K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M P E R U M A H A N R A K YAT
DA N
Administrasi Untuk Pengusulan Jabatan Fungsional
Yogyakarta, 9 -10 Februari 2017 Oleh : Dewa Aji Ariwanto, S.Sos., MSE. Kepala Subbagian Administrasi dan Seleksi Jabatan, Bagian Pembinaan Pegawai, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dasar Hukum Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2014 ttg Pemberhentian PNS yang mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional; Kepres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Permen PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Perka LPKK Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Perka LPKK Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pentunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Melalui Pengangkatan Dari Jabatan Lain; Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa PNS yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.
TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN TUGAS
Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu
PERAN
KEDUDUKAN
Jabatan fungsional
Jabatan fungsional
memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu
PEGAWAI DAN JABATAN ASN UTAMA
PPPK
JABATAN PIMPINAN TINGGI
MADYA
(16 s.d. 17)
PRATAMA (13 s.d. 15)
PNS ADMINISTRATOR (11
JABATAN ADMINISTRASI
s.d. 13)
KEAHLIAN (8,9, 11, 13)
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS (9 )
KETRAMPILAN (5 s.d. 8)
PELAKSANA (1 s.d. 7)
PPPK
JABATAN FUNGSIONAL 1. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan 2. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan Jabatan fungsional keterampilan: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. Jabatan fungsional keahlian : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama
Jabatan fungsional yang telah di tetapkan
148 Jabatan fungsional
S.d. 2015
• 142 JF Binaan K/L
JF Baru 2016
• Analis Pertahanan Negara • Penilai Pemerintah • Analis Anggaran • Pembimbing Kemasyarakatan • Asisten Pembimbing Kemasyarakatan--
148
Revisi 2016 (telah ditetapkan) • Penerjemah • Agen • Penata Ruang • Perancang PUU • Perekayasa • Pemeriksa Pajak • Pemeriksa • Penggerak Swadaya Masyarakat • Pengendali Hama Penyakit Ikan • Pembina Jasa Konstruksi • Pemeriksa Bea Cukai Usulan Baru JF K/L: 1. PPATK 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Hukum dan HAM 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Perhubungan 7. Kementerian Luar Negeri 8. Kementerian Dalam Negeri 9. Kementerian Perdagangan 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11. Kementerian Kominfo 12. Setjen DPR-RI 13. Komisi Yudisial 14. KPU 15. BSN 16. dsb
UNIT PEMBINA 5 (LIMA) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PU NO
UNIT ORGANISASI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIBINA
1
DITJEN SUMBER DAYA AIR
TEKNIK PENGAIRAN
2
DITJEN BINA MARGA
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
3
DITJEN CIPTA KARYA
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
4
DITJEN BINA KONSTRUKSI
PEMBINA JASA KONSTRUKSI
UNIT PEMBINA 26 (DUA PULUH ENAM) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU NON BIDANG PU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR NO
UNOR/UNKER
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIBINA
1
BIRO KEPEG., ORG. DAN TATALAKSANA
Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian
2
BIRO UMUM
Arsiparis, Dokter, Dokter Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat Gigi, Perawat, Bidan dan Radiografer
3
BIRO HUKUM
Perancang Peraturan Perundang-undangan
4
BIRO PAKLN
Perencana
5
BIRO KEUANGAN
Analis Keuangan Pusat dan Daerah
6
BIRO KOMPU
Pustakawan dan Pranata Hubungan Masyarakat
7
BIRO PBMN DAN LP
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
8
PUSDATIN
Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaa
9
BPSDM
Widyaiswara, Assesor
10 ITJEN
Auditor
11 BALITBANG
Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa dan Pengendali Dampak Lingkungan
12 DITJEN BINA KONSTRUKSI
Instruktur
JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DICAPAI
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Ahli Madya
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a)
700 550 400
Ahli Muda
Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)
300 200
Ahli Pertama
Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a)
150 100
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ dilakukan melalui mekanisme No.
Mekanisme
Pengertian
a.
Pengangkatan Pertama
Pengangkatan Untuk Mengisi Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Melalui Proses Pengangkatan CPNS
b.
Perpindahan dari Jabatan Lain
Pengangkatan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu atau fungsional umum kedalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
c.
Penyesuaian/Inpassing
Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui penyetaraan golongan, pangkat, masa kerja dan ijazah.
d.
Penyesuaian/Inpassing Nasional
-sda-
Pengangkatan Pertama
PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Syarat Umum : a.
Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
b.
Gol. Ruang minimum Penata Muda (III/a);
c.
Penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d.
Memiliki sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ Pemerintah;
e.
Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang.
Syarat Khusus a.
Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diangkat PNS harus mengikuti dan lulus diklat, yaitu : - Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; dan - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pertama.
b.
