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................18 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah ................................... 18 3.3 Rencana Kerja Tahun 2015.......................................................23
BAB IV
PENUTUP Penutup........................................................................................... 30
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang. Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan Pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (Pasal 7) dan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 (Pasal 151) menjelaskan Renstra SKPD
merupakan
dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Pasal 19 UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD hasil penetapan Kepala Daerah, dengan demikian Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi daerah
yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
4
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu stratejik yang berkembang setiap tahun. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun menjadi salah satu landasan berpijak dan tolak ukur tujuan, sasaran serta Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Daerah. Instrumen
yang
digunakan
SKPD
dalam
memenuhi
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. 1.2.
LANDASAN HUKUM 1
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 2
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614).
5
3
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4663). 4
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, penyusunan,
pengendalian
dan
Evaluasi
pelaksanaan
Rencana
Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689). 5
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6
Instruksi
Presiden
Nomor
5
Tahun
2004
tentang
Percepatan
Pemberantasan Korupsi. 7
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah
8
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2009 Nomor. 5;
10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2009-2013. 11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi
dan Tata Kerja
Lembaga Teknis
Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) 12 Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 `
13 Keputusan Inspektur Kota Palembang Nomor Tahun 2011 tentang Revisi RPJM SKPD Inspektorat Kota Palembang
6
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kota Palembang sebagai Pedoman
penyusunan RKA dan Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Palembang dan tolak ukur Pencapaian sasaran serta Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Kota Palembang. Penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2015 bertujuan untuk
mendorong
terwujudnya
sinergitas
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Inspektorat Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2016 dapat tercapai. 1.4.
Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2015 Proses
perencanaan
kinerja
merupakan
wahana
untuk
membuat
dan
melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
Bab II
Kondisi Umum Inspektorat, Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu, menjelaskan pelaksanaan renja SKPD tahun lalu, analisi kinerja pelayanan Inspektorat, dan capaian renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu aktual, reviu terhadap rancangan awal RKPD.
Bab III
Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan, menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional/daerah, program dan kegiatan.
Bab IV
Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Palembang tahun 2015
LAMPIRAN
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1.
Kondisi Umum Inspektorat. Tuntutan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga saat ini menjadi isu sentral yang menjadi perhatian bangsa dan Negara ini, Pemberantasan KKN dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat. Bahkan ada kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa praktek-praktek KKN saat ini semakin marak dibandingkan masa orde baru. Dalam suatu organisasi kita mengenal fungsi manajemen dengan istilah POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Hilangnya salah satu mata rantai akan berdampak terputusnya hubungan antar satu fungsi dengan fungsi lainnya. Hal ini tidak akan terjadi pada manajemen jika fungsi pengawasan berjalan baik, Maka dari itu siklus proses manajemen tentunya menjadi arah yang jelas dan akan membantu manajemen untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Fungsi pengawasan seharusnya memberikan umpan balik (feedback) untuk mengarahkan suatu kegiatan agar sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan atau memperbaiki perencanaan termasuk kebijakan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen merupakan salah satu pilar penting untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Inspektorat Kota Palembang sebagai lembaga pengawasan intern Pemerintah Kota Palembang telah mereposisi perannya sebagai Aparat
Auditor
Intern
Pemerintah
untuk
mewujudkan
Good
Governance,
yaitu
pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional. Inspektorat Kota Palembang merupakan salah satu lembaga teknis Pemerintah Kota Palembang yang tugas dan fungsinya membantu Walikota melaksanakan pengawasan fungsional atas kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Pemerintah
8
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat Kota Palembang mempunyai tugas pokok dan fungsi : 1.
Melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan agraria, keuangan dan BUMD, aset daerah, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan rakyat dan Aparatur, serta tugas-tugas lain yang diberikan Walikota Palembang.
2.
Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan setiap unsur dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
3.
Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan dan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan dan agraria, keuangan dan BUMD, aset, pembangunan dan perekonomian kesejahteraan rakyat dan aparatur serta tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.
