ABSTRAK. Oleh. Aprina Tiarani, Firganefi, Dona Raisa Monica (

1

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMDA PROVINSI LAMPUNG (StudiPutusan No 859/pidB/2012/PN TK)

Oleh Aprina Tiarani, Firganefi, Dona Raisa Monica (Email: [email protected]) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara mempunyai peranan dalam menentukan dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih banyak di jadikan lahan bagi para pelaku penipuan untuk berperan sebagai seorang yang memiliki koneksi untuk menerima para pelamar menjadi CPNS.Seperti Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN.TK. Permasalahan dalam putusan yang di teliti dalam kasus ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung.Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris dimana data didapat melalui penelitian kepustakaan dan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan penerimaan CPNS Pemda Provinsi Lampung harus di lakukan oleh tersangka,karena penipuan yang di lakukan di atur dalam Pasal 378 KUHP dengan sanksi pidana maksimal 4 tahun dan karena terpenuhinya syarat pemidaan berupa perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan (dolus/culpa),tidak ada alasan pembenar dan pemaaf,adanya sanksi serta kemampuan bertanggungjawab dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa terpenuhinya lebih dari 2 unsur alat bukti sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP maka helmi yusuf harus menjalankan sanksi Pidana selama 3 tahun sesuai dengan putusan No:859/Pid.B/2012/PN.TK .

Kata Kunci :Tindak Pidana Penipuan, CPNS, Pertanggungjawaban Pidana

2

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATOR OF FRAUD IN THE ADMISSION OF CIVIL SERVANT CANDIDATE IN REGIONAL GOVERNMENT OF LAMPUNG PROVINCE (Study of Decision No. 859 / pidB / 2012 / PN TK)

by

Aprina Tiarani, Firganefi, Dona Raisa Monica (Email: [email protected]) Civil Servant (PNS) as the State Apparatus has a role in determining and organizing government and development. Admission Test for Candidates of Civil Servants (CPNS) is still being a chance by the perpetrator of fraud to act as a person who has connections to accept applicants into CPNS. As the Decision Number.859/pidB/2012/PN.TK. The Problems examined in the decision in this case was on how the Criminal Liability for the Perpetrators of fraud in admission of Civil Servant Candidate inregional government of Lampung Province and what was the basic consideration of the judge in imposing punishment to the Perpetrator of fraud in Admissions of Civil Servant Candidate inregional government of Lampung Province.The method used in this reasearch was a normative juridical approach and empirical juridical which the data obtained through the literature research and field research.Based on the research, the author concluded that criminal liability for perpetrator of fraud in the admission of civil servant candidate in regional lampung should have to face by suspect,because fraud as regulated in the Article 378 KUHP with a maximum sanctions 4 years for eligibility of criminalization in the form of a tort with the fault element (dolus/culpa), there was no justification reason and forgiveness reason as well as, there are sanctions and the ability to responsible with the basic consideration of the judge in given a sanction was the form of the fulfillment of more than 2 elements of evidence in accordance with Article 183 and Article 184 KUHAP then helmi yusuf have to face the Criminal sanctions for 3 years in accordance with the decision No: 859 / Pid.B / 2012 / PN.TK and this decision is considered inappropriate for Helmi Yusuf.

Keywords: Crime of Fraud, CPNS, Criminal Liability.

3

I. PENDAHULUAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, PNS berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik1 baiknya. Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, Namun untuk menjadi seorang PNS bukan lah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu,hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 16 pasal ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan “Bahwa setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,memiliki hak yang 1

Maidin,Aspek Hukum Sipil,Bandung,PT Aditama,2012,hlm.21.

