AGENDA MEMBANGUN ENTREPRENEURIAL GOVERNMENT DAN MASYARAKAT MANDIRI
Agenda membangun kompetisi
inti
berkaitan dengan upaya
pemerintah Provinsi Gorontalo menciptakan akselerasi pembangunan daerah melalui kreasi core competency atau sektor-sektor unggulan.
Sasaran dari agenda ini adalah pertama, mengembangkan SDM daerah, kedua, pengembangan pertanian melalui Agropolitan, dan ketiga, pengembangan perikanan dan kelautan. Sehingga, melalui upaya mendorong ketiga sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan pembangunan
daerah sebagai prime mover untuk menarik pengembangan sektor-sektor lainnya.
1.
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
a.
Permasalahan
Tingkat pendidikan penduduk Gorontalo relatif masih rendah. Sampai dengan tahun 2003 Angka partisipasi kasar (APK) SLTP baru mencapai 63.24 dan angka partisipasi kasar (APK) SLTA baru mencapai 39,87. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP baru mencapai 43,05 dan Angka Parlisipasi Murni (APM) SLTA baru mencapai 25.57.
Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan yang masih terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan' Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang juga belum tersedia secara memadai.
Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) keseiahteraan 2OO5 Pencana Pembongunon Jangka ltlenengah Daerah Provinsi Qorontalo
'
2OO7
43
pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara
mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.
Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secala memadai. Dengan adanya amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaii pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun demikian anggaran pendidikan seperti yang diamanatkan uUD 1945 tersebut diatas sampai saat ini belum bisa di
wujudkan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma. b. Sasaran
sasaran pembangunan sumberdaya manusia
di
Provinsi
Gorontalo adalah sebagai berikut:
1). Mendorong
secara bertahap peningkatan, perluasan
dan
pemerataan pendidikan dan kesempatan belajar
2). Mengupayakan meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan dan akr-rntabilitas Pendidikan
3). Mendorong
secara bertahap peningkatan kualitas
dan
profesionalisme pendidikan dalam pembangunan daerah.
4). fteaktualisasi peran pemuda dan pengembangan olahraga 5). Membangun dan mengenrbangkan kebudayaan Gorontalo 6). terselenggaranya pendidikan luar sekolah' c. Arah Kebiiakan
Untuk mencapai Sasaran di atas, 1naka dilempuh arah kebijakan sebagai berikut
:
1). Meningkatkan, memperluas
dan memeratakan pendidikan
dan
kesemPatan belajar 20O5 - 2OO7 Pencana Pembangunan trangka lAenengoh Daerah Provinsi Gorontolo
44
2). Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan akuntabilitas pendidikan
3). Meningkatkan kualitas
dan profesionalisme pendidikan
dalam
pembangunan daerah
4). Meningkatkan peran pemuda dan pengembangan olahraga
5). Mengembangkan kebudayaan Gorontalo 6). Mengupayakan pengembangan pendidikan luar sekolah d. Program Pembangunan
serta melakukan pemerataan
1). Meningkatkan, memperluas
pendidikan dan kesempatan belajar
Program
ini
bertujuan untuk meningkatkan akses,
memperluas dan mendorong pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui ialur formal maupun non-formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, sekolah Menengah umum (sMU),
sekolah Menengah Kejuruan (sMK), Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat sehingga seluruh anak usia 7-18 tahun
baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya sampai jeniang sekolah lanjutan atas atau yang sederajat.
2). Meningkatkan mutu dan relevansi pendiciikan dan akuntabilitas nendidikan
Program
ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan dan keluaran pendidikan sehingga terwujud kualitas lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggiatau dapat memasuki dunia kerja. 3). Meningkalkan
kr:alitas, profesionalisme penfidikan
dalam
pernbangunan daerah
Rencana Pembangunon Jangka lAenengoh Daerah Provinsi
aorontolo
2OO5
'
2007
45
Program
ini
bertujuan untuk meningkatkan kulitas dan
kualifikasi pendidikan bagi pegawai dan tenaga kependidikan yang ada
4). Meningkatkan peran pemuda dan pengembangan clahraga Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah, meningkatkan kualitas pemuda, meningkatkan budaya olahraga, meningkatkan kesehatan iasmani, mental, dan rohani, meningkatkan kegiatan olahraga, meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak dini usia, dan mendukung upaya prestasi olahraga. 5). Membangun kebudayaan dan peleslarian adat istiadat, budaya dan bahasa Gorontalo
bertujuan untuk memperkokoh jatidiri dan ketahanan budaya Gorontalo dan budaya nasional sehingga mampu berperan sebagai penetrasi budaya global (asing) yang
Program
ini
bernilai negatif dan mengadopsi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. 6), Program pengembangan pendidikan luar sekolah Diarahkan bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam penyelesaian pendidikan formalnya. 7). Pengembangan Pendidikan Berbasis kawasan'
Program ini bertujuan mewujudkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal yang efektif sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan kemampuan SDM yang
bermoralitas agama, mewujudkan kualitas lulusan lembaga pendidikan yang mandiri, berjiwa entrepreneur dan cerdas dalam meraih dan mengembangkan peluang-peluang usaha sesuai dengan kebutuhan kawasan, mewuiudkan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan secara terpadu dan
serasi yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS, Rencana Pembatgunan Jangka l,llenengah Daerah Provinsi Gorontalo 2OO5
- 2N7
46
kebutuhan pembangunan dan dunia usaha, dan mengurangl tingkat pengangguran serta mempersiapkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan kebutuhan kawasan.
2.
PENGEMBANGAN PERTANIAN MELALUI KONSEP AGROPOLITAN
a. Permasalahan sektor pertanian yang mencakup tanaman hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, berperan cukup besar dalam menyumbang penerimaan daerah dan produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2003 sektor pertanian menyerap 56 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 16 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) dan
memberikan kontribusi sebesar 37,75 persen dari PDRB Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan peran sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari pembangunan daerah dan globalisasi yaitu: (i) pengalihan fungsi
Gorontalo, sektor
ini
lahan pertanian produktif yang berada diwilayah perkotaan ' (ii) pemenuhan target sejuta ton jagung dan seratus ribu ton ikan, (iii) semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan; (iv) meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy) dan (iii) semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas di sektor Pertanian.
Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 1.221'554 ha mempunyai lahan potensial untuk pertanian seluas 463.649,09 ha atau 37,95 %. Lahan yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar 148.312,78 ha
dan masih terdapat peluang pengembangan lahan seluas 312'138,81 ha.
Provinsi Gorontalo dengan komoditi jagung sebagai unggulan
berupaya terus mengembangkan komoditi Pencano Pembangunan Jangka lAenengah Daerah Provinsi
6orontolo
2OO5
'
2OO7
ini dalam rangka 47
dan keseiahteraan masyarakat petani sekaligus menjadi pendorong utama dalam memacu segi perekonomian daerah. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa meningkatkan pendapatan
perkembangan antara lain: lahan tersedia masih sangat luas dan belum dimanfaatkan secara optimal; komoditi jagung merupakan
sumber pendapatan sebagian masyarakat yang telah diusahakan sejak dulu dan turun temurun; teknologi tersedia serta terdapat peluang pasar dalam negeri dan ekspor.
Sejak tahun 2OOZ penanaman jagung terus digalakkan melalui
program agropolitan sebagai program unggulan. Program ini mendapat sambutan dukungan dari masyarakat terutama petani, sehingga dalam waktu relatif singkat selama 2 (dua) tahun terjadi penambahan areal pertanaman yang diikuti oleh peningkatan produksi jagung yang tinggi. Tahun 2OO2 luas pertanaman jagung mencapai g7.256 ha, dengan produksi 134.121 ton, Pada tahun 2001 luas areal tanam jagung sebesar 94.412 Ha dengan produksi mencapai 76.573
Ton dan pada tahun 2AO4 luas tanam mencapai 79'46A Ha dengan produksi mencapai 270.426 Ton, dan pada posisi Oktober 2005 menjadi 108.258 Ha dengan produksi 473.600,93 ton. Meskipun usaha pengembangan jagung telah menunjukan hasil yang tinggi, namun hasilnya belum memuaskan. Masih banyak lahan potensial yang belum dimanfaatkan bahkan masih banyak petani yang memiliki lahan garapan yang semPit. Komoditas lain dari sektor pertanian yang menarik untuk diamati adalah peternakan. Tahun 2OO4 telah dihasilkan 201.678 ekor sapi, 1.435.188 ekor ayam dan 92.944 ekor kambing. Sebagian besar hasil ternak diperdagangkan antar pulau ke wilayah Sulawesi Tengah dan Kalimantan.
