PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR TERKAIT PENJUALAN BARANG BLACK MARKET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
H RADEA RESPATI PARAMUDHITA (110120130008)
ABSTRAK
Kegiatan ekonomi melibatkan sedikitnya 3 (tiga) pihak yaitu produsen, distributor dan konsumen. Produk yang dijual dari produsen ke konsumen melalui perantaraan distributor masih banyak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti ketentuan tentang barang elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menjadikan barang elektronik sebagai barang black market. Hukum wajib memberikan perlakuan dan perlindungan yang seimbang, perlindungan tidak hanya ditujukan pada produsen dan konsumen melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap distributor akibat penjualan barang pasar gelap (black market). Tindakan hukum yang dapat dilakukan distributor menghadapi tuntutan ganti rugi dari konsumen juga menjadi permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang dilakukan dan dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan pedoman-pedoman bertingkah laku. Kaidahkaidah yang digunakan dalam hal ini berhubungan dengan perlindungan terhadap distributor terkait penjualan barang pasar gelap (blackmarket). Penelitian inimenggunakandeskriptif-analitis bertujuan memperoleh gambaran mengenai bagaimana barang pasar gelap (black market) dapat beredar dipasaran dan bagaimana perlindungan hukum bagi Distributor Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan distributor terkait penjualan barang pasar gelap (black market) belum diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertentangan pertentangan Pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukan kelemahan perlindungan hukum terhadap distributor.Upaya hukum yang dapat dilakukan distributor terhadap konsumen yang beritikad buruk masih terbatas pada upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi.
ABSTRACT Economic activity involving at least 3 ( three ) parties are producers , distributors and consumers . Products sold from the manufacturer to the consumer through the intermediary distributors are still many who do not comply with prevailing regulations such as the provision of electronic goods . Violations of the provisions made electronic goods into the black market goods . Law shall provide equal treatment and protection of protection is not only aimed at producers and consumers but also to be able to provide legal protection against distributors related to the sale of black market (black market ) . Legal actions that can be done distributors face compensation claims from consumers is also a problem . The approach used in this research is normative juridical approach , is a study in the field of law made and conceived of the principles , norms , dogmas or rules of law which are guidelines to behave . Rules are used in this case relating to the protection of related distributors selling black market goods. This study used a descriptive - analytical aims to obtain an overview of how the black market goods (black market ) can be circulated in the market and how the legal protection for Distributors The results showed that the legal arrangements regarding the protection of distributors related to the sale of black market has not been expressly stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Conflicts opposition Article contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection shows weakness of legal protection against the distributor.Legal efforts to do distributors to those who feel aggrieved party and demanded compensation to distributors is limited to non-litigation dispute resolution efforts.
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebebasan melakukan komunikasi bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, merupakan hak setiap orang. Huala Adolf menambahkan prinsip kebebasan komunikasi dalam arti luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi, yaitu kebebasan para pihak berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana
navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik.1 Mengantisipasi kemajuan di sektor perdagangan, Indonesia memerlukan instrumen hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kebutuhan tersebut diperlukan karena banyaknya persoalan hukum yang menyangkut masalahmasalah ekonomi atau bisnis yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonsia. Kaidah-kaidah hukum yang merupakan hukum ekonomi sebagian besar tidak hanya berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum publik. Kebutuhan-kebutuhan baru menimbulkan kaidah-kaidah baru dan pranataparanata baru yang belum dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum publik yang ada sehingga hukum tidak selalu tertinggal dan hubungan hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat.2 Regulasi transaksi perdagangan di Indonesia pada dasarnya mengacu kepada perjanjian yang didasarkan pada hukum perdata, dimana setiap orang (termasuk badan hukum) dapat melakukan perjanjian dalam bentuk apapun, tentang apapun, cara apapun. Pengaturan ini merupakan penerapan asas yang berlaku dalam hukum perdata.3 Kebebasan tersebut bukan dalam arti yang seluas-luasnya karena terhadap perjanjian itu sendiri, berlaku pula syarat1 2
3
Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.7 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Ketiga, CV. Trimitra Mandiri, Bandung, 1999, hlm. 8 R. Subekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001. hlm 68-69 Pasal 1338 KHUPerdata, menganut asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.
