Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS DKI Jakarta,

Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS DKI Jakarta, 2008-2012 Tim Evaluasi: Prof. Dr. Budi Utomo, MPH DR. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc Deddy Darmawan, SKM

2013

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta

I. LATAR-BELAKANG 1.1 Situasi epidemi Epidemi HIV di Indonesia terus berkembang. Beberapa provinsi termasuk DKI Jakarta yang juga sebagai ibu kota negara mempunyai angka HIV lebih tinggi dari angka nasional. Sampai tahun 2006, epidemi HIV di Indonesia dan juga di DKI Jakarta telah memasuki kategori terkonsentrasi dengan prevalensi HIV pada beberapa kelompok berperilaku risiko tinggi telah berada di atas 5%. Laporan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2007 menunjukkan prevalensi HIV di kalangan pengguna narkoba suntik (penasun) sebesar 55%, waria 34%, wanita penjaja seks (WPS) 10% dan lelaki seks dengan lelaki (LSL) 8%.1 Prevalensi HIV pada ibu hamil sebesar 0,2%.2 Prevalensi HIV pada populasi umum DKI Jakarta memang masih sangat rendah, tetapi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan peningkatan angka HIV pada populasi umum yang dapat dilihat melalui kasus HIV pada darah donor di Palang Merah Indonesia mengundang kekhawatiran. Hasil penapisan darah donor menunjukkan peningkatan persentase darah donor dengan HIV positif dari 0,07% tahun 2002 menjadi 0,22% tahun 2006.3 Peningkatan HIV positif pada darah donor ini sekitar tiga kali lipat dalam waktu empat tahun.

1.2 Respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta telah memberikan respon terhadap masalah HIV dengan melakukan upaya penanggulangan HIV. Mengacu kepada kebijakan nasional penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) melakukan koordinasi upaya penanggulangan yang dilakukan melalui berbagai bentuk program layanan kepada kelompok masyarakat dengan tujuan menghentikan atau mengurangi penularan, meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup bagi mereka yang terinfeksi, dan mengurangi dampak negatif sosial-ekonomi dan kesehatan dari epidemi. Sementara KPAP melakukan fungsi koordinasi dan advokasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sektor terkait dan LSM mengembangkan dan melaksanakan program dan layanan sesuai dengan peran dan fungsi mereka. Pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta mengacu kepada Renstrada (Rencana Strategis Daerah) periode 2008-2012 yang mencakup 3 jenis program layanan dan program penguatan kelembagaan mengelola program: (1) Pencegahan; (2) Perawatan, dukungan dan pengobatan; (3) Mitigasi dampak HIV dan AIDS; (4) Program pengembangan kebijakan dan pengelolaan program. Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta dilaksanakan sesuai acuan Renstrada Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2012 dengan tujuan:  Mencegah 36.000 infeksi baru  Menjangkau 80% populasi risiko tinggi  Mengharapkan 60% populasi risiko tinggi berperilaku aman  Memandirikan program dengan 70% pembiayaan lokal  Menyediakan perawatan, dukungan dan pengobatan yang memadai bagi ODHA.

1

Survei Terpadu Biologis dan Perilaku Tahun 2007, Kementerian Kesehatan, 2007

2

Laporan Surveilans Sentinel HIV di DKI Jakarta tahun 2006, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Dikutip dari Renstra Penanggulangan HIV dan AIDS, Provinsi DKI Jakarta 2008-2012. KPAP Provinsi DKI Jakarta, 2007 3

Laporan Skrining Darah Donor di DKI Jakarta, Unit Transfusi Darah, PMI DKI Jakarta Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 1

Mempertimbangkan epidemi di DKI Jakarta masih dalam tahap epidemi terkonsentrasi pada kelompok risiko tinggi, upaya penanggulangan difokuskan pada pencegahan primer melalui intervensi pada kelompok risiko tinggi yang diharapkan akan memutus rantai penularan HIV. Perubahan perilaku pada kelompok risiko tinggi diharapkan membawa dampak positif pada laju epidemi. Program diupayakan untuk dapat dilaksanakan secara komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur lintas sektor, LSM dan unsur masyarakat. Tabel berikut menyampaikan berbagai jenis dan spefikasi program dengan sasaran. Tabel 1. Program Penanggulangan HIV dan AIDS dengan populasi sasaran Program pencegahan

Sasaran

Transmisi seksual (perilaku, promosi kondom, manajemen IMS dan VCT)

WPSL, WPSTL, Pelanggan, LSL, dan Pria Penjaja Seks, Waria

Transmisi jarum suntik (perilaku, LJSS, PTRM, VCT, terapi ketergantungan, promosi kondom)

Penasun

Penularan dari Ibu ke Bayi

Bumil dan Bulin

Penyediaan transfusi darah yang aman

RS, fasilitas layanan

Kewaspadaan universal

Orang muda, masyarakat, RS, fasilitas layanan

Profilaksis pasca pajanan

Masyarakat

Program Perawatan, Dukungan dan Pengobatan

Sasaran

Pelayanan VCT

Risti

Pemeriksaan berkala CD4

ODHA

Pengobatan ARV

ODHA

Pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik

ODHA

Program mitigasi dampak HIV dan AIDS

Sasaran

Pemberdayaan ekonomi tergantung konteks

Anak yatim/ piatu akibat kematian orang tua karena AIDS

Program Pengembangan dan pengelolaan program

Sasaran

Penjaminan kualitas pelaksanaan kebijakan

Peraturan, panduan, pendanaan

Pemantauan, evaluasi dan perbaikan program dengan melibatkan masyarakat sipil

Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan program penanggulangan melalui strategi berikut: a. Jaringan kerja-sama pemangku kepentingan terkait, termasuk sektor, mitra internasional, LSM dan unsur masyarakat lain b. Jaringan pelayanan komprehensif dari provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan c. Penciptaan situasi lingkungan yang kondusif terhadap upaya penanggulangan

1.3

Pertanyaan dan Tujuan Evaluasi

Dengan berakhirnya masa berlaku Renstrada periode 2008-2012, evaluasi menilai kinerja dan efektivitas program perlu dilakukan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kinerja dan capaian program, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan menjadi masukan dalam perencaan program ke depan, RPJMD DKI periode 2012-2016. Pertanyaan evaluasi mencakup: 1. Bagaimana kinerja program dalam cakupan, kualitas, dan kelangsungan layanan? 2. Bagaimana efektivitas program dalam mencegah atau mengurangi penularan HIV? 3. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuan program? Secara umum, evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja dan efektivitas program penanggulangan HIV dan AIDS periode 2008-2012 dengan hasil sebagai masukan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) 2013-2017. Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 2

Secara khusus evaluasi bertujuan: 1. Menganalisis pelaksanaan Renstrada 2008-2012 terkait dengan masukan, proses, dan luaran masing-masing komponen program; 2. Menilai capaian tujuan penurunan perilaku berisiko dan penurunan penularan HIV; 3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat strategis upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

1.4

Metode Evaluasi

Evaluasi memandang program penanggulangan HIV dan AIDS sebagai suatu sistem dengan komponen - masukan, proses, luaran, efek dan dampak.4 Kebijakan, termasuk perencanaan, peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, ditunjang dengan sumber daya sebagai masukan program. Sumber daya termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan dan komoditas, dan pendanaan. Kebijakan dan pedoman dan sumber-daya sebagai masukan dalam pelaksanaan atau proses program yang dapat menjamin harapan hasil atau luaran program, yaitu layanan yang bermutu, rutin dan menjangkau luas masyarakat sasaran. Proses program mencakup antara lain: pendidikan dan pelatihan; penggunaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, peralatan dan komoditas; pengelolaan program dan layanan. Efektivitas program menurunkan perilaku berisiko dan berdampak terhadap penurunan penularan HIV terjadi hanya apabila program bermuara kepada layanan yang bermutu, rutin dan menjangkau luas masyarakat sasaran. Tingkat Dampak Efek

Tujuan Epidemi HIV Perilaku

Luaran

Layanan

Proses

Kegiatan mendukung layanan: pendanaan, pelatihan, logistik, dst.

Tabel 2. Kerangka Evaluasi Program HIV dan AIDS Indikator Sumber data Prevalensi HIV STBP, surveilans Seks berisiko Survei perilaku Barbagi jarum dan alat suntik Prevalensi IMS Cakupan, kualitas, Survei, statistik layanan kelangsungan Jumlah dan distribusi Dokumen program fasilitas layanan, obat dan komoditas

Asumsi

Sumber daya pedoman, juklak, juknis

Penilaian kinerja dan efektivitas program dilakukan melalui serangkaian indikator Renstrada 20082012, termasuk indikator masukan program (kebijakan dan sumber-daya); indikator proses program (kegiatan layanan atau dukungan layanan); indikator luaran program (cakupan, kualitas dan kelangsungan layanan), indikator efek program (perubahan perilaku berisiko) dan indikator dampak program (angka prevalensi HIV). Data didapat dari sumber sekunder, termasuk laporan hasi survei: survei biologi- perilaku, survei sentinel, dan sistem informasi kegiatan dan layanan dari berbagai sektor, LSM dan donor.