Peluang untuk mengembangkan produksi ternak masih terbuka mengingat masih tersedianya lahan untuk pengembangan ternak skala
besar, pada Saat ini pengembangan peternakan sapi dilakukan satu Rencana pembangunon trongka lAenengah Doeroh Provinsi aorontolo 2005 2007
paket dengan agropolitan iagung. Diharapkan waste iagung akan menjadi pakan alternatif bagi sapi, sedangkan kotoran sapi akan menjadi pupuk organik alami. Selain sapi potong , ayam buras menjadi prioritas pengembangan lain di sektor peternakan. Dari total ternak
ungggas diprovinsi Gorontalo, ayam buras memiliki iumlah terbesar, kemudian ayam ras dan itik. Melihat realitas tersebut, ayam buras pun
diprioritaskan menjadi andalan pengembangan ditahun-tahun mendatang. Dilihat dari potensi yang ada, sektor pertanian memiliki peluang
besar untuk dipacu dan ditingkatkan outputnya, hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi beberapa kendala yang meliputi: produktivitas,
efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian. Sarana dan prasarana pertanian di daerah ini masih sangat kurang sehingga sumber daya lahan pertanian yang potensial
didaerah ini belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi sektor pertanian secara keseluruhan
adalah: (i) rendahnya kesejahteraan petani; (ii) lahan pertanian produktif yang semakin menyempit terutama diwilayah perkotaan; (iii) akses ke sumberdaya produktif yang terbatas yang diiringi dengan rendahnya kualitas SDM pertanian; (iv) penguasaan teknologi masih rendah; (v) belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan, serta (vi) lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian pada umumnya, sebagaimana diuraikan dalam butir-butir berikut.
Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Tingkat kesejahteraan yang antara lain tercermin dari nilai tukar petani khususnya yang tinggal dipedesaan yang masih dibawah nilai tukar rata-rata. Artinya, meskipun kontribusi sektor
pertanian sangat besar terhadap perekonomian daerah, namun kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan' Minimnya akses
terhadap informasi
dan sumber
Rencana Pembangurcn trangka lAenengah Daerah Provinsi 6orontalo 20o5
- 2OA7
permodalan, menyebabkan 49
masyarakat petani tidak dapat mengembangkan usahanya Secara layak ekonomi. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri karena rata-rata
tingkat pendidikan mereka hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak tamat SD, sehingga sulit untuk mengadopsi upaya-upaya pengembangan teknologi dan perbaikan usaha yang diberikan.
Lahan pertanian produktif yang semakin sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan
kurang mendorong upaya peningkatan produksi. Seiring dengan penerapan otonomi daerah, pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo terus meningkat sehingga mengakibatkan sebagian lahan pertanian produktif terutama diperkotaan beralih fugsi menjadi lokasi hunian dan perkantoran. Dengan luasan lahan usahatani seperti ini, meskipun produktivitas per luas lahan tinggi, namun tidak dapat memberikan pendapatan petani yang cukup untuk menghidupi rumah tangga dan pengembangan usaha mereka. Hal ini merupakan tantangan besar dalam rangka peningkatan produksi padi/beras dan terutama jagung yang merupakan komoditas unggulan untuk mendukung capaian total produksi sejuta ton jagung sampai tahun 2006 serta peningkatan daya saing komoditas pertanian.
Akses
petani ke sumberdaya produktif masih sangat
terbatas. Dukungan kredit untuk sektor pertanian di daerah ini dalam mendukung kebutuhan modal usaha petani masih terbatas' Kredit yang tersedia selama ini hanya dalam bentuk kredit Usaha Tani yang berakhir dengan banyaknya tunggakan sehigga mengakibatkan skim
kredit khusus untuk petani ini macet. Sementara, kredit ketahanan pangan (KKP) yang teralokasikan untuk usaha pertanian memerlukan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh para petani dengan usaha tani skala kecil. Keadaan ini mengakibatkan keterbatasan modal sehingga kurang mendorong petani untuk menerapkan teknologi baru dalam meningkatkan produktivitas, membatasi peningkatan nilai tambah dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal Rencano Pembangunon trongko lAenengah Doerah Provinsi Gorontalo 2005 - 2007
informal (pengijon/tengkulak). Akses petani terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian sehingga menekan harga produk.
Masih rendahnya penguasaan teknologi
pengolahan
produk pertanian berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian. Ini terjadi pada tingkat petani lokal yang rata-rata tingkat SDM nya rendah sehingga penguasaan
terhadap teknik pengolahan produk masih rendah,
yang
mengakibatkan nilai tambah komoditas juga rendah' sama halnya dengan pertanian, sektor peternakan pun belum memberikan hasil yang optimal, antara lain banyak lahan yang belum dimanfaatkan serta masih banyak peternak yang memelihara
ternaknya dengan cara yang tradisional, skala kepemilikan ternak khususnya sapi dibawah ideal yakni 5 ekor/KK, sehingga peternakan bukan komoditas utama dalam usahanya, rendahnya kualitas SDM peternak, kurangnya Sarana dan prasarana peternakan, penguasaan ternologi budidaya ternak masih rendah serta keterbatasan modal, sebagaimana diuraikan dalam butir-butir berikut.
Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia peternak berakibat pada kurangnya penguasaan teknologi budidaya ternak. Peternak lokal yang rata-rata tingkat pendidikannya tamat SD atau sederajat, penguasaan terhadap teknologi budidaya ternak sangat rendah terutama pada fase pemeliharaan ternak yang Sangat kurang memperhatikan sanitasi serta kebersihan lingkungan dan penyediaan pakan ternak yang berkualitas. Kondisi ini mengakibatkan hasil ternak
kurang memiliki daya saing. Skala kepemilikan ternak belum pada skala usaha seharusnya untuk sapi minimal 5 ekor.
Pengembangan usaha peternakan belum optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana budidaya ternak. Pengembangan usaha peternakan yang dilakukan untuk menunjang program agropolitan jagung kurang prospektif walaupun lahan yang Rencana Pembangunan Jangka lAenengah Daerah Provinsi Gorontalo 2OO5
-
2OO7
51
tersedia cukup luas. Hal ini disebabkan karena Sarana prasarana pendukung budidaya ternak seperti industri pakan ternak, rumah
potong hewan, penggemukan ternak (cattle fattening)
dan
penggembalaan (cocobeef), serta pembibitan masih terbatas. Jaringan
irigasi yang kurang memadai, terbatasnya akses permodalan Serta
kurangnya penyuluhan dibidang peternakan
juga
merupakan
permasalahan dalam pengembangan budidaya ternak. b. Sasaran
Melihat permasalahan
di atas, maka sasaran dari prioritas
pengembangan pertanian melalui agropolitan, adalah 1).
:
Terwujudnya pengembangan tanaman pangan, diversifikasi pangan dan ketahanan pangan daerah
2). Terwujudnya pengembangan perkebunan rakyat 3). Terwujudnya pembangunan kehutanan dan hutan rakyat.
