SEMINAR NASIONAL NASIONAL KESELAMATAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN PERKERETAAPIAN––JAKARTA JAKARTA31 31MARET MARET2011 2011 SEMINAR
SAFETY DILUAR SABOTASE & SENGAJA
SESUDAH TERJADI
SEBELUM TERJADI PREVENTIVE Proaktif > Reg.& Oprtr.
ACC
REPRESSIVE reaktif > Invest.body
* SEGALA UPAYA, KEGIATAN
* SAR
* MENCEGAH CELAKA
* SURVIVAL
* TUGAS POKOK SELAMAT * MAINTENANCE * KELAIKAN * MEETING -SURVEY -BRIEF. * PUBLIKASI, dll
* INVESTIGASI * RECOVERY-KOMPENS. * REWARD - PUNISHMENT REKOMENDASI
MASUKAN
PENYEBAB KECELAKAAN MANUSIA MATERIAL / MACHINE MEDIA UNSAFE ACT UNSAFE CONDITION SIGNIFICANT FACTORS / FINDINGS
SYSTEM SAFETY MANAGEMENT DIK. AWAL
DIK. LANJUTAN
LEADERSHIP PERAN PELAKSANA
PROSEDUR
LAIK / STAND.
FAS.DUKLOG
MAINT.
KOND. PHISIK
LEADERSHIP WASKAT MANAJER UNIT
KOND. PSIKOL.
LEADERSHIP WASKAT PIMP. PUSAT
LINGKUNGAN PERAN INDIVIDU DLM MANAJEMEN SYST. RESOURCES
PADUAN HARMONIS MANAJEMEN SYST. RESOURCES
NORMA STANDARD MENYIMPANG ? NO ACCIDENT
NO
YES
ACCIDENT
KNKT ? KNKT berdasarkan : Keputusan Presiden nomor 105 tahun 1999 Bab I Psl 1 ayat (1) Lembaga non struktural di lingkungan Dephub Melakukan investigasi dan penelitian kec. transportasi Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menhub
TUGAS dan FUNGSI KNKT a. melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi; b. memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi; c. melakukan kerjasama penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan organisasi profesi yang memiliki kemampuan meneliti penyebab kecelakaan
TUJUAN INVESTIGASI KNKT Untuk mengetahui APA, BAGAIMANA dan MENGAPA kecelakaan itu terjadi dengan mengindentifikasi kelemahan sistem transportasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari. TIDAK bertujuan untuk mencari kesalahan atau melakukan tuntutan hukum atau menuntut ganti rugi kepada individu atau institusi atas masalah atau kelemahan apapun yang diketemukan dalam investigasi.
No Blame, No Judicial and No Liability Investigation KNKT mengidentifikasi adanya malfungsi sistem keselamatan transportasi, memberikan REKOMENDASI pada malfungsi tersebut untuk diperbaiki dalam rangka meningkatkan Safety transportasi
DO NOT JUMP TO CONCLUSION
Jateng - Kereta Api pertama di Indonesia Semarang – Tanggung - 17 Juni 1864 – beroperasi 1867, >> Yogya KA Swasta & Pemerintah 1894 KA menghubungkan kota utama di Jawa > Jakarta – Surabaya 1920 system KA di Jawa menghubungkan hampir semua kota, dan kebun tebu ke pabrik gula Sumatra : Aceh, (military railway) untuk "pacification" area, Deli khusus untuk perkebunan, Sumatra Barat untuk angkut batubara dari tambang ke Pelabuhan di Padang, Sumatra selatan, selesai 1930 untuk perkebunan dan batubara. Depresi Ekonomi 1930 Sumatra terhubungkan KA membatalkan rencana KA di Kalimantan dan Sulawesi ,
DASAR YURIDIS INVESTIGASI KERETA API
UU
UNDANG-UNDANG NO 23 TH 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
UDARA
LAUT
UNDANG – UNDANG
UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 UU No. TENTANG 23 TAHUN 2007 Tentang PELAYARAN PERKERETAAPIAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TH 2009 TENTANG PENERBANGAN
JALAN RAYA UNDANG – UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.1 Tahun1998 Tentang
PP
KAPAL
KONVENSI
KEPMEN
SKEP DITJEN
INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDED ANNEX KEPUTUSAN MENTERI No. KSK.66/HK.60/PHB-99 Pembentukan Komisi Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara
RESOLUTION A.849(20) Adopted on 27 Nov 1997
IMO
. M 82 HUN
2000
Kecelakaan Kereta Api
.
/
/ .
UU 23 TH 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
Pasal 13 (1) Perkeretaapian dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. (2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengaturan; pengendalian; dan pengawasan. (3) Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan / atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien.
Pasal 20 Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. Pasal 21 Perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib: memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian; dan dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.
Pasal 27 Pengoperasian sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian. Pasal 28 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi. Pasal 29 Perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c wajib : memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian; dan dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian.
BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KECELAKAAN K A
PSL 175 (1) Pemeriksaan dan Penelitian penyebab kecelakaan kereta api dilakukan oleh Pemerintah (2) Pelaksanaan P & P sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk atau ditugaskan oleh Pemerintah. (3) Hasil P & P yang dibuat dalam bentuk rekomendasi wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian serta dapat diumumkan kepada publik.