Pegawai

Negeri Refika

sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (2) . Apabila pelamar yang di maksud dalam ayat 2 pasal ini di terima maka ia harus melalui masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Pemahaman, keinginan, dan cara yang salah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS2. Pengertian dari penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula di sebut sebagai bentuk obral janji.Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat oranglain menjadi keliru,dan oleh karna itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya.Kejahatan penipuan itu termasuk materieel delict artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya. Salah satu kasus tindak pidana penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi adalah di Provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung, dalam Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK . Putusan tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian berisikan tentang seorang yang mengaku menjadi korban penipuan hingga juta rupiah dengan hasil yang tidak sesuai. 2

Ibid.,hlm.24.

4

Penipuan yang terjadi di Bandar Lampung ini merupakan Penipuan yang bermula ketika Saudara Fathul Alim memperkenalkan tersangka Helmi Yusuf kepada saudara Burhanan dan tersangka Helmi Yusuf menyakinkan saudara Burhanan bahwa ia pernah berhasil memasukan orang menjadi PNS sehingga tersangka Helmi Yusuf pun menawarkan peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) kepada saudara Burhanan, setelah itu saudara Burhanan mencari orang yang mau mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nantinya akan di serahkan kepada tersangka Helmi Yusuf, tersangka Helmi Yusuf sendiri merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Provinsi Lampung. Total uang yang diserahkan saudara Burhanan kepada tersangka Helmi Yusuf adalah senilai Rp 1.038.000.000 ( satu milyar Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah ) yang terdiri dari masing masing orang minimal membayar uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), uang itu semuanya di serahkan oleh saudara Burhanan dengan jumblah 14 kali pertemuan di beberapa tempat yang berbeda kepada tersangka Helmi Yusuf dan semua uang tersebut dibawa oleh tersangka Helmi Yusuf. Pada akhir waktu yang dijanjikan ternyata banyak orang yang diusahakan tidak diterima dalam penerimaan CPNS di Pemda Provinsi Lampung. Tersangka Helmi Yusuf melarikan diri dengan membawa uang tersebut. Para korban yang ditipu mencari saudara Burhanan untuk mencari kejelasan atas kerugian yang diterima oleh para korban. Saudara Burhanan akhirnya dilaporkan kepolisi dengan tuduhan Pasal 378 KUHP tentang

Penipuan oleh para korban. Saudara Burhanan menjelaskan kronologis kejadiannya sehingga dugaan polisi mengarah kepada saudara Helmi Yusuf sehingga polisi memburu saudara Helmi yang menjadi buron yang akhirnya tertangkap. Tahapan penunutan yang dikenakan kepada saudara Helmi Yusuf adalah dakwaan Pasal 378 tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 Tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan hakim yang di lengkapi dengan alatalat bukti yang sah maka tersangka Helmi Yusuf diputuskan bersalah telah melakukan penipuan dan dikenakan hukuman 3 tahun 3 penjara. Penyelsaian kasus ini terus berlanjut dan ternyata saat di Pengadilan terungkap bahwa bukan hanya terdakwa Helmi Yusuf yang terlibat dalam Penipuan tersebut melainkan ada orang lain lagi yang terlibat dalam penipuan tersebut, tetapi ternyata hukuman hanya dijatuhkan kepada terdakwa Helmi Yusuf saja serta terungkap pula bahwa ini bukan kali pertama saudara Helmi Yusuf melakukan tindak pidana penipuan karena di ketahui bahwa sebelumnya saudara helmi pun pernah mendapatkan hukuman penjara karena kasus pidana penipuan yang sama. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kasus ini secara lebih lanjut melalui penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi 3

Petikan Putusan Nomor 859/pid.B/2012/PN TK,Bandar Lampung,2012.

5

Lampung (Studi Putusan 859/pidB/2012/PN TK)”.

No

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK) ? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK)?. Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian dalam sebuah penyelesaian masalah.4 Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris,Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti Pendekatan yuridis empiris adalah adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam

praktik dan mengenai pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh atau didapatkan dilokasi penelitian. II. PEMBAHASAN A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/Pid.B/2012/PN.TK) Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan atau pihak 5 lain. Pertanggungjawaban Pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat di pertanggungjawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yamg menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat. Pertanggungjawaban Pidana saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas,Sedangkan dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas pidana tanpa kesalahan yang merupakan asas fundamental yang perlu di tegaskan 5

4

Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta,UI-Press, 1986,hlm.5.

