Abdul Hakim ISSN Nomor

Abdul Hakim

ISSN Nomor 2337-7261

ANALISIS HUKUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP) Oleh: ABDUL HAKIM Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian tesis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. hambatan secara eksternal salah satunya adalah kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversi. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sanksi Penal, pada Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP, menetapkan anak dikembalikan kepada orang tua, sesuai dengan kesepakatan Diversi. Sanski Non Penal, terjadi kesepakatan diversi yaitu para pihak melakukan perdamaian, bahwa anak beserta orang tua telah memberikan uang tunai kepada korban. Kata Kunci : Analisis, Diversi, Anak Pelaku.

I.

pendidikan, dimana ruang-ruang belajar

PENDAHULUAN

pada umumnya berisi anak-anak dari

1.1 LATAR BELAKANG

segala Komitmen

Negara

terhadap

Negara.”1

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar

Implementasi komitmen Negara

tujuan

tersebut tampak direalisasikan secara

didirikannya Negara ini antara lain

lebih

untuk memajukan kesejahteraan umum

implisit,

kata

konsisten

Pemerintah

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara

eksplisit

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

bias dilihat dalam konstitusi dasar kita.

bahwa

secara

batang tubuh yang berbunyi: “Fakir

ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu

disebutkan

Anak

disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian

perlindungan anak sesungguhnya telah

1945

usia.

mengintroduksikan

kesejahteraan

ketika tahun

1979

Indonesia Undang-Undang

tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

1

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal. 42.

khususnya, dilakukan melalui proses

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 1

Abdul Hakim


dengan penetapan tahun 1979 sebagai

diterimanya

“Tahun Anak Internasional.”

pemasyarakatan.3

Ketika

Konvensi

(KHA)

dideklarasikan,

termasuk

Negara

Hak

Anak

Konsep

Indonesia

yang

ikut

di

lembaga

diversi

merupakan

konsep yang baru di Indonesia, awalnya

aktif

konsep diversi ini muncul dalam sebuah

membahas dan menyetujuinya. Tidak

wacana-wacana seminar yang sering

sampai satu tahun sejak ditetapkannya

diadakan. Berawal dari pengertian dan

KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi

pemahaman dari wacana seminar yang

melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25

diadakan

Agustus

1990.

berarti

menumbuhkan semangat dan keinginan

Negara

secara

Internasional

untuk mengkaji dan memahami konsep

Meratifikasi, hukum

tentang

konsep

diversi

diversi tersebut.4

terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi

Konsep diversi adalah konsep

yang disusun serta implementasinya.

untuk mengalihkan suatu kasus dari

Oleh karena itu, sejak tahun 1990

proses formal ke proses informal. Proses

Indonesia terikat secara hukum untuk

pengalihan ditujukan untuk memberikan

melaksanakan ketentuan yang termaktub

perlindungan

dalam Konvensi Hak Anak.2

berkonflik dengan hukum. Selanjutnya

Penjatuhan hukuman oleh hakim

secara

terhadap

intern

anak

kelembagaan

yang

masing-

bukanlah merupakan hal yang salah,

masing membicarakan kembali tentang

akan tetapi sebaiknya hakim menimbang

konsep

kembali apakah putusan hukuman yang

perlindungan

dijatuhkan

telah

memberikan

tindak

perlindungan

terhadap

anak,

intern yang dilakukan masing-masing

dan

diversi

dalam

terhadap

pidana.

Dari

memberikan anak

pelaku

diskusi-diskusi

memberikan manfaat. Pertanyaan ini

lembaga

muncul karena setelah anak selesai

membicarakan konsep diversi secara

menjalani hukumannya, dapatkah anak

luas sesama aparat penegak hukum yang

tersebut menjadi orang yang baik dan

terlibat dalam peradilan pidana terhadap

tidak melakukan tindakan kriminal lagi?

anak.

Mengingat

pembinaan

yang

telah

berkeinginan

untuk

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh 3

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hal. 12. 4 Ibid, Hal. 168.

2

Muhammad Joni, dkk., Tim Litigasi untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak, (Jakarta: KPAI, 2009), Hal. 33


Abdul Hakim


dan berkembang sebagai anak normal

peradilan

formal,

yang sehat dan cerdas sutuhnya. Anak

alternatif

bagi

adalah anugerah Tuhan sebagai calon

pendekatan keadilan restoratif maka,

generasi penerus bangsa yang masih

atas perkara anak

dalam masa perkembangan fisik dan

dengan hukum dapat dilakukan diversi

mental. Terkadang anak mengalami

demi kepentingan terbaik bagi anak

situasi

membuatnya

dengan

melakukan tindakan yang melanggar

korban.

sulit

yang

dan

memberikan

penyelesaian

dengan

yang berkonflik

mempertimbangkan

keadilan

hukum. Walaupun demikian, anak yang

Proses diversi dilakukan melalui

melanggar hukum tidaklah layak untuk

musyawarah dengan melibatkan anak

dihukum apalagi kemudian dimasukkan

dan orang tua/walinya, korban dan/atau

dalam penjara.5

orang

Dalam Undang-Undang Nomor

tua/walinya,

Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Profesional

berdasarkan

Pidana Anak pada Pasal 1 butir (2) yaitu

keadilan restoratif.6 Selain itu juga,

diatur mengenai batas usia anak yang

dalam

berkonflik dengan hukum adalah anak

tersebut juga dapat melibatkan Tenaga

yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi

Kesejahteraan

belum berumur 18 (delapan belas) tahun

masyarakat.7

yang diduga melakukan tindak pidana.

Proses

hal

diperlukan,

pendekatan

musyawarah

Sosial,

diversi

dan/atau

sendiri

wajib

memperhatikan:8

Hal tersebut berbeda dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

a) Kepentingan korban;

Pengadilan Anak sebagaimana diatur di

b) Kesejahteraan dan tanggung jawab

dalam Pasal 1 butir (1) yaitu Anak

anak;

adalah orang yang dalam perkara Anak

c) Penghindaran stigma negatif;

Nakal telah mencapai umur 8 (delapan)

d) Penghindaran pembalasan;

tahun tetapi belum mencapai umur 18

e) Keharmonisan masyarakat; dan

(delapan belas) tahun dan belum pernah

f) Kepatutan,

kawin.

kesusilaan,

dan

ketertiban umum. Oleh karena itu tidak semua

Menyikapi

perkara anak yang berkonflik dengan

fenomena

diversi

terhadap anak seperti uraian diatas,

hukum harus diselesaikan melalui jalur

6 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. 7 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. 8 Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

5

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 1


Abdul Hakim


empiris.9

Mahkamah Agung pada akhirnya juga

dan

mengeluarkan

Mahkamah

normatif,

Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014

terhadap :

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

a. asas-asas

hukum

seperti

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

misalnya

penelitian

terhadap

Maka setelah Perma ini diterbitkan

kaedah-kaedah

sudah seharunya seluruh Pengadilan di

hidup

Indonesia wajib menerapkan diversi

Penelitian terhadap asas hukum

terhadap anak.

ini meliputi :

Peraturan

Penelitian

meliputi

hukum

penelitian

hukum

didalam

yang

masyarakat.

Melihat uraian diatas dapat dikaji

1) Asas hukum Regulatif (yang

bagaimana peran analisis penerapan

sejajar dengan pembedaan

diversi terhadap anak yang melakukan

menjadi asas hukum umum

tindak pidana pencurian sepeda motor di

dan asas hukum khusus)

Pengadilan Negeri Rantauprapat.

