A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran perhubungan baik tingkat Pusat maupun Daerah. Secara berjenjang dokumen Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra atau dokumen rencana masing-masing Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan perhubungan yang telah ditetapkan. MAKASSAR, DESEMBER 2015 KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Drs. I NYOMAN GEDE SAPUTRA, MM Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19571111 197303 1 002 i

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

KONDISI UMUM Sebagai suatu sistem, transportasi laut yang merupakan sub sistem dari Sistem Transportasi Nasional, didukung oleh elemen kegiatan. Elemen kegiatan ini dapat dijabarkan berdasarkan kondisi 5 (lima) elemen yaitu: lalu lintas dan angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, dan dukungan manajemen dan administratif. Seluruh elemen transportasi laut tersebut saling berinteraksi dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal dan berdaya saing, sebagai tulang punggung sistem logistik maritim Indonesia dan memberikan nilai tambah dalam mendukung ketahanan nasional. Sebagai komponen transportasi laut, kegiatan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassarmeliputi kepelabuhanan serta perlindungan lingkungan maritim, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Komponen kepelabuhan mencakup kinerja operasional pelabuhan dan komponen perlindungan maritim mencakup sertifikasi marine pollution, serta pengawasan dan pencegahan pencemaran. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unit organisasi di atasnya. Selain itu penyusunan renstra ini juga memperhatikan arahan dalam Undang-undang Transportasi yaitu UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disamping arahan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pasal 3 UU 17/2008 memandatkan tujuan penyelenggaraan pelayaran adalah: (1) memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatanperekonomian nasional; (2) membina jiwa kebaharian; (3) menjunjung kedaulatan negara; (4) menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional; (5) menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaiantujuan pembangunan nasional; (6) memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalamrangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan (7) meningkatkan ketahanan nasional. RPJPN memandatkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 3 skala prioritas yang berkaitan dengan sektor transportasi (didalamnya termasuk transportasi laut), yaitu: (1) terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha; (2) ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

1.1.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN BATAS WILAYAH KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

I- 1

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menyelenggarakan fungsi: 1.

Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan

2.

Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan

3.

Pelaksanaan Pelayaran

4.

Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan

5.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya

6.

Pelaksanaan pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal

8.

Pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan

9.

Pelaksanaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan

penyediaan

dan

pemeliharaan

Sarana

Bantu

Navigasi

10. Pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan 11. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan 12. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat

Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

I- 2

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM KABID LALA,OPERASI DAN USAHA KEPELABUHANAN

KASUBBAG KEUANGAN

KASUBBAG HUKUM DAN HUMAS

KABID PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

KASIE LALA KASIE DESIGN DAN PEMBANGUNAN

KASIE FASILITAS DAN PENGAWASAN

KASIE ANALISA, EVALUASI DAN TARIF

KASIE BIMBINGAN USAHA DAN KEPELABUHANAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASIE RENCANA DAN PROGRAM

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Sumber: Permenhub PM No.35/2012 tentang Organisasi dan Tata Kantor OtoritasPelabuhanUtama)


I- 3

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama terdiri atas: 1. Bidang Perencanaan dan Pembangunan 2. Bidang Lalu Lintas,operasi dan kepelabuhanan; 3. Bagian Tata Usaha;

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar a.

Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

b.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PM 35 Tahun 2012 pasal 2, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menyelenggarakan fungsi 1)

Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan; 2) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan; 3) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 4) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan; 5) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya; 6) Pelaksanaan pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; 8) Pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan; 9) Pelaksanaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; 10) Pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan; 11) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat. c.

Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar terdiri dari : 1) Bagian Tata Usaha; 2) Bidang Perencanaan dan Pembangunan; dan 3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, Kepelabuhanan.


dan

Usaha I- 4

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha a.

Tugas Pokok Bagian Tata Usaha melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama.

b. Fungsi 1) Pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta penerimaan, penyetoran dan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat-menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum; dan 3) Pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat. c. Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha Terdiri dari : 1) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dan administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 2) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat-menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum. 3) Sub. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Mempunyai tugas melakukan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat. Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Bidang Perencanaan dan Pembangunan a. Tugas Pokok Melaksanakan penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), dan pengusulan tarif. b. Fungsi 1) Penyiapan bahan penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan; 2) Penyiapan bahan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 3) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

I- 5

4) 5)

6) 7)

8)

Penyiapan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan; Penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; Penyiapan bahan penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan; Penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan Penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, jaringan jalan, sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh penggunan jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

c. Susunan Organisasi Bidang Perencanaan dan Pembangunan terdiri dari : 1) Seksi Rencana dan Program Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. 2) Seksi Desain dan Pembangunan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan. 3) Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur-pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan a. Tugas Pokok Melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal ke luar msuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

I- 6

pemberi konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. b. Fungsi 1) Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan perusahaan angkutan laut asing; 2) Penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan; 3) Penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; 4) Pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; 5) Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan; 6) Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM); 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan; 8) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam; 9) Penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; 10) Penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan; dan 11) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. c. Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan terdiri dari : 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan di perairan, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perusahaan angkutan asing. 2) Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan, pengawasan dan Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

I- 7

evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat, pemberiaan rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam serta pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan. 3) Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan, penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa. Kondisi Sumber Daya Manusia Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar didukung oleh faktor pendukung sumber daya manusia. Jumlah pegawai atau SDM Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebanyak 107 orang. Komposisi SDM di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat dilihat pada Tabel 1.1, Gambar 1.2 Gambar 1.3 dan Gambar 1.4. Tabel 1.1 Komposisi SDM Kantor OP Utama Makassar Th.2015 No 1

2

3

Komposisi SDM Golongan : IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a TOTAL Pendidikan SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3/ Sarmud D-4 S-1 Pascasarjana TOTAL Usia 20-30

Laki-Laki (Orang)

Perempuan (Orang)

Total (Orang)

1 1 2 11 4 15 23 5 5 3 3 73

1 3 5 20 3 1 1 34

1 1 3 11 7 20 43 8 6 4 3 107

10 5 6 42 10 73

2 3 2 24 3 34

12 8 8 66 13 107

11

8

19


I- 8

31-40 34 19 41-50 20 6 51-60 8 1 TOTAL 73 34 Sumber: Data Kepegawaian OP Utama Makassar 2015

53 26 9 107

Gambar 1.2 Grafik Komposisi Golongan Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Gambar 1.3 Grafik Komposisi Pendidikan SDM Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar


I- 9

Gambar 1.4 Grafik Komposisi Usia SDM Kantor OP Utama Makassar Batas Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Wilayah kerja Pelabuhan Makassar terdiri dari wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 1999 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Makassar, wilayah pelabuhan Makassar meliputi : 1. Daerah lingkungan kerja pelabuhan Makassar, dengan luas perairan adalah 2.978 Ha dan Luas daratan yang di kuasai adalah 1.192.933 m2(119,2933 Ha) 2. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan luas perairan adalah 39.740 Ha. Saat ini DLKr dan DLKp Pelabuhan makassar telah direvisi namun belum mendapatkan penetapan dari Menteri Perhubungan dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Wali Kota Makassar terkait kesesuaian antara RT/RW Kota Makassar dengan DLKr dan DLKp Pelabuhan Makassar yang baru. Rekomendasi tersebut merupakan dasar dalam menetapkan DLKr dan DLKp Pelabuhan Makassar melalui sebuah Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingungan Kerja Pelabuhan Makasssar yang baru. 1.1.2. CAPAIAN TARGET KINERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR TAHUN 2010-2014 Pencapaian Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar 2010-2014 ditinjau dari kondisi pendanaan dan kinerja penyelenggaraan kegiatan. A. Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Target dan Capaian Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Periode 2010-2014 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2


I- 10

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Periode 2010-2014 Tahun No

1.

2.

SASARAN

Indikator Kinerja

Satuan

Total 2010

2011

2012

2013

2014

Tersedianya dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan Master Plan, DLKr dan DLKp fasilitas pelabuhan Pelabuhan

-

-

2

6

10

Tersedianya dokumen rencana, program, serta desain, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengoperasian fasilitas pelabuhan

-

-

-

-

3

-

92.16

99.63

99.98

75

Meningkatnya penyediaan fasilitas pelabuhan serta sarana pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam materplan pelabuhan baik yang disediakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan

Persentase fasilitas daratan (terminal, gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan prasarana pendukung lainnnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan


%

I- 11

3.6

73.35

Tahun No

SASARAN

Indikator Kinerja

Satuan

Total 2010

2011

2012

2013

2014

Persentase fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukungan lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan

%

-

92.16

99.63

100

100

97.95

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana kapal dan sarana bantu pemanduan/ penundaan

%

25

26

33

37

80

80

.