WJS Poerwadrminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta,PN Balai Pustaka,1995,hlm.619.

6

secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.

b.

Syarat-Syarat Pemidanaan sebagai berikut:

c.

adalah

a.

Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang,ada nya sanksi yang diatur dan perbuatan yang bersifat melawan hukum. b. Orang, dalam hal ini mengacu kepada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggung jawab dan segala (Dolus/Opzet) atau Lalai (Culpa/Alpa) (Tidak ada alasan pemaaf).6 Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undangundang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Maka dalam kasus in perbuatan penipuan yang di lakukan telah di atur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan perbuatan curang atau penipuan, yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, ydengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana penipuan antara lain sebagai berikut : a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum. 6

Soedarto,Hukum Pidana Jilid IA,Semarang,Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,hlm.112

Menggunakan nama atau kedudukan palsu dan kebohongan Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Penulis menganalisis bahwa tersangka tindak pidana penipuan yang bernama Helmi harus menjalankan hukuman yang di berikan kepada nya sesuai dengan putusan No.859/Pid.B/2012/PN.TK di mana dalam putusan tersebut tersangka helmi mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun,di mana tersangka helmi telah memenuhi syarat-syarat syaratsyarat pemidaan sebagai berikut: 1. Perbuatan : A. Perbuatan Hukum

Bersifat

Melawan

Perbuatan yang di maksud adalah suatu bentuk perbuatan pidana yang di lakukan oleh saudara helmi selaku tersangka dalam kasus penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemda Provinsi Lampung yang di benarkan bersifat melawan hukum ,di mana tersangka helmi telah melanggar aturan hukum dengan melakukan sebuah pidana penipuan yang menimbulkan kerugian terhadap para korban nya yang di atur dalam Pasal 378 KUHP ,Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ,baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang lain untuk menyerahkan barang atau

7

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ,menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun . Sesuai dengan isi pasal di atas maka perbuatan saudara helmi dapat di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda di Provinsi Lampung. B. Perbuatan Telah di Atur Dalam Undang-Undang Suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang di sertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu sehingga dapat di simpulkan bahwa suatu perbuatan dapat di pidanakan apabila sudah di atur di dalam suatu Undang-Undang yang sah .Sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maka penipuan yang di lakukan tersangka helmi dapat dipidanakan karena telah melanggar Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan ,membujuk orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ,menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

C. Tiada Alasan Pemaaf

Pembenar

dan

Penipuan yang dilakukan oleh tersangka Helmi Yusuf memenuhi unsur kesalahan (Dolus/Culpa) tanpa ada alasan pembenar dan pemaaf sehingga saudara helmi dapat di pidanakan atas perbuatan penipuan yang ia lakukan.Helmi Yusuf melakukan perbutan penipuan nya dengan kesengajaan dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan ataupun gangguan dalam kejiwaan sehingga Helmi Yusuf dapat di pidana . 2. Sanksi Sebuah tindak di pidana yang di atur dalam sebuah aturan haruslah memiliki sanksi sebagai hukuman atas perbuatan pidana yang di lakukannya,jika di kaitkan dengan penelitian di atas maka sanksi yang terdapat dalam tindak pidana penipuan yang di lakukan tersangka Helmi Yusuf sesuai dengan Pasal yang mengaturnya yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan maka sanksi yang akan di dapat oleh tersangka helmi adalah hukuman penjara maksimal selama 4 tahun. 3. Orang : A. Kemampuan Bertanggung Jawab Tersangka helmi selaku subjek dalam masalah hukum ini di anggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan nya dengan pertimbangan kondisi Fisik dan kejiwaannya yang sehat,umur yang dewasa,melakukan perbuatan penipuan tersebut dengan keadaan sadar dan sehat jasmani rohani sehingga dapat tegas di putuskan bahwa tersangka helmi