4

Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi, UNAIDS/08.23E / JC1519E, December 2008. Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 3

II. HASIL EVALUASI 2.1

KEBIJAKAN

Dalam merespon epidemi, Pemerintah DKI Jakarta telah mengambil kebijakan termasuk Renstrada yang ditunjang dengan berbagai peraturan, surat keputusan dan pedoman pelaksanaan, pembentukan KPAP (Provinsi) dan KPAK (Kota) dan pelaksanaan program layanan. Peraturan dan SK sebagai landasan legal bagi KPAP dan KPAK dan segenap jajaran untuk bekerja dan mendapatkan pembiayaan program melalui APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah). Berbagai peraturan dan SK, pembentukan KPAP dan KPAK, dan pembiayaan program melalui APBD merefleksikan komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Renstrada Penanggulangan HIV dan AIDS 2008-2012 Provinsi DKI Jakarta merupakan penjabaran kebijakan pemerintah dalam memerangi HIV dan AIDS. Renstrada memuat tujuan penanggulangan, strategi penanggulangan melalui program dan layanan, penguatan kelembagaan, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Dokumen Renstrada menyebut eksplisit tantangan program penanggulangan (halaman 4): (i) dukungan politik yang belum memadai terhadap program promosi kondom dan pengurangan dampak buruk NAPZA suntik padahal kedua program ini merupakan program pokok upaya penanggulangan HIV; dan (ii) masalah HIV dan AIDS belum dianggap masalah prioritas baik oleh sektor kesehatan maupun sektor pembangunan terkait. Renstrada menjelaskan strategi dasar upaya penanggulangan, tetapi belum belum jelas bagaimana strategi operasional pelaksanaan program dalam konteks tantangan program. Mengacu kepada kebijakan nasional, Pemprov DKI Jakarta membentuk Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat Provinsi (KPAP) dan Kabupaten/Kota (KPAK), seperti terlihat pada Pergub dan berbagai SK (Lihat Tabel 3). Peraturan dan SK merupakan landasan legal KPAP dan KPAK dalam melakukan koordinasi dan arahan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam menjamin pelaksanaan kebijakan dan program, berbagai SK mengenai upaya penanggulangan bahkan pembiayaan juga telah diterbitkan. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan program penanggulangan HIV dan AIDS, berbagai Pokja (Kelompok Kerja) dibentuk sesuai kebutuhan. Pembentukan Pokja-Pokja tertuang dalam Keputusan ketua KPAP Nomor 31 tahun 2009. Pokja diharapkan melibatkan perwakilan sektor terkait dan masyarakat. Namun Pokja yang ada, belum melibatkan LSM Peduli AIDS secara optimal. Sebagai pemain utama di sektor layanan kesehatan, DKI Jakarta telah memiliki Perda 1/ 2008 tentang RPJMD (HIV & AIDS merupakan dedicated program), Perda 5/ 2008 tentang pengendalian HIV & AIDS, dan juga mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas tentang Kemandirian Penganggaran Program Harm Reduction. Namun belum semua program dipayungi kebijakan, termasuk Program Pertukaran Jarum Suntik dan Program Promosi Kondom. Beberapa SKPD dan Sektor terkait belum responsif menjalankan Pasal 15 (g) Perda No 5 Tahun 2008 untuk promosi dan pencegahan penularan HIV. Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No. 2/PER/MENKO/ KESRA/I/ 2007 (pasal 8) tentang Susunan Organisasi POKJA Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan NAPZA Suntik, terdiri atas Ketua dari unsur Dinas Kesehatan; Wakil Ketua unsur Kepolisian Negara RI; Sekretaris unsur Sekretariat KPAP; Anggota unsur BNN dan instansi terkait. Namun, dalam pelaksanaan layanan pertukaran/pembagian jarum suntik steril) di lapangan masih mengalami kendala karena perbedaan acuan aspek legal/hukum di antara Dinkes, BNN, Kepolisian dan LSM. Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 4

Tabel 3. Peraturan dan SK tentang KPAP dan KPAK, DKI Jakarta Tahun

Peraturan dan Surat Keputusan/ Surat Edaran

2008

 Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 15 tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Susunan Organisasi KPAK Jakarta Utara

2009

   

2010

 Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 782 Tahun 2010 tanggal 1 November 2010 tentang Susunan Organisasi KPAK Jakarta Utara  Surat Keputusan Ketua KPAP No. 159 tahun 2010 tentang Tim Asistensi  Surat Keputusan Ketua KPAP No. 177 tahun 2010 tentang Penunjukan Sekretaris KPAK Jakarta Selatan  Surat Keputusan Gubernur No. 954 tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Ketua kepada Sekretaris KPAP  Surat Keputusan Gubernur No. 321 tahun 2010 tentang Penunjukan Sekretaris KPAP  Surat Keputusan Ketua KPAP No. 004 tahun 2010 tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi dan Anggota KPAK

2011

 SK Ketua KPAP No. 110 tahun 2011 tentang Penetapan Asisten Sekretaris pada Program Penanggulangan HIV dukungan Global Fund SSF  SK Ketua KPAP No. 130 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Sekretariat KPAP  SK Ketua KPAP No. 131 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Bidang KPAP  SK Ketua KPAP No. 132 tahun 2011 tentang Penugasan Personil KPAP  SK Ketua KPAP No. 133 tahun 2011 tentang Penetapan Tim Asistensi KPAP  SK Ketua KPAP No. 134 tahun 2011 tentang Penetapan Tim Advokasi KPAP  SK Ketua KPAP No. 140 tahun 2011 tentang Penetapan Bendahara KPAP  SK Ketua KPAP No. 189 tahun 2011 tentang Penetapan Susunan Staf Sekretariat KPA Kota/Kabupaten  SK Sekretaris KPAP No. 144 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2011-2012

2012

 Peraturan Gubernur No. 26 tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota  Keputusan Ketua KPAP No. 127 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis dan Unsur Penunjang KPAP di Provinsi DKI Jakarta  Keputusan Ketua KPAP No. 128 tahun 2012 tentang Penetapan Sekretaris KPA Kota/Kabupaten  Keputusan Ketua KPAP No. 130 tahun 2012 tentang Penetapan Tim Asistensi  Keputusan Ketua KPAP No. 131 tahun 2012 tentang Penetapan Tim Advokasi  Keputusan Ketua KPAP No. 133 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis dan Unsur Penunjang KPAK/Kab di Provinsi DKI Jakarta.

Tahun

Peraturan dan Surat Keputusan/ Surat Edaran

Peraturan Gubernur No. 162 tahun 2009 tentang KPAP DKI Jakarta Surat Keputusan KPAK Jakarta Barat No. 6 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Pelaksana Harian KPAK Jakarta Barat Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPAK Jakarta Barat Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 175 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 Tentang Susunan Organisasi KPAK Jakarta Utara  Surat Keputusan ketua KPAP Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembentukan Pokja-Pokja

Tabel 4. SK untuk mendukung Program Penanggulangan HIV dan AIDS DKI Jakarta Sebelum 2008

 Peraturan Daerah No. 5 tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta  Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 174 tahun 2003 tentang Penetapan Kelurahan Maphar Sebagai Pilot Proyek Penggunaan Kondom 100%  Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 1 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS di Jakarta Barat

2009

 Instruksi Walikota Jakarta Barat No. 222 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jakarta Barat  Surat Keputusan Ketua KPAK Jakarta Barat No. 07 tahun 2009 tentang Ikatan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS Kota Administrasi Jakarta Barat  Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan tentang Kemandirian Penganggaran Program Harm Reduction  MoU antara KPAP DKI Jakarta dengan 6 SKPD (POLDA Metro Jaya, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Kanwil Kemenag) dan Forum LSM tentang Kesepakatan Operasional Kondom dan Alat Suntik Bukan Menjadi Barang Bukti

2011

 Surat Keputusan Gubernur No. 248 tahun 2011 tentang Biaya Pemeriksaan Darah Khusus (CD4) di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah  Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Komprehensif Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di 3 wilayah (Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur) Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 5

Tahun

Peraturan dan Surat Keputusan/ Surat Edaran  Instruksi Walikota Jakarta Barat No. 791 tahun 2011 tentang Percepatan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Jakarta Barat Tahun 2011  Surat Edaran Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Barat No. 2522/SE/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Program Komprehensif Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual  Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan No 19/SE/2011 tentang Program Komprehensif Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual untuk Pimpinan Usaha Industri Pariwisata di DKI Jakarta  Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan No 983/1.858.25/2011 tentang Program Pencegahan Penanggulangan IMS dan HIV Pada Tempat Hiburan di wilayah DKI Jakarta  Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan No 12/SE/2011 tentang Program Komprehensif Pencegahan HIV dan AIDS untuk Pimpinan Usaha Industri Pariwisata Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

2012

2.2

 Peraturan Gubernur No. 183 tahun 2012 tentang Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat  Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5109 tahun 2012 tentang puskesmas layanan satelit Anti Retroviral dan Rumah Sakit pengampu di DKI Jakarta  Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 63/SE/2012 tentang Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta  Draft Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang tata cara Promosi Dukungan dan Layanan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS  Draft Renstra KPAP tahun 2013-2017

SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan program HIV dan AIDS berasal dari berbagai lembaga terkait, baik Pemerintah maupun non-Pemerintah. Staf sekretariat KPA Provinsi DKI Jakarta berjumlah 23 orang, terdiri dari Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 1 Kepala Bagian dengan dibantu 18 Staf . Selain itu dengan tambahan staf dari dukungan GF (Global Fund) sebanyak 4 orang (Pengelola Program, Monitoring & Evaluasi, Administrasi dan Keuangan), staf dari dukungan HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia) sebanyak 2 orang (Program Harm Reduction dan Media) dan staf dari dukungan SUM/FHI sebanyak 2 orang (Bantuan Teknis). Di tingkat wilayah, berjumlah 12 orang pada setiap KPA Kota/Kab : terdiri dari 1 sekretaris, 3 orang Kepala Seksi, 1 orang Kepala Sub Bagian beserta 7 orang staf dan tambahan 2 orang, terdiri dari staf logistik (dukungan GF) dan pengelola program GWL (HCPI). Di samping staf tetap, dibentuk pula Tim Asistensi dan Tim Advokasi KPAP sebanyak 8 orang, dari berbagai sektor dan masyarakat.KPAP DKI Jakarta memiliki 9 Pokja yang dipimpin oleh sektor dan instansi utama sesuai pembidangan (Lihat Tabel 5). Tabel 5. Nama Pokja dan Sektor/ Instansi pemimpin, KPAP DKI Jakarta No

Nama Pokja

Sektor/ Instansi pemimpin

1

Pokja IDU/Harm Reduction

Dinas Kesehatan

2

Pokja Remaja

Dinas Pendidikan

3

Pokja Seksual Transmisi

Dinas Sosial

4

Pokja Masyarakat Umum

BPMPKB

5

Pokja PMTCT

BPMPKB

6

Pokja Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

7

Pokja Lapas & Rutan

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

8

Pokja Pelabuhan Tanjung Priok

Administratur Pelabuhan Utama Tanjung Priok

9

Pokja Agama

Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

Hingga Desember 2012, pemenuhan SDM dalam program harm reduction sebanyak 8 orang staf penuh waktu dan 239 orang staf paruh waktu, yaitu tingkat provinsi 6 orang, tingkat Sudin 15 orang, Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 6

tingkat Puskesmas 152 orang untuk LJSS dan 66 orang untuk Program Metadon. Pemenuhan SDM juga didukung mitra eksternal. HCPI mendukung pendanaan program HR di Puskesmas melalui kerja sama dengan Dinkes DKI Jakarta. Dukungan ini sangat membantu Dinkes dalam menjalankan program Harm Reduction di puskesmas. Selain itu, Kegiatan HR juga didukung oleh 5 LSM Mitra HCPI (Karisma, KIOS Atmajaya, PPK-UI, PKBI DKI, dan STIGMA). Para pemangku kepentingan menganggap jumlah SDM di Puskesmas kurang memadai, salah satu penyebabnya adalah beban tugas staf yang beragam, tidak hanya mendukung program HIV/AIDS. Salah satu akibat kurangnya tenaga, seperti dikeluhkan LSM, adalah kegiatan konseling VCT dan pemeriksaan IMS yang kurang optimal. Lebih lanjut pihak LSM mengungkapkan bahwa SDM yang tersedia di KPA sudah mencukupi, serta sudah mendapatkan berbagai macam pelatihan. Hanya saja yang belum ditindaklanjuti adalah melakukan koordinasi dengan LSM anggota Forum, monitoring program yang dilakukan LSM, serta menyediakan ruang komunikasi dengan LSM anggota Forum. Peningkatan kapasitas bagi SDM yang masih diperlukan adalah pelatihan penelitian kuantitatif/ kualitatif, pengolahan data, pelatihan Fasilitasi dan pelatihan advokasi. SDM untuk kegiatan penjangkauan masih sangat kurang dan semua masih didukung dana dari donor. Sarana dan Prasarana Tabel 6. Layanan IMS dan HIV AIDS, tahun 2008-2012 No