Tingkat kesiapan operasi fasilitas, sarana, dan peralatan pelabuhan

%

-

100

100

100

95

98.75

3

Meningkatnya kinerja Penurunan Waiting Time operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan Penurunan Approaching-Time

Menit

4.88

3.14

2.44

1.43

64

15.18

Menit

1.75

1.7

1.65

1.5

93

19.92

%

37

71.43

34.47

32.18

87.51

35.01 6

PeningkatanEfektif Berthing Time Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

Time

:

I- 12

Tahun No

4

SASARAN

Indikator Kinerja

Satuan

Total 2010

2011

2012

2013

2014

Meningkatnya effektivitas Peningkatan Kinerja bongkar pemanfaatan fasilitas muat barang non petikemas pelayanan pelabuhan pada terminal multipurpose / konvensional General Cargo

T/G/J

20.72

22.62

46.3

235

19.68

68.86

Peningkatan Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Bulk Cargo

T/G/J

86.26

88.32

88.32

94.31

23.37

76.12

Peningkatan Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Caries

T/G/J

24.04

45.96

22.29

23.41

Peningkatan Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cair

T/G/J

-

100

110

120

65.07

79.01

Peningkatan kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering

T/G/J

86.26

88.32

88.32

94

84.77

88.33

Rata-rata receiving petikemas

Menit

0.4

0.42

0.42

0.42

18

3.93

Rata – petikemas

Menit

0.4

0.42

0.42

0.42

19

4.13

rata


delivery

I- 13

28.93

Tahun No

SASARAN

Indikator Kinerja

Satuan

Total 2010

2011

2012

2013

2014

Tingkat penggunaan dermaga (BOR)

%

52.02

48.05

48.98

47.4

37.75

46.84

Tingkat penggunaan gudang (SOR)

%

5.4

10.68

14.02

2.84

5.28

7.644

Tingkat penggunaan lapangan (YOR)

%

57.56

63.83

79.34

12.55

19.53

46.56 2

-

-

1

1

1

3

voyage

17

19

17

18

32

103

Jumlah Muatan Penumpang Kapal Perintis

orang

-

250

235

238

398

1.121

Jumlah Muatan Barang Kapal Perintis

ton

-

750

3.896

900

5

Meningkatnya penjaminan Jumlah kegiatan dalam Kegiatan dan pemeliharaan kelestarian rangka penjaminan dan lingkungan dipelabuhan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan

6

Meningkatnya pelayanan lalu Jumlah Voyage yang dilalui lintas angkutan laut dan oleh Pelayaran Perintis untuk kepelabuhanan Meningkatkan Konektifitas Daerah Terpencil, Terisolasi dan Daerah Perbatasan


I- 14

7.404 12.950

Tahun No

7.

SASARAN

Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Indikator Kinerja

Satuan

Total 2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan

orang

-

-

-

6

2

8

Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikat DiklatTeknis

orang

-

14

9

22

49

94

Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikat Diklat / Pelatihan Non Teknis

orang

-

1

-

1

0

2

Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

laporan

-

2

2

2

1

7

Tersusunnya Dokumen Administrasi Perkantoran

laporan

-

1

1

1

3

6

Tersusunnya Laporan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

laporan

-

2

2

2

2

8


I- 15

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2014 Sasaran 1: Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pelabuhan Indikator Kinerja : 1. Dokumen Masterplan, Dlkr/Dlkp Pelabuhan pada periode tahun 2010 – 2014 telah tersusun sebanyak 18 dokumen diantaranya, 7 dokumen Dlkr/Dlkp antara lain pelabuhan Makassar, Samarinda, Balikpapan, Ambon, Kendari,Pantoloan,Tarakan dan 11 di lokasi RIP Makassar, Samarinda, Biak, Bitung, Pare-pare, Ternate, Gorontalo ,Siwa, Kendari, Merauke, Manokwari, Palopo. 2. Dokumen rencana, program, serta desain, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengoperasian fasilitas pelabuhan terealisasi yang telah disusun pada periode tahun 2010 – 2014 sebanyak 4 dokumen yaitu pada tahun 2014 berupa dokumen Dokumen Renstra, Study Pelabuhan Boddia Takalar, Rehabilitasi Breakwater dan Rehabilitasi Paotere. Sasaran 2 : Meningkatnya penyediaan fasilitas pelabuhan serta sarana pelayanan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam materplan pelabuhan baik yang disediakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan Indikator Kinerja : 1. Persentase capaian fasilitas daratan (terminal, gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan prasarana pendukung lainnnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan pada periode tahun 2010 – 2014 rata-rata sebesar 73,35 % dari target yang telah ditetapkan. 2. Persentase fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukungan lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhanpada periode tahun 2010 – 2014 rata-rata sebesar 97,95 % 3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana kapal dan sarana bantu pemanduan/ penundaanpada periode tahun 2010 – 2014 telah terpenuhi sebesar 80 %. 4. Tingkat kesiapan operasi fasilitas, sarana, dan peralatan pelabuhanpada periode tahun 2010 – 2014 rata-rata sebesar 97,95 %. Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan Indikator Kinerja : 1. Penurunan Waiting Time pada periode tahun 2010 – 2014 rata-rata sebesar 15,18 menit / tahun. 2. Penurunan Approaching Time pada periode tahun 2010 – 2014 rata-rata sebesar 19,92 menit / tahun. 3. Peningkatan EfektifTime :Berthing Timepada periode tahun 2010 – 2014 ratarata sebesar 35,02 % / tahun.


I- 16

Sasaran 4 : Meningkatnya effektivitas pemanfaatan fasilitas pelayanan pelabuhan Indikator Kinerja : 1. Peningkatan Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional General Cargo pada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 68,86 T/G/J/tahun. 2. Peningkatan Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Bulk Cargopada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 76,12T/G/J/tahun. 3. Peningkatan Kinerja bongkar muat barang non petikemaspada terminal multipurpose / konvensional Un Cariespada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 28,93T/G/J/tahun. 4. Peningkatan Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cairpada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 79,01 T/G/J/tahun. 5. Peningkatan kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering pada tahun 2010-2014 rata-rata diatas 88,33 T/G/J/tahun. 6. Rata-rata receiving peti kemas pada tahun 2010-2013 pada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 3,932 menit/tahun. 7. Rata – rata delivery peti kemaspada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 4,13 menit/tahun. 8. Tingkat penggunaan dermaga (BOR), pada tahun 2010-2013 rata-pada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 46,84 %/tahun. 9. Tingkat penggunaan gudang (SOR), pada tahun 2010-2014 terealisasi rata-rata diatas 7,64 % /tahun. 10. Tingkat penggunaan lapangan (YOR)pada periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 46,56 %/tahun. Sasaran 5: Meningkatnya penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dipelabuhan Indikator Kinerja: 1. Jumlah kegiatan dalam rangka penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhanpada periode tahun 2010-2014 sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Sasaran 6 : Meningkatnya pelayanan lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan Indikator Kinerja : 1. Jumlah Voyage yang dilalui oleh Pelayaran Perintis untuk Meningkatkan Konektifitas Daerah Terpencil, Terisolasi dan Daerah Perbatasanpada periode tahun 2010-2014 sebanyak 103 voyage.. 2. Jumlah Muatan Penumpang Kapal Perintispada periode tahun 2011-2014 sebanyak 1.121 penumpang. 3. Jumlah Muatan Barang Kapal Perintispada periode tahun 2011-2014 sebanyak 12.950 ton.


I- 17

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Indikator Kinerja : 1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinanpada periode tahun 2012-2014 rata-rata sebanyak 8 orang. 2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikat Diklat Teknispada periode tahun 2010-2014 sebanyak 94 orang. 3. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikat Diklat / Pelatihan Non Teknis. Terealisasi hanya pada periode tahun 2010-2014 sebanyak 2 orang. 4. Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)pada periode tahun 2010-2014 sebanyak 2 laporan. 5. Tersusunnya Dokumen Administrasi Perkantoran pada periode tahun 20102014 sebanyak 7 dokumen. 6. Laporan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang tersusun pada periode tahun 2010-2014 sebanyak 6 laporan 1.1.3. CAPAIAN KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR UTAMA MAKASSAR TAHUN 2010-2014.

