AD KAI TAHUN 2008
RAD KAI TAHUN 2016
MUKADIMAH
PEMBUKAAN
-
Bahwa NEGARA REPUBLIK INDONESIA adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap orang tanpa membedakan keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran bagi setiap orang, guna melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.
-
Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap orang tanpa membedakan keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran bagi setiap orang, guna melindungi dan mempertahankan hak-hak Asasi manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.
-
Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dalam negara hukum memerlukan Profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, yang dijamin oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum.
-
-
Bahwa Profesi Advokat adalah Profesi yang terhormat (officium nobile) dengan status sebagai Penegak Hukum, mempunyai peran dan fungsi menjaga proses demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam menjalankan tugas profesinya para Advokat wajib menjunjung tinggi prinsip demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, serta sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan, yaitu merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Bahwa kekuasaan Kehakiman yang bebas dan Merdeka dalam Negara Hukum memerlukan Profesi Advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab dan profesional berbasis kompetensi demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian Hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan Hukum, kebenaran, keadilan dan hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi Hukum.
-
Bahwa Profesi Advokat adalah Profesi yang terhormat (officium nobile) sebagai salah satu Pilar Penegakan Hukum, mempunyai peran dan fungsi menjaga proses demokratisasi, perlindungan Hak Asasi Manusia dan terwujudnya prinsip-prinsip Negara Hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam menjalankan tugas profesinya para Advokat wajib menjunjung tinggi etika profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum, serta sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan yaitu merupakan salah satu Pilar Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
-
Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya juga ikut memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak
-
Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas Profesinya juga ikut memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum, melakukan pembaharuan hukum
nasional, menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip- prinsip negara hukum demi tercapainya kepastian hukum .yang mencerminkan nilai- nilai hidup yang luhur dalam hati nurani serta kesadaran hukum masyarakat. -
Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, yang selanjutnya disebut juga Undang-undang Advokat, mengatur berbagai ketentuan penting yang melingkupi Profesi Advokat, seperti dalam hal pengangkatan, pengawasan, penindakan, prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan tugas Profesi, dan pembentukan organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk dan ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pengembangan organisasai Advokat yang kuat dimasa mendatang.
-
Bahwa ketentuan dalam BAB X pasal 28 Undang-undang Advokat, mengatur mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat, yaitu ADVOKAT INDONESIA dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang didalamnya mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Advokat seperti antara lain: menetapkan dan menjalankan Kode Etik Profesi Advokat bagi para anggotanya, memiliki buku daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM, melaporkan tentang pertambahan dan atau perubahan jumlah anggota, menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima, memberi bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktek bagi calon Advokat yang akan magang, dan ketentuan lainnya yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar maupun yang berhubungan dengan jalannya Organisasi Advokat.
-
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasarkan pada pengabdian dan ilmu hukum serta didorong oleh cita-cita luhur Profesi, dengan
fundamentalnya di hadapan hukum, melakukan pembaharuan hukum nasional, menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsipprinsip Negara hukum demi tercapainya kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang luhur serta kesadaran hukum masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap AD sebagai berikut :
persetujuan dan kesepakatan bersama para Advokat diseluruh Indonesia dengan kebulatan tekad, telah memutuskan untuk membentuk OrganisasiAdvokat yang tunggal sebagai satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas danmandiri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
KETENTUAN UMUM Pasal 1
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:
Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:
1.
1.
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
2.
Kongres Nasional adalah forum kedaulatan tertinggi, merupakan istilah lain dari Musyawarah Nasional untuk mengambil keputusan tertinggi demi kepentingan Organisasi secara Nasional.
3.
Musyawarah Daerah adalah forum kedaulatan tertinggi di tingkat daerah untuk mengambil keputusan demi kepentingan Organisasi di tingkat Propinsi.
4.
Musyawarah Cabang adalah Forum kedaulatan tertinggi di tingkat cabang untuk mengambil keputusan demi kepentingan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.
5.
Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah stuktur Organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat pusat, dengan tugas memimpin Organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Nasional.
6.
Dewan Pimpinan Daerah, disingkat DPD adalah struktur Organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Daerah, dengan tugas memimpin Organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Propinsi.
7.
Dewan Pimpinan Cabang, disingkat DPC adalah struktur Organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat cabang,
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang R.I. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LNRI Tahun 2003 No. 49, TLNRI No. 4282)
2.
Kongres Nasional adalah forum tertinggi, merupakan istilah lain dari Musyawarah Nasional untuk mengambil keputusan tertinggi demi kepentingan organisasi secara Nasional.
3.
Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi di tingkat daerah untuk mengambil keputusan demi kepentingan organisasi di tingkat Propinsi;
4.
Musyawarah Cabang adalah forum tertinggi di tingkat cabang untuk mengambil keputusan demi kepentingan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
5.
Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah struktur organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat pusat, dengan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia ditingkat Nasional.
6.
Dewan Pimpinan Daerah, disingkat DPD adalah struktur organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat daerah, dengan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Propinsi.
7.
Dewan
Pimpinan
Cabang,
disingkat
DPC
adalah
struktur
organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat cabang, dengan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota.
8.
9.
Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia atau Ketua Kehormatan KAI adalah alat kelengkapan non struktural organisasi dalam PENGURUS KAI, yaitu sebagai jabatan khusus yang diadakan di tingkat Pusat berdasarkan Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun ,2008, jabatan ini hanya diserahkan kepada senioren Dr. (Iur) Adnan Buyung Näsution, SH. yang sekaligus dalam Kongres juga ditetapkan sebagai Bapak Advokat Indonesia. Board of Trustee atau Dewan Wali Kepercayaan adalah alat kelengkapan struktural organisasi dalam PENGURUS KAI, yang hanya ada di tingkat Pusat, yang bersifat kolektif dan kolegial, diisi oleh para senioren yang memiliki komitmen dan integritas yang jelas dalam mendukung perjuangan para Advokat Indonesia untuk penyelenggaraan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008.
dengan tugas memimpin Organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota. 8.
Dewan Pembina adalah alat kelengkapan non structural organisasi dalam kepengurusan DPP K.A.I. beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang, diisi oleh Senioren Advokat, Tokoh Nasional dan Mantan Presiden K.A.I.
9.
Dewan Penasehat adalah alat kelengkapan struktural Organisasi dalam kepengurusan K.A.I, bersifat kolektif dan kolegial, diisi oleh para Advokat senior (senioren) di semua tingkatan Organisasi, yaitu DPP, DPD dan DPC.
10. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan struktural Organisasi dalam kepengurusan K.A.I yang hanya dibentuk di dua tingkatan Organisasi, yaitu tingkat DPD yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik pada tingkat pertama dan di DPP yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik pada tingkat Banding atau terakhir, diisi oleh unsur Advokat.
10. Dewan Penasehat adalah alat kelengkapan struktural organisasi 11. Komisi Pengawas adalah alat kelengkapan non structural dalam PENGURUS KAI, bersifat kolektif dan kolegial, diisi oleh para advokat senior (senioren) di semua tingkatan organisasi, yaitu DPP, DPD dan DPC.
11. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan struktural organisasi
dalam PENGURUS KAI yang hanya dibentuk di dua tingkatan organisasi, yaitu di tingkat DPD yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik pada tingkat Pertama dan di DPP yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik pada tingkat Banding atau terakhir, diisi oleh unsur Advokat.
12. Komisi Pengawas adalah alat kelengkapan non struktural KAI yang hanya ada di tingkat pusat, merupakan pelaksana pengawasan advokat sehari-hari dengan tujuan agar Advokat
Organisasi dalam PENGURUS K.A.I yang hanya ada di tingkat pusat, merupakan pelaksana pengawasan Advokat sehari-hari dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan, yang keanggotaannya terdiri atas unsur Advokat senior, tenaga ahli/akademisi dan tokoh masyarakat.
dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan, yang keanggotaannya terdiri atas unsur Advokat senior, tenaga ahli/akademisi dan tokoh masyarakat.
13. Komisi Pembina adalah alat kelengkapan non struktural organisasi dalam PENGURUS KAI yang dapat dibentuk di tingkat DPD dan DPC, untuk mengakomodir aspirasi Daerah dan Cabang yang menghendaki agar PENGURUS DPD dan DPC dapat menampung tokoh masyarakat dan atau pejabat di daerah setempat yang peduli dan sangat mendukung perjuangan KAI di Daerah dan atau Cabang yang bersangkutan. NAMA Pasal 2
NAMA Pasal 2
Organisasi Advokat ini bernama: "KONGRES ADVOKAT INDONESIA", atau disingkat dengan nama: “KAI”.
Organisasi Advokat ini bernama : “KONGRES ADVOKAT INDONESIA “ untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “ K.A.I “.
WAKTU Pasal 3
WAKTU Pasal 3
1.
KAI dibentuk dan didirikan di Jakarta oleh para Advokat Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008, pada tanggai 30 Mei 2008 yang diselenggarakan secara konstitusional, demokratis sesuai dan memenuhi amanat Undangundang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
1.
K.A.I dibentuk dan didirikan di Jakarta oleh para Advokat Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Nasional Advokat Indonesia I Tahun 2008, pada tanggal tigapuluh Mei tahun duaribu delapan (30-05-2008) yang diselenggarakan secara konstitusional dan demokratis.
2.
KAI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2.
K.A.I didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4
TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4
Dewan Pimpinan Pusat KONGRES ADVOKAT INDONESIA, disingkat “DPP. KAI”, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dewan Pimpinan Pusat KONGRES ADVOKAT INDONESIA, disebut “DPP. K.A.I“, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
SIFAT Pasal 5
SIFAT Pasal 5
KAI merupakan Organisasi Advokat perjuangan yang bersifat mandiri, bebas, merdeka dan bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para Advokat Indonesia untuk turut serta membangun hukum nasional dalam rangka mengembangkan Profesi Advokat Indonesia yang memiliki integritas dalam keterikatannya dengan Pembangunan Bangsa dan Negara
K.A.I merupakan Organisasi Advokat perjuangan yang bersifat bebas, mandiri, merdeka dan bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para Advokat Indonesia untuk turut serta dalam penegakan hukum dalam rangka mengembangkan Profesi Advokat Indonesia yang memiliki integritas dalam kaitannya dengan Pembangunan hukum ditingkat nasional dan internasional.