8

memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atau mamapu mempertanggungjawabkan sanksi dari tindak pidana penipuan yang ia lakukan,di katakan sehat kejiwaan serta sehat jasmani serta rohani karena sudah terbukti tersangka Helmi Yusuf dapat melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda di Provinsi Lampung yang menyebabka para korban nya mendapakan kerugian yang besar dan melanggar aturan hukum dalam Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan pidana penjara paling lama 4(empat) Tahun.” Sehingga dengan terpenuhi nya dua unsur di atas makan majelis hakim dapat menyatakan bahwa tersangka helmi harus menjalankan putusan pengadilan dengan menjalankan masa tahanan secara keselururuhan sesuai dengan putusan yang di berikan oleh majeis hakim selama 3 tahun penjara yang di tetapkan melalui putusan hakim No 859/Pid.B/2012/PN.TK

B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK) Dasarnya hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting, salah satunya diberi fungsi oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, memutus guna memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan suatu perkara. Hakim dalam memutuskan perkara juga harus di dasarkan pada Pasal 183

KUHAP yang menyatakan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ,ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” Hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materil wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah : 1.Keterangan saksi; Keterangan saksi di jadikan sebagai alat bukti ialah ketika kesaksian di nyatakan di sidang pengadilan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga di butuhkan beberapa saksi supaya dapat di sah kan sebagai alat bukti di pengadilan seperti yang terjadi pada kasus penipuan yang dilakukan tersangka helmi,dalam pengadilan terdapat lebih dari satu dari saksi yang menyatakan kesaksian di pengadilan sehingga kesaksian itu dapat di nyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus penipuan yang di lakukan saudara Helmi Yusuf. Salah satu saksi yang memberikan Kesaksian di pengadilan adalah Burhanan Bin Abdullah yang menyatakan beberapa point penting,di antaranya : a.Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa ketika mau mendaftarkan CPNS anak saksi,pada bulan januari tahun 2010 karena saksi di kenalkan oleh Fataul Alim

9

b.Bahwa saksi membenarkan semua keterangan BAP di kepolisian c.Saksi membenarkan terdakwa telah melakukan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil d.Bahwa terdakwa menjanjikan anak saksi menjadi PNS bulan februari 2011 e.Bahwa sampai sekarang tidak pernah ada tes apalagi lulus sebagai PNS seperti yang di janjikan dan uang saksi belum di kembalikan begitu juga dengan uang milik 60 orang korban lainnya. f.Bahwa saksi pernah buat surat perjanjian perdamaian apabila uang tersebut di kembalikan,tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut. 2. Keterangan ahli; Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli katakan di sidang pemgadilan. 3. Surat; Surat berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pihak berwenang atau yang di buat di hadapannya yang memuat tentang kejadian yang terjadi dan di anggap sebagai alat bukti yang sah yang pada kasus dalam penulisan ini terkait dengan tindak pidana penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil pemda di Provinsi Lampung yang di lakukan oleh saudara Helmi Yusuf ialah kwitansikwitansi bukti pemebriann uang yang di di setorkan sebanyak 14 kali kepasa Helmi Yusuf di beberapa tempat yang berbeda di Bandar Lampung.

4. Petunjuk; Petunjuk adalah perbuatan,kejadian atau keadaaan yang karena persesuaiannya,baik antara satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri . Dalam kasus penipuan yangdi lakukan oleh saudara helmi petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan yang di dapat dari keterangan saksi,surat dan keterangan terdakwa. 5. Keterangan Terdakwa; Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang di berikan oleh terdakwa berdasarkan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya dalam hal kasus dalam penulisan ini keterangan yang di maksud adalah keterangan yang di nyatakan oleh saudara helmi selaku terdakwa dalam kasus penipuan yang ia lakukan . Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan keterangan saksi,surat,petunjuk serta keterangan terdakwa yang di jadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis bahwa hakim lebih cenderung menggunakan Teori Keseimbangan dan Teori Pendekatan Keilmuan ketika memutus perkara dalam permasalan dalam penulisan ini ,di mana Hakim dalam memutuskan perkara tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak karna keputusan di ambil secara adil berdasarkan keseimbangan antara syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkatan dengan perkara ini serta