2) Asas hukum Konstitutif. b. Penelitian terhadap sistematik

1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana

hukum yaitu dilakukan dengan

pengaturan

hukum

menelaah pengertian dasar dari

terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun

2014

tentang

hukum

Pedoman

dalam

c. Penelitian terhadap sinkronisasi

Peradilan Pidana Anak? hambatan

terdapat

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

2. Bagaimana

yang

hukum dalam

yaitu

bertujuan

pelaksanaan diversi yang dilakukan

penelitian

ini

mengungkapkan

kenyataan sampai sejauh mana

di Pengadilan Negeri Rantauprapat,

suatu

dan upaya apa yang dilakukan dalam

perundang-undangan

tertentu serasi secara vertikal dan

mengatasi hambatan tersebut?

horizontal, apabila perundang-

3. Bagaimana kebijakan hukum diversi

undangan

pelaku anak pencurian sepeda motor

tersebut

adalah

sederajat dan termasuk bidang

studi kasus di Pengadilan Negeri

yang sama.

Rantauprapat?

d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang

1.3 Metode Penelitian

menemukan dan mencari adanya

1. Spesifikasi Penelitian 9

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, halaman 12-13, dikutip dari Ediwarman, Metodologi Penelitian, Hal 24

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif


Abdul Hakim


perbedaan-perbedaan yang ada

Dimulai

berbagai sistem hukum.

menganalisa

e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha

untuk

dengan

cara

peraturan-peraturan

tentang perlindungan anak dalam

mengadakan

hubungannya

dengan

analisis

identifikasi terhadap tahap-tahap

penerapan diversi terhadap anak

perkembangan-perkembangan

pelaku

hukum yang dapat dipersempit

sepeda motor untuk memperoleh

ruang

data sekunder. Dimulai dengan cara

lingkupnya

sejarah

menjadi

perundang-undangan

tindak

pidana

menganalisa

yang penting adalah kegiatan

peraturan-peraturan

tentang perlindungan anak.

ilmiah untuk mencoba menyusun

3. Lokasi,

Populasi

pentahapan

perkembangan

Penelitian

hukum

perkembangan

a. Lokasi Penelitian

atau

perundang-undangan. Jadi digunakan

penelitian

yang

penelitian

di

pada

bahwasanya

terbesar di Sumatera Utara dan

masyarakat.

hukum

dilakukan

merupakan salah satu Pengadilan

banyak menangani perkara anak.

Penelitian terhadap asas hukum ini Asas

lokasi

Pengadilan Negeri Rantauprapat

terhadap kaedah-kaedah hukum yang

meliputi

ini

didasarkan

hukum seperti misalnya penelitian

didalam

Sampel

Pengadilan Negeri Rantauprapat,

ini

adalah penelitian terhadap asas-asas

hidup

dan

Pemilihan

penelitian dalam

pencurian

b. Populasi

Regulatif

Populasi

(yang sejajar dengan pembedaan

keseluruhan

menjadi asas hukum umum dan asas

atau

merupakan himpunan

objek dengan ciri yang sama10.

hukum khusus) dan Asas hukum

Populasi dapat berupa himpunan

Konstitutif.

orang, benda(hidup atau mati), kejadian,

2. Metode Pendekatan

kasus-kasus,

waktu

Berdasarkan pada masalah

atau tempat dengan sifat atau ciri

yang telah diutarakan sebelumnya

yang sama. Adapun populasi

diatas, maka metode pendekatan

adalah keseluruhan perkara anak

yang digunakan dalam tulisan ini

dalam

penerapan

adalah metode yuridis normatif yang

terhadap

anak pelaku tindak

didukung oleh yuridis empiris untuk

diversi

10

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Hrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 121

mendapatkan data primer.


Abdul Hakim


pidana pencurian sepeda motor di

Pengadilan

Langkah-langkah

Negeri

yang

ditempuh dalam penelitian ini terdiri

Rantauprapat yaitu berjumlah 3

dari 3 (tiga) tahapan, meliputi : Pertama, Tahap Persiapan.

(tiga). c. Sampel Penelitian

Pada tahap ini penulisan memulai

Penentuan dalam sampel

mengumpulkan data sekunder yang

ini adalah 40 (empat puluh)

kemudian

informan

yang

penyusunan dan pengajuan usulan

wilayah

hukum

diambil

dari

Pengadilan

dilanjutkan

penelitian.

Setelah

dengan

itu,

untuk

Negeri Rantauprapat.

selanjutnya dikonsultasikan untuk

4. Alat pengumpulan data

penyempurnaan, serta menyusun alat

Adapun alat pengumpul data

penelitian

dalam penelitian hukum normatif

penelitian.

penelitian

terhadap

pengurusan

Kedua,

merupakan penelitian kepustakaan yaitu

dan

data

Tahap

izin

Penelitian.

Tahap selanjutnya, dibagi tahapan

sekunder:11

ini menjadi 2 (dua) lagi yang

a. Bahan-bahan hukum primeir

bertujuan untuk memfokuskan dan

1. UUD 1945

menceritakan hal-hal yang penulisan

2. Undang-Undang

Tentang

teliti, tahapan ini meliputi :

Perlindungan Anak.

(1) Tahapan

b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu

bahan-bahan

berhubungan hukum

dengan

primeir

membantu

dan

menganalisa

memahami

bahan

lapangan,

sebagai langkah awal dilakukan

yang

dengan penentuan responden dan

bahan

pengumpulan

data

primer.

dapat

Pengumpulan

data

primer

dan

dengan

hukum

cara

berdasarkan

primeir.

wawancara pedoman

wawancara yang telah disusun

c. Bahan hukum tertier yaitu bahanbahan

penelitian

yang

dan

memberikan

disiapkan

Kemudian

sebelumnya.

dilakukan

juga

informasi tentang bahan primer

pengumpulan data sekunder yang

dan sekunder.

ada pada lembaga hukum yang

5. Prosedur

pengambilan

berkaitan dengan penelitian ini.

dan

(2) Tahapan penelitian kepustakaan,

pengumpulan data

penelitian ini dilakukan untuk 11

memperoleh data sekunder yang

Ediwarman, Op.Cit, Hal. 111


Abdul Hakim


meliputi bahan hukum primer,

menekankan pada aspek pencarian

bahan hukum

makna

sekunder, dan

dibalik

emprisitas

dari

bahan hukum tersier. Data yang

realitas sosial sehingga pemahaman

diperoleh

sebagai

mendalam akan realitas sosial akan

dasar teori untuk menganalisis

sangat diperhatikan, dan metode ini

data primer yang diperoleh dari

akan

penelitian lapangan.

pernyataan-pernyataan

digunakan

Ketiga, Tahap penyelesaian.

menghasilkan

yang

dihasilkan

data

berupa

atau

data

berupa

data

Pada tahapan ini, dianalisis data

deskriptif mengenai subjek yang

primer yang diperoleh dari penelitian

diteliti13.

lapangan dengan data sekunder yang diperoleh

dari

penelitian II. PENGATURAN

kepustakaan. Selanjutnya, penulis membuat

laporan

awal.

TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

dikonsultasikan kepada pembimbing.

data

2.1 Peraturan

dilakukan

Sebagaimana

berangkat

dari

paradigma

positivism,

dimana

setiap

Diversi

Dalam

Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung ini lahir berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 14,

kesatuan

Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang

secara mendalam, terlebih realitas

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

sosial dipahami sebagai realitas yang

Peradilan

majemuk12.