OTORITAS PELABUHAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Lala, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Otoritas Pelabuhan Makassar dalam rangka kelancaran operasional Angkutan Laut yaitu pengawasan kegiatan-kegiatan yang meliputi: 1. Angkutan Laut Dalam Negeri A) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dari tahun 2011-2014 sbb TAHUN

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Kunj.Kapal Isi Kotor Bongkar Muat Jumlah B/M Pnp Turun Pnp Naik Jml Pnp. N/T

Satuan Call GT 3 T/M 3 T/M 3 T/M Orang Orang Orang

2011

2012

5.693 23.110.823 3.366.022 2.122.984 5.489.006 357.593 465.580 823.173

3.462 20.480.541 6.944.178 4.020.922 10.965.100 397.271 532.909 930.180

2013

2014

2.816 18.828.736 7.023.037 5.073.912 12.096.949 310.768 248.320 559.088

4.109 23.723.106 5.141.747 5.609.244 10.750.991 391.676 545.323 936.949

Tabel 1.3 Angkutan Laut Dalam Negeri B) Perbandingan Jumlah dan Prosentase No

Tahun Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8

Kunj.Kapal (Call) Isi Kotor (GT) 3 Bongkar (t/m ) 3 Muat (t/m ) 3 Jumlah B/M (t/m ) 3 Pnp Turun (t/m ) 3 Pnp Naik (t/m ) Jml Pnp. N/T 3 (t/m )

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Turun 2.231 Turun2.630.282 Naik 3.578.156 Naik 1.897.938 Naik 5.476.094 Naik 39.678 Naik 67.329 Naik 107.007

39,18 11,38 106,30 89,39 99,76 11,09 14,46 12,99

Turun 610 Turun1.651.805 Naik 78.859 Naik1.052.990 Naik 1.131.849 Turun 86.503 Turun 284.589 Turun 371.092

17,62 8,06 1,14 26,18 10,32 21,77 53,40 39,89

Naik 1.293 Naik 4.894.370 Turun1.881.290 Naik 535.332 Turun1.345.958 Naik 80.908 Naik 297.003 Naik 377.861

45,91 25,99 26,79 10,55 11,13 26,03 119,6 67,58

Tabel 1.4. Perbandingan Jumlah dan Prosentase AL. Dalam Negeri


I- 18

C) Grafik

G r a f i k I V Gambar 1.5 Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

2. Pelayaran Rakyat A) Kegiatan Pelayaran Rakyat di Pelabuhan Makassar sbb : Tahun No. Kegiatan Satuan

2011 1 2 3 4 5

Kunjungan Kapal Isi Kotor Bongkar Muat Jumlah B/M

call GT T/m3 T/m3 T/m3

2012

1.647 203.848 116.103 354.346 470.450

2013

1.391 203.724 27.616 159.958 187.574

1.064 117.638 20.183 172.818 193.001

2014 992 135.960 23.566 149.050 172.616

Tabel 1.5 Kegiatan Pelayaran Rakyat B) Perbandingan Jumlah dan Prosentase

No

Tahun

2011-2012 Jumlah %

2012-2013 Jumlah %

2013-2014 Jumlah %

Uraian 1 2 3 4 5

Kunj. Kapal (Call) Isi Kotor (GT) Bongkar (t/m3) Muat (t/m3) Jumlah B/M (t/m3)

Turun 256 Turun 124 Turun 88.487 Turun 194.388 Turun 282.876

15,54 0,06 76,21 54,86 60,12

Turun 327 Turun 86,08 Turun 7.433 Naik 12.860 Naik 5.427

23,51 42,26 26,92 8,04 2,89

Turun 72 Naik 18.332 Naik 3.383 Turun 23.768 Turun 20.385

6,76 15,57 16,76 13,75 10,56

Tabel 1.6 Perbandingan Jumlah dan Prosentase Pelayaran Rakyat


I- 19

C) Grafik 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

2011 2012 2013 2014

CALL

BRT

BONGKAR

MUAT

Grafik 1.6. Kegiatan Pelayaran Rakyat

1.1.4. CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR TAHUN 2010-2014 Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Perkembangan capaian realisasi kinerja keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar per tahun anggaran periode 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8


I- 20

Tabel 1.7 Perkembangan Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja

Alokasi Anggaran No

Realisasi Anggaran

Prosentase Realisasi Anggaran (%)

Kegiatan 2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

1

Belanja Pegawai

3,885,024,000

4,842,870,000

4,835,441,000

5,155,549,000

4,642,385,186

4,512,677,980

4,405,491,067

5,051,720,827

119.49

93.18

91.11

97.99

2

Belanja Barang

4,697,895,000

6,636,691,000

5,429,669,000

17,376,153,000

4,411,860,648

5,698,064,268

4,166,384,309

13,010,745,390

93.91

85.86

76.73

74.88

3

Belanja Modal

2,268,300,000

12,240,156,000

53,028,800,000

35,359,114,000

2,021,619,770

11,475,345,000

52,559,519,000

20,159,900,410

89.12

93.75

99.12

57.01

JUMLAH

10,851,219,000

23,719,717,000

63,293,910,000

57,890,816,000

11,075,865,604

21,686,087,248

61,131,394,376

38,222,366,627

102.07

91.43

96.58

66.02

PadaTabel 1.7 diatas dapat digambarkan bahwa persentase Capaian Realisasi Keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mengalami penurunan dari Tahun 2011 s/d 2014 namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 realisasi keuangan sebesar 102,07%, tahun 2012 91,43% dan tahun 2014 sebesar 66,02%. Pada tahun 2011 realisasi capaian diatas 100% yaitu 102,07% disebabkan adanya belanja pegawai yang realisasinya melebihi target (terjadi penambahan pegawai), dimana dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.851.219.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 11.075.865.604,- sehingga ada selisih minus jumlah anggaran sebesar Rp. 224.646.604. Sedangkan pada tahun 2014 penyerapan anggaran sangat rendah (turun) sekitar 66,02 %, dimana alokasi pendanaan sebesar Rp. 57.890.816.000,- sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp. 38.222.366.627,- sehingga ada selisih jumlah anggaran sebesar Rp. 19.668.449.373,- hal ini disebabkan karena adanya pemblokiran anggaran (tanda bintang) pada Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Paotere sebesar Rp. 15.000.000.000,-.


I- 21

Tabel 1.8 Perkembangan Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Alokasi Pendanaan No

2011

1

2

3

Realisasi Pendanaan

Prosentase Pendanaan

Kegiatan

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

JUMLAH

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

3,943,278,000

3,561,850,000

4,163,360,000

9,828,057,000

3,776,742,105

3,396,900,845

3,192,395,836

6,177,715,710

95.78

95.37

76.68

62.86

750,000,000

11,515,000,000

50,030,000,000

34,367,114,000

691,223,770

11,453,302,050

50,014,810,000

19,171,391,110

92.16

99.46

99.97

55.78

6,157,941,000

8,642,867,000

9,100,550,000

13,695,645,000

6,607,899,729

6,835,884,353

7,924,188,540

12,873,259,807

107.31

79.09

87.07

94.00

10,851,219,000

23,719,717,000

63,293,910,000

57,890,816,000

11,075,865,604

21,686,087,248

61,131,394,376

38,222,366,627

102.07

91.43

96.58

66.02

Pada Tabel 1.8 diatas dapat digambarkan Capaian Realisasi Keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar berdasarkan jenis kegiatan pada periode Tahun 2011 s/d 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Hubla capaiannya sebesar 107,07% (melebihi target) disebabkan penambahan pegawai sedangkan pada tahun 2014 capaiannya sangat rendah disebabkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan hanya sebesar 55,78% disebabkan karena adanya kegiatan yang masih tanda blokir sampai pada akhir anggaran yaitu kegiatan Pembangunan Fasilitas Paotere.


