ABSTRAK Dita Kartika Putri, Nim 0810015183, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis Sewa-Menyewa Alat Berat di CV. Marissa Tenggarong, Dosen Pembimbing I Bapak Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H dan dosen Pembimbing II Ibu Erna Susanti, S.H., M.H. Kegiatan sewa-menyewa sudah menjadi hal yang umum dalam dunia jasa konstruksi. Pengguna jasa dan penyedia jasa adalah dua faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hubungan yang saling membutuhkan itu menimbulkan suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis merupakan kesepakatan tidak tertulis antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya, perjanjian tidak tertulis hanya membutuhkan kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari perjanjian tidak tertulis sewa-menyewa alat berat terhadap pihak yang menyewakan dan penyewa dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi diantara pihak yang menyewakan alat berat dan penyewa alat berat. Metode penelitian Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Proses analisa data yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian pada CV. Marissa adalah bahwa akibat hukum perjanjian tidak tertulis mengakibatkan pihak penyewa tidak mengetahui hak dan kewajibannya sehingga peluang terjadinya wanprestasi cukup besar dimana wanprestasi tersebut akan mengakibatkan pihak yang menyewakan mengalami kerugian. Salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan memberikan surat peringatan lalu melakukan negosiasi diantara kedua belah pihak yaitu dengan membuat surat perjanjian tertulis untuk menghindari hal yang sama terulang kembali. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebaiknya pihak CV. Marissa melakukan perjanjian tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hokum pada masing-masing pihak. Apabila tetap melakukan perjanjian tidak tertulis sebaiknya menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan pernyataan dikemudian hari jika terjadi wanprestasi. Kata kunci: Perjanjian sewa-menyewa, akibat hukum, upaya hukum.
1
A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam dunia Jasa Konstruksi kegiatan sewa-menyewa alat berat sudah menjadi hal yang umum. Keterkaitan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sangat erat. Penyedia jasa dan pengguna jasa merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sinergi kedua faktor itu membuat bisnis jasa konstruksi akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, bila tidak ada penyedia jasa maka pekerja konstruksi tidak dapat memulai proyeknya karena tidak ada alat berat. Hubungan yang saling membutuhkan itu menimbulkan adanya suatu perjanjian kerja atau kontrak. Sebagaimana Perjanjian atau persetujuan batasannya diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” dan pendapat dari para ahli hukum R. Subekti “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”. Terhadap fokus kajian penulis berlandaskan pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dimana antara perjanjian atau persetujuan
(overeenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract). Pasal 1233 menentukan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki para pihak sedangkan perikatan yang timbul karena undang-undang menurut pasal 1352 KUHPerdata diperinci menjadi 2 (dua), yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang akibat perbuatan orang.1
1
Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan
2
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 mengandung asas
kebebasan
berkontrak,
maksudnya
setiap
orang
bebas
untuk
menentukan bentuk dan isi dari perjanjian tersebut menurut yang dikehendaki dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian poin satu adalah tentang adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, yang berarti suatu perjanjian menjadi sah apabila ada kata sepakat dari kedua belah pihak,perjanjian tersebut tetap sah tanpa harus dilanjutkan dengan tindakan hukum yang menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk tertulis. Perjanjian sewa-menyewa sendiri secara khusus diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab VII Tentang Sewa-menyewa. Dalam Pasal 1550 KUHPerdata disebutkan tentang kewajiban pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji dan dilanjutkan dengan Pasal 1571 KUHPerdata yang menyatakan tentang berakhirnya perjanjian sewa yang dibuat tidak dengan tulisan, maka dari 2 pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian sewa-menyewa bisa terjadi dan terlaksana atas dasar perjanjian sewa-menyewa tertulis atau hanya berdasarkan kesepakatan perjanjian tidak tertulis. Dalam penelitian penulis mendapatkan fenomena yang menarik yang terjadi di perusahaan yang bergerak dibidang alat berat khususnya excavator yaitu CV. Marissa terkait dengan perjanjian sewa-menyewa, yaitu perusahaan tersebut tidak memberikan suatu kontrak tertulis dalam penyewaan alat berat tersebut. Penyewaan tersebut hanyalah disepakati secara lisan atau yang lazim disebut perjanjian tidak tertulis. Kondisi yang terjadi di CV. Marissa di Tenggarong adalah adanya praktek sewa-menyewa alat berat berdasarkan perjanjian lisan. Perjanjian lisan tersebut diperbolehkan oleh KUHPerdata selama tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum tetapi disisi lain dalam KUHPerdata Buku III Bab VII Tentang Sewa-menyewa memuat hak dan kewajiban para pihak.