AZAS Pasal 6
ASAS Pasal 6
KAI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. MOTTO Pasal 7 Motto perjuangan KAI adalah : FIAT JUSTITIA RUAT COELUM' (Keadilan harus tetap ditegakkan, sekalipun langit runtuh)
K.A.I berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MOTTO Pasal 7 Motto perjuangan K.A.I adalah : “OFFICIUM NOBILE“ (Profesi Yang Mulia atau Terhormat)
VISI Pasal 8
VISI Pasal 8
Visi KAI adalah menjadi wadah organisasi Advokat satu-satunya yang
Visi K.A.I adalah menjadi Organisasi Advokat yang profesional,
profesional, berkualitas, memiliki integritas dan religius dengan menjunjung tingi kode etik serta berorientasi ke masa depan;
berkualitas, memiliki integritas dan religius dengan menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat serta berbasis kompetensi;
MISI Pasal 9
MISI Pasal 9
Misi KAI adalah:
Misi K.A.I adalah :
a.
Membina dan mempersatukan seluruh advokat menjadi anggota KAI
a.
Membina dan mempersatukan seluruh advokat di Negara Republik Indonesia menjadi anggota K.A.I.
b.
Meningkatkan ilmu pengetahuan, profesionalisme dan keahlian anggota,
b.
Meningkatkan ilmu pengetahuan, profesionalisme, keahlian, sikap dan kompetensi anggota.
c.
Mengawasi para Advokat, menegakkan hak dan kekebalan (immunitas) Advokat dalam menjalankan tugas Profesinya sesusai ketentuan undang-undang.
c.
Mengawasi para Advokat, menegakkan hak dan kekebalan (immunitas) Advokat dalam menjalankan tugas Profesionalnya berdasarkan ketentuan Undang-undang.
d.
Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan masyarakat guna menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum.
d.
Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, menegakkan supremasi Hukum, Hak Asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ditingkat nasional dan internasional.
e.
Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan undang-undang, serta turut aktif dalam pembaharuan dan pembangunan hukum nasional.
e.
Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan undang-undang, serta turut aktif dalam pembaharuan dan pembangunan hukum nasional dan internasional.
MAKSUD Pasal 10 Maksud dibentuknya Organisasi Profesi KAI adalah untuk:
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 10 Maksud dan tujuan dibentuknya Organisasi Profesi Advokat K.A.I adalah :
a.
b.
Menghimpun para Advokat di Indonesia dalam wadah tunggal profesi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meningkatkan kualitas Profesi Advokat, integritas, moral dan Profesionalisme, menjaga martabat dan kehormatan Profesi Advokat, menetapkan dan menjalankan Kode Etik Profesi Advokat bagi para anggotanya.
a.
Menghimpun Advokat Indonesia dalam organisasi Profesi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.
b.
Meningkatkan kualitas Profesi Advokat, integritas, moral, profesionalitas dan kompetensi untuk menjaga martabat dan kehormatan Profesi Advokat serta menetapkan dan menjalankan Kode Etik Profesi Advokat.
c.
Menumbuh-kembangkan dan memelihara rasa s.etiakawan di antara para Advokat, dalam menjalankan profesinya.
c.
Menumbuh-kembangkan dan memelihara semangat brotherhood Para Advokat.
d.
Memperjuangkan, membela, melindungi, dan mempertahankan hak dan kepentingan para Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang setara dengan penegak hukum lainnya.
d.
Memperjuangkan, membela, melindungi, dan mempertahankan hak dan kepentingan para Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum.
e.
Berperan serta secara aktif didalam masyarakat guna memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat serta pelayanan hukum dalam rangka penegakkan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
e.
Berperan aktif dalam penegakan hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ditingkat nasional dan internasional.
TUJUAN Pasal 11 Tujuan dibentuknya Organisasi Profesi Advokat KAI adalah: a.
Untuk ikut berperan dalam penegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b.
Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
solidaritas
dan
KEANGGOTAAN Pasal 12
1.
Anggota KAI adalah Warga Negara Indonesia dengan gelar Saijana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah diangkat sebagai Advokat berdasarkan peraturan perundangundangan,.serta menyatakan tunduk, taat, dan patuh pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturanperaturan dan atau kebijakan-kebijakan Organisasi serta Kode Etik KAI.
KEANGGOTAAN Pasal 11 1.
Anggota K.A.I. adalah Warga Negara Indonesia dengan gelar Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah diangkat sebagai Advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menyatakan tunduk, taat, dan patuh pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan dan atau kebijakan kebijakan Organisasi serta Kode Etik K.A.I.
2.
Warga Negara Indonesia dengan gelar Sarjana Hukum dan/atau ahli di bidang lain yang telah berjasa menyumbangkan tenaga dan pikirannya guna kemajuan Organisasi K.A.I dapat diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
3.
Advokat asing dapat diangkat menjadi anggota khusus Organisasi ini setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Anggota K.A.I. tidak boleh merangkap keanggotaan dengan Organisasi Advokat Lainnya.
5.
Hal-hal yang menyangkut tentang keanggotaan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Warga Negera Indonesia dengan gelar Saijana Hukum dan/atau
ahli di bidang lain yang berminat menyumbangkan tenaga dan pikirannya guna kemajuan organisasi KAI dapat diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
3. Advokat asing dapat diangkat menjadi anggota khusus organisasi ini setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Hal-hal yang menyangkut tentang keanggotaan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
KEDAULATAN Pasal 13 (1) Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan di tingkat pusat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPP dalam suatu Kongres Nasional KAI setiap 5 (lima) tahun sekali.
KEDAULATAN Pasal 12 1.