4). Reaktualisasi pengembangan peternakan c. Arah Kebijakan
Untuk merealisasikan sasaran pengembangan pertanian melalui konsep agropolitan, dapat ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut: 1). Melakukan pengembangan tanaman pangan, diversifikasi pangan
dan ketahanan pangan daerah 2). Melaksanakan pengembangan perkebunan rakyat 3). Melakukan pembangunan kehutanan dan hutan rakyat. 4). Melakukan revitalisasi pengembangan peternakan
d. Program
Pembangunan
Melihat sasaran dan arah kebiiakan di atas, maka programprogram pembangunan aplikatif sebagai sarana untuk merealisasikan Sasaran dan arah kebijakan pengembangan pertanian, adalah sebagai
berikut:
Rencana Pembangunan Jargka lAenengah Daerah Provinsi Qorontalo
?mS - 2OO7
52
1). Program Pengembangan tanaman pangan, diversifikasi pangan
dan ketahanan Pangan daerah
2). Program pengembangan agropolitan menuju gorontalo sejuta ton jagung
3). Program Pengembangan Agribinis 4). Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pertanian
5). Program pengembangan perkebunan rakyat 6). Program pembangunan kehutanan dan hutan rakyat 7). Program pengembangan agribisnis peternakan.
3.
PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
a. Permasalahan Dibidang perikanan dan kelautan, Gorontalo memiliki potensi perikanan yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 560 km dan
luas wilayah laut 50.500 km2. Berdasarkan Komisi Nasional Stock Assesement tahun 2002 Provinsi Gorontalo memiliki 2 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai
dengan Laut Seram dan WPP Laut Sulawesi sampai dengan Samudera Pasifik, memiliki potensi perikanan tangkap 1.226.090 ton pertahun dengan tingkat produksi pada tahun 20A4 sebesar 34.996,9 ton atau 2.58 % pertahun. Selain itu ada perikanan budidaya yang
terdiri dari budidaya laut, air payau dan air tawar. Sejak tahun 2002
sektor ini ditetapkan sebagai sektor unggulan dengan penetapan Provinsi Gorontalo sebagai Etalase Perikanan Kawasan Timur Indonesia. Potensi inijuga belum dimanfaatkan secara optimal.
Bidang perikanan dan kelautan memiliki potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan apabila berhasil menangani kendala-kendala
yang meliputi: produktivitas, efisiensi usaha, keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, Serta terbatasnya modal usaha. Sarana dan prasarana perikanan
di daerah ini masih sangat kurang
sehingga
sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial didaerah
Rencana Pembangunan Jangka lAenengah Daerah Provinsi 6arontolo 2@5
-
2OO7
53
dimanfaatkan Secara optimal. Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi sektor perikanan dan kelautan secara keseluruhan adalah: (i) rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya
ini belum
tingkat kemiskinan nalayan terutama diwilayah pesisir ; (ii) rendahnya
kualitas SDM masyarakat pesisir; (iii) penguasaan teknologi masih rendah; (iv) belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan , serta (vi) lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor perikanan pada khususnya, sebagaimana diuraikan dalam butir-butir berikut.
Kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir pada umumnya masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Tingkat kesejahteraan yang antara lain tercermin dari pola hidup sehari hari nelayan khususnya yang tinggal disepanjang pesisir yang masih sangat sederhana denga nilai tukar yang rendah. Artinya,
meskipun kontribusi sektor perikanan dan kelautan cukup besar terhadap perekonomian daerah, namun kesejahteraan masyarakat nelayan tidak mengalami perubahan. Sebahagian besar masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang termasuk golongan miskin
dengan usaha perikanan yang masih tradisional. Minimnya akses
terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Kondisi ini tidak
dapat dipungkiri karena rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak tamat SD, sehingga sulit untuk mengadopsi teknologi perikanan.
Masih rendahnya penguasaan teknologi perikanan berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perikanan.
Ini terjadi pada tingkat nelayan lokal yang rata-rala tingkat SDM nya rendah sehingga penguasaan terhadap teknologi perikanan dibidang penangkapan ikan serta pengolahan produk perikanan masih rendah, yang mengakibatkan hasil tangkapan dan nilai tambah produk juga Rencana Pembangunan Jangka fulenengah Daerah Provinsi Oorontolo 20O5
- 2oO7
54
rendah karena pada umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk Segar (produk primer) dan olahan sederhana. Perkembangan industri hasil
perikanan didaerah
ini belum optimal, yang ditunjukkan oleh
rendahnya tingkat utilisasi industri
hasil
perikanan, padahal industri
perikanan dan usaha perikanan rakyat merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Peningkatan nilai tambah produk
perikanan melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dan sulitnya memperoleh bahan baku yang kontinyu, sehingga banyak industri pegolahan perikanan didaerah ini yang gulung tikar/bangkrut.
Pengembangan sumberdaya perikanan belum optimal karena usaha perikanan tangkap dan budidaya masih terbatas serta adanya ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya perikanan antar kawasan. Pegembangan perikanan tangkap dan budidaya air tawar, tambak dan laut masih terbatas, karena adanyg permasalahan sarana prasarana penangakapan ikan yang masih terbatas, penyediaan bahan baku pakan ikan, benih ikan unggul, jaringan irigasi yang kurang memadai, kurangnya informasi dan jaringan pemasaranan, terbatasnya akses permodalan, serta kurangnya penyuluhan perikanan. Ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap antar kawasan, dimana
kegiatan penangkapan umumnya dilakukan di perairan sekitar pantai/pesisir dibawah 4 mil laut yang sebagian besar dilakukan dengan menggunakan armada kecil (kapal penangkap ikan dengan ukuran dibawah 10 GT) serta dengan cara merusak (menggunakan bom dan racun) sehingga wilayah ini mengalami overfishing serla kerusakan ekosistem tempat hidup daripada ikan dan biota lainnya. Sementara sumberdaya perikanan pada wilayah diatas 4 mil masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena rendahnya ketersediaan Sarana dan prasarana penangkapan ikan. Ketidakseimbangan ini Pencana Pembangunan Jongka /y'ienengoh Daerah Provinsi Gorontalo
2005' 2007
55
mengakibatkan terakumulasinya sejumlah besar nelayan
di
wilayah
tertentu, sehingga berakibat pada menurunnya iumlah tangkapan, semakin kecilnya ukuran ikan, menurunnya iumlah species, yang akhirnya berdampak pada menurunnya penghasilan nelayan. b. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai oleh prioritas pengembangan
perikanan
dan kelautan adalah tercapainya pengembangan
Sumberdaya Perikanan dalam arti luas di Provinsi Gorontalo. c. Arah Kebijakan
Sedangkan arah kebijakan aplikatif untuk menjembatani pencapaian sasaran di atas adalah mendorong dan mengupayakan pengembangan sumber daya perikanan. d. Program Pembangunan 1). Program Pengembangan Sumber daya Perikanan
Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan,
dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal. adil, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
AGENDA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT SEBAGAI MITRA DAN PELAKU UTAMA PEMBANGUNAN Agenda membangun Gorontalo menuju masyarakat yang mandiri dan
berbudaya entrepreneur berkaitan dengan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan reaktualisasi, mendorong, dan memberdayakan
masyarakat
yang terkristalisasi dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Sasaran dari agenda ini adalah (1) mengembangkan infrastruktur penunjang pembangunan daerah, (2) mengembangkan daya saing industri dan pemasaran produksi lokal, (3) mengembangkan kepariwisataan daerah,
Rencana Pembangunon trongko lhenengoh Daerah Provinsi Gorontalo
2005 - 2007
56
(4) mengembangkan Koperasi dan UKM, (5) mengembangkan pertambangan
dan energi, (6) meningkatkan kesehatan masyarakat, (7) meningkatkan kesejahteraan sosial, (8) mengembangkan kehidupan beragama, (9) memberbaiki iklim ketenagakerjaan, (10) meningkatkan kualitas kehidupan
dan peran perempuan, (11) pengembangan kependudukan,
(12)
pengembangan perumahan dan permukiman, (13) pengembangan wilayah,
(14) Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir
(15) (16)
meningkatkan pendapatan daerah.
Berkaitan dengan Agenda Membangun Gorontalo Menuju Masyarakat
Mandiri dan Berbudaya Entrepeneur, dibawah ini akan diuraikan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan permasalahan, sasaran dan program pelaksanaannya, sebagai berikut
1.