3
Hal ini mengandung penafsiran tersirat bahwa perjanjian sewamenyewa adalah dalam bentuk tertulis agar mudah diketahui, dipahami dan dilaksanakan suatu hak dan kewajiban oleh para pihak tersebut. Melihat dari banyaknya resiko yang akan ditanggung oleh pihak yang menyewakan dan kemungkinan untuk mengalami kerugian dalam perjanjian tidak tertulis karena rentan terjadinya suatu wanprestasi (ingkar janji) , maka perlu dilakukan analisa lebih mendalam tentang hal tersebut, sehingga penulis memilih judul mengenai “AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS SEWAMENYEWA ALAT BERAT DI CV. MARISSA TENGGARONG” B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan tersebut antara lain: 1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian tidak tertulis sewamenyewa alat berat terhadap pihak CV. Marissa dan penyewa alat berat? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi diantara pihak yang menyewakan alat berat dan penyewa alat berat?
C. Hasil Penelitian 1. Analisa Yuridis Perjanjian Tidak Tertulis Sewa-Menyewa Alat Berat di CV. Marissa Tenggarong Melihat dari berbagai peraturan yang ada, penulis tidak melihat adanya larangan dalam praktek perjanjian sewa-menyewa tidak tertulis selama syarat sah yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, Dalam pasal 1320 KUHPerdata inilah yang mendasari bahwa perjanjian apapun bentuknya, meskipun dalam perjanjian tidak tertulis tetaplah sah mengingat salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat, cara terjadinya kata sepakat menurut Salim H.S ada lima (5) cara yaitu:2
2
Salim H.S, 2004, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, halaman 33
4
a) Bahasa yang sempurna; b) Bahasa yang sempurna secara lisan; c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya; d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau dimengerti oleh pihak lawan; Penulis mendapatkan keterangan dari Direktur CV. Marissa tentang tidak adanya perjanjian secara tertulis adalah karena latar belakang sebagian besar para penyewa adalah kerabat dekat. Hal itu menyebabkan pihak yang menyewakan merasa tidak ingin mengikat para penyewa dengan suatu perjanjian yang bentuknya tertulis karena didasari oleh rasa kepercayaan. Dari kondisi tersebut penulis mengambil satu pemahaman bahwa ternyata kesepakatan melakukan sewa-menyewa dengan perjanjian tidak tertulis juga kesepakatan untuk tidak melakukan perjanjian sewamenyewa tidak tertulis atas dasar kata sepakat dari kedua belah pihak. Dilihat dari kaidah hukum, perbuatan hukum yang para pihak lakukan tersebut tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan karena pada pasal 1320 KUHPerdata mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu bebas menentukan bentuk dan isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati. Dari pasal tersebut, penulis membuat suatu asumsi bahwa sebenarnya pihak CV. Marissa tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. 1. Gambaran Umum tentang CV. Marissa Tenggarong CV. Marissa adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat-alat konstruksi, salah satu diantaranya alat berat seperti excavator. Alat berat ini banyak dibutuhkan oleh para kontraktor untuk dapat melakukan pembangunan pada suatu proyek.
