LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/27/ II / 2009 TANGGAL : 13 FEBRUARY 2009
Advisory Circular 92 - 01
THE HANDLING AND CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS ON THE OPERATOR’S AIRCRAFT.
EFFECTEVE DATE : 13 FEBRUARY 2009 REPUBLIC OF INDONESIA – MINISTRY OF TRANSPORTATION DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
AC 92 – 01 / 2009
1
FOREWORD
This Advisory Circular (AC) provides information and guidance concerning an acceptable means, but not the only means, of demonstrating compliance with the requirements of the Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 92, regarding the handling and carriage of dangerous goods on the operator’s aircraft.
References of this Advisory Circular contains advisory material only and should be used in accordance with the applicable regulations.
Revisions of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Civil Aviation.
Director General of Civil Aviation
BUDHI M.SUYITNO
AC 92 – 01 / 2009
2
Daftar Isi
Hal Kata Pengantar
2
Daftar Isi
3
Maksud
4
Definisi
5
Penyelenggaraan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya
6
Persyaratan pengangkutan bahan atau barang berbahaya
7
Persyaratan penempatan di pesawat udara
8
Persyaratan penyimpanan di gudang bandar udara
9
Tata cara memperoleh surat persetujuan
11
Ketentuan Penutup
12
AC 92 – 01 / 2009
3
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ADVISORY CIRCULAR 92 - 01
MAKSUD :
Advisory Circular (AC) ini memberikan informasi dan petunjuk terkait
dengan
pemenuhan
persyaratan
pada
Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Part 92 ( Civil Aviation Safety Regulation Part 92, khususnya untuk Operator pesawat udara dan Jasa agen pengiriman pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya yang diangkut pesawat udara.
AC 92 – 01 / 2009
4
DEFINISI
Dalam Advisory Circular ini yang dimaksud dengan:
Bahan berbahaya adalah benda atau zat padat, cair, gas yang dapat membahayakan
kesehatan,
keselamatan
jiwa
dan
harta
benda
serta
keselamatan penerbangan;
Barang adalah segala sesuatu yang diangkut dan / atau akan diangkut dengan pesawat udara kecuali penumpang dan awak pesawat;
Pengangkut adalah setiap badan hukum yang menjadi pemilik, penyewa dan / atau yang mengoperasikan pesawat udara, yang menggunakannya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum yang lain, untuk mengangkut penumpang bagasi, bagasi kargo, kiriman pos dan barang lainnya;
Persetujuan pengangkutan adalah surat persetujuan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk keperluan pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya;
Pesawat udara kargo adalah pesawat udara yang digunakan khusus untuk mengangkut barang atau harta benda;
Pesawat udara penumpang adalah pesawat udara yang digunakan
untuk
mengangkut penumpang, kargo dan kiriman pos;
Penyimpanan adalah prosedur penyimpanan bahan dan / atau barang berbahaya yang akan dikirim / baru tiba, di gudang bandar udara;
AC 92 – 01 / 2009
5
Penempatan adalah prosedur penempatan bahan dan / atau barang berbahaya di pesawat udara;
Pelabelan / marka adalah pemberian label / marka atau tanda pada kemasan bahan dan / atau barang berbahaya sesuai persyaratan yang berlaku;
Surat kargo udara (Surat Muatan Udara / Airways Bill) adalah dokumen Angkutan Udara sebagai bukti adanya perjanjian angkutan udara antara pengangkut dan pengirim kargo yang berisikan syarat-syarat perjanjian angkutan udara.
PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BAHAN DAN / ATAU BARANG BERBAHAYA
Bagian Pertama
Wewenang dan Tanggung Jawab
Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang dan bertanggung jawab atas :
a. Penyiapan, pemeliharaan prosedur tentang pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya dengan pesawat udara, penyimpanan di gudang bandar udara, penempatan di pesawat udara, pelabelan dan pemarkaan bahan dan / atau barang berbahaya;
b. Evaluasi persiapan angkutan bahan dan / atau barang berbahaya sebelum pemberian persetujuan;
c. Pemberian persetujuan pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya;
AC 92 – 01 / 2009
6
d. Pengawasan, inspeksi, evaluasi terhadap pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya dengan pesawat udara.
Pengawasan, inspeksi, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 bulan.
Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkutan Bahan Dan / Atau Barang Berbahaya
Untuk dapat melakukan pengangkutan bahan dan / barang berbahaya harus memiliki Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Dan / Atau Barang Berbahaya.
Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada pengangkut, setelah memenuhi ketentuan :
a. Dilakukan
pemeriksaan
dan
evaluasi
oleh
Direktur
Jenderal
Perhubungan Udara U.b. Kepala Direktorat Teknis Terkait atau yang mewakili;
b. Telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
Biaya
yang
timbul
selama
pelaksanaan
pemeriksaan
dan
evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir a, ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.
Bagi perusahaan angkutan udara asing yang akan melakukan pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya ke atau melintas wilaya Indonesia agar menyampaikan Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Dan / Atau Barang
AC 92 – 01 / 2009
7
Berbahaya dari Pejabat yang berwenang dari negara Perusahaan Angkutan Udara Asing yang bersangkutan kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara.
