KATA PENGANTAR. Semoga upaya kita dalam menyelamatkan manusia dari ancaman bencana memberikan hasil yang optimal dan diridhoi oleh Allah SWT

KATAPENGANTAR

BukuRencanaPenanggulangan BencanaProvinsiSumateraBarat2008-2012disusunsebagaibentuk komitmenPemerintah ProvinsiSumateraBaratdalammenjalankan amanahUndang-Undang Nomor24 Tahun2007tentangPenanggulangan Bencanayangdidalamnyamemuathal - hal yangterkaitdengan pelaksanaan Penanggulangan BencanadalamlingkupwilayahnegaraKesatuanRepublikIndonesia. Nomor24 Tahun2007tersebutditegaskanbahwapenanggulangan DalamUndang-Undang bencana yang berpotensiterjadi,tidak hanyamenjaditanggungjawab pemerintahsematatetapijuga menjadi tanggungjawabsemua pihak yang memiliki kapasitasdalam penanggulanganbencana seperti lembagakemasyarakatan, mediamassa,institusiswasta,danjugamasyarakat akademisi, umum. Untuk itu, PemerintahProvinsiSumateraBarat telah melakukanlangkah- langkahyang sesuai denganpenyusunanRencanaPenanggulangan BencanaProvinsiSumateraBarat2008 diantaranya 2012 dengan melibatkanseluruh pemangkukepentinganyang ada di ProvinsiSumateraBarat. PenyusunanRencanaPenanggulangan BencanaProvinsiSumateraBarat 2008 - 2012 ini sudah dimulaisejakMaret2008dan berakhirpadaOktober2008.DalamRencanaPenanggulangan Bencana ProvinsiSumateraBarat2008 2012ini dapatdilihatprogramdan kegiatandalamlimatahunkedepan yangmenjadiprioritasProvinsiSumateraBaratdalampenanggulangan bencana. yang telah mendukung Akhir saya mengucapkan terimakasihkepadasemuapemangkukepentingan tersusunnyaBuku RencanaPenanggulangan BencanaProvinsiSumateraBarat 2008 - 2012 ini, denganharapanbuku ini dapatdijadikanpendomanoleh semuapihakdalamupayapenanggulangan bencanadi ProvinsiSumateraBaratyangkitacintaiini. manusiadari ancamanbencanamemberikanhasil yang Semogaupayakita dalam menyelamatkan optimaldandiridhoiolehAllahSWT.

Padang, November2008

{ >---{ij

sS-€e e

RENCANAPENANGGULANGAN BENCANA ProvinsiSumateraBarat

KATASAMBI.'TAN

Bencana Provinsi Penanggulangan BukuRencana baikatastersusunnya Kamimenyambut Bencanatingkat Provinsiini SumateraBarat Tahun 2008 - 2012. RencanaPenanggulangan PemerintahProvinsi merupakanyang pertamadi Indonesia.Hal ini menunjukkankesungguhan Bencanauntuk SumateraBarat serta para pemangkukepentingandalam Penanggulangan terpadudan Penanggulangan Bencanayangsistemik,menyeluruh, melakukanpenyelenggaraan yang menghadapi dalam tangguh masyarakat harapan agar terwujud dengan terkoordinasi bencana di daerahmasing masing. Sebagaimanadiamanatkandalam Undang Undang no 24 Tahun 2OO7tentang Bencana, Bencana,setiap Daerahharus menyusunRencanaPenanggulangan Penanggulangan system risikobencanasekaligusbagianpembangunan sebagaibentukdari upayapengurangan bencana Dalammanajemen Perencanaan. subsistem Bencana melaluiperkuatan Penanggulangan suatuprogramadalah dalammelaksanakan di isyaratkanbahwasalahsatu kuncikeberhasilan yangbaik. perencanaan tersedianya kegiatan Bencana ini merupakanlangkahawaldariserangkaian Penanggulangan Rencana danjangan penanggulangan ini harusteruji di lapangan bencanadi SumateraBarat.Perencanaan jika terdapatkelemahan- kelemahandalamtataran segan- seganuntuk menyempurnakannya jika terintegrasi Bencanaini hanyaakanoperasional RencanaPenanggulangan implementasinya. pihakterkaitbaikdari pembangunan berbagai daerah.Untukitu perludukungan kedalamrencana rencanaini ke dalamrencanapembangunan eksekutifmaupunlegislatifuntukmengintegrasikan programpengurangan risikobencana khususnya Penanggulangan Bencana daerahdanmen.ladikan daerah. menjadi salahsatuprogrampembangunan kepadaPemerintah SelakuKepalaBNPBsaya memberikanapresiasisetinggi-tingginya yang pemangku berperandalam kepentingan DaerahProvinsiSumateraBaratbesertaseluruh penyusunan Bencana ini,semogainisiatifini dapattertularkanke daerah rencanaPenanggulangan dantujuanyangsama. lainnya untukmaksud

Jakarta, November2008 Kepala,

W

Dr.$nmsulMa'arif,S.lP,M.S

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA ProvinsiSumateraBarat

GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR II5 TAHUN2OOS TENTANG ITENCANAPENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT'

2008-2012 DENGAN RAI.IMAT TUIIAN YANG MAI_IA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT Menimbang :

geografisProvinsiSumatera Baratmerupakan daerahrawan a. bahwal
Mengirrgat

Penetapan Nornor61 Tahun1958teritang Undang-Undang L Undang-Undang Daerah-Daerah DaruratNomor 19 Tahun 1957 tentangPembentukan Barat, dan Riau nrenjadi Jambi UrrdangSwatantraTingkat I Sumatera Pemerintah Nonror 29 Tahutl1979; UndangJo Peraturan Lingl
I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentaLrg Pengelolaan Wilayali Pesisir danPulau-Pulau I(ecil; 10.Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun2005tentangPengelolaan l(euangan Daerah; 11.PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah,PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggu Iangan Bencana; l3.PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentansPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 14.Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun2008tentangtentangPeranSefia Lerlbaga Internasional dan LembagaAsing Non PemerintahDalarn Penanggr"r langanBencana; 15.PeraturanDaerahProvinsiSumateraBarat Nomor 4 Tahr-rn 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat2006-20 I 0; 16.Peraturan DaerahProvinsiSumatera BaratNomor 5 Tahun2007tentans Penanggulangan Bencana; 17.Peraturan DaerahProvinsiSumatera BaratNornor7 Tahun2008terrtang Rencana Pembangunan Jangl
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2O08-2012 P a s a l1 Rencana Penanggulangan Bencana ProvinsiSumatera Barat2008-2012, yang selanjutnya disingl
Pasal4 RPB BencanaProvinsiSumateraBarat 2008-2012sebagaimana tercantlm dalamLampiranmerupakan satukesatuan dan bagianyangtidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini: Pasal5 Peraturan Gubernurini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan Agar setiaporangmengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernurini denganpenempatannya dalamBeritaDaerahProvinsiSumatera Barat.

Diundangkan di Padang padatanggal 10 Desernber 200g DAERAH TERA BARAT

uda,NIP.0l0072 648

BERITADAERAHPROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 115 Tahun2O0B

Lampiran Pergub Nomor 115 Tahun 2008

Daftar Isi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH Bab 1 PENDAHULUAN

i iii 1

LATAR BELAKANG TUJUAN LANDASAN HUKUM RUANG LINGKUP PENGERTIAN

1 3 3 4 5

Bab 2 GAMBARAN RISIKO BENCANA

8

ANCAMAN BAHAYA BAHAYA ALAM BAHAYA NON ALAM KERENTANAN KEMAMPUAN RISIKO

8 12 12 12 16 17

Bab 3 KERANGKA PENANGGULANGAN BENCANA

17

ANCAMAN BAHAYA VISI DAN MISI KEBIJAKAN & STRATEGI

17 18 18

Bab 4 KELEMBAGAAN

24

STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SUMBER DAYA

24 26 27

Bab 5 PERAN DAN POTENSI MASYARAKAT

30

MASYARAKAT. DUNIA USAHA LEMBAGA NON PEMERINTAH PERGURUAN TINGGI MEDIA

30 31 32 32 33

Bab 6 KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

34

TAHAP PENCEGAHAN/MITIGASI TAHAP KESIAPSIAGAAN

34 40 RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA Provinsi Sumatera Barat

i


Daftar Isi

TAHAP TANGGAP DARURAT TAHAP REHABILITASI RENCANA TINDAK PERAN RPB KEBIJAKAN OPERASIONAL MEKANISME IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASIONAL

41 42 44 44 44 45 45

Bab 7 PENDANAAN Bab 8 PENUTUP SEKAPUR SIRIH LAMPIRAN 1: RENSTRA PB PROVINSI SUMATERA BARAT LAMPIRAN 2: RENCANA TINDAK PB PROVINSI SUMATERA BARAT

46 47 48

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA Provinsi Sumatera Barat

ii


Daftar Istilah

DAFTAR ISTILAH APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDALDA: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah BKD: Badan Kepegawaian Daerah BMG: Badan Meteorologi dan Geofisika BNPB: Badan Nasional Penggulangan Bencana BPBD: Badan Penggulangan Bencana Daerah CSR: Corporate Social Responsibility DIKNAS: Dinas Pendidikan Nasiomal DINAS PU: Dinas Pekerjaan Umum DINKES: Dinas Kesehatan DINSOS: Dinas Sosial DISHUB: Dinas Perhubungan DKP: Dinas Kelautan dan Perikanan DOLOG: Depot Logistik DPA: Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KESBANGLINMAS: Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. KPUD: Komisi Pemilihan Umum Daerah LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat


iii


Daftar Istilah

NGO: Non Government Organization PB: Penanggulangan Bencana PRB: Pengurangan Resiko Bencana PUSDALOPS: Pusat Pengendalian Operasi RAD: Rencana Aksi Daerah RKA: Rencana Kerja Anggaran RPB: Rencana Penggulangan Bencana RTRK: Rencana Tata Ruang Kota RTRW:Rencana Tata Ruang Wilayah SAR: Search and Rescue SATKORLAK: Satuan Kordinasi Pelaksanaan SATLAK: Satuan Pelaksana SATPOL PP: Satuan Polisi Pamong Praja SOP: Standard Operating Procedure (Prosedur Tetap) SOTK :Satuan Organisasi Tata Kerja UN: United Nation (Perserikatan Bangsa‐bangsa)


iv

Bab L ampiran Pergub Nomor 115 Tahun 2008

1

PENDAHULUAN encana dalam bentuk apapun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja di muka bumi ini. Bencana tersebut ada yang datang dengan didahului oleh peringatan namun ada juga yang datang secara mendadak. Manusia sebagai mahluk yang ditakdirkan hidup di dunia ini diberi kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi dimana dia berada termasuk dalam keadaan terjadinya bencana. Pada mulanya kesadaran untuk bertahan dan tetap eksis dari bencana, hanya merupakan kepedulian individu atau sekelompok kecil masyarakat. Namun, seiring berkembangnya jumlah masyarakat, kebutuhan pengelolaan bencana yang lebih sistematis secara bersama‐sama sangat diperlukan agar hasilnya lebih efektif dan efisien.

B

LATAR BELAKANG

Saat ini isu bencana sudah menjadi isu universal. Pada akhir dekada abad yang lalu, beberapa negara telah berkumpul dan mendeklarasikan sebagai dekade pengurangan resiko bencana. Dalam deklarasi telah disepakati perlunya pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak dalam penanggulangan bencana. Yang paling penting dari semuanya adalah komitmen dari para pengambil keputusan di setiap negara. Resolusi Nomor 63 tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa‐bangsa, menyerukan kepada pemerintahan di setiap negara untuk menyusun suatu Rencana Tindak Nasional yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dengan rencana tersebut, diharapkan keberlanjutan dari pembangunan di masing‐masing negara akan tetap dapat dilaksanakan. Perkembangan internasional selanjutnya adalah pertemuan Hyogo yang mencanangkan Hyogo Framework for Action 2005‐2015 yang menyerukan pada seluruh negara untuk menyusun mekanisme Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Disaster Risk Reduction (DRR) yang terpadu dengan dukungan kelembagaan dan sumber‐daya yang tersedia. Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya sendiri dari bencana telah mengeluarkan Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB). Undang‐undang ini bertujuan


1

L ampiran Pergub Nomor 115 Tahun 2008

Bab 1 Pendahuluan

untuk memberi perlindungan kepada kehidupan dan penghidupan yang ada di negara Republik Indonesia dari bencana dengan cara menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi. Disamping itu, undang‐undang ini juga mengakomodir kearifan budaya lokal seperti sikap gotong‐royong, kesetia‐kawanaan dan kedermawanan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerahnya masing‐masing. Dalam undang‐undang tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Semua kegiatan tersebut wajib menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur‐unsur potensi alam dan teknologi yang ada di daerahnya. Sehubungan dengan undang‐undang bencana tersebut, Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Penanggulan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan dimulai sejak bulan November 2007 dan berakhir pada bulan Oktober 2008. Beberapa tahapan dalam proses penyusunan RPB telah dilakukan antara lain identifikasi data (kuisioner, interview, lokakarya, diskusi grup), analisis data, dan penulisan draf. Konsultasi publik juga dilakukan ketika draf pertama diselesaikan untuk menguji apakah RPB telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan RPB telah melibatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kebencanaan. Mereka terdiri dari Akademisi, LSM, Dinas‐Dinas yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perusahan Swasta, Media Massa, Tokoh‐tokoh Masyarakat, dan lain‐lain. Agar proses penyusunan RPB lebih sistematis, dibentuk Tim Inti yang memiliki kompetensi dibidang kebencanaan untuk memandu, mengarahkan, dan mengkordinasikan keselurahan proses. Dalam pelaksanaannya, RPB ini akan menjadi panduan bagi semua pihak dalam pelaksanan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berbasiskan kebencanaan. RPB ini berlaku mulai tahun 2008 hingga tahun 2012.


2


TUJUAN

LANDASAN HUKUM

Bab 1 Pendahuluan

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat adalah: 1.

Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.

2.

Meningkatkan kinerja lembaga dan instansi Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.

3.

Mensinergikan kinerja pemerintah, swasta, masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sesuai dengan budaya masing‐ masing daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4.

Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dari bahaya yang mengancam.

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 – 2012 dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat. Landasan‐landasan hukum tersebut adalah : 1. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. 3. Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber‐daya Air. 4. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 5. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. 6. Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. 7. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. 8. Undang‐Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

2008,

tentang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana.


3


Bab 1 Pendahuluan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non‐Pemerintah dalam penanggulangan bencana. 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006‐2010. 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. 15. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2002, tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Sumatera Barat. RUANG LINGKUP

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat berlaku di wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota seperti terlihat pada gambar 1. Diharapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan solusi dalam menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1. Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat (Sumber : RTRW. Prov. Sumbar)

Dalam pelaksanaannya, RPB ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang Pemerintah Provinsi dan dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten. Di internal Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, RPB ini terbatas dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi/stimulasi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten/ Kota, RPB ini dapat dijadikan


4


Bab 1 Pendahuluan

rujukan dalam penyusunan RPB Kabupaten/ Kota yang berisikan kegiatan‐ kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan kondisi lokal. Dari lingkup fase bencana yang dibahas, RPB ini mencakup seluruh tahapan dalam penang‐gulangan bencana yaitu fase mitigasi/pence‐gahan, fase kesiap‐siagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan bencana. Sementara itu, jenis bencana yang dibahas dalam Rencana Penang‐gulangan Bencana ini, disesuaikan dengan tipe bencana yang ada di Undang‐undANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG Penanggulangan Ben‐cana. Sedangkan prioritas bencana yang ditangani dalam RPB disesuaikan dengan kondisi daerah yang diperoleh dari identifikasi data dan hasil penampungan ide secara partisipatif dari seluruh kelompok yang terlibat dalam penyusunan RPB ini. PENGERTIAN

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, disajikan pengertian‐pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

Bencana (disaster) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa‐bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar‐kelompok atau antar‐komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab. Kemampuan (capacity) adalah penguasaan sumber‐daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.


5


Bab 1 Pendahuluan

Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi Fisik (Structure Mitigation) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur. Mitigasi Non‐Fisik (Non Structure Mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesiap‐siagaan (preparedness) adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah‐langkah yang tepat‐guna dan berdaya‐guna. Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra‐sarana dan sarana. Bantuan darurat (relief) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.


6


Bab 1 Pendahuluan

Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana. Rekonstruksi (reconstruction) adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana. Penanggulangan Bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiap‐siagaan; rehabilitasi dan rekonstruksi. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Prosedur Tetap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana. Gagal teknologi adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu. Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.


7

Bab Lampiran Pergub Nomor 115 Tahun 2008

2

GAMBARAN RISIKO BENCANA engan banyaknya jenis bahaya alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat disebut sebagai wilayah “Supermarket Bencana Alam”. Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, provinsi ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Pada paragraf berikut akan disajikan gambaran umum potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Potensi bencana ini diperoleh berdasarkan hasil identifikasi data melalui survey secara tidak langsung maupun secara langsung.

D

ANCAMAN BAHAYA

Sejarah telah mencatat beberapa bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 1926, telah terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan kekuatan 7 Sekala Richter yang merenggut 354 korban meninggal dunia dan lebih kurang 3000 rumah rusak. Gempa ini sangat populer diantara para orang‐orang tua masyarakat yang berada di wilayah yang terkena gempa dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi penunjuk waktu untuk mencatat sesuatu kejadian. Pada tanggal 6 Maret 2007, siklus gempa yang sama terjadi lagi dengan kekuatan 6,3 Sekala Richter dan merenggut 66 korban meninggal dunia dan lebih kurang 35000 rumah rusak di 10 kabupaten/kota yang berdekatan dengan pusat gempa ini. Walaupun jumlah korban tidak sebanyak yang pertama, namun banyaknya rumah yang rusak telah membuat masyarakat trauma dan merasa tidak aman terhadap kehidupan yang akan datang. Setelah gempa dan tsunami Aceh pada bulan Oktober 2004, bencana gempa bumi telah menjadi momok bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Lebih‐lebih lagi kejadian gempa yang terjadi secara beruntun pada tahun‐ tahun berikutnya seperti pada bulan April 2005, Maret 2007, September 2007, dan juga gempa‐gempa kecil yang mengikutinya telah membuat bencana gempa bumi menjadi isu utama di provinsi ini yang menggerakkan semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan dampak yang mungkin ditimbulkannya.


8


Bab 2 Gambaran Resiko Bencana

Disamping itu, Peraturan Gempa Indonesia (SNI‐1726, 2002) menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki percepatan gempa maksimum (PGA) tertinggi di Indonesia (lihat Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat bisa dipastikan adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Gambar 2. Wilayah gempa‐bumi Indonesia dengan percepatan puncak batuan dasar dengan periode ulang 500

Gambar 3. Lokasi landaan tsunami di Provinsi Sumatera Barat (Sumber: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral).

Dari hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjuk‐kan bahwa di Kota Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 February 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Dalam waktu dekat para ahli juga memperkirakan akan terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Provinsi Sumatera Barat. Gambar 3 menunjukkan peta potensi genangan tsunami di daerah pantai wilayah Provinsi Sumatera Barat.

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 9 Provinsi Sumatera Barat


Gambar 4.

Gambar 5.


Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 gunung berapi yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Keempat gunung ini berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Tahun lalu, aktifitas Gunung Talang yang sempat menyembulkan lahar meskipun tidak sampai menimbulkan bencana besar telah menarik para ahli nasional maupun internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk mem‐peridiksi aktifitasnya dimasa yang akan datang. Begitu juga Gunung Marapi masih terus Lokasi gunung api (warna merah) di Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan asap pada beberapa (Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumbar tahun belakang ini, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup padat saat ini sangat besar. Lokasi keempat gunung dapat di lihat pada Gambar 4.

Lokasi potensi banjir di Provinsi Sumatera Barat (Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sungai‐sungai besar yang mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai di bagian barat. Secara tradisionil, perkembangan pen‐ duduk di Provinsi Sumatera Barat di‐mulai dari daerah tepian sungai‐ sungai besar seperti asal usul masyarakat di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Damasraya, dan Kabupaten Agam. Lokasi yang berada di sekitar sungai menyebabkan potensi terjadi‐nya banjir juga besar terutama pada saat musim hujan. Telah dilaporkan




bahwa banyak korban dan infrastruk‐tur rusak ketika bencana banjir terjadi. Gambar 5 menunjukkan lokasi potensi banjir yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bencana longsor telah terjadi pada tanggal 4 Mei 1987 di Padang Panjang. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 143 orang meninggal du‐nia, 49 rumah rusak, dan 1 buah ba‐ngunan sekolah tertimbun. Bencana ini diperkirakan merupakan bencana long‐sor terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat berbatasan secara langsung dengan Lautan India di arah barat. Perbatasan dengan laut lepas ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam siklus aliran air laut yang berpotensi menimbulkan aberasi pantai. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai di Provinsi Sumatera Barat akibat aberasi pantai yang tentunya juga menyebabkan bangunan‐bangunan yang ada di atasnya runtuh. Era informasi telah membawa masyarakat Provinsi Sumatera Barat ikut dalam budaya global. Bagaimanapun juga, dampak buruk dari budaya global ini masuk juga ke budaya lokal. Beberapa kelompok masyarakat telah teridentifikasi memiliki ketergantungan terhadap obat terlarang. Kelompok ini juga memiliki potensi besar untuk terkena HIV/AIDS. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka bencana sosial ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum, masyarakat di Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya yang sama. Namun di beberapa daerah sekelompok masyarakat dari suku yang memilki budaya yang berbeda datang dan menetap. Kedatangan mereka bisa disebabkan program resmi pemerintah seperti transmigrasi dan juga bisa akibat kedatangan secara bebas. Akibat perbedaan budaya ini, kadang‐ kadang menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat. Disamping itu, konflik akibat ego manusia juga terjadi di Sumatra Barat. Dilaporkan bahwa telah terjadi konflok sosial di Kabupaten Solok pada tahun 1995, 2003, dan 2008. Bencana lainnya seperti badai, kebakaran hutan, wabah penyakit, juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat, namun dampaknya tidak terlalu besar. Meskipun demikian, bencana‐bencana ini juga dimasukkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya antisipasi.



BAHAYA ALAM

Bahaya Alam adalah bahaya yang disebabkan oleh aktivitas alam. Yang termasuk dalam bahaya ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BAHAYA NON ALAM

Gempa‐bumi Tsunami Banjir Badai/puting beliung Gelombang Pasang Kekeringan Longsor Letusan Gunung Api Kebakaran Hutan dan Lahan Abrasi Pantai

Bahaya bukan alam adalah bahaya yang terjadinya tidak secara alamiah, tetapi adanya keterlibatan faktor lain terutama manusia. Yang termasuk dalam bahaya ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KERENTANAN


Kebakaran Bangunan Epidemi Wabah Penyakit (termasuk HIV/AIDS) Penggunaan Narkoba dan Obat Terlarang Gagal Teknologi Konflik Sosial Pencemaran Lingkungan

Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurang‐mampuan masyarakat untuk menanggulangi dampak suatu bencana. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, kerentanan dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kerentanan fisik dan kerentanan non‐fisik. Secara umum kerentanan fisik dan non‐fisik yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat terhadap semua jenis bahaya dapat di lihat ada Tabel 1.




Tabel 1. Kerentanan umum di Provinsi Sumatera Barat Uraian Jenis Kerentanan Jenis Bahaya

Semua Ancaman

Fisik

Non‐fisik

• Peralatan sistem peringatan dini akan bahaya belum ada/lengkap • Peta risiko belum ada/lengkap • Jalur evakuasi belum defenitif • Bangunan / tempat pengungsian belum ada • Listrik dan air bersih belum lengkap • Peralatan tanggap darurat belum tersedia • Tidak ada terminal khusus bantuan bencana • Peralatan kesehatan masih kurang

• Belum ada lembaga khusus kebencanaan • Masyarakat tidak/kurang terdidik • Sistem informasi bencana lambat • Rencana pembangunan tidak berorientasi bencana • Anggaran khusus kebencanaan di daerah masih kurang • Prosedur tanggap bencana tidak tersedia • Kurangnya pelatihan kebencanaan • Peraturan daerah/lokal kebencanaan kurang memadai • Kurangnya komitemen bersama antar lembaga (egosektoral)

Berdasarkan data‐data sekunder dan survey yang dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap suatu ancaman bahaya yang ada, telah teridentifikasi kerentanan seperti terlihat pada Tabel 2.