syarat sahnya perjanjian.4 Asas pacta sunt servanda juga mengikat para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Pengikatan perjanjian dapat dilakukan diantara pihak Produsen dan Konsumen, Produsen dan Distributor. Hubungan antara Produsen dan Konsumen pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan.5 Produsen membutuhkan Konsumen begitu pula sebaliknya. Bentuk hubungan produsen dan konsumen ini dalam praktik kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis dengan bentuk yang paling sering ditemukan adalah jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan titip jual. Produsen yang menghasilkan barang pada umumnya melakukan kegiatan usaha yang meliputi proses menghasilkan barang, modal dan cara produk yang dihasilkan dapat dipasarkan sampai pada Konsumen. Kegiatan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Produksi tidak akan berjalan apabila tidak ada modal, barang-barang yang dibuat sebagai suatu produk tidak akan sampai ke tangan Konsumen apabila pemasaran tidak berjalan dengan baik. Produk dari Produsen agar sampai ke tangan Konsumen perlu ditangani secara serius. Pemasaran produk tersebut dapat dilakukan oleh para pembantu pengusaha diantaranya agen dan distributor. Teknologi yang semakin maju membuat konsumen berusaha untuk memilikinya, terkadang konsumen tidak perduli asal mula barang, keaslian barang, atau kualitas barang tersebut, mereka hanya melihat model barang yang menarik dan murah. Pasar-pasar yang menawarkan barang-barang
4 5
Ibid,. hlm 58, Pasal 1320 KUHPerdata Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm 81
seperti itupun semakin marak, pasar ini biasa disebut dengan sebutan black market atau pasar gelap.6 Pasar gelap merupakan pasar yang barang-barangnya merupakan barangbarang ilegal yang biasanya di datangkan dari Negara-Negara diluar Indonesia maupun dari Indonesia sendiri. Barang-barang yang digunakan dalam keseharian seperti barang elektronik yang merupakan barang ilegal, tapi masyarakat(konsumen) tidak mau peduli. Di sisi lain, produsen juga tidak peduli akan barang-barang yang mereka jual ilegal atau legal, yang menjadi fokus produsen adalah barangnya laku dan keuntungan yang besar. Perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen diharapkan mampu memberikan acuan bagi kegiatan usaha perdagangan yang bertujuan meningkatkan perlindungan, baik produsen maupun konsumen tidak terkecuali pedagang skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetap dilindungi agar senantiasa bertumbuh dan berkembang, sehingga praktikpraktik perdagangan yang dikenal dengan black market dapat ditekan atau diminimalisir.7 Perangkat hukum yang baik harus mampu memberikan perlindungan
terhadap
produsen,
distributor
dan
konsumen
dapat
dilaksanakan. B. Identifikasi Masalah Masalah yang teridentifikasi dari latar belakang yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :
6 7
Kompasiana, Blackmarket di Indonesia, diakses tanggal 17 November 2014 pukul 20.17 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Harapan Baru dalam Perdagangan, Jakarta, 2014
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait penjualan barang pasar gelap (black market)? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan distributor menghadapi tuntutan ganti rugi dari konsumen?
C. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (data sekunder). Metode analisa data disajikan secara deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.8
II. LANDASAN TEORIN PERLINDUNGAN DISTRIBUTOR A. Perlindungan Hukum Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.9 Pjillipus M. Hadjon menyatakan
8
9
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 52 Ibid, hlm 54
bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.10 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.11 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa azas Perlindungan Konsumen adalah:12 1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 10
11
12
Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya. Bandung 1993, hlm 118. Az. Nasution, Op. Cit. hlm. 17-19
2.
3.
4.
5.
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual, Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Pengertian distributor menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Perusahaan atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor disebut prinsipal.13 Peraturan
Menteri
Perdagangan
Republik
Indonesia
Nomor
11/M-
DAG/PER/3/2006 Pasal 1 angka 5 menyatakan Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
13
BPHN Depatemen Kehakiman, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, 1992 / 1993, Jakarta, hlm.9
Menurut pengertian Distributor diatas maka diketahui bahwa distributor merupakan pihak yang berdiri sendiri, dengan kata lain bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan distributor meliputi pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang atau jasa. Kegiatan tersebut didasarkan pada perjanjian antara Produsen dengan Distributor.