:
Peningkatan Infrastruktur Daerah 1.1 Prasarana Jalan dan Jembatan
a.
Permasalahan
Kondisi Jaringan Jalan Saat Ini Kondisi prasarana jalan sampai akhir tahun 2004 pada umumnya masih rendah dimana terdapat dari total panjang jalan 1.029,37 km, kondisijalan yang rusak mencapai 140 km (40 %). Keadaan Jalan
Status Jalan Jalan Negara Jalan Provinsi (Km) (Km)
1. JENIS PERMUMAN a. Diaspal (Hot Mix) b. Kerikil c. Tanah d. Lainnya
532,03 19,00
202,67 123,90 151,25
447,82 551.03 JUMLAH 2. KONDISI JALAN 1 13,52 314,38 a. Baik 56,15 1 16,00 b. Sedang 39,90 101 ,65 c. Rusak 138,00 19,00 d. Rusak Berat 477,82 551,03 JUMLAH Sumber : PU dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo,2OO4 Pencana Pembangunon Jangka lUenengah Daerah Provinsi 6orontolo 2OO5 - 2OO7
57
lmplikasi Kinerja Prasarana Jalan Saat ini Tingkat kerusakan jalan akibat over loading dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan
sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai, sehingga diperlukan
biaya tambahan untuk mempertahankan fungsi suatu jalan. Hal tersebut akan berpengaruh pada berkurangnya alokasi untuk jalan
yang lain sehingga pada akhirnya pengelolaan seluruh jaringan jalan akan terganggu. Selain itu, kerugian paling besar secara langsung akan dialami oleh pengguna jalan, yaitu bertambahnya
waktu tempuh perjalanan sehingga biaya operasional kendaraan akan semakin tinggi, serta akibat tak langsung komponen biaya transport pada proses distribusi barang semakin bertambah.
Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak segera diatasi,
di
diperkirakan dapat mengganggu kegiatan investasi
sektor
ekonomi lainnya yang memerlukan dukungan jasa prasarana, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan Pembiayaan Penanganan Jalan Pembiayaan prasarana jalan provinsi melalui APBN baik
yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Pinjaman Luar
Negeri (PLN) sejak tahun 2001 sampai dengan tahun
2OO4
sebagaimana tabel di bawah ini. URAIAN
NO 1
I.
2.
TAHUN 2OO2
Tarqet
Biaya
TAHUN 2OO3
Tarqet
Biaya
TAHUN 2OO4
Tarqet
Biaya
]ALAN NASIONAL
-
Pembangunan
-
Pemeliharaan
104.9
42,744,200.00
15.8
25,423,316.00
4L
22,532,333.0O
2s6.66
2,446,0L5.00
228.64
10,542,325.00
190.94
10,518,534.00
15.6
6,682,000.00
51.8
11,453,636.00
20.8
7,343,500.00
It7.49
3,498,846.00
227.5t
7,079,7L7.00
36.3s
725,000.00
JALAN PROVINSI
-
Pembangunan
-
Pemeliharaan JUMLAH
55,371,061.00
Rencana Pembongunan Jangka lAenengah Daerah Provinsi Oorontolo 2OO5 - 2OO7
54,498,994.00
4r,1t9,367.00
58
b. Sasaran
Sasaran umum pembangunan subsektor prasarana jalan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana
jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan
pelayanan prasarana jalan sesuai dengan perkembangan kebutu han transportasi.
Arah Kebijakan 1). Mengharmonisasikan keterpaduan sistem iaringan ialan dan jembatan dengan kebijakan tata ruang wilayah provinsi yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan
keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam
2). konteks pelayanan intermoda dan SISTRANAS yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.
3). Pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan berbasis pulau (Sulawesi).
4). Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana
ialan
dan
jembatan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jatan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
5). Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi
dan SDM bidang
penyelenggaraan prasarana
jalan
dan
jembatan.
6). Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan dan jembatan.
d. Program Pembangunan Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, maka akan
dilaksanakan beberapa program yang akan dibiayai dana
Rencana Pembangunan Jongka lAenengah Daeroh Provinsi 6orontalo 20O5 - 2007
59
pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota sebagai berikut: 1).
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan
jembatan
mencakup kegiatan-kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan
berkala sistem jaringan jalan terutama pada ruas-ruas yang merupakan jalur utama perekonomian dan memiliki prioritas tinggi yaitu:
2). Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan sistem jaringan jalan nasional.
l.2Transportasi Darat Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
a. Permasalahan 1). Rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan dijalan. 2). Rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law-enforcement dan pendidikan ber-lalu lintas.
3).
Banyaknya kasus pelanggaran muatan di jalan mengakibatkan kerugian ekonomi
.
:
Pengawasan melalui jembatan timbang tidak optimal karena keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen;
.
Dalam era otonomi daerah terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
.
Jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan meningkat (Perlengkapan kendaraan, kelengkapan surat, dan pelanggaran rambu jalan)
4).Masalah dampak lingkungan (polusi udara, pengaturan sistem terminal, lemahnya manajemen lalu lintas, rendahnya ketertiban
pengguna jalan, banyaknya kegiatan parkir dan masyarakat yang menggunakan badan jalan serta kerusakan jalan).
P,encana Pembangunan Jangka lvlenengah Daerah Provinsi Ooronlolo 2OO5
-
2OO7
60
b.
Sasaran
1).
Meningkatnya keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa.
2\. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih dijalan.
3).
Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas dijalan.
4\.
Meningktanya ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antar kota.
5).
Meningkatnya kelancaran dan keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas.
6).
Mendukung perwujudan sistem transportasi nasional (sistranas), Wilayah [fatrawil) dan lokal (tatralok), dan terciptanya pola distribusi nasional.
7). Meningkatnya
dukungan pelayanan transportasi jalan
terhadap pengembangan wilayah.
8).
Meningkatnya efektivitas regulasi
dan
kelembagaan
transportasi jalan.
9).
Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi
jalan (angkutan
perkotaan,
perdesaan, dan antarkota).
10). Meningkatnya kesadaran dan penanganan dampak polusi udara. 1
1). Memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik.
c. Arah Kebijakan
1).
Peningkatan keselamatan
lalu lintas jalan
secara
komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan,
pembinaan
dan penegakan hukum, penanganan
Rencana Pembangunon Jangka fulenengah Daerah Provinsi
6orontolo 2005 - 2007
dampak 61
kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan; sistem informasi
kecelakaan
lalu lintas dan kelaikan sarana serta
ilin
pengemudi dijalan); 2).
Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran angkutan serta kesediaan aksesibilitas angkutan pada daerah terpencil;
3).
Penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional (Sistranas) dan wilayah (tatrawil), Lokal
(Tatralok); diantaranya melalui penyusunan
RUJTJ
(Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi
penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional dan Provinsi sesuai dengan rencana kelas jalan; 4).
Mengantisipasi, merencanakan serta melaksanakan secara bertahap regulasi dan standardisasi global di bidang lalu lintas angkutan jalan;
5).
Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transpoftasi jalan;
6).
Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah;
7).
Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan;
B).
Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen
lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin dijalan; e).
Mendorong e{isiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah);
10). Meningkatkan profesionalisme SDM petugas, disiplin operator dan pengguna dijalan; 1
1). Penerapan teknologi angkutan ling ku n gan/berkesinambungan
Rencana Pembongunan Jangka lAenengoh Doerah Provinsi
6orontalo 2005 - 2007
jalan yang ramah
;
62
12). Restrukturisasi BUMN (Perum Damri dan Perum PPD) dan BUMD dalam pelayanan umum transportasi jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum transportasi. d. Program
-
program Pembangunan
1). Program penataan sistem transportasi wilayah
Program ini berupaya mewujudkan sistem jaringan transportasi
jalan yang tertata baik; penataan iaringan lintas (angkutan barang) dan jaringan trayek (angkutan penumpang); pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
di
jalan
nasional.
