GCG OVERVIEW
1
AGENCY THEORY
Ekspansi Entrepreneur (Wira Usaha)
Public Corporation (Perusahaan Publik)
• Perusahaan skala Kecil & baru
• Perusahaan menjadi besar
• Dimiliki oleh perorangan
• Dimiliki oleh publik (Pemegang Saham)
• Pemilik mengelola sendiri
• Pemilik mempercayakan pada orang lain untuk mengelola usaha
• Tidak ada benturan kepentingan
• Kemungkinan timbul benturan kepentingan / conflict antara pemilik dengan pengelola
2
Asymmetry of Information ADVERSE SELECTION (Penyimpangan Informasi yang merugikan PS)
MORAL HAZARD (Resiko Moral )
3
Management Scandals
Internasional : • Enron • Worldcom • Tyco
Indonesia: • Kimia Farma • Lippo Bank
4
Scandal Management • Perusahaan energi Amerika paling inovatif, SDM 21.000 orang di lebih 40 negara dengan penghasilan 101M USD tahun 2000.
• Perusahaan industri raksasa telekomunikasi no. 2 di AS dgn produk internet, komunikasi telepon, kartu telepon pra bayar, SDM 73.000 orang dengan aset 107 M USD.
• Eksekutif perusahaan memalsukan kondisi keuangan yang tidak akurat & dibesar-besarkan, asalkan harga saham mereka terus naik.
• Eksekutif perusahaan memanipulasi pembukuan dengan menggembungkan laba 3,85 M USD. Perusahaan berpura-pura memasukan pos investasi sebesar 3,9 M USD padahal sesungguhnya biaya operasional sehingga perusahaan dapat menekan biaya tsb dan memperoleh laba yang besar.
• Berbohong soal perolehan laba dan menyembunyikan besaran utang dalam pembukuannya. • Dampak skandal : Enron bangkrut dan 4.000 orang kehilangan pekerjaan
• Dampak skandal : Worldcom bangkrut, dimana saham senilai 60 USD / lembar menjadi 9 sen USD / lembar, dengan meninggalkan hutang mencapai 41 M USD
• Pioneer dibidang Farmasi & menjadi perusahaan publik sejak 4 Juli 2001 di BEJ dan BES. • Managemen menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangan senilai 32,6 M (seharusnya 99,6 M ditulis 132 M) • Dampak skandal : Bapepam dan investor yang paling dirugikan. Ketika dilaporkan untung, harga saham bagus, tapi begitu kesalahan diumumkan harga saham menurun tajam.
• Perusahaan bergerak dibidang komponen elektronik, penyedia jasa telekomunikasi bawah laut, beroperasi di lebih 100 negara • Eksekutif melakukan mark up laba untuk mendongkrak harga saham, sehingga ditemukan 135 Juta USD masuk ke rekening CEO Tyco • Dampak skandal : Perusahaan merugi, CEO Tyco yang paling dipuja oleh Wall Street sebagai maha guru manajemen mengundurkan diri.
• Merupakan bank swasta terkemuka dengan 2,5 juta nasabah dan 676 ATM di 120 kota. Tahun 1997 akibat krisis ekonomi direkapitulasi oleh pemerintah dengan saham dikuasai 59,25% • Perusahaan melaporkan keuangan ke publik dgn aset 24 T laba bersih 98 M, tetapi ke BEJ dilaporkan aset 22,8 T dengan rugi bersih 1,3 T. • Dampak skandal : Dana rekap pemerintah (milik masyarakat) susut dari 6 T menjadi 600 M, demikian pula dengan investor lainnya.