2.2 Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat
Daerah Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah.
9
Table 2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (output) dan (outcome)
1 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Output : Jumlah Pengawasan Internal LHA Operasional Secara Berkala inspektorat Kota Palembang Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Tindak Lajut Temuan Hasil Pengawasan
Output : Jumlah LHA khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu Output: Laporan Hasil Pemantauan
Satuan
Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Realisasi target Indikator Kinerja Tahun 2012
3
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat SKPD Renja Pencapai tahun Tahun 2013 an 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra target 2014
Realisa si
Tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2014 (%)
6
7
8
9
10
11
LHP
151
110
135
122
149
216
122
LHP
52
36
54
150
36
30
83,33
LHP
23
12
12
100
25
10
40
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Output : Jumlah Laporan pelaksanaan tugas
laporan
14
8
9
14
4
2
50
Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan
Output : Jumlah pelayanan dan penanganan pengaduan
Laporan
12
12
12
100
12
12
100
10
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (output) dan (outcome)
1 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Out put : jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan pengawasan
Satuan
Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Realisasi target Indikator Kinerja Tahun 2012
3
4
5
orang
Output: Jumlah tenaga Orang/a pengawasan yang uditor dikirim Mengikuti Diklat Pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. output: Jumlah buku Pedoman, Penyusunan kebijakan buku kode etik, sistem dan prosedur Sisdur SOP Pengawasan pengawasa Inspektorat Kota Palembang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : jumlah Penyediaan Jasa surat masuk dan bulan Surat Menyurat surat keluar Output : jumlah Penyediaan Jasa rekening Komunikasi, Sumber bulan telepon,listrik dan Daya Air dan Listrik air Pelatihan Teknis Tenaga Pemeriksa dan Penilaian akuntabilitas Kinerja
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat SKPD Renja Pencapai tahun Tahun 2013 an 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra target 2014
Realisa si
Tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2014 (%)
6
7
8
9
10
11
35
45
45
100
35
50
50
35
4
6
150
35
35
32
2
2
2
100
1
1
100
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
100
12
12
100
11
Program dan Kegiatan
1 Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (output) dan (outcome)
2 Output : jumlah tenaga administrasi keuangan Output : jumlah orang/hari selama 12 bulan Output : jumlah penyediaan ATK Output : jumlah blanko/poto copy selama 12 bulan
Satuan
Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Realisasi target Indikator Kinerja Tahun 2012
3
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat SKPD Renja Pencapai tahun Tahun 2013 an 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra target 2014
Realisa si
Tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2014 (%)
6
7
8
9
10
11
1
1
1
100
1
1
100
bulan
12
12
12
100
12
12
100
bulan
12
12
12
100
12
12
100
tim
orang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Output : jumlah alat listrik dan elektronik
bulan
12
12
12
100
12
12
100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Output : jumlah buku bacaan
jenis
8
8
8
100
8
8
100
%
100
100
100
100
100
100
100
SPPD
18
18
20
111
18
18
111
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output : jumlah orang kerja selama 12 bulan Output : jumlah SPPD ke luar Daerah
12
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (output) dan (outcome)
1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Output : jumlah Perlengkapan Gedung perlengkapan Kantor gedung kantor Output : jumlah Pengadaan Peralatan peralatan gedung Gedung Kantor kantor ada Output : jumlah Pengadaan Meubeleur meubeleur kantor Pengadaan Output : jumlah Kendaraan Dinas kendaraan roda 4 Pemeliharaan Rutin / Output : Jumlah Berkala Gedung gedung kantor yang Kantor terpelihara Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / kendaraan dinas Berkala Kendaraan roda 4 yang Dinas / Operasional terpelihara Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin / perlengkapan Berkala Perlengkapan gedung kantor yang Gedung Kantor diperbaiki Output : jumlah Pemeliharaan Rutin / peralatan gedung Berkala Peralatan kantor yang Gedung Kantor terpelihara Renovasi gedung Output : jumlah Inspektorat Kota gedung inspektorat Palembang yang di renovasi
Satuan
Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Realisasi target Indikator Kinerja Tahun 2012
3
4
5
jenis
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat SKPD Renja Pencapai tahun Tahun 2013 an 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra target 2014
Realisa si
Tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2014 (%)
6
7
8
9
10
11
16
16
16
100
16
16
100
jenis
16
16
16
100
16
16
100
jenis
61
61
61
100
61
61
100
kali
20
20
20
100
20
20
100
Unit
18
18
18
100
18
18
100
bulan
12
12
12
100
12
12
100
bulan
12
12
12
100
12
12
100
-
-
-
-
-
-
-
unit
13
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (output) dan (outcome)
1 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Satuan
Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Realisasi target Indikator Kinerja Tahun 2012
3
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat SKPD Renja Pencapai tahun Tahun 2013 an 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra target 2014
Realisa si
Tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2014 (%)
6
7
8
9
10
11
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Output : jumlah pakaian dinas pegawai
steal
55
55
55
100
55
55
100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Output : jumlah pakaian khusus
steal
55
55
55
100
55
55
100
Output : Jumlah dokumen laporan
laporan
6
6
6
100
6
6
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14
2.3
Analisis Kinerja Inspektorat Kota palembang. Pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2014. terlihat sebagian besar sasaran strategis dapat terlampaui, dapat disajikan pada sebagai berikut :
15
Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
No
(1)
1
2
3
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2) Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**
SPM/Stand ar Nasional
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian
Proyeksi capaian
IKK 2014
2015
2016
2017
Trans 2018
2014
2015
2016
2017
Trans 2018
(7) 5
(8) 5
(9) 5
(10) 5
(11) 5
(13) 6,2
(14) -
(15) -
(16) 5
(17) 5
oran g
3
6
9
12
15
6
-
-
12
15
kebijak an/Ped oman
-
-
1
1
1
-
-
-
1
1
(3) %
Trans 2013 (4)
(6)
4
Persentase LHP yang disusun tepat waktu
%
100
100
100
100
100
100
-
-
100
100
5
Persentase Temuan/Rekomendas i hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas Persentase Temuan APIP yang ditindak lanjuti
%
75
80
85
85
90
77,82
-
-
85
90
%
90
90
90
95
95
100
-
-
95
95
7
Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
kate gori opini
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
-
-
WTP
WTP
8
Persentase unit kerja dengan pelayanan baik
%
40
50
60
80
90
50
-
-
80
90
6
16
No
(1)
9
10 11
12 13
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2) Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC Nilai PMPRB Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani
SPM/Stand ar Nasional
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian
Proyeksi capaian
IKK 2014
2015
2016
2017
Trans 2018
2014
2015
2016
2017
Trans 2018
%
(7) 20
(8) 40
(9) 60
(10) 70
(11) 80
(13) -
(14) -
(15) -
(16) 70
(17) 80
%
CC
B
B
B
A
CC
-
-
B
A
%
20
30
40
60
70
19
-
-
60
70
Kate gori
CC
B
B
B
B
B
-
-
B
B
%
100
100
100
100
100
100
-
-
100
100
(3)
Trans 2013 (4)
(6)
17
Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Inspektorat Kota Palembang terindentifikasi
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota
Palembang Tantangan
(Treaths)
yang
dihadapi
Inspektorat
Kota
Palembang
dalam
pengawasan penyelenggaraan pemerintah , antara lain sebagai berikut : a. Implementasi SPIP secara menyeluruh pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. b. Peningkatan sistem dan pelaksanaan pengawasan akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan pada unit kerja agar lebih efektif dan efesien untuk meningkatkan kinerja. c. Mengoptimalkan kinerja birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya d. Penerapan tata pemerintahan yang diinternalisasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh pada unit kerja di lingkungan pemerintah. e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pengawasan inspektorat Kota Palembang, antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan untuk dapat memperbaiki kinerja dan manajemen pemerintahan melalui pembinaan dan pengawasan. b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Implementasi SPIP pada unit kerja melalui audit operasional c. Penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan yang konsisten. d. Meningkatan pembinaan dan pengawasan manajemen untuk mengeintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pembendaharaan dan sistem pengendalian dan evaluasi. e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. f.
Melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Inspektorat Kota Palembang
dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain pada tabel di bawah ini:
18
Tabel 1.3.1 Permasalahan dan Rencana Pengendalian Aspek kajian
Kondisi saat Ini
Kuantitas Auditor/P2UPD dan SDM
Jumlah SDM sebanyak 47 orang dan belum diterapkannya jabatan Fungsional
Kondisi Seharusnya
Rencana Pengendalian
Faktor yang mempengaruhi Internal eksternal
Seharusnya SDM inspektorat sebanyak 73 orang dengan jumlah Auditor dan P2UPD sebanyak 50 orang
Masih rendahnya pemertaan pegawai khsusnya di inspektorat
1.
2.
3.
4.
Kualitas Aparat Pengawasan
Sebagian besar aparatur pengawasan masih berada dalam level 1 (intial)
Seharusnya kapabilitas Aparatur Pengawasan pemerintan daerah minimal berada dalam level 2 (inffrastucture)
Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan penjenjangan dan keahlian tertentu
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Efektifitas Dampak Pemeriksaan
Kualitas masih belum memenuhi Standar audit sehingga dampak pemeriksaan masih belum efektif terlihat dari rendahnya jumlah temuan
LHP yang sesuai dengan standar audit sehingga mengurangi penyimpangan penyelengaraan Pemerintahan
Belum pernah dilaksanakan bimtek penulisan dan penyusunan LHP yang efektif dan keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap waktu pemeriksaan
Melaksanakan rekrutmen internal untuk kebutuhan pegawai Inspektorat. mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan sertifikasi auditor dan P2UPD Mengusulkan pegawai untuk ditetapkan sebagai Auditor/P2UPD Melakukan pemetaan pegawai di lingkungan InspektoraT
Mengusuikan penambahan anggaran inspektorat sebagaimana diamanatkan PP Nomor 60 tahun 2008
2.
Mengadakan bimtek penyusunan LHP dan Bimtek Standar Audit,
3.
Mengimpelementasik an SIM-HP
Berdasarkan identifikasi permasalahan, tugas dan fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. 1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal. 2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan. 3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Consultant Partner.
19
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan. 5. Peningkatan pelayanan Publik Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. 6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan Implementasi SPIP. 7. Pembinaan dan pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Inspektorat Kota Palembang pada tahun 2015 belum melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kota Palembang dikarenakan tidak adanya usulan progam/kegiatan yang masuk untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat..
20
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA KERJA TAHUN 2015
3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional. Inspektorat Kota Palembang belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah– RKPD ( rancangan awal ) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan serta di tuangankan kedalam rencana kerja tahunan Inspektorat Kota Palembang.
3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah (5 tahun). Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Inspektorat Kota Palembang telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2013-2018), dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2013-2018) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Palembang. Adapun Visi Inspektorat Kota Palembang yang hendak dicapai adalah :
Aparatur Pengawas Internal yang profesional Dalam Peningkatan Pelaksanaan Good Governance dan Clean Goverment guna Pencapaian Palembang EMAS 2018
21
Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat harus menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan organisasi yang mendorong pencapaian Visi Walikota Palembang yaitu “Palembang Emas 2018”, dengan melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, pengelolaan resiko dan proses ”Good Governance” serta mendorong pelaksanaan ”Control Self Assesment (CSA) pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasikan risiko dan pengembangan sistem Untuk merealisasikan Visi Inspektorat Kota Palembang,
Inspektorat kota
Palembang memperhatikan dan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut, untuk itu Misi inspektorat ditetapkan :
1.
Menciptakan aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna
2.
