ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB IV PENUTUP. 1. Pelaksanaan Kemitraan PDPS Surabaya dengan PT AIW IV-1

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dengan hasil temuan data yang telah diperoleh dilapangan yang telah disajikan dan dianalisis serta diinterpretasikan pada bab III, maka dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Selain itu juga akan dirumuskan rekomendasi saran-saran yang dapat bermanfaat bagi terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara sektor publik dengan sektor swasta. IV.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian tentang Public Private Partnership (PPP) antara PDPS Surabaya dengan PT AIW dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Modern Darmo Trade Center (DTC) Surabaya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Kemitraan PDPS Surabaya dengan PT AIW Proses pelaksanaan kemitraan PDPS dengan PT AIW dapat dilihat melalui 9 (sembilan) tahapan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), yaitu pemilihan proyek, konsultasi publik, studi kelayakan, tinjauan resiko, bentuk kerjasama, dukungan pemerintah, pengadaan, pelaksanaan dan pemantauan. Pertama, pemilihan proyek. Pelaksanaan kemitraan antara PDPS dengan PT AIW awalnya didasari dengan adanya revitalisasi pasar yang dicanangkan oleh Walikota Surabaya. Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah mengalami kendala yaitu anggaran daerah yang tidak mencukupi. Oleh sebab itu Pemkot IV-1 SKRIPSI

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP....

HIDAYATUL MASITOH


Surabaya yang diwakili oleh PDPS menggandeng investor untuk merealisasikan revitalisasi pasar sekaligus pembangunan pasar modern sebagai upaya pengembangan pasar di Surabaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kedua, konsultasi publik. Sebelum diadakannya pembangunan, PDPS tidak melibatkan para pedagang Pasar Wonokromo untuk revitalisasi pasar. Sehingga sebelum diadakannya tender tidak adanya konsultasi publik terlebih dahulu. Dengan tidak melibatkannya masyarakat dalam pembangunan tersebut maka saat awal pembangunan berlangsung terjadi unjuk rasa dari para pedagang yang menolak pembangunan pasar modern. Ketiga, studi kelayakan. Sebelum tender berlangsung, PDPS tidak melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Keempat, tinjauan resiko. Sebelum diadakannya tender, PDPS tidak melakukan tinjauan resiko terhadap rencana revitalisasi Pasar Wonokromo dan pembangunan Pasar Modern DTC yang seharusnya dapat mengetahui kemungkinan yang terjadi saat berlangsungnya proyek tersebut. Kelima, bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama dalam kemitraan PDPS dengan PT AIW ini dilakukan setelah diadakannya tender melalui negosiasi bersama PT AIW. Seharusnya sebelum diadakannya tender, PDPS harus menentukan terlebih dahulu bentuk kerjasama yang digunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Keenam, dukungan pemerintah. Dalam pembangunan Pasar Wonokromo dan pasar modern tersebut tidak ada dukungan dari pemerintah maupun PDPS dalam hal jaminan kepada sektor swasta. Dari awal pelaksanaan pembangunan,

IV-2 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


PT AIW tidak mendapat jaminan dari Pemkot Surabaya maupun dari PDPS. Hanya saja PT AIW telah diberi pembebasan tanah. Karena dalam hal ini sektor swasta sudah diberi sebuah bangunan tua yang harus direvitalisasi. Dengan tidak adanya jaminan untuk sektor swasta, maka saat berlangsungnya pembangunan terdapat pergantian investor. Karena investor yang lama mengalami kesulitan dana sehingga mengharuskan PDPS untuk mencari investor baru, akan tetapi investor baru tersebut hanya pergantian pemilik atau pergantian direksi, dan investor baru tetap atas nama PT Arwinto Intan Wijaya (AIW). Ketujuh. Pengadaan. Pelaksanaan tender dilakukan oleh PDPS Surabaya dalam