Kedaulatan tertinggi Organisasi berada pada anggota dan di tingkat pusat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPP dalam suatu Kongres Nasional K.A.I setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Kedaulatan organisasi di tingkat daerah berada pada anggota yang terdaftar di daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPD dalam suatu Musyawarah Daerah setiap 4 (empat) tahun sekali.
2.
Kedaulatan Organisasi di tingkat daerah berada pada anggota yang terdaftar di daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPD dalam suatu Musyawarah Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Kedaulatan organisasi di tingkat cabang berada pada anggota yang terdaftar di cabang yang bersangkutan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPC dalam suatu Musyawarah Cabang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
3.
Kedaulatan Organisasi di tingkat cabang berada pada anggota yang terdaftar di cabang yang bersangkutan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPC dalam suatu Musyawarah Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali. STRUKTUR ORGANISASI Pasal 13
STRUKTUR ORGANISASI Pasal 14
Struktur Organisasi K.A.I disusun secara vertikal berjenjang sesuai dengan tingkatan badan peradilan di Indonesia;
Struktur Organisasi KAI disusun secara vertikal beijenjang sesuai dengan tingkatan badan peradilan di Indonesia:
a.
a.
b.
b. c.
Di tingkat Pusal/Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Di tingkat Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Di tingkat Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC). KEPEMIMPINAN Pasal 15
(1) Pimpinan KAI di semua tingkatan wajib kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
c.
Di tingkat Pusat/Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dipimpin oleh Presiden. Di tingkat Daerah disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dipimpin oleh Ketua DPD. Di tingkat Cabang disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipimpin oleh Ketua DPC.
KEPEMIMPINAN Pasal 14
menjalankan
(2) Segala sesuatu yang menyangkut perbedaan pendapat dalam internal organisasi di semua tingkatan struktural maupun lintas fungsional KAI, wajib diselesaikan secara internal organisasi. (3) Dalam hal permasalahan dan atau perbedaan pendapat yang
Pimpinan K.A.I di semua tingkatan wajib menjalankan kepemimpinannya secara jujur, amanah dan bertanggungjawab.
teijadi di tingkat Cabang dan atau Daerah tidak dapat diselesaikan oleh DPC dan atau DPD yang bersangkutan, maka penanganan penyelesaiannya dapat didiambil alih oleh DPP, yang selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan putusan Rapat Pimpinan Harian yang bersifat final dan mengikat. (4) Hal-hal lain yang menyangkut tentang Struktur Organisasi dan kepemimpinan tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 16 (1)
(2)
Di tingkat pusat, DPP didukung oleh alat kelengkapan struktural antara lain Dewan Pimpinan Harian Pusat, Board of Trustee, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, dan alat kelengkapan non struktural terdiri dari Honorary Chairman dan Komisi Pengawas. Di tingkat daerah, DPD didukung oleh alat kelengkapan struktural antara lain Dewan Pimpinan Harian Daerah, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dan alat kelengkapan non struktural berupa Komisi Pembina.
(3)
Di tingkat cabang, DPC di dukung oleh alat kelengkapan struktural antara lain Dewan Pimpinan Harian Cabang dan Dewan Penasehat cabang, serta alat kelengkapan non struktural berupa Komisi Pembina.
(4)
Hal-hal yang menyangkut tentang alat kelengkapan organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 15 1.
Ditingkat pusat, DPP didukung oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Komisi Pengawas.
2.
Di tingkat daerah, DPD didukung oleh Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
3.
Di tingkat Cabang, DPC didukung oleh Dewan Penasehat Cabang.
4.
Hal-hal yang menyangkut tentang alat kelengkapan Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
WILAYAH KERJA K.A.I Pasal 17
WILAYAH KERJA K.A.I Pasal 16
(1) Wilayah keija KAI di tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Wilayah di Negara-negara Sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dan dagang atau setidak-tidaknya yang mempunyai kerja sama, yang cukup dibuktikan dengan adanya penempatan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia pada Negara yang bersangkutan.
1.
Wilayah kerja K.A.I di tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Wilayah di Negara-negara Sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dan dagang atau setidak tidaknya yang mempunyai kerja sama, yang cukup dibuktikan dengan adanya penempatan perwakilan Pemerintahan Republik Indonesia pada Negara yang bersangkutan.
(2) Wilayah kerja KAI tingkat Daerah meliputi wilayah Propinsi.
2.
Wilayah Kerja K.A.I tingkat Daerah meliputi wilayah Propinsi.
(3) Wilayah keija Kabupaten/kota.
3.
Wilayah Kerja K.A.I Kabupaten/Kota.
KAI
tingkat
Cabang
meliputi
wilayah
MASA JABATAN PENGURUS Pasal 18
tingkat
Cabang
meliputi
wilayah
MASA JABATAN PENGURUS Pasal 17
Masa Jabatan Pengurus Organisasi KAI adalah sebagai berikut :
Masa Jabatan Pengurus Organisasi K.A.I adalah Sebagai berikut :
a.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh formatur yang untuk pertama kalinya dipilih melalui KONGRES ADVOKAT INDONESIA I TAHUN 2008.
a.
