BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbukti menjadi faktor determinan bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Pengalaman negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan,
Honggkong dan Singapura membuktikan kebanaran hal tersebut (Hidayat
Syarief, 1998:1). Upaya membangun kualitas SDM tidak terlepas dari mutu pendidikan, karena melalui proses pendidikan memiliki implikasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
Pertama, menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kedua menciptakan suasana dalam proses belajar mengajar yang mampu membangkitkan dan menumbuhkkembangkan kreatiivitas, inovasi
dan bakat belajar. Keiiga, menumbuhkembangkan daya juang (fightings spirit),
profesionalisme
dan
wawasan
keunggulan.
Keempat,
menumbuhkembangkan sikap hidup hemat, cermat, tertib, tekun dan
disiplin, dan kelima menumbuhkembangkan moral dan budi pekerti luhur sebagai pengejewantahan dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Dalam kaitannya dengan uraian di atas
Brodjonegoro (1998:9)
mengatakan bahwa/' pembangunan pendidikan yang bermutu merupakan
wahana untuk membangun sumber daya manusia yang berwawasan Iptek dan Imtak, yaitu sumber daya manusia yang mampu menerapkan,
mengembangkan, dan menguasai Iptek dengan tetap dilandasi nilai-nilai agama, moral, dan budaya luhur bangsa." Strategi yang perlu ditempuh untuk mewujudkannya adalah strategi budaya yang menggunakan prinsip dasar moral dan keadilan.
Di era reformasi, telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan kedua
undang-undang tersebut membawa perubahan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan.
Lahirnya
Unndang-undang
yang
membahas
Otonomi
berimplikasi terhadap munculnya berbagai pendapat dan
Daerah
pandangan
mengenai perlunya reformasi pendidikan nasional, yang berarti pula
dibutuhkan pengkajian Otonomi Pendidikan.
Dengan
desentralisasi
berarti
adanya
penyerahan
urusan
pemerintahan kepada daerah sehingga wewenang dan tanggungjawabnya sepenuhnya merupakan milik daerah, termasuk di dalamnya penentuan
kebijakan,
pelaksanaan,
serta
hal-hal
pembiayaan dan aparat pelaksananya.
yang
menyangkut
segi-segi
Secara umum, tujuan desentralisasi adalah untuk : (a) mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil
pada tingkat lokal, serta memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan
pada tingkat lokal, (b) meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi, (c) menyusun program-program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal lebih
realistis, (d) melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri, dan (e) membina kasatuan nasional (Emil J. Sady dalam Tjokroamdjqjo, 1978:85). Pemberian
proporsi yang lebih besar kepada daerah
untuk
melaksanakan pembangunan di daerahnya membawa sejumlah implikasi, yaitu: (a) implikasi administrasi, yakni pemberian
kewewenangan yang
lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dengan potensi dan kebutuhan setempat, (b) implikasi kelembagaan, yakni untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan unit-unit kerjr, daerah, (c) implikasi keuangan, yakni kebutuhan dana yang lebih besar bagi
daerah untuk dapat melaksanakan fungsinya di bidang pembangunan, dan (d)
implikasi
pendekatan
perencanaan,
yakni
kebutuhan
untuk
memperkenalkan model pendekatan kewilayahan yang bermula dari bawah,
dengan melibatkan peran serta masyarakat semaksimal mungkin (Tamim, 1997:68).
Uraian di atas menggambarkan bahwa daerah memiliki kewajiban
untuk turut serta membantu peningkatan daya saing nasional, yang diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, yang didukung oleh
tingkat manajemen yang potensial serta penguasaan teknologi yang memadai. Ini berarti daerah situntut mampu meningkatkan mutu pendidikan agar siap bersaing di tingkat global.
Sehubungan dengan hal di atas, kesiapan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan peran dalam kualitas layanan pendidikan dalam
pelaksanaan desentralisasi semakin besar. Hal tersebut dapat dipahami, mengingat peningkatan mutu pendidikan sangat bekiatan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana serta biaya, yang jika terabaikan akan menjadi penyebab sulitnya meningkatkan mutu pendidikan. Karem.-
perangkat pemenntahan daerah menyangkut pula dinas-dinas yang ada, maka tugas dan wewenang penyclenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan berada pada Depdiknas dan dmas pendidikan daerah.
Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bandung telah menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung untuk tahun 2000-2004, melalui Peraturan Daerah
Nomor 07 Tahun 2000. Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah yang strategis dalam menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 beserta perangkat Peraturan
Pemerintah sebagai penjabarannya, karena telah menunjukkan kemandirian sesuai dengan desentralisasi.
