ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. kewenangan lainnya yang di atur dalam undang-undang

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Perkembangan dan persaingan kehidupan bermasyarakat di era globalisasi telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subyek hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip dari negara hukum adalah untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum setiap warga negara, disamping itu ketertiban hukum diperlukan pengadministrasian hukum (law administrating) harus tepat dan tertib untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum maupun masyarakat. Hukum dapat dikatakan memiliki peranan yang paling besar atas adanya ketertiban dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum berarti orang menaati hukum tersebut karena keinginan sendiri dan bukan karena paksaan. Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum dalam bidang keperdataan yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang di atur dalam undang-undang.

1 TESIS

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI .....

INE LISTIYANI


2

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (nobile officium). Disebut sebagai nobile officium dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.1 Perjalanan Notaris di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Jabatan Notaris sebelumnya yaitu UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 dan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 18603) dan Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860: 3) yang merupakan peraturan pemerintah Kolonial Belanda. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun beberapa ketentuan Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia; perspektif dan etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, h.25. 1

TESIS


INE LISTIYANI


3

dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-Undang lain. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris antara lain: 2 1. Penguatan Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan; 2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris; 3. pengenaan kewajiban calon Notaris yang sedang melakukan magang; 4. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris; 5. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;

2

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

TESIS


INE LISTIYANI


4

6. pembentukan majelis kehormatan notaris; 7. penguatan dan penegasan organisasi notaris 8. penegasan untuk menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik; dan 9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN Perubahan ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN Perubahan. Notaris selain harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus memenuhi dan mematuhi aturan dan ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi profesi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris Wajib menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris.

TESIS


INE LISTIYANI


5

Hal ini diucapkan sebagai sumpah oleh setiap orang yang hendak memangku jabatan notaris. Beberapa asas atau nilai yang harus dijaga seorang notaris yaitu : 3 1. Jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya; 3. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta; 4. Profesional “good faith”, taat pada kebenaran (fidelity, fairness, and integrity) Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, Notaris mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat umum yang mempunyai kewenangan utama membuat akta otentik berdasarkan permintaan penghadap (masyarakat). Salah satu lembaga yang berperan penting dalam membentuk calon notaris yang menguasai ilmu alat yang berupa ilmu hukum dan ilmu tentang akta, serta mempunyai integritas tinggi adalah lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah Pendidikan Kenotariatan atau yang saat ini di kenal dengan Program Magister Kenotariatan. Jenjang pendidikan seorang notaris harus lulus S1 (strata satu) sarjana hukum dan dilanjutkan dengan jenjang pendidikan S2 (strata dua) Magister kenotariatan. Dengan banyaknya lulusan program Magister Kenotariatan yang berminat menjadi notaris akhir-akhir ini, dikarenakan banyaknya jumlah Perguruan Syafran Sofyan , UU No.02 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris “Kajian Yuridis dan Praktek” makalah seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, tanggal 8 Maret 2014 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya , h. 2. 3

TESIS


INE LISTIYANI


6

Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang menyelenggarakan program kenotariatan, maka setiap tahun jumlah calon notaris terus meningkat. “Mencetak notaris” lebih gampang karena hanya mendidik untuk memperoleh ijazah akademik semata. Sedangkan mendidik “menjadi notaris” lebih sulit karena ruang lingkupnya bukan hanya akademik saja, ataupun pengetahuan saja, melainkan mendidik notaris sebagai seorang profesional pejabat umum yang lengkap, baik dalam hal pengetahuan, ketrampilan, kemampuan memecahkan masalah, pola pikir, sikap maupun perilaku. Pendidikan notariat dimaksudkan untuk menghasilkan kandidat notaris yang kelak setelah sukses menjadi notaris diharapkan terampil dalam pembuatan akta sesuai perkembangan jaman. Setelah menjadi Kandidat Notaris dari lulusan Spesialisasi Kenotariatan maupun Magister Kenotariatan, langkah selanjutnya untuk dapat diangkat sebagai notaris selain yang ditentukan pada Pasal 3 UUJN harus dilengkapi dengan :4 1. Mendaftarkan diri sebagai anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI); 2. Mengikuti dan lulus ujian Kode Etik notaris; 3. Mengikuti diklat-diklat khusus antara lain SABH, Koperasi, Pasar Modal. Pasal 3 UUJN Perubahan, Berbunyi : “Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

adalah :