Tabel 2. Kerentanan di Provinsi Sumatera Barat No

Jenis Bahaya

1

Gempa‐ bumi

2

Tsunami

3

Banjir

4

Kebakaran bangunan

5

Badai/ Puting beliung

6

Gelombang pasang

7

Kekeringan

8

9

Epidemi wabah penyakit (termasuk AID/HIV) Pengguna‐ an Narkoba dan obat‐ obatan terlarang

Uraian Jenis Kerentanan Fisik

Non‐fisik • Pengetahuan aparatur dan • Belum ada panduan konstruksi Masyarakat tentang bangunan tahan gempa kegempaan kurang • Belum ada peta risiko gempa‐bumi • Belum ada sistem peringatan dini • Pengetahuan aparatur dan • Peta risiko belum defenitif Masyarakat tentang tsunami kurang • Peta evakuasi belum defenitif • Tata ruang tidak berorientasi • Peralatan pendeteksi banjir belum bahaya banjir memadai • Masyarakat masih • Belum ada sistem peringatan dini memanfaatkan aliran alam untuk keperluan hidupnya • Peta risiko banjir belum lengkap • Masih banyak masyarakat • Bangunan penanggulangan banjir membuang sampah di aliran belum banyak/cukup sungai • Jumlah perlatan pemadam kebakaran kurang • Belum ada latihan secara rutin untuk kebakaran • Belum ada standar pemadam kebakaran pada bangunan • Rencana detail pembangunan tidak berorientasi kebakaran • Peralatan pemadam api di bangunan umum kurang • Belum ada sistem peringatan dini • Bangunan rumah tidak tahan untuk bahaya badai badai/angin • Belum ada peta risiko • Belum ada peralatan sistem • Masyarakat tidak terdidik terpasang untuk peringatan • Budaya tinggal dekat pantai masih melekat • Belum ada peta risiko • Belum ada peramalan bahaya • Masyarakat tidak terdidik kekeringan didaerah • Rencana pembangunan tidak • Belum ada peta risiko kekeringan berorientasi bencana belum ada • Penegakan hukum masih lemah • Belum ada panduan bahaya • Masyarakat tidak terlibat epidemi yang harus diwaspadai. secara langsung • Masih ada tempat‐tempat dimana • Pengetahuan masyarakat/ sumber bahaya berkembang aparatur masih kurang • Buku panduan untuk bahaya narkoba bagi masyarakat umum kurang

• Informasi kurang gencar dari semua media • Pendidikan khusus di sekolah tidak ada



No

10

11

12


Uraian Jenis Kerentanan

Jenis Bahaya

Fisik

Gagal Teknologi

• Kurangnya peralatan pendikteksi

Konflik Sosial

• Batas administrasi antar wilayah belum definitif • Kurangnya fasilitas khusus/ umum untuk berkomunikasi/ silaturahmi

• Belum ada peralatan pendeteksi Pencemaran pencemaran Lingkungan • Kurangnya rambu‐rambu peringatan

13

Longsor

• Belum ada (sangat kurang) tanda‐ tanda pada lokasi bahaya • Belum ada/lengkap peta risiko gempa‐bumi • Belum terpasang alat peringatan dini

14

Letusan Gunung Api

• Peralatan sistem peringatan dini mesti diperbaiki

15

Kebakaran hutan dan lahan

• Lokasi hutan masih terbuka

16

Abrasi pantai

• Belum ada peringatan bahaya abrasi • Organisasi masyarakat belum terbentuk di lokasi bahaya

Non‐fisik • Masyarakat tidak terinformasikan akan bahaya • Pengetahuan masyarakat/aparatur masih kurang • Tingkat pendidikan masih beragam (senjang) • Kesenjangan ekonomi • Masyarakat tidak terdidik untuk ramah terhadap lingkungan • Perilaku tradisional tidak berwawasan lingkungan (ladang berpindah, dll) • Rencana pembangunan tidak/kurang berwawasan lingkungan • Masyarakat tidak terdidik untuk menghindari bahaya • Keterbatasan lahan pembuatan pemukiman • Sistem pemilikan tanah melibatkan budaya lokal • Masyarakat tidak terinformasi akan bahaya • Tidak ada organisasi khusus • Masyarakat masih tinggal dan memanfaatkan hutan sebagai penopang hidup • Masih ada budaya pembukaan lahan baru oleh masyarakat • Masyarakat dilokasi kurang terdidik



KEMAMPUAN


Secara umum Provinsi Sumatera Barat telah memiliki potensi sumber daya untuk melaksanakan penanggulangan bencana, namun dalam implementasinya belum terorganisir secara sistematis. Kemampuan ini dapat dilihat dari beberapa indikasi berikut: 1.

Sistem Penanganan Bencana telah dipersiapkan oleh pemerintah walau belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari belum sepenuhnya daerah memiliki Prosedur Tetap Penanganan Bencana, minimnya latihan bagi petugas Penanganan Bencana dan kurangnya peralatan penanganan bencana.

2.

Sebagian besar daerah telah memiliki rencana penanganan pengungsi, tetapi masih dibutuhkan peningkatan dalam implementasi rencana tersebut.

3.

Sistem komando darurat bencana telah ditetapkan, tetapi secara umum di setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat sistem peringatan bencana masih belum memadai, termasuk dalam hal peralatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Disamping itu pemangku kepentingan yang ada belum dilibatkan sepenuhnya.

4.

Jejaring penanggulangan bencana telah dimiliki oleh daerah walau belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga non‐ pemerintah.

5.

Materi dan bahan kesiap‐siagaan telah ada walau dalam jumlah yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan proses sosialisasi kepada masyarakat menjadi kurang.

6.

Pencatatan sejarah kejadian bencana telah ada dan cukup baik. Sejarah bencana ini biasanya disosialisasikan melalui radio dan media cetak.

7.

Proses monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan walau dengan kualitas pelaksanaan yang belum memadai.

8.

Proses pembangunan kesiap‐siagaan di daerah di Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan walau belum terpadu dan terstruktur.

9.

Masyarakat Sumatera Barat tergolong homogen sehingga memudahkan pemberdayaannya untuk kepentingan bersama.



RISIKO


Dengan beragamnya potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dibutuhkan skala prioritas dalam program pengerungan risikonya. Skala prioritas ini dikelompokkan dalam 3 tingkat yang mana masing‐masing tingkat ditentukan berdasarkan faktor kemungkinan terjadinya bencana, kerentanan masyarakatnya, dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Ketiga tingkatan tersebut adalah Tingkat Risiko 1 yaitu yang paling mendesak untuk ditangani, Tingkat Risiko 2 yaitu yang segera harus ditangani, dan Tingkat Risiko 3 yaitu yang dapat ditangani secara bertahap. TINGKAT RISIKO I Tingkat Risiko I adalah jika potensi jumlah korban dan kerugian/ kerusakan yang timbul amat besar dengan potensi terjadinya bencana amat tinggi. Bencana yang tergolong pada Tingkat Resiko I ini mendesak untuk ditangani. Di Provinsi Sumatera Barat, potensi bencana yang termasuk dalam kategori ini adalah: 1.

Gempa‐bumi

2.

Tsunami

3.

Banjir

4.

Epidemi wabah penyakit (termasuk HIV dan Aids)

5.

Penggunaan Narkoba dan obat terlarang

TINGKAT RISIKO II Tingkat Resiko II adalah jika potensi jumlah korban korban dan kerugian/ kerusakan yang timbul amat besar sedangkan kemungkinan terjadinya rendah atau potensi jumlah korban dan kerugian/ kerusakan yang timbul kecil, tetapi potensi terjadinya bencana tinggi. Tingkat Risiko II harus segera ditangani namun belum mendesak. Di Provinsi Sumatera Barat, potensi bencana yang termasuk dalam kategori ini adalah: 1.

Longsor

2.

Letusan Gunung Api

3.

Kebakaran hutan dan lahan

4.

Abrasi pantai

5.

Kebakaran bangunan

6.

Badai/puting beliung

7.

Gelombang Pasang




TINGKAT RISIKO III Tingkat Risiko III adalah jika potensi jumlah korban dan kerugian/ kerusakan sedang dan potensi terjadinya bencana rendah. Tingkat Resiko III dapat ditangani secara bertahap. Di Provinsi Sumatera Barat, potensi bencana yang termasuk dalam kategori ini adalah: 1.

Kekeringan

2.

Gagal Teknologi

3.

Konflik Sosial

4.

Pencemaran Lingkungan



3

KERANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ari hasil analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) terhadap data yang dikumpulkan, kerangka penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat memiliki kunci keberhasilan pada hal berikut:

D

1.

Memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dengan penyusunan peraturan perundangan penanggulangan bencana secara komprehensif di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota.

2.

Membangun kelembagaan penanggulangan bencana yang tangguh secara terstruktur dan terstandar.

3.

Mengadakan sarana dan pra‐sarana penanggulangan bencana.

4.

Memperkuat jejaring antar penanggulangan bencana.

pemangku

kepentingan

dalam

Kunci keberhasilan tersebut digunakan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana. ANCAMAN BAHAYA

Prinsip Dasar upaya penanggulangan bencana di Indonesia berdasarkan Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah: 1.

Cepat dan tepat

2.

Prioritas

3.

Koordinasi dan keterpaduan

4.

Berdaya‐guna dan berhasil guna

5.

Transparansi dan akuntabilitas

6.

Kemitraan

7.

Pemberdayaan

8.

Non‐diskriminatif

9.

Non‐proletisi


19


Bab 3 Kerangka Penanggulangan Bencana

Disamping memilki prinsip‐prinsip dasar, penanggulangan bencana di Indonesia juga memiliki paradigma baru. Perubahan paradigama dari yang lama ke yang baru adalah sebagai berikut: Dari responsif ke preventif. Dari sentralistis ke desentralistis. Dari urusan pemerintah semata menjadi urusan bersama pemerintah dan masyarakat. Dari sektoral menjadi multi‐sektor. Dari menangani dampak menjadi mengelola risiko. Dari penanggulangan bencana secara konvensional menjadi holistik VISI DAN MISI

Visi Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana adalah:

“SUMATERA BARAT SIAGA, TANGGUH DAN TAWAKAL MENGHADAPI BENCANA” Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut: 1.

Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiap‐siagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu.

2.

Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis.

3.

Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan visi dan misi penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat juga mempertimbangkan kondisi kerentanan dan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana yang diidentifikasi dan dianalisis secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan visi dan misi penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat


20



Faktor kunci keberhasilan penanggulangan bencana yang diperoleh melalu analisa SWOT, digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan dan strategi yang diambil dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut. MENGURANGI RISIKO BENCANA Mengurangi Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiap‐siagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu, dengan tujuan utama antara lain: 1.

Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, dengan menerapkan kebijakan.

2.

Menerbitkan aturan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

3.

Mempercepat pembentukan aturan penanggulangan bencana di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

4.

Membangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dengan sumber‐daya yang memadai dan kompeten sesuai dengan standar.

5.

Mempercepat Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan metode yang terstandarisasi.

6.

Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumberdaya Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana.

7.

Membangun jaringan kerja Penanggulangan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.

8.

Membangun sistem peringatan dini bencana yang handal dan responsif bagi masyarakat.

9.

Membangun Kesiap‐siagaan Bencana secara partisipatif, dengan menerapkan kebijakan.

10. Membangun peningkatan penanggulangan bencana.

pengetahuan

Bencana

masyarakat


untuk

dalam

21



11. Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan kemampuan penduduk dalam memobilisasi sumber‐ daya. 12. Membangun kesiap‐siagaan sekolah dalam menghadapi bencana. 13. Memberdayakan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternatif pengurangan kerentanan bencana. 14. Mempersiapkan Infrastruktur Penanggulangan Bencana yang tangguh, dengan menerapkan kebijakan. 15. Menyusun skenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis penanggulangan bencana di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat. 16. Melaksanakan mitigasi struktural pada daerah rentan. 17. Menerapkan analisis risiko bencana pada rencana pembangunan. 18. Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana MEMOBILISASI KEMAMPUAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA PADA MASA KRISIS Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, dengan menerapkan kebijakan: 1.

Mengaktifkan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana.

2.

Mengerahkan sumber‐daya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis.

3.

Menjamin distribusi logistik yang tepat sasaran.

4.

Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemi penyakit.


22


MEMULIHKAN PSIKOLOGIS


DAMPAK

BENCANA

SECARA

FISIK

DAN

Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana, dengan menerapkan kebijakan: 1.

Memulihkan secara permanen kebutuhan primer penduduk korban bencana.

2.

Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk.

3.

Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

4.

Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kebijakan dan strategi yang dibuat adalah sebagai berikut: 1.

Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.

2.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat.

3.

Terhimpunnya sumber‐daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya Penanggulangan Bencana yang melingkupi wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4.

Tumbuhnya budaya siaga bencana pada masyarakat.

5.

Peningkatan daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum penanggulangan bencana.

6.

Penurunan kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana.

7.

Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa meninggal.

8.

Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif.

9.

Tersedianya standar kesejahteraan minimum penduduk korban bencana.

10. Pulihnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum setelah bencana.


23


4

KELEMBAGAAN paya penanggulangan bencana membutuhkan suatu organisasi khusus untuk mengelola pelaksanaannya. Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga telah mensyaratkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada daerah‐daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terkena bencana. BPBD merupakan organisasi resmi pemerintah untuk menggantikan peran SATKORLAK/SATLAK PB yang bersifat koordinatif dan fungsional.

U

STRUKTUR ORGANISASI Untuk mengimplementasikan upaya‐upaya yang ada dalam Dokumen RPB Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan secepatnya pelaksanaan pembentukan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan BPBD Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku serta kebutuhan daerah terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana, maka diharapkan BPBD Provinsi Sumatera Barat berfungsi sesuai dengan UU 24 Tahun 2007 pasal 20, yaitu: 1.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

2.

Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sedangkan Tugas dari BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang‐ Undang Penanggulangan Bencana pasal 21 adalah: 1.

Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.


24

Bab 4 Kelembagaan


2.

Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

3.

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

4.

Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.

5.

Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

6.

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

7.

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

8.

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.

9.

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan.

Secara makro, kelembagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 6. BPBD Provinsi Sumatera Barat nantinya terdiri atas 2 unsur, yaitu Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana. Unsur‐ unsur tersebut memiliki tugas Gambar 6. Rencana Makro Kelembagaan BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT

seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.


25

Bab 4 Kelembagaan


Tabel 3. Tugas dari masing‐masing unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat Tugas Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara Menetapkan standirisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang‐ undangan. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana

Unsur Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Unsur Pelaksana PB Unsur Pelaksana PB

Melaksanakan penyelenggarakan penanggulangan bencana pada wilayahnya

Unsur Pelaksana PB

Melaporkan penyelenggarakan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana

Unsur Pelaksana PB

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

Unsur Pelaksana PB

Mempertanggung‐jawabkan penggunakan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Unsur Pelaksana PB

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan

Unsur Pelaksana PB

Pembagian tugas dalam Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan diskripsi tugas, detail struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat direncanakan seperti terlihat pada Gambar 7. Untuk Unsur Pengarah yang ada dalam struktur organisasi akan diwakili oleh Dewan Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dibuat sedemikian rupa sehingga bidang‐bidang yang ada mempunyai tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah. Semua bidang yang ada berkewajiban untuk membuat rencana dan melaksanakannya sesuai dengan tugas masing‐masing seperti tercantum dalam Tabel 4. Uraian lebih rinci dari tugas masing‐masing bidang akan di jelaskan pada SOP BPBD.


26


Bab 4 Kelembagaan

SUMBER DAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sumber‐daya Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat di lihat pada Tabel 5. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari Aparat Pemerintahan, para Professional, dan para Ahli dibidang kebencanaan. Mereka akan diseleksi berdasarkan standar kualifikasi yang ditetapkan.

Gambar 7. Rencana struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat


27

Bab 4 Kelembagaan


Tabel 1. Usulan Nama Bidang dalam BPBD Provinsi Sumatera Barat Tugas

Rencana Bidang

Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Dewan Pengarah

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang‐ undangan

Pengurangan Risiko Bencana

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana

Pengurangan Risiko Bencana

Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap penanganan bencana

Kesiapsiagaan

Melaksanakan penyelenggaran Penanggulangan Bencana pada wilayahnya

Pengurangan Risiko Bencana Kesiapsiagaan Penanganan Darurat Pemulihan

Melaporkan penyelenggarakan Penanggulangan Bencana kepada Kepala daerah setiap sebulan sekali alam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi daruratbencana

Sekretariat

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

Penanganan Darurat

Mempertanggung‐jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seluruh Unsur Pelaksana dibawah Kepala Badan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan dan perundang‐undangan

Sekretariat


28

Bab 4 Kelembagaan


Tabel 5. Sumber‐daya Unsur Pengarah BPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kedudukan Dalam BPBD

DPRD

Unsur Pengarah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Unsur Pengarah

Dinas Kesehatan

Unsur Pengarah

Dinas Sosial

Unsur Pengarah

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Unsur Pengarah

Dinas Pengelolaan Sumber‐daya Air

Unsur Pengarah

Dinas Pra‐sarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman

Unsur Pengarah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unsur Pengarah

Dinas Energi dan Sumber‐daya Mineral

Unsur Pengarah

Dinas Peternakan

Unsur Pengarah

Dinas Kelautan dan Perikanan

Unsur Pengarah

Dinas Kehutanan

Unsur Pengarah

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Unsur Pengarah

Kepolisian Daerah

Unsur Pengarah

TNI‐AL

Unsur Pengarah

TNI‐AD

Unsur Pengarah

TNI‐AU

Unsur Pengarah

Sembilan orang dari masyarakat profesional (pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat)

Unsur Pengarah


29


5

PERAN DAN POTENSI MASYARAKAT elain lembaga Pemerintahan Daerah, Provinsi Sumatera Barat mempunyai sumber‐daya yang berlimpah untuk turut berperan dalam penanggulangan bencana. Sumber‐daya tersebut terdiri dari masyarakat umum, swasta, lembaga non‐pemerintahan, perguruan tinggi dan media massa.

S

MASYARAKAT

Provinsi Sumatera Barat adalah wilayah yang memiliki suku dan budaya yang relatif homogen. Sukunya disebut Minangkabau atau Minang. Dalam kehidupan sehari‐hari, masyarakat Minang masih memegang teguh adat istiadat yang berlangsung sejak lama.

Orang Minang adalah masyarakat yang terorganisir dengan baik. Mereka mempunyai aturan dalam kehidupan sehari‐harinya. Meraka memahami bila tidak ada aturan berarti tidak beradat. Umumnya adat tersebut tertuang dalam bentuk petatah petitih yang rasional dan logis sehingga semua akitifitas selalu didasari dengan unsur‐unsur tersebut.

Prinsip dasar masyarakat Minang adalah kerjasama atau kerja tim. Masyarakat terikat dalam 3 hal yaitu adat, agama, dan pemerintahan yang dikenal dengan istilah “tigo tungku sejarangan”. Kaitan ketiga komponen ini tergambar dalam pepatah “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah”. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Minang cukup moderat dalam kepercayaannya yang memudahkan beradaptasi terhadap perubahan. Masyarakat minang juga tidak setuju dengan kebebasan mutlak individu. Setiap individu harus tunduk terhadap peraturan atau sistem yang ada dalam keluarga.

Kelompok terkecil dalam masyarakat Minang disebut Kaum. Kaum adalah kumpulan masyarakat yang berasal dari turunan ibu (matrilier). Dalam Kaum terdapat alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kandung. Pemimpin kaum disebut Datuk. Beberapa kelompok kaum hidup dalam satu daerah yang disebut Nagari. Nagari memilki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih secara demokrasi diantara para pemimpin Kaum.



Bab 5 Peran dan Potensi Masyarakat

Sejak dahulu, masyarakat Minang telah diajarkan tentang pengenalan alam. “Alam terkembang jadi guru” adalah istilah yang terus melekat hingga sekarang. Ini menunjukkan masyarakat Minang diajarkan bagaimana hidup secara harmonis dengan alam sekitarnya sekaligus juga membangun kesadaran lingkungan yang harus dipertahankan terus.

Masyarakat Minang memilki bahasa tersendiri yang digunakan untuk berkomunikaasi antar masyarakat yang sekaligus sebagai alat pemersatu. Meskipun beberapa nagari memiliki dialeg yang berbeda‐beda, namun masih efektif untuk berkomunikasi antara satu nagari dengan nagari lainnya. Kata “awak samo awak” adalah kata yang sering digunakan untuk minta pertolongan satu dengan lainnya. Dengan komunikasi yang efektif ini, mobilisasi masyarakat akan menjadi mudah terutama untuk hal‐hal yang menyangkut kepentingan umum.

Semua nilai‐nilai yang dimiliki masyarakat Minang yang melekat pada adat istiadat di atas menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

DUNIA USAHA

Dunia usaha termasuk badan‐badan usaha yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, memiliki kewajiban dalam membantu masyarakat di sekitarnya untuk mengembangkan diri dan mengatasi masalah‐masalah lingkungan termasuk bencana alam. Bentuk kegiatan oleh badan usaha tersebut dikenal dengan istilah CSR (Coorparate Social Responsibility). Dalam CSR badan usaha menyediakan dana dan sumber‐daya manusia untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah sosial seperti pemberian bantuan, pendidikan dan kegiatan lain untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Organisasi profesi dunia usaha juga merupakan jejaring yang potensial untuk dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. Salah satu organisasi dari dunia usaha yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat adalah Forum Saudagar Minang yang merupakan wadah berkumpulnya para saudagar rantau yang memiliki visi untuk memajukan warga Minang dimana saja. Selain itu, organisasi yang berperan menjaga jejaring dunia usaha di Provinsi Sumatera Barat adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) beserta asosiasi profesi di bawahnya. Jejaring yang telah kokoh ini sangat berpotensi dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Potensi lain yang dimiliki oleh dunia usaha adalah berupa peralatan seperti alat‐alat berat yang dalam kondisi darurat dapat dikerahkan untuk penanganan bencana




LEMBAGA NON PEMERINTAH Lembaga Non‐Pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Kemampuan lembaga non‐pemerintah dari sudut pendanaan dan kapasitas sumber‐daya manusia dalam penanggulangan bencana telah berkembang dengan pesat. Saat ini, Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak lembaga non‐pemerintah yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana. Walau pergerakan lembaga non‐ pemerintah ini lebih banyak pada masa saat dan setelah terjadi bencana, tetapi sejak tsunami Aceh, sudah mulai bermunculan beberapa lembaga yang bergerak dalam mitigasi dan kesiap‐siagaan. Lembaga non‐pemerintah lokal dengan fleksibilitasnya telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor dan Perserikatan Bangsa‐bangsa (PBB) dalam hal peningkatan kapasitas dan pendanaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan beberapa LSM telah memfasilitasi pendirian jaringan lembaga non‐pemerintah terkait dalam penanggulangan bencana yang bernama Palanta Siaga Bencana. Jaringan ini beranggotakan 27 organisasi lokal dan internasional non‐pemerintah yang bergerak dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Palanta Siaga Bencana ini merupakan mitra potensial dalam pembangunan upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. PERGURUAN TINGGI

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat sejumlah perguruan tinggi baik yang berstatus negeri maupun swasta. Perguruan‐perguruan tinggi tersebut tersebar hampir di seluruh Kota dan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah paling besar terdapat di kota Padang yaitu: Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Universitas Taman Siswa, Universitas Ekasakti, Universitas Putra Indonesia, Universitas Muhammadiyah, Universitas Bung Hatta, Institut Teknologi Padang dan Sekolah Tinggi Teknik Industri. Di kota‐kota lain terdapat pula perguruan tinggi yang masih berkembang seperti Universitas Muhammadiyah di Bukittinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Batusangkar, Universitas Muhammad Yamin di Solok, Universitas Pasaman di Simpang Empat, Sekolah Tinggi Ilmu Agama di Lubuk Sikaping dan Politeknik Pertanian di Payakumbuh. Selain itu, sejumlah pendidikan tinggi ilmu kebidanan dan keperawatan juga tersebar di kota‐kota kecil di Provinsi Sumatera Barat.




Meskipun letaknya di ujung sebelah barat Indonesia, Provinsi Sumatera Barat memiliki Perguruan Tinggi yang terbilang puluhan. Banyaknya universitas‐universitas yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat menggambarkan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. Masyarakat intelektual ini lebih mudah diarahkan untuk tujuan‐ tujuan yang bersifat ilmiah terutama penelitian‐penelitian yang terkait dengan kebencanaan. Di Universitas Andalas, telah berdiri pusat studi khusus masalah kebencanaan yang dinamakan Pusat Studi Bencana Universitas Andalas (PSB). Pusat Studi ini mengkaji hal‐hal yang terkait kebencanaan seperti kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap‐darurat dan rehabilitasi‐ rekonstruksi. Pusat studi ini telah bekerjasama dengan sejumlah universitas di dalam dan luar negeri untuk mengembangkan ilmu dan teknologi untuk kepentingan manusia dalam hidup berdampingan dengan bencana. Disamping itu, peran universitas lainnya yang ada di Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana juga sangat penting. Mereka berkontribusi melalui program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama antara perguruan tinggi di Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana juga terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadi gempa 6 Maret 2007, kegiatan evaluasi kerusakan rumah penduduk dilakukan secara bersama‐sama. MEDIA

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat tiga jenis media masa yaitu media cetak, media audio dan media visual. Media cetak yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah koran harian dan mingguan. Peran mereka cukup penting dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan termasuk pengetahuan bencana, kesiapsiagaan dan tindakan‐ tindakan pengurangan resiko bencana. Media audio di Sumatera Barat cukup banyak. Di Kota Padang saja terdapat dari lebih dari 10 stasiun FM yang dikelola oleh swasta dan pemerintah. Sementara di kota‐kota kabupaten lainnya, rata‐rata memiliki 1 stasiun lokal dan hampir semuanya dapat merilai RRI. Saat terjadi bencana, peran media audio ini sangat dominan. Hampir semua informasi kebencanaan disampaikan melalui media ini termasuk komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin lokal dalam mengkordinasikan pelaksanaan tanggap darurat. Media visual seperti televisi yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Barat masih sangat sedikit. Bagaimanapun juga, kedepan, media ini memilki potensi yang besar dalam memberikan informasi tentang kebencanaan.



