DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN ......................................................................................... 2 B. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ........................................................ 3 C. PENCAPAIAN PENDAMPINGAN ............................................................ 5 D. PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT ........................ 5 E. PROGRES PENDAMPINGAN ................................................................... 6 F. SEKILAS TENTANG PARA PENDIRI BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT PT. SEJAHTERA INSAN PEREMPUAN .................. 7 G. KENDALA PENDAMPINGAN ................................................................ 9 H. KEGIATAN PENDAMPINGAN YANG BELUM TERLAKSANA ....... 9 I. KESIMPULAN ........................................................................................... 9 J. SARAN ......................................................................................................... 10 K. LAMPIRAN ……………………………………………………….…….. 11
1
LAPORAN PENDAMPINGAN PEMENTUKAN BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT (BUMM) DI KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
A. PENDAHULUAN 1. Latar belakang Pada 29 Mei 2014, tepat pk.09.30 WIB, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2012
tentang
Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk yang selanjutnya kembali pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan demikian pembinaan UMKM perlu mendapat perhatian yang secara lebih serius untuk mendorong agar koperasi siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang akan memberlakukan pasar tunggal . Dengan posisi sekarang, koperasi harus bekerja keras lagi supaya bisa siap menghadapi MEA. Dengan demikian data yang bersumber dari Kantor Menteri Koperasi dan UKM (2006) menginformasikan bahwa, dari sekitar 42.000 unit usaha yang ada di Indonesia, lebih dari 99% terdiiri dari unit usaha yang tergolong: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang bergerak di sektor-sektor kegiatan agribisnis, perdagangan (sektor informal), industri kecil dan industri rumah-tangga, menyerap lebih dari 95% tenaga kerja, serta memberikan kontribusi terhadap PDB lebih dari 55%. Di samping itu, UMKM merupakan kegiatan Ekonomi Rakyat yang terbukti tangguh menghadapi goncangan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak awal 1998 yang lalu. Arti penting Koperasi dan UMKM bagi perekonomian Kota Surakarta, dapat dilihat dari jumlah Unit Usahanya (12.150 buah), ragam jenis usahanya (11 Komoditas), dan juga dari jumlah serapan tenagakerja (36.450 orang).
2
Tetapi, dilihat dari perkembangannya, keberadaan KUMKM belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini, dapat dilihat pada: a. Kebelum-mandirian pelaku KUMKM, yang masih mengharapkan bantuan dan beragam dukungan pemerintah, utamanya yang menyangkut: pembiayaan, bimbingan teknis-produksi, promosi dan pemasaran produk. b. Pemberdayaan KUMKM oleh para pihak (pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dll) yang seringkali tidak mendidik, belum mampu memperbaiki kemandirian KUMKM, dan bahkan menciptakan ketergantungan KUMKM kepada bantuan pihak luar. Mencermati kondisi tersebut, pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan
kebijakan pengembangan BUMM (Badan Usaha Milik
Masyarakat) yang diharapkan akan mampu menggerakkan kegiatan bisnis Koperasi dan UMKM, menjadi lembaga yang terstruktur dan berbadan-hukum. yang dikelola secara professional, dan melakukan permberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dasar hukum Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta dengan Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PSP KUMKM) Universitas Sebelas
Maret
Surakarta,
Nomor:
050/317/2014
dan
Nomor:
179a/UN.27.11.2.9/KP/2014,
Tentang
Pendampingan
Pembentukan
Lembaga Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014
B. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN Pengembangan BUMM, dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: a. Identifikasi dan inventarisasi Koperasi dan UMKM potensial, serta cluster-cluster bisnis Koperasi dan UMKM di Kota Solo.
3
Tentang hal ini, dapat memanfaatkan data-base Koperasi dan UMKM Potensial yang dimiliki Bank Indonesia dan Dinas Koperasi & UMKM Kota Surakarta b. Sosialisasi pengembangan BUMM melalui SKPD-terkait, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kota Solo. c. Pembentukan BUMM pada cluster-cluster Bisnis di Kota Solo. 1) Pemilihan Pendiri yang terdiri dari individu/Manajer Koperasi
dan
Pelaku UMKM yang memiliki kompetensi mengelola bisnis yang professional dan memiliki komitmen memberdayakan koperasi dan UMKM, yang ditetapkan dalam musyawarah yang difasilitasi oleh BPMK. 2) Perumusan Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-tangga 3) Fit and Propper Test bagi calon pengelola/Direksi BUMM, termasuk Komisaris yang akan mengawal pengelolaan BUMM. 4) Pembuatan Akte Notaris Pembentukan BUMM 5) Pengurusan ijin-ijin (ijin domisili, SIUP, NPWP, dll) 6) Pelatihan calon pengelola/Direksi. 7) Pejualan saham minoritas (di luar Pendiri) d. Launching BUMM yang menghadirkan semua pemangku kepentingan dan calon mitra-usaha BUMM. e. Operasionalisasi BUMM 1) Pengembangan Kemitraan Bisnis 2) Pengembangan Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat 3) Pengembangan Kegiatan Pendukung Khusus tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM, diperlukan tiga
langkah
kegiatan
yang
harus
dilakukan
oleh
setiap
Fasilitator/Konsultan Bisnis, yaitu: 1) Pengorganisasian 2) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 3) Pengembangan Kemitraan Bisnis antara Fasilitator dengan Koperasi dan UMKM f. Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi
4
g. Rekonsiderasi Program/Kegiatan BUMM berbasis pada hasil Evaluasi Tahun Kesatu. h. Diseminasi BUMM ke seluruh cluster bisnis di Kota Surakarta. i. Pengembangan BUMM, dalam bentuk Asosiasi BUMM Kota Solo atau Holding Company BUMM.