5
Diperlukan suatu sistim yang mengatur pengelolaan dan pengawasan, hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab pihakpihak yang terlibat dalam suatu perusahaan (korporasi)
Pembentukan struktur & proses pengelolaan perusahaan yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Pemberdayaan Dewan Komisaris dan praktik2 pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan Manajemen
Good Corporate Governance (GCG) (Panduan Tatakelola Perusahaan Yang Baik) 6
PENGERTIAN GCG Dalam salah satu diktum Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa :
“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan, guna mewujudkan Nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan Nilai-nilai Etika” 7
PROSES DAN STRUKTUR IMPLEMENTASI GCG HUKUM & PERATURAN YANG BERLAKU
PANDUAN KOMNAS GCG
VISI, MISI & SASARAN PERUSAHAAN
EXTERNAL BEST PRACTISE
INTERNAL BEST PRACTISE
GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANUAL • • •
PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PANDUAN PERILAKU MANUAL BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI PERATURAN TEKNIS & PELAKSANAAN • PENYEMPURNAAN S.O.P PROSES BISNIS • CHARTER KOMITE KOMISARIS DAN KOMITE DIREKSI
REVIEW
INTERNALISASI & SOSIALISASI
PENERAPAN / IMPLEMENTASI BUDAYA PERUSAHAAN 8
PANDUAN KOMNAS GCG (Kepmen No. 117 – Bab II – Ps 3)
Transparansi
(Transparency)
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
Kemandirian (Independency) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif Pertanggungjawaban( Responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku 9
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN GCG DI BUMN 1. Master Plan Meneg P.BUMN tahun 1998 Æ Meletakkan GCG sebagai salah satu dari 8 pondasi Korporasi BUMN menuju WCC/ World Class Company. 2. Master Plan Reformasi BUMN Mei 2000 Æ Kebijakan Penerapan GCG. 3. Pembentukan Komite Nasional ttg Kebijakan GCG oleh Menko Ekuin tahun 2001. 4. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tgl. 1 Agustus 2002 ttg Penerapan Praktek GCG pada BUMN 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara. 6. Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia • No. 31 Tahun 1999 • No. 20 Tahun 2001 • No. 30 Tahun 2002 7. Undang-Undang Pidana 8. Undang-Undang Ketenagakerjaan 10
Salah satu bagian terpenting dari UU Anti Korupsi adalah pasal yang berhubungan dengan gratifikasi, yang mendefinisikan sebagai berikut: Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Ps.12.B UU No. 20/2001: Gratifikasi dalam bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibuat ketentuan: •
Gratifikasi bernilai kurang dari Rp 10.000.000,-, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap, dilakukan oleh Penuntut Umum
•
Gratifikasi bernilai Rp 10.000.000,- atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi.
11
8 PONDASI KORPORASI BUMN ABAD 21 (BUMN KELAS DUNIA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MASTER PLAN REFORMASI BUMN CORPORATE GOVERNANCE SISTEM MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KORPORASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM INSENTIF DAN REMUNERASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SERIKAT PEKERJA 12
VISI, MISI DAN STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN
13
EXTERNAL BEST PRACTISE
Hasil penelitian, studi banding/ benchmarking terhadap praktek-praktek terbaik penerapan korporasi oleh perusahaan lain yang telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses Bisnisnya. • • • • •
Aneka Tambang Astra PLN BP Indonesia Beberapa perusahaan multi nasional
14
INTERNAL BEST PRACTISE
Sistem Akuntansi
SI Niaga SI Logistik KPI Manajemen Resiko GCG Policy
15
KANDUNGAN PANDUAN TATAKELOLA PUSRI : I.
PENGERTIAN DAN TUJUAN
II. ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN III. AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL IV. KEBIJAKAN PERUSAHAAN V.
PENUTUP
Code Of Corporate Governance Merupakan sekumpulan nilai dan praktek perusahaan yang menjadi dasar dan acuan bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola perusahaan. Memuat prinsip-prinsip penerapan GCG yang selaras dengan perundang-undangan, visi dan misi serta budaya perusahaan. Sebagai “payung” bagi pembuatan peraturanperaturan teknis di bawahnya. 16
KANDUNGAN PANDUAN PERILAKU PT PUSRI : • VISI, MISI, KOMITMEN DAN CARA BERBISNIS PT PUSRI • NILAI-NILAI PERUSAHAN • PERILAKU JAJARAN PT PUSRI • PERILAKU KORPORASI • SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI GCG
•
Merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan.
•
Merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara pengelolaan perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan
•
Merupakan komitmen tertulis tentang GCG oleh manajemen dan karyawan 17
BOARD MANUAL (PANDUAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI) • Kompilasi dari praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi (Undang-undang/ Peraturan), Anggaran Dasar dan Best Practices yang disepakati bersama dalam rangka menerapkan GCG. • Digunakan oleh organ-organ utama perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan, yakni Dewan Komisaris dan Direksi.
