A. Pengertian Geopolitik B. Latar Belakang Wawasan Nusantara C. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

GEOPOLITIK

9 Modul ke:

Fakultas

EKONOMI DAN BISNIS Program Studi

Manajemen

A. Pengertian Geopolitik B. Latar Belakang Wawasan Nusantara C. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan D. Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara E. Bentuk Wawasan Nusantara F. Wadah Wawasan Nusantara G. Isi Wawasan nusantara H. Tata laku wawasan Nusantara I. Implementasi Wawasan Nusantara Udjiani Hatiningrum, SH., M Si

A. Pengertian Geopolitik Kata Geopolitik berasal dari kata : geo dan politik. Geo berarti

bumi

Politik, berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti : kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, (yaitu negara) dan teia, berarti urusan.

Adapun yang dimaksud dengan Geopolitik itu adalah :

sebagai Wawasan Nusantara Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografisnya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wawasan Nusantara ini bisa ada di Indonesia atau Geopolitik ini bisa ada di Indonesia, sehubungan Indonesia memiliki berbagai macam kekhasan seperti kita ketahui kita terletak pada sebuah kondisi yang sangat strategis, posisi gografis kita strategis dan menguntungkan berbagai pihak (masyarakat Indonesia) kemudian kita adalah sebagai negara kepulauan dan kita pun dapat dikatakan memiliki banyak suku bangsa, etnisitas sehingga kita dapat disebit sebagai bangsa yang sangat heterogen.

Wawasan Nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Geopolitik diartikan : Sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu Negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan.

Definisi Geopolitik:

Sebagai ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konstelasi (keadaan) geografis suatu bangsa dengan memanfaatkan keuntungan atau pun kepentingankepentingannya dan penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita yang ada yang disesuaikan dengan cita-cita bangsa.

Apabila kita memandang kepada aspek Geopolitik, maka dapat dikatakan :

sebagai ruang hidup dimana bangsa yang ada di dalamnya melakukan interaksi sosial dan melakukan kerja sama dalam rangka pencapaian tujuan, tentu di dalam ruang hidup itu adanya masyarakat, pemerintah, landasan hukum, wilayah dan lain sebagainya mengikat tanpa kecuali.

Salah satu kunci untuk mencapai kondisi Geopolitik tadi tentunya harus adanya stabilitas dan integrasi nasional.

Pelaksanaan Geopolitik itu adalah Geostrategi yang kita kenal dengan sebutan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah: sebuah dinamika suatu bangsa yang di dalamnya terdapat 8 aspek kehidupan yang terdiri atas IPOLEKSOSBUD HANKAM dan aspek SDA, Kependudukan serta geografis.

B. Latar Belakang Wawasan Nusantara

Latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari : 1. 2. 3. 4.

Falsafah Pancasila Aspek Kewilayahan Nusantara Aspek Sosial Budaya Aspek Historis

Falsafah Pancasila

Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional, antara lain :

memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, sebagai wujud nyata penerapan HAM.

Aspek Kewilayahan Nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar.

Aspek Sosial Budaya : Masyarakat Indonesia terbentuk dari dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup, dan perbedaan ras maupun etnik serta berupa kepulauan. Faktor alamiah inilah membentuk perbedaan khas kebudayaan di tiap-tiap daerah sekaligus perbedaan daya tanggap inderawi serta pola kehidupan.

Aspek Historis Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang terus berubah, dimulai kerajaaan-kerajaan tradisional, masa kolonialisme, dan masa tumbuhnya semangat kebangsaan untuk memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, masa pergolakan awal kemerdekaan, masa pembangunan dan masa reformasi. Setiap masa tersebut membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

C. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Kedudukan Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam Paradigma nasional dapat dilihat sebagai berikut: 1. Pancasila sebagi falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan idiil. 2. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. 4. Ketahanan Nasional sebagai Landasan konsepsional. 5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara :

pedoman, motivasi, dorongan, serta r ambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan wawasan nusantara :

mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan dan l ebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu maupun golongan.

Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani setiap permasalahan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara.

Kedudukan (status) Wawasan Nusantara : Posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Keuntungan yang diperoleh dari kondisi geografis bagi negara Indonesia adalah :

1. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. 2. Meningkakan penerimaan pajak. 3. Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain. 4. Mempercepat proses akselerasi budaya asing, khususnya yang sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa. 5. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi di antara negara tetangga.