C. PENCAPAIAN PENDAMPINGAN 1. Sosialisasi pengembangan BUMM melalui SKPD-terkait, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kota Solo. 2. Pembentukan BUMM pada cluster-cluster Bisnis di Kota Solo. 3. Pemilihan Pendiri yang terdiri dari indiividu/Manajer Koperasi dan Pelaku UMKM yang memiliki kompetensi mengelola bisnis yang professional dan memiliki komitmen memberdayakan koperasi dan UMKM, yang ditetapkan dalam musyawarah yang difasilitasi oleh BPMK. 4. Perumusan Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-tangga 5. Fit and Propper Test bagi calon pengelola/Direksi BUMM, termasuk Komisaris yang akan mengawal pengelolaan BUMM. 6. Pembuatan Akte Notaris Pembentukan BUMM 7. Pembuatan draf rencana usaha secara umum untuk BUMM
D. PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT (BUMM) 1. Nama BUMM Nama BUMM PT Sejahtera Insan Perempuan telah mendapat persetujuan dari DITJEN AHU Kementerian Kukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pesanan nama : 2014081601144043645670, pada tangal 16 Agustus 2014, Akta Notaris No. 8 tanggal 22 September 2014, untuk SK Kehakiman dan Hak Asasi Manusia masih dalam proses penyelesaian. Alamat berdirinya BUMM di Jln. Kerinci Dalam VI No.16 B Sambirejo, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 2. Kepemilikan Saham BUMM
5
Pendirian BUMM PT Sejahtera Insan Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Rapat Koperasi Bina Usaha Mandiri diwakili Ketua Koperasi Bina Usaha Mandiri yaitu Ibu Siti Aminah, S.Kom, dan Rapat Berita Acara Kelompok
SAMBIREJO
MAKMUR
diwakili
Ketua
Kelompok
SAMBIREJO MAKMUR yaitu Ibu Menik Astuti. BUMM PT Sejahtera Insan Perempuan didirikan dengan modal dasar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), modal yang ditempatkan dan disetor penuh sejumlah : 600 (enam ratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh para pendiri: -
Koperasi Serba Usaha BINA USAHA MANDIRI, sejumlah : 540 (limaratus empatpuluh) lembar saham, sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
-
Kelompok SAMBIREJO MAKMUR, sejumlah: 600 (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah),
Nilai 1 (satu) lembar saham sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 3. Kepengurusan Pengelolaan BUMM dipimpin seorang direktur dan seorang komisaris, adapun susunannya sebagai berikut: Komisaris : Ibu Menik Astuti Direktur
: Ibu Siti Aminah, S.Kom.
E. PROGRES PENDAMPINGAN BUMM Pendampingan diperlukan kaitannya dengan langkah-langkah kegiatan BUMM PT Sejahtera Insan Perempuan yang bergerak di bidang LIMBAH KORAN dan UNIT PENGOLAHAN SAMPAH sebagai Bank Sampah. Kapasitas Unit pengelolaan sampah sampai saat ini masih 3 (tiga) ton setiap bulan. Pendampingan yang akan berlangsung meliputi: 1. Kerjasama meningkatkan SDM para pengrajin, untuk limbah koran dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, instansi terkait.
6
2. Kerjasama dengan lembaga keuangan, untuk meningkatkan permodalan BUMM. 3. Kerjasama untuk meningkatkan pasar, mencarikan alternatif pasar yang saat ini sudah terjalin untuk meningkatkan omset para pengrajin limbah koran dan unit pengelolaan sampah. 4. Kerjasama dengan Unilever untuk meningkatkan ketrampilan SDM dan peralatan inovasi mengelola sampah, karena 1 (satu) ton dari jumlah 3 (tiga) ton setiap bulan berasal dari sampah produk Unilever.
