AIDS dan Populasi Kunci di Jakarta

Laporan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Penilaian terhadap Kebutuhan Hukum Orang yang Hidup dengan HIV/AIDS dan Populasi Kunci di Jakarta Januari 2010

Ucapan Terima Kasih Pengkajian Kebutuhan ini dipimpin oleh Julia Cabassi (International HIV, Human Rights and Development Consultant) dan Ricky Gunawan (Direktur, LBH Masyarakat); dibantu oleh Naomi Burke-Shyne (Project Officer, IDLO), Ajeng Larasati (Asisten manajer/Konselor Counselor, LBH Masyarakat) dan Maryam Jamilah (Staff/Konselor, LBH Masyarakat). Laporan Bagi Pemangku Kepentingan IDLO ditulis oleh Naomi Burke-Shyne. Dukungan pendanaan diberikan oleh IDLO dan OPEC Fund for International Development (OFID). OFID adalah lembaga pendanaan pembangunan dari Negara-negara anggota OPEC, yang didirikan untuk memberikan bantuan finansial bagi pembangunan social ekonomi, terutama di Negara-negara berpenghasilan rendah

Sanggahan Tujuan dan pemaparan materi yang ada di dalam penerbitan ini tidak menyiratkan pendapat dalam bentuk apapun dari IDLO terkait dengan status hukum negara, teritori, kota atau wilayah kewenangan mereka, atau terkait dengan perluasan batasan negara tersebut. IDLO tidak menjamin bahwa informasi yang diterbitkan dalam penerbitan ini bersifat menyeluruh dan benar, dan tidak bertanggungjawab atas segala bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh dikeluarkannya penerbitan ini © IDLO 2010. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Materi ini memiliki hak cipta namun dapat diperbanyak dengan cara apapun tanpa biaya untuk tujuan pendidikan, dengan syarat semua sumber disebutkan. Untuk memperbanyak dengan tujuan lain atau reproduksi di dalam penerbitan lainnya, ijin tertulis sebelumnya diperlukan dari pemilik hak cipta dan akan ada biaya yang dibebankan kepada mereka. Permohonan untuk reproduksi secara komersial harus ditujukan kepada International Development Law Organization.

Diterbitkan oleh: International Development Law Organization Headquarters Viale Vaticano, 106 00165 Rome, Italy Tel: +39 06 4040 3200 Fax: +39 06 4040 3232 [email protected]; www.idlo.int Asia Pacific Regional Center Old Glebe Court House - 2 Talfourd Street 2037 Glebe NSW- Australia Tel. +61 2 85 85 67 00 Fax +61 2 85 85 67 67 [email protected]

Laporan Konsultasi IDLO/LBH Masyarakat untuk Program Hukum dan HIVJakarta - January 2010 - 2

Laporan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan Penilaian terhadap Kebutuhan Hukum Orang yang Hidup dengan HIV/AIDS dan Populasi Kunci di Jakarta1