Paling lambat 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tersebut,harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
Perpindahan dari Jabatan Lain
Ketentuan sama seperti dalam syarat Umum pengangkatan pertama
Syarat Khusus a. memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun kumulatif yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional di bidang PBJ Pemerintah yang akan diduduki serta dibuktikan dengan surat penugasan; b. telah mengikuti dan lulus diklat yaitu : - Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; dan - Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pertama. c. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; e. diutamakan telah mengikuti Diklat Kompetensi PBJ.
Penyesuaian/Inpassing Dasar
: Permen PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
Masa Inpassing
: 9 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014
Status
: Sudah Berakhir
Syarat a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun kumulatif yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional di bidang PBJ Pemerintah yang akan diduduki, serta dibuktikan dengan surat penugasan; d. Penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ Pemerintah; f. diutamakan telah mengikuti Diklat Kompetensi PBJ; g. mempertimbangkan formasi jabatan fungsional Pengelola PBJ.
Masa Penyesuaian 9 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014
(SUDAH BERAKHIR)
Penyesuaian/Inpassing Nasional Dasar
: Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
Masa Inpassing
: 21 Desember 2016 s.d. Desember 2018
Status
: Sedang Berjalan
PNS Yang Dapat Disesuaikan Dalam Jabatan Fungsional PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya
2/13/2017
PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
KEAHLIAN 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya. 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
Tata cara penyesuaian/ inpassing nasional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pokok-Pokok Substansi Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional
2/13/2017
Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing untuk masing-masing jabatan fungsional oleh Pimpinan LKPP (Selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional)
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN VERSI PERMENPAN NO 26 TAHUN 2016
Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Yang Ditetapkan Menteri PAN-RB
Maksimal 3 (tiga)
1 (satu) Satuan Kerja Minimal 2 (dua) Intern Kemen.PUPR
Maksimal 7 (tujuh)
1 (satu) ULP Minimal 3 (tiga) (Pasal 30 Ayat 3 huruf b PermenPAN-RB No. 77tahun 2012 ttg Jafung Pengelola PBJ dan Angka Kreditnya)
KEWAJIBAN PENGELOLA PBJ
Pengelola PBJ Pertama III/a sampai dengan Madya IV/b dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan dan/atau pangkat terakhir harus dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Pengelola PBJ Madya IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus dapat memenuhi minimal 20(dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengelola PBJ
akan
Company
Logo
a.
KENAIKAN JABATAN
Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b.
Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c.
Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;dan
d.
Tersedia formasi.
Company
Logo
a.
KENAIKAN PANGKAT
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b.
Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi; dan c.
Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Kewajiban Pengelola PBJ yang akan naik jenjang Jenjang Jabatan/Pangkat
Jenjang Muda, III/c
Minimal 2 Angka Kredit Berasal dari Pengembangan Profesi
Jenjang Muda, III/c
Jenjang Muda, III/d
Minimal 4 Angka Kredit Berasal dari Pengembangan Profesi
Jenjang Muda, III/d
Jenjang Madya, IV/a
Minimal 6 Angka Kredit Berasal dari Pengembangan Profesi
Jenjang Madya, IV/a
Jenjang Madya, IV/b
Minimal 8 Angka Kredit Berasal dari Pengembangan Profesi
Jenjang Madya, IV/b
Jenjang Madya, IV/c
Minimal 12 Angka Kredit Berasal dari Pengembangan Profesi
Jenjang Pertama, III/b
Persyaratan Pengelola PBJ yang akan naik Jenjang Jabatan
Jenjang Jabatan Semula
Naik Jenjang Jabatan ke
Persyaratan
PPBJ Pertama
PPBJ Muda
Lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda; dan Dapat mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda.
Pengelola PBJ Muda
Pengelola PBJ Madya
Lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Madya; dan Dapat mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Madya.
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAPENGADAAN BARANG/JASA
a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
PENGANGKATAN KEMBALI KEDALAMJABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAPENGADAAN BARANG/JASA
a. Bagi yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit, dapat diangkat kembali apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan/maintenance, paling lama 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara. b. Bagi yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. c. Bagi yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dapat diangkat kembali apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. d. Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau e. Telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
ANGKA KREDIT YANG DPERHITUNGKAN PADA SAAT PENGANGKATAN KEMBALI a. Karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada saat diangkat kembali menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki b. Karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pada saat diangkat kembali menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki + Angka Kredit Pengembangan profesi selama masa pemebasan sementara. c. Karena menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat diangkat kembali menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki d. Karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, pada saat diangkat kembali menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki + Angka Kredit Pengembangan profesi selama masa pemebasan sementara. + Ijazah yang dimiliki.
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAPENGADAAN BARANG/JASA
1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan / pangkat setingkat lebih tinggi; 2. Bagi Jafung Pengelola PB Jenjang Madya IV/c dalam tahun pertama sejak
diangkat,
TIDAK
DAPAT
mengumpulkan
angka
kredit
“maintenance” sekurang-kurangnya 20 AK dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi; 3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan
jabatan.