6

KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA egiatan Penanggulangan Bencana yang dimuat dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mempertimbangkan isu‐isu utama yang teridentifikasi dalam proses Penanggulangan Bencana di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana.

K

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ini tidak akan terwujud bila hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah Daerah semata. Oleh karena itu kegiatan ini juga disusun dengan mempertimbangkan program kerja organisasi penanggulangan bencana lainnya seperti dunia usaha, akademisi, LSM, media massa, dan lain‐lainnya, di tingkat Provinsi Sumatera Barat. TAHAP PENCEGAHAN/MITIGASI Dalam tahap ini, masih banyak yang harus dibenahi pada seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kurangnya pemahaman tentang Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam penanggulangan bencana baik ditingkat Kabupaten/ Kota maupun tingkat provinsi menyebabkan program Pemerintah Daerah terhadap upaya mitigasi menjadi tidak optimal.

Ditingkat Pemerintah Provinsi dibutuhkan penajaman lebih lanjut tentang pelaksanaan dari Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tersebut dengan menyusun aturan‐aturan pendukung. Ditingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi diharapkan mampu untuk menstimulan dan memberikan dukungan teknis yang memadai untuk penyusunan aturan pendukung dalam upaya penanggulangan bencana.

Ditingkat organisasi pelaksana penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengamanatkan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disetiap daerah baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat



Bab 6 Kegiatan Penanggulangan Bencana

Kabupaten/ Kota. Hal ini dinilai efektif untuk mengatasi masalah kurangnya koordinasi antara SKPD terkait dalam konteks penanggulangan bencana.

Dari data yang terhimpun, pendirian BPBD masih terkendala dengan kapasitas personil dan peralatan serta dukungan teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari badan tersebut.

Dari kondisi yang berkembang, program dan kegiatan mitigasi bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari sudut pandang peraturan perundangan adalah: 1.

Pembentukan aturan perundangan terkait penanggulangan bencana di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan utama: a. Review Perda Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat b. Inisiasi Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat c. Penyusunan Peraturan Gubernur terkait Perda Penanggulangan Bencana d. Sinkronisasi Peraturan Perundangan sesuai Perda Penanggulangan Bencana dan Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat

2.

Pembentukan Kelompok Kerja percepatan penyusunan Perda Penanggulangan Bencana Kota/Kabupaten, dengan kegiatan utama: a. Sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana b. Pelatihan Fasilitator tim penyuluh UU Nomor 24 tahun 2007 dan Perda Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

3.

Pendampingan Kelompok Kerja dalam penyiapan aturan/perundangan terkait penanggulangan bencana di Kota/Kabupaten, dengan kegiatan utama: a. Inisiasi Perda Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota b. Inisiasi Perda BPBD Kota/Kabupaten c. Sinkronisasi Peraturan Perundangan sesuai Perda Penanggulangan Bencana dan Perda BPBD Kota/Kabupaten

4.

Pemenuhan kualitas dan kuantitas sumber‐daya manusia lembaga BPBD, dengan kegiatan utama: a. Pemenuhan kuantitas sumber‐daya manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat b. Pemenuhan kualitas sumber‐daya manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat



5.


Pengadaan sarana dan pra‐sarana BPBD, dengan kegiatan utama: a. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat b. Pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar yang diinginkan

6.

Penyusunan Modul dan Standarisasi BPBD Kota/Kabupaten, dengan kegiatan utama: a. Design Sistem BPBD Kota/Kabupaten b. Ujicoba modul Sistem BPBD Kota/Kabupaten c. Penyusunan Modul Pembangunan Sistem BPBD Kota/Kabupaten

7.

Replikasi modul dan standarisasi BPBD di Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan utama: a. Sosialisasi modul sistem BPBD b. Percepatan pembentukan pendekatan legal

BPBD

Kota/Kabupaten

dengan

c. Monitoring standar kualitas BPBD Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan aturan dan lembaga tersebut baru dapat dicapai dengan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah Kota/Kabupaten. Seluruh kebutuhan akan upaya mitigasi bencana harus didukung dengan anggaran serta kemampuan teknis yang memadai. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan program dan kegiatan: 1.

Membangun kerjasama antar Kepala Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, dengan kegiatan utama membangun komitmen antar kepala daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat

2.

Membangun jaringan kerja internal wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan utama: a. Pembentukan jaringan kerja antar BPBD di Kota/Kabupaten wilayah Provinsi Sumatera Barat b. Pembentukan jaringan kerja bencana dengan sektor swasta c. Pembentukan jaringan kerja bencana dengan universitas negeri dan swasta di Provinsi Sumatera Barat




d. Mobilisasi jaringan kerja penanggulangan bencana daerah Provinsi Sumatera Barat 3.

Membangun jaringan kerja Provinsi dengan Nasional dalam penanggulangan bencana, dengan kegiatan utama pembentukan jaringan kerja Penanggulangan Bencana Nasional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat

Tersusunnya regulasi dan lembaga penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat akan membentuk opini masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana. Opini ini harus digalang untuk pengurangan risiko bencana dengan memberikan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat terkait dengan kerentanan umum wilayah, mobilisasi sumber‐daya, dan kebijakan lokal yang dimiliki. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki wewenang yang terbatas untuk turun langsung ke masyarakat karena sebagian sudah menjadi wewenang Pemerintah Kota/Kabupaten. Namun demikian, karena terbatasnya kapasitas Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penanganan bencana, Pemerintah Provinsi dituntut untuk langsung terjun ke masyarakat dalam pola‐pola yang diperkenankan. Dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat ada 3 kelompok besar yang menjadi target yaitu Masyarakat Umum, Komunitas Sekolah, dan Komunitas Aparat Pemerintah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan program dan kegiatan: 1.

Meningkatkan kapasitas Aparatur Daerah di Provinsi Sumatera Barat tentang penanggulangan bencana, dengan kegiatan utama: a. Meningkatkan kapasitas calon Kepala Daerah penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat

tentang

b. Peningkatan kapasitas CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dalam kerangka upaya Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat c. Peningkatan kapasitas Aparatur dalam kerangka penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat 2.

upaya

Penyusunan standarisasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, dengan kegiatan utama: a. Penyusunan pedoman dan mekanisme peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana




b. Sosialisasi pedoman dan mekanisme peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana 3.

Penyusunan modul standarisasi sistem komunitas siaga bencana di masyarakat, dengan kegiatan utama: a. Disain standar sistem komunitas siaga bencana di masyarakat b. Ujicoba modul sistem standarisasi kesiap‐siagaan di masyarakat c. Penyusunan modul pembangunan komunitas Penanggulangan Bencana di masyarakat

4.

Replikasi modul dan standarisasi sistem kesiap‐siagan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan utama: a. Sosialisasi modul sistem kesiap‐siagan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat b. Percepatan pembentukan komunitas siaga bencana di masyarakat Provinsi Sumatera Barat c. Monitoring standar kualitas komunitas siaga bencana masyarakat Provinsi Sumatera Barat

5.

Penyusunan kurikulum siaga bencana Sekolah, dengan kegiatan utama: a. Penyusunan pedoman dan silabus pengintegrasian materi Penanggulangan Bencana ke mata‐pelajaran yang telah ada b. Percepatan penyusunan kurikulum muatan lokal siaga bencana di tingkat Kota/Kabupaten

6.

Pengadaan sarana dan pra‐sarana penunjang pelaksanaan kurikulum muatan lokal, dengan kegiatan utama: a. Pengadaan buku pegangan pelajaran siaga bencana b. Pengadaan alat peraga pendukung pelajaran siaga bencana

7.

Melaksanakan Pekan Budaya Siaga Bencana, dengan kegiatan utama pekan budaya siaga bencana

Upaya pengurangan risiko bencana seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana biasanya terkendala dengan permasalahan ekonomi masyarakat. Masyarakat memiliki opini untuk lebih mendahulukan aktivitas peningkatan kesejahteraan dibanding untuk




mempersiapkan diri menghadapi bencana yang belum jelas kapan datangnya. Fenomena tersebut menuntut Pemerintah Provinsi bertindak untuk melaksanakan upaya mitigasi dengan meningkatkan sektor perekonomian masyarakat khususnya di daerah rawan bencana. Untuk 5 tahun kedepan, fokus Pengurangan Risiko Bencana pada sektor perekonomian ditujukan kepada masyarakat di daerah rentan tsunami, sebagai bencana pada prioritas utama di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memfasilitasi untuk menciptakan peluang diversifikasi penghasilan bagi penduduk di daerah rawan bencana, dengan kegiatan utama: 1.

Pembangunan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di daerah aman

2.

Monitoring keberhasilan diversifikasi mata pencaharian penduduk di daerah rentan

Selain dari upaya‐upaya non‐fisik seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, upaya mitigasi bencana juga membutuhkan peningkatan infrastruktur yang mendukung kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Peningkatan kemampuan infrastruktur membutuhkan rencana yang matang dan terfokus pada upaya Penanggulangan Bencana yang disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan: 1.

Penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan wilayah berbasis Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan utama: a. Penyusunan disain umum pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis Penanggulangan Bencana b. Integrasi grand design Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat ke dalam program kerja jaringan nasional mitigasi bencana

2.

Pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan utama: a. Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana gempa‐bumi b. Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana tsunami




c. Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana banjir d. Pengembangan dan pembangunan sarana dan pra‐sarana pendukung Penanggulangan Bencana tingkat Provinsi Sumatera Barat 3.

Penyusunan Pedoman Pembuatan Dokumen Analisis Risiko Bencana (ARB) Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan utama: a. Sinkronisasi Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Nasional dengan Provinsi Sumatera Barat b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat

TAHAP KESIAPSIAGAAN Kesiap‐siagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiap‐siagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Upaya kesiap‐siagaan membutuhkan persiapan yang memadai, sehingga tidak terjadi kesalahan tindak saat penanganan bencana khususnya pada masa tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mulai menginisiasi rencana dan mekanisme yang dibutuhkan untuk kesiap‐siagaan. Belum demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pada sebagian Kabupaten/ Kota masih membutuhkan dampingan teknis dan modul terstandar tentang penyusunan mekanisme dan rencana kerja kesiap‐siagaan. Untuk menindak‐lanjutinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan: 1.

Penyusunan rencana dan mekanisme Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan utama: a. Menerbitkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat b. Penerbitan Rencana Aksi Daerah (RAD) mitigasi bencana Provinsi Sumatera Barat c. Menerbitkan rencana kontijensi untuk bencana prioritas di Provinsi Sumatera Barat d. Menerbitkan peta resiko bencana Provinsi Sumatera Barat




e. Menerbitkan prosedur tetap penanganan bencana f. Penyusunan mekanisme Sumatera Barat 2.

penanggulangan

bencana

Provinsi

Membangun sistem peringatan dini (early warning system) bencana yang melingkupi wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan utama: a. Menyusun grand design sistem peringatan dini bencana yang melingkupi wilayah Provinsi Sumatera Barat b. Pengadaan sarana dan pra‐sarana sistem peringatan dini bencana tsunami di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat c. Pengadaan sarana dan pra‐sarana sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah rawan banjir Provinsi Sumatera Barat

3.

Membangun sistem peringatan dini bencana berdasarkan kearifan lokal daerah, dengan kegiatan utama: a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merespon peringatan dini b. Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber informasi dan peringatan dini bencana

TAHAP TANGGAP DARURAT Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Isu yang mencuat adalah kurangnya jumlah dan kualitas personil dalam pencarian dan penyelamatan korban serta kurang terkoordinirnya upaya pertolongan korban sehingga upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana terkadang menjadi pencarian dan penguburan jenazah. Untuk itu akan dilaksanakan: 1.

Pengerahan unsur Search And Rescue (SAR) dalam tanggap darurat, dengan kegiatan utama antara lain: a. Penetapan status bencana di BPBD Provinsi b. Pengerahan tim SAR ke daerah bencana

2.

Mobilisasi sumber‐daya provinsi untuk upaya penyelamatan pengungsi dengan kegiatan utama: a. Pengerahan dukungan logistik ke daerah bencana




b. Pengerahan sumber‐daya luar provinsi dalam kondisi tertentu c. Pengerahan unit teknis untuk pemenuhan fasilitas kritis d. Penjaminan akurasi pengumpulan data dan desiminasi data bencana kepada publik e. Pendataan bantuan logistik yang berasal dari daerah lain dengan kegiatan utama pembangunan Pos Bantu Distribusi Logistik f. Pemerataan distribusi logistik disetiap lokasi relokasi dengan kegiatan utama analisis kebutuhan logistik dalam kebutuhan tanggap darurat secara berkala 3.

Memulihkan kesehatan fisik pengungsi dengan kegiatan utama: a. Menjamin kualitas dan kuantitas bantuan medis di lokasi relokasi b. Menjamin keberfungsian Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan / Puskesmas saat terjadi bencana c. Memulihkan kesehatan mental pengungsi dengan kegiatan utama pelaksanaan traumatic healing di daerah relokasi

Masa tanggap darurat juga merupakan masa persiapan untuk pemulihan. Seringkali pada masa pemulihan menimbulkan friksi antara penduduk dengan pemerintah. Untuk mengantisipasi timbulnya friksi, maka perlu mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan rencana pemulihan daerah, berupa: 1.

2.

Mempersiapkan Pemerintahan Lokal untuk memasuki masa pemulihan bencana, dengan kegiatan utama: a. Menyelenggarakan fungsi Pemerintahan Lokal dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadi bencana berskala provinsi b. Mengaktifkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat Mempersiapkan pengungsi dan masyarakat sekitar bencana untuk memasuki masa pemulihan bencana, dengan kegiatan utama menyusun skenario partisipatif untuk fase pemulihan bencana

TAHAP REHABILITASI

Tujuan dari pemulihan/rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Belajar dari pengalaman yang telah ada, upaya pemulihan bencana




di Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan beberapa peningkatan terutama masalah akurasi data dan koordinasi antar institusi. Maka dalam rencana upaya pemulihan di Provinsi Sumatera Barat, program dan kegiatan yang dilakukan adalah: 1.

Memulihkan sumber pangan penduduk di daerah korban bencana, dengan kegiatan percepatan pemulihan sumber pangan masyarakat

2.

Rehabilitasi perumahan masyarakat dalam skala prioritas, dengan kegiatan: a. Analisis prioritas pemulihan perumahan penduduk b. Pemberian bantuan langsung kepada prioritas utama pemulihan perumahan c. Pemberian bantuan stimulan kepada prioritas non utama pemulihan perumahan

3.

Memulihkan sumber penghasilan masyarakat dalam proses perekonomian penduduk, dengan kegiatan utama: a. Pemberian dana pinjaman lunak kepada pelaku ekonomi korban bencana dalam kelancaran aktifitas perekonomian b. Menyelenggarakan fungsi pasar sebagai pusat perekonomian c. Monitoring keberhasilan dalam pemberian pinjaman

4.

Rehabilitasi pasar sebagai pendukung perekonomian masyarakat, dengan kegiatan percepatan pemulihan pra‐sarana pasar

5.

Pemberdayaan persatuan saudagar rantau dalam upaya pemulihan perekonomian, dengan kegiatan memfasilitasi persatuan saudagar rantau dalam pemulihan aktifitas pasar

6.

Perbaikan fasilitas dan utilitas pelayanan umum akibat bencana dalam kewenangan provinsi, dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi kewenangan provinsi

7.

Pendampingan pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum akibat bencana yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan: a. Pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan Mekanisme (NSPM) pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan utilitas yang ramah bencana.




b. Pendampingan pembangunan dan rehabilitasi kerusakan fasilitas dan utilitas umum di Kabupaten/ Kota (klinik konstruksi) RENCANA TINDAK

Rencana Tindak Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari kegiatan‐kegiatan utama yang telah dipaparkan pada empat tahap penanggulangan bencana. Rencana tindak disajikan dalam bentuk matriks yang terdiri dari rencana tindak, institusi pelaksana dan tahun pelaksanaan. Uraian rencana tindak Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat pada Lampiran 1.

PERAN RPB

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen yang memuat perencanaan strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat dengan mensinergikan sumber daya yang ada. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan pedoman untuk semua institusi dalam struktur pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan juga bagi institusi lainnya di luar Provinsi Sumatera Barat termasuk lembaga internasional yang berpartisipasi dalam upaya pengurangan resiko bencana di muka bumi ini.

KEBIJAKAN OPERASIONAL Agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan oleh instansi terkait dan terintegrasi dengan program pembangunan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan mengenai perencanaan pembangunan, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yaitu: 1.

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

2.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA dan DPA diharuskan memprioritaskan yang tercantum dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat pada masing‐ masing satuan kerja.

3.

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertugas mengontrol pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.




4.

Sebelum terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang definitif sesuai peraturan yang berlaku, Badan Keselamatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) berfungsi sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

5.

Instansi vertikal daerah dan pusat diminta untuk dapat mempedomani Rencana Penanggulangan Bencana ini sebagai acuan dalam membuat program atau kegiatan mereka di Provinsi Sumatera Barat.

6.

Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2008‐2012 dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

MEKANISME IMPLEMENTASI Mekanisme implementasi Rencana Penanggulangan Bencana mengikuti kaidah‐kaidah sebagai berikut: 1.

Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana diselenggarakan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders).

2.

Penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan melalui mekanisme kepemimpinan, koordinasi, pertanggung‐jawaban, kemitraan, keterlibatan masyarakat dan mobilisasi sumber‐daya.

KEBIJAKAN OPERASIONAL Peninjauan kembali adalah proses untuk mengkaji ulang, memperbaharui kebijakan, program, dan rencana kegiatan. 1.

Peninjauan kembali Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat direncanakan pada tahun ketiga (2010).

2.

Sesuai dengan amanat UU 24 tahun 2007 maka akan ada peraturan pemerintah untuk menjelaskan secara teknis penjabaran masing‐ masing pasal yang ada di undang‐undang tersebut. Karena sebagian masih dalam proses penyelesaian, maka perlu dilakukan kajian ulang seandainya peraturan tersebut berbeda dengan Rencana Penanggulangan Bencana yang ada.



7

PENDANAAN esuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan dana kebencanaan yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber‐sumber anggaran yang mungkin untuk penanggulangan bencana adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, bantuan pihak‐pihak lain seperti sektor swasta, donor nasional dan internasional. Diharapkan dana pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ini dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk menjamin berjalannya pelaksanaan rencana penanggulangan bencana secara kontinu dan konsisten. Disamping itu, dalam Pemerintahan anggaran masing‐masing dinas Provinsi/Kabupaten/Kota juga harus mengalokasikan anggara kegiatan kebencanaan sesuai dengan bidang tugasnya masing‐masing. Khusus untuk anggaran tanggap darurat, pemerintah telah menyiapkan anggarannya tersendiri yang berasal dari pemerintahan pusat melalu badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dari Pemerintahan Provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

S

Karena anggaran pemerintah yang terbatas, kontribusi dari pihak lainnya seperti perusahaan swasta, asosiasi‐asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal, nasional dan internasional, dan bantuan dari negara Lain sangat diperlukan. Untuk itu pemerintah harus memfasilitasi mereka agar prosesnya berjalan lancar. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara internal dalam masing‐masing perusahaan atau institusi lainnya harus didukung karena akan meningkatkan kapasitas komunitas yang ada dalam perusahaan atau institusi tersebut. Hal ini juga akan mengurangi beban pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.



8

PENUTUP encana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

R

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat ini akan diikuti dengan penyusunan pedoman‐pedoman dan rencana‐rencana yang lebih rinci.


Sekapur Sirih


SEKAPUR SIRIH Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya buku Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan pada waktunya. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Kritik dan saran‐saran dapat dialamatkan pada kontak person di bawah ini. No

Nama

HP/ Telpon

Alamat Email

Alamat Kantor

I. Pemerintah Daerah 1 Bappeda Prop. Sumbar

3 Dr. Bambang Istijono, ME

0751‐7054555, [email protected] Jl. K. Sulaiman No. 1. Padang 7052223 0751‐812550, [email protected] Jl. Sudirman No. 51. Padang 34475 0811664421 [email protected] Jl. K. Sulaiman No. 1. Padang

4 H. Sofyan, SH

0812660001

2 Sarkorlak

[email protected]

Jl. Sudirman No. 51. Padang

[email protected]

Jl. K. Sulaiman No. 1. Padang

08164227850, [email protected] 0751‐443611 II. Pusat Studi Bencana Unand/Kogami 1 Dr.‐Eng Ir. Febrin A.Ismail, MT 08126625081 [email protected]

Jl. K. Sulaiman No. 1. Padang

5 Drs. Sigit Padmo Dewo, M. Si 08151883464 6 Nugroho Retno, ST., M.Si

[email protected]

Fak. Teknik Unand,

2 Dr. Ir. Abdul Hakam, MT

08126738759

Fak. Teknik Unand,

3 Dr. Ir. Mas Mera, MT

085263292636 [email protected]

Fak. Teknik Unand,

4 Ir. Rivance Jefrizal 5 M. Fahrid, ST

081535201087 [email protected] 081374417652 [email protected]

Kogami‐Padang Fak. Teknik Unand,

Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada kita semua dalam upaya mengurangi dampak bencana yang akan terjadi pada masa yang akan datang.


48

RENCANA STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2008‐2012 MISI

TUJUAN

1 MENGURANGI RISIKO BENCANA 1 Membangun Sistem DENGAN MEMBANGUN Penanggulangan Bencana yang KESIAPSIAGAAN DAN handal INFRASTRUKTUR DISELURUH LINI SECARA TERENCANA DAN TERPADU

SASARAN 1 Terbitnya aturan perundangan yang memadai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana Sumatera Barat

KEBIJAKAN

PROGRAM

1 Review Perda PB Provinsi Sumatera Barat 2 Inisiasi Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat 3 Penyusunan Peraturan Gubernur terkait perda PB 4 Sinkronisasi Peraturan Perundangan sesuai Perda PB dan Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat

2 Mempercepat Pembentukan Aturan Penanggulangan Bencana di Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

5 Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2007 dan Perda No. 5 tahun 2007 tentang PB 6 Pelatihan Fasilitator UU No.24 tahun 2007 dan Perda PB Sumatera Barat 7 Inisiasi Perda PB Kota/Kabupaten.