Pidana

Anak

wajib

mengupayakan Diversi pada tingkat

Metode penelitian kualitatif yang

Sistem

Adapun dalam konsiderannya,

aspek

alamiah yang perlu diinterpretasi

metode

Agung

Pidana Anak.

post

dalam realitas sosial dilihat secara satu

Mahkamah

2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan

dikemukakan

Widoyoko bahwa metode kualitatif

adalah

DALAM

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

dengan model analisis kualitatif.

sebagai

DIVERSI

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

6. Analisis Data

holistik

TERKAIT

DIVERSI DALAM PERMA NOMOR 4

Setelah

selesai, disusun laporan akhir dan

Analisis

HUKUM

penyidikan,

bersifat

penuntutan,

dan

pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan

interaktif, yaitu metode yang lebih

12

13

M. Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, http//theglobalgenerations.blogspot.com/, diakses pada tanggal 10 April 2015

Milles dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru, Universitas Indonesia Press, 1992, Hal. 15-20.


Abdul Hakim


dengan

mengutamakan

pendekatan

Pasal diatas menunjukkan bahwa

Keadilan Restoraif.

diversi adalah wajib bagi anak dibawah

Undang-undang

Nomor

11

umur dan hakim wajib mengupayakan

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Diversi dengan pidana penjara dibawah

Pidana Anak belum mengatur secara

7 (tujuh) tahun sebagaimana diterangkan

jelas tentang tata cara belum mengatur

didalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka

secara jelas tentang tata cara dan tahapan

Peraturan Mahkamah Agung ini secara

proses

Berdasarkan

tegas diversi wajib dilakukan sehingga

pertimbangan pada huruf a dan b maka

menjadi pedoman bagi peradilan anak di

perlu menetapkan Peraturan Mahkamah

bawah lingkup Mahkamah Agung.

diversi.

Agung

Republik

Indonesia

tentang

Perma ini juga mengatur tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam

pelaksanaan

Sistem Peradilan Pidana Anak.

dimulai

Adapun di dalam Perma ini

diversi

dari

di

Pengadilan,

persiapan

diversi,

sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 4

diatur kewajiban diversi, sebagaimana

:

diuraikan didalam Pasal 2 dan Pasal 3

(1) Setelah menerima Penetapan Ketua

yaitu:

Pengadilan untuk menangani perkara

Pasal 2:

yang

Diversi diberlakukan terhadap anak yang

Hakim

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi

Hari Musyawarah Diversi.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun

wajib

diupayakan

mengeluarkan

(2) Penetapan

Hakim

Diversi

Penetapan

sebagaimana

atau telah berumur 12 (dua belas) tahun

dimaksud pada ayat (1) memuat

meskipun pernah kawin tetapi belum

perintah kepada penuntut umum

berumur 18 (delapan belas) tahun, yang

yang melimpahkan perkara untuk

diduga melakukan tindak pidana.

menghadirkan :

Pasal 3:

a. Anak dan orang tua/Wali atau

Hakim

anak

wajib

Diversi

dalam

hal

mengupayakan anak

Pendampingnya;

didakwa

b. Korban

melakukan tindak pidana yang diancam

dan/atau

orang

tua/Walinya;

dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh)

c. Pembimbing Kemasyarakatan;

tahun atau lebih dalam bentuk surat

d. Pekerja Sosial Profesional;

dakwaan

e. Perwakilan masyarakat; dan

kumulatif

subsidiaritas, maupun

alternative, kombinasi

f. Pihak-pihak terkait lainnya yang

(gabungan).

dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 8

Abdul Hakim


(3) Penetapan

Hakim

sebagaimana

a. Anak untuk didengar keterangan

dimaksud pada ayat (1) dan (2)

perihal dakwaan.

mencantumkan hari, tanggal, dan

b. Orang

tua/Wali

waktu serta tempat dilaksanakannya

menyampaikan

Musyawarah Diversi.

berkaitan

Uraian Pasal diatas menerangkan

untuk

hal-hal

dengan

yang

perbuatan

Anak dan bentuk penyelesaian

tentang bagaiamana persiapan diversi di

yang diharapkan.

Pengadilan, adapun tahapan tersebut

c. Korban/Anak Korban/Orangtua/

juga mengikutsertakan pihak-pihak yang

Wali untuk memberi tanggapan

berkepentingan mulai dari anak, Pekerja

dan bentuk penyelesaian yang

Sosial Profesional hingga perwakilan

diharapkan.

masyarakat, sehingga proses diversi

(5) Pekerja

Sosial

Profesional

dapat menghasilakn keputusan yang baik

memberikan

bagi

keadaan sosial Anak Korban serta

kepentingan

anak.

Kemudian

informasi

tentang

diuraikan tahapan musyawarah Diversi

memberikan

sebagaimana tertuang dalam Pasal 5

memperoleh penyelesaian.

yaitu:

saran

untuk

(6) Bila dipandang perlu, Fasilitator

(1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator

Diversi

Diversi dapat memanggil perwakilan

dengan

masyarakat maupun pihak lain untuk

perkenalan para pihak yang hadir,

memberikan

informasi

menyampaikan maksud dan tujuan

mendukung penyelesaian.

untuk

musyawarah diversi, serta tata tertib


musyawarah untuk disepakati oleh

Diversi dapat melakukan pertamuan

para pihak yang hadir.

terpisah

(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas

menjelaskan

musyawarah ke dalam kesepakatan

ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan

Diversi.

memberikan

informasi

tentang

perilaku

keadaan

sosial

anak saran

(9) Dalam

dan

Diversi

menyusun

diversi,

Fasilitator

kesepakatan Diversi

serta

memperhatikan dan mengarahkan

untuk

agar kesepakatan tidak bertentangan

memperoleh penyelesaian. (4) Fasilitator

para

(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil

Diversi

memberikan

dengan

pihak.

Fasilitator Diversi. (3) Fasilitator

(Kaukus)

dengan hukum, agama, kepatutan wajib

masyarakat

memberikan kesempatan kepada:

setempat,

kesusilaan;

atau memuat hal-hal yang tidak Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 9

Abdul Hakim


dapat

dilaksanakan

Anak;

atau

Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan

memuat itikad baik.

pemeriksaan perkara sesuai dengan

Kemudian diatur pula tentang kesepakatan

Diversi,

hukum acara peradilan pidana Anak.

sebagaimana

(2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim

dijelaskan di dalam Pasal 6 yaitu :

wajib

(1) Musyawarah Diversi dicatat dalam

pelaksanaan sebagian Kesepakatan

Berita

Acara

Diversi

ditandatangani Diversi

oleh

dan

dan

Diversi sebagaimana tersebut dalam

Fasilitator

Panitera/

ayat (1).

Panitera

Pasal 8 :

Pengganti.

Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai

(2) Kesepakatan diversi ditandatangai

pertanggungjawaban

oleh para pihak dan dilaporkan kepada

Ketua

Pengadilan

Pengadilan

Penetapan berdasarkan

pidana

maupun

perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

oleh

Lahirnya Peraturan Mahkamah

Fasilitator Diversi. (3) Ketua

mempertimbangkan

Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang mengeluarkan


Kesepakatan

Diversi

Sistema Peradilan Pidana Anak adalah

kesepakatan

Diversi

untuk menghasilkan upaya terbaik bagi

sebagaimana dimaksud pada ayat

kepentingan

anak

melalui

Diversi.

(2).