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung 2000-2004 hasil
inventarisasi kewenangan bidang pendidikan Kota Bandung yang merupakan hasil kesepakatan Dinas Pendidikan dengan institusi lainnya, melahirkan visi dan misi Dinas Pendidikan yang dapat dirunuiskan tujuan, sasaran dan kebijakan pendidikan.
Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya kebijakan bidang pendidikan Kota Bandung adalah:
(1) Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pendidikan di Kota Bandung, meliputi potensi yang dimiliki serta masalah yang dihadapi.
(2) Melakukan inventarisasi potensi dan pennasalahan pendidikan
sebagai bahan dan antisipasi penyusunan kebijakan jangka panjang.
(3) Mencari
alternatif kebijakan
strategis
sebagai
upaya
menyelesaikan pennasalahan pendidikan di Kota Bandung dengan menetapkan prioritas kebijakan untuk kurun waktu 2001-2004.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesiapan Sumber Daya Manusia dalam memberikan
kualitas layanan administratif pada Dinas Pendidikan Daerah Kota Bandung Jawa Barat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efesien.
B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian
Fokus masalah penelitian ini bahwa pengelolaan pendidikan yang selama ini sentralistik, dengan pemberlakukan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 mengalami pergeseran kearah desentralisasi. Keadaan ini menuntut
daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Kurangnya koordinasi antar daerah, khususnya dalam pengelolaan lembaga pendidikan, fasilitas, kualitas personil dan Iain-lain akan menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan.
Berdasarkan pada latar belakang dan fokus masalah di atas, maka
perumusan masalah penelitian ini dapat disusun dalam bentuk pertanyaanpertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana kesiapan mental dan fisik Dinas Pendidikan Kota
Bandung dalam rangka otonomi?
2. Bagaimana menentukan dan mempersiapkan sarana dan prasarana (fasilitas) dalam mendukung manajemen Sumber Daya Manusia di Dinas Pendidikan Kota Bandung9
3. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat serta bagaimana strategi mengatasi hambatan penempatan personil'.' 4. Peluang dan tantangan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
Otonomi
Daerah
pada
Dinas
Pendidikan
Kota
Bandung?
5. Bagaimana Upaya penempatan pegawai dalam rangka otonomi daerah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung?
C. Paradigma Penelitian Paradigma penelitian merupakan dasar pemikiran yang sangat
penting dalam sebuah penelitian. Paradigma penelitian memiliki fungsi untuk menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan terutama dalam
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Pendidikan di Kota Bandung. Paradigma juga merupakan serangkaian konsep-konsep dasar yang disusun secara terpadu,
sehingga membentuk pola pikir. Paradigma juga dipergunakan sebagai pegangan
nasional penelitian dan sebagai
pedoman bcrfikir dalam
memecahkan setiap pennasalahan yang telah dirumuskan.
8
Dalam penelitian ini paradigma yang akan dikembangkan adalah
model strategi penyiapan Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan Otonomi Pendidikan di Kota Bandung. Paradigma tersebu*. dapat digambarkan sebagai benkut:
Gambar 1
Paradigma Penelitian Kesiapan SDM Dinas Pendidikan (Fuktuul)
Program Pcngembangan
Idenlifikasi Kebutuhan SDM
SDM (Akinril)
Dinas Pendidikan
Dukungan. Hainbatan. Peluang dan Tanlangan Serta Slrategi
Penempatan Personil
= Fokus Kajian/Penelitian
Dalam penelitian ini difokuskan pada proses penyiapan Sumber
Daya Manusia (SDM). Dimana fungsi perencanaan merupakan fungsi awal
dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dengan perencanaan ini
ditentukan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan
program pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai upaya mengimplementasikan Otonomi Daerah.
Identifikasi
kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Dinas
Pendidikan Kota Bandung, merupakan fase kegiatan awal
untuk
perencanaan program. Karena tanpa mempersiapkan kebutuhan SDM, maka
program Dinas Pendidikan Kota Bandung sukar akan terealisasikan.
Dengan identifikasi tersebut maka akan diketahui kebutuhan Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas.
Langkah berikutnya mengidentifikasi Sumber Daya Manusia yang tersedia dan fasilitas yang dimiliki. Dalam kegiatan ini dianalisis pula
hambatan dan strategi mengatasinya, sehingga manajemen SDM yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam rangka keberhasilan program Dinas Pendidikan pada pelaksanaan Otonomi Daerah.
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini diarahkan untuk dapat menjawab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perlu diadakannya program penyaiapan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia
dalam memberikan kualitas
layanan administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat.