b.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama 4 (empat) tahun, setelah dipilih oleh pemegang mandat pembentukan DPD dan calon pengurus/anggota DPD melalui Musyawarah Daerah (Musda) dan disahkan melalui Surat keputusan DPP.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh formatur yang untuk pertama kalinya dipilih melalui KONGRES NASIONAL ADVOKAT INDONESIA I TAHUN 2008 dan disahkan melalui Surat Keputusan DP;
b.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama 5 (lima) tahun, setelah dipilih oleh pemegang mandat pembentukan DPD dan calon pengurus/anggota DPD melalui Musyawarah Daerah dan disahkan melalui Surat Keputusan DPP;
c.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) selama 5 (lima) tahun, setelah dipilih oleh anggota melalui Musyawarah/Rapat Anggota Cabang dan disahkan melalui Surat Keputusan DPP.
c.
d.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) selama 3 (tiga) tahun, setelah dipilih oleh anggota melalui Musyawarah/Rapat Anggota Cabang dan disahkan melalui Surat Keputusan DPP. Presiden
KONGRES
ADVOKAT
INDONESIA,
Ketua
Dewan
Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang hanya menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut dan tidak dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan berikutnya atau tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan masa jabatan ketiga atau berikutnya.
d.
KODE ETIKA PROFESI ADVOKAT K.A.I Pasal 19
Presiden KONGRES ADVOKAT INDONESIA, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang hanya menjabat paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan dan tidak dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan berikutnya atau tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan masa jabatan kedua atau berikutnya. KODE ETIK PROFESI ADVOKAT K.A.I Pasal 18
(1) Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, seluruh anggota KAI tanpa kecuali tunduk dan taat pada Kode Etik Profesi Advokat KAI yang telah diputus dan ditetapkan berdasarkan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008, di Jakarta tanggai 30 Mei 2008.
1.
Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, seluruh anggota K.A.I tanpa kecuali tunduk dan taat pada Kode Etik Profesi Advokat K.A.I.
(2) Kode etik dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan Profesi Advokat Indonesia.
2.
Kode Etik dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan Profesi Advokat Indonesia.
(3) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk sebuah Tim untuk mengusulkan perubahan isi maupun rumusan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selanjutnya menetapkan dan mengesahkan pemberlakuannya.
3.
Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk sebuah Tim untuk mengusulkan Perubahan isi maupun rumusan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, selanjutnya menetapkan dan mengesahkan pemberlakuannya.
(4) Dewan Kehormatan Pusat/Daerah dalam melakukan penegakkan etika profesi Advokat harus berpedoman pada ketentuan Undangundang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Profesi Advokat KAI dan Hukum Acara Peradilan Kode Etik Advokat (vide Surat-surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 No.08 tentang Kode Etik Profesi Advokat dan No.09 tentang Hukum Acara Kode Etik Advokat).
4.
Dewan Kehormatan Pusat/Daerah dalam melakukan penegakkan Etika Profesi Advokat harus berpedoman pada peraturan perUndang-Undang.
PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI Pasal 20
PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI Pasal 19
(1) Seorang anggota Kongres Advokat Indonesia yang karena melakukan tindakan indisipliner dan/atau melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Advokat dapat dikenakan penindakan sebagai berikut: a. b. c. d.
1.
a. b. c. d.
Teguran ringan; Peringatan keras ; Penon-aktifan sementara atau Pemberhentian sementara; Pemberhentian tetap.
(2) Seorang anggota yang dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berhak mengajukan pembelaan diri.
2.
(3) Hal-hal menyangkut tentang tata cara penindakan dan pembelaan diri akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3.
KEUANGAN, KEKAYAAN DAN BADAN USAHA Pasal 21 (1)
Keuangan organisasi diperoleh dari: a. b. c. d.
Anggota Kongres Advokat Indonesia yang terbukti melakukan perbuatan melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Advokat dapat dikenakan sanksi sebagai berikut : Teguran lisan; Peringatan tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian Tetap;
Seorang anggota yang dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini berhak mengajukan pembelaan diri.
Hal-hal menyangkut tentang tata cara penindakan dan pembelaan diri akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. KEUANGAN, KEKAYAAN DAN BADAN USAHA Pasal 20 1.
Uang pendaftaran dan uang pangkal calon anggota. Iuran tahunan anggota. Usaha lain yang sah. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
Keuangan Organisasi diperoleh dari : a. b. c. d.
Uang pendaftaran; Iuran anggota.; Usaha lain yang sah; Sumbangan lain yang tidak mengikat;
(2)
Kekayaan organisasi diperoleh dari: Hasil perhitungan bersih dari kumulasi sumber keuangan organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditambah dengan asset tidak bergerak dan bergerak lain milik organisasi.
2.
Kekayaan Organisasi diperoleh dari; Hasil perhitungan bersih dari kumulasi sumber keuangan Organisasi tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini ditambah dengan asset tidak bergerak lain milik Organisasi;
(3)
Badan Usaha organisasi: Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KAI dapat membentuk lembaga dan atau badan-badan usaha yang dikelola oleh DPP,
3.
Badan Usaha Organisasi; Dalam rangka mencapai tujuan Organisasi, K.A.I dapat membentuk lembaga dan atau badan-badan usaha yang dikelola
DPD maupun DPC.
oleh DPP dan DPD.
(4) Hal-hal yang menyangkut ketentuan tentang keuangan, kekayaan
dan Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4.