merealisasikan

revitalisasi

Pasar

Wonokromo

tersebut

sekaligus

pembangunan pasar modern. PDPS Surabaya dengan persetujuan Walikota Surabaya memutuskan bahwa PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) sebagai investor, yang terpilih melalui tender sebagai calon investor tunggal. Karena sebagai calon investor tunggal maka dalam tender tersebut tidak ada persaingan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tender, dalam pelaksanaan tender tidak boleh adanya calon tunggal sebagai calon investor dalam pembnagunan mega proyek. Setelah diadakanya tender, maka PDPS dengan PT AIW melakukan negosiasi dan pembuatan kontrak perjanjian kerjasama PDPS dengan PT AIW. Negosiasi dilakukan untuk mencari kesepakatan antara PDPS dengan PT AIW. Dalam negosiasi tersebut merumuskan tentang bentuk kerjasama yaitu dengan menggunakan model kerjasama Build Operate Transfer (BOT) selama 27 tahun, dengan perhitungan 2 tahun untuk pembangunan dan 25 tahun untuk pengelolaan IV-3 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


Pasar Modern DTC kepada PT AIW. Selain itu melakukan negosiasi terkait dalam ketentuan proses pelaksanaan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembnagunan tersebut sepenuhnya dengan menggunakan biaya dari PT AIW, dan saat pembangunan tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain. Negosiasi tersebut juga membahas tentang hak dan kesepakatan bagi hasil untuk masing-masing pihak. Bagi hasil atas keuntungan pengelolaan Pasar Modern DTC tersebut sebagai berikut: a) 1 – 8 tahun 60% pihak kedua, 40% pihak pertama. b) 9 – 16 tahun 50% pihak kedua, 50% pihak pertama. c) 17 – 25 tahun 30% pihak kedua, 70% pihak pertama. Pembagian keuntungan tersebut dihitung dari seluruh penerimaan dikurangi pengeluaran setelah di audit oleh akuntan publik yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak yang pelaksanaan pembagian keuntungan setiap tri wulan. Setelah adanya kesepakatan tersebut, maka kesepakatan diantara keduanya dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris. Sehingga kemitraan PDPS dengan PT AIW memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Kedelapan,

Pelaksanaan.

Dalam

pelaksanaan

pembangunan

dan

pengembangan Darmo Trade Center (DTC). semua pembangunan Pasar Tradisional Wonokromo dan Pasar Modern DTC sepenuhnya dilakukan dengan biaya dari sektor swasta. Masa pelaksanaan pembangunan dilakukan selama 2 tahun sesuai dengan perjanjian. Selain itu dalam masa pembangunan, PDPS berhak untuk mendapatkan kompensasi berupa uang sebesar Rp 900.000.000,dan kontribusi pemakaian tanah berua uang sebesar 3,6 M dari PT AIW yang dibayar saat awal pembangunan. Sebelum pembangunan luas efektif komersial

IV-4 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


bangunan Pasar Wonokromo atau DTC tersebut adalah 8.922 m 2, setelah adanya revitalisasi pasar dan pembangunan pasar modern tersebut luas efektif komersial bangunan di Pasar Wonokromo atau DTC menjadi 11.676 m 2. Sehingga setelah adanya pembangunan tersebut PDPS nantinya akan mendapat tambahan luas komersial bangunan sebesar 4.676 m2. Kesembilan, pemantauan. Pemantauan atau pengawasan saat pembangunan oleh PT AIW tersebut dilakukan oleh PDPS sebagai mitra dari PT AIW sekaligus sebagai pemprakarsa proyek tersebut. Dalam rangka perkembangan DTC, pengelolaan dan pemasaran dilakukan sepenuhnya oleh PT AIW. Akan tetapi PDPS memiliki hak untuk mendapatkan bagian keuntungan dari PT AIW. Selama berlangsungnya perjanjian, PDPS berperan untuk ikut dalam pengambilan keputusan yang terkait atas pengelolaan pasar, dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan DTC. Pelaksanaan PPP antara PDPS dengan PT AIW tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tahapan pelaksanaan PPP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia. Karena dalam pelaksanaan kemitraan tersebut tidak ada konsultasi publik, studi kelayakan dan tinjauan resiko yang harus dilakukan oleh PDPS sebelum diadakannya tender. Selain itu bentuk kerjasama yang seharusnya ditetapkan oleh PDPS sebelum diadakannya tender, dalam pelaksanaan kemitraan ini dilakukan setelah diadakannya tender yang ditentukan melalui negosiasi dengan PT AIW.