1. LATAR BELAKANG IDLO di Indonesia Di awal tahun 2009, IDLO memulai program Hukum, HIV dan Kesehatan 2009-2012 dengan dukungan keuangan dari OPEC Fund for International Development (OFID) Setelah melakukan serangkaian kegiatan konsultasi nasional dan daerah tentang pelayanan hukum yang berkaitan dengan HIV di Agustus 2009, IDLO bertemu LBH Masyarakat (LBH Masyarakat) di Jakarta, dengan tujuan untuk menjalin hubungan guna mengembangkan program pelayanan hukum dan HIV. Ricky Gunawan, Direktur Program pada kesempatan tersebut menyambut baik tawaran tersebut. IDLO/LBH Masyarakat telah mengadakan konsultasi dengan topik hukum dan HIV bersama para pemangku kepentingan dan penerima manfaat di Jakarta dari tanggal 19 – 23 Oktober 2009. IDLO/LBH Masyarakat juga mengadakan konsultasi dengan KPA, UNAIDS dan organisasi-organisasi lain yang berhubungan dengan HIV. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 1, 2, dan 3. Berdasarkan hasil dari konsultasi ini, IDLO dan LBH Masyarakat mendesain sebuah proposal untuk program Pelayanan Hukum dan HIV yang lebih komprehensif (Program). 2. KEMITRAAN IDLO/LBH MASYARAKAT: PROGRAM PELAYANAN HUKUM DAN HIV Tujuan Laporan ini merangkum temuan-temuan kunci dan hasil-hasil pokok dari proses konsultasi yang telah dilakukan oleh IDLO/LBH Masyarakat dan bertujuan untuk membagikan hasil tersebut kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat yang telah terlibat dalam proses ini. Struktur Program dan Hasil yang ingin dicapai Program ini dirancang untuk menyasar persoalan hukum yang dihadapi oleh orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan permasalahan hukum yang memberikan kontribusi untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap infeksi HIV. LBH Masyarakat akan melakukan pemberdayaan hukum dan menyediakan layanan hukum kepada empat komunitas yang telah diidentifikasi berpotensi besar terkena infeksi HIV secara disproporsional, yaitu:  ODHA;  Pengguna narkotika jarum suntik (IDU);  Perkerja seks;  Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (MSM); gay dan waria, Tujuan program ini adalah untuk berkontribusi bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia ODHA dan populasi kunci dan untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka. Informasi lebih detail mengenai tujuan program dan hasil yang diharapkan dapat dilihat di Lampiran 4. Dukugan dari IDLO akan langsung ditujukan pada Tujuan 1, yaitu ODHA dan Populasi Kunci diberdayakan untuk mengklaim hak-hak mereka.

1

Proses penilaian dipimpin oleh Julia Cabassi (Konsultan Internasional untuk HIV, HAM and Pengembangan) dan Ricky Gunawan (Direktur Program LBH Masyarakat); didukung oleh Naomi Burke-Shyne (Project Officer, IDLO), Ajeng Larasati (Asisten Manajer LBH Masyarakat) dan Maryam Jamilah (Peneliti Hukum LBH Masyarakat). Laporan ini disiapkan oleh Naomi Burke-Shyne.


Program ini akan dijalankan di atas kerangka pemberdayaan hukum yang digunakan oleh LBH Masyarakat dalam kerja-kerja mereka terhadap kelompok marjinal, yakni Pemberdayaan Hukum Masyarakat. Selanjutnya, sebagai tambahan atas konsultasi dan pendampingan hukum yang dilakukan, LBH Masyarakat akan membangun relasi dengan populasi kunci, melibatkan dan melatih paralegal dari komunitas populasi kunci tersebut untuk meningkatkan akses komunitas untuk mendapatkan informasi hukum dan memperkuat kepercayaan diri mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Metodologi Proses penilaian yang dilakukan juga dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan populasi kunci, memungkinkan IDLO/LBH Masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum utama para anggota komunitas. Peserta yang diundang untuk menghadiri FGD adalah mereka yang aktif terlibat dengan organisasi berbasis komunitas yang bergerak di bidang HIV, mobilisasi komunitas, pembangunan kapasitas dan advokasi. Informasi lebih detail mengenai daftar peserta FGD dapat dilihat di Lampiran 1. IDLO/LBH Masyarakat menggunakan pertanyaan kunci berikut untuk memfasilitasi dialog dan memandu jalannya FGD:  Apa permasalahan hukum yang paling umum dan sering komunitas Anda hadapi?  Apakah terdapat pelayanan hukum yang menyasar pada permasalahan tersebut?  Apakah komunitas Anda memiliki akses terhadap pelayanan yang sudah ada? Jika tidak, kenapa?  Apakah terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut? IDLO/LBH Masyarakat juga mengadakan pertemuan konsultasi dengan pemangku kepentingan utama lainnya termasuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, UNAIDS dan organisasi PBB lainnya. Konsultasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk:  pertukaran informasi mengenai program dan strategi, yang memungkinkan IDLO dan LBH Masyarakat untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai program yang berhubungan dengan HIV di Indonesia;  berbagi informasi tentang kemitraan IDLO/LBH Masyarakat, aktivitas penilaian dan proposal program;  memungkinkan IDLO/LBH Masyarakat untuk mencari masukan dari pemangku kepentingan di program ini dan mengeksplorasi sinergi strategis yang potensial. Informasi lebih detail mengenai konsultasi dengan para pemangku kepentingan dapat dilihat di Lampiran 2. 3. TEMUAN KUNCI DARI PROSES PENILAIAN HIV dalam Kaitannya dengan Permasalahan Hukum Hampir sebagian besar peserta FGD mengangkat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan stigma dan/atau diskriminasi yang dialami oleh populasi kunci. Contoh-contoh dari praktik stigma dan/atau diskriminasi tersebut termasuk:  Penyangkalan atas akses untuk mendapatkan layanan kesehatan atau perlakuan buruk dari penyedia layanan kesehatan;  Kekerasan yang dilakukan oleh polisi;  Perempuan dengan HIV dipaksa untuk sterilisasi atau untuk mengendalikan kelahiran;  Stigma dan diskriminasi dari keluarga dan masyarakat;  Penyangkalan atas akses sekolah atau larangan dari sekolah terhadap anak-anak dengan HIV atau orang tua anak dengan HIV;  Peraturan Daerah yang mengharuskan pekerja seks untuk test HIV; dan  Tidak diterima kerja karena diskriminasi gender. Kekerasan polisi dan diskriminasi dari penyedia layanan kesehatan merupakan permasalahan yang paling signifikan.