JENIS-JENIS Pasal 22 (1) Jenis-jenis Kongres, Musyawarah dan Rapal dalam organisasi KAI terdiri alas: a. Kongres Nasional, disingkat KN. b. Kongres Nasional Luar Biasa, disingkat KNLB, c. Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas. d. Rapat Kerja Nasional, disingkatRakemas. e. Musyawarah Daerah, disingkat Musda. f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub. g. Rapat Pimpinan Daerah, disingkat Rapimda. h. Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda. i. Musyawarah Cabang, disingkat Muscab. j. Musyawarah Cabang Luar Biasa, disingkat Muscablub. k. Rapat Pimpinan Cabang, disingkat Rapimcab. l. Rapat Kerja Cabang, disingkat Rakercab.
JENIS-JENIS Pasal 21 1.
Jenis-jenis Kongres, Musyawarah dan Rapat dalam Organisasi K.A.I terdiri atas : a. Kongres Nasional, disingkat KN; b. Kongres Nasional Luar Biasa, disingkat KNLB; c. Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas; d. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas; e. Musyawarah Daerah, disingkat Musda; f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub; g. Rapat Pimpinan Daerah, disingkat Rapimda; h. Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda; i. Musyawarah Cabang, disingkat Muscab; j. Musyawarah Cabang Luar Biasa, disingkat Muscablub; k. Rapat Pimpinan Cabang, disingkat Rapimcab; l. Rapat Kerja Cabang, disingkat Rakercab;
2.
Disamping jenis-jenis rapat tersebut pada ayat 1 (satu) tersebut, tidak tertutup kemungkinan adanya jenis-jenis Rapat lainnya, antara lain Rapat Pimpinan Harian, Rapat Pleno Terbatas, Rapat Pleno Lengkap serta Sidang-sidang di semua tingkatan structural Organisasi.
3.
Hal-hal menyangkut jenis-jenis rapat dan sidang-sidang dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) Disamping jenis-jenis rapat tersebut pada ayat (1) tersebut diatas, tidak tertutup kemungkinan diadakan Rapat Pimpinan Harian, Rapat Pleno Terbatas, Rapat Pleno Lengkap serta Sidang-sidang di semua tingkatan strukturalorganisasi. (3) Hal-hal menyangkut jenis-jenis rapat dan sidang-sidang dimaksud pada ayat pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Hal-hal yang menyangkut ketentuan tentang keuangan, kekayaan dan Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
KEWENANGAN Pasal 23
KEWENANGAN Pasal 22
(1) Kongres Nasional : a. Pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. b. Menetapkan dan atau mengubah AD/ART. c. Menetapkan dan atau mengubah Kode Etik Profesi Advokat KAI. d. Menetapkan Program Kerja Nasional Organisasi KAI. e. Menilai pertanggung jawaban Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP KAI. f. Memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh seorang anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan atau pemecatan oleh DPP. g. Memilih dan menetapkan Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP KAI. h. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan KAI. i. Memberikan mandat kepada Presiden dan Sekretaris Jenderal terpilih untuk menetapkan dan mengesahkan Komposisi dan Personalia DPP KAI. j. Menetapkan keputusan keputusan lainnya.
1.
Kongres Nasional : a. Pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi dan diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. b. Menetapkan dan atau mengubah AD/ART. c. Menetapkan dan atau mengubah Kode Etik Profesi Advokat K.A.I. d. Menetapkan Program Kerja Nasional Organisasi K.A.I. e. Menilai pertanggung jawaban Presiden DPP K.A.I. f. Memilih dan menetapkan Presiden DPP K.A.I. g. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan K.A.I. h. Memberikan mandat kepada Presiden terpilih dan Formatur untuk menetapkan dan mengesahkan Komposisi dan Personalia DPP K.A.I. i. Memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh seorang anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DPP. j. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
(2) Kongres Nasional Luar Biasa: a. Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres Nasional. b. Kongres Nasional Luar Biasa adalah Kongres Nasional yang diselenggarakan oleh DPP dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang kurangnya 50% plus 1 Dewan Pimpinan Harian Pusat, ditambah. 50% plus 1 Dewan Pimpinan Daerah. c. Diadakan sewaktu-waktu apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam atau organisasi menghadapi hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau
2.
Kongres Nasional Luar Biasa : a. Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres Nasional. b. Kongres Nasional Luar Biasa adalah Kongres Nasional yang diselenggarakan oleh DPP dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang kurangnya 50% plus 1 (satu) Dewan Pimpinan Pusat dan atau 50% plus 1 (satu) Dewan Pimpinan Daerah yang telah terbentuk dengan persetujuan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina. c. Diadakan sewaktu-waktu apabila Organisasi menghadapi
d.
Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga atau apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat.Kongres Nasional sehingga organisiasi tidak berjalan sesuai fungsinya. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Kongres Nasional Luar Biasa tersebut.
(3) Rapat Pimpinan Nasional: a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Kongres Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. b. Diadakan oleh DPP KAI sedikitnya sekali dalam setahun. (4) Rapat Kerja Nasional: a. Diadakan untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Nasional dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. b. Diadakan oleh DPP KAI sedikitnya 2 (dua) tahun sekali. (5) Musyawarah Daerah: a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat daerah yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. b. Menilai Pertanggung jawaban DPD KAI. c. Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris DPD KAI. d. Memberikan mandat kepada Ketua dan Sekretaris DPD KAI terpilih untuk memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia DPD KAI, yang selanjutnya diajukan ke DPP untuk mendapatkan pengesahan. e. Menyusun dan menetapkan Program Keija Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Nasional.
hal ikhwal kepentingan yang memaksa atau Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres Nasional sehingga Organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. d.
Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Kongres Nasional Luar Biasa tersebut.
3.
Rapat Pimpinan Nasional: a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Kongres Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini. b. Diadakan oleh DPP K.A.I sedikitnya sekali dalam setahun. c. Peserta Rapimnas terdiri dari DPP dan DPD.
4.
Rapat Kerja Nasional; a. Diadakan untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Program kerja Nasional dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. b. Diadakan oleh DPP K.A.I sedikitnya 2 (dua) tahun sekali. c. Peserta Rapimnas terdiri dari DPP, DPD dan DPC.
5.
Musyawarah Daerah: a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat daerah yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Menilai Pertanggung jawaban DPD K.A.I. c. Memilih dan menetapkan Ketua DPD K.A.I. d. Memberikan mandat kepada Ketua terpilih dan Formatur yang selanjutnya diajukan ke DPP untuk mendapatkan pengesahan. e. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Daerah dalam
f.
Menetapkan keputusan-keputusan kewenangannya.
lain
dalam
batas
(6) Musyawarah Daerah Luar Biasa: a. Mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah. b. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan oleh DPD dalam keadaan luar biasa, atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurangkurangnya 50% plus 1 ( satu ) Dewan Pimpinan Daerah Cabang yang ada di daerah tersebut dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan : 1. Kelangsungan PENGURUS Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam; 2. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak beijalan sesuai fungsinya. c. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut. d. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas kewenangannya (7) Rapat Pimpinan Daerah: a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Daerah. b. Diadakan sedikitnya sekali dalam setahun atau apabila diperlukan oleh DPD KAI. (8) Rapat Kerja Daerah: a. Diadakan untuk menilai/mengevaluasipelaksanaan Program Keija Daerah dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
f.
rangka pelaksanaan Program Kerja Nasional. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam kewenangannya.
batas
6.
Musyawarah Daerah Luar Biasa: a. Mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah. b. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan oleh DPD dalam keadaan luar biasa, atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurangkurangnya 50% (limapuluh persen) plus 1(satu) dari Dewan Pimpinan Cabang yang ada di daerah tersebut dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan Dewan Pimpinan Daerah Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya. c. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut. d. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam kewenangannya.
7.
Rapat Pimpinan Daerah : a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Daerah. b. Diadakan sedikitnya sekali dalam setahun atau apabila diperlukan oleh DPD K.A.I. c. Peserta Rapimda adalah DPD dan DPC.
8.
Rapat Kerja Daerah : a. Diadakan untuk menilai/mengevaluasi pelaksanaan Program
b.
Diadakan pada awai dan pertengahan periode PENGURUS DPD KAI atau sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.
(9) Musyawarah Cabang: a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. b.
Musyawarah Cabang berwenang untuk : 1. Menilai laporan pertanggung jawaban DPC. 2. Memilih dan Menetapkan Ketua dan Sekretaris DPC. 3. Menyusun dan menetapkan Program Keija cabang dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Nasional. 4. Menetapkan Dewan Penasehat dan Komisi Pembina Cabang.
c.
Ketua dan Sekretaris DPC KAI terpilih bersama-sama dengan formateur memilh dan menetapkan komposisi dan personalia DPC KAI.
d.
Menetapkan keputusan-keputusan kewenangannya.
lain
dalam
batas
(10) Musyawarah Cabang Luar Biasa: a. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah. b.
Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota cabang yang terdaftar dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan :
b. c. 9.
Kerja Daerah dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. Diadakan pada awal dan pertengahan periode PENGURUS DPD K.A.I atau sedikitnya 2 (dua) tahun sekali. Peserta Rakerda adalah DPD dan DPC.
Musyawarah Cabang : a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kedaulatan tertinggi Organisasi di tingkat cabang yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. b. Musyawarah Cabang berwenang untuk : 1. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC. 2. Memilih dan Menetapkan Ketua DPC. 3. menyusun dan menetapkan Program Kerja Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Nasional. 4. Menetapkan Dewan Penasehat. c. Ketua DPC K.A.I terpilih bersama-sama dengan formatur memilih dan menetapkan komposisi dan personalia DPC K.A.I. selanjutnya diajukan kepada DPP K.A.I. melalui rekomendasi DPD K.A.I. d.
Menetapkan keputusan-keputusan kewenangannya.
lain
dalam
batas
10. Musyawarah Cabang Luar Biasa : a. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah. b.
Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota cabang yang terdaftar dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan DPC melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan
c.
1.
Kelangsungan hidup organisasi di tingkat Cabang yang bersangkutan dalam keadaan terancam.
2.
DPC melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi dan atau DPC tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
DPC wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar biasa tersebut.
(11) Rapat Pimpinan Cabang: a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Cabang. b.
Diadakan oleh DPC KAI pada awai sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.
Organisasi dan atau DPC tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga Organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. c.
11. Rapat Pimpinan Cabang ; a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Cabang. b.
Diadakan oleh DPC K.A.I pada awal dan pertengahan periode masa bhakti atau sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.
12. Rapat Kerja Cabang: a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Cabang dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya
(12) Rapat Kerja Cabang: a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Cabang dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. b. Diadakan oleh DPC KAI sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.
b.
UNDANGAN Pasal 24 (1) Undangan untuk menghadiri Kongres, Musyawarah dan Rapat dilakukan secara tertulis yang di tingkat Pusat ditanda tangani oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal dan atau Presiden bersama salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal'DPP KAI, sedangkan di tingkat Daerah dan atau Cabang undangan ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan atau
DPC wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.