Kerugian yang diterima oleh negara dan bangsa Indonesia :

1. terganggunya ketertiban dan keamanan nasional. 2. terjadinya pencurian ikan. 3. terjadinya perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan

E. Bentuk Wawasan Nusantara Bentuk wawasan nusantara : 1. Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi Ketahanan nasional. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Pembangunan Nasional menurut UUD 1945. 3. Wawasan nusantara sebagai wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara. 4. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan.

Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945, antara lain:

1. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional. 2. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia. 3. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat.

F. Wadah Wawasan Nusantara

Wadah wawasan nusantara meliputi tiga unsur: 1. Batas Ruang Lingkup 2. Tata susunan Pokok/Inti Organisasi 3. Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi

Bidang ini telah dibahas dalam asas kepulauan (archipelago), di mana Wawasan Nusantara mempunyai bentuk wujud sebagai: a. Nusantara : Dalam bentuk wujud nusantara, maka batas – batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau-pulau serta gugusan pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air, baik yang berupa laut, maupun selat.

b. Manunggal dan utuh menyeluruh. Seperti telah diuraikan atas, tampak jelas sifat dan ciri pokok. yaitu sebagai kesatuan dan persatuan (manunggal) seperti: • Wilayah Indonesia terdiri dari beribu - ribu pulau besar maupun kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga serta diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya.

 Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara dalam berbagai macam bahasa daerah, dan agama. Oleh karena itu, harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat.

Tata susunan Pokok/Inti Organisasi

Sumber inti organisasi ialah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyangkut: a. Bentuk dan kedaulatan Bab I Pasal (1): 1). Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2). Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.

b. Kekuasaan pemerintah negara, Bab III Pasal (4) dan (5), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945. c. Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 : 1). Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. 2). Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme.

Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi a. Aparatur Negara harus mampu mendorong, mengerakkan, serta mengarahkan usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak. b. Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara. c. Pers . Pers yang sehat dalam arti pers yang bebas bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan yang jujur, dedikatif, dan bertanggung jawab.

G. Isi Wawasan Nusantara 1. Tujuan: Tujuan yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah seperti dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 , yaitu : “...untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalammelaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

2. Sifat dan ciri-ciri. Manunggal (artinya bersatu) utuh menyeluruh.

3. Cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada : Pancasila sebagai kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia.

H. Tata Laku Wawasan Nusantara Tata Laku Wawasan Nusantara terdiri : tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntutan budi pekerti, seperti pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan kebiasaan hidupnya.

Implementasi Wasantara dalam politik : 1. Kehidupan politik demokratis berdasar UU : demokrasi politik yang dewasa, siap menang-kalah-kompromi. 2. Kehidupan masyarakat berdasar hukum. 3. Mengembangkan HAM dan pluralisme. 4. Komitmen politik untuk kesatuan. 5. Peran Indonesia di dunia Internasional.

Implementasi bidang ekonomi : 1. Potensi ekonomi : Katulistiwa dengan matahari penuh, ZEE, hutan tropis, minyak dan tambang serta jumlah penduduk yang besar. 2. Pembangunan ekonomi berdasar keadilan dan keseimbangan. 3. Melibatkan partisipasi masyarakat.

Implementasi Wasantara dalam Sosial :

1. Mengembangkan masyarakat yang serasi.

2. Pengembangan Budaya Bangsa.

Implementasi bidang keamanan :

1. Peran aktif warga negara dalam ketahanan nasional. 2. Membangun rasa persatuan dan kesatuan. 3. Membangun TNI yang profesional

Upaya Percepatan Pembangunan di kawasan Indonesia Timur

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/03/11/369421/listrik-poinutama-percepatan-pembangunan-indonesia-timur

DAFTAR PUSTAKA 1. Budiardjo, Meriam. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramdeia Pustaka Utama. Jakarta 2. Herlia Tat. 2004. Fenomena Kultur dan Politik Indonesia. Jurnal Dephan. Jakarta 3. Kansil dan Kansil. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pradnya Paramita. Jakarta 4. Kusnardi, M dan Bintan saragih. 2000. Ilmu Negara. Gaya Media Praama. Jakarta 5. Muhammad, Marie. 2005. Indonesia Menghadapi Abad XXI. Makalah pada forum ilmiah ITB.

DAFTAR PUSTAKA 6. Muluk Hadi, 2005. Otonomi Daerah Akibatkan Perubahan Identitas Nasional. Perspektif, Oktober 2005. 7. Syarbaini, Syahrial (Editor). 2005. Materi Perkuliahan pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Suscadoswar, Dikti. Jakarta. 8.http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/03/11 /369421/listrik-poin-utama-percepatanpembangunan-indonesia-timur

Terima Kasih Udjiani Hatiningrum, SH., M Si