Kekerasan oleh Polisi Peserta FGD menyatakan bahwa perlakuan buruk oleh polisi terjadi dalam berbagai bentuk termasuk perlakuan tidak menyenangkan, kekerasan fisik dan seksual, penangkapan yang tidak sah, penyitaan uang dan barang, dan penyuapan. Mereka menginformasikan bahwa adalah hal yang biasa bagi setiap orang yang memilih untuk menyuap polisi, meskipun mereka sebenarnya memiliki dasar hukum untuk memprotes perlakuan buruk oleh polisi tersebut. Secara khusus, populasi kunci rentan menjadi obyek ‘pengawasan’ polisi, dan potensial mengalami kekerasan polisi. Terlihat bahwa kekerasan polisi kerap kali muncul berdasarkan pada suatu hal bahwa seseorang itu diketahui menggunakan jarum suntik narkotika, seorang yang gay, seorang LSL atau waria dan/atau melakukan pekerjaan seks. Tidak terlalu jelas apakah kekerasan polisi ditujukan secara langsung kepada ODHA atau Populasi Kunci karena yang bersangkutan betul-betul atau diduga terkena HIV. Diskriminasi dalam Sektor Pelayanan Kesehatan Serupa dengan kondisi seputa kekerasan polisi, terlihat bahwa diskriminasi di sektor pelayanan kesehatan kerap muncul atau dialami oleh mereka yang mengidap atau diduga mengidap HIV atau diduga sebagai anggota dari populasi kunci. Peserta FGD mengindikasikan bahwa diskriminasi di sektor pelayanan kesehatan mulai dari persoalan penolakan layanan atau layanan yang buruk oleh para penyedia layanan kesehatan hingga pelanggaran konfidensialitas dan pengendalian kelahiran secara paksa. Peserta FGD melaporkan kasus-kasus penolakan yang terjadi misalnya ODHA yang memiliki gejala infeksi oportunistik yang muncul tidak dapat dilayani oleh pihak rumah sakit dan kasus ODHA yang disediakan tempat tidur tidak dengan kasur/matras. Yang patut dicatat adalah, dari kasus-kasus yang diceritakan tersebut tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa kasus tersebut terjadi karena berhubungan erat dengan status HIV mereka atau sebagai akibat dari pelayanan rumah sakit yang memang rendah kualitasnya. Tantangan utama program ini terletak pada pembangunan kapasitas advokat dan paralegal LBH Masyarakat untuk membedakan pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan hukum (seperti diskriminasi), dengan persoalan non-hukum (seperti misalnya rendahnya kualitas pelayanan). Rintangan Pelayanan Hukum Peserta FGD melaporkan adanya banyak rintangan yang dialami komunitas mereka untuk mengakses informasi mengenai hak-hak dan nasihat hukum serta representasi advokat, terutama dalam hal-hal berikut:  tidak adanya kepercayaan antara populasi kunci dan kelompok advokat;  tidak adanya sensitivitas advokat terhadap pengalaman dan kebutuhan populasi kunci dan  diskriminasi oleh kelompok penyedia bantuan hukum, seperti misalnya menolak untuk menyediakan layanan hukum atau mendampingi pemakai narkotika jarum suntik. Peserta FGD juga melaporkan bahwa:  polisi sering memberi nasihat yang bersifat mengecilkan hati kepada orang-orang yang meminta pendampingan hukum, dengan alasan bahwa hal itu akan menambah hukuman yang akan mereka terima; dan  orang-orang yang berada dalam penahanan sering mendapat perlakuan buruk ketika mereka meminta advokat. Rintangan ini menunjukkan nilai model pemberdayaan hukum masyarakat, yang memfokuskan diri untuk membangun relasi dengan populasi kunci, melibatkan dan melatih komunitas paralegal untuk meningkatkan akses terhadap informasi hukum, nasihat dan representasi serta kepercayaan diri mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka.