Diadakan oleh DPC K.A.I sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.
UNDANGAN Pasal 23 1.
Undangan untuk menghadiri Kongres, Musyawarah dan Rapat dilakukan secara tertulis yang di tingkat Pusat ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana serta diketahui oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal dan atau Presiden bersama salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal DPP K.A.I, sedangkan ditingkat Daerah dan atau Cabang undangan ditandatangani oleh Panitia
Ketua dengan salah seorang Wakil Sekretaris. (2) Hal-hal menyangkut jenis-jenis rapat dan atau sidang lainnya, serta tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan acara kongres, musyawarah dan rapat tersebut pada pasal 19 diatas akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pelaksana serta diketahui oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan atau Ketua dengan salah seorang Wakil Sekretaris. 2.
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 25
Hal-hal yang menyangkut jenis-jenis rapat dan atau sidang lainnya, serta tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan acara Kongres, musyawarah dan rapat tersebut pada pasal 22 (duapuluh dua) diatas akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 25
(1) Quorum dalam kongres, musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
1.
Quorum dalam kongres, musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 22 (duapuluh dua) Anggaran dasar ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang teregistrasi.
(2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2.
Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3) Pengambilan keputusan untuk pemilihan pimpinan, sekurangkurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta harus hadir.
3.
Pengambilan keputusan untuk pemilihan pimpinan, sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta hadir dalam ruang sidang.
(4) Pengambilan keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar : a. Sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta harus hadir dalam Kongres Nasional/Kongres Nasional Luar Biasa KAI. b.
Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 26
PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 25
(1) Pembubaran dan atau pembekuan Organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA ini hanya dapat dilakukan dan diputuskan melalui Kongres Nasional Luar Biasa ‘KAI yang khusus diadakan untuk maksud itu.
1.
Pembubaran dan atau pembekuan Organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA ini hanya dapat dilakukan dan diputuskan melalui Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I yang khusus diadakan untuk maksud itu.
(2) Kongres Nasional Luar Biasa KAI tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) persen ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota KAI seluruh Indonesia yang terdaftar resmi pada Buku Daftar Anggota KAI
2.
Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) persen ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota K.A.I seluruh Indonesia yang terdaftar resmi pada Buku Daftar Anggota K.A.I.
(3) Pengambilan keputusan dalam Kongres Nasional Luar Biasa untuk pembubaran organisasi KAI dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara/voting dari peserta yang hadir. dan pembubaran Organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah suara peserta Kongres Nasional Luar Biasa yang hadir.
3.
Pengambilan keputusan dalam Kongres Nasional Luar Biasa untuk pembubaran Organisasi K.A.I dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara/voting dari peserta yang hadir. Dan pembubaran Organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah suara peserta Kongres Nasional Luar Biasa yang hadir.
(4) Apabila pada Kongres Nasional Luar Biasa yang diadakan ternyata quorum tidak tercapai, maka acara Kongres Nasional Luar Biasa ditunda untuk waktu sekurang- kurangnya 36 (tiga puluh enam) jam, kemudian setelah ditunda 36 (tiga puluh enam) jam quorum belum juga tercapai, maka Kongres Nasional Luar Biasa dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.
4.
Apabila pada Kongres Nasional Luar Biasa yang diadakan ternyata quorum tidak tercapai, maka acara Kongres Nasional Luar Biasa ditunda untuk waktu sekurang-kurangnya 36 (tigapuluh enam) jam, kemudian setelah 36 (tigapuluh enam) jam quorum belum juga tercapai, maka Kongres Nasional Luar Biasa dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.
(5) Dalam hal Organisasi KAI dibubarkan, maka dengan keputusan Kongres Nasional Luar Biasa KAI dibentuk Tim Likuidasi untuk mengurus sisa kekayaan serta hak dan kewajiban organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
Dalam hal Organisasi K.A.I dibubarkan, maka dengan keputusan Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I dibentuk Tim Likuidasi untuk mengurus sisa kekayaan serta hak dan kewajiban Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26
(1) Pada saat Anggaran Dasar KAI ini mulai berlaku, maka segala aturan pelaksanaan Anggaran Dasar ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang ketentuan baru berdasarkan Anggaran Dasar ini belum dikeluarkan dan atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
Pada saat Anggaran Dasar K.A.I ini mulai berlaku, maka segala aturan pelaksanaan Anggaran Dasar yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang ketentuan baru berdasarkan Anggaran Dasar ini belum dikeluarkan dan atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
(2) Terhitung sejak Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka seluruh Organisasi Profesi Advokat yang ada sebelumnya, wajib segera dalam tenggang waktu paling lambat1 (satu) tahun segera melebur dan menundukkan diri kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi KAI. KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
(1) Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah mendengar pendapat Honorary Chairman, Board of Trusstee dan Dewan Penasehat Pusat.
1.
Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh Dewan Pembina.
(2) Pelaksanaan Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh DPP KAI.
2.
Pelaksanaan Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh DPP K.A.I.
(3) Hal-hal yang telah dilaksanakan dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat harus dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional KAI berikutnya.
3.
Hal-hal yang telah dilaksanakan dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat harus dipertanggung jawabkan dalam Kongres Nasional K.A.I berikutnya.
(4) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan.
4.
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