Karakteristik Board Manual • Menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi untuk mengawasi dan mengelola Perusahaan • Memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan dan tidak bersifat limitatif (AD, Kep RUPS dan Peraturan Perundang-undangan tetap harus dijadikan pedoman) • Menjadi living document, yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi Perusahaan 18
Charter Merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi organ pendukung Perusahaan dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Pengguna Charter : 1. Komite2 dibawah Komisaris • Komite Audit (Wajib : Kepmen No. 117, Pasal 14 Ayat 1 ) • Komite Nominasi • Komite Asuransi dan Risiko Usaha Jika diperlukan • Komite Remunerasi 2. Komite2 dibawah Direksi
19
BUDAYA PERUSAHAAN
Merupakan sikap dan tindak tiap organ perusahaan (Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran karyawan) yang telah melekat (penuh dengan kesadaran dan tanpa paksaan) di dalam menjalankan fungsi/ tugasnya masing-masing, sesuai dengan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yakni selalu mengacu kepada prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
20
ORGAN DAN STRUKTUR BUMN
PEMERINTAH
KREDITUR
DEKOM PEMASOK
RUPS
PEMEGANG SAHAM: • PUBLIK • NON PUBLIK
DIREKSI
MANAGER
MANAGER
MANAGER
MANAGER
KARYAWAN
MASYARAKAT SEKITAR
KONSUMEN
= CG dalam arti Luas
= CG dalam arti sempit
= Corporate Management
21
“THE 7 KEY PERSONS” Organ-organ Perusahaan yang sangat menentukan keberhasilan penerapan GCG di suatu perusahaan disebut “THE 7 KEY PERSONS”, yakni : PEMEGANG SAHAM
1. Pemegang Saham 2. Komisaris/ Dewan Pengawas 3. Direksi
GENERAL MANAJER
4. General Manajer 5. Sekretaris Perusahaan SEKPER
6. Satuan Pengawasan Intern 7. Tim Penerapan GCG Dan
KOMISARIS
SPI
TIM PENERAPAN GCG
DIREKSI
Dukungan dari Serikat Pekerja
22
Manfaat Penerapan GCG IMPLEMENTASI GCG
WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL KPD STAKEHOLDERS DASAR SELF REGULATION IMPLEMENTASI GCG
PERILAKU BISNIS YANG BERETIKA
MENGHILANGKAN PRAKTEK PADA “GREY AREA”
MENINGKATKAN KREDIBILITAS PERUSAHAAN
PENINGKATAN IMBAL HASIL BAGI KARYAWAN & PEMEGANG SAHAM 23
GCG: Menciptakan daya saing GCG mengatur perilaku perusahaan
Kemudahan Akses modal
Reputasi Bisnis Beretika
Daya Saing
Etika mengatur perilaku individu
Pertumbuhan yang berkelanjutan Mitra dan peluang usaha
Cost of debt rendah Efisiensi
Kepuasan Pelanggan Produktifitas Kepuasan karyawan 24
Terima kasih
25
Latar Belakang Penerapan GCG di PT Pusri : 1. Surat Direktur Utama No. 1387/100.OT/2000 tanggal 19 Desember 2000 perihal Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pupuk Sriwidjaja (GCG – Pusri). 2. Kepmen BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 3. Assessment oleh BPKP tentang penerapan GCG PT Pusri • Tahun 2004, diperoleh score 65,36 • Tahun 2005, diperoleh score : 71,77 (untuk capaian actual review GCG) 73,46 (untuk capaian actual evaluasi GCG) 4. Telah disyahkannya buku2 perangkat GCG (GCG Manuals) PT Pusri, sebagai pedoman tata kelola dan perilaku untuk seluruh jajaran karyawan PT Pusri serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan (Stakeholders) 26
GCG’S MANUALS CODE OF CORPORATE GOVERNANCE [CoCG] (PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN) CODE OF CONDUCT [CoC] (PANDUAN PERILAKU) BOARD MANUAL [BM] (MANUAL KOMISARIS DAN DIREKSI)
CHARTER
CHARTER
(KOMITE DIBAWAH KOMISARIS)
(KOMITE DIBAWAH DIREKSI) 27
KANDUNGAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE [CoCG]
Bab I
:
PENGERTIAN DAN TUJUAN
Bab II
:
ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN *)
Bab III :
AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN NTERNAL
Bab IV :
KEBIJAKAN PERUSAHAAN
28
Code of Corporate Governance (Panduan Tata Kelola Perusahaan) Bab I : PENGERTIAN DAN TUJUAN A. PENGERTIAN GCG Tatakelola perusahaan yang baik atau good corporate governance selanjutnya disingkat dengan GCG adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. Ruang lingkup pemberlakuan Panduan bagi PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) (selanjutnya disebut PT. PUSRI) adalah: 1. Pemegang Saham PT. PUSRI. 2. Komisaris PT. PUSRI. 3. Direksi PT. PUSRI. 4. PT. PUSRI sebagai Pemegang Saham di Unit-Unit Usaha/anak perusahaan PT. PUSRI, ataupun orang yang ditunjuk oleh Direksi PT. PUSRI untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Unit-Unit Usaha PT. PUSRI. 5. Jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan PT. PUSRI.