2). Program peningkatan keselamatan transpoftasi jalan
Berupaya mewujudkan pemenuhan pelayanan
jasa
dan
keselamatan; global road safety partnership (GRSP) lndonesia;
sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor:
3). Program pembangunan transportasi berkelanjutan Mendorong harmonisasi-regulasi dan standarisasi bidang LIAJ terkait dengan globalisasi dan lingkungan hidup.
4). Program peningkatan pelayanan
dan kelancaran angkutan
umum dan barang
Menyangkut kebijakan
tarif angkutan umum dan
sistem
kompetisi terhadap penawaran pelayanan yang paling efisien,
penetapan standarisasi perlengkapan jalan, standar regulasi
kendaraan bermotor, serta penyusunan perencanan teknis bidang LI-AJ terkait dengan jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, keselamatan lalu
dan sertifikasi
lintas dan angkutan jalan, lalu lintas jalan serta angkutan jalan;
5). Program pembinaan peran pemerintah daerah, BUMN/D dan partisipasi swasta:
Rencana Pembanounan Janoka Menenqah Daeroh Provinsi Gorontalo 2005
- 2007
63
1.3 Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Angkutan sungai, danau dan penyeberangan mengemban misi pemerintah terutama dalam upaya melayani angkutan keperintisan,
untuk membuka daerah-daerah terbelakang/terisolasi,
melalui
penyediaan angkutan perintis. Pembangunan ASDP diperlukakan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan
aksebilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus
di perairan antar pulau,
sepanjang
daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman.
a. Permasalahan Pengembangan ASDP selama ini belum optimal karena masih kurangnya keterpaduan pembangunan antarsektor dengan rencana
pengembangan wilayah
serta lemahnya koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi. Belum optimalnya
pelayanan ASDP ditandai dengan keterjangkauan pelayanan
angkutan yang masih terbatas dalam melayani kebutuhan angkutan antarpulau dan wilayah terpencil serta kondisi sarana perintis ASDP yang telah berumur tua.
Pemanfaatan sungai, kanal dan danau untuk kebutuhan
transportasi rakyat/lokafkota masih rendah serta kurangnya pemanfaatan potensi untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan witayah. Kelembagaan, peraturan serta SDM dan
pendanaan dalam sistem pelestarian dan pemeliharaan alur transportasi sungai dan kanal yang perlu dikoordinasikan dengan penanganan masalah lingkungan, pengembangan pariwisata, budaya masyarakat dan tata ruang wilayah. Peran pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan
angkutan penyeberangan masih terbatas. Peran BUMN (PT ASDP). Rencana Pembangunan Jongka ltlenengah Daeroh Provinsi Gorontalo
2005 - 2007
masih terbatas dalam penyelenggaraan (operator) prasarana dan
sarana ASDP, terutama dalam pengoperasian kapal perintis dan
penggusahaan beberapa lintas/dermaga penyeberangan. Pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana ASDP.
b.
Sasaran 1). Meningkatkan
jumlah lintas penyeberangan baru
yang
beroperasi dan terhubungkannya wilayah terisolir;
2). Meningkatkan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut;
3). Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP;
c. Arah Kebijakan ASDP 1). Meningkatkan kapasitas pelayanan
di lintas yang telah
jenuh
serta memperluas jaringan pelayanan ASDP;
2). Memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antar moda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai & danau) dan antar pulau.
3). Mendorong
peran serta pemda dan swasta
dalam
penyelenggaraan ASDP
d. Program 1).
Pembangunan
Program pembangunan dermaga sungai, danau
dan
penyeberangan.
2).
Program pengembangan aksesibilitas pelayanan ASDP, melalui: pembangunan prasarana dan sarana ASDP melalui
subsidi dan bekerjasama dengan Pemda serta
melalui
pendekatan pembangunan transportasi wilayah.
3). Program peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi Swasta dalam pengembangan ASDP
Rencano Pembangunon Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2005 - 2007
65
l.4Transportasi Laut a. Permasalahan
Masih tingginya tarif angkutan transportasi laut, akibat adanya biaya ekonomi tinggi dan kurangnya fasilitas prasarana di pelabuhan, sehingga menambah beban bagi pengguna jasa yang pada akhirnya menambah biaya bagi masyarakat secara umum.
Adanya kontroversi tentang kewenangan atas pengelolaan pelabuhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten dan kota tentang siapa yang berhak mengelola pelabuhan. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 namun kontroversi masih
berlanjut. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom, belum direvisi sehingga mengharapkan
dapat diselesaikannya perselisihan
sulit
antara
pemerintah pusat dan asosiasi pemerintah kabupaten/kota. Hal ini
menyebabkan pihak swasta kurang tertarik berinvestasi di pelabuhan.
b.
Sasaran Sasaran pembangunan transportasi laut yaitu
:
1). Meningkatkan kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh BUMN
2). Melengkapi prasarana
SBNP (Sarana Bantu
Navigasi
Pelayaran)
c. Arah Kebijakan 1). Mengurangi bahkan menghapuskan pungutan-pungutan tidak
di pelabuhan
sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan, melalui
resmi
Rencana Pembongunan Jangka lAenengah Daerah Provinsi Gorontalo 2OO5 - 2OO7
66
peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang.
2). Memenuhi standar pelayaran internasional yang dikeluarkan
oleh IMO (lnternational Maritime Organizafion) maupun lAl-A
of
(tnternational Association
Lighthouse Authority) guna
meningkatkan keselamatan pelayaran baik selama pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan di wilayah Indonesia.
aset pelabuhan lokal yang Pelaksana TeknisiSatuan Kerja kepada
3). Menyerahkan secara bertahap
dikelola Unit
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d.
Program
-
program Pembangunan
1). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut
2). Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut 1.5 Transportasi Udara
Untuk melayani penerbangan dari dan ke Provinsi Gorontalo terdapat Bandara Djalaludin yang dapat didarati oleh pesawat jenis 28, Foker -100 dan Boeing -737 seri 200 dan MD. Saat ini bandara tersebut didarati oleh beberapa perusahaan penerbangan Foker
-
antara lain Bouraq, Merpati Air Lines, Garuda dengan City link, Pelita Air service, Celebes Express Air, Lion Air dan Sriwijaya Air.
Sejak terbentuknya Provinsi Gorontalo, mobilitas masyarakat
makin meningkat. Sebagai antisipasi dalam rangka pengembangan ekonomi, maka Bandara Djalaludin akan dikembangkan sebagai Airport Cargo.
Rencana Pembangunan trongka lAercngah Daerah Provinsi Oorontalo
2005
'
20O7
67
Data fasilitas Bandara Djalaludin Gorontalo
Volume (meter)
Fasilitas Landasan
No.
:
Taxiway Alpha
2.250mx30m 182mxB0m 115mx18m
Turning Area
3 x 1.200 m
Taxiway Betha
115mx20m 30mx60m 2.370mx150m
Runway Apron
Overrun (09 dan 027) Airstrip Jenis Perkerasan
Asphal Concreate
Sumber: Dinas Perhubungan, 2005
a. Permasalahan 1). Belum terlaksananya pembebasan tanah seluas 288,12 Ha
sebagaimana dalam
KM Nomor 50 Tahun 2003
tentang
Rencana lnduk bandara Djalaluddin Gorontalo.
2). Pembangunan sarana
dan prasarana belum
sepenuhnya
mengikuti Rencana lnduk tetapi pembangunan masih mengarah untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat ini.
3). Masih terdapat sebagian fasilitas bandara dengan sistem manual.
b.
Sasaran Sasaran pembangunan transportasi udara yaitu
1). Menjamin keselamatan, kelancaran
dan
:
kesinambungan
pelayanan transportasi udara.
2). Menciptakan persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli.
c. Arah Kebijakan 1). Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan
yang dikeluarkan oleh ICAO (lnternational Civil
Aviation
Organization) guna meningkatkan keselamatan penerbangan
Pencana Pembangunan Jangka l,tlenengoh Daerah Provinsi Gorontalo 2O05 - 2OO7
68
baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Gorontalo.
