ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga BAB I PENDAHULUAN. lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki

kewajiban dan kewenangan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)1. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Peran Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik terkait status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang

1

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

Tesis

PENERAPAN PASAL 66 AYAT ......

KRISTI W. SIMANJUNTAK


berfungsi sebagai alat bukti di Pengadilan jika terjadi sengketa. Hal ini berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris yakni berupa Akta Otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat pula dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, namun dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.2 Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut, tidak jarang ditemui permasalahan – permasalahan, baik terhadap akta yang dibuatnya maupun terhadap para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Notaris seringkali diikutsertakan dalam sengketa yang terjadi antara para pihak oleh karena akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Timbulnya masalah yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kemudian akan berlanjut sedemikian rupa hingga ke Pengadilan sebagai suatu lembaga yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Jika kerugian tersebut diduga berasal dari pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan tentu akan menuntut Notaris yang bersangkutan. Dalam hal adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, maka digunakanlah Hukum Acara Perdata sebagai aturan 2

Bagian penjelasan umum Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris

Tesis




main dalam melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal adanya tuntutan hak. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya serta pelaksanaan dari pada putusannya.3 Berkaitan dengan keterlibatan Notaris dalam proses peradilan, Undang – Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 66 UUJN, yaitu : (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : a. mengambil fotokopi Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa proses peradilan yang dimaksud meliputi antara lain peradilan dalam lingkup perdata maupun pidana, dengan demikian Pasal 66 UUJN tidak hanya dimaksudkan untuk menggali kebenaran materiil dari suatu akta, tetapi juga dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan alat bukti yang berupa akta otentik.4 Mengingat dalam ketentuan Pasal 66 tersebut tidak menjelaskan mengenai status Notaris ketika dipanggil oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sehingga timbul persoalan mengenai pemberian

3

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia : Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.2 4 Djoko Sukisno, Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Mimbar Hukum Volume 20, 2008, h.53.

Tesis




persetujuan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan Notaris yang dimaksudkan dalam pasal tersebut hanya sebatas dalam kedudukannya sebagai saksi, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, ataukah termasuk juga didalamnya sebagai tersangka dalam perkara pidana maupun sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam penerapan Pasal 66 UUJN dinilai sangat strategis, karena berkedudukan sebagai penilai apakah permintaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) untuk mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris dapat disetujui atau tidak. Pelaksanaan dari Pasal 66 UUJN kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (selanjutnya akan disebut PerMenkum HAM). Namun PerMenkum HAM tersebut hanya mengatur mengenai prosedur pemanggilan Notaris dan pengambilan minuta akta dalam kedudukan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana, sedangkan kedudukan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dalam suatu perkara perdata belum ada pengaturannya. Pasal 66 ayat (1) UUJN disamping memberi wewenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, juga memberi wewenang kepada hakim untuk memanggil Notaris dalam pemeriksaan sehubungan dengan akta yang dibuatnya (Pasal 66 ayat (1) huruf b). Pemanggilan Notaris dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan memanggil Notaris sebagai saksi atau sebagai salah satu subyek yang diperiksa terkait akta yang dibuatnya. Dapat

Tesis




dipahami bahwa tujuan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris adalah untuk menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga pemanggilan tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses peradilan. Pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara perdata dapat terjadi, jika akta sebagai alat bukti dirasa tidak cukup, sehingga kehadiran Notaris dipandang perlu untuk memberikan keterangan terkait sengketa yang sedang terjadi. Apalagi jika keterangan yang diberikan Notaris sangat urgen dan relevan meneguhkan dalil penggugat atau bantahan tergugat. Pemanggilan oleh hakim terhadap saksi yang diperlukan didasarkan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR, yakni dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan.5 Kehadiran Notaris di persidangan untuk memberikan keterangan, baik dalam kedudukannya sebagai saksi ataupun tergugat tentu saja akan berbenturan dengan rahasia jabatan Notaris sebagaimana termuat dalam sumpah jabatan Notaris. Dalam sumpah jabatan Notaris dinyatakan bahwa, Notaris bersumpah akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan dan akan patuh pada UUJN. Disamping itu jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan berkewajiban merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya pada waktu diadakan

5

Tesis

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 213.




pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta. Kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia jabatannya juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (2) angka 3e BW dan Pasal 170 KUHAP yakni mengenai pembebasan sebagai saksi karena pekerjaan atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia atau yang dikenal dengan hak ingkar. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan saksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana. 1.2

Rumusan Masalah Dari uraian tersebut, maka penulis ingin mengemukakan permasalahan

sebagai berikut : 1.

Apakah dibutuhkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan?

2.

Bagaimana tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, terkait hak ingkar dan rahasia jabatan Notaris?

1.3

Tujuan Penelitian 1.

Untuk menganalisis batas kewenangan Majelis Pengawas Daerah terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan.

Tesis




2.

Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata dikaitkan dengan hak ingkar dan rahasia jabatan Notaris.

1.4

Manfaat Penelitian 1.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan tambahan bagi masyarakat agar mengetahui kedudukan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan.

2.