IV-5 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


2. Manfaat Kemitraan Kemitraan antara PDPS Surabaya dengan PT AIW Dalam pelaksanaan kemitraan PDPS dengan PT AIW terdapat manfaat dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Manfaat dalam pelaksanaan kemitraan dengan sistem BOT bagi PDPS yaitu: Pertama, mengurangi penggunaan anggaran PDPS untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan fasilitas perdagangan pasar. Sehingga tidak menimbulkan beban hutang bagi PDPS. Kedua, PDPS akan mendapatkan bangunan beserta fasilitas yang ada tanpa mengeluarkan

dana

untuk

pembangunan

DTC

tersebut.

Ketiga,

dapat

mentrasformasikan keahlian yang dimiliki oleh PT AIW dari segi teknik, dan operasional kepada PDPS. Keempat, dapat meningkatkan PAD Surabaya. Sedangkan manfaat dalam pelaksanaan kemitraan dengan sistem BOT bagi PT AIW yaitu: Pertama, PT AIW mendapatkan kesempatan untuk mengelola DTC, hal tersebut yang merupakan wilayah kegiatan dari PDPS Surabaya untuk mengembangkan perdagangan pasar di Surabaya. Kedua, pembangunan DTC ini merupakan salah satu prospek bagus yang menguntungkan, karena DTC bergerak dalam bidang perdagangan pasar yang diminati oleh masyarakat. Ketiga, PT AIW diberikan kesempatan untuk mengelola DTC yang terletak di lahan strategis dalam dunia bisnis. 3. Kendala Kemitraan Kemitraan PDPS Surabaya dengan PT AIW Kendala dalam pelaksanaan kemitraan dengan sistem BOT bagi PDPS yaitu: Pertama, kultur masyarakat Wonokromo yang keras, karena adanya pedagang di DTC yang tidak bisa dibina dan tidak setuju dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh PDPS, para pedagang langsung melaporkan ke DPRD yang

IV-6 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


seharusnya melapor ke PDPS terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya laporan dan juga gugatan dari para pedagang akan merugikan pihak PDPS, karena untuk menangani satu gugatan dapat memerlukan biaya yang besar. Kedua, adanya kendala dari segi keuangan. Dimana dalam terakhir ini PT AIW terus mengalami kerugian. Sehingga dengan adanya kerugian tersebut juga akan mengakibatkan minimnya bagi hasil yang diperoleh PDPS terkait pengelolaan DTC tersebut. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan kemitraan dengan sistem BOT bagi PT AIW yaitu: Pertama, memerlukan perhitungan, pertimbangan dan persiapan khusus untuk menerapkan sistem BOT. PT AIW harus jeli menghitung semua keuntungan atau pun mempersiapkan segala kemungkinan kerugian yang terjadi. Karena selama pembangunan dan pengembangan, PT AIW tidak mendapatkan jaminan dari Pemkot Surabaya maupun dari PDPS. Kedua, segala kemungkinan perhitungan awal pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. karena dari tahun ke tahun biaya operasional terus meningkat. Ketiga, mengalami persaingan pasar yang tidak sehat, karena banyaknya pasar modern di Surabaya.

IV.2 Saran 1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Surabaya, maka Pemkot Surabaya harus ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan kemitraan antara instansi pemerintah Surabaya dengan pihak ketiga, baik instansi pemerintah yang ikut dalam tender Pemkot Surabaya maupun yang tidak ikut dalam tender Pemkot Surabaya. Selain itu mengingat dengan banyaknya kemitraan dengan sektor swasta dalam