PSL 175 (1) Pemeriksaan dan Penelitian penyebab kecelakaan
kereta api dilakukan oleh Pemerintah PENJELASAN:
Penelitian sebab-sebab terjadinya kecelakaan adalah bukan dalam kaitan dengan penyidikan (penegakan hukum), melainkan semata-mata untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan dalam rangka perbaikan teknologi dan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. Apabila dalam kecelakaan tersebut memang terdapat unsur melawan hukum, pemeriksaannya juga dilakukan oleh penyidik dalam rangka penegakan hukum.
Pasal 187 (1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Penjelasan Pasal 187 Ayat (1) Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian sebagai korporasi. Pengurus dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Pasal 189 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 206 (1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4), mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
DATA KNKT KECELAKAAN KERETA API
DATA KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API TAHUN 2007 ‐ 2010 (DATA 21 DESEMBER 2010)
KORBAN JIWA
JENIS KECELAKAAN NO.
TAHUN
JUMLAH KECELAKAAN
TUMBURAN ANTAR KA
ANJLOKAN/ TERGULING
TUMBURAN KA DGN ANGKUTAN LAIN
LAIN ‐ LAIN
MENINGGAL
LUKA ‐ LUKA
1
2007
156
3
117
20
16
34
292
2
2008
139
3
107
21
8
45
151
3
2009
82
5
48
21
8
57
198
4
2010
50
3
29
8
10
25
137
TOTAL
427
14
301
70
42
161
778
Sumber : Ditjen Perkeretaapian, Desember 2010
DATA KECELAKAAN KERETA API YANG DI INVESTIGASI KNKT TAHUN 2007 - 2011 (DATA 10 MARET 2011) JENIS KECELAKAAN
KORBAN
TAHUN ANJLOK
TUMBURAN DENGAN ANGKUTAN LAIN
LAIN LAIN
ME NINGGAL
LUKA - LUKA
2
11
0
1
9
197
8
3
4
0
1
7
36
2009
8
4
2
0
2
6
137
2010
10
2
8
0
0
42
125
2011
1
1
0
0
0
5
35
TOTAL
41
12
25
0
4
69
530
JUMLAH KE CELAKAAN
TUMBURAN ANTAR KA
2007
14
2008
REKAP LETAK MALFUNGSI PENYEBAB KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (2007 - 2011)
LETAK MALFUNGSI No.
Tahun
Investigasi
Sarana
Prasarana
Operasional
SDM
Eksternal
1
2007
14
7
4
0
2
1
2
2008
8
3
2
3
0
0
3
2009
8
1
2
0
3
2
4
2010
10
3
5
0
2
0
1
‐
‐
‐
‐
‐
41
14
13
3
7
3
5
2011 (10 MARET) *)
Jumlah
Sumber: Data Investigasi KNKT , Maret 2011 *) di tahun 2011 terdapat 1 kejadian yang masih dalam proses investigasi, sehingga belum dapat ditentukan faktor penyebab kejadian tersebut
JUMLAH REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN KNKT MODA TRANSPORTASI KERETA API TAHUN 2007‐2011
PIHAK YANG DIBERIKAN REKOMENDASI NO
TAHUN
JUMLAH INVESTIGASI KECELAKAAN
DITJEN PERKERETAAPIAN
PT KERETA API (PERSERO)
TOTAL REKOMENDASI
1
2007
14
‐
19
19
2
2008
8
‐
24
24
3
2009
8
6
5
11
4
2010
10
7
23
30
1
3
7
10
41
16
78
94
5
2011 (10 MARET) JUMLAH
Ket: Sampai dengan akhir 2010, terdapat beberapa laporan yang belum difinalisasi. Sehingga jumlah rekomendasi belum dapat diketahui –REKOMENDASI 2011 ADALAH REKOMENDASI SEGERA
DATA RATE OF ACCIDENT MODA TRANSPORTASI KERETA API TAHUN 2007‐2010 ANGKA INDEX 1000,000
MILEAGE
NO
TAHUN
RATE OF ACCIDENT
JUMLAH KECELAKAAN KM TEMPUH
1
2007
14 / 156
46.414.271
0,30 / 3,36
2
2008
8 / 139
47.568.579
0.168 / 2,92
3
2009
8 / 82
48.186.833
0,166 / 1,82
4
2010
10 / 50
48.722.833
0,21 / 1,02
5
2011
(10 MARET)
JUMLAH
1 41
PARTISIPASI IKHLAS SEMUANYA LOGIKA & KETENTUAN KETELADANAN PIMPINAN PENGAWASAN BERLANJUT REWARD & PUNISHMENT KEBANGGAAN PROFESI TANAMKAN AWAL DIKTUK
TANTANGAN UNSAFE ACTS & CONDITIONS Safety without Leadership is impossible Leadership without Safety is impossible Belum terwujudnya budaya safety Penegakan hukum dan peraturan yang kurang konsisten Training yang kurang memadai Kurangnya reward and punishment
Training yang kurang memadai Kurangnya reward and punishment Regulasi yang perlu disesuaikan Sarana transportasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Prasarana transportasi dan kelengkapannya kurang dari tuntutan Kurangnya koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab di bidang safety
Kebanggaan selaku Insan Perkeretaapian Indonesia Tuntutan Kualitas Profesionalisme Penegakan Standard Kerja Penerapan Regulasi yang Berlaku Karakter / Tanggung jawab moral Antisipasi Kerugian Lebih Besar Perencanaan yang serius Inovasi / Rekayasa Jiwa Korsa Stick & carrot / reward & punishment
GRAFIK RATE OF ACCIDENT KECELAKAAN KERETA API 2007 - 2010