2). Menciptakan persaingan usaha pada industri penerbangan
nasional yang lebih transparan dan akuntabtel sehingga perusahaan penerbangan yang ada mempunyai landasan yang kokoh untuk kesinambungan operasi penerbangannya'
d.
Program
-
program Pembangunan
1). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara
2). Program Pembangunan Prasarana Transpodasi Udara
3). Program penelitian dan pengembangan kebijakan transportasi udara.
2.
Peningkatan Daya Saing Industri dan Pemasaran Produksi Lokal a. Permasalahan Keberadaan industri di Provinsi Gorontalo masih didominasi
oleh sub sektor industri kecil dan menengah. Dominasi industri kecil
dan menengah tersebut antara lain ditujukan oleh
kontribusinya
terhadap pembentukan PDRB menyangkut jumlah unit usaha, nilai produksi dan modal, serta penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk maka penciptaan iklim
investasi yang kondusif merupakan Syarat mutlak dalam rangka pengembangan bidang industri, perdagangan dan investasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan dan investasi adalah sebagai berikut
:
1)Belum maksimalnya aktifitas produksi dan pemasaran hasil sehingga mempengaruhi daya saing produk daerah, pada gillirannya turut
berpengaruh pada penurunan daya saing ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi dan proses penciptaan lapangan kerja. 2) Kewenangan
dibidang investasi belum diserahkan sepenuhnya
kepada daerah terutama dalam bidang perizinan yang menyebabkan
birokrasi pelayanan kepada investor menjadi lambat. Disamping itu, Rencona Pembangunan Jangka fulenengah
Derah Provinsi Gorontalo 2005 - 2007
69
belum sinkronnya beberapa peraturan dan kebijakan investasi antar provinsi dan kabupaten/kota serta infrastruktur pendukung.
3)Belum berkembangnya jiwa kewirausahaanpengusaha daerah, karena rendahnya kualitas SDM, keterbatasan penguasaan teknologi, manajemen yang tradisional serta kurangnya modal dan jaringan bisnis yang terbatas. 4)
Kurangnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam mengakses permodalan untuk investasi, informasi pasar serta keterbatasan skala usaha.
b. Sasaran Peningkatan daya saing dan kapasitas produksi merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan peran industri, perdagangan dan investasi, yang bermuara pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks tersebut, maka sasaran umum pemberdayaan industri kecil dan menengah dalam periode tahun 20}5-20CI7 adalah 1). Terwujudnya
iklim investasi yang kondusif melalui
:
penataan
kelembagaan pada berbagai tingkatan pemerintahan sehingga
mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi. Penataan tersebut meliputi deregeulasi peraturan antar sektor dan tingkatan pemerintahan serta penyederhanaan prosedur perizinan.
2). Meningkatnya proporsi penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil
dan menengah seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja baru di Provinsi Gorontalo. 3). tersedianya infrastruktur,
baik infrastruktur fisik, teknologi, dan
infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan produksi dan pemasaran,
4). Meningkatnya kontribusi investasi dari masyarakat dan swasta Secara bertahap sehingga peranan investasi pemerintah dapat dikurangi.
Pencano Pembangunan Jangka lAenengah Daeroh Provinsi
6orontalo
2OO5 - 20O7
70
Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran seperti tersebut diatas
maka, pemberdayaan sektor industri akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:
1). Mendorong peningkatan kapasitas produksi
dan
kelancaran
distribusi barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
2). Perluasan basis usaha melalui penyederhanaan prosedur perijinan dan penyelenggaraan pembinaan usaha untuk peningkatan peran industri kecil dan menengah,
3). Mengadakan sinkronisasi peraturan perundangan antara Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menghilangkan birokrasi pelayanan yang berbelit-belit.
4). Mengembangkan industri skala kecil dan menengah yang berbasis pada sumberdaya lokal, denga meningkatkan kualitas produk dan desain.
d. Program - program
Pembangunan
1). Program pengembangan kualitas
SDM sektor industri
dan
perdagangan
Tujuan dari program
ini
adalah
meningkatkan
keterampilan, keahlian, dan kompetensi aparatur sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri kecil dan menengah di daerah.
2). Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik investasi baik asing maupun domestik melalui promosi investasi.
3.
Program pengembangan sistem pendukung perdagangan produk
Program
ini
bertujuan untuk
mempermudah,
memperlancar dan memperluas akses distribusi barang dan jasa, peningkatan daya saing produk dan komoditi melalui optimalisasi
potensi sumberdaya lokal serta peningkatan skala usaha dan P.encana Pembangunan Jongka fulenengah Daerah Provinsi
6orontolo 2005 -
2OO7
71
pengawasan terhadap UTTP.
4.
Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Berupaya meningkatkan pengetahuan
dan
kemampuan manajemen dan produksi pelaku industri kecil dan menengah. 3. Peningkatan Pengembangan Kepariwisataan Daerah
a.
Permasalahan
Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan parawisata dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Pada dasarnya pengembangan kepariwisataan menghadapi tantangan yang cukup besar (baik internal maupun eksternal). Salah
satunya, gugatan dampak negatif dari pengembangannya yang menurunkan kualitas lingkunganmerusak lingkunganpariwidalam bidang kepariwisataan dicerminkan dengan semakin meningkatnya arus kunjungan wisatawan manca negara (wisman) dan wisatawan lokal/nusantara. Beberapa obyek wisata yang cukup menonjol di Provinsi Gorontalo antara lain: pemandian air panas lombongo yang berjarak 17 km dari ibukota Provinsi Gorontalo; Pemandian air panas Pentadio yang berjarak 9 km dari ibukota; dan Taman laut pulau Bitila
di kecamatan Paguat kab. Boalemo.
Pengembangan kepariwisataan ke depan menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang tidaklah ringan. Secara ringkas, permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan adalah sebagai berikut
1).
:
Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi
dan
Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan dan peraturan yang
baik memberatkan pelaku usaha pariwisata, yang tercermin dari kurangnya minat dunia usaha dalam mengembangkan obyek wisata.
Rencana Pembatgunon Jangka llenengah Daerah Provinsi Gorcntalo 2005 - 2007
72
2). Lemahnya pengelolaan sebagian besar usaha jasa pariwisata yang mengakibatkan rendahnya kualitas dalam persaingan dengan daerah-daerah tetangga seperti Manado dan Palu.
3). Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata terutama ke masyarakat dalam skala lokal, nasional maupun internasional,
4). Belum dikembangkannya pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainability of tourism development) yang berbasis masyarakat (community based tourism).
5). Rendahnya kualitas
SDM kepariwisataan serta
terbatasnya
infrastruktur semakin memperburuk daya saing pengembangan dan pemasaran produk-produknya wisata daerah.
Dengan dasar permasalahan-permasalahan di atas, upaya peningkatan daya saing produk wisata merupakan tantangan yang mendesak bagi pemerintah daerah ke depan. Untuk itu, komitmen yang kuat dari pemerintah di segala tingkatan akan menjadi faktor penentu utama keberhasilan.
b.
Sasaran
Sejalan dengan meningkatnya persaingan antar
untuk
mengembangkan dan memasarkan produk-produk wisatanya masingmasing, maka dengan perspektif permasalahan seperti tersebut di atas
sasaran umum pemberdayaan pariwisata di provinsi Gorontalo antara lain
:
'l). Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di tingkat lokal, nasional maupun di internasional.
1.
2.
Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pelestarian
seni dan
budaya, penyerapan tenaga kerja
yang
profesional dan
2). Pengembangan SDM pariwisata 3). Peningkatan
jumlah wisatawan ke ODTW dan
penerimaan
pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Pencona Pembangunan Jangko /fienengah Daerah Provinsi Gorontolo 2OO5 - 2OO7
73
c.
Arah Kebiiakan Arah kebijakan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun
ke depan adalah meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya: 1). Mengupayakan pengembangan kebijakan kepariwisataan daerah.
2). Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, terutama pengembangan wisata bahari. 3). Harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan yang terkait di dalam mendukung pengembangan pariwisata.
4). Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata baik regional, nasional maupun internasional. 5). Optimalisasi
dan sinkronisasi dalam pengelolaan usaha
jasa
pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan pelaku pariwisata. d. Program
-
program Pembangunan
1). Program pengembangan kebijakan kepariwisataan
Ditujukan untuk mendesai kebijakan makro dan mikro dalam upaya pengemban gan pariwisata daerah.
2). Program Pemasaran dan Promosi Pariwisata
Ditujukan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta,
pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat kelembagaan. Fokusnya adalah memperkenalkan
jaringan provinsi
Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata yang menarik dan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, 3). Program pengembangan destinasi pariwisata
Program Pengembangan destinasi Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif
.
dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan serta
Rencona Pembangunan,fangko fulenengah Daerah Provinsi 6orontolo 2005 - 2007
74
mendorong investasi. Sasarannya adalah meningkatnya daya tarik
dan dayasaing serta efisiensi paket-paket wisata yang mampu bersaing dengan paket-paket wisata lain terutama provinsi-provinsi diwilayah Sulawesi. 4). Program pengembangan kerjasama periwisata dan kebudayaan
Program bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara Pemerintah (provinsi-kabupaten/kota), masyarakat dan swasta termasuk pelaku industri pariwisata di daerah maupun di tingkat regional.
5). Program Pengembangan SDM Kepariwisataan Bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan yang profesional.
4.
Pemberdayaan Koperasi dan UKM
a.
Permasalahan
Paradigma pembangunan ekonomi yang semula berorientasi
pada pertumbuhan ekonomi makro, sekarang ini tetah beralih dan lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi mikro yang dititikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan.
Hal ini searah dengan tuntutan reformasi pembangunan ekonomi, yang menuntut adanya perubahan kebijakan pembangunan
nasional yang Sentralistik menuju pembangunan Desentralistik sehingga pertumbuhan ekonomi pembangunan semakin dirasakan oleh masyatakat.
Adanya tuntutan ini maka tahirlah undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan undang-undang nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang telah direvisi dengan lahirnya undang-undang nomor 32 dan undang-undang nomor
33 tahun 2004. berdasarkan undang-undang
tersebut maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk merumuskan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembangunan.ekonomi kerakyatan di masing-masing daerah.
Rencona Pembangunon Jongka llenengah Doerah Provinsi Qorontalo 2005 - 2007
75
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang
menjadi permasalahan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi
kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu
:
1). Kurangya kegiatan penataan organisasi manajemen koperasi dan UKM
2). Rendahnya partisipasi masyarakat
dan dunia usaha
dalam
mengembangkan usaha koperasi UKM
3). Masih rendahnya produktivitas daya saing dan pangsa pasar KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha
4). Citra UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh profesional
mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan daerah masih kurang
b.
Sasaran 1). Terbinanya koperasi dan UKM baik dalam permodalan, pemasaran
maupun pengembangan usaha dalam mendukung komoditi unggulan daerah.
c. Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum Bidang Koperasi diarahkan pada
:
1). Mengupayakan pengembangan koperasi dan UKM terutama dalam permodalan, pemasaran maupun pengembangan usaha.
d.
Program Pembangunan 1). Program pengembangan Koperasi & Usaha Kecil Menengah
5
Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dan Energi
a.
Permasalahan
Permasalahan disektor pertambangan
dan energi
yang
lzin (PETI)
yang
dihadapi sekarang ini adalah sebagai berikut: 1).
Tingginya kegiatan Pertambangan Tanpa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan
Rencana Pembangunan Jangka fulenengah Doerah Provinsi
6orontalo
2OO5
- 20A7
76
2). Belum terwujudnya pengusaha pertambangan yang berwawasan
lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta konservasi
mineral dalam meningkatkan pengembangan wilayah
dan
kesejahteraan rakyat setempat.
3). Kelanjutan hasil penelitian/survey terbarukan yang belum optimal. 4). Kurangnya sosialisasiipromosi investasi pertambangan dan energi. 5). Sebagian wilayah potensi pertambangan yang masuk kedalam wilayah hutan konservasi.
6). Belum optimalnya tindak lanjut dari bebebapa MoU (kepahaman) antar Pemda Provinsi Gorontalo dengan pihak lain.
b. Sasaran 1).
Tersedianya wilayah pertambangan rakyat (WPR) serta terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pada Dinas Pertambangan dan Energi maupun masyarakat
2). Terwujudnya pertambangan yang berwawasan lingkungan, teknik
dan tata cara penambagan, kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan
dan energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan dan optimal bagi penerimaan
3). Terwujudnya peran sektor pertambangan
daerah
c. Arah Kebijakan 1). Mengupayakan diversifikasi pertambangan dan energi. 2). Peningkatan intensifikasi konservasi
dan efisiensi
untuk
penyediaan energi yang optimal dan berkelanjutan.
3). Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan untuk kepentingan umum.
d. Program Pembangunan 1). Pengembangan Sumberdaya Mineral dan air bawah tanah.
2). Pengembangan usaha pertambangan. 3). Pengembangan energi baru dan terbarukan.
Pencana Pembangunan Jongko Menengah Daerah Provinsi
9orontolo 2005 - 2007
77
4). Pengembangan energi alternatit. 6. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
a. Permasalahan
Rendahnya kualitas kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi kualitas kesehatan penduduk Gorontalo masih rendah. Hal ini di tandai dengan angka kematian bayi yang masih tinggi, angka kematian ibu melahirkan
yang masih tinggi, persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk juga masih tinggi. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih masih kurang.
Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan
status kesehatan. Beberapa perilaku masyarakat yang kurang sehat
antara lain dapat dilihat antara lain melalui kebiasaan merokok dan rendahnya pemberian air susu ibu (ASl) eksklusif dan gizi lebih pada balita. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Salah satu faktor
penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar.
Rendahnya kualitas, pemerataan dan keteriangkauan pelayanan kesehatan. Masih kurangnya rumah sakit yang representatif, Puskesmas yang representatif dan tenaga medis merupakan kendala dalam usaha untuk menjangjau pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluiruh lapisan masyarakat' Walaupun rumah sakit terdapat
di hampir semua kabupaten lkola,
namun kualitas pelayanan sebagian besar RS pada umumnya masih
dibawah standar. Pelayanarr kesehatan masih belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu Rencana Pembangunan Jangka lAenengah Daerah Provinsi Oorontalo 2OO5
-
2OO7
7B
pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu.
b. Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin dari: 1). Meningkatnya umur harapan hidup.
2). Menurunnya angka kematian bayi.
3). Menurunnya angka kematian ibu melahirkan. 4). Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita.
c. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada
:
1). Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas;
2). Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis; 3). Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin; 4). Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan
dan pola
hidup
sehat;
5). Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini;
6). Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.
d. Program Pembangunan
Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut
:
1). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program
ini
ditujukan untuk memberdayakan individu,
keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masYarakat.
2). Program Lingkungan Sehat
Proqram ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan Rencana Pembangunon,fangka lAenengah Daerah Provinsi Gorontalo 20O5 - 2007
79
hidup yang lebih sehat. 3). Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program
ini
ditujukan untuk meningkatkan
jumlah,
pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan di desa. 4). Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program
ini
ditujukan untuk meningkatkan
akses,
keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. 5). Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan,
kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta,
TB, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang
dapat
dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan neoplasma. 6). Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi
keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita. 7). Program Sumber Daya Kesehatan
Program
ini ditujukan meningkatkan jumlah, mutu
dan
penyebaran tenaga kesehatan, serta meningkatkan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin melalui program JPKM. 8). Program Jaminan Pemeliharaan
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat termasuk keluarga miskin melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM).
Rencana Pembangunan Jangka lAenengoh Daerah Provinsi Gorontolo 20O5
- 2007
BO
9). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.
7.
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
a.