Perma ini apabila dianalisis dengan teori dapat

sistem hukum (legal system) yang

mengembalikan Kesepakatan Diversi

dikemukakan oleh Lawrence Friedman.

untuk diperbaiki oleh Fasilitator

Menurut Friedman, sistem hukum (legal

Diversi apabila tidak memenuhi

system) memiliki cakupan yang luas dari

syarat sebagaimana dimaksud dalam

hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering

Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya

hanya

dalam waktu tiga hari.

peraturan. Padahal menurut Friedman

(4) Ketua

Pengadilan

(5) Setalah menerima penetapan dari Ketua

Pengadilan

sistem

mengacu

hukum

pada

aturan

membedakan

dan

antara

sebagaimana

aturan dan peraturan, struktur, serta

dimaksud pada ayat (3), Hakim

lembaga dan proses yang ada dalam

menerbitkan penetapan penghentian

sistem itu. Bekerjanya hukum dalam

pemeriksaan perkara.

suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure),

Pasal 7: (1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak

berdasarkan

Balai Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 10

Abdul Hakim


substansi hukum (legal substance), dan

the book), tetapi juga mencakup hukum

budaya hukum (legal culture).14

yang hidup di masyarakat (the living

Struktur hukum (legal structure) merupakan

kerangka

berpikir

law). Bila dihubungkan dengan Perma

yang

ini maka Perma ini telah mengakomodir

memberikan defenisi dan bentuk bagi

kepentingan

terbaik

anak,

sehingga

bekerjanya sistem yang ada dengan

Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh

batasan yang telah ditentukan. Jadi

Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia. Budaya hukum (legal culture)

struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan

merupakan

hukum dengan segala proses yang ada di

hukum

dalamnya.

masyarakat ini meliputi kepercayaan,

Dalam

sistem

peradilan

pidana (criminal justice system) struktur hukum

structure)

(legal

sikap

dan

nilai-nilai,

manusia

sistem

ide-ide

terhadap

hukum.

serta

Sikap

harapan

yang

masyarakat terhadap hukum dan sistem

menjalankan proses peradilan pidana

hukum. Budaya hukum juga merupakan

adalah

kekuatan

kepolisian,

kejaksaan,

dan

lembaga

kehakiman,

sosial

bagaimana

yang

hukum

disalahgunakan.

Budaya

dengan

dapat

mempunyai peranan yang besar dalam

disimpulan secara struktur hukum dalam

sistem hukum, tanpa budaya hukum

hal ini Mahkamah Agung ikut berperan

(legal culture) maka sistem hukum

dalam upaya terbaik bagi kepentingan

(legal

anak melalui diversi.

kekuatannnya, seperti ikan mati yang

ini

Substansi

maka

system)

akan

kehilangan

(legal

terdampar di keranjangnya, bukan ikan

substance) merupakan aturan, norma

hidup yang berenang di lautan (without

dan pola perilaku manusia yang berada

legal culture, the legal system is meet-as

di dalam sistem hukum. Substansi

dead fish lying in a basket, not a living

hukum (legal substance) berarti produk

fish

yang dihasilkan oleh orang yang berada

dihubungkan dengan Perma ini maka

di dalam sistem hukum itu, baik berupa

Perma ini juga ikut membentuk dan

keputusan

dikeluarkan

memberikan pemahaman yang sama

maupun aturan-aturan baru mau disusun.

didalam masyarakat tentang kepentingan

Substansi hukum (legal substance) tidak

Diversi bagi anak sebagai upaya terbaik

hanya pada hukum yang tertulis (law in

bagi anak.

yang

hukum

(legal

culture)

pemasyarakatan. Jadi bila dihubungkan Perma

hukum

menentukan

telah

swimming

in

its

sea).

Bila

2.2 Pengaturan Hukum Terkait Diversi 14

Dalam Undang-Undang Nomor 11

Marlina, Op.Cit, Hal. 14.


Abdul Hakim


Tahun

2012

Tentang

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Sistem

h. Proprosional

Peradilan Pidana Anak. Undang-undang

ini

dalam

i. Perampasan

kemerdekaan

dan

konsiderannya dikarenakan bahwa anak

pembinaan sebagai upaya terakhir;

merupakan amanah dan karunia Tuhan

dan

Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan

martabat

sebagai

j. Penghindaran pembalasan.

manusia

Berikutnya

mengenai

sistem

anak

yang

seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan

peradilan

martabatnya, anak berhak mendapatkan

mengedapankan

pelindungan

sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5

pelindungan

khusus, hukum

terutama

dalam

sistem

(1) Sistem

Undang-Undang Nomor 3 Tahun

karena

belum

secara

(2) Sistem

masyarakat

berhadapan

komprehensif

dengan

Anak

Wajib

Peradilan

Pidana

Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

memberikan pelindungan kepada anak yang

Peradilan

Restoratif

tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum

restoratif

mengutamakan pendekatan Keadilan

1997 tentang Pengadilan Anak sudah

kebutuhan

keadilan

yaitu:

peradilan.

dan

pidana

a. Penyidikan

hukum

dan

penuntutan

pidana Anak yang dilaksanakan

sehingga perlu diganti dengan undang-

sesuai

dengan

undang baru;

peraturan

perundang-undangan,

Berikut ini hal yang penting

kecuali ditentukan lain dalam

dalam penelitian ini adalah mengenai asas

dalam

undang-undang

ketentuan

Undang-Undang ini;

ini

b. Persidangan

Anak

yang

sebagaimana diatur didalam Pasal 2

dilakukan oleh pengadilan di

yaitu:

lingkungan peradilan umum; dan Sistem peradilan pidana anak

c. Pembinaan,

pembimbingan,

yang dilaksanakan berdasarkan asas:

pengawasan,

a. Perlindungan;

pendampingan

b. Keadilan

pelaksanaan pidana atau tindakan

c. Nondiskriminasi

dan setelah menjalani pidana

d. Kepentingan terbaik bagi anak

atau tindakan.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

(3) Dalam

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh

Sistem

dan/atau selama

Peradilan

proses

Pidana

Anak sebagaimana dimaksud pada

kembang anak; Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 12

Abdul Hakim


ayat (2) huruf a dan huruf b wajib

Pembimbing Kemasyarakatan, dan

diupayakan Diversi.

Pekerja

Berikut

ini

diuraikan

pasal

Sosial

Profesional

berdasarkan pendekatan Keaadilan

mengenai Diversi dalam UU RI Nomor

Restoratif;

11 tahun 2012 sebagaimana diatur di

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah

dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6:

dapat

Diversi bertujuan:

Kesejahteraan

a.

masyarakat.

Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b.

c.

(3) Proses

proses peradilan;

a. Kepentingan korban; Anak

dari

e.

Mendorong

masyarakat

dan/atau

Diversi

memperhatikan:

Menghindarkan

Tenaga

Sosial,

Menyelesaikan perkara Anak di luar

b. Kesejahteraan

perampasan kemerdekaan; d.

melibatkan

dan

wajib

tanggung

jawab Anak; untuk

c. Penghindaran stigma negatif;

berpartisipasi; dan

d. Penghindaran pembalasan;

Menanamkan rasa tanggugng jawab

e. Keharmonisan masyarakat; dan

kepada Anak.

f. Kepatutan,

Pasal 7: (1) Proses

kesusilaan,

dan

ketertiban umum. tingkat

penyidikan,

Berikut ini diuraikan Pasal yang

penuntutan, dan pemeriksaan perkara

penting

Anak di pengadilan negeri wajib

terkait Diversi adalah Pasal 11 yaitu:

diupayakan Diversi;

Hasil

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada

dalam

Undang-Undang

kesepakatan

Diversi

ini

dapat

berbentuk, antara lain;

ayat (1) dilaksanakan dalam hal

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti

tindak pidana yang dilakukan:

kerugian;

a. Diancam dengan pidana penjara

b. Penyerahan kembali kepada orang

di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

tua/Wali;

b. Bukan merupakan pengulangan

c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau

tindak pidana.

pelatihan di lembaga pendidikan atau

Pasal 8:

LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;

(1) Proses Diversi dilakukan melalui

dan

musyawarah

dengan

melibatkan

d. Pelayanan masyarakat.

Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau

orang

Uraian pasal diatas menerangkan

tua/walinya,

bahwa hasil dari Diversi dimulai dari


Abdul Hakim


perdamaian sampai dengan pelayanan

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

masyarakat, sehingga ruh dari undang-

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana

undang

Anak,

ini

yaitu

mengedepankan

sehingga

hal

tersebut

akan

menjadi kesulitan.15

kepentingan dan Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara

Uraian tersebut bila dianalisis

pidana dapat terwujud secara maksimal

dengan teori sistem hukum yaitu pada

dan anak tersebut dapat kembali ke

budaya

masyarakat secara normal tanpa adanya

merupakan

cap/stigma selaku pelaku kejahatan,

hukum

yang mana hal tersebut sejalan dengan

masyarakat ini meliputi kepercayaan,

pasal 19 UU RI Nomor 11 tahun 2012

nilai-nilai,

yang berbunyi: ayat (1) Identitas Anak,

masyarakat terhadap hukum dan sistem

Anak Korban, dan / atau Anak Saksi

hukum. Budaya hukum juga merupakan

wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di

kekuatan

media cetak ataupun elektronik. Ayat (2)

bagaimana

Identitas sebagaimana dimaksud pada

Budaya

ayat (1) meliputi nama Anak, nama

mempunyai peranan yang besar dalam

Anak Korban, nama Anak Saksi, nama

sistem hukum, tanpa budaya hukum

orang tua, alamat, wajah, dan hal lain

(legal culture) maka sistem hukum

yang dapat mengungkapkan jati diri

(legal

Anak, Anak Korban, dan / atau Anak

kekuatannnya, seperti ikan mati yang

Saksi.

terdampar di keranjangnya, bukan ikan

(legal

culture)

manusia

terhadap

hukum sikap

dan

sistem

ide-ide

sosial

serta

yang

hukum

Sikap

harapan

menentukan

disalahgunakan.

hukum

system)

hukum.

(legal

akan

culture)

kehilangan

hidup yang berenang di lautan (without legal culture, the legal system is meet-as

III. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN DI

dead fish lying in a basket, not a living

NEGERI

fish swimming in its sea). Maka dapat

RANTAUPRAPAT, DAN UPAYA YANG

dikatakan bahwa pemahaman masih

DILAKUKAN DALAM MENGATASI

menjadi kendala, maka dari itu lahirlah

HAMBATAN

Perma ini sehingga menjadi acuan bagi

3.1 Hambatan Internal

para hakim atau fasilitator Diversi di

DIVERSI

YANG

DILAKUKAN

PENGADILAN

Dalam pelaksanaan diversi di

Pengadilan seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara

3.2 Hambatan Eksternal

internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman

yang

belum

mendalam

15

Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun


Abdul Hakim


Dalam pelaksanaan diversi di

instansi lain yang belum berjalan dengan

Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara

baik adalah upaya sosialisasi secara

eksternal juga mengalami hambatan

berkesinambungan,

yaitu :16

Penyidik saat ini juga sering melakukan

a. Pemahaman masyarakat dan aparat

koordinasi dengan pihak Pengadilan

Diversi masihlah kurang. masyarakat

terutama

dari

4.3 Peran

masih

masyarakat

minim

Diversi

dalam

Penegakan

Hukum

yang

Penegakan hukum merupakan

menjadi korban. c. Kerjasama

pihak

terkait Diversi terhadap anak.18

penegak hukum lainnya terhadap

b. Peran

bahkan

bagian sangat penting dibicarakan bila

instansi

lain

terkait

ingin menjawab bagaimana diversi dapat

penerapan Diversi belum berjalan

memberikan jaminan penegakan hukum

dengan baik.

bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang

IV. Upaya

Mnegatasi

Pelaksanaan

Hambatan

Diversi

di

dalam

Dalam

bahasa

adalah

law

enforcement dan dalam bahasa Belanda

Pengadilan

Negeri Rantauprapat.

rechstoepassing,

4.1 Upaya Internal

merupakan

Upaya yang dilakukan terkait

rechtshandhaving

kewajiban

dari

seluruh

masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.19

pemahaman yang belum mendalam di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah

Tujuan dari penegakan hukum

pihak Pengadilan melakukan sosialisasi

adalah untuk membangun kepercayaan

kepada para Hakim tentang Diversi dan

masyarakat

Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang

dengan menunjukkan bahwa hukum


secara luas rnemperdulikan harapan

Sistem Peradilan Pidana Anak.17

masyarakat, dan bujukan serta ajakan

Upaya

umum

terhadap

hukum

untuk mematuhinya. Menurut Wesley

4.2 Upaya Eksternal

16

Inggris

yang

dilakukan

Cragg penggunaan kekuasaan hukum

Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait

yang

pemahaman dan peran serta masyarakat

prinsip

yang

mengarahkan usaha penegakan hukum

masih

minim

Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri 20 Agustus 2015. 17 Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri 20 Agustus 2015.

dan

kerjasama

dan

Jhonson F.E. Sirait, selaku Rantauprapat, pada tanggal

minimum yang

mengurangi

merupakan

sebuah

penting

dalam

usaha

penggunaan

18

Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015 19 Ibid, Hal. 17.

Jhonson F.E. Sirait, selaku Rantauprapat, pada tanggal


Abdul Hakim


kekuatan hukum merupakan hal yang

petugas dalam menentukan keputusan,

penting

karena

menggeser

sifat

seseorang

kekerasan

sering

akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu

asli

moral

mengalihkan anak dari proses formal ke

yang

Pemaksaan

dari

menerimanya.

(coercion)

informal.

dapat

Diversi merupakan jalan orang

mengacaukan moral dan jiwa seseorang

untuk dikeluarkan dari sistem peradilan

dan merangsangnya untuk kehilangan

pidana tapi diskresi dapat melakukan

sikap kerelaan menerima aturan hukum

dua hal yaitu tindakan memasukan atau

yang ada.20

mengeluarkan seseorang dari sistim

Pelaksanaan

berupaya

peradilan pidana. Kita harus dapat

kekuatan

membedakan antara diskresi dengan

hukum dan berusaha menyelesaikan dan

diskriminasi dan pembedaan. Sistem

mengakhiri

konflik.

peradilan dengan diskriminasi ditujukan

Penggunaan jalan penghukuman sebagai

untuk hal yang positif begitu juga

usaha paling akhir penyelesaian konflik

dengan petugas yang melakukannya

oleh pemerintah dalam memastikan

dalam hal yang positif juga. Untuk

ketaatan

menjadikannya

mengurangi

diversi

penggunaan

pertikaian

kepada

atau

hukum.