4. ANNEXES Annex 1: Community focus group participants IDLO and LBHM held focus group discussions with representatives from the following organisations between 19 and 23 October 2009. Organization

Organizational Focus

Participant

Stigma

Stigma advocates for the rights of drug users; harm reduction policy and education and provides needle exchange services.

Pak Aditya Faisal

Our Voice

Our Voice advocates gay rights focusing on empowering gay and bisexual men.

Pak Hartoyo

OPSI (Organisasi Perkerja Seks Indonesia)

OPSI provides support services for sex workers. OPSI has a presence in 16 provinces.

Pak Aldo

Yayasan Srikandi Sejati (YSS)

YSS supports sex workers and represents transgender communities.

Forkon (Forum Korban Napza)

Forkon is an Indonesian organization for ‘victims of drug addiction.’

Pak Ian

Femme

Femme supports female drug users, focusing on discrimination and police abuse.

Ibu Iyan

GWL-INA

GWL-INA is the national network of MSM & Waria focuses on advocacy and capacity building for gay, waria and lesbian communities.

Pak Tono Permana M

Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)

IPPI supports women with HIV and works with the NAC to improve their quality of life. Provides community services, supports women to develop life skills and assists with access to health services.

Ibu Cynthia Anggraini (Cia)

Yayasan Gerbang (Gerak dan Bangkit)

Gerbang focuses on harm reduction: facilitates methadone access, needle exchange and advocates for access to health care.

Pak Ade Ilham

Ibu Yuni Chora


Organization

Organizational Focus

Participant

JOTHI (Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia)

JOTHI is a national network of people living with HIV: Aims to enhance the quality of life, improve the environment for PLHIV, advocate for the human rights of PLHIV. JOTHI has a presence in 29 provinces

Pak Heru W

Arus Pelangi

Arus Pelangi campaigns for the basic rights of LGBT. Aims to heighten the general acceptance of LGBT within society; advocacy for increased the level of formal protection of LGBT within government policy and law.

Ibu Desya Puspanegoro

Yayasan Pelita Ilmu (YPI)

YPI supports harm reduction services for PLHIV in Jakarta.

Pak Faizah

Rempah

Rempah is a harm reduction organization that provides outreach programs, needle exchange facilities and information.

Pak Setiawan

Iwan

The following organisations were invited to focus group discussions but were unable to attend: PKNI, Jangkar (Jaringan Aksi Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik), PPK-UI and Spiritia Foundation.


Annex 2: Key stakeholder consultation meetings IDLO/LBHM held consultation meetings with representatives organisations between 19 and 23 October 2009. Organization

from

the

following

Participants

National AIDS Commission (NAC) (Komisi Penanggulangan AIDS (KPA))

Nasional

Dr Nafsiah Mboi (Ibu Chairperson Pak Nadiar Ibu Irawati Atmosukarto Pak Setyo Warsono Pak Inang Winarso

Director General of Law and Human Rights, Department of Law and Human Rights, Under Ministry of Law and Human Rights

Prof. Harkristuti Harkrisnowo Tuti), Director General Pak Yusuf Hadi

Atmajaya University Law School/ Indonesian Drug Law Reform Coalition

Ibu Asmin Fransiska, Faculty of Law

UN Agencies: UNAIDS, UNDP, UN Human Rights Advisor, UNODC

AusAID

HIV Cooperation (HCPI)