Pengangkut yang akan melaksanakan pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya wajib melengkapi dokumen sebagai persyaratan pengangkutan :
a. Pemberitahuan Tentang Isi; b. Surat Muatan Udara; c. Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Dan / Atau Barang, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; d. Mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Annex 18 ICAO dan Doc. 9284 – AN/905 antara lain :
d.1. Klasifikasi, jenis bahan dan / atau barang yang diangkut; d.2. Pembatasan, jumlah bahan dan / atau barang yang diangkut; d.3 Kemasan yang digunakan; d.4 Label dan Mark.
Pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya yang standar kemasannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (d) diperlukan persetujuan tersendiri.
Bagian Ketiga
Persyaratan penempatan di pesawat udara
Pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya, yang akan ditempatkan di pesawat udara dilakukan dibawah pengawasan petugas yang memahami ketentuan tentang bahan dan atau / barang berbahaya;
AC 92 – 01 / 2009
8
Penempatan harus sedemikian rupa sehingga tidak bercampur dengan barang / kargo lainnya; Penempatan dimaksud pada ayat 2 harus sedemikian rupa sehingga tidak akan berubah posisi/bergeser pada waktu pesawat bergerak; Ketentuan lainnya tentang penempatan tetap mengacu kepada Annex 18 dan Technical Instruction Doc. 9284 – AN/905.
Bagian keempat
Persyaratan penyimpanan di gudang bandar udara
Bahan dan / atau barang berbahaya yang belum diangkut disimpan di gudang bandar udara yang diperuntukkan untuk itu serta penyimpanannya terpisah dari bahan dan / atau barang lainnya; Tempat penyimpanan harus bersih dan aman dari bahaya api atau gangguangangguan yang dapat menimbulkan bahaya serta diperiksa secara teratur; Tempat penyimpanan harus selalu terkunci bila tidak dipergunakan dan diawasi selama digunakan; Tempat penyimpanan bahan dan / atau barang berbahaya harus terdapat tulisan dan tanda-tanda bahan dan / atau barang berbahaya yang mudah terlihat dan / atau terbaca dari jarak jauh; Ketentuan lainnya tentang penyimpanan mengacu kepada Annex 18 dan Technical Instruction Doc. 9284 – AN/905.
Bagian Kelima
Kewajiban dan tanggung jawab pengangkut
AC 92 – 01 / 2009
9
Pengangkut berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
a.
Menyiapkan,
melaksanakan,
memelihara
sistem
dan
prosedur
pengangkutan serta pengamanan bahan dan / atau barang berbahaya; b.
Menjamin bahwa bahan dan / atau barang berbahaya yang diangkut tidak terlarang untuk diangkut dengan peswat udara;
c.
Menjamin bahwa bahan dan / atau barang berbahaya yang diangkut telah memenuhi ketentuan tentang pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya;
d.
Melakukan pemeriksaan bahwa bahan dan / atau barang berbahaya sudah diberi label dan marka serta tidak ada kebocoran;
e.
Menolak mengangkut barang bila terjadi kerusakan kemasan dan / atau kebocoran;
f.
Memisahkan bahan dan / atau barang berbahaya tersebut dari pesawat udara bila terjadi kerusakan kemasan dan / atau kebocoran;
g.
Melakukan pembersihan jika terjadi tumpahan diatas pesawat udara dan memasukkan bahwa tumpahan tersebut tidak menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap pesawat udara atau barang lainnya;
h.
Mempekerjakan sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat kecakapan tentang bahan dan / atau barang berbahaya melalui pendidikan dan latihan yang diakui oleh ICAO/IATA dan / atau yang disetujui Dirjen Perhubungan Udara;
i.
Sertifikat kecakapan tentang bahan dan / atau barang berbahaya tersebut harus disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk;
j.
Memberitahukan Kapten Penerbang bahwa terdapat muatan bahan dan / atau barang berbahaya;
AC 92 – 01 / 2009
10
k.
Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara bilamana terjadi eksiden/insiden pada saat mengangkut bahan dan / atau barang berbahaya.
TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PERSETUJUAN
Permohonan Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Dan / Atau Barang Berbahaya diajukan oleh pengangkut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diterima secara lengkap sesuai persyaratan, diberikan jawaban penolakan atau persetujuan. Apabila permohonan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui, diberikan Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Dan / Atau Barang berbahaya. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan, dibekukan atau dicabut, apabila pemegang surat persetujuan tidak memenuhi kewajiban.
Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Dan / Atau barang berbahaya berlaku untuk jangka panjang waktu 1 (satu) tahun. Apabila jangka waktu persetuan telah berkahir dapat diperpanjang.
KETENTUAN PERALIHAN
Pengangkut yang telah memiliki Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Dan / Atau Barang berbahaya sebelum Keputusan ini ditetapkan, dapat terus melakukan kegiatannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan keputusan ini wajib mengajukan permohonan pembaharuan surat persetujuan.
AC 92 – 01 / 2009
11
KETENTUAN PENUTUP
Direktur Keamanan Penerbangan mengawasi pelaksanaan Advisory Circular ini.
MULAI BERLAKU Advisory Circular ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
:
JAKARTA
Pada tanggal
: …….February 2009
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BUDHI M. SUYITNO.
AC 92 – 01 / 2009
12
AC 92 – 01 / 2009
13