5
Excavator adalah alat berat yang berfungsi untuk pengorekan ataupun penggalian, pemerataan tanah dan pemindahan benda-benda berat di lokasi pengerjaan bangunan. CV. Marissa mempunyai akta pendirian No. 500 / 244 / DAG.DN.01 / PK / IV / 2010 Tanggal 10 Juni 2010, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) No. 02.054.796.4-728.000. CV Marissa beralamat di Jl. Gunung Belah No. 18 RT.35 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam prakteknya, CV. Marissa memiliki pelanggan tetap yakni kerabat dari Direktur CV tersebut yaitu Bapak Syamsul Arifin selaku penyewa yang juga merangkap sebagai Direktur PT. Marina Chandra. Kedua belah pihak tidak jarang melakukan perjanjian atas dasar kata sepakat atau perjanjian tidak tertulis. Namun, penyewa melakukan wanprestasi dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut adalah data-data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Marissa dan Bapak Syamsul Arifin selaku Direktur PT. Marina Chandra, antara lain: 1. Disewakan 1 unit Excavator pc 200-8 kepada penyewa dengan harga sewa perjanjian per jam yaitu 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan minimum charge 200 jam perbulan. Pembayaran dimuka 200 jam. Apabila sebelum 1 (satu) bulan pemakaian ternyata melebihi 200 jam, maka pihak penyewa wajib membayar sisa kelebihan pemakaian tersebut ditambah panjar pemakaian untuk bulan berikutnya pada awal pemakaian. Pemakaian sewa alat berat dihitung berdasarkan laporan kerja alat berat (time sheet) yang dibuat oleh operator dari CV.Marissa. 2. PT. Marina Chandra sebagai penyewa alat-alat berat evcavator dari CV. Marissa untuk mengerjakan suatu proyek didaerah Sebulu. Dalam perjanjian diperjanjikan antara lain penyewa akan menggunakan alat berat tersebut selama 60 hari , akan tetapi dalam pelaksanaannya menurut time sheet atas laporan operator penyewa menggunakan melebihi waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini faktor penyebabnya adalah tidak ada BBM (Bahan Bakar
6
Minyak) solar dan juga ada perselisihan dengan aparat sehingga alat berat tidak beroperasi. Untuk hal tersebut CV. Marissa tetap mengenakan charge 4 jam per hari. Dengan sendirinya terjadilah kelebihan batas waktu pemakaian yang tidak sesuai lagi dengan waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dalam
hal
tersebut
apabila
penyewa
melebihi
jangka
waktu
pemakaian excavator, maka penyewa harus membayar kelebihan pemakaian tersebut yang berupa biaya yang telah ditetapkan oleh CV.Marissa.3 Pihak CV. Marissa mengetahui adanya kelebihan waktu pemakaian tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati menurut time sheet atas laporan si operator si penyewa. Pihak PT. Marina Chandra melebihi batas waktu pemakaian diatas 200 jam dimana pada perjanjian awal telah disepakati untuk pemakaian diatas 200 jam pihak penyewa wajib membayar sisa pemakaian tersebut. Pihak CV. Marissa pun memberikan surat peringatan yang mewajibkan penyewa membayar kelebihan waktu terhitung 10 hari dari keluarnya surat peringatan tersebut. Surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh penyewa. Mengetahui tidak adanya itikad baik dari penyewa, pihak CV. Marissa pun memberikan surat peringatan kedua untuk dapat menyelesaikan tanggungan kelebihan pemakaian dalam waktu 10 hari terhitung sejak dikeluarkannya surat peringatan kedua tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Marissa, pihak PT. Marina Chandra memberikan jawaban dengan berjanji akan menyelesaikan tanggungan tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu satu (1) minggu dan meminta untuk memperpanjang waktu pemakaian kembali dengan alasan proyek yang dikerjakan oleh PT. Marina Chandra belum seluruhnya selesai. Pihak CV. Marissa pun sepakat untuk memperpanjang waktu pemakaian dengan perjanjian yang lebih mengikat yaitu perjanjian secara tertulis. Berikut hasil wawancara yang penulis dapat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Marina Chandra tersebut adalah:
3
Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin, Direktur PT. Marina Chandra, tanggal 10 Januari 2013
7
Perjanjian sewa-menyewa 1 (satu) unit excavator dan oleh si penyewa PT. Marina Chandra kepada pihak yang menyewakan yaitu CV. Marissa dengan membuat surat perjanjian baru secara tertulis untuk menghindari hal yang sama terjadi dimana didalam surat perjanjian tersebut sebagai perpanjangan masa sewa yang disesuaikan dengan kelebihan jangka waktu sewa, sehingga pihak yang menyewakan tidak dirugikan. Karena kelebihan waktu pemakaian alat berat excavator telah dimasukkan ke dalam surat perjanjian tertulis maka dengan sendirinya, kelebihan waktu pemakaian alat berat ini dibayar oleh si penyewa.4
D. PEMBAHASAN 1. Akibat
Hukum
Sementara
dari
terhadap pihak
CV.