Jadi

adil

maka

memperbaiki kepercayaan masyarakat

hukum dan kebijakan yang dibuat harus

terhadap

pasti namun fleksibel.

hukum

merupakan

tujuan

dan

aturannya

dari

penegakan

Diskriminasi

hukum itu sendiri.

yang

bersifat

negatif akan terjadi bila tidak adanya

Pelaksanaan diversi melibatkan

aturan yang mengikat dan seragam.

semua aparat penegak hukum dari lini

Aturan

manapun. Diversi dilaksanakan pada

keseragamannya

semua tingkat proses peradilan pidana.

positif. Dua hal yang sulit untuk

Prosesnya dimulai dari permohonan

disatukan yaitu disatu sisi diskresi harus

suatu instansi atau lembaga pertama

seragam namun dilain pihak berusaha

yang melaporkan tindak pidana atau

untuk menggunakan kebijakan secara

korban

individu pada setiap kasus.

sendiri

pertimbangan

yang untuk

memberikan dilakukannya

yang

Diversi

mengikat untuk

tujuan

membedakan

dan yang

dengan

diversi. Adanya perbedaan pandangan

menitik beratkan sifat konsisten pada

dalam

yang

kasusnya berbeda dengan diskriminasi

ditangani tergantung dari sudut pandang

yang tidak berdasarkan hukum dan

setiap

permasalahan

menuniukan. 20

bersifat

Penggunaan

kriteria

pembedaan yang tidak sah.Kedua hal

Marlina, Op.Cit, Hal. 18.


Abdul Hakim


tersebut

dapat

dibedakan

dengan

PENGADILAN

keahlian petugas dalam pengalaman dan

RANTAUPRAPAT

latihan pelaksanaan diskresi. Pelatihan

5.1 Sanksi Penal

tentang diskresi dapat berjalan dalam

Istilah kebijakan berasal dari

sebuah cara negatif yang mengawali

bahasa Inggris “policy” atau bahasa

pembedaan yang tidak dibenarkan yaitu

Belanda “politiek”. Istilah ini dalam

berupa diskriminasi. Pada saat yang

bahasa Indonesia sering diterjemahkan

sama diskresi dapat juga dikatakan

dengan kata “politik”, oleh karena itu

sebagai

keadilan.

kebijakan hukum pidana biasa disebut

Tindakan terhadap pelanggar mungkin

juga politik hukum pidana. Menurut

dirasakan tidak sama pada saat yang

Soedarto, politik hukum adalah usaha

lain, karena alasan yang diambil petugas

untuk mewujudkan peraturan-peraturan

(subjektifitas) dalam membuat kebijakan

yang baik dengan situasi dan kondisi

belum tentu sama.

tertentu. Secara mendalam dikemukakan

perangsang

Konsep

rasa

untuk

membuat

juga bahwa politik hukum merupakan

kebijakan diversi merupakan sebuah

kebijakan

proses yang melibatkan faktor-faktor

perlengkapannya yang berwenang untuk

internal

penentu

menetapkan peraturan-peraturan yang di

kebijakan itu sendiri. Dalam sebuah

kehendaki dan di perkirakan dapat

kutipan putusan pengadilan dinyatakan

digunakan untuk mengekspresikan apa

bahwa

yang

dan

external

seseorang

hukuman

dari

dapat

adalah

diberikan

karena

untuk

dirinya

dapat

hilang

sama

negara

terkandung

melalui

dalam

alat-alat

masyarakat

dalam rangka mencapai apa yang di citacita kan.22

memastikan penyebab kejahatan pada sekali.

Kebijakan

kriminal,

menurut

Apabila dianggap penyebab tersebut

Sudarto,23 yang mengunakan istilah

sulit untuk dihilangkan maka boleh jadi

politik kriminal, adalah suatu usaha yang

seseorang

rasional

itu

harus

mendapatkan

dari

masyarakat

dalam

hukuman yang lama atau bahkan seumur

menanggulangi kejahatan. Definisi ini,

hidup.21

menurut Barda Nawawi Arief,24 diambil

V. KEBIJAKAN

HUKUM

22

Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 66. 23 Sudarto, Hukum dan Hukumm Pidana, Alumni, Bandung, 1977, halaman 38. 24 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 2.

DIVERSI

PELAKU ANAK PENCURIAN SEPEDA MOTOR

21

NEGERI

STUDI

KASUS

DI

Ibid, Hal. 20.


Abdul Hakim

dari


definisi

Marc

Ancel

yang

pembentukan opini masyarakat tentang

merumuskan criminal policy sebagai

kejahatan dan sosialisasi hukum melalui

“the rational organization of the control

mass media secara luas.26

of crime by society”.

Hukum pidana merupakan aturan

Pada kesempatan lain Sudarto25

hukum yang mengikatkan kepada suatu

pernah mengemukakan tiga pengertian

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat

tentang kebijakan kriminal, yaitu: (1)

tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas

Pada

dan metode yang menjadi dasar reaksi

mempunyai

terhadap

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat

pe-langgaran

hukum

yang

fungsi

dari

hukum

dua

hal

pidana

pokok

yaitu

tertentu dan pidana.27

berupa pidana; (2) dalam arti luas, yaitu keseluruhan

dasarnya

aparatur

Perbuatan

yang

memenuhi

penegak hukum, termasuk di dalamnya

syarat-syarat tertentu adalah perbuatan

cara kerja dari pengadilan dan polisi; (3)

yang

dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan

memungkinkan

ke-bijakan,

melalui

pidana. Perbuatan demikian disebut

perundang-undangan dan badan-badan

perbuatan yang dapat dipidana. Sedang

resmi,

pidana adalah penderitaan yang sengaja

yang

yang

dilakukan

bertujuan

untuk

dilakukan

orang,

adanya

kepada

yang

pemberian

menegakkan norma-norma sentral dari

dibebankan

orang

yang

masyarakat.

melakukan perbuatan yang memenuhi

Sebagai usaha penanggulangan

syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana

kejahatan, kebijakan kriminal dapat

dalam KUHP diatur dalam Pasal 10

mengejawantah dalam berbagai bentuk.

yang terdiri dari pidana pokok meliputi

Pertama, yakni bersifat represif yang

pidana mati, penjara, kurungan dan

menggunakan sarana penal, yang sering

denda. Disamping pidana pokok ada

disebut sebagai sistem peradilan pidana

pidana tambahan yang boleh dijatuhkan

(criminal justice sistem. Dalam hal ini

bersama dengan pidana pokok. Pidana

secara luas sebenarnya mencakup pula

tambahan meliputi pencabutan hak-hak

proses

kriminalisasi.

Kedua,

yakni

tertentu,

berupa usaha-usaha prevention withaout

parampasan

barang-barang

tertentu, pengumuman putusan hakim.

punishment (tanpa menggunakan sarana penal),

dan

pendayagunaan

yang

ketiga,

adalah

usaha-usaha

26 Ibid, hal. 56. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga RampaiHukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 48. 27 Sudarto, Hukum Pidana I A, FH UNDIP, Semarang, 1975, Hal. 7.

25

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1981, Bandung, Hal. 113.