2008

2009

2010

2011

2012

1

Layanan PTRM

15

17

18

18

18

SDM 54

2

LJASS

31

31

38

38

38

144

3

IMS

12

24

25

38

38

152

4

VCT/PITC

23

23

55

55

55

275

5

PMTCT

7

8

9

15

18

90

6

TB HIV

25

25

25

25

43

-

7

ARV

23

23

23

23

24

8

Satelit ARV

0

2

3

8

19

120

Data KPAP DKI Jakarta tahun 2012 menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan 55 VCT, 24 RS CST, 19 Puskesmas satelit ARV, 38 IMS, 18 PMTCT, 43 TB-HIV, 18 PTRM, dan 38 LJASS. Jumlah fasilitas pelayanan PTRM dan LJASS di DKI Jakarta adalah yang terbanyak dibandingkan provinsi lain. Jumlah pelayanan pengobatan termasuk dalam lima besar bersama Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Selama periode 2008-2012, KPAP DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan untuk penyediaan alat CD4 (termasuk reagen) di 10 fasilitas layanan kesehatan (RSUD Pasar Rebo, RSUD Duren Sawit, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Budi Asih, RS Fatmawati, RS Polri Sukanto, Klinik PKBI, RS Pengayoman) dan bantuan biaya pemeriksaan CD4 bagi ODHA. Dana Besaran dana rupiah dari APBD per tahun sekitar 15 sampai 25 milyar dengan komposisi sekitar 4,2 milyar untuk operasional Sekretariat dan sisanya untuk program yang dikelola Sekretariat. Di samping itu, DKI menerima dukungan dari mitra internasional (GF, HCPI, SUM). Dukungan HCPI sekitar 3,5 milyar per tahun meliputi bantuan kepada LSM, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, sedangkan untuk KPAP lebih difokuskan kepada media, penguatan kelembagaan, dan advokasi. Dukungan GF kepada KPAP DKI sekitar 1 sampai 3 milyar per tahun meliputi logistik kondom, lubrikan, alat suntik, dan kegiatan-kegiatan berupa PMTS, PABM, pertemuan-pertemuan koordinasi harm reduction. Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 7

Pembiayaan diperoleh dari berbagai sumber: APBN (Pemerintah Pusat), APBD (Pemerintah Daerah), dan mitra internasional (terutama AusAID dan GF). Dana dirasakan belum mencukupi apabila dibandingkan dengan kebutuhan program pada Renstrada. Hasil evaluasi menunjukkan dari 4 area program, komposisi pemanfaatan sumber daya sudah sesuai prioritas, namun jumlah belum mencukupi (prioritas tahun 2008: pencegahan, 2009: PDP, 2010: pencegahan, 2011: pencegahan). Berbagai kendala dana dan pendanaan mencakup lambatnya waktu pencairan, kurang sesuai antara jadwal kegiatan dan jadwal pencairan, dan kekurang-sesuaian kebutuhan. Tabel 7. Dana Penanggulangan HIV dan AIDS DKI Jakarta Komponen Dana APBD a. Operasional Sekretariat KPAP/KPAK b. Program HIV- AIDS Jumlah dana APBD Sumber dana lain Sumber dana Penerima dana GF-ATM KPAP Jumlah dana sumber lain

2008 2.555.596.600

2009 2.893.258.000

2010 1.465.187.250

2011 1.306.200.000

2012 4.233.754.500

24.444.403.400 27.000.000.000

24.606.742.000 27.500.000.000

23.134.812.750 24.600.000.000

13.793.800.000 15.100.000.000

10.866.245.500 15.100.000.000

2008

2009

2010 2.891.010.210 2.891.010.210

2011 3.274.018.608 3.274.018.068

2012 1.984.116.396 1.984.116.396

Tabel 8. Dana Bersumber dari GF untuk KPAP DKI Tahun

Anggaran

Program

Operasional

2009

823.510.004

457.210.004

366.300.000

2010

2.891.010.210

1.735.665.210

1.155.345.000

2011

3.274.018.608

2.465.536.400

808.482.208

2012

1.984.116.396

1.592.286.588

391.829.808

Tabel 9.Dana Bersumber dari HCPI Periode Jumlah budget Mitra

2008 2.977.585.673 KPAP DKI Dinkes DKI RSKO RS Fatmawati Dukungan media KPAP 3 LSM





Tabel 10. Dana Bersumber dari ASA/SUM 1 (FHI 360) Periode

2008

2009

2010

2011

2012

237.774.500

393.594.912

938.000.000

Kelola Sendiri (DF)

1.082.167.456

163.820.660

Dana LSM (23 LSM)

11.010.971.308

7.811.106.578

Total

12.093.138.764

7.974.927.238

-

-

237.774.500

393.594.912

938.000.000

Tabel 11. Dana Bersumber dari SUM 2 (RTI) Total Bantuan Rp5.544.079.449

Tahun Program 2011-2012

LSM Mitra

Populasi kunci

Wilayah Kerja

Kios Atmajaya

Penasun

Jakarta Utara dan Jakarta Barat

LPA Karya Bhakti

LSL

Jakarta Utara dan Jakarta Timur

Bandungwangi

WPS

Jakarta Timur

Inter Medika

LSL

Jakarta Pusat, Barat dan Selatan

Kharisma

Penasun

Jakarta Timur

Kusuma Buana

WPS

Jakarta Barat

Layak

Penasun

Jakarta Pusat dan Selatan

Srikandi Sejati

Waria

DKI Jakarta

Sumber: SUM2 (RTI)

Pemanfaatan dana untuk berbagai kegiatan menunjukkan konsistensi antara rencana dan implementasi, apakah penggunaan sumber daya sesuai prioritas dalam renstrada. Rincian data pengeluaran dana bersumber APBD secara proporsional diperoleh dari analisis NASA (National AIDS Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 8

Spending Assessment). Hasil kajian NASA di tingkat nasional (dana belanja program HIV dan AIDS dari semua sumber dan mencakup tingkat nasional) menunjukkan kontribusi terbesar adalah dari mitra internasional dan Pemerintah Pusat. Hasil NASA DKI Jakarta menunjukkan proporsi terbesar peruntukan dana APBD adalah untuk program pencegahan (tahun 2009 sebesar 23,69%, tahun 2010 sebesar 38,30%) serta pengobatan-perawatan (tahun 2009 sebesar 50,78% dan tahun 2010 sebesar 37,19%), dengan catatan: kemungkinan termasuk di dalamnya biaya tidak langsung terkait kegiatan. Dibandingkan dengan Renstra 20082012, proporsi terbesar memang untuk pencegahan dan pengobatan-perawatan tetapi secara proporsional peruntukan kegiatan kebijakan, administrasi lebih besar daripada rencana (Tahun 2009 direncanakan 18% tetapi kenyataan 25,53% dan tahun 2010 direncanakan 16,2% tetapi kenyataan 24,47%), bahkan tahun 2009 proporsi tersebut lebih tinggi dari pada untuk pencegahan. Penerima manfaat terbanyak adalah ODHA, disusul populasi umum dan non-targeted population. Dalam NASA tersebut juga dikaji kontribusi sektor lain selain Dinkes, beberapa sektor pendukung program memberikan sumbangan untuk kegiatan yang banyak menyentuh populasi umum atau nontargeted population seperti penyuluhan, pendidikan dan pengembangan lingkungan kondusif serta pengembangan kapasitas. Tabel 12. Proporsi Pengeluaran APBD untuk Program HIV/AIDS No

Program

2009 (%)

2010 (%)

1

Pencegahan

23,69%

38,30%

2

Pengobatan dan Perawatan

50,78%

37,19%

3

Anak yatim dan rentan

4

Manajemen – Administrasi

5

Insentif SDM

6

Perlindungan sosial

7 8

0

0,04%

18,31%

17,06%

4,49%

5,95%

0

0,00%

Lingkungan kondusif

1,50%

0,16%

Penelitian non-operasional

1,23%

1,30%

Sumber: NASA DKI Jakarta Tabel 13. Pengeluaran untuk program HIV/AIDS menurut Penerima Manfaat No

Program

2009 (%)

2010 (%)

53,85%

41,63%

Populasi risiko tinggi

6,49%

3,76%

3

Populasi kunci lain

3,15%

4,30%

4

Populasi spesifik (terjangkau)

1,16%

1,76%

5

Populasi umum

11,47%

28,91%

6

Non targeted

23,89%

19,65%

1

ODHA

2

Sumber: NASA DKI Jakarta

Program penjangkauan banyak dilakukan oleh LSM dan didukung oleh bantuan dana dari mitra eksternal seperti Pemerintah Australia dan Pemerintah Amerika. Sumber dana LSM utama adalah dari donor dan kelangsungannya menjadi tantangan. Melalui program yang dilaksanakan oleh proyek SUM pengembangan kapasitas LSM agar mandiri dalam pendanaan dan mampu menghitung kebutuhan sumber daya diberikan secara bertahap, terutama LSM yang membantu penasun. Bila ditelusuri lebih lanjut, pada tahun 2011 sekitar 40% dari anggaran KPAP digunakan untuk Dukungan Perawatan dan Terapi: 3 buah alat CD4, 72 reagen CD4 50 Kid & Quality Control, 3.690 reagen oral rapid test, reagen rapid test HIV, obat IMS & IO serta bahan habis pakai, reagen IMS. Justifikasi untuk komponen pengeluaran ini adalah karena merupakan syarat untuk pengobatan ARV untuk RS, Puskesmas, Klinik, Lapas / Rutan.

Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 9

Dana KPAP untuk program mitigasi sebesar 1% dari anggaran KPAP, yaitu untuk membantu persalinan dengan sectio cesaria bagi bumil penderita AIDS, pemberian susu formula, viral load bagi ibu hamil dan bayi. Dukungan dana HCPI pada tahun 2011 antara lain 1. Program HR bagi Penasun di Puskesmas DKI Jakarta mencapai Rp559.401.000 dan dana pendamping dari KPAP adalah sebesar Rp156.094.000 2. Program HR dan penguatan puskesmas (kerjasama dengan Yayasan Stigma) mencapai Rp542.291.404 dan dana pendamping dari mitra lain Rp82.487.864 3. Kegiatan tindak lanjut program HR di wilayah Jakarta Timur mencapai Rp275.181.160 dan dana pendamping mitra Rp29.600.000 4. Program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Pengguna Napza suntik di Jakarta Selatan mencapai Rp307.572.600 5. Program intervensi HR-HIV di Jakarta Barat mencapai Rp 284.429.480 dan dana pendamping Rp58.380.000 Sistem Informasi Sistem Informasi sebagai komponen penting keberhasilan program. Sejak 2009, KPAP mempunyai sistem informasi layanan, yaitu Jakarta AIDS Information System (JAIS). Sistem ini mencakup layanan oleh KPAP, KPAK, rumah sakit, Puskesmas, dan LSM. Namun, belum semua program dan layanan kesehatan dilaporkan melalui JAIS. Meskipun bermanfaat, sistem ini masih perlu diperbaiki, terutama supaya lebih mudah diakses dan dimanfaatkan untuk perbaikan program. Informasi mengenai tren perubahan perilaku pada berbagai populasi kunci, dan tren prevalensi HIV pada berbagai populasi kunci dan juga populasi risiko rendah atau populasi umum penting guna menilai keberhasilan program. Sementara ini pemerintah termasuk di DKI Jakarta telah melakukan berbagai surveilans sero dan survei perilaku dan biologi pada berbagai kelompok kunci. Hasil surveilans dan survei tersebut bermanfaat dalam membantu fokus program dan mengindikasikan keberhasilan program. Namun demikian, dalam hal tertentu masih tidak mudah menilai kecenderungan epidemi pada beberapa populasi kunci karena masalah metodologi dan populasi yang berbeda dari satu survei ke survei yang lain. Pengembangan surveilans masih perlu diperbaiki dalam strategi dan metodologi sehingga hasil surveilans menjadi petanda yang meyakinkan mengenai kecenderungan dan pola epidemic dalam kaitan dengan efktivitas program. Informasi mengenai potensi HIV masuk ke dalam populasi umum merupakan hal penting. Ini karena epidemi di DKI Jakarta sudah lama berada dalam kategori konsentrasi. Sementara ini, kita mengandalkan surveilans darah donor. Surveilans sero ibu hamil melalui beberapa klinik bersalin perlu dikembangkan. Hasil surveilans ini akan menjadi penanda yang meyakinkan mengenai perluasan epidemi.

2.3

PENGORGANISASIAN DAN KEMITRAAN

Koordinasi antara berbagai sektor dan LSM terkait di semua tingkatan birokrasi merupakan kunci keberhasilan program. Dalam praktek, koordinasi belum berjalan optimal terutama di tingkat kebijakan. KPAP merasakan tantangan dalam mewujudkan peran koordinasi. Beberapa sektor menganggap masalah HIV belum prioritas, sektor lain merasa lebih berhak dan lebih tahu masalah HIV dan LSM belum mendapat manfaat dari keterlibatan mereka. Kurangnya dukungan politis dari


eksekutif, parlemen, tokoh agama dan tokoh masyarakat membuat koordinasi upaya penanggulangan semakin tidak mudah. Mitra Internasional Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan meningkatkan efektivitas program. Pemerintah DKI Jakarta melalui KPAP/K bermitra dengan mitra internasional maupun lokal. Beberapa Mitra Internasional yang selama ini mendukung program HIV AIDS di DKI Jakarta adalah HCPI, Global Fund Round 8, FHI-SUM. Beberapa LSM anggota Forum bermitra dengan HCPI, SUM, dan GF dimana program ditujukan untuk beberapa kelompok populasi kunci Penasun, LSL, WPS, dan waria, serta kelompok lainnya seperti remaja, anak, LBT (Laki-laki Berisiko Tinggi), ODHA, dan masyarakat. Selama ini, beberapa mitra Internasional telah memberikan bantuan teknis dan pendanaan bermakna terhadap upaya penanggulangan, termasuk di DKI Jakarta. Bantuan ini bermanfaat, tetapi dalam jangka panjang mengancam kemandirian program. Bantuan mitra internasional sebaiknya lebih ditujukan kepada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial program, bukan kepada program rutin layanan. Demikian pula, pelaksanaan program penjangkauan populasi risiko tinggi selama ini banyak tergantung kepada LSM sebagai mitra lokal. Kelangsungan program-program penjangkauan ini rentan terhadap kelangsungan bantuan pendanaan dari donor asing. Pelibatan populasi kunci sebagai mitra lokal dalam perencanaan program belum optimal, padahal pelibatan ini menentukan keberhasilan penjangkauan dan cakupan layanan. Mitra Lokal: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di DKI Jakarta saat ini 35 LSM yang aktif bergerak dalam kegiatan HIV dan AIDS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pihak LSM Peduli AIDS merasa kurang dilibatkan dalam program penanggulangan HIV-AIDS dan kegiatan lintas sektor. Umpan balik dari LSM juga menyebutkan bahwa advokasi yang dilakukan KPA hanya jika terdapat pelaporan kasus dan ketika ada yang mendapatkan stigma dan diskriminasi saja (individual dan LSM), belum pada advokasi struktural, seperti advokasi lintas sektor. Meskipun fungsi monitoring sudah berjalan namun pihak LSM juga merasa bahwa monitoring tersebut hanya pada instansi pemerintah pemberi layanan kesehatan saja, belum kepada LSM, sehingga seringkali disalah artikan sebagai “kontra”. Salah satu masukan yang secara eksplisit disampaikan adalah bahwa kebijakan yang melarang LSM melakukan mobile LASS kurang tepat karena kondisi di lapangan membutuhkan kerjasama dengan LSM, tidak hanya bergantung pada layanan yang ada di PKM saja, demi mengurangi dampak buruk penggunaan napza suntik. Hal ini memerlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi lebih lanjut. Menurut Forum LSM, hasil capaian yang mencolok yang terlihat pada hampir semua LSM anggota Forum adalah capaian kegiatan Penjangkauan, jumlah populasi kunci yang terjangkau di DKI Jakarta sudah hampir 80% (untuk IDU). Capaian kedua adalah advokasi untuk rujukan ke layanan kesehatan setempat, dalam hal ini kerjasama dan koordinasi antara LSM dan PKM sudah terjalin dengan baik seperti upaya-upaya pengobatan IO dan pengecekan laboratorium (TB, dll). Ketiga, adanya upayaupaya program pencegahan HIV AIDS di tempat kerja, terutama di tempat-tempat hiburan. Beberapa LSM menjalankan upaya advokasi sendiri atau tidak terbuka (sembunyi-sembunyi), tetapi upaya ini terbukti cukup berhasil, dimana ada ketersediaan stok kondom di beberapa tempat hiburan (outlet Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 11

kondom). Keempat, program edukasi di semua populasi kunci, menunjukkan hasil cukup menggembirakan dengan terbentuknya pendidik sebaya/relawan, yang akan menjadi regenerasi petugas penjangkauan LSM. Kelompok pendidik sebaya ini dapat terorganisir menjadi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), yang juga dapat mendukung program di PKM. Kelima, program edukasi di masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat untuk program pencegahan, pengobatan dan dukungan di masyarakat, seperti program GEMA PULIH (Gerakan Masyarakat Peduli HIV -red.Kios), GEMA PADI (Gerakan Masyarakat Peduli Adiksi – red. Kios) dan sebagainya. Keterlibatan Populasi Kunci Pihak LSM menyampaikan tidak ada keterlibatan populasi kunci di dalam perencanaan (Musrembang sampai terbitnya APBD), monitoring dan evaluasi program HIV AIDS di DKI Jakarta.

2.4

PENGEMBANGAN PENELITIAN

Sementara banyak kebutuhan memperbaiki kinerja, efektivitas program dan layanan kesehatan serta penelitian operasional yang dapat memandu perbaikan program belum banyak dilakukan harena keterbatasan dana. Penelitian-penelitian yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan perbaikan kebijakan dan program. Mengenai pengembangan penelitian, studi, riset operasional dan kajian, dirasakan perlu peningkatan inventarisasi, mutu, serta sosialisasi hasilnya dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan dan program.


III. KINERJA PROGRAM 3.1

Program Layanan

KPAP-DKI Jakarta memegang peran penting memastikan kesesuaian kegiatan dengan rencana program melalui koordinasi kegiatan yang melibatkan berbagai institusi, lembaga dan mitra kerja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, KPAP melakukan penguatan lembaga dan kesekretariatan; menjalankan kegiatan promosi dan penerangan; melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan; melakukan advokasi dan penelitian operasional; menyusun Juknis, mengembangkan program peer educator pada kelompok agama, remaja, dan lingkungan kerja, dan melakukan monitoting dan evaluasi. Sesuai tujuan program dalam Renstrada, berbagai kegiatan promosi pencegahan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan unsur lintas sektor, LSM dan masyarakat. Dukungan kegiatan mitigasi diberikan khususnya dalam PMTCT seperti bantuan operasi sectio cesaria bagi bumil penderita AIDS, susu formula untuk bayi dan pemeriksaan viral load untuk bumil dan bayi. KPAP juga mengalokasikan dana untuk dukungan perawatan dan terapi dengan memberi bantuan reagen, alat CD4, viral load. Sistem informasi dikembangkan melalui program Jakarta AIDS Information System (JAIS).