A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010,h.43. 4

TESIS


INE LISTIYANI


7

a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatam; f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturutturut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Salah satu syarat pengangkatan untuk menjadi notaris yaitu seorang calon notaris harus menjalani magang sebagaimana di atur dalam pasal 3 huruf (f) Undangundang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sistem magang membekali kandidat notaris seluk beluk praktik kantor notaris sehingga bisa merasakan sendiri fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari. Bukan berdasarkan pengalaman orang, cerita orang semata, namun pengalaman sendiri. Namun apabila di cermati di dalam Undang-undang Jabatan Notaris perubahan, tidak ditemukannya aturan atau ketentuan yang mengatur tentang

TESIS


INE LISTIYANI


8

prosedur dan mekanisme khusus tentang pelaksanaan magang oleh calon Notaris, demikian pelaporan terhadap kegiatan selama menjalani masa magang. Penambahan klausul tentang kewajiban calon notaris di dalam UUJN perubahan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 16A. Calon Notaris dalam menjalankan magang harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan manjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 16A ayat (1) UUJN Perubahan. Ketentuan pelaksanaan magang tentang penunjukan kantor notaris dapat dilakukan atas prakarsa sendiri ataupun atas rekomendasi Organisasi Notaris dalam hal ini adalah INI (Ikatan Notaris Indonesia), namun dalam kenyataannya tidak sedikit calon notaris memilih menjalani magang di Kantor Notaris yang merupakan keluarga atau kerabat dari calon notaris itu sendiri. Dalam kondisi demikian ini dikhawatirkan akan melahirkan “notaris asal jadi”, hal ini sangat di mungkinkan karena dengan mudahnya calon notaris tersebut mendapatkan surat keterangan magang dari Notaris yang bersangkutan karena ada hubungan kerabat dan dapat menjadikan magang menjadi tidak efektif sebagaimana tujuannya untuk menyiapkan notaris yang handal dan berkompeten dalam mengemban jabatannya, tidak hanya menjalani magang hanya sekedar sebuah formalitas saja. Apabila hal ini terjadi maka calon notaris melanggar ketentuan dari Pasal 16A ayat (1), calon notaris bersikap tidak jujur atas perolehan surat keterangan magang tersebut, namun sanksi bagi calon

TESIS


INE LISTIYANI


9

notaris yang telah melanggar ketentuan pasal 16A ayat (1) juga tidak diatur dalam UUJN perubahan. Bagi organisasi notaris, sesungguhnya magang dan sertipikat yang diperoleh melalui ujian kode etik mempunyai makna yang sedemikian penting dalam melakukan pembinaan kepada calon notaris, sehingga nantinya dapat diharapkan menjadi notaris yang profesional, dalam arti mumpuni dalam hal ihwal yang berkenaan atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya selaku notaris, sekaligus integritasnya tidak diragukan sehingga sudah selayaknya apabila organisasi notaris menyiapkan kurikulum untuk keperluan magang yang harus dipahami oleh para notaris yang menerima magang bagi calon notaris.5 2.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam tesis

ini adalah : 1. Magang sebagai salah satu syarat pengangkatan notaris. 2. Prosedur magang calon notaris

Miftachul Machsun, Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Beberapa Perubahan Signifikan Yang Terkandung Di Dalamnya, Surabaya, 23 Januari 2014 h.20. 5

TESIS


INE LISTIYANI


10

3. Tujuan Penulisan 1. Untuk menganalisa substansi tentang magang calon notaris sebagai syarat pengangkatan notaris menurut Undang-Undang No 2 tahun 2014 2. Untuk menganalisa prosedur dan mekanisme magang calon notaris