29
B. TUJUAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG
Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (high performance) serta citra perusahaan yang baik (good corporate image). Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholders. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
To be G2C (Good Governed Company), yaitu perusahaan yang memiliki kompetensi dalam praktek bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG
30
C. PRINSIP TATAKELOLA PERUSAHAAN Merupakan uraian mengenai kerangka landasan Good Corporate Governance yang dibangun atas 5 (lima) pilar, yaitu :
1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan (reconcilable) yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Prinsip transparansi ini berkaitan dengan adanya penyajian informasi kepada stake holder., baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko perusahaan (Halaman 2 buku Panduan Tatakelola)
31
2. Kewajaran Menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham dan stakeholder lainnya, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor dan stakeholder lainnya
3. Akuntabilitas Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham serta stakeholder lainnya, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. PrInsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban Komisaris atau Direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tangung jawab mengelola perusahaan. (Halaman 3 buku Panduan Tatakelola) 32
4. Kemandirian Memastikan para pengawas dan Direksi beserta manajemen untuk secara mandiri melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Pertanggungjawaban Memastikan dipatuhinya peraturan dan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. (Halaman 5 buku Panduan Tatakelola)
33
Bab II : ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN *) A. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ utama pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris (Pasal 1 UUPT)
B. KOMISARIS Karakteristik Dewan Komisaris perusahaan antara lain:
sebagai
organ
utama
1. Merupakan lembaga yang mewakili Pemegang Saham 2. Berfungsi sebagai pengawas/ penasehat terhadap operasi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi 3. Merupakan cerminan keahlian 4. Sebagai salah satu prasyarat implementasi GCG, dalam menjalankan tugasnya Komisaris dibantu oleh Komite Audit, serta komite-komite lain bila diperlukan (Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite Asuransi dan Resiko) 34
C. DIREKSI Merupakan organ utama perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan demi kepentingan dan tujuan perusahaan tersebut (Pasal 1 ayat 4 UUPT) Direksi bertugas melakukan pengurusan perusahaan, sementara pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi ditentukan oleh RUPS.
D. SEKRETARIS PERUSAHAAN Merupakan organ pendukung Direksi yang menjalankan 3 fungsi utama, yaitu sebagai : 1. Compliance Officer 2. Stakeholder Relation 3. Business Information
35
E. SATUAN PENGAWASAN INTERN Merupakan Organ Pendukung Direksi yang berfungsi sebagai pengawas serta penyedia jasa konsultasi, jaminan obyektif dan independen untuk menambah nilai dan meningkatkan/memperbaiki operasi perusahaan dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
F. AUDITOR EKSTERNAL Merupakan auditor yang ditunjuk oleh RUPS (dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit) untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun manajemen, apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji material.
G. EKSTERNAL GOVERNANCE Merupakan aturan-aturan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Aturan2 dari instansi lain tersebut meliputi Departemen2 Pemerintah, DPR dan Pemda. *) Penjelasan detail mengenai Organ-Organ Perusahaan ini dapat dilihat
pada Halaman 6 s.d. 22 Panduan Tata Kelola PT Pusri)
36
Bab III : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL 1. Suatu ketentuan yang mewajibkan PT Pusri untuk menerapkan aturan dan kebijakan untuk menghindarkan diri dari penyelewengan keuangan, dalam bentuk pemeliharaan catatan dan pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai asset, kewajiban dan modal. 2. PT Pusri juga memberlakukan Sistem Pengendalian Internal, untuk menjaga asset terhadap penyalahgunaan dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan, PT Pusri (Halaman 23 dan 24 buku Panduan Tatakelola)
37
Bab IV : KEBIJAKAN PERUSAHAAN A. BISNIS PERUSAHAAN 1.
Senantiasa bekerja secara profesional untuk membuat produk dan memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi agar sesuai dengan harapan pelanggan.
2.
Menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsipprinsip good corporate governance dan memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
3.
Menerapkan pendekatan operasional yang bertanggungjawab dan berorientasi dalam pencapaian nilai jangka panjang serta berdaya saing tinggi.
4.
Berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas produk yang merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan dan tantangan.
5.
Bekerja sama dengan berbagai pihak, mematuhi hukum dan menghormati budaya setempat.
6.
Menjunjung tinggi etika usaha dalam persaingan usaha dan sedapat mungkin berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan bersama mitra usaha.
7.
Komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan pegawai.
8.
Memberikan kontribusi terus menerus kepada masyarakat dan tanggap terhadap aspek-aspek perkembangan budaya masyarakat. 38
B. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PT. PUSRI akan memperlakukan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kapan pun ada keputusan manajemen atau Pemegang Saham mayoritas mengurangi hak dan/atau porsi Pemegang Saham minoritas, maka Pemegang Saham yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, perusahaan akan memastikan bahwa Pemegang Saham akan dapat menggunakan haknya pada permasalahan yang penting dan menentukan. PT. PUSRI akan berusaha keras agar mampu memberikan peningkatan nilai bagi Pemegang Sahamnya. Semua Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama termasuk dalam penerimaan deviden.
39
C. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN 1. Bersama-sama akan membangun citra yang baik dan berusaha untuk saling membantu dalam menghadapi persaingan global. 2. Mengutamakan kebersamaan sesama anggota holding company. 3. Menerapkan kebijakan untuk pemakaian produk dan jasa anak perusahaan yang memenuhi persyaratan kualitas, harga serta ketepatan waktu pengiriman. 4. Membangun kerjasama untuk mencapai sinergi di berbagai bidang
40
D. TEKNOLOGI 1. Menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dimasa yang akan datang. 2. Mengutamakan tercapainya proses nilai tambah dalam skala sebesar-besarnya pada segenap jajaran operasioanl perusahaan. 3. Mengembangkan, mengadakan dan menggunakan teknologi, produk & jasa inovatif yang memungkinkan dilakukannya konservasi energi dan sumber daya lainnya selaras dengan upaya pelestarian lingkungan. 4. Mengembangkan nilai alih teknologi, pengetahuan dan keakhlian yang berkaitan dengan penanganan masalah-2 lingkungan & pelestarian energi & sumber daya lainnya.
41
E. MANAJEMEN RESIKO 1. Resiko yang bersifat internal dikendalikan dan diminimalkan dengan prinsip kehati-hatian (prudent management) & resiko yang bersifat eksternal diidentifikasi dan dievaluasi kemungkinan, potensi dan dampak terhadap perusahaan 2. Melakukan upaya untuk meminimalkan resiko melalui asuransi yang relevan, kontrak yang dapat melindungi dari resiko dan melakukan teknik keuangan yang dapat membalikkan resiko. 3. Mengungkapkan secara mempengaruhi perusahaan.
transparan
resiko
yang
dapat
42
F. BENTURAN KEPENTINGAN 1. Resiko yang akan terjadi bila terjadi benturan kepentingan harus ditangani secara tepat dan bijaksana sesuai dengan Code of Conduct. 2. Bila terjadi benturan akan ditangani dengan cara : •
Komite di Komisaris melakukan analisa & identifikasi
•
Komite tersebut diatas melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi
•
Direksi melakukan pembahasan dengan Komisaris untuk mencari solusi terkait masalah kebijakan strategis perusahaan & keterkaitan dengan institusi lain.
•
Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan dengan Pemegang Saham untuk solusi terkait masalah kebijakan nasional atau internasional.
43
G. PANDUAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) 1. Perusahaan wajib memiliki Panduan Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika diantara seluruh jjaran perusahaan dengan stakeholders perusahaan. 2. Perilaku yang ideal wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran perusahaan sesuai budaya perusahaan.
44
Bab V : PENUTUP
1. Perusahaan akan selalu melakukan perubahan jika memang diperlukan untuk penerapan GCG yang terbaik bagi perusahaan. 2. Seluruh jajaran PT Pusri bertanggungjawab terhadap substansi dari Panduan Tatakelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) termasuk perubahannya dikemudian hari.