Tabel 14. Kegiatan Advokasi KPAP DKI Jakarta, 2007-2011 No

Kegiatan

Pelaksana

Cakupan/ Sasaran

Tahun

Rapat Kerja Daerah KPAP

Bidang Monev KPAP

KPAP, KPAK/Kab., Pokja, Anggota KPAP, LSM, Lembaga Donor

2008-2011

Monitoring Implementasi PERDA 5/2008

Bidang Monev KPAP

12 lokasi tempat hiburan (spa, diskotik, panti pijat, karaoke, bar)

2009

Kajian Cepat HIV dan AIDS (data dasar terkait indikator MDGs)

Bidang Monev KPAP

Kajian rapid assesment terkait efektivitas KIE

Bidang Monev KPAP

Populasi kunci dan masyarakat umum

2010

Kajian terkait Program GWL (kebutuhan layanan)

Bidang Monev KPAP

Populasi Gay, Waria, Lelaki Seks Lelaki (GWL)

2011

Kajian cepat pengembangan media untuk ibu rumah tangga

Bidang Monev KPAP

Ibu rumah tangga

2011

Workshop hasil pelaporan kasus HIV-AIDS (Surveilan pasif RS, sero survei, STBP, JAIS, survei mini BSS)

Bidang Monev KPAP

Roadshow Sosialisasi Program HIV-AIDS dan KPAP

Bidang Prompen KPAP

2010

2011

 Aparat SKPD: PD Pasar Jaya, Dinas Pajak, Disnaker, SKPD tingkat kota, SLTA

2008

 Aparat SKPD (tingkat Provinsi: 540 orang; Sektor Agama: 180 orang untuk 6 Agama)

2009

 43 Kecamatan (1.290 orang), masyarakat umum (180 orang); pelajar SLTA (120 orang), kelompok umat beragama (60 orang)

2010

 Aparat Satpol. PP, Sudin Sosial, Sudin Dikmen, Kanpeko, Sudin Pariwisata, Sudin Nakertrans dan aparat BPMP

2011

Advokasi HIV & AIDS bagi Pengusaha

Bidang Prompen KPAP

Pengusaha, pengurus dunia usaha, Forum LSM Peduli AIDS

2009

Advokasi bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat

Bidang Prompen KPAP

 Tokoh agama (6 Agama), tokoh masyarakat, Forum LSM Peduli AIDS  Tokoh 6 agama, @ 50 orang

2009

Penggalangan kesepahaman dan kesepakatan operasional program penanggulangan HIV & AIDS bagi instansi terkait

Bidang Prompen KPAP

POLDA Metro Jaya, Kanwil KumHam, BNP LSM Peduli AIDS dan beberapa instansi terkait Pemda DKI Jakarta

2009

Sosialisasi penggunaan dan pengadaan kondom perempuan

Bidang Prompen KPAP

Pekerja seks

2009

2010


Tabel 15. Kegiatan sosialisasi KPAP DKI Jakarta, 2009-2012 No

Kegiatan

Pelaksana

Cakupan/ sasaran

Tahun

Peran Satpol PP dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

Bidang Monev

100 orang Petugas Satpol PP Provinsi dan 200 orang Petugas Satpol PP Kota dan Kecamatan

2011

Sosialisasi Umum HIV dan AIDS

Bidang Prompen KPAP

Mobilisasi massa (masy.umum, Pelajar, LSM, Ormas) 1.000 orang

2008 -2012

Pembuatan dan pengadaan Brosur HIV & AIDS

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum dan populasi kunci

2010

Kegiatan “Pojok informasi” melalui pameran

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009-2011

Media release dan promosi di media cetak keberadaan KPAP dan KPAK dengan berbagai kegiatan

Bidang Prompen KPAP

Indo Pos, Lampu Hijau, serta Pos Kota

2009-2011

10 kali 2 Koran, 5 Majalah (@ 1 artikel)

2012

Sosialisasi HIV-AIDS ke SKPD

Bidang Prompen KPAP

20 SKPD (600 Orang)

2012

Pemasaran sosial kondom

Bidang Prompen KPAP

SKPD terkait, KPAP, KPAK, LSM, populasi kunci dan masyarakat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat

2012

Talkshow Radio

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009-2012

Media luar ruang tentang ajakan penanggulangan AIDS melalui billboard “Bersama Selamatkan Jakarta, Cegah HIV & AIDS”

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009

Peringatan Hari AIDS Sedunia

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2008-2012

Penyampaian pesan-pesan HIV dan AIDS melalui acara bernuansa hiburan di sekolah atau tempat lain yang disukai remaja

Bidang Prompen KPAP

Remaja

2009

Peningkatan wawasan, pengetahuan dan pemahaman HIV dan AIDS

Bidang Prompen KPAP

Motivator, Dewan Kelurahan, Karang Taruna, Ormas Kecamatan/ Kelurahan dan masyarakat umum

2009

Pembuatan film dokumenter dan film cerita (FTV) tentang info program pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009 - 2010

Media KIE (13 judul): Islam (32.000), Kristen (22.250) Katolik (22.250), Budha (6.875), Hindu (6.875), Khong Hu Chu (6.875), Profil KPAP (27.000), Info LSM (25.000), Info HIV-AIDS (30.000), Info tempat layanan (27.000), Pencegahan HIV bagi remaja sekolah (30.000), remaja luar sekolah (30.000), Kotak display (Indonesia dan Jepang: 250)

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum, kelompok agama, remaja

2010

 2009: Siaran (55 kali): 11 kali siaran per kota dengan durasi @60 menit  2010: Radio: Jakarta Pusat – Radio 99”ERS; Jakarta Utara – MD; Jakarta Selatan – RAS FM; Jakarta Barat – Radio CBB; Jakarta Timur – Radio Muara  2011: Siaran (55 kali): 11 kali siaran per kota dengan durasi @60 menit  2012: Siaran 6 Radio (14 kali), 3 stasiun TV (14 kali Siaran

Leaflet @11.000, Kalender (7.000), gantungan kunci (7.000)

2012


No

Kegiatan Pelaksanaan Sero survei

Tabel 16. Kegiatan Penguatan Kapasitas KPAP DKI Jakarta, 2009-2012 Pelaksana Cakupan/ sasaran Bidang Monev KPAP 5 kota dan 1 kab. Kepulauan Seribu

Tahun 2008, 20102011 2008-2009

Bimtek ke 5 Kota dan Kab. Kepulauan Seribu Bimtek ke 9 Pokja

Bidang Monev KPAP

5 kota dan 1 kab. Kepulauan Seribu

Bidang Monev KPAP

2010

Kunjungan Kerja KPAP ke Layanan Masyarakat

Bidang Monev KPAP

Pokja IDU, Pokja ST, Pokja Lapas/Rutan, Pokja Agama, Pokja Remaja, Pokja Pelabuhan, Pokja PMTCT, Pokja Tempat Kerja, Pokja Masy. Umum 12 lokasi (Puskesmas Kecamatan)

Bimtek Tim KPAP terkait Program PMTS dan Penjajakan ke Layanan Kesehatan Updating Data Estimasi Populasi Kunci

Bidang Monev KPAP

KPAK dan 10 Puskesmas Koordinator

2011

Bidang Monev KPAP

5 populasi kunci (WPS, penasun, waria, LSL, LBT) di 5 Kota dan 1 Kab. Kep. Seribu

2008-2010, 2012

Surveilan Pasif RS (Pengumpulan Data AIDS Pasif RS)

Bidang Monev KPAP

65 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

2008-2012

Pengembangan Sistem Informasi HIV-AIDS melalui Jakarta AIDS Informasi Sistem (JAIS) dan Pelatihan Petugas Penginput Data Layanan Kesehatan Pelatihan Manajemen Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Bulanan terkait Indikator Rencana Aksi Nasional (RAN) Fasilitasi dan Dukungan Kelompok Risiko Tinggi

Bidang Monev KPAP

Fasilitas Layanan Kesehatan DKI Jakarta terkait Data Prog. IMS, VCT, LJSS, PTRM, PMTCT, TB-HIV, Penjangkauan, PITC, TBHIV unit HIV

2008-2012

Bidang Monev KPAP

Staf KPAP, KPAK dan Pokja sebanyak 25 peserta

2011

Bidang Monev KPAP

KPAP, KPAK, LSM (unsur Monev)

2008-2011

Bidang Monev KPAP

70 orang Petugas Outreach LSM (Pendamping WPS dan IDU)

2010

Pembinaan Personil Outreach

Bidang Monev KPAP

40 orang LSM (Pendamping WPS, Waria, LSL, IDU, ODHA)

2010

Partisipatory Action Reserch Pemahanan HIV dan AIDS bagi Remaja usia 15-18 thn. Partisipatory Action Research Pemahaman HIV dan AIDS bagi Guru BP, Olah Raga, Agama Monitoring Kualitas Data (RAN dan JAIS)

Bidang Monev KPAP

400 orang peserta Tk. SLTA di DKI Jakarta

2011-2012

Bidang Monev KPAP

100 orang guru pengajar

2011

Bidang Monev KPAP

2012

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monev KPAP

5 wil Kota untuk RAN dan JAIS, 5 Lokasi Layanan Kesehatan untuk Prog. VCT, IMS dan LJSS Program ARCVIEW dan MS. EXCEL untuk Dinas Kesehatan, Sudinkes, KPAP, KPAK

Pembinaan Peer Educator (PE)

Bidang Prompen KPAP

 LSM Peduli AIDS se Jabodetabek; Kelompok diskusi sebaya SMA/K dan Karang Taruna Kota Jakarta Timur; Pengurus organisasi keagamaan (6 agama) dan kemasyarakatan se DKI Jakarta; Kelompok dampingan LSM Peduli AIDS; Kelompok pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta.  Pelajar SD, SLTA, motivator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ), umat Khonghucu, Kelompok sebaya di lingkungan petugas Adpel Tanjung Priok.  Penyuluh Tokoh 6 Agama (60 Orang) Penyuluh Masyarakat (30 Orang) Bidan Swasta (30 Orang) Petugas Panti (40 Orang) 5 wilayah Kota terkait 4 Kompenen

2009

Pelatihan TOT tentang Informasi HIV dan AIDS

Bidang Terapi & Rehabilitasi KPAP

Program Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual (PMTS)


2009

2012

2010

2011 2012

2011-2012


No

Kegiatan Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM)

Pelaksana Bidang Terapi & Rehabilitasi KPAP

Cakupan/ sasaran 5 wilayah Kota dan 1 Kab. Kepulauan Seribu (Masy. Umum, LSM)

Tahun 2011-2012

Pelatihan Petugas Konselor


2009

Pelatihan Petugas IMS


Petugas Puskesmas (13 orang), RSUD (5 orang), RSAB harapan kita (1 orang), LSM (2 orang), Lapas/rutan (2 orang) Petugas Puskesmas (20 orang) terdiri dari dokter, perawat, administrasi, lab

Pelatihan CST


2010

Pelatihan IMAI


RSUD (48 orang) terdiri dari : dokter anak/kandungan/umum, perawat, administrasi, lab Puskesmas (40 orang) terdiri dari dokter, perawat

Pelatihan Petugas Konselor VCT


RSUD, PKM, LSM (29 orang)

2010

Pelatihan Home base care


RSUD, PKM, LSM, Kader muda (30 orang) terdiri dari dokter, perawat

2011

Pelatihan Petugas PITC


PKM , RSUD (30 orang) terdiri dari dokter, perawat

2011

Pelatihan Petugas pengendalian TBHIV


PKM (30 orang) terdiri dari dokter, perawat

2011

Pelatihan petugas IMS


2011

Pelatihan petugas PMTCT


PKM (48 Orang) terdiri dari dokter, perawat, petugas administrasi, petugas Lab. PKM (30 orang) terdiri dari dokter, perawat

Pelatihan Petugas Analis Laboratorium


PKM (30 orang) terdiri dari petugas analis laboratorium

2011

Pelatihan petugas konselor adiksi


2012

Pelatihan Universal Precaution


PKM, Rumah Sakit, Lapas / Rutan, LSM (26 Orang) terdiri dari layanan PTRM dan petugas penjangkau. PKM (25 Orang) untuk petugas kesehatan dokter gigi.