Perjanjian Marissa
Tidak
sendiri
Tertulis
sebagai
pihak
Sewayang
menyewakan rentan mendapat tindakan yang seringkali merugikan dari penyewa seperti contohnya karena kelebihan pemakaian yang tidak sesuai seperti yang telah disepakati diawal, pihak CV. Marissa terpaksa membatalkan kerjasama kepada perusahaan lain yang juga berencana untuk menyewa alat berat tersebut dikarenakan penyewa tidak dapat mengembalikan alat berat tersebut tepat waktu, disamping itu terkadang pihak CV. Marissa harus mengeluarkan biaya untuk mengambil sendiri alat beratnya dikarenakan tidak adanya itikad baik dari si penyewa untuk mengembalikan dan tindakan merugikan ini sulit untuk diberikan hukuman atau minimal peringatan dari pihak yang menyewakan karena tidak adanya perjanjian secara tertulis. Hal tersebut sering terjadi di CV. Marissa.
4
Hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah, Direktur CV. Marissa, tanggal 09 Januari
2013
8
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Sengketa dari Perjanjian Tidak Tertulis Sewa-Menyewa Alat Berat Sebagaimana lazimnya dalam sebuah perjanjian termasuk perjanjian sewa-menyewa dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan, masing-masing
akan
memenuhi
hak
dan
kewajiban
yang
telah
diperjanjikan, dan diharapkan masing-masing pihak dapat menyelesaikan perjanjian dengan sempurna sesuai dengan yang telah disetujui. Perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang dan penyerahan suatu benda. Dalam perjanjian sewa-menyewa antara CV. Marissa dan PT. Marina Chandra, pada dasarnya juga dilaksanakan pembayaran
sejumlah
uang
sebagai
harga
sewa
kepada
yang
menyewakan dari si penyewa, dan sebaliknya yang menyewakan menyerahkan excavator tersebut kepada si penyewa untuk dapat dinikmati dan dipergunakan dalam jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Didalam pelaksanaan perjanjian sewa tersebut diatas, didalam kenyataannya banyak terjadi sengketa, yaitu pihak penyewa, baik karena kelalaiannya
atau
perbuatannya,
tidak
dapat
melaksanakan
kewajibannya dimana si penyewa tidak dapat menyerahkan kembali alat berat yang disewanya kepada yang menyewakan tepat pada waktu yang telah disepakati, dengan kata lain banyak penyewa yang menggunakan alat-alat berat yang di sewakan melampaui batas waktu yang telah disepakati, sehingga terjadi sengketa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Sengketa ini timbul karena wanprestasi yang dilakukan oleh si penyewa. Dari hasil penelitian di CV. Marissa, sengketa yang timbul dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Marina Chandra penyelesaiannya ditempuh sebagai berikut :
9
a. Surat Peringatan Dalam prakteknya, CV.Marissa selaku pihak yang menyewakan dan mengalami kerugian karena penyewa melakukan wanprestasi atas
laporan
operator
dengan
perhitungan
time
sheet,
memberikan surat peringatan kepada si penyewa dengan harapan si penyewa dapat mengindahkan peringatan tersebut untuk membayar kelebihan jangka waktu, sehingga tidak sampai pada jalur hukum. Surat peringatan tersebut diberikan tiga (3) kali dalam tenggang waktu 10 hari dikeluarkannya surat peringatan tersebut jika surat sebelumnya tidak diindahkan. Namun, bila sampai tiga kali surat tersebut tidak diindahkan oleh si penyewa, maka pihak CV. Marissa akan menempuh jalur hukum. b. Negosiasi/Musyawarah Pihak CV. Marissa melakukan