III. CONTOH KASUS PT. Ema Fortune merupakan sebuah perusahaan Distributor yang memiliki showroom untuk menjual barang barang seperti handphone, laptop, komputer PC dan aksesoris yang dipasok langsung dari produsen Apple Inc. dan beberapa produsen aksesoris handphone. Produk iPhone yang dijual di Distributor merupakan produk asli yang dipasok langsung dari produsen iPhone, iPhone di toko Distributor
memiliki beberapa seri diantaranya
iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5C, iPhone 5S serta yang terakhir adalah iPhone 6. Distributor selaku pengelola toko memiliki iPhone 6 sebagai contoh dan persediaan menjelang peluncuran resmi produk ke pasar Indonesia. Cara pembayaran yang digunakan adalah pembayaran untuk setiap 30 (tiga puluh) unit yang terjual atau paling lama 1 bulan sekali dengan memperhitungkan jumlah barang yang terjual. Distributor sebagai penjual barang menyadari pentingnya kepuasan konsumen ketika mendapatkan barang yang dicari atau diinginkan oleh
konsumen tersebut. Pertengahan bulan November 2014
Distributor
kedatangan seorang pembeli yang menanyakan mengenai iPhone 6. Pihak Distributor menjelaskan beberapa hal diantaranya mengatakan bahwa iPhone 6 belum resmi launching untuk kawasan Indonesia. Konsumen tersebut tetap menanyakan produk dan harganya. Distributor menjelaskan bahwa harga yang dijual untuk iPhone 6 mengikuti kurs dollar. Konsumen memaksa untuk membeli iPhone 6 walaupun sudah diberikan informasi mengenai iPhone 6. Distributor tidak ingin kehilangan konsumen dan mengecewakannya sehingga Distributor menjual 1 (satu) Unit iPhone 6 tersebut. Pemeriksaan barang dilakukan bersama-sama dengan konsumen. Pembukaan segel kemasan dilakukan dihadapan konsumen. Pengecekan isi kemasan yang berupa, iPhone 6, charger, kabel data, buku manual, faktur, simcard ejector dan earphone/handsfree dilakukan dihadapan konsumen. Pihak Distributor
menjelaskan garansi iphone 6 merupakan garansi
internasional yang dapat di klaim ke pihak produsen Apple. Khusus untuk iPhone 6 belum dapat di klaim melalui apple Indonesia sebelum iPhone tersebut di launching di Indonesia yang rencana pelaksanaan launchingnya pada bulan Januari 2015. Pihak pembeli menerima penjelasaan yang disampaikan oleh pihak Distributor kemudian membayar seharga yang disepakati. Tiga minggu kemudian pembeli iPhone 6 tersebut kembali mendatangi toko Distributor dengan membawa iPhone 6 beserta struk pembelian. Keluhan yang disampaikan adalah sinyal tidak ada. Pembeli tersebut meminta
untuk mengklaim garansi atas iPhone 6 tersebut, pihak Distributor menjelaskan
kepada
konsumen
tersebut
bahwa
sebelumnya
pernah
menyampaikan informasi mengenai iPhone 6 tersebut terutama mengenai garansi hanya dapat diklaim di Indonesia apabila iPhone 6 sudah di launching di Indonesia, konsumen tidak mau tahu dan menuntut agar iPhone 6 nya di klaim garansi. Pihak Distributor
berkeberatan karena telah memberikan
penjelasan mengenai barang dan status garansi. Pembeli tersebut tidak puas dengan jawaban yang diberikan. Seminggu kemudian pihak Distributor menerima surat panggilan dari Polsek Cidadap atas laporan konsumen yang menuduh Distributor telah melakukan penipuan dalam penjualan iPhone 6 dengan nomor STPL/34/XII/2014/Siaga. Pemeriksaan di Polsek Cidadap, pihak Distributor memberikan penjelasan mengenai saat transaksi di lakukan dan penjelasan yang disampaikan kepada konsumen akan tetapi pihak kepolisian menganggap Distributor telah menjual barang yang tidak resmi karena iPhone 6 belum di launching di Indonesia serta tidak adanya garansi dari iPhone 6 tersebut. Somasi pertama sebagai upaya penyelesaian perdata telah diterima pihak Distributor berupa teguran dan permintaan ganti rugi atas produk yang dijual. Distributor telah menanggapi somasi tersebut dengan mengupayakan jalan damai dengan konsumen bersangkutan.
IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam
hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.14 Pasal tersebut pada dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan setiap orang maupun badan hukum di Indonesia. Ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga Negara adalah sama atau sederajat (equality before the law). Berdasakan asas persamaan dimuka hukum tersebut, kedudukan hukum konsumen, produsen dan distributor memiliki hak-hak dan kewajibankewajiban yang seimbang satu sama lainnya. Kedudukan konsumen yang dianggap lemah dan kedudukan pelaku usaha yang dianggap kuat tidak dapat diterapkan berdasarkan asas persamaan dimuka hukum. Hal ini karena hukum tidak boleh memiliki keberpihakan kepada golongan tertentu. Perkembangan Undang Undang Perlindungan Konsumen mempunyai segi positif dan Negatif. Segi Positif yang dapat dikemukakan adalah melalui Undang-Undang tersebut maka hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan. Penegasan kedudukan konsumen dan penyedia barang atau jasa adalah sama dihadapan hukum. Segi Negatif yang dapat dilihat dalam undang undang tersebut adalah pengertian dan istilah yang digunakan tidak selalu sesuai dengan keadaan serta kebutuhan konsumen dan pelaku usaha sehingga konsumen dan pelaku usaha menjadi kurang mendapatkan perlindungan. Anggapan bahwa kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak sama, karena
14
Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke 4
posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar, dibandingkan pelaku usaha masih tidak tepat. Prosedur dan biaya pencarian
keadilannya,
belum
mudah,
cepat
dan
biayanya
murah
sebagaimana dikehendaki. V. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait penjualan barang pasar gelap (black market). Perlindungan distributor terkait penjualan barang black market
belum diatur dalam Undang Undang
Perlindungan Konsumen karena Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatukan Produsen dan Konsumen Antara (Distributor, Agen dan Pengecer) sebagai pelaku usaha sementara tugas dan kewenangan Distributor berbeda dengan Produsen. Penjual dan pembeli barang black market melakukan perbuatan melawan hukum karena barang black market merupakan barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dalam kedua pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut tidak boleh diberikan perlindungan. Perbuatan Distributor dan Konsumen dalam jual beli barang black market merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata 2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan distributor menghadapi tuntutan ganti rugi dari konsumen. Upaya yang dapat ditempuh Distributor terbatas
pada upaya penyelesaian melalui non litigasi karena tidak adanya Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur cara dan upaya hukum distributor terhadap kerugian akibat konsumen yang beritikad tidak baik. Penyelesaian sengketa melalui negoisasi dianggap cara yang paling mudah, cepat dan murah.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 1. Perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan distributor melalui penggantian atau sekurang kurangnya merevisi Undang Undang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian, hak dan tanggung jawab masing-masing pelaku kegiatan ekonomi. Terkait barang black market seharusnya pihak distributor maupun konsumen tidak melakukan transaksi jual beli terhadap barang atau produk yang dikategorikan sebagai barang black market. 2. Upaya yang dapat ditempuh Distributor dapat menggunakan peraturan selain Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana terutama mengenai pencemaran
nama baik. Perlu adanya
pengaturan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai upaya upaya yang dapat ditempuh distributor menghadapi konsumen yang beritikad buruk melalui jalur litigasi revisi atau mengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
merupakan langkah minimal dalam upaya melakukan perlindungan hukum.
VI. Ucapan Terimakasih 1. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Pembimbing. 2. Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H., selaku Anggota Komisi Pembimbing
DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008. Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Cetakan IV, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, PT. Kencana, Jakarta, 2005. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982. Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2011. , Hukum Kontrak, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001. , Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995. Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Djaja S. Meliala, Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdata, Bina Cipta, Bandung, 1987. Eka An Aqimudin, dkk, Solusi Bila Terjadi Kasus Bisnis, Raih Asa, Jakarta, 2010.