10

hakim dala mengambil keputusan tidak hanya berdarkan pengalaman dan instink melainkan di lengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum,wawasan hakim dan aturan undang-undang yang berlaku . Hakim dalam hal memutuskan suatu putusan praperadilan terbebas dari korektifa dan rekomendasi, baik dari eksekutif, maupun oleh pihak lain. Kebebasan dan kemandirian ini segalanya tergantung pada pribadi hakim itu sendiri. Sehingga diharapkan hakim tidak akan terpengaruh oleh siapapun dan dapat menggunakan kebebasan dan kemandiriannya dengan baik . Sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat dijadikan sandaran dalam putusannya dikalangan masyarakat yang masih tidak mengenal hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, hakim harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk memahami dan mampu melayani perasaan hukun terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat.7 Penjatuhan putusan yang diberikan hakim berdasarkan pertimbangan yang melihat dari sudut pandang hakim yang menilai, menyikapi, serta memberi pandangan terhadap kasus yang ditangani. Dalam prakteknya, sebelum dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam pengadilan. Pada 7

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tanggal 4 Juli 2014 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pukul 10.00 WIB

Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Serta berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Keterangan saksi,Keterangan ahli,Surat,Petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarka penelitian di atas penulis menganalisis bahwa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah acuan yang telah ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni Pasal 378 yang mengatur tentang penipuan yang di lakukan oleh helmi dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 183 dan 184 mengenai berbagai alat bukti yang sah yang dalam kasus ini meliputi Keterangan Saksi,surat,petunjuk dan keterangan terdakwa yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya dalam persidangan sehingga putusan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun yang di berikan oleh hakim sesuai dengan putusan No:859/Pid.B/2012/PN.TK. III. SIMPULAN 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda di Provinsi Lampung adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana maksimal kepada helmi selaku tersangka,helmi harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana nya karena perbuatan yang di lakukan sebelumnya telah di atur dalam

11

Undang-Undang dan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang di atur dalam Pasal 378 KUHP tentang perbuatan penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun penjara serta tidak ada alasan pembenar/pemaaf karena perbuatannya telah memenuhi unsur kesalahan (Dolus/Culpa) serta dalam melakukan perbuatannya helmi dalam keadaan sadar,sehat jasmani rohani, sehat kejiwaan, tidak ada paksaan dan helmi memiliki kemampuan bertanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan bahwa helmi sebelumnya pernah melakukan perbuatan pidana yang sama serta berdasarkan alat bukti yang sah yang terungkap di pengadian maka sesuai dengan putusan hakim No 859/Pid.B/2012/PN.TK helmi harus menjalankan sanksi kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun.

KUHAP mengenai alat bukti yang sah yang terungkap dalam proses pengadilan yang di jalanin Hemi Yusuf yang dalam kasus ini berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang di anggap sah di muka pengadilan dan helmi di nyatakan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Putusan No 859/Pid.B/2012/PN.TK kepada helmi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan .

DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Maidin, 2012, Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil, PT Refika Aditama, Bandung. Rifai,

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda di Provinsi Lampung ini adalah menggunakan teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan dimana hakim dalam memutus perkara tidak memihak kepada sisi mana pun dan hakim bukan hanya menggunakan pengalaman dan instink dalam memutus perkara melainkan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta Kitab UndangUndang Hukum Acra Pidana yakni Pasal 183 dan Pasal 184

Ahmad, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedarto,1990,Hukum Pidana Jilid IA, Yayasan Soedarto, Semarang Soekanto,Sarjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

B. Lain-Lain Poerwadrminta,WJS, 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta. Putusan No 859/Pid.B/2012/PN TK.