4. Manfaat Penulisan 1. Penulisan tesis ini dapat dijadikan suatu acuan mengenai prosedur dan mekanisme magang yang baik bagi calon notaris 2. Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum, dan organisasi profesi agar lebih memperhatikan aturan magang bagi calon notaris baik itu melalui Undang-undang atau Kode Etik Notaris

5. Kajian Pustaka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris adalah landasan terhadap kelembagaan notaris saat ini. Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

TESIS


INE LISTIYANI


11

Menurut pasal 1868 BW : “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” Seorang calon Notaris untuk menjadi notaris harus menjalankan magang atau bekerja sebagai karyawan di kantor notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut, ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 3 huruf f UUJN perubahan . Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban menerima magang calon notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN perubahan. Mengenai kewajiban Notaris menerima magang calon notaris, apabila notaris melalaikan kewajiban tersebut maka di dalam UUJN perubahan telah diatur sanksisanksi yang akan di tanggung oleh Notaris tersebut. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 16 ayat (11) UUJN perubahan, yang mana dalam UUJN terdahulu tidak ada pengaturan mengenai ketentuan ini. Calon notaris yang telah menempuh Program Pendidikan Magister Kenotariatan diharapkan mampu menguasai keahlian di bidang kenotariatan yang merupakan bidang yang menyangkut aspek hukum yang ada, serta mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai moral yang terkandung dalam UUJN dan Kode Etik profesi. Pendidikan mempunyai arti, kedudukan, dan peran yang sangat penting bagi diri seseorang, masyarakat, bangsa dan negara. Hukum dan pendidikan hukum adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuha hidup. Dalam konteks kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, eksistensi hukum snagat penting guna

TESIS


INE LISTIYANI


12

menyelenggarakan kehidupan bangsa dan negara yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. 6

Kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak naiknya tuntutan terhadap profesionalisme notaris. Lembaga hukum baru dan perjanjian-perjanjian baru akan senantiasa mundul mengiringi kemajuan di segala bidang tersebut. Oleh karena itu pendidikan notaris hendaknya mampu menjawab tantangan jaman ini dengan menyeimbangkan muatan ilmu hukum teoritis praktek hukum riil di lapangan. Seorang notaris harus juga seorang ahli hukum karena dalam praktik setiap hari notaris berhadapan dengan berbagai jenis klien yang membawa masalah yang berbeda-beda. Kecepatan respon seorang notaris dalam memberikan jalan keluar menentukan kualitas notaris di mata klien. Kompetensi ini hanya bisa diraih melalui jalur kerja praktik (magang) yang mengajarkan ilmu praktik hukum kenotariatan secara konten (keilmuan) maupun kontek (nuansa permasalahan). Untuk mencapai sosok ideal notaris, ada lima faktor penentu yang hubungannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu:7 1. Penyelenggara pendidikan; 2. Personil penyelenggara pendidikan; Abdul Ghofur Anshori, 2006, Kontribusi pendidikan hukum dalam Pembentukan Moral Penegak Hukum, Makalah seminar ilmiah Lustrum ke XII Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis 16 Februari 2006. 7 Wawan Setiawan, Usaha dan Upaya Pembenahan Serta Koreksi dan Penertiban Dunia pendidikan Spesialisasi di Bidang Kenotariatan, 3 Februari 2008. 6