Permasalahan
Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Beberapa masalah yang mengganjal antara lain berkaitan, pertama, masih lemahnya penanganan korban
bencana alam dan sosial. Hal ini sebabkan oleh bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat, selain itu
masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam
prosedur
penanganannya. Kedua, permasalahan penyalahgunaan Napza, konsumsi Napza oleh masyarakat merupakan persoalan serius dan
memprihatinkan karena
itu perlu penanganan melalui berupa
pencegahan, dan rehabilitasi. Ketiga, hal ini ditandai dengan berbagai keterbatasan yang mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan yang
terkait dengan bidang kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya.
Keempat, permasalahan mendasar dalam
pembangunan
pemberdayaan perempuan, yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan.
b.
sasaran
Sasaran perlindungan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut '1).
:
Meningkatnya penanganan bagi target perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.
2). Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan keseiahteraan sosial
Pencano Pembangunan fangka lAenengah Daerah Provinsi Gorontala 2005 - 2AA7
81
peran kelembagaan dan masyarakat
3). Meningkatnya
dalam
pelayanan sosial.
4). Meningkatkanya peran dan perlindungan terhadap perempuan
c. Arah Kebijakan Arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui: 1). Meningkatkan
dan pemerataan pelayanan bagi penyandang
masalah sosial.
2).Mengupayakan peningkatan profesionalisme
dan
manajeman
pelayanan kesejahteraan sosial.
3). Mengupayakan peningkatan peran kelembagaan dan masyarakat dalam pelayanan sosial
4). Mengupayakan peran dan perlindungan kepada perempuan.
d.
Program Pembangunan 1). Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Tujuan program ini untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
2). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan dan
keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang masalah keseiahteraan sosial (PMKS) lainnya.
3). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan perrdayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya
Rencona Pembangunan f,angka lAenengah Daerah Provinsi
6orontalo 20O5
'
2OO7
B2
organisasi sosial (Orsos), tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)/relawan sosial, dan dunia usaha.
4). Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
Tujuan program
ini untuk meningkatkan kualitas dan
profesionalisme pelayanan kesejahteraan.
5). Program Pengarusutamaan Gender
Diarahkan untuk meningkatkan taraf pendidikan dan program-program lain, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan, meningkatkan perlindungan terhadap kaum perempuan serta memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender. 6). Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Tujuan program
ini untuk memberikan
bantuan dasar
kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, dan memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
a.
Permasalahan Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan
dalam pengamalan ajaran-ajaran agama secara nyata. Kehidupan beragama baru pada tataran nilai dan dalam simbol-simbol belum dalam bentuk perilaku. Hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seringkali ditemui gejala negatif seperti perilaku asusila,
praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian. Selain itu,
meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, pornografi, dan pornoaksi menunjukkan bahwa akhlak masyarakat jauh dari sempurna dan semakin lemahnya sendi-sendi moral agama. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu menggambarkan adanya kesenjangan antara
pemahaman atas
teks atau nilai-nilai ajaran agama dengan
pengamalannya dalam ber:masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rencana Pembangunan Jangka llenengah Daerah Provinsi Oorontalo 2005 - 2007
83
Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di
kalangan peserta didik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, dan minimnya fasilitas
pendukung lainnya, arus globalisasi, media masa dan tayangan televisi yang tidak mendidik, dan perilaku masyarakat itu sendiri. b. Sasaran
Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah:
1).
Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditempuh pada anak peserta
di
semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan
didik
sejak dini pada anak-anak;
2). Meningkatnya kepedulian
dan kesadaran masyarakat
dalam
memenuhi kewajiban membayar zakaI, wakaf, infak, dan shodaqoh dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam masyarakat; 3). Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi
seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh
hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;
4). Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji. 5). Peningkatan peranserta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan masyarakat. 6). Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat
beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka
Rencana Pembangunan
Jotgko lAenengah Doerah Provinsi Gorontalo 2O05 -
2OO7
84
menciptakan suasana yang aman dan damai.
c. Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama
(1) Peningkatan
kualitas pemahaman, penghayatan,
dan
pengamalan ajaran agama;
(2) Peningkatan kualitas pendidikan agama
dan
pendidikan
keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
(3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, dan shodaqoh (4) Peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; (5) Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita
sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika;
(6) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
2.
Meningkatkan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama
(1)
Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial
di
dalam
kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
t2)
Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di
dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan
dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik;
d.
Program Pembangunan 'l). Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan,. dan pengembangan nilai-nilai ajaran
agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, P.encana Pembangunon Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo
2@5 - 20O7
dan 85
penyelenggara negara.
2).Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan
kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran
agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.
3). Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial
Keagamaan
dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
ini
bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakal, serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terutama
Program
bagi masyarakat perdesaan dan ekonomi lemah.
4). Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Program
ini beftujuan untuk memantapkan
dasar-dasar
kerukunan intern dan antarumat beragama, dilandasi nilai-nilai
luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial
menuju
persatuan dan kesatuan.
9.
Perbaikan lklim Ketenagakerjaan
a.
Permasalahan
Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo sangat di pengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional, yang dimotori oleh aktivitas dunia usaha. Provinsi Gorontalo dalam tahun 2004 dengan iumlah penduduk
897.157 juta jiwa, mempunyai angkatan kerja sebanyak 387.433
orang, dengan daya serap sektor Non pemerintah (dunia usaha), 328.242 orang atau 84,72 o/o \dne tersefrar pada berbagai sektor antara lain : Sektor industri 19.116 orang atau 4,93 7o, sektor pertanian 184.609 orang ahau.47,65 7o, sektor pertambangan 3.650 orang atau Pencona Pembangunan Jongka llenengah Daerah Provinsi 6orontalo 2005 - 2007
86
A,94
o/o,
gas dan 1
,91
o/o,
sektor perdagangan 46.621 orang atau 12,03 V", sektor listrik,
ar
437 orang atau 0,11 %, sektor konstruksi 7.400 orang atau
sektor transportasi dan komunikasi 1 9.934 orang atau 5,1 5
sektor jasa keuangan dan lain-lain 46.475 orang atau 12,99
Sedangkan
7o,
o/"
di sektor pemerintah yang tersebar pada dinas /
badan
/ Kabupaten / Kota sejumlah
17.474
dan instansi pemerintah Provinsi
orang atau 4,51 %. Dengan demikian jumlah penganggur di Provinsi
Gorontalo tahun 2004 sebanyak 41.717 orang atau 10,77 "/" dari angkatan kerja. Pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja di Provinsi
/
Kabupaten
/
Kota seprovinsi Gorontalo, sebanyak 23.851 orang,
terdiri dari laki-laki sebanyak 10.070 arang atau 42,22 o/o dan perempuan sebnyak 13.781 orang atau 57,78 o/o, dapat dirinci perkabupaten / Kota sebagai berikut:
Kota Gorontalo, Jumlah pencaker 7.'186 orang, laki-laki 2.892 orang, perempuan 4.294 orang. Kabupaten Gorontalo, lumlah pencaker 9.850 orang, laki-laki 4.364 orang, perempuan 5.486 orang. Kabupaten
Boalemo, jumlah pencaker 1.197 orang, laki-laki 528 orang, perempuan 669 orang. Kabupaten Bone Bolango jumlah pencaker 4.382orang, laki-laki 1.642 orang, perempuan2.740 orang. Kabupaten
Pohuwato, Jumlah pencaker 1.236 orang, laki-laki 644 orang, perempuan 592 orang. Jumlah seluruhnya yaitu 23.851 orang, laki-laki 10.070 orang (42,22 %), perempuan 13.781 orang (57,78o/o).
b,
Sasaran Sasaran dari kualitas pencari kerja berdasarkan pendidikan formal, maka kita patut bersyukur dimana pencari yang terbanyak yaitu 15.66 orang atau 65,66 o/o berpendidikan lulusan SLTA, disusul
dengan pencari kerja dengan pendidikan Formal Sarjana sebanyak 4.644 orang atau 19,47
o/o,
pendidikan SLTP sebanyak 2.680 orang
atau 1 1,24 o/" dan pendidikan SD sebanyak 866 orang atau 3,63
Pencana Pembangunan fongka liAenengah Doerah Provinsi Oorontalo 2005 - 2007
"/o
87