^f^SC ^
V
<«-;" 2
4^^l
Sasarannya, jika terdapat kekurangan atai^i^Vc!1^^m»atan dalam Otonomi Daerah kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kota Bandung, maka dapat dilakukan perbaikan-
perbaikan dan pemantapan terhadap Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan
kualitas layanan administratif, sesuai dengan harapan
masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Kota Bandung 1. Tujuan limum
a. Penelitian ini mendeskripsikan kesiapan Sumber Daya Manusia
dalam memberikan kualitas layanan administrasi pada Dinas Pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat.
b. Penelitian ini juga untuk mengetahui penempatan struktur pegawai pada dinas pendidikan sehingga mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Tujuan Khusus
Secara khusus tujuan penelitian ini ditujukan untuk:
a. Mengadakan penjajagan awal tentang kesiapan Sumber Daya Manusia dalam membenkan layanan administratif pada Dinas Pendidikan di Kota Bandung Jawa Barat.
b. Mengetahui strategi penempatan pegawai struktural pada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
11
c. Mengungkap
berbagai
penyebab
hambatan,
peluang
dan
tantangan pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
d. Mendeskripsikan kecenderungan perangkat Dinas Pendidikan Daerah dalam merespon Otonomi Pendidikan.
e. Memperoleh gambaran tentang peran Dinas Pendidikan Daerah
menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan Otonomi Pendidikan.
f. Memperoleh gambaran tentang peran Dinas Pendidikan Daerah dalam menyiapkan fasilitas dan prasarana untuk merealisasikan Otonomi Daerah.
g. Mendapatkan dasar pijakan
bagi penyusunan program Dinas
Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagai perwujudan Otonomi Daerah.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini secara teoritik
diharapkan dapat menambah
khazanah keilmuan, khususnya pengembangan disiplin ilmu administrasi
pendidikan. Secara normatif hasil penelitian ini juga dijadikan bahan bagi Dmas Pendidikan Daerah dalam memahami Otonomi Pendidikan serta
12
menyikapinya secara pro aktif, sehingga tujuan dari Otonomi Daerah untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional dapat terealisasikan secara efektif dan efesien.
Di samping memberikan feedback bagi institusi Dinas Pendidikan,
juga dapat dijadikan wahana dalam mengembangkan analisis SWOT dengan
menyertakan
permasaahan-permasalahan
kontekstual
penyelenggaraan pendidikan. Implikasinya dalam penelitian ini juga dapat memunculkan pengkajian teori-teori pengembangan Sumber Daya Manusia
dalam bentuk inservice training, dan pengelolaan Dinas Pendidikan. 2. Manfaat Praktis
Perlama, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan
kontribusi bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung, dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan kualitas layanan pendidikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, dapat dijadikan pertimbangan Dinas Pendidikan dalam
merumuskan program penyaiapan Sumber Daya Manusia yang lebih relevan, fleksibel, dan bersifat futuristic oriented, sehingga hasil dari penyaiapan SDM tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program Dinas Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13
Keliga, menjadi bahan pertimbangan bagi para pejabat Dinas
Pendidikan tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menunjang keberhasilan program. F. Sistematika Tesis
Tesis yang berujudul: "Kesiapan Sumber Daya Manusia Dinas
Pendidikan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Deskriptif Kesiapan Manajemen SDM di Dmas Pendidikan Kota Bandung)"
ini
disusun dalam lima bab, setiap babnya secara garis besar memuat sebagai berikut:
Bab Pertama, mengungkap hal-hal yang menjadi dasar penelitian ini
dilakukan.
Uraian
tersebut
mencakup:
latar
belakang
masalah,
pennasalahan dan pertanyaan masalah, paradigma penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.
Bab Kedua, Membahas Peranan Sumber Daya Manusia dalam
Pelaksanaan Pendidikan. Dalam uraiannya dibahas tentang : Konsep Dasar Administrasi
Pendidikan,
kesiapan
sumber daya
manusia,
kualitas
pelayanan administrasi, paradigma manajemen pada Dinas Pendidikan. Bab Ketiga, Metode Penelitian, dalam pembahasannya diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian, teknik
pengumpulan data, langkah-langkah penelitian, prosedur analisis data, dan validitas temuan penelitian.
14
Bab Keempat, Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian. Dalam
uraiannya dijelaskan tentang: kesiapan mental dan fisik personil Dinas
Pendidikan Kota Bandung, menentukan sarana dan prasarana, faktor
pendukung dan hambatan dalam penempatan personil, peluang dan tantangan serta upaya penempatan personil dalam rangka otonomi daerah
pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Bab Kelima, membahas kesimpulan, implikasi dan rckomendasi.
Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.