negosiasi untuk penyelesaian sengketa tersebut melalui komunikasi antara masing-masing pihak dan memusyawarahkan sengketa mereka untuk memberikan suatu prestasi yang tidak memberatkan masing-masing pihak. Dalam negosisasinya, CV. Marissa tidak memberikan denda bunga kepada PT. Marina Chandra melainkan hanya kerugian yang harus dibayar oleh penyewa sesuai dengan kelebihan waktu pemakaian dan membuat surat perjanjian tertulis agar penyewa dapat memahami hak dan kewajibannya tersebut. Dalam negosiasi yang berlangsung dengan baik dan tanpa adanya sengketa hingga ke jalur hukum, CV. Marissa meminta PT. Marina Chandra menyelesaikan sengketa dengan negosiasi atau musyawarah yaitu berupa : 1) Pembayaran sejumlah uang dikali dengan jumlah jam atau hari yang terlampaui dikali dengan besarnya harga sewa perhari atau perjam. 2) Membuat surat perjanjian baru secara tertulis sebagai perpanjangan masa sewa yang disesuaikan dengan kelebihan waktu.
10
Didalam teori penyelesaian sengketa terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa didalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Contohnya seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi. Namun, penyelesaian sengketa yang biasa ditempuh CV. Marissa adalah memberikan surat peringatan dan negosisasi. CV.Marissa belum pernah memperkarakan kasusnya melalui pengadilan.5
A. Kesimpulan Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.
Akibat Hukum dari perjanjian tidak tertulis sewa-menyewa alat berat di CV. Marissa adalah sebagai berikut: a. perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis mengakibatkan pihak penyewa tidak mengetahui hak dan kewajibannya terhadap syarat-syarat atas barang atau jasa yang disewa secara jelas. b. perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis membuka peluang untuk terjadinya wanprestasi (ingkar janji) dari pihak penyewa. c. Perjanjian tidak tertulis juga dapat menyulitkan pihak yang menyewakan jika suatu saat si penyewa tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang yang disewa. d. Perjanjian tidak tertulis menyulitkan dalam proses pembuktian penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. e. perjanjian tidak tertulis menimbulkan akibat hukum yaitu pihak yang menyewakan mendapat tindakan yang seringkali merugikan dari penyewa, dan tindakan merugikan ini sulit untuk diberikan hukuman atau minimal peringatan dari pihak yang menyewakan karena tidak adanya perjanjian secara tertulis.
5
Hasil Wawancara dengan Bapak Ardiansyah, Direktur CV. Marissa, tanggal 09 Januari
2013
11
2.
Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa dari perjanjian tidak tertulis sewa-menyewa alat berat CV. Marissa adalah sebagai berikut: a.
Surat Peringatan
b.
Negosiasi atau musyawarah
c.
Mediasi
B. SARAN Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Mengingat akibat negatif yang ditimbulkan dari perjanjian tidak tertulis begitu banyak, pihak CV. Marissa sebaiknya melakukan perjanjian secara tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum pada masing-masing pihak. 2. Apabila memang CV. Marissa tetap menggunakan perjanjian tidak tertulis, akan lebih baik bila masing-masing pihak, yaitu yang menyewakan dan si penyewa menyiapkan saksi-saksi sehingga ada pihak ketiga (saksi) yang bisa memberikan pernyataan apabila ada permasalahan yang terjadi dikemudian hari.
12