Pelatihan Imaai


PKM (30 Orang) terdiri dari dokter dan perawat.

2012

Pelatihan RR (Reporting Record)


PKM rujukan dan RS pengampu ARV (30 Orang) terdiri dari petugas farmasi.

2012

2009

2010

2011

2012

Tabel 17. Kegiatan Mitigasi, KPAP DKI Jakarta, 2008-2012 No

Kegiatan

Pelaksana

Cakupan/ sasaran

Tahun

Bantuan Susu Formula

Bidang Terhab KPAP

2 Bayi HIV positif selama 2 bulan

2008

Pemeriksaan CD4

Bidang Terhab KPAP

1000 Orang

2008

Pemeriksaan Laboratorium (CD4,SGPT,SGOT,HB)

Bidang Terhab KPAP

1000 Orang

2009

Operasi Secio Caesaria

Bidang Terhab KPAP

7 Ibu hamil HIV positif

2009

Susu formula

Bidang Terhab KPAP


2009

Pemeriksaan PCR

Bidang Terhab KPAP

15 Bayi HIV positif

2009

Pemeriksaan Viral Load

Bidang Terhab KPAP


2009


Bidang Terhab KPAP


2010

Susu formula

Bidang Terhab KPAP


2010

Pemeriksaan PCR

Bidang Terhab KPAP

10 Bayi HIV positif

2010


Bidang Terhab KPAP


2010


Bidang Terhab KPAP


2011

Susu formula

Bidang Terhab KPAP


2011

Pemeriksaan CD 4

Bidang Terhab KPAP

500 Orang

2011


Bidang Terhab KPAP

120 Bayi dan Ibu hamil HIV positif

2011


Bidang Terhab KPAP


2012

Susu formula

Bidang Terhab KPAP


2012


Bidang Terhab KPAP

165 Bayi dan Ibu hamil HIV positif

2012


Bidang Terhab KPAP

159 ODHA

2012


Tabel 18. Kegiatan dukungan, perawatan dan terapi, KPAP DKI Jakarta, 2008-2012 No

Kegiatan

Pelaksana

Cakupan/ sasaran

Tahun

Pengadaan Obat, Reagent, Peralatan Laboratorium IMS

Bidang Terhab KPAP

39 klinik, puskesmas dan rumah sakit

2008

Alat Periksa CD4 (mesin) dan Reagen.

Bidang Terhab KPAP

6 RSUD dan RS POLRI

2009

Gynecolog Bed, alat electro cauter, alat mikroskop, speculum, rotator, centrifuge, obat-obatan dan reagen.

Bidang Terhab KPAP

20 PKM dan 1 Klinik PKBI

2009

Ora Quick

Bidang Terhab KPAP

6 lapas Rutan sebanyak 10.000 buah

2009

Reagen CD4 & Quality Control

Bidang Terhab KPAP

6 RSUD dan RS POLRI (CD 4 sebanyak 34 kit, Quality Control sebangak 84 buah)

2010

Reagen Rapid Test HIV

Bidang Terhab KPAP

PKM dan Klinik Swasta sebanyak 10.400 test standar diagnostic bioline rapid test ½ 3.0, 22850 test rapid HIV II dan 9000 test intec one step anti HIV (1&2) tri line test card.

2010

Reagen Oral Rapid Test

Bidang Terhab KPAP

Klinik Lapas/Rutan Swasta sebanyak 10.110 buah

2010

Alat Kesehatan layanan IMS

Bidang Terhab KPAP

PKM ( 9 buah Mikroskop,14 buah mikro pipet, 19 buah rotator, 9 buah centrifuge, 20 buah Methylated Spirit lamp, 100 buah Holder vacuntainer, 20 buah troniquet, 10 buah gynaecology chair electric, 5 buah electro cauter, dan 17 buah lampu sorot halogen.

2010

Bahan penunjang Sero Survey

Bidang Terhab KPAP

Terdiri dari 7 box Micropipet tips kuning, 7 box Micropipet tips biru, 28 box cryotube, 62 disposible syireng, 62 box sarung tangan nitrile free powder, 62 box tabung vacuntainer, 62 box needle, 62 box alchol swab, 6200 buah tanchoplasts, 135 buah safety box plastic dan 6 buah micropipet

2010

Obat – obatan Infeksi menular seksual dan infeksi oportunistik, Bahan habis pakai serta reagen IMS

Bidang Terhab KPAP

Puskesmas

2010

Alat periksa CD4

Bidang Terhab KPAP

RS. Fatmawati, RS. Pengayoman Cipinang dan Klinik PKBI DKI sebanyak 3 buah

2011

Reagen CD4 dan Quality Control

Bidang Terhab KPAP

6 RSUD dan RS. Polri (reagen CD4 sebanyak 50 kits dan Quality Control sebanyak 72 buah)

2011

Reagent Rapid Test HIV

Bidang Terhab KPAP

PKM dan Klinik Swasta sebanyak 4750 test standar (diagnostic bioline rapid test HIV ½ 3.0, 12.000 test rapid test HIV Focus dan 4750 test in tec one step anti HIV 1 & 2 tri line test card

2011

Reagen Oral Rapid Rapid Test

Bidang Terhab KPAP

Klinik Lapas / Rutan & swasta (sebanyak 3.690 buah)

2011

Obat-obatan IMS dan infeksi Oportunistik, Bahan habis pakai dan reagen IMS

Bidang Terhab KPAP

Puskesmas

2011

Reagen CD4

Bidang Dukyan KPAP

8 RS dan 1 klinik)

2012

Reagen HIV

Bidang Dukyan KPAP

Layanan VCT di PKM dan RSUD

2012

Obat dan reagen IMS

Bidang Dukyan KPAP

Layanan IMS di Puskesmas dan RSUD

2012


Tabel 19. Kegiatan Pemanfaatan Media TV, KPAP DKI Jakarta, 2007-2011 No

Kegiatan

Pelaksana

Cakupan/ sasaran

Tahun

FTV

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009 & 2010

Talk show

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009 & 2010

Filler/iklan HIV & AIDS

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009 - 2011

Iklan Jari AIDS (Jaga Diri dari AIDS) Gubernur/ Ketua KPAP DKI Jakarta beberapa tayang beberapa Stasiun TV

Bidang Prompen KPAP

Masyarakat umum

2009 - 2011

Di bawah koordinasi KPAP, Dinas Kesehatan memberikan layanan kepada ODHA. Program layanan ini mencakup antara lain Layanan Jarum Suntik Steril di Puskesmas, Layanan Terapi Rumatan Metadon di Puskesmas, Layanan Pengobatan, Dukungan dan Perawatan, dan rujukan antar layanan. Dukungan mitra internasional termasuk Global Fund (GF) dan Pemerintah Australia melalui HCPI berkontribusi signifikan dalam pelaksanaan program. Dukungan GF meliputi Layanan Alat Suntik Steril (LASS), Pelayanan Terapi Rumatan Metadon (PTRM), Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PMTCT), Tes HIV Sukarela (VCT), Pelayanan Dukungan dan Perawatan (CST), Pencegahan Penularan Melalui Transmisi Seksual/ PMTS (Komponen 3 – outlet kondom, komponen 4 – layanan IMS) dan Pemulihan Adiksi berbasis Masyarakat (PABM) di 5 wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Australia melalui IHPCP sejak 2005 dan HCPI sejak 2008 mendukung program HR melalui puskesmas dan LSM di berbagai wilayah DKI Jakarta. Kegiatan dukungan tersebut mencakup:  Program Jarum Suntik Steril di 38 puskesmas (30 puskesmas mandiri dan 8 puskesmas)  Program Terapi Rumatan Metadon di 15 Puskesmas dengan RS pengampu RSKO dan RS Fatmawati  Pelayanan pengobatan, dukungan dan perawatan di Puskesmas.  Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendukung peningkatan akses layanan di Puskesmas. Kegiatan dalam kemitraan ini mencakup penguatan Puskesmas dalam layanan HR termasuk mediasi, advokasi, penjangkauan Penasun, pendidikan perempuan penasun dan perempuan pasangan penasun, pendidikan pasien MMT, pendidikan masyarakat di tingkat RW, lokakarya penguatan masyarakat.  Survei perilaku Penasun dan kepuasan pengguna layanan Kegiatan-kegiatan di atas ditindak-lanjuti sebagai bagian penataan sistem. Sebagai contoh, kegiatan tindak lanjut program HR di Jakarta Timur meliputi:  Evaluasi staf  Penjangkauan dan rujukan ke puskesmas  Pendidikan penasun  Sosialisasi masyarakat sekitar  Pengembangan kapasitas dan advokasi para pemangku kepentingan  Koordinasi dan membangun jejaring dengan LSM lain Sedangkan di Jakarta Selatan dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Pengguna Napza suntik yang meliputi:  Audiensi, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait  Membangun jejaring dengan LSM lain  Kegiatan penjangkauan dan rujukan ke puskesmas  Pertemuan kelompok dampingan penasun dan penasun multi-drug  Monitoring dan evaluasi Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 19