TESIS


INE LISTIYANI


13

3. Kualitas materi atau bahan pelajaran; 4. Kualitas “bahan baku” siswa yang mendaftar; 5. Sistem dan metode pengajaran, pendidikan, dan Pelatihan. Agar tidak tersesat para notaris juga harus memiliki pemahaman ilmu hukum yang kuat disamping ketrampilan praktik hukum. Salah satu faktor utama yang menyebabkan notaris melakukan kesalahan karena dasar pemahaman ilmu hukum yang lemah. Keseimbangan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan ilmu hukum teori dan praktik harus menjadi tujuan pendidikan kenotariatan. Hal ini baru terjadi apabila sistem pendidikannya tepat, pendekatan pengajarannya tepat, dan ditunjang oleh mekanisme magang yang terjamin. Untuk menduduki jabatan sebagai notaris dituntut mempunyai beberapa tingkat kecerdasan yaitu: Kecerdasan Spiritual (SQ), Kecerdasan Intelegensia (IQ), dan Kecerdasan Emosional (EQ). Tiga elemen kecerdasan ini adalah modal bagi seorang notaris untuk mencapai kesuksesan holistiik (materi, batin, dan jiwa).8 Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Lembaga profesi Notaris berkewajiban mendidik notaris sampai menjadi notaris ideal, bukan hanya notaris yang bergelar (Mkn- Magister Kenotariatan). INI memberikan pengajaran ilmu praktek ketrampilan dan keahlian, sikap dan prilaku (etika profesi), dan pemecahan praktis atas kasus kenotariatan riil yang ada di masyarakat.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu,Sekarang, dan Di Masa Datang, PT. Gramedia, Jakarta,h.178. 8

TESIS


INE LISTIYANI


14

UUJN

memasukkan

sistem

magang

sebagai

unsur

penting

dalam

pengangkatan notaris, akan tetapi tata cara prosedur dan mekanisme khusus magang yang harus dilakukan calon notaris tidak di atur secara jelas dan terperinci oleh INI baik di dalam ketentuan Kode Etik Notaris maupun dalam UUJN Perubahan, demikian juga tentang pelaporan kegiatan selama menjalani masa magang. Substansi mengenai magang di dalam UUJN perubahan hanya dijelaskan jangka waktu menjalani magang dan kewajiban calon notaris selama menjalani magang. Ketentuan mengenai kewajiban calon notaris hanya sebatas calon notaris harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 16A ayat (1) UUJN Perubahan. Mengingat profesi notaris adalah jabatan yang mulia maka untuk mencetak notaris yang handal, jujur dan berbudi pekerti luhur diperlukan pengaturan secara khusus mengenai prosedur magang yang baku agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam memilih tempat magang. Demikian juga mengenai mekanisme selama magang, juga harus di atur pelaporan bagaimana dan apa saja yang harus calon notaris lakukan dan yang didapat selama magang.

6. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah doctrinal research, yakni tipe penelitian hukum yang berusaha untuk menemukan aturan

TESIS


INE LISTIYANI


15

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi. 2. Pendekatan masalah Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah dan mengkaji perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan konseptual (conceptual approach), merupakan pendekatan yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari literatur-literatur, catatan kuliah, data-data yang diambil melalui internet dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan tesis ini. 3. Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan tesis ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata hukum di Indonesia.

TESIS


INE LISTIYANI


16

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari: a. literatur-literatur; b. Catatan Kuliah; c. pengumpulan data-data yang diambil melalui internet; d. kamus-kamus hukum; e. jurnal hukum. 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dan pengelompokan data terhadap bahan-bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara sistematik dengan menggunakan argumentasi yuridis dengan dikaitkan dengan permasalahan yang ada sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. 5. Analisa Bahan Hukum Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisa yang digunakan terhadap bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan

TESIS


INE LISTIYANI


17

dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian bahan hukum tersebut disusun diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji ketentuan dan konsistensi serta pelaksanaan dalam praktiknya, kemudian ditarik kesimpulan. 7. Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (4mpat) bab. Adapun pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan. Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I merupakan pengantar awal dari seluruh tesis, dengan membaca bab I maka dapat diketahui maksud dari pembahasan. Bab II, akan membahas mengenai Kewajiban magang calon notaris dan yang berhubungan dengan magang calon notaris. Dalam bab II akan diuraikan tentang ruang lingkup jabatan Notaris, persyaratan pengangkatan, dan kewajiban magang bagi calon notaris.

TESIS


INE LISTIYANI


18

Bab III akan membahas mengenai substansi, prosedur, mekanisme magang calon notaris yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tenang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Bab IV merupakan penutup bagian akhir penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari permasalahan tersebut yang mencoba memberikan jalan keluar yang membangun sesuai dengan pokok permasalahan. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

TESIS


INE LISTIYANI

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. kewenangan lainnya yang di atur dalam undang-undang

Recommend Documents