PENURUNAN JABATAN
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. b. Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
Persentase Angka Kredit bagi Pengelola PBJ Yang Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah
1 orang penulis
100% 60% Penulis Utama 2 orang penulis 40% Penulis Pembantu
50% Penulis Utama 3 orang penulis 25% Masing-masing Penulis Pembantu 40% Penulis Utama 4 orang penulis
20% Masing-masing Penulis Pembantu
NB : Penulis Pembantu Maksimal 3 orang
Pejabat Yang Mengusulkan dan Menetapkan PAK di Kementerian PUPR Untuk Jenjang dan Golongan
Pejabat Yang Mengusulkan PAK
PPBJ Pertama, Pejabat yang Gol. III/a s.d. PPBJ membidangi Madya, Gol. IV/a kepegawaian paling rendah eselon III
Ditujukan Kepada
Pejabat Yang Menetapkan PAK
Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan
Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan
PPBJ Madya, Gol. Pejabat eselon II Kepala LKPP atau IV/b s.d. PPBJ yang membidangi Pejabat Eselon I Madya, Gol. IV/c kepegawaian yang ditunjuk di LKPP
Kepala LKPP atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk di LKPP
SETELAH PAK DITERBITKAN, MAKA CALON PEJABAT FUNGSIONAL DIUSULKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA/UNIT ORGANISASI SESUAI JENJANG KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT.
ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SECARA UMUM Pengusulan Penilaian DUPAK & Dokumen Kelengkapan
Pengusulan Pengangkatan
Sidang PAK
Penerbitan Berita Acara Dan Lembar PAK
Penetapan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional 26
ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA GOLONGAN III Calon Jafung PPBJ mengusulkan DUPAK
Calon Jafung PPBJ
Biro PBMN dan LP mengirimkan Berita Acara dan PAK ke Unit Kerja Ybs Biro PBMN dan LP
Unit kerja Ybs mengajukan Usulan Pengangkatan Calon Jafung ke BKOT Unit Kerja Ybs
TU Kepegawaian Ybs mengirimkan usulan dan berkas ke Biro PBMN dan LP
Unit Kerja Ybs
Tim Penilai mengadakan Sidang DUPAK, menghasilkan Berita Acara dan PAK Tim Penilai
Biro Pengelolaan BMN dan LP membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai
Biro PBMN dan LP
Seleksi Administrasi Berkas Calon Jafung oleh Sekretariat Tim Penilai Sekre. Tim Penilai
Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan SK Jafung PPBJ Golongan III Biro Kepeg.& Ort
Jafung PPBJ
ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA GOLONGAN IV Calon Jafung PPBJ mengusulkan DUPAK
Calon Jafung PPBJ
Biro PBMN dan LP mengirimkan Berita Acara dan PAK ke Unit Kerja Ybs Biro PBMN dan LP
Unit kerja Ybs mengajukan Usulan Pengangkatan Calon Jafung ke Sekjen Unit Kerja Ybs
TU Kepegawaian Ybs mengirimkan usulan dan berkas ke Biro PBMN dan LP
Unit Kerja Ybs
LKPP mengirimkan Berita Acara dan PAK ke Biro PBMN dan LP
LKPP
Biro PBMN dan LP memeriksa kepengkapan berkas DAN mengirmkan berkas DUPAK Ke LKPP
Biro PBMN dan LP
Tim Penilai Pusat di LPKK mengadakan Sidang DUPAK, dan menghasilkan Berita Acara dan PAK Tim Penilai Pusat
Sekretaris Jenderal menerbitkan SK Jafung PPBJ Golongan IV
Sekretaris Jenderal
Jafung PPBJ
1.
BERKAS PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI PENGELOLA PBJ
Fotocopy SK Penugasan dari Atasan Langsung atau Satker/SKPD yang mengindikasikan PNS ybs selama 2 (dua) tahun bekerja sebagai salah satu Pejabat dibawah ini :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pejabat Pengadaan; atau
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Fotokopi ijazah Sarjana (S1) / Diploma IV (D IV); 3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir; 4. Fotokopi Daftar Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; 5. Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama yang masih berlaku 6. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari PNS yang bersangkutan; 7. Surat Tanda Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Jabatan Fungsional Pengelola PBJ ; 8. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
UU ASN
58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Pertama dan Muda
BATAS USIA PENSIUN
Sumber :
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Madya
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2014 ttg Pemberhentian PNS yang mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional
JENJANG
TUNJANGAN JABATAN
Pengelola PBJ Madya
Rp. 1.150.000,-
Pengelola PBJ Muda
Rp. 876.000,-
Pengelola PBJ Pertama
Rp. 493.000,-
(Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)
JENJANG
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA
Pengelola PBJ Madya
11
Rp. 5.183.000,-
Pengelola PBJ Muda
9
Rp. 3.781.000,-
Pengelola PBJ Pertama
8
Rp. 3.319.000,-
(Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