Sementara itu di Jakarta Barat dukungan tersebut meliputi:  Penjangkauan di 8 kecamatan dan rujukan penasun ke 8 puskesmas  Penguatan kelompok penasun dalam pelaksanaan program  Penguatan puskesmas dalam pelaksanaan program  Penguatan kelompok masyarakat  Membangun jejaring dengan LSM lain Secara keseluruhan, jumlah titik layanan terutama layanan VCT meningkat selama 2008-2011. Dinas Kesehatan mengungkapkan masalah dan tantangan program HR, termasuk antara lain: a. Sebagian masyarakat belum menerima program HR sebagai pendekatan pencegahan penularan HIV pada Penasun. b. Aspek legal LJSS belum optimal. c. Layanan PTRM terbatas, tidak sebanding dengan estimasi jumlah penasun. d. Dukungan lembaga hukum terhadap penasun masih kurang. e. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Napza-HIV belum optimal. f. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama akses rujukan internal dan eksternal antara Puskesmas, RS dan LSM terkait pelaksanaan program. g. Stigma dan diskriminasi masih sangat tinggi Cakupan layanan Tabel 20. Estimasi Populasi Orang Dewasa Rentan Terinfeksi HIV Tahun 2009 Populasi Rentan

Jumlah

Prevalensi (%)

Jumlah ODHA

Pengguna Napza Suntik (Penasun)

27.852

55,0

15.324

6.715

23,5

1.581

Pasangan Penasun Wanita Penjaja Seks

36.011

7,4

2.646

Wanita Penjaja Seks - Langsung

13.627

10,0

1.368

Wanita Penjaja Seks - Tidak Langsung

22.384

5,7

1.278

2.008

34,0

682

Waria Laki-laki Suka Seks Laki-laki (LSL)

99.146

8,1

7.992

460.310

2,2

9.910

Pelanggan WPS Langsung

296.112

2,5

7.285

Pelanggan WPS Tidak Langsung

160.168

1,5

2.419

Pelanggan Penjaja Seks

Pelanggan Waria

4.030

5,1

206

295.259

1,1

3.141

Pasangan Pelanggan WPS Langsung

191.614

1,2

2.357

Pasangan Pelanggan WPS Tidak Langsung

103.645

0,8

784

12.007

13,4

Pasangan Pelanggan WPS

Warga Binaan Pemasyarakatan Populasi Risiko Tinggi (15-49 Thn)

1.604

939.308

42.880

Laki-laki

600.478

34.962

Perempuan

338.830

Total Populasi (15-49 Thn)

7.918

5.161.405

0,83

42.880

Laki-laki

2.427.309

1,44

34.962

Perempuan

2.734.096

0,29

7.918

Prevalensi HIV di DKI Jakarta cukup tinggi, terkonsentrasi pada populasi kunci (Estimasi 2009 di atas 5%: penasun 55%, waria 34%, WBP 13,4%, LSL 8,1%, WPS 7,4%). Jumlah populasi kunci cukup besar. Jumlah Ibu hamil terinfeksi juga meningkat, perlu waspada jangan sampai epidemi menyebar ke populasi umum. Berikut cakupan program layanan selama kurun waktu 2008-2012 termasuk kegiatan penjangkauan ke populasi kunci dan layanan kesehatan terkait HIV dan AIDS, seperti konseling dan tes sukarela Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 20

(VCT), layanan jarum suntik steril (LJSS), terapi rumatan metadon, layanan IMS, layanan PMTCT, layanan TB-HIV, pengobatan ARV. Penjangkauan ke populasi kunci Kegiatan penjangkauan menggunakan pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku (Behaviour Change Communication, atau BCC), yaitu, menggunakan petugas penjangkau sebagai saluran komunikasi untuk promosi pengurangan perilaku berisiko HIV dan AIDS ke populasi kunci. Penjangkauan ke populasi kunci di DKI Jakarta sebagian besar dilakukan oleh LSM dengan dukungan mitra internasional (FHI/ASA, HCPI dan GF).Sasaran penjangkauan adalahwanita pekerja seks (WPS), pengguna NAPZA suntik (Penasun), lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria dan lelaki berisiko tinggi (LBT). Berdasarkan hasil Pemetaan 2010-2012, jumlah populasi kunci yang sudah dijangkau secara keseluruhan memang meningkat, namun belum mencapai target. Hanya penjangkauan ke WPS yang sudah melewati target 80% dari Estimasi 2009 (44.245 orang), sedangkan penjangkauan ke Penasun, LSL, waria dan LBT masih di bawah target. Sampai dengan September 2012,penasun yang dijangkausebanyak 14.761 orang (66%), LSL sebanyak 33.591 orang (42%) dan waria sebanyak 1.336 orang (83%), dan LBT sebanyak 269.256 orang (73%).

Penjangkauan ke WPS dan waria sudah lama dilakukan dan banyak LSM yang terlibat. Penjangkauan ke Penasun mulai intensif oleh LSM dan Puskesmas dilakukan sejak tahun 2004, dan LBT mulai tahun 2009. Sedangkan penjangkauan ke LSL masih rendah karena LSM yang melakukan penjangkauan ke LSL masih sedikit dan juga LSL merupakan komunitas tertutup dan sulit dijangkau. LSM yang bergerak mendampingi WPS adalah Bandung Wangi, Yayasan Kusuma Buana, Tegak Tegar, Kapeta, Putri Mandiri, Icodesa, Aura Buana, PKBI, Gema, Yayasan Pelita Harapan Bangsa, Yayasan Anak dan Perempuan. LSM yang bergerak mendampingi LSL adalah LPA Karya Bakti, Yayasan Intermedika, Yayasan Tegak Tegar, Putri Mandiri. LSM yang bergerak mendampingi waria adalah Yayasan Srikandi Sejati, Swara. Layanan VCT Layanan VCT (voluntary counseling and testing) adalah unit pelayanan di klinik, Puskesmas dan rumah sakit yang melakukan layanan konseling pra-tes, tes HIV dan pasca-tes secara sukarela dan rahasia bagi mereka yang berperilaku risiko tinggi terinfeksi HIV. Setiap unit layanan VCT dijalankan


oleh sebuah tim yang telah dilatih Kemenkes,minimal terdiri dari petugas medis (dokter, perawat), konselor, petugas laboratorium, danstaf administrasi. Orang terinfeksi HIV di DKI Jakarta diperkirakan sebanyak 42 ribu orang (Estimasi 2009). Jumlah unit layanan VCT di DKI Jakarta mengalami peningkatan selama 2008-2012, dari 23 pada tahun 2008 menjadi 55 unit pada tahun 2012. Pengguna layanan VCT terutama populasi kunci (WPS, waria, Penasun, LSL) dan juga populasi umum (ibu rumah tangga, mahasiswa, remaja). Yang mengakses VCT pada tahun 2010 cukup tinggi karena tenaga penjangkauan masih didukung oleh lembaga donor, dan pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dikarenakan lembaga donor tidak memberikan bantuan untuk petugas penjangkauan. Layanan Harm Reduction: Jarum Suntik Sterildan Terapi Rumatan Metadon Jumlah penasun di DKI Jakarta diperkirakan sekitar 27 ribu orang, sebagian besar adalah laki-laki sedangkan penasun perempuan belum dapat diketahui karena sulit ditemui dan sangat tertutup. Prevalensi di kalangan penasun diperkirakan 55% (Estimasi 2009). Untuk mengurangi penularan HIV di kalangan Penasun, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program harm reduction(pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA terutama melalui kegiatan penjangkauan ke penasun, layanan jarum suntik steril dan terapi rumatan metadon). Pada tahun 2006 telah dilakukan perluasan layanan jarum suntik steril di 30 Puskesmasdan terapi rumatan metadon di 5 Puskesmas. Kader muda sebanyak 72 orang yang tersebar di 38 Puskesmas se-DKI Jakarta yang menjalankan program Harm Reduction. Tugas kader muda utamanya adalah menjangkau dan mendampingi klien penasun. Terdapat 8 LSM yang khusus melayani program Harm Reduction, yaitu : Stigma, Kios Atmajaya, Karisma, PKBI, PPK-UI, Yayasan Mutiara Maharani, Partisan, dan Layak.


Layanan jarum suntik steril (LJSS) ditujukan untuk memutus penularan HIV di kalangan penasun melalui penyediaan jarum suntik steril disertai dengan penyampaian informasi tentang HIV dan AIDS, dan kondom. Saat ini sudah ada 38 unit LJSS, ada penambahan 8 unit LJSS selama kurun waktu 20102012. Lebih dari setengah populasi penasun (14.701 orang) sudah menggunakan LJSS, sebagian besar penasun laki-laki, berusia 25-49 tahun (84%). Jarum suntik dan kondom yang telah didistribusikan selama kurun waktu 2010 - 2011 sebanyak 78.187 jarum dan 14.663 kondom. Terapi Rumatan Metadon bertujuan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan NAPZA dan terapi terhadap ketergantungan kronis opium atau heroin suntik. Jumlah layanan metadon s/d September 2012 sebanyak 18 unit layanan, hanya bertambah 3 unit layanan dari tahun 2008.Sebetulnya kebutuhan layanan metadon di DKI Jakarta cukup tinggi, namun penambahan layanan metadon masih terbataskarena masih ditentukan oleh Kemenkes (terkaitkemampuan pengadaan metadon). Penasun yang masih aktif menggunakan layanan metadon sampai dengan September 2012 sebanyak 1.109orang, sebagian besar penasun laki-laki dan berusia 25-49 tahun. Hasil survei perilaku dan kepuasan layanan harm reduction(Layanan JSS dan metadon) di DKI Jakarta pada tahun 2012, menemukan bahwa penasun di DKI Jakarta tetap menyuntik NAPZA lebih sering dibandingkan penasun di provinsi lain. Untuk itu, diperlukan jarum suntik steril lebih banyak bagi tiap penasun untuk mengurangi perilaku berbagi jarum suntik. Sebagian besar penasun merasa puas dengan layanan yang diberikan dan tingkat kepuasan meningkat (2011: 69% dan 2012: 79%). Kendala yang dihadapi penasun dalam mengakses layanan JSS dan TRM adalah transportasi, sibuk bekerja, khawatir ditangkap polisi, jam buka layanan yang tidak sesuai dengan aktivitas mereka dan konfidentialitas. Layanan Pengobatan ARV Jumlah ODHA di DKI Jakarta diperkirakan sekitar 43 ribu orang (Estimasi 2009). Jumlah kasus yang dilaporkan sampai Juni 2012, sebanyak 20.775 kasus HIV dan 5.118 kasus AIDS (Subdit AIDS Kemenkes). Pengobatan ARV di DKI Jakarta dilayani oleh 22 RS (sesuai SK Menkes 782/Menkes/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit rujukan bagi ODHA) dan 8 satelite ARV. Sebanyak 8.404 orang masih menerima pengobatan ARV.