Felix Oentoeng Soebagijo, Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, dalam Hukum Ekonomi, U.I. Press, Jakarta ,1996. Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan, Ind Hil Co, Jakarta, 2002. H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang I, Jakarta, 1995. Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. , Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005. , Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Rajawali Pers, Jakarta, 2004. J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, 1999. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Jill Griffin, Customer Loyality, Menumbuhkan & Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan. Edisi revisi dan terbaru. Erlangga, Jakarta 2002. Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999. Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001. L. Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Cetakan IV, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya. Bandung 1993.
M. Udin Silalahi, Rayendra L. Toruan, Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol : Bagaimana Cara Memenangkannya?, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007. M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992. Miriam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1996. Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1985. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. , Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2010. Narsif, Hukum Ekonomi Internasional, Padang, 2008. Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994. R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999. R.Soeprapto, Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Prilaku. Remaja Rosdakarya, Bandung 2004. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003. , Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001. , Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989.
Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, UI Press, Jakarta, 2004. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000. Roger S. Pressman, Rekayasa Perangkat Lunak, Pendekatan Praktisi (buku Satu), Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988. , Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, Majalah Fakutas Hukum UNDIP, Semarang, 1984. Salim HS, Hukum Kontrak, sinar grafika, Jakarta, 2005. Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. Sri Soedewi Masjhoen Softwan, Hukum Perutangan (Seri Hukum Perdata Bagian B, FH), UGM, Yogyakarta, 1980. Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000. Sudaryatmo et. al., Konsumen Menggugat, Piramedia, Jakarta, 2003.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1988. , Bunga Rampati Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1981. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1982. Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta 2011.
Suyut Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, PT.Graha Indonesia, Bogor 2000. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, 1990. Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, LaksBang, Yogyakarta, 2009. Yusuf Shoie. Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK, Teori dan Peraktek Penegakan Hukum. Cet ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Zaim Saidi et. al., Menuju Mahkamah Keadilan, Piramedia, Jakarta, 2003. Peraturan : Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke IV Kitab Undang Undang Hukum Perdata Kitab Undang Undang Hukum Dagang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/ Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sumber Lain : Alsa LC Univ. Sam Ratulangi, “Black Market Rugikan Perekonomian Dunia”http://alsaindonesia. org/site/ black- market-rugikan-perekonomiandunia-2/ diakses tanggal 9 September 2014 BPHN-Departemen Kehakiman, Penelitian Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta, 1979-1980.
, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, 1992 / 1993, Jakarta, 1993 Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007. hasil wawancara dengan manajer store Emax Store di Bandung pada tanggal 20 Desember 2014 hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Cidadap pada tanggal 4 Januari 2015. http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap. diakses tanggal 9 September 2014 http//www.wartaekonomi.com, Saluran atau Perantara Distribusi Perdagangan diakses pada 5 Desember 2014, pukul 19.00 WIB. http//www.smeru.or.id/newslet/2004/edio/200410dara.htm, Distribusi Perusahaan diakses pada 3 Desember 2014, pukul 15.00 WIB. http://female.kompas.com/88.Persen.Penebangan.di.Indonesia.Liar tanggal 20 November 2014
diakses
http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/14/60-persen-pns-korupsi-325896.html diakses tanggal 20 November 2014 http://www.merdeka.com/uang/menkeu-ogah-ponsel-impor-kena-pajak-barangmewah.html diakses tanggal 20 November 2014 www.djbc.go.id/Panduan Tata Laksana Impor diakses pada tanggal 20 Desember 2014 www.bpskdepdag.go.id diakses tanggal 23 Desember 2014 www.apple.com diakses tanggal 20 Desember 2014 Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Perdagangan, Artikel, Jakarta, 2014
Harapan
Baru
dalam
Kompasiana, Blackmarket di Indonesia, diakses tanggal 17 November 2014 pukul 20.17 M Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009. Majalah Swa No. 07/XXIII tahun 2007 Bisnis Elektronik di Pasar Gelap Makin Merajalela Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