Abdul Hakim


Hukum menetapkan apa yang

pembuat

undang-undang,

kepada

harus dilakukan dan apa yang boleh

pengadilan sebagai penerap undang-

dilakukan. Hukum menarik garis antara

undang serta kepada para penyelenggara

apa yang sesuai dengan hukum dan apa

atau

yang bersifat melawan hukum. Hukum

Kebijakan hukum pidana memerlukan

tidak

pendekatan yuridis normatif, pendekatan

membiarkan

perbuatan

yang

pelaksana

yuridis

menggarap secara intensif perbuatan

sosiologis, historis dan komparatif serta

yang bersifat melawan hukum, baik

pendekatan yang bersifat komprehensif

perbuatan yang bersifat melawan hukum

dari berbagai disiplin sosial lainnya. Sudarto

berupa

pengadilan.

bersifat melawan hukum, hukum akan

yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht

faktual

putusan

pendekatan

berpendapat

bahwa

in actu), maupun perbuatan melawan

politik hukum adalah sebagai berikut :29

hukum yang mungkin akan terjadi

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-

(onrecht in potentie).28 Terjadinya

peraturan yang baik yang sesuai tindak

dengan keadaan dan situasi pada

pidana dalam masyarakat mencerminkan

suatu saat. Politik atau kebijakan

bahwa

hukum pidana berarti melakukan

korban

berbagai

demi

berjatuhan

dengan

kerugian

yang

korban

berbagai tidak

terus bentuk

pemilihan

untuk

menghasilkan

terelakkan.

perundang-undangan pidana yang

Kerugian yang timbul akibat kejahatan

adil dan berdaya guna di masa kini

tersebut dapat diderita oleh korban itu

maupun dimasa yang akan datang.

sendiri secara langsung, maupun oleh orang

lain

secara

tidak

2. Kebijakan

langsung,

dari

negara

melalui

badan-badan yang berwenang untuk

misalnya sanak saudara ataupun orang-

menetapkan

orang

yang dikehendaki yang diperkirakan

lain

yang

menggantungkan

hidupnya kepada korban.

bisa

Fungsi umum dan khusus hukum

peraturan-peraturan

digunakan

mengekspresikan

untuk apa

yang

pidana tersebut dapat dilaksanakan atau

terkandung dalam masyarakat dan

diwujudkan

dengan

membuat

suatu

untuk mencapai apa yang dicita-

kebijakan

hukum

pidana

yang

citakan.

memungkinkan peraturan hukum pidana

Dengan

positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi

pedoman,

baik

perundang-undangan

pidana yang berkeadilan dan berdaya

kepada 29

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 27.

28

Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 187.


Abdul Hakim


guna diharapkan dapat memberikan

e. Perwakilan masyarakat; dan

perlindungan pada masyarakat yang

f. Pihak-pihak terkait lainnya yang

pada

akhirnya

dapat

mencapai

dipandang perlu untuk dilibatkan

kesejahteraan masyarakat seperti yang

dalam Musyawarah Diversi.

dicita-citakan bangsa Indonesia yang

(3) Penetapan

Hakim

sebagaimana

tertuang dalam pembukaan Undang-

dimaksud pada ayat (1) dan (2)

Undang Dasar 1945.

mencantumkan hari, tanggal, dan

Pelaksanaan Pengadilan

Diversi

Negeri

di

waktu serta tempat dilaksanakannya

Rantauprapat

Musyawarah Diversi.

mengacu pada Peraturan Mahkamah

Kemudian

diuraikan

Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

musyawarah


tertuang dalam Pasal 5 yaitu:

Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun

(1) Musyawarah Diversi dibuka oleh

pelaksanaan Negeri

Diversi

Rantauprapat

di

Pengadilan

sesuai

Diversi

tahapan

Fasilitator

dengan

sebagaimana

Diversi

dengan

perkenalan para pihak yang hadir,

Pasal 4 yaitu:30

menyampaikan maksud dan tujuan

(1) Setelah menerima Penetapan Ketua

musyawarah diversi, serta tata tertib

Pengadilan untuk menangani perkara

musyawarah untuk disepakati oleh

yang

para pihak yang hadir.

Hakim

wajib

diupayakan

mengeluarkan

Diversi

Penetapan

(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas

Hari Musyawarah Diversi. (2) Penetapan

Hakim

Fasilitator Diversi.

sebagaimana

(3) Fasilitator

Diversi

menjelaskan

dimaksud pada ayat (1) memuat

ringkasan dakwaan dan Pembimbing

perintah kepada penuntut umum

Kemasyarakatan

yang melimpahkan perkara untuk

informasi

tentang

perilaku

menghadirkan :

keadaan

social

anak

a. Anak dan orang tua/Wali atau

memberikan

Pendampingnya; b. Korban

dan/atau

memberikan

saran

dan serta untuk

memperoleh penyelesaian. orang

(4) Fasilitator

tua/Walinya;

Diversi

wajib

memberikan kesempatan kepada:

c. Pembimbing Kemasyarakatan;

a. Anak untuk didengar keterangan

d. Pekerja Sosial Profesional;

perihal dakwaan. b. Orang

tua/Wali

menyampaikan

30


berkaitan

untuk

hal-hal

dengan

yang

perbuatan


Abdul Hakim


Anak dan bentuk penyelesaian

Ketua Pengadilan Negeri Rantauparapat.

yang diharapkan.

jumlah perkara anak dan perkara yang

c. Korban/Anak Korban/Orangtua/

dilakukan dengan upaya Diversi di

Wali untuk member tanggapan

Pengadilan

dan bentuk penyelesaian yang

adalah:31

diharapkan. (5) Pekerja

Sosial

memberikan

tentang

keadaan sosial Anak Korban serta memberikan

saran

untuk

Sumber : Pengadilan Negeri Rantauparapat 2015.

memperoleh penyelesaian. (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator

Dalam penelitian ini juga akan dianalisis

Diversi dapat memanggil perwakilan

perkara anak yang dilakukan upaya

masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan

informasi

Diversi, sebagaimana diuraikan dalam

untuk

Penetapan

mendukung penyelesaian.

dengan

Anak sebagai tersangka dalam

para

perkara ini adalah FAS, UMUR 15 (lima

pihak.

belas) tahun dan pendidikan terakhis SD

(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil

Kelas V (tidak tamat). Dalam kronologis

musyawarah ke dalam Kesepakata

perkaranya FAS bersama-sama Jeremiah

Diversi. (9) Dalam

menyusun

diversi,

Sianturi pada hari rabu tanggal 4

kesepakatan

Fasilitator

Februari 2015 sekira pukul 02.00 WIB

Diversi

atau setidak-tidaknya pada waktu lain

memperhatikan dan mengarahkan

dalam bulan Februari Tahun 2015,

agar kesepakatan tidak bertentangan

bertempat di Simpang Rumah Saksi

dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat

setempat,

Korban Jalan Padat Karya Gang Sepakat

kesusilaan;

Lingkungan

atau memuat hal-hal yang tidak dapat

dilaksanakan

Anak;

atau

memuat itikad baik. Penunjukkan

Hakim

:

5.2 Kronologis Perkara

Diversi dapat melakukan pertamuan (Kaukus)

Nomor

03/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Rap.


terpisah

Rantauprapat

Tabel 1 Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Rantauparapat Tahun 2015 No Tahun Perkara Perkara Anak dengan Keseluruhan Diversi 1 2015 11 3

Profesional

informasi

Negeri

Aek

Tapa

Bakaran

Batu

Selatan

Kabupaten

Kelurahan

Kecamatan

Rantau

Labuhanbatu,

sebagai 31


Fasilitator Diversi di Pnegadilan Negeri Rantauprapat adalah kewenangan dari


Abdul Hakim


mengambil

barang

sesuatu

social

yang

worker

and

child

welfare

seluruhnya atau sebagian kepunyaan

(kesejahteraan anak dan pekerja sosial),

orang

untuk

serta penggunaan hukum civil dan

dimiliki secara melawan hukum diwaktu

hukum administrasi (administrative &

malam

lain,

dengan

dalam

perkarangan

maksud

sebuah

rumah

atau

civil law).32

yang

ada

Kesepakatan Diversi

tertutup

rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Pada hari Rabu Tanggal 25

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Februari

dikehendaki oleh orang yang berhak

mediasi Pengadilan Negeri Rantauprapat

yang dilakukan oleh dua orang atau

di hadapan Fasilitator Diversi Jhonson

lebih dengan bersekutu.