I- 22

1.2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar 1) Potensi yang dimiliki Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dari Perkembang Lingkungan Strategis Global meliputi : a. Transformasi Perekonomian Global Transformasi perekonomian dunia yang akan didominasi oleh negara Asia Timur, menyebabkan adanya peningkatan lalu lintas perdagangan dunia melalui laut (seaborne trade) yang melintasi ALKI sehingga keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia akan memiliki dampak ekonomi yang sangat tinggi dalam skala dunia. Untuk jangka waktu yang sangat lama kedepan, perdagangan dunia melalui laut masih akan mendominasi pergerakan barang antar negara dan antar benua memperlihatkan peningkatan perdagangan dunia melalui laut dari tahun 1980 sampai tahun 2012 dan tumbuh sebesar 4% dengan total volume menyentuh rekor 8,7 miliar ton. Ekspansi ini didorong oleh pertumbuhan yang cepat dalam volume dry cargo (5,6 persen) yang digerakkan oleh peti kemas dan perdagangan besar, yang tumbuh sebesar 8,6 persen (dalam ton) dan 5,4 persen, masing-masing tahun 2011 dan 2012. Arus perdagangan internasional dengan menggunakan peti kemas utamanya dipicu oleh arus perdagangan dari Amerika Serikat dan Eropa dan oleh permintaan impor berkelanjutan untuk bahan mentah di negara berkembang besar lainnya, terutama Cina dan India. Arus barang curah kering utamanya ditopang oleh pertumbuhan perdagangan bijih besi (6 persen), yang melayani permintaan impor yang kuat di China, yang membutuhkan sekitar dua pertiga dari volume perdagangan bijih besi global pada 2011. Volume perdagangan tanker (minyak mentah, produk minyak olahan, dan cair minyak bumi dan gas) tetap berada hampir rata, tumbuh dengan kurang dari 1 persen akibat turunnya volume minyak mentah. Bersama-sama, perdagangan produk minyak olahan dan gas tumbuh sebesar 5,1 persen, terutama karena ledakan terbaru di perdagangan gas alam cair (LNG). Kontribusi negara-negara berkembang (new emerging economies) terhadap perdagangan lewat laut dunia juga meningkat. Pada tahun 2011, total 60 persen dari volume perdagangan lewat laut dunia berasal dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang sekarang pemain utama dunia baik sebagai eksportir dan importir, suatu pergeseran yang luar biasa dari pola sebelumnya. b. AFTA 2015 dan ASEAN Connectivity Desember tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, memasuki era baru penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalan rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduknya. Perlu diantisipasi dampak (peluang dan ancaman) dari AFTA terkait sub sektor transportasi laut dalam hal ini terhadap penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya keamanan teritorial, sumber daya alam, dan kegiatan ilegal lainnya di perairan Indonesia, termasuk SDM pelayar. Selain dari itu perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mempunyai visi untuk membangun Komunitas ASEAN 2015 dan salah satu Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

I- 23

misinya adalah membangun Konektivitas ASEAN yang dapat menjamin komunitas ASEAN lebih kompetitif dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perubahan ekonomi global. c. Perkembangan Teknologi Teknologi transportasi akan terus berkembang dan Sejalan dengan itu kemampuan sumberdaya manusia untuk mengoperaikan teknologi transportasi masa depan menjadi perhatian utama. Perkembangan teknologi di bidang keamanan dan keselatan pelayaran memerlukan penyesuaian regulasi, SOP, dan juga keahlian SDM akibat dari pembaruan sarana dan prasarana dibidang keamanan dan keselamatan pelayaran. d. Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia Di masa datang, tantangan transportasi laut nasional akan semakin besar. Tuntutan untuk menyediakan konektivitas nasional yang efisien dalam rangka pengurangan biaya logistik nasional akan menjadi agenda nasional. Rencana Presiden terpilih 2015-2019 untuk mewujudkan tol laut sebagai tulang punggung konektivitas nasional dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, mengharuskan adanya perubahan besar dalam pola penyelenggaraan transportasi laut selama ini, baik dari sisi penyediaan infrastruktur pelabuhan, penataan jaringan, maupun dalam sistem pengusahaannya. e. Transformasi Perekonomian Dunia Pada saat ini ekonomi dunia sudah sedemikian maju yaitu telah mengalami transformasi dari ekonomi yang berbasiskan industri kepada ekonomi berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (knowledge based economy). Ke depan negara yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang cepat dan akurat akan memenangkan persaingan. Hal ini juga berlaku dalam bidang pelayaran, di mana pemanfaatan teknologi yang ekstensif di bidang perkapalan, sistem angkutan, layanan pelabuhan, serta kenavigasian akan mampu menghasilkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga murah, aman, dan selamat. f. Arus Perdagangan Dunia Melalui Laut (Sea Borne Trade) UNCTAD (2013)1melaporkan bahwa arus perdagangan dunia pada Tahun 2012 mencapai angka lebih dari 9,2 Milyar ton/th, di mana 58-60 % volume perdagangan tersebut berasal-tujuan ke negara berkembang termasuk Indonesia. Pergerakan barang yang paling dominan adalah dari/ke wilayah Asia ke/dari Eropa dan Amerika, sebagian besar akan melalui wilayah perairan Indonesia, terutama di selat Malaka. Trend tersebut diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa dekade ke depan. g. Peluang pasar dari pertumbuhan arus perdagangan dunia Peluang pasar dari pertumbuhan arus perdagangan dunia yang melalui perairan Indonesia tersebut perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh industri pelayaran nasional, di mana armada kapal berbendera Indonesia dapat menjadi pengangkutnya, pelabuhan Indonesia dapat menjadi tempat persinggahan atau bahkan tempat transshipment. Kata kuncinya adalah pemenuhan terhadap standar internasional dalam penyediaan infrastruktur


I- 24

dan SDM, sistem layanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. h. Masyarakat Ekonomi Asean/Mea (Asean Economic Community/Aec) Salah satu cita-cita negara ASEAN adalah mewujudkan komunitas ekonomi di semenanjung Asia Tenggara pada Tahun 2015 dimana akan dilakukan liberalisasi perdagangan diantara negara ASEAN. Pelaksanaannya akan disokong oleh perwujudan konsep ASEAN connectivity yang sudah disusun masterplannya (MPAC/Masterplan of ASEAN Connectivity) pada Tahun 2012. i. Beberapa agenda dalam MPAC Beberapa agenda dalam MPAC sangat terkait dengan perhubungan laut, diantaranya pemberlakuan ASSM (ASEAN Shipping Single Market) melalui 42 pelabuhan prioritas di ASEAN (14 diantaranya adalah pelabuhan Indonesia) serta pengembangan jaringan ferry roll-on/roll-off (Ro-Ro) yang 3 diantaranya menghubungkan wilayah Indonesia (Belawan-Penang-Phuket, Dumai-Malaka, dan Bitung-General Santos (Filipina)). j. Konvensi Internasional di Bidang Pelayaran Berbagai konvensi internasional yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization) terutama SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), dan STWC(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) terus mengalami perubahan/ amandemen pada sidang-sidang yang diselenggarakan IMO setiap tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Indonesia yang sejak Tahun 1961 menjadi anggota IMO berkewajiban untuk meratifikasi seluruh konvensi tersebut. 2) Potensi yang dimiliki Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dari Lingkungan strategis Nasional meliputi : a. Reformasi Birokrasi, Regulasi dan Kelembagaan Penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, maju dan efisien sesuai prinsip Good Governance menuntut berlanjutnya proses reformasi birokrasi dan penyempurnaan regulasi dan perbaikan kelembagaan penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi laut yang efektif dan efisien serta memenuhi standar internasional maka diperlukan perangkat regulasi yang lengkap dan terstruktur sebagai instrumen bagi Pemerintah (c.q Ditjen Perhubungan Laut) dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator/pembina pelayaran nasional seperti yang diamanatkan pada UU No. 17 Tahun 2008. Selain isu tentang struktur dan kelengkapan regulasi, efektivitas pelaksanaan regulasi di lapangan juga perlu menjadi perhatian. Berbagai upaya sosialiasi regulasi perlu dilakukan baik kepada seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar maupun kepada stakeholders mengingat sejumlah regulasi terkait dengan konvensi internasional maupun penataan sistem pelayanan akan banyak mengalami perkembangan.