2 Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penyusunan perda PB Kota/Kabupaten

3 Pendampingan Kelompok Kerja dalam penyiapan aturan/perundangan terkait penanggulangan bencana di Kota/Kabupatenupaten

2 Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat

KEGIATAN

1 Menerbitkan aturan 1 Pembentukan Aturan Penanggulangan Bencana Provinsi Perundangan Terkait PB di tingkat Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

8 Inisiasi Perda BPBD Kab./Kota 9 Singkronisasi Peraturan Perundangan sesuai Perda PB dan Perda BPBD Kota/Kabupaten 10 Pemenuhan Kuantitas SDM BPBD 3 Mendirikan BPBD Provinsi 4 Pemenuhan Kualitas dan Provinsi Sumatera Barat Kuantitas SDM Lembaga BPBD Sumatera Barat dengan Sumber 11 Pemenuhan Kualitas SDM BPBD Daya yang memadai dan Provinsi Sumatera Barat kompeten sesuai dengan standar 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana 12 Pemenuhan Kebutuhan perlengkapan kantor BPBD Provinsi BPBD Sumatera Barat 13 Pengadaan Peralatan dan fasilitas pendukung PB BPBD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar 4 Mempercepat Pembangunan 6 Penyusunan Modul dan 14 Design Sistem BPBD Kota/Kabupaten BPBD Kota/Kabupaten di Provinsi Standarisasi BPBD Sumatera Barat dengan metode Kota/Kabupaten 15 Ujicoba modul Sistem BPBD yang terstandarisasi Kota/Kabupaten 16 Penyusunan Modul Pembangunan Sistem BPBD Kota/Kabupaten 7 Replikasi modul dan standarisasi 17 Sosialisasi modul sistem BPBD BPBD di Sumatera Barat 18 Percepatan pembentukan BPBD Kota/Kabupaten dengan pendekatan legal 19 Monitoring standar kualitas BPBD Kota/Kabupaten di Sumatera Barat

3 Terhimpunnya sumber daya yang 5 Menerbitkan prosedur internal dapat dimobilisasi secara untuk mobilisasi sumber daya di Provinsi terpadu dalam upaya

Rencana Tindak Penanggulangan Bencana PROVINSI SUMATERA BARAT

8 Penyusunan Rencana dan Mekanisme PB Provinsi Sumatera Barat

20 Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 1 1/6


TUJUAN

SASARAN penanggulangan bencana yang melingkupi wilayah Sumatera Barat

KEBIJAKAN

PROGRAM

Sumatera Barat dalam PB

6 Membangun jaringan kerja PB untuk optimalisasi mobilisasi sumberdaya

9 Pembangunan kerjasama antar kepala daerah dalam upaya PB 10 Pembangunan jaringan kerja Internal Wilayah Sumatera Barat

7 Membangun sistem peringatan dini bencana yang handal dan responsif bagi masyarakat

KEGIATAN 21 Pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD).Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 22 Pembuatan Rencana kontijensi untuk bencana prioritas di Provinsi Sumatera Barat 23 Pembuatan peta resiko bencana Provinsi Sumatera Barat (Peta gerakan tanah,landaan Tsunami dan Peta gunung api) 24 Pembuatan Prosedur Tetap penanganan bencana 25 Penyusunan Mekanisme Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 26 Pembangunan komitmen antar kepala daerah dalam upaya PB di Sumatera Barat 27 Pembentukan Jaringan Kerja antar BPBD di Kota/Kabupaten wilayah Sumatera Barat 28 Pembentukan jaringan kerja bencana dengan sektor swasta

29 Pembentukan jaringan kerja bencana dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Barat 30 Mobilisasi Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat 11 Pembangunan jaringan kerja 31 Pembentukan Jaringan Kerja PB Provinsi dengan Nasional dalam Nasional untuk wilayah Sumatera PB Barat 12 Pembangunan Sistem Peringatan 32 Penyusunan Grand Design Sistem Dini bencana yang melingkupi Peringatan Dini bencana yang wilayah Sumatera Barat melingkupi wilayah Sumatera Barat 33 Pengadaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat 34 Pengadaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah rawan banjir Provinsi Sumatera Barat 13 Pembangunan sistem peringatan 35 Peningkatan partisipasi masyarakat dini bencana berdasarkan dalam merespon peringatan dini kearifan lokal daerah 36 Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber informasi dan peringatan dini bencana


Lampiran 1 2/6


TUJUAN 2 Membangun Kesiapsiagaan Bencana secara Partisipatif

SASARAN 4 Tumbuhnya Budaya Siaga Bencana pada masyarakat

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

8 Membangun Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam PB

14 Peningkatan kapasitas Aparatur Daerah di Sumatera Barat tentang PB

37 Peningkatan kapasitas calon Kepala Daerah tentang PB di Sumatera Barat 38 Peningkatan kapasitas PNS dalam kerangka upaya PB Provinsi 39 Peningkatan kapasitas Aparatur dalam kerangka upaya PB Provinsi

15 Penyusunan Standarisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

9 Membangun wilayah 16 Penyusunan modul standarisasi percontohan siaga bencana untuk sistem Komunitas siaga bencana mengembangkan kemampuan di masyarakat penduduk dalam memobilisasi sumber daya

40 Penyusunan Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB 41 Sosialisasi Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB 42 Design Standar Sistem Komunitas Siaga Bencana di masyarakat 43 Ujicoba modul Sistem standarisasi kesiapsiagaan di masyarakat 44 Penyusunan Modul Pembangunan Komunitas penanggulangan bencana di masyarakat

17 Aplikasi modul dan standarisasi Sistem Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat

10 Membangun Kesiapsiagaan Sekolah dalam menghadapi bencana

18 Penyusunan Kurikulum Siaga Bencana Sekolah

45 Sosialisasi modul sistem Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat 46 Percepatan pembentukan Komunitas Siaga Bencana di masyarakat Sumatera Barat 47 Monitoring standar kualitas komunitas siaga bencana masyarakat Sumatera Barat 48 Penyusunan Pedoman dan Silabus Kurikulam Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

49 Percepatan Penyusunan Pedoman dan Silabus Kurikulum Muatan Lokal Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana 50 Pengadaan buku pegangan Penunjang pelaksanaan pelajaran siaga bencana 51 Pengadaan alat peraga pendukung pelajaran siaga bencana 20 Pelaksanaan Pekan Budaya Siaga 52 Pekan budaya siaga bencana Bencana


Lampiran 1 3/6


TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN 11 Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternatif pengurangan kerentanan bencana

3 Mempersiapkan Infrastruktur Penanggulangan Bencana yang Tangguh

5 Peningkatan daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum

12 Menyusun Skenario Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah berbasis PB di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat

PROGRAM

KEGIATAN

21 Penciptaan peluang alternatif penghasilan bagi penduduk di daerah rawan bencana

53 Pembangunan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di daerah aman 54 Monitoring keberhasilan diversifikasi mata pencaharian penduduk di daerah rentan 22 Penyusunan Rencana 55 Penyusunan Disain Umum Pengembangan dan Pengelolaan Pengelolaan dan Pengembangan wilayah berbasis PB wilayah berbasis PB 56 Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi 57 Pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan RTRK 58 Integrasi Grand Design PB Sumatera Barat ke dalam Program Kerja Jaringan Nasional Mitigasi Bencana

13 Melaksanakan mitigasi struktural 23 Pengelolaan dan Pengembangan 59 Pengelolaan dan pengembangan pada daerah rentan wilayah berbasis PB wilayah untuk mengurangi risiko bencana gempabumi 60 Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana tsunami 61 Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah 62 Pengelolaan dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana banjir 63 Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung PB tingkat Sumatera Barat 6 Penurunan kerentanan 14 Menerapkan Analisis Risiko lingkungan pada kawasan rawan Bencana pada rencana bencana pembangunan

2 MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT DAN

4 Meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat


7 Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada

15 Mengaktifkan Petugas Tanggap Darurat dalam upaya Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana 16 Pengerahan sumberdaya dalam upaya penyelamatan

24 Penyusunan Pedoman Pembuatan Dokumen Analisis Risiko Bencana (ARB) Provinsi Sumatera Barat

25 Pengerahan unsur Search And Rescue (SAR) dalam tanggap darurat 26 Mobilisasi sumber daya provinsi untuk upaya

64 Sinkronisasi Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Nasional dengan Provinsi Sumatera Barat 65 Sosialisasi Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat 66 Penetapan status bencana di BPBD Provinsi 67 Pengerahan tim SAR ke Daerah bencana 68 Pengerahan dukungan logistik ke daerah bencana

Lampiran 1 4/6


TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis

3 MEMULIHKAN DAMPAK BENCANA SECARA FISIK DAN PSIKOLOGIS

PROGRAM penyelamatan pengungsi

KEGIATAN 69 Pengerahan sumber daya luar provinsi dalam kondisi tertentu 70 Pengerahan unit teknis untuk pemenuhan fasilitas kritis 71 Penjaminan akurasi pengumpulan data dan desiminasi data bencana kepada media

17 Menjamin distribusi logistik yang 27 Pendataan bantuan logistik yang 72 Pembangunan Pos Bantu Distribusi tepat sasaran berasal dari daerah lain Logistik 28 Pemerataan distribusi logistik 73 Analisis Kebutuhan Logistik dalam kebutuhan Tanggap Darurat secara disetiap lokasi relokasi berkala 18 Mengantisipasi jatuhnya korban 29 Pemulihan kesehatan fisik 74 Penjaminan kualitas dan kuantitas pengungsi akibat bencana susulan dan/atau bantuan medis di lokasi relokasi epidemi penyakit 75 Penjaminan keberfungsian Rumah Sakit/ klinik/puskesmas saat terjadi bencana 30 Pemulihan kesehatan mental 76 Pelaksanaan traumatic healing pengungsi didaerah relokasi 8 Tersusunnya rencana pemulihan 19 Mempersiapkan daerah untuk 31 Penyiapan pemerintahan lokal 77 Penyelenggaraan fungsi kawasan bencana secara untuk memasuki masa memasuki masa pemulihan pemerintahan lokal dalam waktu 3 x partisipatif pemulihan bencana bencana 24 jam setelah terjadi bencana berskala provinsi 78 Pengaktifan kembali aktivitas perekonomian masyarakat 79 Penyusunan skenario partisipatif 32 Penyiapan pengungsi dan masyarakat sekitar bencana untuk fase pemulihan bencana untuk memasuki masa pemulihan bencana 5 Melaksanakan upaya rehabilitasi 9 Tersedianya standar 20 Memulihkan secara permanen 33 Pemulihan sumber pangan 80 Percepatan pemulihan sumber dan rekonstruksi dalam rangka kesejahteraan minimum kebutuhan primer penduduk penduduk di daerah korban pangan masyarakat pemulihan stabilitas kehidupan penduduk korban bencana korban bencana bencana 34 Rehabilitasi perumahan 81 Analisis prioritas pemulihan masyarakat dalam skala prioritas perumahan penduduk

21 Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk

35 Pemulihan sumber penghasilan masyarakat dalam proses perekonomian penduduk

82 Pemberian bantuan langsung kepada prioritas utama pemulihan perumahan 83 Pemberian bantuan stimulan kepada prioritas non‐utama pemulihan perumahan 84 Pemberian dana pinjaman lunak kepada pelaku ekonomi korban bencana dalam kelancaran aktifitas perekonomian 85 Penyelenggaraan fungsi pasar sebagai pusat perekonomian 86 Monitoring keberhasilan dalam pemberian pinjaman


Lampiran 1 5/6


TUJUAN

SASARAN

10 Pulihnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum

KEBIJAKAN

22 Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum

23 Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan fasilitas dan utilitas umum

PROGRAM

KEGIATAN

36 Rehabilitasi pasar sebagai 87 Percepatan pemulihan prasarana pendukung perekonomian pasar masyarakat 88 Pemfasilitasian persatuan saudagar 37 Pemberdayaan persatuan saudagar rantau dalam upaya rantau dalam pemulihan aktifitas pemulihan perekonomian pasar 38 Perbaikan fasilitas dan utilitas 89 Rehabilitas dan rekonstruksi fasilitas pelayanan umum akibat bencana umum dan lingkungan kewenangan dalam kewenangan provinsi provinsi

39 Pendampingan pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum akibat bencana yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten

90 Rehabilitas utilitas umum kewenangan provinsi 91 Pembuatan norma, standar, prosedur dan mekanisme (NSPM) pembangunan dan rehabilitas fasilitas yang ramah bencana 92 Pendampingan pembangunan dan rehabilitas kerusakan fasiltas dan utilitas umum di Kota/Kabupaten (Klinik Konstruksi)


Lampiran 1 6/6

RENCANA TINDAK PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

KEGIATAN KEBIJAKAN 1 Menerbitkan aturan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

PROGRAM 1 Pembentukan Aturan Perundangan Terkait PB di tingkat Provinsi Sumatera Barat

JUDUL

PELAKSANA

OUTPUT

1 Review Perda PB Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Hasil review Perda Provinsi Sumatera Barat PB Provinsi Biro Hukum, Barat BAPPEDA, DINSOS, Sumatera Barat DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

2 Inisiasi Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat


OBYEK

PEKERJAAN

Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Draft Perda BPBD Barat Biro Hukum, Provinsi Sumatera BAPPEDA, DINSOS, Barat DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

WAKTU PELAKSANAAN 2009‐2012

2009‐2012

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


1

Pembentukan TIM review Penyusun aturan perundangan terkait PB Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas, Biro Hukum, BAPPEDA, DINSOS, DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

Terbentuknya tim review Penyusun aturan perundangan terkait PB Provinsi Sumatera Barat

2

Bedah Perda PB Perda PB Provinsi Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat


Penjaringan Pendapat Bedah Perda PB Provinsi Sumatera Barat

3

Penyusunan Revisi Perda PB Provinsi Sumatera Barat

Perda PB Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas, Biro Revisi Perda PB Hukum, BAPPEDA, Provinsi Sumatera DINSOS, DINKES, Barat SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

2009‐2012

4

Pengesahan Revisi Perda PB Provinsi Sumatera Barat

Revisi Perda PB Provinsi Sumatera Barat


Revisi Perda PB Provinsi Sumatera Barat yang telah di sahkan

2009‐2012

5

Penerbitan Revisi Perda Revisi Perda PB PB Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Barat Barat yang telah di sahkan


100 Eksemplar tiap Kota/Kabupaten + Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

6

Workshop Konsultasi Provinsi Sumatera pembentukan BPBD Barat Provinsi Sumatera Barat dengan BNPB


Penjaringan Aspirasi dalam pembentukan BPBD Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

7

Penyusunan Naskah Akademis pembentukan BPBD

Kesbanglinmas, Biro Naskah Akademis Hukum, BAPPEDA, Pembentukan BPBD DINSOS, DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD


2009‐2012

2009‐2012

Lampiran 2 1/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL 8

Inisiasi Draft Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat

9

Konsultasi publik Provinsi Sumatera pembentukan BPBD Barat Provinsi Sumatera Barat

10 Pengesahan Draft Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat

3 Penyusunan Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Peraturan Gubernur Peraturan Barat Biro Hukum, terkait dengan PB Gubernur terkait BAPPEDA, DINSOS, perda PB DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD


2009‐2012

OBJEK Provinsi Sumatera Barat

Draft Perda BPBD Provinsi Sumatera Barat

PELAKSANA

OUTPUT

Kesbanglinmas, Biro Draft Perda BPBD Hukum, BAPPEDA, Provinsi Sumatera DINSOS, DINKES, Barat SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD


Penjaringan Aspirasi dalam pembentukan BPBD Provinsi Sumatera Barat


2009‐2012

Kesbanglinmas, Biro Perda BPBD Provinsi Hukum, BAPPEDA, Sumatera Barat DINSOS, DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

2009‐2012

11 Penerbitan Perda BPBD Perda BPBD Provinsi Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat


2009‐2012

12 Penyusunan dan Provinsi Sumatera penetapan Peraturan Barat Gubernur tentang Daerah Rawan bencana

Kesbanglinmas, Biro Peraturan Gubernur Hukum, BAPPEDA, tentang daerah rawan bencana DINSOS, DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

2009‐2012

13 Penyusunan dan Provinsi Sumatera penetapan Peraturan Barat Gubernur tentang penetapan status darurat bencana skala provinsi


Peraturan Gubernur tentang penetapan status darurat bencana skala provinsi

2009‐2012

14 Penyusunan dan Provinsi Sumatera penetapan Peraturan Barat Gubernur tentang penanganan masyarakat dan pengungsi (pendataan, penempatan lokasi aman, pemenuhan kebutuhan dasar)


Peraturan Gubernur tentang penanganan masyarakat dan pengungsi (pendataan, penempatan lokasi aman, pemenuhan kebutuhan dasar)

2009‐2012

100 Eksemplar tiap Kota/Kabupaten + Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 2 2/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

4 Singkronisasi Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Draft Perda terkait Peraturan Barat Biro Hukum, PB Perundangan BAPPEDA, DINSOS, sesuai Perda PB DINKES, SATPOL dan Perda BPBD PP, BAPEDALDA, Provinsi Sumatera DPRD Barat

2 Mempercepat Pembentukan Aturan Penanggulangan Bencana di Kota/Kabupaten di Provinsi

2 Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penyusunan perda PB Kota/Kabupaten


5 Sosialisasi UU No. Setiap 24 Tahun 2007 Kota/Kabupaten dan Perda No. 5 Sumatera Barat tahun 2007 tentang PB

Kesbanglinmas, 100 Paket untuk Biro Hukum, tiap BAPPEDA, DINSOS, Kota/Kabupaten DINKES, SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

WAKTU PELAKSANAAN

2009‐2012

2009

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


15 Penyusunan dan Provinsi Sumatera penetapan Peraturan Barat Gubernur tentang penanggulangan bencana pasca bencana pada masa rehabilitasi


Peraturan Gubernur tentang penanggulangan bencana pasca bencana pada masa rehabilitasi

16 Penyusunan dan Provinsi Sumatera penetapan Peraturan Barat Gubernur tentang penanggulangan bencana pasca bencana pada masa rekontruksi


Peraturan Gubernur tentang penanggulangan bencana pasca bencana pada masa rekontruksi

2009‐2012

17 Penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan bantuan bencana

Kesbanglinmas, Biro Peraturan Gubernur Hukum, BAPPEDA, tentang pengelolaan DINSOS, DINKES, bantuan bencana SATPOL PP, BAPEDALDA, DPRD

2009‐2012

18 Sinkronisasi Perda PB Perda PB dan Perda dengan Perda Rencana tata ruang Provinsi Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat


Perda PB dan Perda tata ruang Provinsi Sumatera Barat yang telah terintegrasi

2009‐2012

19 Sinkronisasi Perda PB dengan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir

Perda PB dengan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir


Perda PB dengan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir yang telah terintegrasi

2009‐2012

20 Sinkronisasi Perda PB dengan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda PB dengan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup


Perda PB dengan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah terintegrasi

2009‐2012


Kesbanglinmas, Biro 100 Paket material UU 21 Penggandaan material Material UU No. 24 UU No. 24 dan Perda PB dan Perda PB Provinsi Hukum, BAPPEDA, No. 24 dan Perda PB Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat DINSOS, DINKES, Provinsi Sumatera SATPOL PP, Barat untuk tiap BAPEDALDA, DPRD Kota/Kabupaten

2009

Lampiran 2 3/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

Sumatera Barat

JUDUL

OBJEK

22 Penyebaran material 19 Kota/Kabupaten UU No. 24 dan Perda PB Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Barat Barat

6 Pelatihan 3 wakil instansi SATLAK tiap Fasilitator UU No.24 tahun 2007 Kota/Kabupaten dan Perda PB (Kesbang, Sumatera Barat Dinsos/pmk, Biro Hukum)

3 Pendampingan Kelompok Kerja dalam penyiapan aturan/perundang an terkait penanggulangan bencana di Kota/Kabupaten


Kesbanglinmas, 6 orang Fasilitator Biro Hukum, setiap BAPPEDA, DINSOS, Kota/Kabupaten DINKES, SATPOL yang dapat PP, BAPEDALDA, mengembangkan DPRD pengetahuan tentang UU No.24 dan Perda PB Kota/Kabupaten

7 Inisiasi Perda PB 5 daerah Kesbanglinmas, Perda PB kab./kota Kota/Kabupaten. percontohan ( Biro Hukum, Pdg Pariaman, BAPPEDA, DINSOS, Pesisir Selatan, DINKES, SATPOL Mentawai, PP, BAPEDALDA, Bukittinggi, Tanah DPRD Datar)

2009‐2010

2009

PELAKSANA

OUTPUT


Tersebarnya 100 Paket material UU No. 24 dan Perda PB Provinsi Sumatera Barat untuk tiap Kota/Kabupaten

WAKTU PELAKSANAAN 2009

Calon fasilitator Kesbanglinmas, Biro 23 Pelatihan calon Hukum, BAPPEDA, fasilitator Percepatan Percepatan Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan DINSOS, DINKES, Perundangan Terkait PB Perundangan Terkait SATPOL PP, Kota/Kabupaten PB Kota/Kabupaten BAPEDALDA, DPRD

fasilitator Percepatan Penyusunan Peraturan Perundangan Terkait PB Kota/Kabupaten

2009

24 Penyusunan Modul Provinsi Sumatera dampingan Percepatan Barat Penyusunan Peraturan Perundangan Terkait PB Kota/Kabupaten

Modul dampingan Percepatan Penyusunan Peraturan Perundangan Terkait PB Kota/Kabupaten

2009


25 Pembentukan TIM Kerja penyusunan Perda PB Kota/Kabupaten

6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro TIM Kerja penyusunan ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Perda PB Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, Kota/Kabupaten Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar Solok, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

26 Penyusunan Naskah Akademis pembentukan Perda PB Kota/Kabupaten

6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

Naskah Akademis pembentukan Perda PB Kota/Kabupatenupate n

2009‐2010

27 Inisiasi Draft Perda PB 6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro Draft Perda PB Kota/Kabupaten ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Kota/Kabupatenupate Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, n Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

28 Konsultasi publik draft 6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro Perda PB ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Kota/Kabupaten Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

Penjaringan asprirasi dalam penyusunan perda PB Kota/Kabupaten

Lampiran 2 4/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

8 Inisiasi Perda BPBD Kab./Kota


OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

5 daerah Kesbanglinmas, Perda BPBD percontohan ( Biro Hukum, Pdg Pariaman, BAPPEDA, DINSOS, Pesisir Selatan, DINKES, SATPOL Mentawai, PP, BAPEDALDA, Bukittinggi, Tanah DPRD Datar)

WAKTU PELAKSANAAN

2009‐2010

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


29 Pengesahan Perda PB Kota/Kabupaten

6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro Perda PB ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Kota/Kabupaten yang Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, telah disahkan Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

30 Penerbitan Perda PB Kota/Kabupaten

6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro 50 Eksemplar Perda ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, PB Kota/Kabupaten DINSOS, DINKES, Selatan, Mentawai, SATPOL PP, Bukittinggi, Tanah Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

31 Konsultasi pembentukan BPBD Kota/Kabupaten dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat

6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

32 Penyusunan Naskah Akademis pembentukan BPBD

6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro Naskah Akademis ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, pembentukan BPBD Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

Penjaringan asprirasi dalam pembentukan BPBD Kota/Kabupaten dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

33 Inisiasi Draft Perda 6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro Draft Perda BPBD BPBD Kota/Kabupaten ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Kota/Kabupaten Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

34 Konsultasi publik draft 6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro Penjaringan asprirasi Perda BPBD ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, dalam draft Perda Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, BPBD Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

35 Pengesahan Perda 6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro Perda BPBD BPBD Kota/Kabupaten ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, Kota/Kabupaten yang Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, telah disahkan Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

2009‐2010

Lampiran 2 5/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT

36 Penerbitan Perda BPBD 6 daerah percontohan Kesbanglinmas, Biro 50 Eksemplar Perda Kota/Kabupaten ( Pdg Pariaman, Pesisir Hukum, BAPPEDA, BPBD Kota/Kabupaten Selatan, Mentawai, DINSOS, DINKES, Bukittinggi, Tanah SATPOL PP, Datar, Padang) BAPEDALDA, DPRD

9 Singkronisasi Peraturan Perundangan sesuai Perda PB dan Perda BPBD Kota/Kabupaten

3 Mendirikan BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan Sumber Daya yang memadai dan

4 Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDM Lembaga BPBD

10 Pemenuhan Kuantitas SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat

Perda Terkait PB 5 daerah Kesbanglinmas, dan Perda BPBD percontohan ( Biro Hukum, Pdg Pariaman, BAPPEDA, DINSOS, Pesisir Selatan, DINKES, SATPOL Mentawai, PP, BAPEDALDA, Bukittinggi, Tanah DPRD Datar)

Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Barat BKD, DPRD, DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

Kuantitas Personil yang memadai baik pelaksana maupun pengarah pada BPBD Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012

2009

kompeten sesuai dengan standar

11 Pemenuhan Kualitas SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat


Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Barat BKD, DPRD, DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL

Kualitas Personil yang memadai dalam pelaksanaan PB pada BPBD Provinsi

2009


37 Sinkronisasi Perda PB dengan Perda Tata Ruang

Perda PB dengan Perda Tata Ruang Kota/Kabupaten


Perda PB dengan Perda Tata Ruang Kota/Kabupaten yang terintegrasi

2009‐2010

38 Sinkronisasi Perda PB dengan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir

Perda PB dengan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir


Perda PB dengan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota/Kabupaten yang terintegrasi

2009‐2010

39 Sinkronisasi Perda PB dengan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda PB dengan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup


Perda PB dengan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten yang terintegrasi

2009‐2010

40 Sinkronisasi Perda BPBD dengan Perda SOTK

Perda BPBD dengan Perda SOTK


Perda BPBD dengan Perda SOTK Kota/Kabupaten yang terintegrasi

2009‐2010

41 Pemenuhan kuantitas Personil BPBD personil pelaksana BPBD sesuai dengan standar kompetensi

Kesbanglinmas, BKD, DPRD, DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

Kuantitas personil pelaksana BPBD sesuai dengan standar kompetensi

2009

42 Pemenuhan kuantitas Personil BPBD personil pengarah BPBD sesuai dengan standar kompetensi


Kuantitas personil pengarah BPBD sesuai dengan standar kompetensi

2009

43 Penyusunan standar kompetensi personil

Standar kompetensi Kesbanglinmas, BKD, DPRD, personil DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

Personil BPBD

2009

Lampiran 2 6/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA PP

PEKERJAAN OUTPUT Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Tersedianya Sarpra 5 Pengadaan Sarana 12 Pemenuhan Kebutuhan Barat BKD, DPRD, Lembaga yang dan Prasarana DINSOS< DINKES, memadai dalam PB perlengkapan BPBD kantor BPBD BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL Provinsi Sumatera PP Barat

13 Pengadaan Peralatan dan fasilitas pendukung PB BPBD Provinsi Sumatera Barat


WAKTU PELAKSANAAN

Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Peralatan dan Barat BKD, DPRD, fasilitas yang DINSOS< DINKES, memadai BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL

JUDUL 44 Sertifikasi Personil BPBD Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

2009‐2012

OBJEK

PELAKSANA

Personil BPBD


45 Pelatihan Personil Personil BPBD sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan


WAKTU PELAKSANAAN Personil BPBD Provinsi 2009 Sumatera Barat profesional OUTPUT

Personil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan

2009

46 Simulasi Table Top gabungan berkala

Personil BPBD

Kesbanglinmas, Personil yang terlatih BKD, DPRD, secara teori DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2009

47 Gladi Posko Penanganan Bencana dengan daerah lain secara berkala

Personil BPBD

Kesbanglinmas, Personil yang terlatih BKD, DPRD, di lapangan DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2009