IV-7 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


pembangunan infrastruktur di Surabaya, dengan menggunakan model kontrak kerjasama Build Operate Transfer (BOT), maka perlu adanya peraturan khusus yang

mengatur

tentang

mekanisme

pelaksanaan

kemitraan

dengan

menggunakan model BOT. 2. Dalam meningkatkan perkembangan pasar melalui kemitraan dengan sektor swasta, maka PDPS surabaya harus melakukan tahapan PPP sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Selain itu meskipun sudah adanya profit sharing dengan PT AIW, akan tetapi perlu ditingkatkannya sinergi antara PDPS dengan PT AIW dalam meningkatkan perdagangan pasar di Surabaya. 3. Untuk PT Arwinto Intan Wijaya, lebih meningkatkan pemasaran stan-stan di DTC. Selain itu untuk menangani biaya operasional yang terus meningkat dari tahun ketahun maka PT AIW harus menekan biaya operasional, dengan memotong anggaran yang dianggap tidak terlalu penting. 4. Untuk penelitian selanjutnya bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu dikaji lebih lanjut. Karena penelitian ini masih melihat dari segi pelaksanaan kemitraan dan juga manfaat serta kendala dari kemitraan tersebut. Sehingga masih banyak yang perlu dikaji. Oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai tema yang sama, akan tetapi dengan melihat dari sudut pandang lain. Misalnya saja dari segi hukum, budaya, maupun dari segi ekonomi.

IV-8 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


IV.3 Implikasi Implikasi penelitian merupakan dampak yang disumbangkan dari hasil penelitian terhadap studi Ilmu Administrasi Negara, terutama yang mengkaji tentang Public Private Partnership (PPP). Serta dapat memberikan sumbangan informasi yang diperoleh selama penelitian kepada para praktisi. IV.3.1 Implikasi Akademik Imlikasi akademik dari penelitian ini merupakan kontribusi yang dapat diberikan terhadap studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang Public Private Partnership (PPP). Terutama kemitraan antara sektor publik dengan sektor privat yang menggunakan model kontrak perjanjian Build Operate and Transfer (BOT). Dalam hal ini telah banyak kemitraan antara sektor publik dnegan sektor privat yang menggunakan model kontrak perjanjian BOT dalam melaksanakan pembangunan daerah, terutama pembangunan infrastruktur yang berskala besar. Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan kontrak perjanjian BOT, seharusnya ada peraturan pemerintah yang lebih mengkhususkan mengatur tentang pelaksanaan kemitraan yang menggunakan model kontrak perjanjian BOT. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui kemitraan antara sektor publik dengan sektor privat mengacu pada teori Public Private Partnership (PPP), dimana didalamnya terdapat beberapa model kontrak perjanjian yang salah satunya adalah Build Operate and Transfer (BOT). Dalam perjanjian BOT harus mengacu pada 3 asas perjanjian BOT, yaitu asas kerjasama yang saling

IV-9 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH


menguntungkan, asas kepastian hukum, asas musyawarah. Berdasarkan penelitian dilapangan, ketiga asas perjanjian BOT tersebut menjadi landasan berlangsungnya pelaksanaan kemitraan antara sektor publik dengan sektor privat. Dengan demikian penelitian ini mampu memberikan sumbangan akademis yang komprehensif dalam mengaplikasikan kajian Public Private Partnership (PPP) dengan fenomena empiris di lapangan. IV.3.2 Implikasi Praktis Hasil penelitian ini merupakan gambaran mengenai kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW), dengan menggunakan model kotrak perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) mulai dari awal perjanjian sampai berlangsungnya perjanjian. Serta menjelaskan tentang manfaat dan kendala yang dirasakan oleh masingmasing pihak selama berlangsungnya kontrak perjanjian. Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan beberapa sumber masukan berupa saran untuk pengelolaan pasar modern kedepannya. Dalam kemitraan yang berlangsung antara PDPS Surabaya dengan PT AIW harus meningkatkan sinergitas antara keduanya. dalam perjanjian tersebut memang terdapat adanya perjanjian bagi hasil untuk masing-masing pihak. Kemitraan ini pada dasarnya dilaksanakan agar adanya saling menguntungkan masing-masing pihak. Meskipun adanya profit sharing antar mitra, akan tetapi sinergitas diantara keduanya jauh lebih penting. Agar dapat meningkatkan pemasaran dalam pasar tradisional maupun pasar modern di Surabaya.

IV-10 SKRIPSI


HIDAYATUL MASITOH

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB IV PENUTUP. 1. Pelaksanaan Kemitraan PDPS Surabaya dengan PT AIW IV-1

Recommend Documents