I- 25

Untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dilaksanakan secara tepat dan konsisten di lapangan, maka perlu dikembangkan sistem reward and punishment sehingga efektivitas penindakan akan berdampak lebih luas bagi peningkatan layanan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran serta upaya perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, perlu dilengkapi berbagai kebutuhanperangkat kelembagaan serta SDM, sarana, dan prasarana dari pelaksanan lapangan, sehingga proses pengawasan dan penegakan aturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. b. Pemenuhan Kebutuhan Dan Keandalan Sarana Dan Prasarana Pada bidang pelayaran masih membutuhkan adanya pemenuhan kebutuhan (kuantitas) serta peningkatan keandalan (kualitas) dari sarana dan prasarana agar dapat memberikan kinerja sebagaimana yang diharapkan dan berbagai fasilitas kerja untuk pangkalan PLP, OP/KSOP, dan Syahbandar perlu dilengkapi dan diperbarui sesuai perkembangan teknologi terkini. Sistem pendataan kondisi sarana dan prasarana perlu segera dikembangkan dan diintegrasikan, sehingga informasi terkini mengenai kondisi teknis serta operasionalnya, termasuk efektivitas penyeberannya dapat dipantau. c. Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi Laut Hasil akhir (end result) yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan transportasi laut sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2008 adalah memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barangmelalui perairan dengan mengutamakan dan melindungiangkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatanperekonomian nasional. Secara bertahap tujuan nasional tersebut diupayakan dicapai dengan mengembangkan jaringan pelayaran dan penyediaan fasilitas pelabuhan serta sistem kenavigasian untuk menjamin kelancaran dan keselamatan layanan. Kinerja layanan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim juga perlu ditingkatkan.Standarisasi sistem kerja, pemenuhan regulasi secara konsisten di lapangan, serta optimalisasi fungsi pembinaan perlu ditingkatkan agar terwujud layanan yang berkualitas dunia, sehingga seluruh elemen pelayaran nasional dapat bersaing di era global. d. Dampak Energi Dan Lingkungan dari Sektor Transportasi Indonesia melalui RAN-GRK (Perpres No. 61 Tahun 2011) berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (baseline). Meskipun sumbangan transportasi laut terhadap emisi gas buang relatif kecil dibandingkan moda jalan, namun berbagai upaya penurunan tingkat emisi serta pencegahan pencemaran maritim dari kegiatan pelayaran tetap menjadi agenda penting dalam 5 tahun ke depan. Menindaklanjuti Perpres No. 61 Tahun 2011, Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 201 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perhubungan (RAN-GRK Perhubungan) dan Inventarisasi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2010-2020. Cakupan RAN-GRK sub sektor transportasi laut meliputi: (a) Pemakaian bahan bakar di kapal (Penurunan emisi karbon dioksida, sulfur oksida dan nitrogen oksida) (program IMO Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

I- 26

dalam MEPC); (b) Modernisasi Kapal (KAPAL BARU); (c) Pengembangan Eco Seaport (GREEN PORT); (d) - Efisiensi manajemen operasional pelabuhan; (e) Peningkatan pengawasan lingkungan laut; (f) Prediksi cuaca yang akurat; (g) Penataan alur pelayaran, antara lain untuk menciptakan rute lintasan terpendek dan aman. Salah satu hal yang dapat dilakukan di lingkungan pelabuhan adalah Efisiensi manajemen operasional pelabuhan; berupa Efisiensi Operasional Kapal di pelabuhan sehingga dapat menurunkan waktu tunggu kapal dan akan berdampak langsung pada efiseinsi penggunaan Bahan Bakar Minyak. Selanjutnya dapat juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengelolan Oli Bekas dari kapal yaitu Reception Facilities (RF) yang merupakan Adanya Tuntutan internasional akan adanya pengelolaan pelabuhan yang ramah lingkungan selanjutnya jugamelakukan pengawasan terhadap pengelolaan Oli Bekas yang ada di lingkungan Pelabuhan. e. Dukungan Faktor Penunjang Lintas Sektoral Di era informasi ke depan, aplikasi teknologi terkini di bidang pelayaran juga akan menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja layanan transportasi laut. Pengembangan sistem database, sistem informasi dan komunikasi, serta pemanfaatan secara ekstensif TIK dalam transportasi laut perlu mendapatkan porsi perhatian khusus, karena para karakter pengguna dalam 5-10 tahun ke depan akan menginginkan akurasi informasi dan kualitas pelayanan yang sangat tinggi, dan itu hanya bisa terwujud jika dibantu oleh aplikasi TIK (teknologi informasi dan komunikasi) yang paripurna.

1.2.2. Permasalahan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan transportasi laut yang terkait dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar diidentifikasi melalui 9 elemen pokok terkait dengan: regulasi, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, operator/industri, tata laksana, dan faktor penunjang. Adapun hasil identifikasiya sebagai berikut: 1)

Regulasi - Implementasi dari amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan terutama pelaksanaan konsesi atau perjanjian kerjasama di lingkungan pelabuhan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya tumpang tindih fungsi regulator dan fungsi operator; - Masih banyak pelabuhan yang belum mempunyai penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Masih banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan yang belum mempunyai penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) namun beberapa pelabuhan tersebut sudah tersusun dokumen RIP hanya menunggu proses penetapannya. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu system transportasi mengharuskan setiap pelabuhan memiliki suatu kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhandalam suatu rencana pengembangan keruangan yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka penjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka


I- 27

panjang dan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, efisien dan berkesinambungan.Kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan suatu pelabuhan tersebut diwujudkan dalam suatu rencana induk pelabuhan yang menjadi bagian dari tata ruang wilayah dimana pelabuhan tersebut berada, untuk menjamin sinkronisasi antara rencana pengembangan pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah.

2)

Sumber Daya Manusia (SDM) Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas SDM aparatur pelaksana kegiatan di bidang angkutan laut, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim melalui pelaksanaan Diklat, Bimtek dan pelatihan-pelatihan baik kepada regulator maupun operator.

3)

Industri Masih perlu peningkatan kesadaran operator kapal dan pelabuhan dalam penyediaan fasilitas maupun pelaksanaan ketentuan di bidang bidang angkutan laut, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim.

4)

Kelembagaan - Koordinasi perlu ditingkatkan antara instansi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang angkutan laut, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim. - Fungsi kelembagaan Otoritas Pelabuhan masih perlu dioptimalkan khususnya dalam rangka peningkatan kinerja.

5)

Sarana dan Prasarana - Kecukupan sarana dan prasarana fasilitas operasional pelabuhan belum memadai. - Penyediaan fasilitas/peralatan penunjang operasional pelabuhan masih terbatas - Pelabuhan yang menerapkan eco-port masih sangat terbatas jumlah maupun lingkup penerapannya.

6)

Kinerja Belum semua terminal/pelabuhan dapat meningkatkan kinerja sesuai standar dalam SK Dirjen Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 tanggal 5 Desember 2011 tentang Standard Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

7)

Tata Laksana - Berbagai hambatan teknis dan operasional yang menghambat keandalan/efektivitas pelaksanaan layanan dan kegiatan di bidang bidang angkutan laut dan kepelabuhanan antara lain implementasi pelayanan kapal dan barang melalui sistem Inaportnet belum terlaksana karena belum


I- 28

terintegrasi sistem pelayanan antara regulator, operator dan stakeholder yang terkait. - Belum ada sistem reward and punishment sehingga efektivitas penindakan kurang berdampak luas. - Belum ada pemetaan terhadap lokasi penimbunan limbah. 8)

Investasi dan Pendanaan Untuk mencapai target menjadi negara maju dan menjadi salah satu kekuatan dunia pada tahun 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Guna merealisasikan hal tersebut salah satu prasyarat yang diperlukan adalah dukungan infrastruktur yang baik.Mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang ada saat ini, percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan mempercepat gerak pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Saat ini investasi untuk pembangunan infrastruktur sangat besar sedangkan yaitu Rp1.786 Triliun. Alokasi anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktursangatlah terbatas.Gap yang masih harus diisi sangat significan yaitu sebesar Rp1.457 Triliun.Guna mengisi gap tersebut, Pemerintah mengajak pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, diperlukan persiapan proyek yang memadai, pendanaan yang sesuai dengan karakteristik investasi proyek infrastruktur, serta dukungan dan jaminan Pemerintah.Saat ini lembaga pembiayaan yang ada, seperti perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, belum secara optimal memberikan kontribusinya terhadap pendanaan proyek-proyek infrastruktur.