Diharapkan

dapat

menjadi

sumbangan

pemkiran

dalam

ilmu

pengetahuan di bidang kenotariatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya dalam hal pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. 1.5

Metode Penelitian 1.5.1 Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dilakukan

dengan

mengkaji

dan

menganalisis

berbagai

peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.6 Peraturan perundang – undangan tersebut diantaranya yang mengatur

6

Tesis

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, h.96




kaidah-kaidah dalam hukum acara perdata, Burgerlijk Wetboek (B.W), Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan konsep (conseptual approach) beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. 7 1.5.2 Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yang meliputi Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.), Burgerlijk Wetboek (BW), Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan 7

Tesis

Ibid, h.137




Majelis Pengawas, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari pendapat para sarjana yang ada dalam buku-buku literatur, catatan perkuliahan, karya ilmiah, jurnal, maupun artikel-artikel dari media cetak maupun internet yang kesemuanya itu berkaitan isu hukum dalam penelitian ini. c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Dalam memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka dilakukan tahap penelitian yaitu penelitian

kepustakaan

yang

diperoleh

dari

studi

pustaka

(inventarisasi) yang berkaitan dengan pembahasan dan peraturan perundang-undangan terkait jabatan Notaris, serta mengidentifikasi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dengan pengolahan bahan hukum secara kualitatif yakni setelah bahan hukum terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah.

Tesis




1.6

Tinjauan Pustaka 1.6.1 Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksued dalam undang-undang ini. Sedangkan pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur tentang kewenangan umum Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Notaris selain „berwenang‟ (bevoegd) juga „membuat‟ (verlijden) akta otentik. Verlijden disini mempunyai arti memprodusir akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang (in wettelijke vorm) oleh Notaris.8 Pasal 1868 BW menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Pasal tersebut memberikan batasan secara unsur yang dimaksud akta otentik, yaitu : 9

8

A.A.Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, h.26 9 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,Refika Aditama,Bandung,2011, h.5

Tesis




a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang. c. Pejabat umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Bahwa disebut akta Notaris, karena akta tersebut sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang ditentukan UUJN. Akta Notaris sudah pasti akta otentik. Tetapi akta otentik dapat juga akta Notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, risalah lelang Pejabat Lelang dan akta Catatan Sipil. 10 Akta yang dibuat oleh (door) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang di hadapan (ten overstaan) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.11 Pembuatan akta Notaris, baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan daru 10 11

Tesis

Ibid, h.8 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, h.51




para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu : 12 a.

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu Selain kewenangan umum, Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN yaitu : (2) Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar ke dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Tindakan Notaris di luar wewenang yang sudah ditentukan tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris.13

12 13

Tesis

Ibid, h.49 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan..., op.cit., h.14




b.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi untuk menjaga netralitas Notaris, maka ada batasan pembuatan akta berdasarkan pasal 52 UUJN, yakni Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan atau perantaraan kuasa.

c.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN), dan dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar propinsi (Pasal 17 huruf a UUJN).

d.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan

Tesis




sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN). 1.6.2 Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Pembuktian mengenai suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Di dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta harus bersikap adil dan tidak memihak.14 Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri pada prinsipnya harus menuruti hukum pembuktian yang termuat dalam Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dan Recthsreglement Buitengewesten (RBg), tetapi bilamana perlu boleh memakai hukum pembuktian dalam Burgerlijk 14

Tesis

Sudikno Mertokusumo, op.cit., h.15




Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata15 (selanjutnya disebut BW) sebagai pedoman yaitu apabila dalam suatu perkara perdata dan pelaksanaanya hanya dapat terjadi secara tepat dengan memakai hukum pembuktian dalam BW.16 Pengertian Pemanggilan dalam hukum

acara perdata adalah

menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihakpihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis Hakim atau Pengadilan.17 Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 Herzien Indonesich Reglement atau 143 Rechreglemet Buitengewesten (Selanjutnya disingkat HIR/Rbg) hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran sesungguhnya. Hakim dalam persidangan haruslah bersifat bebas tanpa memihak pihak siapapun yang bersengketa, dikarenakan hakim wajib bersikap 15

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta. 2005 16 Rinduan Syahrani, Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 56. 17 M.Yahya Harahap, loc.cit.

Tesis




profesional dalam mengemban tugasnya. Kewenangan tersebut tidaklah semata-mata disalahgunakan oleh hakim, kewenangan hakim dalam persidangan haruslah sesuai dengan Kekuasaan Kehakiman. Dalam undangundang tersebut mengatur segala bentuk kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada.18 Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya .19

18

Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, 1992,Hal 19 19 Putusan MA No.2775 K/Pdt/1983

Tesis




1.7

Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari 4(empat) bab yang masing – masing menyajikan materi

yang berlainan, tetapi antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum mengenai isi tesis, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah yang berkaitan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terkait pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan dan tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di Pengadilan dikaitkan dengan rahasia jabatan dan hak ingkar Notaris, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II yaitu tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan dengan sub-sub pembahasan yaitu mengenai tinjauan tentang Jabatan Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Jabatan Notaris, dan lingkup persetujuan Majelis Pengawas Daerah terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. Bab III yaitu tentang tanggung jawab Notaris terkait pemberian keterangan di Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata dengan sub-sub bab Tinjauan tentang rahasia jabatan dan hak ingkar Notaris, peran Notaris dalam proses peradilan perdata dan tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata.

Tesis




Bab IV yaitu Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yang sekaligus merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas serta ditambahkan saran-saran dari penulis.

Tesis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga BAB I PENDAHULUAN. lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Recommend Documents