Mendorong
Peningkatan
Pelaksanaan
Good
Governance
dan
Clean
Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Inspektorat Kota Palembang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palembang harus dapat memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui saran-saran perbaikan/ rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Palembang yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal Penyajian
ringkas
komponen
perencanaan
strategis
Inspektorat
Kota
Palembang dapat dilihat pada tabel 3.2
22
Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018 Inspektorat Kota Palembang VISI : Aparatur Pengawas Internal Yang Profesional dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment MISI I : Menciptakan Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1.1. Meningkatkan 1.1.1. Terwujudnya 1.1.1 Meperbanyak 1.1.1.1 Meningkatkan kerja sama Aparatur Profesional kesempatan kepada dengan BPKP dan Itjen Pengawasan Aparatur Pegawai mengikuti diklat Kemendagri yang profesional, pengawasan Sertifikasi JFA dan Efektif, Efesien berdayaguna dan JF2UPD dan Akuntabel berhasilguna 1.1.2 Memperbanyak 1.2.1.1 Meningkatkan kerja sama dalam pembinaan kesempatan kepada dengan Instansi Pembina dan pengawasan Pegawai mengikuti diklat dibidang keahlian tertentu penyelenggaraan dan pelatihan keahlian pemerintahan tertentu dengan instansi pembina baik internal maupun eksternal MISI II : Terciptanya Peningkatan penyelenggaraan Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tujuan 2.1. Meningkatkan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan Good Governace dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
Sasaran 2.1.1. Terciptanya peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efesien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang
1.1.1
Strategi Melakukan Audit Operasional sesuai dengan PKPT
1.1.1.1
1.1.1.2
Arah kebijakan Melakukan audit Operasional untuk menilai tingkat keekonomisan, efesiensi dan efektifitas pelaksaan program dan kegiatan Melakukan Audit Operasional untuk menilai SPIP pada Unit kerja di lingkungan Pemkot Palembang
23
Tujuan
Sasaran 1.1.2
Strategi Membangun SIM-HP
1.1.2.1
Arah kebijakan Mengimplementasikan SIM-HP Menertikan tata penyusunan LHP berikut PHP-I dengan SIM-HP Melakukan rapat koordinasi secara berkala
1.1.3
Meningkatkan Koordinasi Hasil Pengawasan
1.1.3.1
1.1.4
Menginventarisir temuan sesuai dengan kode temuan Meningkatkan bimbingan teknis /asistensi penyusunan Laporan Keuangan melakukan Pengawasan pengelolaan aset
1.1.4.1
Melakukan inventarisir temuan hasil pengawasan
1.1.5.1
Meningkatkan kualitas reviu Laporan Keuangan
1.1.6.1
Pengawasan pengelolaan aset secara berkala (triwulan/semesteran) Pendampingan penyusunan dokumen akuntabilitas dengan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Secara Mendalam Melakukan pengawasan pelayanan publik dengan menilai kelengkapan sarana dan prasarana dan etika perilaku pemberi layanan dan survey kepuasan masyarakat mengenai layanan.dan Penyeberluasan Informasi Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Meningkatkan bimbingan /asistensi penyusunan dokumen akuntabilitas
1.1.7.1
1.1.8
Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan Publik
1.1.8.1
1.1.9
Peningkatan Integritas pengawasan
1.1.9.1
24
Tujuan
Sasaran
Strategi 1.1.10 Melakukan penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi di pemerintah Kota Palembang
Arah kebijakan 1.1.10.1 Membentuk tim penilai terhadap tindak lanjut dan konsultan rencana perbaikan masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 1.1.10.3 Mengkoordinasikan Tim Asesor untuk melakukan penilaian secara mandiri; 1.1.10.4 Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada Pemerintah Kota Palembang
1.1.11 Melakukan Audit Khusus dan Kasus
1.1.11.1 Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkatkan koordinasi dan Pengawasan secara mendalam atas pengaduan masyarakat
25
3.3
Rencana Kerja Tahun 2015. Sasaran Strategis
1
1 Meningkatnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna
Indikator Kinerja
1,1
Terlaksananya penyelengaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efesien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang
3 5%
Program/Kegiatan
1
4 Program Peningkatan Profesional Tenaga Permeriksa dan aparatur 1
1,2
2
2 Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan
Target
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH
Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu Persentase LHP yang disusun tepat waktu
9 orang
Persentase Temuan/Rekomend asi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas Persentase Temuan APIP yang ditindak lanjuti
85%
1
Pengawasan Internal secara berkala
90%
2
Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Persentase unit kerja dengan pelayanan baik Persentase unit kerja yang telah mengimplementasi kan SPIP Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC
WTP
3
Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
60%
4
100%
60%
B
3
4
Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komperhensif Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1
Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
40%
26
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 2,9 2.10
2 Nilai PMPRB Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani
Target
Program/Kegiatan
3 B 100
4
Dalam rangka pencapaian rencana kerja tahun 2015, Inspektorat Kota Palembang telah merumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : -
27
Tabel 4.2 Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja Capaian dan Kebutuhan Pendanaan
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
1
2
3
4
Rencana Tahun 2015 Rp (dalam target juta) 5 6
sumber dana 7
Catatan Penting 8
Perkiraan Maju 2016 Rp (dalam target juta) 9 10
RENCANA RUTIN 20
01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
100%
20
01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah kebutuhan materai, perangko dan cek, tenaga non pnsd
Sekretariat
20
01
01
02
Jumlah rekening telepon, listrik, air, dan speddy
20
01
01
03
20
01
01
06
20
01
01
07
20
01
01
10
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis kantor
20
01
01
11
20
01
01
12
695.842
82.000
970.400
113.200
Sekretariat
300 120 12 5 48
92.342
APBD
480 240 8 7 48
Jumlah Penugasan penyimpan, pengurus barang dan PPK serta PHP Jumlah STNK
Sekretariat
7
18.400
APBD
7
26.800
Sekretariat
17
APBD
19
15.000
Sekretariat
15
70.000
APBD
15
70.000
Sekretariat
15
75.000
APBD
15
75.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penugasan Pejabat Pengelola keuangan Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor sbg penunjang kegiatan kantor Jumlah kebutuhan Barang cetakan & Fotocopy penunjang kegiatan kantor
Sekretariat
8
46.000
APBD
8
45.200
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Kebutuhan komponen instalasi listrik sbg penunjang kegiatan kantor
Sekretariat
6
7.500
APBD
6
10.000
15.000
APBD
100%
106.200
28
Program dan Kegiatan
Kode 1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
target
Rp (dalam juta) 6 450.000
sumber dana 7 APBD
Perkiraan Maju 2016
Catatan Penting
target
8
9
Rp (dalam juta) 10 238.000
2 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Jumlah kebutuhan Perlengkapan dan peralatan kantor baru
4 Sekretariat
5 70 2
14
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Kebutuhan alat-alat kebersihna
Sekretariat
5
10.000
APBD
5
12.000
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekretariat
4
10.000
APBD
4
12.000
01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Sekretariat
72
48.000
APBD
72
72.000
20
01
01
19
Jumlah Kebutuhan makan dan minum sbg penunjang kegiatan kantor penugasan koordinasi dalam Daerah
Sekretariat
36
-
APBD
36
20
01
01
Luar Daerah
36
240.000
APBD
15
175.000
20
01
02
Sekretariat
100%
APBD
100%
1.387.550
20
01
02
05
APBD
4
960.000
20
01
02
24
APBD
23
212.550
APBD
23
20
01
01
13
20
01
01
20
01
20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20
01
02
26
20
01
02
28
Jumlah Rencana pelaksanaan tugas keluar daerah Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
375.000
-
32 2
-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Pengadaan Kendaran Dinas roda 2 dan 4 Jumlah kendaraan dinas operasioanl
Sekretariat
0
Sekretariat
17
Jumlah kendaraan dinas operasioanl yang disediakan bahan bakar minyak