9) Faktor Penunjang Pemerintah melihat potensi perairan Indonesia yang sangat besar di masa depan, dan mulai melirik laut sebagai sarana alternative transportasi di Indonesia.Tercetusnya tol laut sebagai salah satu program unggul presiden Joko Widodo merupakan titik balik dunia kemaritiman di Indonesia. Melihat tantangan dunia kemaritiman di masa depan memerlukan pengetahuan geospasial yang dapat membantu perencanaan serta membantu pembuatan peratur agar nantinya semua kebijakan bisa membawa kebermanfaatan. Perkembangan teknologi pengindraan jauh seperti Satelit Altimetri mempermudah pengamatan kondisi fisik lautan yang menjadi faktor penting dalam pelayaran. Pengembangan Sistem informasi operasional pelabuhan berbasis web menggunakan data satelit altimertri menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi kemaritiman Indonesia.


I- 29

BAB II VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2015 - 2019 2.1

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI NASIONAL

2.1.1 VISI DAN MISI PRESIDEN Presiden menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah : “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 2.1.2 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.


II- 1

2.1.3 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden maka visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasikhususnya yang terkait transportasi laut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019 NO

SASARAN

INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 1. Meningkatnya kapasitas sarana a) Meningkatnya kapasitas 24 dan prasarana transportasi dan pelabuhan untuk mendukung tol keterpaduan sistem transportasi laut yang terdiri 5 pelabuhan hub multimoda dan antarmoda untuk dan 19 pelabuhan feeder; mengurangi backlog maupun b) Pembangunan dan pengembangan bottleneck kapasitas prasarana 163 Pelabuhan non komersial transportasi dan sarana sebagai sub feeder tol laut; transportasi antarmoda dan c) Dwelling time pelabuhan; antarpulau sesuai dengan sistem d) Pembangunan 50 kapal perintis transportasi nasional dan cetak dan terlayaninya 193 lintas biru transportasi multimoda angkutan laut perintis; 2.

Meningkatnya kinerja pelayanan a) Meningkatnya pangsa pasar yang dan industri transportasi nasional diangkut armada pelayaran niaga untuk mendukung konektivitas nasional melalui penguatan nasional,Sistem Logistik Nasional regulasi hingga 20% dan (Sislognas) dan konektivitas global memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal; b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat; c) Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya; d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung; e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi; f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline;


II- 2

NO

3.

SASARAN

INDIKATOR

g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara; h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional. Meningkatnya tingkat keselamatan Menurunnya jumlah kejadian dan keamanan penyelenggaraan kecelakaan transportasi laut menjadi pelayanan transportasi kurang dari 50 kejadian/tahun;

4.

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi

5.

Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim. Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan;

2.1.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional. Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitumeningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan. Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

II- 3

intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah: 1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda; 2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global; 3. Menjaga Keseimbangan Antara Transportasi Yang Berorientasi Nasional Dengan Transportasi Yang Berorientasi Lokal Dan Kewilayahan; 4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi; 5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan; 6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi; 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia. 2.1.4.1 Mempercepat Pembangunan Transportasi Yang Mendorong Penguatan Industri Nasional Untuk Mendukung Sistem Logistik Nasional Dan Penguatan Konektivitas Nasional Dalam Kerangka Mendukung Kerjasama Regional Dan Global Pengembangan pasar dan industri transportasi nasional mempunyai dua aspek, yakni aspek industri jasa konstruksi nasional (termasuk pengembang, konsultan, kontraktor, jasa keuangan, jasa penasehat ahli) dan industri sarana dan alat-alat transportasi serta dengan pengembangan industri perangkat keras yakni alat-alat angkut atau sarana transportasi.Konektivitas nasional terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu Sislognas, Sistranas, pengembangan wilayah (RPJMN dan RTRWN) dan ICT. Keempat komponen tersebut harus diintegrasikan untuk mendukung perpindahan komoditas baik barang, jasa maupun informasi secara efektif dan efisien, melalui integrasi simpul dan jaringan transportasi inter-moda, komunikasi dan informasi serta logistik, serta penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, dan juga keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar arus perdagangan internasional dapat dilakukan melalui strategi: 1. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

II- 4

tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/ coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera). 2. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi melalui Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung. 3. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional. 2.1.4.2 Menjaga Keseimbangan Antara Transportasi Yang Berorientasi Nasional dengan Transportasi Yang Berorientasi Lokal dan Kewilayahan Wilayah Indonesia yang cukup luas, letak Indonesia yang cukup strategis, serta kondisi geografis yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar jika dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk. Sebagai negara kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan pembangunan transportasi di Indonesia adalah suatu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyediakan layanan transportasi yang murah, tepat waktu, dan mampu diakses oleh semua kalangan. Tantangan inilah yang harus dijawab dalam rangka melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Kebijakan Utama Konektivitas Nasional dirumuskan untuk menjawab keseimbangan transportasi yang berorientasi nasional, regional, dan lokal, dimana konektivitas ini menghubungkan transportasi nasional, regional, lokal, serta wilayah-wilayah yang memiliki komoditas unggulan di masing-masing pulau. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan transportasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan DAK bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah; 2. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut; 3. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar;


II- 5

4. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian; 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar; 6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan laut melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan terutama pada daerah - daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, rawan bencana dan daerah belum berkembang serta wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata; 7. Pembangunan kapal perintis untuk pelayanan angkutan laut perintis.

meningkatkan

aksesibilitas

dan

2.1.4.3 Membangun Sistem Dan Jaringan Transportasi Yang Terintegrasi Untuk Mendukung Investasi Pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, Dan Pusat-Pusat Pertumbuhan Lainnya Di Wilayah NonKoridor Ekonomi Pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek-proyek strategis yang mendukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, kebijakan Transportasi Laut yaitu Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya. 2.1.4.4 Mengembangkan Sarana Dan Prasarana Transportasi Yang Ramah Lingkungan Dan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Melalui Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Maupun Peningkatan Keselamatan Dan Kualitas Kondisi Lingkungan Kemampuan melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem transportasi. Perencanaan disertai pelaksanaan mitigasi dan adaptasi di sektor transportasi kedepan didasarkan pada pengelolaan potensi dan sumberdaya alam, peningkatan kapasitas individu serta organisasi yang tepat, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim agar tercipta sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Strategi sektor transportasi yang andal dan berkelanjutan mendukung konektivitas nasional adalah sebagai berikut: a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan; b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim; c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan; d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim; Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

II- 6

e. Peningkatan peralatan transportasi yang responsive terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim. 2.1.4.5 Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Dalam Penyelengaraan Pelayanan Transportasi Serta Pertolongan Dan Penyelamatan Korban Kecelakaan Transportasi Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target zero accident. Di sisi lain, perubahan mental dalam berdisiplin berlalu-lintas, ketaatan terhadap peraturan, serta penguatan terhadap kemampuan kelembagaan untuk pendidikan dan pencegahan maupun pertolongan serta penyelamatan korban kecelakaan transportasi juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatan respon terhadap terjadinya kecelakaan transportasi dan upaya pertolongan dan penyelematan jiwa manusia. Khusus untuk transportasi jalan, dalam rangka penanganan keselamatan jalan secara komprehensif pada tahun 2011 telah disusun suatu perencanaan jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan bersifat lintas sektoral, yaitu berupa Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 dan diperkuat melalui Inpres No 4 Tahun 2013 Program Dekade Aksi Keselamatan Tahun 2011-2020.Strategi yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain melalui : 1. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan kemanan berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional; 2. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR). 2.1.4.6 Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas, dan layanan transportasi untuk memenuhi mobilitas ekonomi yang menuntut pelayanan cepat, efisien, dan andal. Maka, diperlukan manajemen SDM yang memiliki kompetensi tinggi, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri yang saat ini masih terbatas. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain: 1. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembaangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional; 2. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta; Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

pengembangan

SDM II- 7

3. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat; 4. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran. 2.2

ARAH KEBIJAKAN, PERHUBUNGAN

SASARAN

DAN

STRATEGI

KEMENTERIAN

2.2.1 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. a.

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

b.

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

c.

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut : A. Keselamatan dan Keamanan Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi : 1. 2.

Menurunnya angka kecelakaan transportasi; Menurunnya jumlah gangguan keamanan transportasi;

dalam

penyelenggaraan

B. Pelayanan Aspek pelayanan transportasi, meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan; Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi; Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance; Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidangperhubungan; Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance;


II- 8

C. Kapasitas Transportasi Aspek kapasitas transportasi, meliputi : 1.

2. 3. 4. 5.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda; Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; Meningkatnya layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya; Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 20152019 sebagaimana pada diagram berikut ini.