F. SEKILAS TENTANG PARA PENDIRI BUMM PT SEJAHTERA INSAN PEREMPUAN 1. KELEMBAGAAN; - Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha “BINA USAHA MANDIRI” No. 02, tangal 03 Mei 2012 oleh Notaris Tegar Pembangun Dayu Putro, SH di Surakarta. Alamat pendirian di Jalan Kerinci dalam VI No. 16 B Sambirejo RT 03, RW 09 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pendirian didirikan 21 (duapuluh satu) orang, dengan susunan pengurus; Ketua
: Nyonya Siti Aminah, S.Kom
Sekretaris
: Nyonya Himmati Mulkiyah
Bendahara : Nyonya Lina Herlina, SE Kegiatan Usaha yang dijalankan dibidang kerajian limbah koran. - Kelompok “SAMBIREJO MAKMUR” didirikan sebanyak 11 ibu rumah tangga,
atas semangat ibu rumah tantga yang berkeinginan
mempunyai aktivitas lain selain mengurus rumah tangga dan disamping itu berpikir untuk mendapat pendapatan tambahan. Kelompok ini didirikan pada tanggal 25 April 2014 yang berkedudukan di Sambirejo RT 03, RW 9 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kepengurusan : Ketua
: Nyonya Menik Astuti Arifin
Sekretaris : Nyonya Sri Suyati
7
Bendahara : Nyonya Yuli Andayani Bergerak dibidang kerajinan limbah koran, sebagai pengrajin dan pengumpul koran bekas. 2. BIDANG USAHA Bidang usaha yang ditekuni berawal dari kerajinan yang bersumber dari limbah koran/ koran bekas. Setelah dikembangkan dengan motif
yang
bervariasi
akhirnya
bisa
membuahkan
hasil
yang
membanggakan. Selain limbah koran tidak bermanfaat juga bisa dikemas menjadi penghasilan dan bisa mengurangi pengangguran perkotaan. Berkembang dari koran bekas ini akhirnya berpikir untuk mengembangkan mengolah sampah. Untuk mengelola sampah dibuat BANK SAMPAH RUMAH TANGGA. 3. PENGEMBANGAN USAHA Untuk mengembangkan usaha tersebut diperlukan pemasaran yang memadahi, permodalan , SDM, dan peralatan serta tempat usaha yang memadahi. maka diperlukan kelembagaan usaha yng lebih profsional sebagai badan usaha beri Badan Hukum. Inovasi kelembagaan sangat diperlukan sesuai dengan dinamika perkembangan ekonomi pada saat ini. Setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu badan usaha berbadan hukum yang paling tepat mempunyai campuran jiwa Bisnis dan Pemberdyaan Masyarakat Berkelanjutan,
yaitu
Badan
Usaha
Milik
Masyarakat
(BUMM)
semangatnya gotongroyong sebagai kumpulan orang yang mempunyai jiwa usaha/bisnis sebagai kumpulan modal yang digunakan/dimanfaatkan untuk berusaha sehingga akan bermanfaaf secara berkelanjutan.
G. KENDALA PENDAMPINGAN Pendampingan pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) di kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari tergolong sedikit mengalami kendala, kendala hanya terjadi pada saat saat pengenalan awal yang pesertanya
ada dari
luar kelurahan Kadipiro sehingga mengalami
kemunduran dari jadwal pembentukan BUMM.
8
Pemahaman tentang BUMM agak mengalami kerancuan karena masyarakat belum mengerti tentang pemberdayaan berkelanjutan dan pengertian bisnis, oleh karena itu diperlukan waktu untuk memberikan penjelasan yang agak lama. Disamping pemahaman BUMM, ternyata pola komunikasi antara calon pengurus BUMM dengan pendamping juga mengalami kendala, ini disebabkan pendamping agak sedikit kesulitan kalau menghubungi pengurus BUMM, sehingga memberikan efek kemunduran pelaksanaan pendampingan.
H. KEGIATAN PENDAMPINGAN YANG BELUM TERLAKSANA 1. Pengurusan ijin-ijin (ijin domisili, SIUP, NPWP, dll) 2. Pelatihan calon pengelola/Direksi.
I. KESIMPULAN 1. Pengurus Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) dengan nama PT. Sejahtera Insan Perempuan mempunyai semangat yang cukup baik sehingga diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari para pihak. 2. BUMM tersebut diperlukan mendapat pembimbingan dan pendampingan dari pihak yang membidangi lebih lanjut khususnya berkaitan dengan rencana usaha yang akan dikembangkan yaitu prospek pengolahan limbah Koran dan pemanfaatan limbah rumah tangga. 3. Pengurus BUMM sudah memahami bahwa konsep BUMM adalah sebuah LEMBAGA yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan bisnis Koperasi dan UMKM, menjadi lembaga yang terstruktur dan berbadanhukum, yang dikelola secara professional, dan melakukan permberdayaan SDM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengertian ini, BUMM adalah sebuah Badan Hukum yang merupakan hybrid antara Lembaga Bisnis dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; yaitu lembaga bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi justru lebih mementingkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, utamanya pelaku/pengelola Koperasi dan UMKM.
9
J. SARAN Pendampingan berkelanjutan untuk BUMM PT SEJAHTERA INSAN PEREMPUAN
yang berdomisili di Kelurahan Kadipiro Kecamatan
Banjarsari masih diperlukan, terutama yang berkaitan pendampingan kelembagaan, kemitraan dan bisnis.
10