Sekretariat
17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara
Sekretariat
10
15.000
APBD
10
15.000
Gedung yang dipelihara
Sekretariat
1
10.000
APBD
1
-
150.000
29
Program dan Kegiatan
Kode 1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
0
11
45.000
25.000
APBD
7
24.200
2
10.000
APBD
2
11.000
Sekretariat
2
10.000
APBD
2
11.000
Sekretariat
100%
-
APBD
Sekretariat
0
-
APBD
0
-
Dokumen SAKIP (resntra,iku,renja,tapkin,lakip ) dan LKPJ, LPPD
Sekretariat
7
01
06
02
01
06
03
20
07
05
Laporan keuangan semesteran dan prognosis Laporan keuangan akhir tahun dan laporan aset Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi di bidangnya
Sekretariat
20
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan akhir tahun Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20
01
05
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti diklat
20
07
03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur
20
01
03
02
Jumlah keburtuhan Pakaian harian
20
01
03
05
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah kebutuhan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
01
06
20
01
20
01
9
46.200
01
20
42
8
11
06
02
target
APBD
3 Gedung yang direhabilitasi
01
Perkiraan Maju 2016
1
target
2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20
4 Sekretariat
sumber dana 7 APBD
Catatan Penting
Rp (dalam juta) 10 200.000
Lokasi
Rp (dalam juta) 6 200.000
Ketersediaan Laporan Capaian Kineja dan Keuagan
5
100%
-
60
56.100,0
APBD
60
27.000
Sekretariat
55
24.300
APBD
60
27.000
Sekretariat
55
APBD
60
-
31.800
30
Rencana Tahun 2015
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
target
1
2
3
4
5
Rp (dalam juta) 6
sumber dana 7
Perkiraan Maju 2016
Catatan Penting
target
8
9
Rp (dalam juta) 10
RENCANA STRATEGIK 20
01
21
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
20
01
21
01
20
01
21
02
20
01
20
01
20
20
01
01
450.000
6
APBD
5%
APBD
9
753.950
Jumlah Aparatur yang mengikuti penjenjangan Jabatan fungsional Auditor dan P2UPD
palembang/luar daerah
5
150.000
APBD
5
Jumlahauditor/P2UPD/apara tur yang mengikuti diklat teknis Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**
palembang/luar daerah
8
300.000
APBD
8
22
Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
APBD
2
130.000
22
02
Kibijakan sistem dan prosedur pengawasan Pedoman pelaksanaan pengawasan bagi aparatur
APBD
2
130.000
APBD
2
20
20
Program pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5%
Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1
Sekretariat
1
Sekretariat
1
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
WTP
Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang
CC
01
Jumlah LHP Audit Operasional
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Palembang
150
-
3.360.000
1.900.000
APBD
WTP
APBD
B
APBD
220
753.950
5.423.800
3.078.000
31
Program dan Kegiatan
Kode 1
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
APBD
-
-
310.000
APBD
62
520.000
18
700.000
APBD
18
920.000
100%
70.000
APBD
100%
75.000
1
70.000
APBD
1
75.000
3 Jumlah LHP Khusus/Kasus/Tujuan terntentu
4 Palembang
5 100
Pengendalaian Manajeman Pelaksanaan Kebijakan KDH Tindak Laujt temuan hasil pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Jumlah LHP riveu/monev/sidak dan laporan kegiatan
Palembang
72
Jumlah LHP Pemantuan
Palembang
36
Jumlah Laporan pelaksanaan tugas
Palembang
01
20
02
20
01
20
03
20
01
20
06
20
01
20
07
20
01
24
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
20
01
24
01
Tim Dumas Inspektorat
Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat
Palembang
Perkiraan Maju 2016
9 100
2 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerntah Daerah
20
5.051.942
sumber dana 7 APBD
Catatan Penting
Rp (dalam juta) 10 905.800
target
Rp (dalam juta) 6 450.000
8
target
8.813.900
Jumlah
32
BAB V PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Palembang periode 2013-2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Inspektorat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2015. Rencana Kerja Inspektorat Kota Palembang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Palembang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
33