48 Pelatihan keterampilan Personil BPBD, Tim Kesbanglinmas, Standarisasi penyelamatan korban Reaksi Cepat dan LSM BKD, DPRD, keterampilan SAR bencana DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2009

49 Uji berkala keterampilan personil SAR provinsi

2009

Tim Reaksi Cepat dan Kesbanglinmas, Standarisasi Piket Siaga Pusdalops BKD, DPRD, keterampilan SAR PB DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

50 Inventarisasi kebutuhan Kantor BPBD Provinsi perlengkapan kantor Sumatera Barat BPBD Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas, Data perlengkapan BKD, DPRD, kantor BPBD Provinsi DINSOS< DINKES, Sumatera Barat BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2009‐2012

51 Pengadaan rutin Kantor BPBD Provinsi Kesbanglinmas, kebutuhan kantor BPBD Sumatera Barat BKD, DPRD, Provinsi Sumatera Barat DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

Terpenuhinya kebutuhan kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

52 Penyusunan Kantor BPBD Provinsi Kesbanglinmas, Standarisasi Kualitas Sumatera Barat BKD, DPRD, Peralatan PB BPBD DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, Provinsi Sumatera Barat DISHUB, SATPOL PP

Standarisasi Kualitas Peralatan PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

Lampiran 2 7/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

PP

4 Mempercepat Pembangunan BPBD Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan metode yang

6 Penyusunan Modul dan Standarisasi BPBD Kota/Kabupaten

14 Design Sistem BPBD Kota/Kabupaten

Seluruh Kesbanglinmas, Kota/Kabupaten BKD, DPRD, di Sumatera Barat DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

15 Ujicoba modul Sistem BPBD Kota/Kabupaten

16 Penyusunan Modul Pembangunan Sistem BPBD Kota/Kabupaten


OBJEK

PELAKSANA

53 Pengadaan peralatan Kantor BPBD Provinsi Kesbanglinmas, penanggulangan Sumatera Barat BKD, DPRD, bencana sesuai dengan DINSOS< DINKES, rencana kontijensi BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

Sistem yang terstandarisasi yang mampu memfasilitasi kebutuhan penanggulangan bencana dari tingkat Kota/Kabupaten hingga tingkat Kelurahan/ Nagari

5 daerah Kesbanglinmas, Draft Modul percontohan ( BKD, DPRD, Pdg Pariaman, DINSOS< DINKES, Pesisir Selatan, BAPEDALDA, Mentawai, DISHUB, SATPOL Bukittinggi, Tanah PP Datar)

Provinsi Sumatera Kesbanglinmas, Barat BKD, DPRD, DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

JUDUL

Modul Pembangunan Sistem BPBD Kota/Kabupaten

2009

2009

2009

OUTPUT Terpenuhinya peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan rencana kontijensi PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat


2009‐2012

54 Pembangunan/Pemind BPBD Provinsi ahan PUSDALOPS/crisis Sumatera Barat center BPBD Provinsi Sumatera Barat


55 Pembangunan Sistem informasi dan Komunikasi antar daerah dalam PB

BPBD Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas, Sistem informasi dan BKD, DPRD, Komunikasi antar DINSOS< DINKES, daerah dalam PB BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2009‐2012

56 Workshop Design standar Sistem BPBD Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas, draft modul BKD, DPRD, standarisasi sistem DINSOS< DINKES, BPBD Kota/Kabupaten BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2009

57 Penyusunan draft modul standarisasi sistem BPBD Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas, draft modul BKD, DPRD, standarisasi sistem DINSOS< DINKES, BPBD Kota/Kabupaten BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2009

58 Uji coba draft modul 6 Kota/Kabupaten standarisasi sistem Provinsi Sumatera BPBD Kota/Kabupaten Barat di 6 Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat


2009

59 Evaluasi hasil uji coba 6 Kota/Kabupaten draft modul Provinsi Sumatera standarisasi sistem Barat BPBD Kota/Kabupaten


60 Finalisasi Modul Draft modul Kesbanglinmas, standarisasi sistem standarisasi sistem BKD, DPRD, BPBD Kota/Kabupaten BPBD Kota/Kabupaten DINSOS< DINKES, yang telah di evaluasi BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

Pelaksanaan draft modul standarisasi sistem BPBD Kota/Kabupaten di 6 Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Draft modul standarisasi sistem BPBD Kota/Kabupaten yang telah di evaluasi

Modul Final standarisasi sistem BPBD Kota/Kabupaten yang telah di evaluasi

2009

2009

Lampiran 2 8/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

PP

7 Replikasi modul 17 Sosialisasi modul 19 dan standarisasi sistem BPBD Kota/Kabupaten di Sumatera Barat BPBD di Sumatera Barat


8 Penyusunan Rencana dan


OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT

61 Pengesahan Modul Modul Final Kesbanglinmas, Modul standarisasi standarisasi sistem standarisasi sistem BKD, DPRD, sistem BPBD BPBD Kota/Kabupaten BPBD Kota/Kabupaten DINSOS< DINKES, Kota/Kabupaten yang telah di evaluasi BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP 20 modul per Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012

WAKTU PELAKSANAAN 2009

62 Penggandaan Modul Modul standarisasi standarisasi sistem sistem BPBD BPBD Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten

100 eksemplar Kesbanglinmas, BKD, DPRD, DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2010‐2012

63 Sosialisasi Modul Modul standarisasi standarisasi sistem sistem BPBD BPBD Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten di Sumatera Barat


Pemahaman terhadap Modul standarisasi sistem BPBD Kota/Kabupaten

2010‐2012

18 Percepatan 19 pembentukan Kota/Kabupaten BPBD di Sumatera Barat Kota/Kabupaten dengan pendekatan legal


Surat edaran/surat perintah Gubenur Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012

64 Penerbitan Surat Provinsi Sumatera Edaran/Surat Perintah Barat Gubenur Provinsi Sumatera Barat untuk penggunaan modul


Surat Edaran/Surat Perintah Gubenur Provinsi Sumatera Barat untuk penggunaan modul

2010‐2012

19 Monitoring 19 standar kualitas Kota/Kabupaten BPBD di Sumatera Barat Kota/Kabupaten di Sumatera Barat

Standarisasi BPBD Kesbanglinmas, BKD, DPRD, Kota/Kabupaten di DINSOS< DINKES, Sumatera Barat BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL

2010‐2012

65 Pembentukan Tim 19 Kota/Kabupaten Pendamping Teknis dan Provinsi Sumatera Monitoring Standar Barat Kualitas BPBD Kota/Kabupaten


Tim Pendamping Teknis dan Monitoring Standar Kualitas BPBD Kota/Kabupaten

2010‐2012

PP

5 Menerbitkan prosedur internal

JUDUL

20 Pembuatan Rencana

Provinsi Sumatera Kesbanglinmas/ Barat BPBD

Kesbanglinmas, Terbentuknya BPBD BKD, DPRD, Kota/Kabupaten DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2010‐2012

67 Pelaksanaan 19 Kota/Kabupaten Monitoring Kualitas Provinsi Sumatera BPBD Kota/Kabupaten Barat

Monitoring Kualitas Kesbanglinmas, BKD, DPRD, BPBD Kota/Kabupaten DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2010‐2012

68 Pemberian 19 Kota/Kabupaten penghargaan BPBD Provinsi Sumatera Kota/Kabupaten terbaik Barat di Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas, BPBD Kota/Kabupaten BKD, DPRD, yang berkualitas DINSOS< DINKES, BAPEDALDA, DISHUB, SATPOL PP

2010‐2012

69 Penyusunan draft RPB Provinsi Sumatera Sumatera Barat Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

2009‐2010

66 Pelaksanaan pendampingan teknis Pembentukan BPBD Kota/Kabupaten

Adanya Rencana PB Provinsi

2009‐2010

19 Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat

draft RPB Sumatera Barat

Lampiran 2 9/40


KEGIATAN KEBIJAKAN untuk mobilisasi sumber daya di Provinsi Sumatera Barat dalam PB

PROGRAM Mekanisme PB Provinsi Sumatera Barat

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat

21 Pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD)

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

Sumatera Barat yang mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku


Rencana Aksi Daerah (RAD),PRB Provinsi Sumatera

2009‐2010

JUDUL


2009‐2010

OUTPUT

Kesbanglinmas/ BPBD

Kesepakatan dalam penyusunan RPB

71 Workshop konsultasi publik tentang draft RPB 72 Penyempurnaan draft final RPB dengan verifikasi data lapangan

Draft RPB Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

Draft RPB Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft RPB Finalisasi Draft RPB

Draft final RPB Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

Draft final RPB Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

73 Workshop konsultasi publik II tentang draft final RPB 74 Penyasunan dan Penetapan Peraturan Gubernur 75 Review RPB Provinsi Sumatera Barat (3 Tahun setelah disahkan) 76 Penyusunan draft RAD mitigasi Sumatera Barat

80 Workshop konsultasi publik II tentang draft final RAD Mitigasi

Rencana Kontijensi untuk risiko bencana prioritas di

PELAKSANA

70 Rapat Pemangku Provinsi Sumatera Kebijakan SKPD terkait Barat PB Provinsi Sumatera Barat

77 Rapat Pemangku Kebijakan SKPD terkait PB Provinsi Sumatera Barat tentang RAD Mitigasi 78 Workshop konsultasi publik tentang draft RAD Mitigasi 79 Penyempurnaan draft final RAD Mitigasi dengan verifikasi data lapangan

22 Pembuatan Provinsi Sumatera Kesbanglinmas/ Rencana Barat BPBD kontijensi untuk bencana

OBJEK

RPB Provinsi Sumatera Kesbanglinmas/ Barat BPBD


2009‐2010

2009‐2010

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft final RPB RPB Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010


Kesbanglinmas/ BPBD

RPB Provinsi Sumatera Barat up to date(3 Tahun setelah disahkan) Draft RAD mitigasi Sumatera Barat


Kesbanglinmas/ BPBD

Kesepakatan dalam penyusunan RAD

2009‐2010

Draft RAD mitigasi Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

2009‐2010

Draft final RAD Mitigasi

Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft RAD draft final RAD Mitigasi yang terverifikasi data lapangan

Draft final RAD Mitigasi yang terverifikasi data lapangan Draft final RAD Mitigasi

Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft RAD

2009‐2010

Kesbanglinmas/ BPBD

RAD Mitigasi yang telah disahkan

2009‐2010

Kesbanglinmas/ BPBD

RAD Provinsi Sumatera Barat up to date (3 Tahun setelah disahkan) Draft Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

2009‐2010

81 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Gubernur 82 Review RAD mitigasi RAD Provinsi Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat (1 Tahun setelah disahkan) 83 Penyusunan draft Provinsi Sumatera Rencana Kontijensi Barat untuk bencana Gempabumi

Kesbanglinmas/ BPBD

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010

Lampiran 2 10/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL prioritas di Provinsi Sumatera Barat


OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT Sumatera Barat

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL 84 Rapat Pemangku Kebijakan SKPD terkait PB Provinsi Sumatera Barat untuk penyusunan Rencana Kontijensi bencana gempa 85 Workshop konsultasi publik tentang draft Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

OBJEK Provinsi Sumatera Barat

PELAKSANA

OUTPUT


Kesbanglinmas/ BPBD

Kesepakatan dalam penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

Draft Rencana Kesbanglinmas/ Kontijensi untuk BPBD bencana Gempabumi

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

2009‐2010

86 Penyempurnaan draft Draft final Rencana Kesbanglinmas/ final Rencana Kontijensi Kontijensi untuk BPBD untuk bencana bencana Gempabumi Gempabumi dengan verifikasi data lapangan

Draft final Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi dengan verifikasi data lapangan

2009‐2010

87 Workshop konsultasi publik II tentang draft Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

Draft final Rencana Kesbanglinmas/ Kontijensi untuk BPBD bencana Gempabumi dengan verifikasi data lapangan

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

2009‐2010

88 Pengesahan Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

Draft final Rencana Kesbanglinmas/ Kontijensi untuk BPBD bencana Gempabumi

2009‐2010

89 Review tahunan Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi Provinsi Sumatera Barat

Rencana Kontijensi Kesbanglinmas/ untuk bencana BPBD Gempabumi Provinsi Sumatera Barat

Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi yang telah disahkan Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi Provinsi Sumatera Barat up to date (3 Tahun setelah disahkan)

2009‐2010

90 Penyusunan draft Provinsi Sumatera Rencana Kontijensi Barat untuk bencana Tsunami

Kesbanglinmas/ BPBD

Draft Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami

2009‐2010

91 Rapat Pemangku Kebijakan SKPD terkait PB Provinsi Sumatera Barat untuk penyusunan Rencana Kontijensi bencana Tsunami 92 Workshop konsultasi publik tentang draft Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami


Kesbanglinmas/ BPBD

Kesepakatan dalam penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami

2009‐2010


Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami

2009‐2010

Lampiran 2 11/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

22 Pembuatan Provinsi Sumatera Kesbanglinmas/ Rencana Barat BPBD kontijensi untuk bencana prioritas di Provinsi Sumatera Barat


PEKERJAAN OUTPUT Rencana Kontijensi untuk risiko bencana prioritas di Sumatera Barat


JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


93 Penyempurnaan draft Draft final Rencana final Rencana Kontijensi Kontijensi untuk untuk bencana Tsunami bencana Tsunami dengan verifikasi data lapangan

Kesbanglinmas/ BPBD

Draft final Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami dengan verifikasi data lapangan

94 Workshop konsultasi Draft final Rencana publik II tentang draft Kontijensi untuk final Rencana Kontijensi bencana Tsunami untuk bencana Tsunami dengan verifikasi data lapangan 95 Pengesahan Rencana Draft final Rencana Kontijensi untuk Kontijensi untuk bencana Tsunami bencana Tsunami

Kesbanglinmas/ BPBD

2009‐2010

96 Review tahunan Rencana Kontijensi Rencana Kontijensi untuk bencana untuk bencana Tsunami Tsunami Provinsi Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

97 Penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api 98 Rapat Pemangku Kebijakan SKPD terkait PB Provinsi Sumatera Barat untuk penyusunan Rencana Kontijensi bencana Letusan Gunung Api


Kesbanglinmas/ BPBD


Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami yang telah disahkan Rencana Kontijensi untuk bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat up to date (3 Tahun setelah disahkan) Draft Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api Kesepakatan dalam penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

99 Workshop konsultasi publik tentang draft Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api

Draft Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api

Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api draft final Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api dengan verifikasi data lapangan

2009‐2010

Kesbanglinmas/ BPBD

100 Penyempurnaan draft Draft final Rencana final Rencana Kontijensi Kontijensi untuk untuk bencana Letusan bencana Letusan Gunung Api dengan Gunung Api verifikasi data lapangan

Kesbanglinmas/ BPBD

101 Workshop konsultasi Draft final Rencana publik II tentang draft Kontijensi untuk final Rencana Kontijensi bencana Letusan untuk bencana Letusan Gunung Api dengan Gunung Api verifikasi data lapangan

Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010

Lampiran 2 12/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL 102 Pengesahan Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api 103 Review tahunan Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api Provinsi Sumatera Barat


OBJEK Draft final Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api Provinsi Sumatera Barat

PELAKSANA Kesbanglinmas/ BPBD

Kesbanglinmas/ BPBD

OUTPUT Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api yang telah disahkan Rencana Kontijensi untuk bencana Letusan Gunung Api Provinsi Sumatera Barat up to date (3 Tahun setelah disahkan) Draft Rencana Kontijensi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular


2009‐2010

104 Penyusunan draft Provinsi Sumatera Rencana Kontijensi Barat untuk bencana Epidemi Penyakit Menular

Kesbanglinmas/ BPBD

105 Rapat Pemangku Kebijakan SKPD terkait PB Provinsi Sumatera Barat untuk penyusunan Rencana Kontijensi bencana Epidemi Penyakit Menular 106 Workshop konsultasi publik tentang draft Rencana Kontijensi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular


Kesbanglinmas/ BPBD

Kesepakatan dalam penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana Gempabumi

2009‐2010


Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular draft final Rencana Kontijensi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular dengan verifikasi data lapangan

2009‐2010

107 Penyempurnaan draft Draft final Rencana final Rencana Kontijensi Kontijensi untuk untuk bencana Epidemi bencana Epidemi Penyakit Menular Penyakit Menular dengan verifikasi data lapangan

Kesbanglinmas/ BPBD

108 Workshop konsultasi Draft final Rencana publik II tentang draft Kontijensi untuk final Rencana Kontijensi bencana Epidemi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular Penyakit Menular dengan verifikasi data lapangan 109 Pengesahan Rencana Draft final Rencana Kontijensi untuk Kontijensi untuk bencana Epidemi bencana Epidemi Penyakit Menular Penyakit Menular

Kesbanglinmas/ BPBD

Kesbanglinmas/ BPBD

Penjaringan aspirasi dalam penyusunan draft Rencana Kontijensi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular Rencana Kontijensi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular yang telah disahkan

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010

2009‐2010

Lampiran 2 13/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

23 Pembuatan peta Provinsi Sumatera Kesbanglinmas/ resiko bencana Barat BPBD Provinsi Sumatera Barat (Peta gerakan tanah,landaan Tsunami dan Peta gunung api)

24 Pembuatan Prosedur Tetap penanganan bencana


PEKERJAAN OUTPUT

Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

Prosedur Tetap Penanganan Bencana untuk bencana yang membutuhkan minimal terdiri dari prosedur peringatan dini dan pembatalannya, evakuasi dan tanggap darurat, distribusi logistik

WAKTU PELAKSANAAN

2009‐2010

2009‐2010

JUDUL

OBJEK


111 Penyusunan draft Peta Provinsi Sumatera Risiko Bencana Provinsi Barat Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

112 Verifikasi data Kota/Kabupaten Lapangan dengan wakil Provinsi Sumatera SKPD Kota/Kabupaten Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

Data Lapangan

2009‐2010

113 Finalisasi Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 114 Pencetakan dan Penerbitan Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

Draft Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 100 eksemplar Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

115 Sosialisasi Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

Paham terhadap Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat Draft Prosedur Tetap Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat, minimal terdiri dari prosedur peringatan dini, evakuasi dan tanggap darurat serta distribusi logistik

2009‐2010

Kesbanglinmas/ BPBD

Rencana Kontijensi untuk bencana Epidemi Penyakit Menular Provinsi Sumatera Barat up to date (3 Tahun setelah disahkan) Draft Peta Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat


110 Review tahunan Rencana Kontijensi Rencana Kontijensi untuk bencana untuk bencana Epidemi Epidemi Penyakit Penyakit Menular Menular Provinsi Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

2009‐2010

2009‐2010

116 Workshop penyusunan Provinsi Sumatera draft Prosedur Tetap Barat Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

117 Table Top Simulasi


Kesbanglinmas/ BPBD

Ujicoba draft Prosedur Tetap Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

118 Gladi Posko


Kesbanglinmas/ BPBD

Draft Prosedur Tetap Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat yang telah teruji

2009‐2010

Draft Final Prosedur Tetap Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

119 Finalisasi draft Prosedur Revisi draft Prosedur Kesbanglinmas/ Tetap Penanganan Tetap Penanganan BPBD Bencana Bencana Provinsi Sumatera Barat


OUTPUT

2009‐2010

Lampiran 2 14/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL

OBJEK

120 Pengesahan Prosedur Tetap Penanganan Bencana

Draft Final Prosedur Tetap Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat 121 Review PROTAP Prosedur Tetap Penanganan Bencana Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera (2 Tahun sekali) Barat

25 Penyusunan Provinsi Sumatera Kesbanglinmas/ Barat BPBD Mekanisme Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Keputusan Gubernur tentang Mekanisme PB sesuai dengan tanggung jawab

2009‐2010

dan kewenangan

6 Membangun jaringan kerja PB untuk optimalisasi mobilisasi Sumber Daya

9 Pembangunan kerjasama antar kepala daerah dalam upaya PB


26 Membangun komitmen antar kepala daerah dalam upaya PB di Sumatera Barat

Kepala daerah Kesbanglinmas/ Kota/Kabupaten BPBD, BAPPEDA, Provinsi Sumatera NGO lokal, Barat Akademisi, UN (united nation)

Komitmen antar kepala daerad dalam upaya PB di Sumatera Barat

2009‐2012


Kesbanglinmas/ BPBD

OUTPUT Prosedur Tetap Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat Prosedur Tetap Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat up to date (2 Tahun setelah disahkan) Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Bantuan, termasuk mekanisme pelaporan


2009‐2010

122 Penerbitan Mekanisme Provinsi Sumatera Pengumpulan dan Barat Penyaluran Bantuan

Kesbanglinmas/ BPBD

2009‐2010

123 Penerbitan Mekanisme Provinsi Sumatera penetapan status dan Barat tingkatan bencana Provinsi Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

Mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

124 Penerbitan mekanisme Provinsi Sumatera pembuatan dan Barat pengawasan dokumen analisis risiko bencana

Kesbanglinmas/ BPBD

Mekanisme pembuatan dan pengawasan dokumen analisis risiko bencana

2009‐2010

125 Penerbitan mekanisme Provinsi Sumatera kerjasama dalam Barat penanggulangan Bencana dengan provinsi tetangga

Kesbanglinmas/ BPBD

Mekanisme kerjasama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi tetangga

2009‐2010

126 Review mekanisme PB Mekanisme PB Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera (5 Tahun sekali) Barat

Kesbanglinmas/ BPBD

2009‐2010

127 Sosialisasi Rencana Kepala Daerah Penanggulangan Kota/Kabupaten Bencana (RPB) Provinsi Provinsi Sumatera Sumatera Barat pada Barat Rapat koordinasi Kepala Daerah se Sumatera Barat


Mekanisme PB Provinsi Sumatera Barat up to date (5 Tahun setelah disahkan) Pemahaman bersama Kepala Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

2009‐2011

Lampiran 2 15/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL

OBJEK

127 Rapat koordinasi Kepala Daerah Kepala Daerah se Kota/Kabupaten Sumatera Barat tentang Provinsi Sumatera PB Barat

10 Pembangunan jaringan kerja internal Wilayah Sumatera Barat

27 Pembentukan Pemerintah Kesbanglinmas/ Jaringan Kerja Kota/Kabupaten BPBD, BAPPEDA, antar BPBD di Provinsi Sumatera NGO lokal, Kota/Kabupaten Barat dan Akademisi, UN wilayah Sumatera Pemerintah (united nation) Barat Provinsi Sumatera Barat

28 Pembentukan jaringan kerja bencana dengan sektor swasta


Perusahaan swasta yang memiliki sumber daya yang memadai untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana

Kesbanglinmas/ BPBD, BAPPEDA, NGO lokal, Akademisi, UN (united nation)

Terbentuknya Jaringan Kerja PB antara Provinsi dengan Kota/Kabupaten untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan PB Provinsi di Kota/Kabupaten yang bersangkutan

Mou antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan organisasi perusahaan

2008‐2012

2008‐2012

PELAKSANA Kesbanglinmas/ BPBD, BAPPEDA, NGO lokal, Akademisi, UN (united nation)

RPB Provinsi Sumatera Kesbanglinmas/ 128 Rapat Evaluasi Barat BPBD, BAPPEDA, pelaksanaan RPB NGO lokal, Provinsi Sumatera Barat Akademisi, UN antar Kepala Daerah (united nation) 129 Inisiasi Pembentukan Kepala Daerah Kesbanglinmas/ Jaringan Kerja PB Kota/Kabupaten + BPBD, BAPPEDA, Daerah di Provinsi Kepala Daerah NGO lokal, Sumatera Barat Provinsi Sumatera Akademisi, UN Barat (united nation)

OUTPUT MoU antar Kepala Daerah untuk menjadikan upaya PB sebagai salah satu prioritas pembangunan di wilayah masing‐ masing Revisi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan RPB Sumatera Barat tahun selanjutnya Kesepakatan pembentukan Jaringan Kerja PB dan Jadual Rakorwil di tiap Kota/Kabupaten


2009‐2012

2008‐2012

130 Rakorwil SKPD Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten untuk terkait PB menentukan wakil daerah yang duduk dalam Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat


Wakil daerah yang duduk dalam Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat

2008‐2012

131 Penerbitan SK Gubernur tentang anggota Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat 132 Workshop penyusunan mekanisme kerja Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD, BAPPEDA, NGO lokal, Akademisi, UN (united nation) Kesbanglinmas/ BPBD, BAPPEDA, NGO lokal, Akademisi, UN (united nation)

SK Gubernur tentang anggota Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat

2008‐2012

Mekanisme kerja Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat

2008‐2012

133 Workshop penyusunan Pihak swasta kerangka kerja bersama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam penanggulangan bencana


MoU Pemerintah Daerah dengan Perusahaan swasta yang mau dan mampu terlibat dalam upaya penanggulangan bencana daerah

2008‐2012

134 Pembentukan kelompok kerja partisipatif Penanggulangan Bencana oleh Sektor Swasta


Minimal terdiri dari 2 kelompok kerja partisipatif, yaitu bidang mitigasi kesiapsiagaan dan bidang penanganan masa krisis bencana

2008‐2012

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Anggota Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat

Perusahaan yang mau dan mampu terlibat dalam upaya penanggulangan bencana daerah Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 2 16/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