Jumlah Rumah Sakit yang aktif memberikan layanan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 24 UPK, dan 8 UPK yang berstatus satelit yang terdiri dari 3 Puskesmas, 2 lapas, 3 Klinik Swasta dan belum ada penambahan UPK baru sejak tahun 2012. Total pasien yang dirawat di UPK Provinsi DKI Jakarta 34% pasien dari total pasien on ART nasional. Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 | 23

Layanan Pencegahan Ibu ke Anak (PMTCT) Ibu hamil yang terinfeksi HIV beberapa Klinik terpilih di DKI Jakarta meningkat dari 0,8% pada tahun 2008 menjadi 5,2% pada tahun 2011 (Dinkes: Sero Survei 2008 dan 2011). Sampai tahun 2011, sudah tersedia 15 unit layanan PMTCT di Puskesmas dan rumah sakit di DKI Jakarta. Adanya kenaikan jumlah Bumil HIV + dikarenakan sudah ada kesadaran untuk memeriksakan diri saat memasuki kehamilan, dampak dari Komunilkasi Perubahan Perilaku yang dilaksanakan oleh petugas medis dan non medis dalam mempromosikan mengenai tentang HIV dan AIDS berjalan efektif. Dukungan dana yang diberikan oleh lembaga donor untuk program PMTCT (bantuan seksio) pada tahun 2012 sdh tidak ada lagi hanya ada bantuan dari KPAP dan Pemerintah DKI (Jampersal).

EFEKTIVITAS PROGRAM Prevalensi HIV Efektivitas program dinilai melalui sejauh mana perubahan perilaku berisiko pada populasi kunci dan penurunan prevalensi HIV pada populasi risiko tinggi dan populasi risiko rendah. Program penanggulangan belum berdampak nyata terhadap penurunan penularan. Prevalensi HIV dalam kurun waktu 2007 – 2011 bervariasi menurut kelompok populasi, tinggi pada Penasun dengan angka prevalensi di atas 50%, penjaja seks sekitar 10%, waria 30%, dan LSL 17%. Tren angka prevalensi cenderung menetap Penasun, Penjaja seks, dan Waria, tetapi meingkat nyata pada kelompok LSL dari 8% tahun 2007 meningkat dua kali lipat menjadi 17% pada tahun 2011. Peningkatan angka prevalensi yang mengkhawatirkan tampak pada kelompok ibu hamil dari di bawah 1% pada tahun 2008 menjadi 5% pada tahun 2011. Perlu diteliti lebih lanjut apakah angka prevalensi pada kelompok ibu hamil mewakili populasi ibu hamil atau penduduk umum di DKI Jakarta atau ibu hamil dari kelompok populasi risiko tinggi. Sementara angka HIV positif pada penapisan darah donor yang dianggap mewakili populasi umum atau risiko rendah cenderung menetap sekitar 0,2%.


Tabel 16. Prevalensi HIV, DKI Jakarta, Tahun 2007-2011 Populasi Kunci

2007 10.0 10.0 0.0 34.0 8.0 55.0

WPSL WPSTL LBT Waria LSL Penasun WBP Nelayan Penderita TB Ibu hamil Sumber data:

2007 10.5 5.0

8.0 50.4 0.0

STBP 07

SS 07

Darah donor (PMI Jakarta)

2008 9.7 9.0

2009

2010

63.5 19.6 0.0 4.4 0.8 SS 08 0.26

2011 11.0 5.0 0.3 31.0 17.0 56.0 8.0

STBP 11 0.28

0.23

2011

6.0 0.0 1.7 5.2 SS 11

0.18

Prevalensi Sifilis Sifilis sebagai IMS mengukur perilaku seksual berisiko dan meningkatkan risiko penularan HIV. Tren prevalensi Sifilis berpola sama dengan prevalensi HIV pada kelompok berperilaku seksual berisiko, tidak pada kelompok Penasun. Angka Sifilis relatif tinggi pada Waria, LSL dan Wanita Penjaja Seks. Namun angka Sifilis menurun tajam pada Wanita Penjaja Seks, dan meningkat tajam pada LSL. Tabel 17. Prevalensi Sifilis, DKI Jakarta, Tahun 2007-2011 Populasi Kunci WPSL

2007

2007

2008

18.0

25.8

12.7

WPSTL

18.0

10.9

4.3

8.0

0.0

0.0

5.0

LBT Waria

2010

2011 5.0

6.0

2.0

34.0

34.8

9.0

31.0

LSL

3.0

1.6

0.0

17.0

Penasun

0.8

0.8

1.5

4.0

WBP

6.0

0.5

5.0

Nelayan

7.6

2.3

Penderita TB Ibu hamil Sumber data:

1.3 0.4 STBP 07

SS 07

SS 08

SCP 10

STBP 11

Prevalensi Gonore Prevalensi Gonore relatif tinggi pada Wanita Penjaja Seks, Waria, dan LSL. Prevalensi Gonore pada Penasun dan LBT tahun 2011 mengundang perhatian karena angkanya yang relative tinggi mendekati 20%. Verifikasi perlu dilakukan apakah angka ini memang tinggi atau faktor kebetulan karena masalah sampel atau pengukuran. Prevalensi Gonore dan/ atau Klamidia pada kelompok dengan perilaku seksual berisiko, termasuk Penjaja Seks, Waria dan LSL sekitar 30% sampai 50%.


Tabel 18. Prevalensi Gonore, DKI Jakarta, Tahun 2007-2011 Populasi Kunci WPSL

2007

2008

44.0

14.0

WPSTL

43.0

4.9

LBT

2010

2011

9.2

36.0

0.0

Waria

30.0

10.0

LSL

19.0

18.0

0.0

25.0

Penasun

4.7

18.0

WBP

2.0

Nelayan

3.1

Penderita TB Ibu hamil

1.9 0.7

Sumber data:

STBP 07

SS 08

SCP 10

STBP 11

Tabel 19. Prevalensi Gonore dan/atau Chlamidia, DKI Jakarta, Tahun 2007-2011 2007 2011 Populasi Kunci WPSL 62.0 51.0 WPSTL 62.0 45.0 Waria 42.0 38.0 LSL 32.0 28.0 Sumber data: STBP 07 STBP 11

Penggunaan Kondom Penggunaan kondom saat hubungan seks terakhir sudah relatif tinggi di atas 50%, dengan tren meningkat pada Penjaja seks, tetapi menetap pada Waria dan LSL. Angka ini kemungkinan bias karena tidak sesuai dengan angka IMS yang relatif tinggi, terutama pada Waria dan LSL. Angka penggunaan kondom pada LBT masih rendah. Tabel 20. Penggunaan kondom seks terakhir, DKI Jakarta, Tahun 2007-2011 Populasi Kunci WPSL WPSTL Waria LSL WBP Sumber data:

2007 39.0 39.0 85.0 72.0

2011 49.0 91.0 89.0 68.0

STBP 07

89.0 STBP 11

2011 43.0

SCP 11

Tabel 21. Selalu memakai kondom setahun terakhir, DKI Jakarta, Tahun 207-2011 Populasi Kunci LBT Penasun Sumber data:

2007 10.0 43.0 STBP 07

2011 7.0 71.0 STBP 11

Pengetahuan Komprehensif HIV Pengetahuan komprehensif tentang HIV sangat rendah, kecuali pada Penasun.


Tabel 22. Pengetahuan komprehensif, DKI Jakarta, Tahun 2007-2011 2007 2011 Populasi Kunci WPSL 10.0 8.0 WPSTL 10.0 15.6 LBT 0.0 3.3 Waria LSL Penasun WBP Sumber data:

34.0 8.0 55.0

29.2 22.8 30.8

STBP 07

8.8 STBP 11


IV. KESIMPULAN & REKOMENDASI  

 



  



 





Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta perlu menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan di DKI Jakarta. Di samping menetapkan target-target kuantitatif program, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) ke depan perlu menjelaskan strategi mencapai target-target tersebut, dan strategi mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan program. Penanggung jawab masing-masing program dan layanan kesehatan mengacu kepada SRAP dan dengan fasilitasi KPAP menyiapkan rencana kerja, termasuk pembiayaan, juklak dan juknis. KPAP melakukan fasilitasi payung hukum setiap program dan layanan kesehatan; meyakinkan harmonisasi berbagai Perda dan aturan hukum terkait lainnya; melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah untuk mencari mekanisme legal pendanaan SKPD dan LSM penanggung jawab program dan layanan kesehatan; dan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan Sektor terkait untuk kebutuhan penjangkauan yang melibatkan LSM. Meningkatkan kompetensi staf KPA Provinsi dan Kota/Kab dan penyelenggara program dan layanan kesehatan dalam kemampuan menggunakan data menentukan masalah prioritas, mengembangkan dan menguji pendekatan strategis pemecahan masalah program. Mengupayakan penambahan tenaga layanan kesehatan prioritas melalui APBN atau APBD. Mengembangkan berbagai pendekatan inovatif dan strategis menjangkau populasi laki-laki berisiko tinggi, terutama untuk testing dan perubahan perilaku. Memperbaiki JAIS supaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat sesuai kebutuhan, dan lebih memudahkan akses informasi oleh masyarakat luas dan berbagai pihak yang berkepentingan. KPA Provinsi dan Kota/Kab memfasilitasi koordinasi di antara Sektor terkait, LSM dan pihak-pihak terkait melalui forum diskusi yang teratur dan pelibatan LSM dalam pelaksanaan kegiatan program dan layanan kesehatan. Mulai menyiapkan strategi memandirikan upaya penanggulangan supaya program dan layanan kesehatan tidak rentan terhadap kelangsungan bantuan donor asing. KPAP bersama dengan sektor dan LSM terkait mengembangkan dan melaksanakan penelitian operasional yang dapat memandu pengembangan dan perbaikan kebijakan dan program dan layanan kesehatan. Memperbaiki strategi sero surveilans dengan lebih fokus pada beberapa populasi kunci: wanita penjaja seks di 2 atau 3 lokasi/ sentinel; LSL di 2 atau 3 lokasi; penasun di beberapa lokasi; dan pada ibu hamil yang mewakili populasi umum/ rendah di 2 atau 3 klinik bersalin. Surveilans perlu memperhatikan kesamaan metodologi dari waktu ke waktu, termasuk besar dan cara penarikan sampel, dan metode pengukuran antibody HIV. Adanya indikator keberhasilan program HIV dan AIDS


Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS DKI Jakarta,

Recommend Documents