II- 9

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 Keselamatan dan Keamanan 2. KONEKTIVITAS

Keselamatan dan Keamanan

Menurunkan Angka Kecelakaan Transportasi

Menurunkan Angka Kecelakaan Transportasi

Menurunkan Jumlah Gangguan Penyelenggaraan Transportasi

Keamanan

dalam

Pelayanan Meningkatnya Transportasi

Keamanan

dalam

Pelayanan Kinerja

Pelayanan

Sarana

dan

Prasarana

Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi, Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Lulusan Diklat SDM Perhubungan Meningkatnya kualitas dan kuantitas mendukung bidang transportasi

Meningkatnya Transportasi

Kinerja

Pelayanan

Sarana

dan

Prasarana

Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi

penelitian

dalam

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian mendukung pembangunan bidang transportasi

dalam

Meningkatnya Kinerja Kementerian Mewujudkan Good Governance

Perhubungan

Dalam

Meningkatnya Kinerja Kementerian Mewujudkan Good Governance

Perhubungan

Dalam

Meningkatnya Penetapan Regulasi Kebijakan Bidang Perhubungan

Dalam

Meningkatnya Penetapan dan Kualitas Regulasi Implementasi Kebijakan bidang Perhubungan

dalam

Implementasi

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Dan Meningkatnya Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Pada Sektor Transportasi

Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clear governance Kapasitas Transportasi 1. TRANSPORTASI PERKOTAAN

Menurunkan Jumlah Gangguan Penyelenggaraan Transportasi

Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan sitem Transportasi Multimoda dan Antarmoda Untuk Mengurangi Backlock Maupun Bottleneck Kapasitas Sarana Dan Prasarana

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Sektor Transportasi

Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance Kapasitas Transportasi Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Meningkatnya Aplikasi Teknologi Informasi dan Skema Sistem Majemen Transportasi Perkotaan

Meningkatnya kontribusi sector transportasi terhadap PDB

Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang dan Barang

Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana dan perbatasan

Meningkatnya Layanan Transportasi di Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya

Gambar 2.1Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

II-10

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antaraisu strategis dan sasaran pembangunan transportasi kedepan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya.Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran diatas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi, seperti pada tabel berikut ini.


II-11

Tabel 2.2 Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 20152019 No.

Sasaran

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenhub KESELAMATAN DAN KEMANAN

1.

Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi

Meningkatkan keselamatan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi, melalui strategi : a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi; b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi; c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini; d. Peningkatan/ pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan; e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi; f. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi; g. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya; h. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;

2.

Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

Meningkatkan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi, melalui strategi : a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi; b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi; c. Pencegahan terhadap penyusupan barangbarang yang mengancam keamanan penumpang; d. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll).

PELAYANAN TRANSPORTASI 3.

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi nasional, melalui strategi : a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute; b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;


II-12

No.

Sasaran

4.

Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi

5.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenhub c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus; d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang transportasi, melalui strategi : a. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi untuk mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional dan internasional; b. Pengembangan kurikulum dan silabus diklat transportasi sesuai dengan kebutuhan serta membangun budaya keselamatan dan budaya melayani; c. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta; d. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat; e. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik transportasi serta pengembangan metode pembelajaran; f. Pemenuhan kebutuhan tenaga teknis transportasi – awak kapal negara dan patroli; g. Pemenuhan kebutuhan SDM teknis dan Inspektur Penerbangan; h. Penyusunan perencanaan, program dan evaluasi monitoring diklat sesuai perencanaan untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian transportasi, melalui strategi: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung; b. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian; c. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi; d. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan; e. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan, database penelitian, perpustakaan serta aplikasi program penelitian.


II-13

No.

Sasaran

6.

Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

7.

Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

8.

Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi

9.

Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenhub Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kementerian perhubungan,melalui strategi : a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia); b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik; c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah; d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi; e. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan; f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan. Meningkatkan jumlah dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi, melalui strategi: a. Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi; b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundangundangan; c. Percepatan penyusunan peraturan perundangundangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi; d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi; e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi. Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui strategi : a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim; b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan; c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien; d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/massal. Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berintegritas, Professional dan Amanah, melalui Strategi : a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant danquality assurance; b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan; c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.


II-14

No.

Sasaran

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenhub

10.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

Meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/ multimoda,melalui strategi: a. Peningkatan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional melalui penguatan kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan; b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi melalui skema pembiayaan innovative financing; c. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEANdalam kerangka penguatan konektivitas nasional; d. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri; e. Pengembangan short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya; f. Pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut; g. Pembangunan / Lanjutan / Penyelesaian dan pengembanganfasilitas pelabuhan laut non komersialpada ± 100 lokasi pelabuhan setiap tahun.

KAPASITAS TRANSPORTASI 12.

Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang

13.

Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya

Meningkatkan produksi moda transportasi, melalui strategi: a. Peningkatan penyediaan saranatransportasi; b. Peningkatan pemerataan distribusi transportasi nasional dan regional. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, wilayah perbatasan, terluar dan non komersil lainnya, melalui strategi : a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar; b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana; c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan.


II-15

2.3

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DAN

STRATEGI

DIREKTORAT

2.3.1 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Permen PPN/Ka Bappenas No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019 bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan. Perumusan tujuan Direktorat Jenderal Perhubugan Laut dalam Renstra periode Tahun 2015-2019 didasarkan pada kondisi dan persyaratan perwujudannyaseperti yang terlihat pada Gambar 2.2. Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan elemen kinerja, yaitu: input, output, outcome, impact, sebagai berikut: 1. Memperluas peran transportasi laut terhadap agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan; 2. Mewujudkan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut; 3. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan kinerja pelayanan transportasi laut serta terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayaran; 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi laut; 5. Mewujudkan peningkatan kompetensi SDM, daya saing industri, dan penerapan teknologi di bidang transportasi laut; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perhubungan laut.

Gambar 2.2 Proses Analisis Perumusan Tujuan Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2015-2019


II-16

2.3.2 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Sesuai rumusan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi laut sesuai tugas dan tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi laut yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air; b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi laut yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif; c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi laut yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development). Adapun sasaran pembangunan transportasi laut tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut : A. Keselamatan dan Keamanan Aspek keselamatan dan keamanan transportasi laut, meliputi : 1. Menurunnya angka kecelakaan Transportasi Laut; 2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Transportasi Laut; B. Pelayanan Aspek pelayanan transportasi laut, meliputi : 1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut; 2. Meningkatnya kompetensi SDM transportasi laut; 3. Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Lautdalam mewujudkan good governance; 4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RANGRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor TransportasiLaut; C. Meningkatnya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim.


II-17

D. Kapasitas Transportasi Aspek kapasitas transportasi, meliputi : 1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut untuk mengurangi backlog maupun bottleneckprasarana dan sarana transportasi laut; 2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; 3. Meningkatnya layanan transportasi laut di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya. Sasaran pembangunan transportasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA)) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi laut. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan serta sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 sebagaimana pada diagram berikut ini.


II-18

ISU STRATEGIS (RPJMN 2015-2019)

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019

SASARAN NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

SASARAN DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT 2015-2019

I. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan 1. Konektivitas

1. Kapasitas Prasarana

sarana

dan

1. Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi 2.Menurunnya Jumlah Gangguan Penyelenggaraan Transportasi

Keamanan

1. Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi Laut dalam

2. Keterpaduan Antarmoda / Multimoda

Pelayanan

3. Kinerja Pelayanan

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

4.

Konektivitas Global

Nasional

&

5. Kemanan & Keselamatan

6. Ramah Lingkungan 7. Pedesaan, Rawan Bencana, Tertinggal & Perbatasan

4. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan Kompetensi sesuai dengan kebutuhan

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi

8. Pelayanan angkutan massal perkotaan 9. Kinerja lalu lintas perkotaan 10.Manajemen transportasi perkotaan

Menurunnya Jumlah Gangguan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Keamanan

dalam

II. Pelayanan 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut 4. Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah SDM Transportasi Laut Sesuai Kompetensi

6. Meningkatnya Kinerja Kementerian Perhubungan Dalam Mewujudkan Good Governance

5. Meningkatnya Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Mewujudkan Good Governance

7. Meningkatnya Penetapan dan Kualitas Regulasi dalam Implementasi Kebijakan bidang Perhubungan

6. Meningkatnya Penetapan dan Kualitas Regulasi dalam Implementasi Kebijakan BIdang Transportasi LautLINGKUNGAN MARITIM 7. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Sektor Transportasi Laut

8. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Sektor Transportasi 9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

2.Tranportasi Perkotaan

2.