29 Pembentukan Perguruan tinggi Kesbanglinmas/ jaringan kerja di Sumatera Barat BPBD, BAPPEDA, bencana dengan NGO lokal, perguruan tinggi Akademisi, UN Negeri dan (united nation) swasta di Sumatera Barat

30

11 Pembangunan jaringan kerja Provinsi dengan Nasional dalam PB

Mobilisasi Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat

Pemerintah Kesbanglinmas/ Kota/Kabupaten BPBD, BAPPEDA, Provinsi Sumatera NGO lokal, Barat dan Akademisi, UN Pemerintah (united nation) Provinsi Sumatera Barat 31 Pembentukan BNPB + Instansi Kesbanglinmas/ Jaringan Kerja PB Pengarah BNPB + BPBD, BAPPEDA, Nasional untuk INGO + NGO + NGO lokal, wilayah Sumatera PBB + Negara Akademisi, UN Barat Donor + dll (united nation)

7 Membangun sistem 12 Pembangunan 32 Menyusun Grand peringatan dini Sistem Peringatan Design Sistem bencana yang Dini bencana yang Peringatan Dini handal dan melingkupi wilayah bencana yang responsif bagi Sumatera Barat melingkupi masyarakat wilayah


19 Kesbanglinmas/ Kota/Kabupaten. BPBD, BMG Provinsi Sumatera Barat

PEKERJAAN OUTPUT Mou antara pemerintah dengan perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Barat


Agenda kerja jaringan kerja PB Daerah Provinsi Sumatera Barat

2008‐2012

Jaringan kerja PB Nasional Untuk wilayah Sumatera Barat

2008‐2012

Grand Design Sistem Peringatan Dini bencana yang melingkupi wilayah Sumatera Barat

2008‐2012

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


135 Workshop penyusunan Perguruan tinggi di kerangka kerja bersama Sumatera Barat antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana


Mou dan prosedur pemberdayaan sumberdaya perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana

136 Pembentukan kelompok kerja partisipatif Penanggulangan Bencana oleh Perguruan Tinggi 137 Rapat rutin bulanan Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat

Perguruan tinggi di Sumatera Barat


Kelompok kerja yang bergerak dalam penanggulangan bencana

2008‐2012

Anggota Jaringan Kerja PB Daerah Sumatera Barat


Monitoring dan Evaluasi pencapaian kegiatan PB Provinsi di daerah

2008‐2012

138 Workshop inisiasi BNPB + Instansi pembentukan Jaringan Pengarah BNPB + Kerja PB Nasional untuk INGO + NGO + PBB + wilayah Sumatera Barat Negara Donor + dll


Kesepakatan pembentukan Jaringan Kerja PB Nasional dalam bentuk MoU

2008‐2012

139 Penandatanganan MoU BNPB + Instansi antar anggota Jaringan Pengarah BNPB + Kerja PB Nasional untuk INGO + NGO + PBB + wilayah Sumatera Barat Negara Donor + dll + Pemprov Sumatera dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Barat


MoU antar anggota Jaringan Kerja PB Nasional untuk wilayah Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2008‐2012

140 Penyusunan Agenda Jaringan Kerja PB Kegiatan Jaringan Kerja Nasional untuk PB Nasional untuk Wilayah Sumatera Wilayah Sumatera Barat Barat 141 Rapat Evaluasi Tahunan Jaringan Kerja PB kegiatan Jaringan Kerja Nasional untuk PB Nasional untuk Wilayah Sumatera Wilayah Sumatera Barat Barat

Kesbanglinmas/ BPBD, BAPPEDA, NGO lokal, Akademisi, UN (united nation) Kesbanglinmas/ BPBD, BAPPEDA, NGO lokal, Akademisi, UN (united nation)

Agenda Kerja Tahunan Jaringan Kerja PB Nasional untuk Wilayah Sumatera Barat Tindak Lanjut Agenda Kerja Tahunan Jaringan Kerja PB Nasional untuk Wilayah Sumatera Barat Draft skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat

2008‐2012

142 Workshop penyusunan draft skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat

SKPD terkait Kesbanglinmas/ penanggulangan BPBD, BMG bencana Provinsi dan Kota/Kabupaten. Provinsi Sumatera Barat

2008‐2012

2008‐2012

Lampiran 2 17/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

Sumatera Barat

33 Pengadaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana tsunami di wilayah pesisir

Sumatera Barat


JUDUL 143 Finalisasi skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat 144 Pengesahan skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat 145 Sosialisasi skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat di tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten.

19 Kesbanglinmas/ Kota/Kabupaten. BPBD, BMG Provinsi Sumatera Barat

Sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat

2008‐2012

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


Draft skenario umum Kesbanglinmas/ sistem peringatan dini BPBD, BMG bencana wilayah Sumatera Barat

Skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat

Skenario umum sistem Kesbanglinmas/ peringatan dini BPBD, BMG bencana wilayah Sumatera Barat

Skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat

2008‐2012

SKPD terkait Kesbanglinmas/ penanggulangan BPBD, BMG bencana Provinsi dan Kota/Kabupaten. Provinsi Sumatera Barat

Pemahaman skenario umum sistem peringatan dini bencana wilayah Sumatera Barat di tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten.

2008‐2012

Dart Buoy di 7 Kota/Kabupaten. di wilayah pesisir Sumatera Barat Tide Gauge di 7 Kota/Kabupaten. di wilayah pesisir Sumatera Barat Telepon V‐sat di 7 Kota/Kabupaten. di wilayah pesisir Sumatera Barat

2008‐2012

Stasiun Repeater di Mentawai, Pessel, Padang,Pasbar, dan Padang Pariaman Posko pemantau tsunami di daerah Mentawai, Pessel, Padang, dan Pasbar

2008‐2012

146 Penambahan Dart Buoy 7 Kota/Kabupaten. Di Kesbanglinmas/ di pesisir Sumatera wilayah pesisir BPBD, BMG Barat Sumatera Barat 147 Pengadaan Tide Gauge 7 Kota/Kabupaten. Di Kesbanglinmas/ di pesisir Sumatera wilayah pesisir BPBD, BMG Barat Sumatera Barat 148 Pengadaan telepon V‐ sat untuk setiap Kota/Kabupaten. Di wilayah pesisir Sumatera Barat 149 Pembangunan 5 unit stasiun Repeater di daerah pesisir Sumatera Barat 150 Pembangunan 4 Posko pemantau bencana tsunami di pinggir pantai wilayah Sumatera Barat

7 Kota/Kabupaten. Di Kesbanglinmas/ wilayah pesisir BPBD, BMG Sumatera Barat

151 Pelatihan prosedur peringatan dini bagi pejabat provinsi yang terlibat

Pejabat SKPD terkait Penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat

5 Kota/Kabupaten. Kesbanglinmas/ percontohan di pesisir BPBD, BMG Sumatera Barat 4 Kota/Kabupaten. Kesbanglinmas/ percontohan di pesisir BPBD, BMG Sumatera Barat

Kesbanglinmas/ BPBD, BMG

Pemahaman prosedur peringatan dini oleh pejabat provinsi yang terlibat dalam Penanggulangan bencana

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

Lampiran 2 18/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL 152 Pembangunan kerjasama dengan perusahaan GSM dan CDMA untuk mendesiminasikan peringatan dan perintah evakuasi kepada masyarakat 153 Ujicoba sistem peringatan dini bencana tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat

34 Pengadaan Wilayah rawan Kesbanglinmas/ sarana dan banjir di Provinsi BPBD, BMG prasarana sistem Sumatera Barat peringatan dini bencana banjir di wilayah rawan banjir

Sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah rawan banjir Provinsi Sumatera Barat

2008‐2012


13 Pembangunan 35 Peningkatan sistem peringatan partisipasi dini bencana masyarakat berdasarkan dalam merespon kearifan lokal peringatan dini

Masyarakat yang Kesbanglinmas/ berada di daerah BPBD, BMG rawan bencana di Kota/Kabupaten. Provinsi Sumatera Barat

Partisipasi masyarakat dalam merespon peringatan dini

2009‐2012

daerah

36 Pemberdayaan masyarakat sebagai sumber informasi dan peringatan dini bencana


Masyarakat yang Kesbanglinmas/ berada di daerah BPBD, BMG rawan bencana di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat

Adanya masyarakat yang berfungsi sebagai sumber informasi dan peringatan dini bencana

2009‐2012

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


Perusahaan Kesbanglinmas/ telekomunikasi (GSM BPBD, BMG dan CDMA)

Kerjasama dengan perusahaan GSM dan CDMA untuk mendisiminasikan peringatan dan perintah evakuasi kepada masyarakat

7 Kota/Kabupaten. Di Kesbanglinmas/ wilayah pesisir BPBD, BMG Sumatera Barat

Adanya peningkatan pemahaman skenario umum peringatan dini di wilayah pesisir Sumatera Barat

2008‐2012

154 Pembuatan program khusus bagi media informasi elektronik dalam desiminasi informasi cuaca harian Sumatera Barat

Media informasi Kesbanglinmas/ elektronik yang ada di BPBD, BMG Provinsi Sumatera Barat

Program khusus bagi media informasi elektronik dalam desiminasi informasi cuaca harian Sumatera Barat

2008‐2012

155 Pembangunan piranti pendukung bagi kejadiaan ekstrim (automatic weather station/AWS)

Wilayah rawan banjir Kesbanglinmas/ di Provinsi Sumatera BPBD, BMG Barat

Piranti pendukung bagi kejadiaan ekstrim (automatic weather station/AWS)

2008‐2012

156 Simulasi evakuasi bencana bagi masyarakat di daerah rentan

Masyarakat di daerah Kesbanglinmas/ rentan BPBD, BMG

Adanya peningkatan pemahaman skenario umum rencana evakuasi di daerah rentan

2009‐2012

157 Pembuatan billboard prosedur peringatan dini dan jalur evakuasi

Kota/Kabupaten. di Provinsi Sumatera Barat


Billboard prosedur peringatan dini dan jalur evakuasi

2009‐2012

158 Pengaktifan ronda siaga Kota/Kabupaten. di bencana diseluruh Provinsi Sumatera wilayah Sumatera Barat Barat


2009‐2012

159 Penyebaran materi edukasi ke pos ronda siaga bencana


Adanya ronda siaga bencana yang mendukung upaya penanggulangan bencana diseluruh wilayah Sumatera Barat Adanya materi edukasi upaya Penanggulangan bencana di seluruh pos ronda siaga bencana

Pos ronda siaga bencana di seluruh wilayah Sumatera Barat

2009‐2012

Lampiran 2 19/40


KEGIATAN KEBIJAKAN 8 Membangun Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam PB

PROGRAM

JUDUL

14 Peningkatan 37 Peningkatan kapasitas Aparatur kapasitas calon Kepala Daerah Daerah di tentang PB di Sumatera Barat Sumatera Barat tentang PB

38

Calon Kepala Daerah tentang PB di Sumatera Barat

Peningkatan CPNS Provinsi kapasitas PNS dalam kerangka upaya PB Provinsi

39 Peningkatan kapasitas Aparatur dalam kerangka upaya PB Provinsi

40 Penyusunan Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB


OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

BPBD, KPUD, BKD, Calon Kepala PALANTA SIAGA Daerah yang BENCANA menjadikan upaya PB sebagai salah satu prioritas pembangunan masing‐masing daerah


JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

160 Pembangunan Partai politik Sumatera BPBD, KPUD, BKD, komitmen dengan Barat PALANTA SIAGA partai politik untuk BENCANA menjadikan upaya PB sebagai salah satu komitmen politik 161 Pembekalan Calon Calon Kepala Daerah BPBD, KPUD, BKD, PALANTA SIAGA Kepala Daerah di BENCANA Provinsi Sumatera Barat tentang kerangka PB di Sumatera Barat

OUTPUT MoU partai politik untuk menjadikan upaya PB sebagai salah satu komitmen politik


Pemahaman dan MoU Calon Kepala Daerah untuk menjadikan upaya PB sebagai salah satu prioritas pembangunan masing‐ masing daerah

2008‐2012

BPBD, KPUD, BKD, Adanya materi PALANTA SIAGA pelatihan kerangka BENCANA upaya PB dalam pelatihan pra jabatan CPNS

2008‐2012

162 Pembekalan Pra CPNS Sumatera Barat BPBD, KPUD, BKD, Jabatan CPNS Sumatera PALANTA SIAGA Barat tentang kerangka BENCANA upaya PB

Pemahaman CPNS daerah untuk menjadikan upaya PB sebagai salah satu prioritas pembangunan masing‐ masing daerah

2008‐2012

Aparatur se‐ BPBD, KPUD, BKD, Adanya aparatur Provinsi Sumatera PALANTA SIAGA yang berkompeten Barat BENCANA dalam upaya PB

2008‐2012

163 Sosialisasi kepada SKPD terkait PB tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sumatera Barat 164 Peningkatan kapasitas dan penyusunan rencana evakuasi masing‐masing SKPD

Pemahaman SKPD terkait PB tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sumatera Barat Adanya rencana evakuasi di dalam bangunan dan di luar bangunan masing‐ masing SKPD

2008‐2012

Seluruh Hazard

BPBD, KPUD, BKD, Pedoman dan PALANTA SIAGA Mekanisme BENCANA Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB untuk bencana HIV/AIDS dan

2008‐2012

SKPD terkait PB di wilayah Sumatera Barat

BPBD, KPUD, BKD, PALANTA SIAGA BENCANA

SKPD terkait PB di wilayah Sumatera Barat


SKPD terkait PB di 165 Simulasi umum aparatur SKPD Provinsi wilayah Sumatera Barat Sumatera Barat


Adanya peningkatan pemahaman rencana evakuasi yang telah di buat oleh masing‐ masing SKPD

2008‐2012

166 Workshop Penyusunan Tokoh Masyarakat Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB


Draft Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

2008‐2012

2008‐2012

Lampiran 2 20/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

gempabumi, tsunami ,banjir, epidemi penyakit demam berdarah.

41

9 Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan

Sosialisasi Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

Seluruh BPBD, KPUD, BKD, Pemerintah Kota/Kabupaten PALANTA SIAGA Kota/Kabupaten di Sumatera Barat BENCANA mau dan mampu melaksanakan Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

2008‐2012

15 Penyusunan modul 42 Design Standar Seluruh BPBD, UN (united Sistem standarisasi sistem Sistem Komunitas Kota/Kabupaten nation), NGO lokal, kesiapsiagaan yang Komunitas siaga Siaga Bencana di di Sumatera Barat Palanta Siaga terstandarisasi bencana di masyarakat Bencana, DIKNAS masyarakat

2008‐2010

43 Ujicoba modul Sistem standarisasi kesiapsiagaan di masyarakat

44 Penyusunan Modul Pembangunan Komunitas penanggulanga


5 daerah BPBD, UN (united percontohan ( nation), NGO lokal, Pdg Pariaman, Palanta Siaga Pesisir Selatan, Bencana, DIKNAS Mentawai, Bukittinggi, Tanah Datar)

Draft Modul

Provinsi Sumatera BPBD, UN (united Modul Barat nation), NGO lokal, Pembangunan Palanta Siaga Sistem standarisasi Bencana, kesiapsiagaan di

2008‐2010

2008‐2010

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


167 Finalisasi Draft Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

Draft Pedoman dan BPBD, KPUD, BKD, Mekanisme PALANTA SIAGA Peningkatan Kapasitas BENCANA Masyarakat dalam PB

Draft final Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

168 Pengesahan Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

Draft final Pedoman BPBD, KPUD, BKD, dan Mekanisme PALANTA SIAGA Peningkatan Kapasitas BENCANA Masyarakat dalam PB

SK Gubernur tentang penggunaan Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

2008‐2012

169 Pencetakan Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

Pedoman dan BPBD, KPUD, BKD, Mekanisme PALANTA SIAGA Peningkatan Kapasitas BENCANA Masyarakat dalam PB

2000 eksemplar tiap Kota/Kabupaten

2008‐2012

170 Sosialisasi Pedoman dan Mekanisme Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam PB

Pemerintah BPBD, KPUD, BKD, Kota/Kabupaten; NGO PALANTA SIAGA PB Sumatera Barat; BENCANA LKAM; Dunia Usaha

10 kali sosialisasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam 2 tahun

2008‐2012

171 Workshop Design standar Sistem kesiapsiagaan di masyarakat

Tokoh masyarakat

BPBD, UN (united Draft design standar nation), NGO lokal, sistem kesiapsiagaan Palanta Siaga masyarakat Bencana, DIKNAS

2008‐2010

172 Penyusunan draft Draft design standar modul standarisasi sistem kesiapsiagaan sistem kesiapsiagaan di masyarakat masyarakat

BPBD, UN (united nation), NGO lokal, Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

Draf modul standarisasi sistem kesiapsiagaan di masyarakat

2008‐2010

173 Uji coba modul standarisasi sistem kesiapsiagaan di masyarakat Sumatera Barat 174 Evaluasi hasil uji coba draft modul standarisasi sistem kesiapsiagaan di masyarakat 175 Finalisasi Modul standarisasi sistem kesiapsiagaan di masyarakat



Pemahaman draf modul standarisasi sistem kesiapsiagaan pada masyarakat

2008‐2010



Draft modul standarisasi sistem kesiapsiagaan sesuai dengan harapan

2008‐2010

Draft modul yang telah di evaluasi

BPBD, UN (united Modul standarisasi nation), NGO lokal, sistem kesiapsiagaan Palanta Siaga di masyarakat Bencana, DIKNAS

2008‐2010

Lampiran 2 21/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

n bencana di masyarakat

DIKNAS

16 Aplikasi modul dan 45 Sosialisasi modul 19 standarisasi Sistem sistem Kota/Kabupaten Kesiapsiagan Kesiapsiagan di Sumatera Barat Masyarakat di Masyarakat di Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Barat Barat

46 Percepatan pembentukan Komunitas Siaga Bencana di masyarakat Sumatera Barat 47 Monitoring standar kualitas komunitas siaga bencana masyrakat Sumatera Barat


PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

masyarakat

BPBD, UN (united 100 modul per nation), NGO lokal, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Palanta Siaga Bencana, DIKNAS Barat

JUDUL 176 Pengesahan Modul standarisasi sistem kesiapsiagaan di masyarakat

2010‐2012

OBJEK

PELAKSANA

Modul standarisasi BPBD, UN (united sistem kesiapsiagaan nation), NGO lokal, yang telah final Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

OUTPUT Modul standarisasi sistem kesiapsiagaan di masyarakat yang telah disahkan


177 Penggandaan Modul Kota/Kabupaten di Sumatera Barat standarisasi sistem Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat


100 modul per Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012

178 Sosialisasi Modul Kota/Kabupaten di standarisasi sistem Sumatera Barat Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat


Pemahaman Modul standarisasi sistem Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012


Surat Edaran/Surat Perintah Gubenur Provinsi Sumatera Barat untuk penggunaan modul

2010‐2012

19 BPBD, UN (united Surat edaran/surat Kota/Kabupaten nation), NGO lokal, perintah Gubenur di Sumatera Barat Palanta Siaga Provinsi Sumatera Bencana, DIKNAS Barat

2010‐2012

Kota/Kabupaten di 179 Penerbitan Surat Edaran/Surat Perintah Sumatera Barat Gubenur Provinsi Sumatera Barat untuk penggunaan modul

19 BPBD, UN (united Standarisasi sistem Kota/Kabupaten nation), NGO lokal, Kesiapsiagan di Sumatera Barat Palanta Siaga Masyarakat di Bencana, DIKNAS Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012

180 Pembentukan Tim Calon tim Pendamping BPBD, UN (united Pendamping Teknis dan Teknis dan Monitoring nation), NGO lokal, Palanta Siaga Monitoring standarisasi standarisasi sistem sistem Kesiapsiagan Kesiapsiagan Bencana, DIKNAS Masyarakat di Provinsi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

Tim Pendamping Teknis dan Monitoring standarisasi sistem Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012

181 Pelaksanaan pendampingan teknis Pembentukan BPBD Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten di Sumatera Barat


Pelaksanaan pembentukan BPBD Kota/Kabupaten Sumatera Barat

2010‐2012

182 Pelaksanaan Kota/Kabupaten di Monitoring Kualitas Sumatera Barat standarisasi sistem Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat


Kualitas standarisasi sistem Kesiapsiagan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat yang telah sesuai

2010‐2012

183 Pemberian Komunitas siaga penghargaan bencana Komunitas Siaga bencana tingkat Kota/Kabupaten terbaik di Provinsi Sumatera Barat


Penghargaan Komunitas Siaga bencana tingkat Kota/Kabupaten terbaik di Provinsi Sumatera Barat

2010‐2012

Lampiran 2 22/40


KEGIATAN KEBIJAKAN 10 Membangun Kesiapsiagaan Sekolah dalam menghadapi bencana

PROGRAM 17 Penyusunan Kurikulum Siaga Bencana Sekolah

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

48 Penyusunan Provinsi Sumatera BPBD, UN (united Pedoman dan Pedoman dan Barat nation), NGO lokal, Silabus Silabus Palanta Siaga Pengintegrasian Pengintegrasian Bencana, DIKNAS Materi PB ke mata Materi PB ke pelajaran yang telah mata pelajaran ada yang telah ada

49 Percepatan Kota/Kabupaten BPBD, UN (united Kurikulum Muatan Penyusunan di Provinsi nation), NGO lokal, Lokal Siaga Bencana Pedoman dan Sumatera Barat Palanta Siaga di tingkat Silabus Kurikulum Bencana, DIKNAS Kota/Kabupaten Muatan Lokal



2009‐2010

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


184 Workshop Penyusunan Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

Wakil guru Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat


Draft Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

185 Penyusunan Draft Final Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

Draft Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada


Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

2009‐2010

186 Sosialisasi Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada


Komitmen bersama sekolah tingkat dasar dan menengah untuk menggunakan modul pedoman ini dalam penyusunan kurikulum muatan lokal siaga bencana

2009‐2010

187 Training guru sekolah ujicoba pelaksanaan Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

Guru sekolah ujicoba BPBD, UN (united pelaksanaan Pedoman nation), NGO lokal, dan Silabus Palanta Siaga Pengintegrasian Bencana, DIKNAS Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

Guru yang berkompeten untuk mengajarkan materi siaga bencana sekolah

2009‐2010

188 Ujicoba pelaksanaan Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

9 Sekolah ujicoba (3 BPBD, UN (united SD, 3 SLTP dan 3 SLTA) nation), NGO lokal, setiap Palanta Siaga Kota/Kabupaten Bencana, DIKNAS

Pelaksanaan Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

2009‐2010

189 Evaluasi pelaksanaan Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

Hasil ujicoba Pedoman BPBD, UN (united dan Silabus nation), NGO lokal, Pengintegrasian Palanta Siaga Materi PB ke mata Bencana, DIKNAS pelajaran yang telah ada

Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada dan siap pakai

2009‐2010

190 Pencetakan modul Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

Modul Pedoman dan Silabus Pengintegrasian Materi PB ke mata pelajaran yang telah ada

BPBD, UN (united 1000 eksemplar tiap nation), NGO lokal, Kota/Kabupaten Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

2009‐2010

Lampiran 2 23/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan kurikulum muatan

50 Pengadaan buku Kota/Kabupaten BPBD, UN (united Buku pegangan pegangan di Provinsi nation), NGO lokal, pelajaran siaga pelajaran siaga Sumatera Barat Palanta Siaga bencana bencana Bencana,

2009‐2010

DIKNAS

51 Pengadaan alat peraga pendukung pelajaran siaga bencana


Kota/Kabupaten BPBD, UN (united Alat peraga di Provinsi nation), NGO lokal, pendukung pelajaran siaga Sumatera Barat Palanta Siaga Bencana, DIKNAS bencana

2009‐2010

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


191 Sinkronisasi modul Modul Provinsi dan Provinsi dengan modul modul Sekolah Siaga Sekolah Siaga Bencana Bencana yang telah di ujicoba

BPBD, UN (united Modul Sekolah Siaga nation), NGO lokal, Bencana yang Palanta Siaga terintegrasi Bencana, DIKNAS

192 Pembentukan daerah ujicoba pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten

Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir selatan

BPBD, UN (united 24 Sekolah Siaga nation), NGO lokal, bencana Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

2009‐2010

193 Pencanangan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah

Kelompok Siaga Bencana Sekolah

BPBD, UN (united SK Gubernur tentang nation), NGO lokal, kelompok siaga Palanta Siaga bencana sekolah Bencana, DIKNAS

2009‐2010

194 Sertifikasi tahunan Sekolah yang BPBD, UN (united Kontinuitas sekolah Sekolah Siaga Bencana memenuhi Kriteria nation), NGO lokal, siaga bencana dan tingkat Kota/Kabupaten sekolah siaga bencana Palanta Siaga KOGAMI award Bencana, DIKNAS

2009‐2010

195 Pembuatan buku pegangan pelajaran siaga bencana untuk setiap jenjang pendidikan 196 Pencetakan buku pegangan pelajaran siaga bencana untuk setiap jenjang pendidikan bekerjasama dengan penerbit lokal 197 Pendistribusian buku pegangan pelajaran siaga bencana untuk setiap jenjang pendidikan

2009‐2010

Semua Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah di Kota/Kabupaten


Buku pegangan pelajaran siaga bencana untuk setiap jenjang pendidikan

BPBD, UN (united 1000 eksemplar tiap nation), NGO lokal, Kota/Kabupaten Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