45
Manfaat Penerapan GCG di Perusahaan Terbuka
IMPLEMENTASI GCG
KEPERCAYAAN DUNIA USAHA & PIHAK EKSTERNAL
KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN EKSPANSI/ PERTUMBUHAN
PERILAKU BISNIS YANG BERETIKA
MEMERANGI INEFISIENSI DAN PRAKTIK KKN
PENURUNAN BIAYA MODAL (COST OF FUNDS)
BERKURANGNYA BEBAN BIAYA BAGI PERUSAHAAN
PENINGKATAN IMBAL HASIL BAGI KARYAWAN, PEMEGANG SAHAM DAN INVESTOR
46
Pengakuan Eksternal (Keberhasilan PT. ANTAM)
LACP 2005 Vision Awards Annual Report Competition – Platinum Winner pada Natural Resources Category 2005 Annual Report of Annual Reports – e.com One of Asia’s Best Company 2006 – FinanceAsia magazine Best Annual Report Award 2001, 2002, 2003 & 2004 – BEJ, Bapepam, Komnas GCG Anugerah Business Review 2006: Best Board of Commissioners (2nd place) Best Corporate (3rd place) Best Corporate Secretary Best Community Development Program Top Performing Listed Companies (2nd Place) - Investor Award 2006 47
VISI, MISI, KOMITMEN DAN CARA BERBISNIS PT PUSRI
Visi, Misi, Komitmen dan cara berbisnis PT Pusri dapat dilihat pada halaman 2 Code Of Conduct
48
A. NILAI-NILAI PERUSAHAN Menjelaskan mengenai : 1. 2. 3.
Prinsip-prinsip Panduan PT Pusri Standar Etika Etos Kerja
(Penjabaran selengkapnya dapat dilihat dalam Code of Conduct halaman 3)
49
B. PERILAKU JAJARAN PT PUSRI Menjelaskan mengenai : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Integritas dalam Berusaha Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi Benturan Kepentingan Hadiah Suap Penyelewengan dan Penyimpangan sejenisnya Keterlibatan dalam Politik
(Penjabaran selengkapnya mengenai butir 1 s.d. 7 di atas, dapat dilihat pada Code Of Conduct halaman 4 s.d. 10)
50
C. PERILAKU KORPORASI Menjelaskan mengenai : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Karyawan dan Hubungan Industrial Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan Masyarakat Lingkungan (Community Development) Persaingan Usaha Pengelolaan Stakeholders Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi Pelaporan Pelanggaran atas Code of Conduct
(Penjabaran selengkapnya mengenai butir 1 s.d. 8 di atas, dapat dilihat pada Code Of Conduct halaman 11 s.d. 20) 51
SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI CODE OF CONDUCT
Tanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap penerapan code of conduct dibebankan kepada Tim Penerapan GCG, yang beranggotakan Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan seluruh General Manajer. Pimpinan masing-masing Unit Kerja berkewajiban mensosialisasikan Code Of Conduct ini, guna tumbuh dan terpeliharanya kejujuran, integritas dan keadilan dalam setiap transaksi di lingkungan masingmasing. Code of Conduct ini merupakan dokumen yang hidup dan secara terus menerus akan disempurnakan sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52
PROSEDUR REVIEW LAPORAN KEUANGAN PERIODIK DIREKSI Dept . Admin & Keu. Korporasi , Dept . Akuntansi
SEKDEKOM
KOMISARIS
KOMITE AUDIT
PEMEGANG SAHAM
B Catatan Laporan Keuangan Periodik (2)
Catatan Catatan Laporan Keuangan Periodik 2
Laporan Keuangan
Dokumen Pendukun gLaporan Keuangan 1
Laporan Keuangan Periodik (3)
REVIEW
Proses Distribusi ke Komisaris • Verifikasi hasil Audit dr IA • Membuat catatan laporan
Meminta data dan dokumen pendulung lainnya dr IA
Verifikasi
INTERNAL AUDITOR Catatan Dokumen dr IA
Laporan Keuangan Periodik (2)
Menyampaikan surat ke KOMISARIS
Tidak Tepat Waktu
Catatan Laporan Keuangan periodik 3
Prosedur Riview
A Surat Keterlambatan Laporan
Menyampaikan ke KOMISARIS
Hasil Riview Melakukan pembahasan dgn DIREKSI , IA & KOMITE AUDIT
Melaporkan laporan Hasil Riview ke KOMISARIS
Sekdekom Hasil Pembahasa Laporan n Keuangan Periodik
Menyerahkan Laporan ke Pemegang Saham
Catatan Laporan Review Keuangan periodik 3
B
A
53