Vice

Naf),

(Ibu

Dean,

Ms Tina Boonto Ms Vera Hakim Mr Jonathan Prentice Ms Monica Ciupagea (Indonesia HIV Adviser); Mr Gray Sattler (Regional HIV Advisor) Ms Linette Collins (HIV Advisor) Mr Piter Edward (Program Manager, Democratic Governance and Policy Coordination)

Program

for

Indonesia

Ms Abby Ruddick (Assistant Leader) Mr James Blogg (Adviser IDU)

Team


Annex 3: Needs Assessment Terms of Reference Technical support to LBH Masyarakat for the development of a project proposal for HIV-related legal services, 2011-2012 Background In 2009 IDLO, with core funds and financial support from the OPEC Fund for International Development (OFID), initiated the HIV and Health Law Program 20092012. Indonesia is one of the countries identified in the Grant Agreement between IDLO and OFID. On 8 August 2009, IDLO, UNDP, UNAIDS and APN+ hosted a regional seminar on HIVrelated legal services in Nusa Dua, Bali. The meeting was opened by the Secretary of the National AIDS Commission, Dr Nafsiah Mboi. LBH Masyarakat is a community legal aid organization based in Jakarta. The LBH Masyarakat Program Director. Mr Ricky Gunawan, attended this meeting, with financial support from IDLO. On 19 August 2009 the National AIDS Commission held a national stakeholder consultation on HIV and law in Jakarta, with financial and technical support from IDLO. Mr Gunawan also attended this meeting. Following IDLO discussions with the National AIDS Commission, on 20 August 2009 IDLO approached LBH Masyarakat to consider a pilot project to provide HIV-related legal services, to be implemented by LBH Masyarakat with technical and financial support from IDLO. In order to develop a project proposal consistent with the purposes of the IDLO HIV and Health Law Program, IDLO will engage a HIV law consultant with a background in community legal aid to assist LBH Masyarakat to develop the elements of the project document through a process of consultation with the project stakeholders, including the project beneficiaries. The consultant will be responsible for the final draft of the project document in English for IDLO consideration. Deliverables 1. Report of the stakeholder consultations undertaken in the first mission. 2. Draft project proposal for LBH for HIV-related legal services 2010-2011. This should include: a. Goal, objectives, outcomes, activities b. Budget Description of work to be undertaken by the consultant 1. To engage LBH and the project beneficiaries in a consultative process to develop the elements of two year project proposal to strengthen LBH’s capacity to provide legal services for people with HIV and key populations, including but not limited to drug users. 2. To draft the proposal, including objectives, activities, outputs, outcomes, and a draft budget. 3. To mentor the IDLO staff lawyer who will accompany the Consultant on the mission


Annex 4: HIV-related legal services project goal, objectives and outputs Our Goal To contribute to protecting and promoting the human rights of PLHIV and key populations and to improve their health outcomes. Our Objectives and Outputs Objective 1: PLHIV and key populations are empowered to claim their rights.   

Output 1.1 PLHIV and key populations’ knowledge about their HIV-related legal rights is developed or strengthened. Output 1.2 PLHIV and key populations’ capacity to claim HIV-related legal rights is developed or strengthened. Output 1.3 Access to legal advice and casework by and for PLHIV and key populations is improved.

Objective 2: Our advocacy for law and policy reform is focussed, evidenced based and contributes to protecting and promoting the rights and health of PLHIV and key populations.  

Output 2.1 Analysis of PLHIV and key populations’ experiences in claiming their rights informs law and policy reform. Output 2.2 Advocacy Action Plan for law and policy reform is developed and effectively implemented.

Objective 3: Our program is efficient, effective and sustainable.   

Output 3.1: Our people are supported to develop and contribute effectively to achieving program outcomes. Output 3.2: Our community legal empowerment model is strengthened to support scaling up access to our and other HIV-Legal Programs. Output 3.3: Our financial resources are effectively utilised and funds are secured for scaling up our program.


AIDS dan Populasi Kunci di Jakarta

Recommend Documents