2009‐2010

Semua Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah di Kota/Kabupaten


2009‐2010

198 Pembuatan alat peraga Semua Sekolah pendukung pelajaran Tingkat Dasar dan siaga bencana Menengah di Kota/Kabupaten

Buku pegangan pelajaran siaga bencana untuk setiap jenjang pendidikan

Tersebarnya buku pegangan pelajaran siaga bencana untuk setiap jenjang pendidikan di semua Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah di Kota/Kabupaten

BPBD, UN (united Alat peraga nation), NGO lokal, pendukung pelajaran Palanta Siaga siaga bencana Bencana, DIKNAS

2009‐2010

Lampiran 2 24/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

DIKNAS

19 Pelaksanaan Pekan 52 Budaya Siaga Bencana

Pekan budaya siaga bencana

Sumatera Barat

JUDUL

OBJEK

199 Pendistribusian alat Semua Sekolah peraga pendukung Tingkat Dasar dan pelajaran siaga bencana Menengah di Kota/Kabupaten

BPBD, UN (united Kualitas sekolah nation), NGO lokal, Siaga bencana Palanta Siaga terjaga Bencana, DIKNAS

2009

20 Penciptaan peluang alternatif penghasilan bagi penduduk di daerah rawan bencana


53 Pembangunan Masyarakat mata pencaharian pesisir alternatif bagi masyarakat pesisir di daerah aman

DKP, Bagian Perekonomian

Terciptanya diversifikasi usaha bagi 20% masyarakat miskin dipesisir hingga tahun 2012

2008‐2012

OUTPUT


Tersebarnya alat peraga pendukung pelajaran siaga bencana di semua Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah di Kota/Kabupaten


200 Jambore Siaga Bencana Sekolah siaga bencana BPBD, UN (united Kualitas Sekolah Siaga nation), NGO lokal, Bencana terjaga tingkat SLTP tingkat SLTP Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

2009

201 Lomba Gambar Siaga Bencana tingkat SD

Sekolah siaga bencana BPBD, UN (united Kualitas Sekolah Siaga tingkat SD nation), NGO lokal, Bencana terjaga Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

2009

202 Lomba Cipta Alat Peraga Pengetahuan Kebencanaan tingkat SLTA

Sekolah siaga bencana BPBD, UN (united Kualitas Sekolah Siaga tingkat SLTA nation), NGO lokal, Bencana terjaga Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

2009

203 Lomba Cipta Jingle Siaga Bencana untuk Umum

Seluruh Kota/Kabupaten. Provinsi Sumatera Barat

BPBD, UN (united Jingle Siaga Bencana nation), NGO lokal, Palanta Siaga Bencana, DIKNAS

2009

BPBD, UN (united Sosialisasi Siaga nation), NGO lokal, Bencana Provinsi Palanta Siaga Sumatera Barat Bencana, DIKNAS

2009

204 Pameran Siaga Bencana Seluruh Provinsi Sumatera Barat Kota/Kabupaten. Provinsi Sumatera Barat 11 Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternatif pengurangan kerentanan bencana

PELAKSANA

205 Pemberian Modal Masyarakat miskin di DKP, Bagian bergilir bagi masyarakat wilayah pesisir yang Perekonomian pesisir dalam upaya rentan pengurangan kerentanan bencana

Terciptanya kelompok usaha kecil bagi 7% masyarakat miskin di pesisir setiap tahunnya

2008‐2012

206 Pemberian bantuan Masyarakat miskin di DKP, Bagian teknis bagi masyarakat wilayah pesisir yang Perekonomian pesisir dalam upaya rentan pengurangan kerentanan bencana

Adanya alat pendukung dalam mencapai terciptanya kelompok usaha kecil bagi 7% masyarakat miskin di pesisir setiap tahunnya

2008‐2012

Lampiran 2 25/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

207 Pelatihan Masyarakat miskin di DKP, Bagian kewirausahaan bagi ibu‐ wilayah pesisir yang Perekonomian ibu rumah tangga di rentan wilayah pesisir dalam upaya pengurangan kerentanan bencana 208 Pelatihan manajemen Masyarakat miskin di DKP, Bagian dan strategi pasar bagi wilayah pesisir yang Perekonomian rentan masyarakat pesisir dalam upaya pengurangan kerentanan bencana 54 Monitoring Usaha‐usaha kecil DKP, Bagian keberhasilan yang dibuat Perekonomian diversifikasi mata dalam program ini pencaharian penduduk di daerah rentan

12 Menyusun Skenario 21 Penyusunan Umum Pengelolaan Rencana dan Pengembangan Pengembangan Wilayah berbasis PB dan Pengelolaan di Kota/Kabupaten wilayah berbasis Provinsi Sumatera PB Barat


55 Penyusunan Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA Disain Umum Barat Pengelolaan dan Pengembangan wilayah berbasis PB

Mengukur pencapaian dan memberikan konsultasi teknis tentang peluang untuk pengembangan usaha tahun berikutnya Dokumen Grand Design Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah berbasis PB di Sumatera Barat

Usaha‐usaha kecil yang dibuat dalam program ini

WAKTU PELAKSANAAN Terciptanya kelompok 2008‐2012 usaha kecil bagi 7% masyarakat miskin di pesisir setiap tahunnya OUTPUT

Adanya kapasitas yang memadai untuk mengelola dan memasarkan usaha yang telah terbentuk

2008‐2012

DKP, Bagian Perekonomian

Mengukur pencapaian dan memberikan konsultasi teknis tentang peluang untuk pengembangan usaha tahun berikutnya

2008‐2012

2008‐2012

209 Monitoring tahunan Usaha Kecil dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat rentan

2009‐2012

210 Workshop pembuatan Provinsi Sumatera Pedoman Penyusunan Barat Desain Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB untuk Kota/Kabupaten

BPBD, BAPPEDA

Pedoman Penyusunan Disain Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB untuk Kota/Kabupaten

2009‐2012

211 Workshop Daerah 19 Kota/Kabupaten Penyusunan Desain Sumatera Barat Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB

BPBD, BAPPEDA

2009‐2012

212 Konsultasi Publik 19 Kota/Kabupaten Daerah penyusunan Sumatera Barat Desain Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB 213 Penyusunan Desain 19 Kota/Kabupaten Umum Pengelolaan dan Sumatera Barat Pengembangan Wilayah Berbasis PB tingkat Kota/Kabupaten

BPBD, BAPPEDA

Draft Desain Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB tingkat Kota/Kabupaten Penjaringan aspirasi dalam penyusunan Desain Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB Desain Umum Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB tingkat Kota/Kabupaten

BPBD, BAPPEDA

2009‐2012

2009‐2012

Lampiran 2 26/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

56 Pelaksanaan Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA penataan ruang Barat kawasan strategis provinsi

57 Pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan RTRK


Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA Barat

PEKERJAAN OUTPUT

Terciptanya tata ruang yang efisien dan efektif secara berkelanjutan

Pembangunan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan kawasan

WAKTU PELAKSANAAN

2009‐2012

2009‐2012

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT


214 Workshop Integrasi 19 Kota/Kabupaten Desain Umum Sumatera Barat Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB setiap Kota/Kabupaten

BPBD, BAPPEDA

Penyusunan Desain Umum Bersama Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB

215 Penyusunan Revisi Provinsi Sumatera RTRW Provinsi berbasis Barat PB 216 Penyusunan Provinsi Sumatera Mikrozonasi Provinsi Barat berbasis PB 217 Penyusunan Building Provinsi Sumatera Code Provinsi Sumatera Barat Barat 218 Penetapan prioritas 6 Kota/Kabupaten pembangunan daerah Percontohan di sektor Mitigasi Provinsi Sumatera Struktural Bencana Barat

BPBD, BAPPEDA

Revisi RTRW Provinsi berbasis PB

2009‐2012

BPBD, BAPPEDA

Mikrozonasi Provinsi berbasis PB

2009‐2012

BPBD, BAPPEDA

Building Code Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

BPBD, BAPPEDA

Prioritas pembangunan daerah sektor Mitigasi Struktural Bencana

2009‐2012

219 Penataan kawasan Provinsi Sumatera strategis provinsi Barat 220 Perencanaan tata ruang Provinsi Sumatera kawasan strategis Barat provinsi 221 Pemanfaatan ruang Provinsi Sumatera kawasan strategis Barat provinsi 222 Pengendalian Provinsi Sumatera pemanfaatan ruang Barat kawasan strategis provinsi 223 Perumusan kebijakan Provinsi Sumatera strategis operasinalisasi Barat RTRW dan RTRK strategis 224 Perumusan program Provinsi Sumatera sektoral dalam rangka Barat perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis

BPBD, BAPPEDA

Tertatanya kawasan stategis provinsi Rencana tata ruang kawasan starategis provinsi Tata ruang yang efisien dan efektif

2009‐2012

225 Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis


BPBD, BAPPEDA

BPBD, BAPPEDA

BPBD, BAPPEDA

2009‐2012

2009‐2012

Terciptanya tata ruang yang efisien dan efektif secara berkelanjutan Kebijakan strategis operasinalisasi RTRW dan RTRK strategis

2009‐2012

BPBD, BAPPEDA

program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis

2009‐2012

BPBD, BAPPEDA

Pembangunan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan kawasan

2009‐2012

BPBD, BAPPEDA

2009‐2012

Lampiran 2 27/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL 58

13 Melaksanakan mitigasi struktural pada daerah rentan

22 Pengelolaan dan Pengembangan wilayah berbasis PB

59

OBYEK

PELAKSANA

Integrasi Grand Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA Design PB Barat Sumatera Barat ke dalam Program Kerja Jaringan Nasional Mitigasi Bencana

Pengelolaan dan Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA, pengembangan Barat DINAS PU, wilayah untuk BAPEDALDA, DKP mengurangi risiko bencana gempabumi

PEKERJAAN OUTPUT Dukungan Jaringan Nasional dalam pelaksanaan Grand Design PB Sumatera Barat

Wilayah Siaga Gempa


2009‐2012

JUDUL

226 Workshop Integrasi Provinsi Sumatera Desain Umum Barat Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Berbasis PB di Provinsi Sumatera Barat dengan program Nasional 227 Pendampingan Provinsi Sumatera pelaksanaan Rencana Barat Aksi Bersama Jaringan Nasional Mitigasi Bencana Provinsi Sumatera Barat

risiko bencana tsunami


Wilayah Siaga Tsunami dan bangunan Penyelamat (Escape Building)

2009‐2012

PELAKSANA BPBD, BAPPEDA

WAKTU PELAKSANAAN Rencana Aksi Bersama 2009‐2012 Jaringan Nasional Mitigasi Bencana OUTPUT

BPBD, BAPPEDA

Pelaksanaan Rencana Aksi Bersama Jaringan Nasional Mitigasi Bencana Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

228 Monitoring Tahunan Provinsi Sumatera Pencapaian Rencana Barat Aksi Bersama Jaringan Nasional Mitigasi Bencana Provinsi Sumatera Barat

BPBD, BAPPEDA

Tercapainya pelaksanaan Rencana Aksi Bersama Jaringan Nasional Mitigasi Bencana Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

229 Penyusunan pedoman Provinsi Sumatera pembangunan Barat bangunan tahan gempa

BPBD, BAPPEDA, DINAS PU, BAPEDALDA, DKP

Pedoman untuk jenis bangunan: Rumah tangga, Ruko, Bangunan Pemerintah, Fasilitas Umum, dll yang dibutuhkan Data eksisting Struktur bangunan pemerintah dan fasilitas umum

2009‐2012

231 Penguatan bangunan Bangunan pemerintah BPBD, BAPPEDA, kantor pemerintah Provinsi Sumatera DINAS PU, sesuai dengan standar Barat BAPEDALDA, DKP bangunan tahan gempa

Kantor Pemerintah yang tahan gempa

2009‐2012

232 Pembangunan Daerah Wilayah Pesisir Penyangga tsunami di Sumatera Barat wilayah pesisir Sumatera Barat

Bufferzone

2009‐2012

Rumah Sakit yang memadai untuk PB

2009‐2012

230 Investigasi Eksisting struktur bangunan pemerintah dan fasilitas umum

60 Pengelolaan dan Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA, pengembangan Barat DINAS PU, wilayah untuk BAPEDALDA, DKP mengurangi

OBJEK

Bangunan pemerintah BPBD, BAPPEDA, dan fasilitas Umum DINAS PU, tingkat Provinsi BAPEDALDA, DKP Sumatera Barat


Rumah Sakit Umum BPBD, BAPPEDA, 233 Pengembangan alternatif Rumah Sakit Provinsi Sumatera DINAS PU, Gadut Provinsi di Barat di daerah aman BAPEDALDA, DKP daerah aman bencana tsunami

2009‐2012

Lampiran 2 28/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

61 Pengelolaan dan Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA, pengembangan Barat DINAS PU, wilayah untuk BAPEDALDA, DKP mengurangi risiko bencana banjir

PEKERJAAN OUTPUT

Wilayah bebas bencana banjir

WAKTU PELAKSANAAN

2009‐2012

JUDUL

PELAKSANA

OUTPUT

234 Penataan ulang fungsi Kantor Pemerintahan BPBD, BAPPEDA, Bangunan Kantor Provinsi Sumatera DINAS PU, Pemerintahan Provinsi Barat BAPEDALDA, DKP Sumatera Barat untuk menghadapi bencana tsunami

Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat aman bencana Tsunami

235 Pengerukan Sungai di wilayah rawan banjir tingkat Provinsi Sumatera Barat


Sungai di wilayah rawan banjir tingkat Provinsi Sumatera Barat


Pengurangan Risiko banjir

2009‐2012

236 Pembuatan bronjong di Sungai di wilayah pinggiran sungai tingkat rawan banjir tingkat Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 237 Pengelolaan irigasi di Kawasan rawan kawasan rawan banjir bencana banjir tingkat Provinsi Sumatera Barat



2009‐2012



2009‐2012

238 Reboisasi di daerah hulu sungai rawan banjir tingkat Provinsi Sumatera Barat

Daerah hulu sungai tingkat Provinsi Sumatera Barat



2009‐2012

Daerah rawan longsor BPBD, BAPPEDA, tingkat Provinsi DINAS PU, Sumatera Barat BAPEDALDA, DKP

Pengurangan Risiko Tanah longsor

2009‐2012

62 Pengelolaan dan Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA, pengembangan Barat DINAS PU, wilayah untuk BAPEDALDA, DKP mengurangi risiko bencana Tanah longsor

Wilayah bebas bencana Tanah longsor

2009‐2012

239 Reboisasi di daerah rawan tanah longsor tingkat provinsi Sumatera Barat

63 Pengembangan Provinsi Sumatera BPBD, BAPPEDA, dan Barat DINAS PU, Pembangunan BAPEDALDA, DKP Sarana dan Prasarana pendukung PB tingkat Sumatera Barat

Tersedianya fasilitas pendukung PB tingkat Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

240 Pengembangan Sistem Provinsi Sumatera Informasi dan Barat Komunikasi antar daerah di Provinsi Sumatera Barat


Sistem Informasi dan Komunikasi antar daerah di Provinsi Sumatera Barat yang terorganisir

2009‐2012

241 Pembangunan Provinsi Sumatera Landasan Pesawat Barat Terbang alternatif bagi kebutuhan darurat bencana 242 Pembangunan gudang Provinsi Sumatera logistik di setiap daerah Barat pesisir Provinsi Sumatera Barat


Landasan Pesawat Terbang alternatif bagi kebutuhan darurat bencana

2009‐2012


Gudang logistik di setiap daerah pesisir Provinsi Sumatera Barat

2009‐2012

Tersedianya sarana dan prasarana dilokasi relokasi yang memadai pada kondisi darurat

2009‐2012

243 Pembangunan dan penyediaan saran prasaran di lokasi relokasi


OBJEK

Wilayah yang menjadi BPBD, BAPPEDA, kewenangan provinsi DINAS PU, BAPEDALDA, DKP

Lampiran 2 29/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

14 Menerapkan Analisis Risiko Bencana pada rencana pembangunan

PROGRAM

JUDUL

23 Penyusunan 64 Pedoman Pembuatan Dokumen Analisis Risiko Bencana (ARB) Provinsi Sumatera Barat

OBYEK

PELAKSANA

Sinkronisasi Provinsi Sumatera BPBD, BAPEDALDA Pedoman Barat Penyusunan Dokumen ARB Nasional dengan Provinsi Sumatera Barat

65 Sosialisasi Stakeholder di BPBD, BAPEDALDA Pedoman Provinsi Sumatera Penyusunan Barat Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat


PEKERJAAN OUTPUT

Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat yang terintegrasi dengan dokumen ARB Nasional

Pemahaman tentang Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat

WAKTU PELAKSANAAN

2009‐2010

2009‐2010

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

OUTPUT

244 Pembangunan Shelter Wilayah yang menjadi BPBD, BAPPEDA, di wilayah yang rawan kewenangan provinsi DINAS PU, tsunami BAPEDALDA, DKP

Tersedianya tempat evakuasi yang mencukupi kapasitas

245 Penetapan dan Wilayah yang menjadi BPBD, BAPPEDA, pembangunan jalur kewenangan provinsi DINAS PU, evakuasi tsunami di BAPEDALDA, DKP wilayah rawan tsunami

Adanya jalur evakuasi tsunami yang memadai dalam mencapai daerah aman yang cepat dan aman Jembatan Bailley tingkat Provinsi Sumatera Barat


2009‐2012

246 Pengadaan Jembatan Provinsi Sumatera Bailley tingkat Provinsi Barat Sumatera Barat


247 Rapat Konsultasi Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Barat Barat dengan Pusat tentang Pedoman Penyusunan Dokumen ARB

BPBD, BAPEDALDA

Koordinasi Provinsi Sumatera Barat dengan Pusat tentang Pedoman Penyusunan ARB

2009‐2010

248 Penyusunan draft Provinsi Sumatera Pedoman Penyusunan Barat Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat

BPBD, BAPEDALDA

Draft Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

249 Pengesahan Pedoman Provinsi Sumatera Penyusunan Dokumen Barat ARB Provinsi Sumatera Barat

BPBD, BAPEDALDA

PERGUB tentang Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

250 Pencetakan Pedoman Pedoman Penyusunan BPBD, BAPEDALDA Penyusunan Dokumen Dokumen ARB Provinsi ARB Provinsi Sumatera Sumatera Barat Barat

25 Eksemplar tiap Kota/Kabupaten + 250 Eksemplar untuk tingkat provinsi

2009‐2010

251 Sosialisasi Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat pada Stakeholder di Provinsi Sumatera Barat

Pemahaman tentang Pedoman Penyusunan Dokumen ARB Provinsi Sumatera Barat

2009‐2010

SKPD Provinsi BPBD, BAPEDALDA Sumatera Barat, SKPD Kota/Kabupaten, Organisasi Dunia Usaha, NGO, Media Masa dan Akademisi

2009‐2012

Lampiran 2 30/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL

OBJEK

252 Monitoring tahunan Provinsi Sumatera pelaksanaan Dokumen Barat ARB Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Berbasis PB 15 Mengaktifkan Petugas Tanggap Darurat dalam upaya Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana

24 Pengerahan unsur 66 Penetapan status Daerah yang BPBD Provinsi bencana di BPBD terkena bencana Sumatera Barat Search And Rescue Provinsi di Provinsi (SAR) dalam Sumatera Barat tanggap darurat

67 Pengerahan tim SAR ke Daerah bencana

16 Pengerahan sumberdaya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis

25 Mobilisasi sumber daya provinsi untuk upaya penyelamatan pengungsi


68 Pengerahan dukungan logistik ke daerah bencana

Tim SAR Provinsi BPBD Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat

Daerah yang terkena bencana di Provinsi Sumatera Barat

Status bencana di Provinsi Sumatera Barat

Percepatan penangana korban bencana

BPBD, DINSOS, Tersalurnya logistik PALANTA SIAGA kebutuhan BENCANA, DINKES, pengungsi yang DISHUB, DINAS cepat dan tepat PU, NGO Lokal, SATPOL PP

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

PELAKSANA BPBD, BAPEDALDA

OUTPUT Pelaksanaan dokumem ARB Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Berbasis PB


253 Kajian cepat dampak Daerah yang terkena BPBD Provinsi bencana oleh Sumatera Barat bencana Kota/Kabupaten. yang terkena bencana

Data luas dampak bencana secara umum dan status kemampuan wilayah dalam menanganinya

2008‐2012

254 Rapat darurat unsur Seluruh unsur BPBD BPBD Provinsi Sumatera Barat 255 Pengerahan Tim Reaksi Tim Reaksi Cepat Cepat BPBD Provinsi ke BPBD Provinsi daerah bencana


Status bencana

2008‐2012


Percepatan penanganan korban bencana

2008‐2012

256 Pengumpulan relawan Relawan dan dan kelompok tugas kelompok tugas SAR SAR Provinsi Provinsi


Relawan dan kelompok tugas SAR Provinsi

2008‐2012

257 Pengerahan Tim SAR Tim SAR Provinsi Provinsi ke daerah‐ daerah bencana 258 Pendirian Posko Induk Daerah yang terkena Tanggap Darurat bencana Bencana


259 Pencarian dan Tim SAR Provinsi penyelamatan korban bencana 260 Kajian kebutuhan Pengungsi di lokasi pengungsi dalam relokasi lingkup tanggungan provinsi

261 Pendistribusian logistik Logistik kebutuhan dari gudang provinsi ke pengungsi daerah bencana

Percepatan penanganan korban bencana BPBD Provinsi Posko induk di daerah Sumatera Barat bencana yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi serta komunikasi BPBD Provinsi Percepatan Sumatera Barat penanganan korban bencana BPBD, DINSOS, Data kebutuhan PALANTA SIAGA pengungsi dalam BENCANA, DINKES, lingkup tanggungan DISHUB, DINAS PU, provinsi NGO Lokal, SATPOL PP BPBD, DINSOS, Tersalurnya logistik PALANTA SIAGA kebutuhan pengungsi BENCANA, DINKES, yang cepat dan tepat DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

Lampiran 2 31/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL 262 Pengintegrasian pendistribusian logistik provinsi dengan kemampuan Kota/Kabupatenupaten terkena bencana 263 Menghimpun kemampuan perusahaan swasta dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi

69 Pengerahan sumber daya luar provinsi dalam kondisi tertentu


BPBD, DINSOS, Bantuan Pusat dan PALANTA SIAGA Dunia Internasional BENCANA, DINKES, dalam penanganan DISHUB, DINAS bencana PU, NGO Lokal, SATPOL PP

264 Rapat Teknis untuk mengeluarkan pernyataan ketidaksanggupan provinsi dalam menangani bencana 265 Permohonan Bantuan Pusat dan Dunia Internasional dalam penanganan bencana

266 Pengaktifan Incident Command System (ICS)

70 Pengerahan unit teknis untuk pemenuhan fasilitas kritis


BPBD, DINSOS, Terpenuhuinya PALANTA SIAGA kebutuhan fasilitas BENCANA, DINKES, Kritis di daerah yang DISHUB, DINAS terkena bencana PU, NGO Lokal, SATPOL PP

267 Pemenuhan kebutuhan energi darurat

268 Pemenuhan kebutuhan transportasi untuk pendistribusian logistik lewat darat, air dan udara 269 Pemenuhan kebutuhan air bersih pengungsi didaerah pengungsian sementara


OBJEK Logistik kebutuhan pengungsi

MoU Pemerintah Provinsi dengan perusahaan terkait

Kajian Kebutuhan dan Rencana Kedaruratan (yang berasal dari rencana kontijensi) Provinsi

PELAKSANA BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP

BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP Jaringan kerja BPBD BPBD, DINSOS, Provinsi Sumatera PALANTA SIAGA Barat BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP Bantuan luar negeri BPBD, DINSOS, dalam penanganan PALANTA SIAGA bencana BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP Laporan hasil Kajian BPBD, DINSOS, Kebutuhan PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP Tranportasi untuk BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA kebutuhan BENCANA, DINKES, pendistribusian logistik lewat darat, air DISHUB, DINAS PU, dan udara NGO Lokal, SATPOL PP Masyarakat lokasi BPBD, DINSOS, pengungsian PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP

OUTPUT Terpenuhinya kebutuhan logistik pengungsi di lokasi relokasi


Terpenuhinya kebutuhan logistik pengungsi di lokasi relokasi

2008‐2012

Jangka waktu kemampuan provinsi untuk memfasilitasi kebutuhan tanggap darurat

2008‐2012

Bantuan Pusat dan Dunia Internasional dalam penanganan bencana

2008‐2012

Bantuan luar negeri dalam penanganan bencana

2008‐2012

Data Laporan hasil Kajian Kebutuhan energi tanggap darurat

2008‐2012

Kebutuhan transportasi untuk pendistribusian logistik lewat darat, air dan udara

2008‐2012

Kebutuhan air bersih yang mencukupi

2008‐2012

Lampiran 2 32/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

JUDUL

OBJEK

270 Pemenuhan kebutuhan Masyarakat lokasi kesehatan pengungsi pengungsian

71 Penjaminan Data‐data BPBD, DINSOS, Data bencana akurasi didaerah bencana PALANTA SIAGA dengan format pengumpulan BENCANA, DINKES, terstandar data dan DISHUB, DINAS desiminasi data PU, NGO Lokal, bencana kepada SATPOL PP media