F.E. Sirait dan pihak-pihak terkait dalam

Saksi

Korban

bertempat

di

ruang

Rojali

proses diversi perkara Anak, telah

Pulungan hendak tidur dan sebelum

dicapai kesepakatan diversi yang intinya

tidur saksi korban memeriksa becak

adalah

motor

berada

perdamaian, bahwa anak beserta orang

disebelah rumah saksi korban, dan

tua telah memberikan uang tunai sebesar

sekitar pukul 02.30 WIB saksi korban

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

terbangun dan melihat becak motor saksi

korban guna untuk mengganti seksi/

korban sudah tidak ada ditempat.

body becak motor dan sisa kerugian Rp.

saksi

korban

5.3 Penetapan

Gontar

2015

yang

Pengadilan

pihak

melakukan

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan

Negeri

dicicil orang tua anak sesuai dengan

Rantauprapat Pada

para

perkara

ini

Pengadilan

kemampuan.

Negeri Rantauprapat menetapkan anak

Proses diversi dilakukan dalam

dikembalikan kepada orang tua/walinya,

upaya melakukan kesempatan untuk

sesuai dengan kesepakatan Diversi.

mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau

5.4 Sanksi Non Penal Pendekatan non penal menurut Hoefnagels

adalah

kriteria yang ada dalam prakteknya. Di

pendekatan

lingkungan juga terlihat ada suatu model

tanpa

informal yang tidak meletakan kasus

pemidanaan

satu persatu secara formal (seperti polisi

(prevention without punshment), yaitu

memutuskan untuk tidak melanjutkan

antara lain perencanaan sarana mental

penyidikan, berpikir untuk berdamai).

pencegahan

kejahatan

menggunakan

sarana

masyarakat (community planning mental health), kesehatan mental masyarakat

32

G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime, Kluwer, Deventer, Holland, 1972, Hal. 56-57

secara nasional (national mental health),


Abdul Hakim


Keadaan ini merupakan satu tindakan

Sistem Peradilan Pidana Anak,

untuk

dalam konsiderannya, Peraturan

melakukan

pengembalian,

perubahan,

penyembuhan

pada

Mahkamah

Agung

ini

lahir

korban dan pertanggungjawaban pelaku.

berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal

Secara

seperti

14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal

pengorganisasian, kedudukan dan faktor

52 ayat (2) sampai dengan ayat

situasi juga relevan dalam pelaksanaan

(6) Undang-Undang Nomor 11

diversi. Isu kunci kemampuan sebuah

Tahun

organisasi dapat mengontrol perilaku

Peradilan Pidana Anak wajib

anggotanya dengan mengawasi jalannya

mengupayakan

aturan dan praktek pelaksanaannya agar

tingkat penyidikan, penuntutan,

tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi

dan pemeriksaan perkara Anak di

atau sebagian dari masyarakat dengan

Pengadilan

prioritas atau standar kemampuan

mengutamakan

konteks

variabel

2012

tentang

Sistem

Diversi

pada

dengan pendekatan

Keadilan Restoratif

VI. PENUTUP

2. Hambatan dalam pelaksanaan diversi

6.1 Kesimpulan 1. Pengaturan hukum terkait diversi

yang dilakukan di Pengadilan Negeri

dalam PERMA Nomor 4 Tahun

Rantauprapat,

2014.

dilakukan.

a. Undang-undang

upaya

yang

11

a. Dalam pelaksanaan Diversi di

Sistem

Pengadilan Negeri Rantauprapat,

Peradilan Pidana Anak belum

secara internal juga mengalami

mengatur secara jelas tentang

hambatan yaitu pemahaman yang

tata cara belum mengatur secara

belum mendalam terhadap isi

jelas

dan

dari Perma Nomor 4 Tahun 2014

tahapan proses diversi. Hadirnya

tentang Pedoman Pelaksanaan

PERMA ini diharapkan dapat

Diversi dalam Sistem Peradilan

membantu

Pidana

Tahun

2012

tentang

Nomor

serta

tentang

tata

cara

khususnya

Hakim

Anak,

sehingga

hal

sebagai fasilitator Diversi dalam

tersebut akan menjadi kesulitan.

upaya

hambatan secara eksternal salah

terbaik

kepada

anak

sebagai pelaku tindak pidana. b. Peraturan

adalah

kerjasama

Agung

instansi lain terkait penerapan

Republik Indonesia Nomor 4

Diversi belum berjalan dengan

Tahun 2014 Tentang Pedoman

baik.

Pelaksanaan

Mahkamah

satunya

Diversi

Dalam Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 23

Abdul Hakim


b. Upaya yang dilakukan terkait pemahaman

yang

motor dan sisa kerugian Rp.

belum

500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

mendalam di Pengadilan Negeri

akan dicicil orang tua anak

Rantauprapat

sesuai dengan kemampuan.

adalah

pihak

Pengadilan melakukan sosialisasi kepada

para

Hakim

tentan

6.2 Saran

Diversi dan Perma Nomor 4

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Tahun 2014 tentang Pedoman

4 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

Diversi

dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak. 3.

Peradilan

Pidana

Anak

perlu

Pelaksanaan diversi yang dilakukan

dilakukan sosialisasi baik secara

di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

internal

a. Sanksi Penal, pada Penetapan

Mahkamah

Nomor.

maupun

eksternal

Agung,

sehingga

03/Pid.Sus-

masyarakat dapat berperan aktif

Anak/2015/PN.Rap, menetapkan

untuk mendukung Diversi sebagai

anak dikembalikan kepada orang

upaya terbaik demi kepentingan

tua/walinya,

anak.

sesuai

dengan

kesepakatan Diversi. b. Sanski

Non

Penal,

2. Mahkamah terjadi

Agung

Agung,

dan

Kejaksaan

Kepolisian

perlu

kesepakatan diversi yaitu Pada

melakukan MOU terkait Diversi

hari Rabu Tanggal 25 Februari

terhadap

2015 bertempat di ruang mediasi

penanganan anak dapat ditangani

Pengadilan Negeri Rantauprapat

secara komprehensif.

di hadapan Fasilitator Diversi

3. Pengadilan

anak,

Negeri

sehingga

Rantauprapat

Jhonson F.E. Sirait dan pihak-

perlu memperbanyak Hakim yang

pihak

memahami

diversi

terkait perkara

dalam Anak,

proses telah

sehingga

permasalahan Hakim

yang

Anak menjadi

dicapai kesepakatan diversi yang

Fasilitator Diversi dapat berhasil

intinya

melakukan Diversi tersebut.

adalah

para

pihak

melakukan perdamaian, bahwa DAFTAR PUSTAKA

anak beserta orang tua telah memberikan uang tunai sebesar

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

korban

guna

untuk

mengganti seksi/ body becak Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 24

Abdul Hakim


Muhammad Joni, dkk., Tim Litigasi untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak, (Jakarta: KPAI, 2009)

Baru, Universitas Indonesia Press, 1992, Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009),

Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Soerjono

Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Ediwarman, Metodologi Penelitian,

Sudarto,

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Hrafindo Persada, Jakarta, 1997,

Kapita Selekta Hukum Alumni, 1981, Bandung.

Pidana,

G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime, Kluwer, Deventer, Holland, 1972,

M. Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, http//theglobalgenerations.blogspot.c om/, diakses pada tanggal 10 April 2015

UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Milles dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data

Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.


Abdul Hakim ISSN Nomor

Recommend Documents