17 Menjamin distribusi 26 Pendataan logistik bantuan logistik yang tepat sasaran yang berasal dari daerah lain

27 Pemerataan distribusi logistik disetiap lokasi relokasi


72 Pembangunan Pos bantu Pos Bantu Distribusi Distribusi Logistik logistik

73 Analisis Kebutuhan Logistik dalam kebutuhan

Kebutuhan Logistik dalam masa tanggap darurat

BPBD, DINSOS

BPBD, DINSOS

Adanya pos bantu Darat, Laut, dan Udara

Data kebutuhan logistik di masa tanggap darurat

2008‐2012

2008‐2012

PELAKSANA

BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 271 Pemakaman korban Korban meninggal BPBD, DINSOS, bencana akibat bencana PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 272 Aktivasi Pos Media RUPOSDALOPS PB BPBD, DINSOS, pada Pusat Pengendali Sumatera Barat PALANTA SIAGA Operasi BENCANA, DINKES, Penanggulangan DISHUB, DINAS PU, Bencana Provinsi NGO Lokal, SATPOL PP 273 Pengerahan BPBD, DINSOS, Perguruan tinggi di sumberdaya perguruan Sumatera Barat PALANTA SIAGA tinggi dalam pendataan BENCANA, DINKES, dampak bencana DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 274 Pembaruan data Data‐data didaerah BPBD, DINSOS, berkala dari pos induk bencana PALANTA SIAGA daerah‐daerah bencana BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP BPBD, DINSOS, 275 Pernyataan Resmi Gubenur Sumatera Gubernur dan Kepala Barat dan kepala PALANTA SIAGA BPBD Provinsi terkait BPBD Provinsi terkait BENCANA, DINKES, keadaan terkini masa bencana DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL tanggap darurat PP 276 Desiminasi data Media Massa BPBD, DINSOS, bencana kepada media PALANTA SIAGA massa dengan format BENCANA, DINKES, terstandar DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 277 Pembangunan Pos Pos Bantu darat BPBD, DINSOS Bantu Darat 278 Pembangunan Pos Pos bantu laut BPBD, DINSOS Bantu Laut 279 Pembangunan Pos Pos bantu udara BPBD, DINSOS Bantu Udara 280 Penghitungan Hasil kajian kebutuhan BPBD, DINSOS kebutuhan pengungsi saat bencana selama masa tanggap darurat

OUTPUT Mengurangi resiko terjangkit penyakit di lokasi relokasi


Pemakaman korban meninggal akibat bencana

2008‐2012

Pos media PUSDALOPS PB

2008‐2012

Sumberdaya perguruan tinggi dalam pendataan dampak bencana

2008‐2012

Data terbaru dari daerah‐daerah bencana

2008‐2012

Status masa tanggap darurat

2008‐2012

Data bencana dengan format terstandar

2008‐2012

Adanya pos bantu Darat Adanya pos bantu Laut Adanya pos bantu udara Kebutuhan pengungsi selama tanggap darurat

2008‐2012 2008‐2012 2008‐2012 2008‐2012

Lampiran 2 33/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

Tanggap Darurat berkala

18 Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemi penyakit

28 Pemulihan kesehatan fisik pengungsi

74 Penjaminan Kualitas dan Terjaminnya BPBD, DINSOS, kualitas dan kuantitas bantuan PALANTA SIAGA Kualitas dan kuantitas bantuan medis di lokasi BENCANA, DINKES, kuantitas bantuan medis di lokasi relokasi DISHUB, DINAS medis di lokasi relokasi PU, NGO Lokal, relokasi SATPOL PP

2008‐2012

JUDUL

OBJEK

281 Pendataan logistik yang Gudang logistik telah terdistribusi provinsi, Pos Bantu Distribusi Logistik 282 Pelaporan Laporan pendistribusian logistik pendristribusian dengan format logistik terstandar secara berkala 283 Pembangunan pos Pos kesehatan di kesehatan di lokasi lokasi relokasi relokasi

PELAKSANA BPBD, DINSOS

Data logistik yang telah terdistribusi

Laporan pendristribusian logistik yang terstandar secara berkala BPBD, DINSOS, Adanya Pos kesehatan PALANTA SIAGA di lokasi relokasi yang BENCANA, DINKES, memadai DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 284 Pengadaan tenaga para Setiap titik BPBD, DINSOS, Tersedianya minimal 1 medis dan peralatan pengungsian PALANTA SIAGA orang dokter dan 3 kesehatan di lokasi BENCANA, DINKES, orang perawat di relokasi DISHUB, DINAS PU, setiap daerah relokasi NGO Lokal, SATPOL PP 285 Pengadaan obat yang Obat disentri, BPBD, DINSOS, Tersedianya obat yang memadai baik didaerah antibiotik, tetanus dll PALANTA SIAGA dibutuhkan untuk pengungsi BENCANA, DINKES, mengantisipasi DISHUB, DINAS PU, jatuhnya korban NGO Lokal, SATPOL akibat epidemi PP penyakit 286 Pendataan korban Korban bencana selamat dan pengungsi selamat yang tertular penyakit menular (HIV/AIDS, DBD, dll) 287 Pelaksanaan triage (pemisahan penanganan) korban selamat dari bencana

Korban selamat dari bencana yang ada pada lokasi relokasi

BPBD, DINSOS

BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP

288 Pengiriman korban ke Korban Selamat yang BPBD, DINSOS, rumah sakit harus dirujuk ke RS PALANTA SIAGA berdasarkan hasil triage berdasarkan triage BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 289 Penanganan korban di Korban selamat hasil BPBD, DINSOS, daerah relokasi triage PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP


OUTPUT


2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

Penanganan khusus bagi penderita penyakit menular

2008‐2012

Pemisahan Korban yang harus dirujuk ke rumah sakit, korban yang dapat ditangani di daerah relokasi dan korban yang tidak dapat ditangani lagi

2008‐2012

Peningkatan kemampuan hidup korban

2008‐2012

peningkatan kemampuan hidup korban

2008‐2012

Lampiran 2 34/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

75 Penjaminan keberfungsian Rumah Sakit/ klinik/puskesmas saat terjadi bencana

Rumah sakit/klinik/puske smas saat tejadi bencana

29 Pemulihan 76 Pelaksanaan Masyarakat di kesehatan mental traumatic healing titik relokasi pengungsi didaerah relokasi

19 Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana

30 Penyiapan pemerintahan lokal untuk


PELAKSANA

PEKERJAAN OUTPUT

BPBD, DINSOS, Tersedianya pusat PALANTA SIAGA kesehatan saat BENCANA, DINKES, terjadi bencana DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP

BPBD, DINSOS, Pemberiaan PALANTA SIAGA traumatic healing di BENCANA, DINKES, titik relokasi DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP


2008‐2012

BPBD, BAPPEDA, 77 Penyelenggaraan BPBD Kota/Kabupaten AKADEMISI fungsi dan pemerintahan lokal dalam waktu Pemerintahan 3 x 24 jam setelah Lokal terjadi bencana berskala provinsi

Berjalannya fungsi pemerintahan lokal dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadi bencana

2008‐2012

BPBD, BAPPEDA, 78 Pengaktifan Masyarakat di kembali aktivitas daerah bencana AKADEMISI Provinsi Sumatera perekonomian Barat masyarakat

Berjalannya aktifitas perekonomian masyarakat didaerah rawan

2008‐2012

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

290 Pengerahan relawan Relawan medis medis ke rumah sakit/klinik/puskesmas saat terjadi bencana

BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 291 Penjaminan obat dan Pusat kesehatan pada BPBD, DINSOS, PALANTA SIAGA peralatan medis pada saat terjadi krisis BENCANA, DINKES, pusat kesehatan saat terjadi krisis DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 292 Penempatan tenaga Tenaga traumatic BPBD, DINSOS, traumatic healing pada healing PALANTA SIAGA titik relokasi BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 293 Pembangunan sarana Sarana hubungan BPBD, DINSOS, hubungan suami istri di suami istri di lokasi PALANTA SIAGA lokasi relokasi relokasi BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 294 Pelaksanaan konseling konseling terstruktur BPBD, DINSOS, terstruktur PALANTA SIAGA BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 295 Pembuatan area Arena bermain anak‐ BPBD, DINSOS, bermain anak‐anak anak didaerah relokasi PALANTA SIAGA didaerah relokasi BENCANA, DINKES, DISHUB, DINAS PU, NGO Lokal, SATPOL PP 296 Mendirikan Kantor pemerintahan BPBD, BAPPEDA, pemerintahan dilokasi dilokasi alternati AKADEMISI alternatif 297 Memulihkan aktivitas Pemerintahan daerah BPBD, BAPPEDA, pemerintahan daerah terkena bencana AKADEMISI terkena bencana

298 Mengaktifkan fungsi pasar tradisional di daerah bencana

Pasar tradisional di daerah bencana

BPBD, BAPPEDA, AKADEMISI

299 mengaktifkan fungsi perbankan di daerah bencana

Perbankan di daerah BPBD, BAPPEDA, bencana AKADEMISI

OUTPUT Tersedianya tenaga dokter minimal 10 orang di RS, 2 orang di Puskesmas dan 1 orang di klinik


Obat dan peralatan medis yang memadai

2008‐2012

Adanya Tenaga Traumatic Healing di titik relokasi

2008‐2012

Adanya sarana hubungan suami istri di lokasi relokasi

2008‐2012

Konseling yang terstruktur di lokasi relokasi

2008‐2012

Adanya arena bermain anak‐anak didaerah relokasi

2008‐2012

Adanya kantor pemerintahan dilokasi alternati Berjalannya roda pemerintahan dengan baik

2008‐2012

Berjalannya fungsi pasar tradisional kembali didaerah bencana Berjalannya aktifitas perbankan didaerah bencana

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

Lampiran 2 35/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

31 Penyiapan 79 Penyusunan pengungsi dan skenario masyarakat sekitar partisipatif untuk bencana untuk fase pemulihan memasuki masa bencana pemulihan bencana

OBYEK

PELAKSANA

Masyarakat BPBD, BAPPEDA, sekitar bencana AKADEMISI untuk memasuki masa pemulihan

PEKERJAAN OUTPUT

Skenario partisipatif untuk fase pemulihan bencana

WAKTU PELAKSANAAN

2008‐2012

JUDUL

OBJEK

33 Rehabilitasi 81 perumahan masyarakat dalam skala prioritas


Analisis prioritas pemulihan perumahan penduduk

BPBD, DINSOS, Sumber pangan Masyarakat didaerah bencana DINKES, DOLOG, masyarakat di DINAS PU, daerah bencana DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

Pemulihan perumahan penduduk yang rusak karena bencana

BPBD, DINSOS, Data analisis DINKES, DOLOG, prioritas DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

2008‐2012

2008‐2012

OUTPUT


300 mengaktifkan fungsi perkoperasian di daerah bencana

Perkoperasian di daerah bencana


Berjalannya aktifitas perkoperasiaan didaerah bencana

301 Rapat kelurahan/nagari antar korban bencana dan penduduk yang tidak terkena bencana dengan pemerintah lokal

BPBD, BAPPEDA, Masyarakat korban AKADEMISI bencana dan penduduk sekitar yang tidak terkena bencana (catatan : tidak seluruh daerah bencana, cukup daerah sampling yang mewakili seluruh kondisi)

Skenario pemulihan partisipatif, antara lain; skenario penyaluran bantuan rehabilitasi, skenario pembangunan perekonomian dan skenario pemenuhan kebutuhan dasar lain

2008‐2012

Design umum pemulihan masyarakat pasca bencana

2008‐2012

Bibit tanaman pangan di daerah korban bencana

2008‐2012

Perahu tangkap di daerah korban bencana

2008‐2012

Modal usaha untuk rehabilitasi pangan penduduk korban bencana

2008‐2012

Rehabilitasi pangan penduduk korban bencana yang tepat sasaran

2008‐2012

Data analisis prioritas

2008‐2012

302 Rapat integrasi skenario Pelaksana rapat lokal untuk masa kelurahan/nagari pemulihan secara dengan pemerintah partisipatif kabupaten dan pemerintah provinsi 20 Memulihkan secara 32 Pemulihan sumber 80 Percepatan permanen pangan penduduk pemulihan di daerah korban sumber pangan kebutuhan primer penduduk korban bencana masyarakat bencana

PELAKSANA


303 Pemberian bantuan Masyarakat di daerah BPBD, DINSOS, bibit tanaman pangan korban bencana DINKES, DOLOG, di daerah korban DINAS PU, DISHUB, bencana PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 304 Pemberian bantuan Masyarakat di daerah BPBD, DINSOS, perahu tangkap di korban bencana DINKES, DOLOG, daerah korban bencana DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 305 Pemberian bantuan Masyarakat di daerah BPBD, DINSOS, modal usaha untuk korban bencana DINKES, DOLOG, rehabilitasi pangan DINAS PU, DISHUB, penduduk korban PALANTA SIAGA bencana BENCAN, AKADEMISI, DKP 306 Pendampingan teknis Rehabilitasi pangan BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, rehabilitasi pangan penduduk korban bencana DINAS PU, DISHUB, penduduk korban PALANTA SIAGA bencana BENCAN, AKADEMISI, DKP 307 mahasiswa dan Perumahan penduduk BPBD, DINSOS, masyarakat yang rusak karena DINKES, DOLOG, melaksananakan bencana DINAS PU, DISHUB, analisis prioritas PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

Lampiran 2 36/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

82 Pemberian Prioritas utama bantuan langsung pemulihan kepada prioritas perumahan utama pemulihan masyarakat yang perumahan rusak karena bencana

PELAKSANA BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

PEKERJAAN OUTPUT Bantuan langsung kepada prioritas utama pemulihan perumahan


JUDUL 308 Pemilihan fasilitator lokal untuk mendistribusikan bantuan pemulihan Prioritas I 309 Pelatihan fasilitator pendistribusi bantuan langsung

Prioritas utama 82 Pemberian bantuan langsung pemulihan kepada prioritas perumahan utama pemulihan masyarakat yang rusak karena perumahan bencana

BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

Bantuan langsung kepada prioritas utama pemulihan perumahan

2008‐2012

310 Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat untuk pemulihan perumahan prioritas I 311 Monitoring pelaksanaan pembangunan oleh fasilitator lokal

83 Pemberian bantuan stimulan kepada prioritas non utama

pemulihan perumahan

Prioritas non utama pemulihan perumahan masyarakat yang rusak

BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCANA

karena bencana

, AKADEMISI, DKP

Bantuan stimulan kepada prioritas non utama pemulihan perumahan

2008‐2012

312 Pemberian konsultasi teknis untuk perbaikan rumah penduduk non prioritas 1

313 Pemberian dana stimulan untuk perbaikan rumah penduduk non prioritas 1 314 Pembuatan arisan pembangunan rumah penduduk secara gotong royong

315 Pelaksanaan arisan pemulihan perumahan penduduk non prioritas secara gotongroyong

316 Monitoring pelaksanaan pembangunan oleh fasilitator lokal


OBJEK

PELAKSANA

Calon fasilitataor lokal BPBD, DINSOS, yang terdaftar DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Fasilitator lokal yang BPBD, DINSOS, untuk DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, mendistribusikan bantuan pemulihan PALANTA SIAGA BENCAN, Prioritas I AKADEMISI, DKP Perumahan Prioritas I BPBD, DINSOS, masyarakat korban DINKES, DOLOG, bencana DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Pembangunan BPBD, DINSOS, perumahan prioritas I DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Perumahan penduduk BPBD, DINSOS, non prioritas 1 DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Perumahan penduduk BPBD, DINSOS, non prioritas 1 DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Perumahan penduduk BPBD, DINSOS, akibat bencana DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Rencana arisan BPBD, DINSOS, pembangunan rumah DINKES, DOLOG, penduduk secara DINAS PU, DISHUB, gotong royong PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Pembangunan BPBD, DINSOS, perumahan akibat DINKES, DOLOG, bencana DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

OUTPUT Fasilitator untuk mendistribusikan bantuan pemulihan Prioritas I


Fasilitator lokal yang handal untuk mendistribusikan bantuan pemulihan Prioritas I

2008‐2012

Bantuan langsung kepada masyarakat untuk pemulihan perumahan prioritas I

2008‐2012

Bantuan tepat sasaran

2008‐2012

Konsultasi teknis untuk perbaikan rumah penduduk non prioritas 1

2008‐2012

Dana stimulan untuk perbaikan rumah penduduk non prioritas 1

2008‐2012

Rencana arisan pembangunan rumah penduduk secara gotong royong

2008‐2012

Arisan pembangunan rumah penduduk secara gotong royong

2008‐2012

Pembangunan tepat sasaran

2008‐2012

Lampiran 2 37/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

21 Pemulihan aktivitas perekonomian penduduk

PROGRAM

JUDUL

34 Pemulihan aktifitas 84 Pemberian dana pasar sebagai pinjaman lunak pusat kegiatan kepada pelaku perekonomian ekonomi korban bencana dalam kelancaran aktifitas perekonomian

OBYEK

Pelaku ekonomi korban bencana dalam kelancaran aktifitas perekonomian

85 Penyelenggaraan Pasar di daerah fungsi pasar yang terkena sebagai pusat bencana perekonomian

89 Monitoring keberhasilan dalam pemberian pinjaman

35 Rehabilitasi pasar sebagai pendukung perekonomian masyarakat


87 Percepatan pemulihan prasarana pasar

PELAKSANA


PEKERJAAN OUTPUT

Dana pinjaman lunak kepada pelaku ekonomi korban bencana dalam kelancaran aktifitas perekonomian

BPBD, DINSOS, Berjalannya fungsi DINKES, DOLOG, pasar sebagai pusat DINAS PU, perekonomian DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

Pelaku ekonomi korban bencana dalam kelancaran aktifitas perekonomian

BPBD, DINSOS, Pinjaman yang DINKES, DOLOG, diberikan berjalan sesuai tujuan DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCANA

yang mendapatkan pinjaman

, AKADEMISI, DKP

Pasar di daerah yang terkena bencana

BPBD, DINSOS, Adanya prasarana DINKES, DOLOG, pasar yang DINAS PU, memadai DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

WAKTU PELAKSANAAN

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

JUDUL

OBJEK

PELAKSANA

317 Evaluasi triwulan Pemulihan perumahan BPBD, DINSOS, pemulihan perumahan penduduk pasca DINKES, DOLOG, penduduk pasca bencana DINAS PU, DISHUB, bencana PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 318 Pendataan pelaku Pelaku ekonomi BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, ekonomi korban korban bencana DINAS PU, DISHUB, bencana PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 319 Pemberian pinjaman Masyarakat korban BPBD, DINSOS, kepada korban yang bencana yang DINKES, DOLOG, membutuhkan membutuhkan DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Pasar di daerah BPBD, DINSOS, 320 Menjadikan pasar DINKES, DOLOG, sebagai sentral jual beli bencana DINAS PU, DISHUB, masyarakat PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 321 Meningkatkan daya Pasar di daerah BPBD, DINSOS, dukung pasar sebagai bencana DINKES, DOLOG, pusat perekonomian DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 322 Monitoring Penggunaan pinjaman BPBD, DINSOS, penggunaan pinjaman dalam upaya DINKES, DOLOG, dalam upaya meningkatkan DINAS PU, DISHUB, meningkatkan kelancaran aktifitas PALANTA SIAGA kelancaran aktifitas perekonomian BENCAN, perekonomian AKADEMISI, DKP 323 Evaluasi rutin Bantuna kepada BPBD, DINSOS, keberhasilan bantuan korban bencana DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 324 Survey ketahanan Pasar di provinsi BPBD, DINSOS, bangunan pasar Sumatera Barat DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 325 Pelaksanaan Pasar di provinsi BPBD, DINSOS, pembangunan Sumatera Barat DINKES, DOLOG, prasarana pasar DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

OUTPUT Pemulihan perumahan penduduk pasca bencana tepat sasaran


Data pelaku ekonomi korban bencana

2008‐2012

Pinjaman kepada korban yang membutuhkan

2008‐2012

Pasar sebagai sentral jual beli masyarakat

2008‐2012

Tingginya daya dukung pasar sebagai pusat perekonomian

2008‐2012

Pinjaman tepat sasaran

2008‐2012

Bantuan tepat sasaran

2008‐2012

Data bangunan pasar di Provinsi Sumatera Barat

2008‐2012

Bangunan pasar yang tahan gempa bumi

2008‐2012

Lampiran 2 38/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

36 Pemberdayaan 88 persatuan saudagar rantau dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat 22 Memulihkan 37 Perbaikan fasilitas 89 dan utilitas fasilitas dan utilitas pelayanan umum pelayanan umum akibat bencana dalam kewenangan provinsi

fasilitas dan utilitas umum

OUTPUT

Persatuan saudagar rantau dalam upaya pemulihan aktivitas pasar


Kemampuan persatuan saudagar rantau dalam upaya pemulihan aktivitas pasar

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan lingkungan kewenangan provinsi

Fasilitas umum kewenangan provinsi


Terbangun dan terpeliharanya fasilitas umum kewenangan provinsi

91 Pembuatan 38 Pendampingan norma, standar, pemulihan fasilitas prosedur dan dan utilitas mekanisme pelayanan umum (NSPM) akibat pembangunan bencana yang dan rehabilitasi menjadi fasilitas yang kewenangan ramah bencana kota/kab


PELAKSANA

Pemfasilitasian persatuan saudagar rantau dalam upaya pemulihan aktivitas pasar

90 Rehabilitasi utilitas umum kewenangan provinsi

23 Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan

OBYEK

PEKERJAAN

Utilitas umum kewenangan provinsi

Fasilitas umum kewenangan provinsi

BPBD, DINSOS, Pulihnya pelayanan DINKES, DOLOG, umum kepada DINAS PU, masyarakat DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP


Tersedianya NSPM untuk perbaikan fasilitas umum yang ramah bencana


2008‐2012

2008‐2012

2008‐2012

JUDUL 326 Rapat koordinasi pemerintah daerah dengan saudagar rantau dalam pemulihan aktivitas perekonomian

OBJEK

PELAKSANA

Saudagar Rantau yang memiliki kemampuan dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat


327 Rehabilitasi sarana dan Jalan dan jembatan BPBD, DINSOS, prasarana transportasi kewenangan provinsi DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 328 Rehabilitasi sarana dan Jaringan irigasi dan BPBD, DINSOS, prasarana irigasi bendung kewenangan DINKES, DOLOG, provinsi DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 329 Rehabilitasi sarana dan Rumah sakit BPBD, DINSOS, prasarana kesehatan kewenangan provinsi DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 330 Rehabilitasi sarana dan Jaringan listrik, BPBD, DINSOS, prasarana komunikasi telepon DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 331 Pembentukan Tim Aparat Pemda, LSM, BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, Penyusun NSPM Perguruan Tinggi DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP 332 Penyusunan NSPM Aparat Pemda, LSM, BPBD, DINSOS, untuk pembangunan Perguruan Tinggi DINKES, DOLOG, fasilitas umum DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP Masyarakat BPBD, DINSOS, 333 Penetapan NSPM DINKES, DOLOG, Pembangunan dan DINAS PU, DISHUB, Rehabilitasi fasilitas Umum PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

OUTPUT Kontribusi saudagar rantau dukungan dalam pemulihan perekonomian masyarakat korban bencana


Terehabilitasinya jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang rusak akibat bencana

2008‐2012

Terehabilitasinya bendung dan jaringan irigasi kewenangan provinsi yang rusak akibat bencana

2008‐2012

Pulihnya pelayanan rumah sakit

2008‐2012

Pulihnya jaringan komunikasi

2008‐2012

Tim penyusun NSPM

2008‐2012

Draf NSPM

2008‐2012

Pergub tentang NSPM pembangunan dan Rehabilitasi

2008‐2012

Lampiran 2 39/40


KEGIATAN KEBIJAKAN

PROGRAM

JUDUL

OBYEK

92 Pendampingan Fasilitas dan pembangunan utilitas umum di dan rehabilitasi kabupaten/kota kerusakan fasilitas dan utilitas umum di kabupaten/kota (Klinik Konstruksi)


PEKERJAAN

PELAKSANA

OUTPUT

BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCANA

Terpenuhinya fasilitas dan utilitas umum yang sesuai dengan ketahanan

, AKADEMISI, DKP bencana


JUDUL

OBJEK

334 Perekrutan Tenaga Pendamping

Aparat Pemda, LSM, Perguruan Tinggi

335 Pelatihan tenaga pendamping


336 Pengukuhan tenaga pendamping


PELAKSANA BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP BPBD, DINSOS, DINKES, DOLOG, DINAS PU, DISHUB, PALANTA SIAGA BENCAN, AKADEMISI, DKP

OUTPUT Tenaga Pendamping rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum


Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tim klinik konstruksi

2008‐2012

Pergub tentang Tim Klinik konstruksi

2008‐2012

Lampiran 2 40/40

KATA PENGANTAR. Semoga upaya kita dalam menyelamatkan manusia dari ancaman bencana memberikan hasil yang optimal dan diridhoi oleh Allah SWT

Recommend Documents