8. Meningkatnya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim

Kapasitas Transportasi 10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem

transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

11. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal PerkotaanTatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN) 12. Rencana indukAplikasi pelabuhan danDLKP/DLKR Meningkatnya Teknologi Informasi dan Skema pelabuhan Sistem Majemen Transportasi Perkotaan  Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan Produksi Angkutan Penumpang dan Barang 13. Meningkatnya Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan  Tersus dan TUKS 14. Meningkatnya Penarifan Layanan Transportasi di Perbatasan Negara, Terluar, dan dan Wilayah Non Komersial Lainnya  Pulau Pelabuhan tersus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri

Gambar 2.3.Sinkronisasi Sasaran RPJMN, Renstra SIMOPELKementerian Perhubungan dengan


III. Kapasitas TransportasiPencegahan dan penang-gulangan 9. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi pencemarandari laut untuk mengurangi backlog maupun debottleneck pengoperasian Prasarana dan kapal Sarana Transportasi Laut  Pencegahan pencemaran lingkungan yg bersumber daribarang dan bahan yg Produksi ada di Angkutan Penumpang dan Barang 10.berbahaya Meningkatnya kapal 11.Pencegahan Meningkatnya Layanan Transportasi Laut di Perbatasan pencemaran Negara, Pulau dari Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya kegiatan di pelabuhan  Penanggulangan Renstra Ditjen Hubla Tahun 2015-2019 pencemaran di perairan dan pelabuhan  Tanggung jawab pemilik atau operator kapal II-19  Lokasi pembuangan limbah di perairan  Sistem informasi perlindu-ngan lingkungan maritim

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Lautdiperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi laut tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antaraisu strategis dan sasaran pembangunan transportasi laut kedepan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi laut dalam perumusan sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi laut dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi laut secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi laut secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi laut secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi laut merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Dalam menjabarkan sasaran nasional dan Kementerian Perhubungan Tahun 20152019, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubngan laut. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi, seperti pada tabel berikut ini.


II-20

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 Tujuan Memperluas Peran Transportasi Laut terhadap Agenda Pembangunan Nasional secara Berkelanjutan

Sasaran

Arah Kebijkan

Strategi Implementasi

1. Menurunnya Emesi Gas a. Menurunkan emisi gas • Rumah Kaca (GRK) dan buang dari aktifitas Meningkatnya operasional pelayaran; • Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan pada Transportasi Laut; •

Pembaruan teknologi mesin kapal sesuai standar pencemaran yang berlaku; Peningkatan efisiensi penggunaan BBM untuk operasional kapal niaga maupun kapal negara; Peningkatan efisiensi pengoperasian kapal melalui peningkatan sistem kenavigasian.

b. Menurunkan emisi gas • buang dari kegiatan pendukung pelayaran.

Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kebutuhan face-to-face dalam setiap aktivitas yang dilakukan di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut; Pembaruan fasilitas pendukung operasional yang dimiliki Ditjen Perhubungan Laut yang memenuhi standar emisi di bidangya masing-masing.

•

2. Meningkatnya Upaya Perlindu ngan Maritim

Meningkatkan pelayanan perlindungan maritim

di

efektivitas • bidang lingkungan • •


Peningkatan pemenuhan (compliance) terhadap standar kegiatan perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan dalam MARPOL; Peningkatan efektivitas sertifikasi IOPP, SNPP, CLC, NLS, IAPP, dan ISPP; Peningkatan kegiatan penanggulangan musibah dan pengawasan pekerjaan bawah air.

II-21

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijkan


Wujudkan peningkatan 3. Menurunnya Angka a. Meningkatkan efektivitas • keselamatan dan Kecelakaan Transportasi pengawasan dalam keamanan transportasi Laut; penerbitan surat persetujuan laut; berlayar; •

Peningkatan efektivitas pengawasan pemenuhan persyaratan pengawakan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; Peningkatan efektivitas pengawasan pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, termasuk pelaksanaan PSCO untuk kapal asing.

b. Meningkatkan kinerja • penerbitan surat/sertifikat kelaiklautan kapal; • •

Peningkatan pemenuhan (serta ratifikasi) standar internasional dalam kegiatan kelaiklautan kapal; Penyempurnaan standar kapal NCVS; Peningkatan kuantitas dan kualitaskegiatan dalam proses penerbitan surat/sertifikat yang berkaitan dengan kelaiklautan kapal termasuk kapal NCVS.

c. Meningkatkan kinerja • penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut serta dokumen kepelautan lainnya; •

Peningkatan pemenuhan (serta ratifikasi) standar STWC dalam sertifikasi kepelautan nasional; Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan dalam proses penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut, sertifikat keahlian kapal ikan serta dokumen kepelautan (buku pelaut, penyijilan, dan pengukuhan).


II-22

Tujuan

Sasaran 4. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut;

Arah Kebijkan


a. Meningkatkan kinerja pelayanan sertifikasi di bidang keamanan pelayaran dalam rangka pelaksanaan ISPS-Code

•

b. Menurunkan potensi terjadinya gangguan keamanan pelayaran

•

•

• • • Mewujudkan peningkatan produktivitas dan kinerja pelayanan transportasi laut serta terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayaran;

5. Meningkatnya Kinerja a. Meningkatkan jumlah • Pelayanan Sarana dan pelabuhan yang memenuhi Prasarana Transportasi kreteria kinerja yang Laut; ditetapkan; • •

b. Meningkatkan layanan penundaan.

kinerja • pemanduan/ •


Pemenuhan kebutuhan SDM dan peralatan kerja dalam rangka sertfikasi ISPS Code; Peningkatan jumlah fasilitas pelabuhan serta kapal yang telah memiliki sertifikat ISPS Code. Peningkatan efektivitas pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan kapal sebelum berlayar; Peningkatan efektivitas patroli keamanan di wilayah daratan dan perairan pelabuhan; Peningkatan regularitas dan efektivitas kegiatan penjagaan laut dan pantai; Peningkatan sistem koordinasi kegiatan penjagaan laut danpantai. Peningkatan kegiatan koordinasi teknis dan sosialisasi dengan UPT, UPP, dan instansi lainnya di bidang kepelabuhanan; Peningkatan efektivitas aplikasi SIMOPEL di pelabuhan; Peningkatan penyediaan dan efektivitas sispro pelayanan kapal, barang, dan penumpang sesuai standar yang telah ditetapkan. Peningkatan penyediaan kajian, standarisasi dan perencanaan di bidang pemanduan/penundaan; Peningkatan efektivitas persetujuan dalam penetapan wilayah serta layanan pemanduan/ penundaan; II-23

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijkan

Strategi Implementasi •

6. Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang Meningkatkan jumlah muatan • dan Barang penumpang dan barang Transportasi Laut; • 7. Meningkatnya Layanan Transportasi Laut di Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial lainnya

Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM, sarana kapal, dan prasarana pendukung pemanduan. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut; Peningkatan pelayanan sarana transportasi guna mencapai SPM pelayanan.

Meningkatkan panjang alur dan • perlintasan perintis yang telah ditetapkan •

Peningkatan kegiatan pemetaan alur pelayaran dan perlintasan perintis; Peningkatan jumlah alur pelayaran perintis yang telah ditetapkan.

Mewujudkan 8. Meningkatnya a. Meningkatkan coverage dan • Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan regularitas angkutan laut Sarana dan Prasarana Prasarana untuk perintis; Transportasi Laut. mengurangi Backlog • maupun Bottleneck Prasarana dan Sarana • Transportasi Laut.

Peningkatan efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan laut perintis; Peningkatan sistem pengelolaan dan pemeliharaan/perawatan kapal perintis; Penurunan rata-rata waktu tempuh pelayaran kapal perintis dalam satu roundvoyage; Peningkatan jumlah kapal perintis tipe penumpang atau penumpang dan barang; Penurunan rata-rata hari kekosongan operasi kapal perintis; Peningkatan jumlah penumpang dan barang yang diangkut kapal perintis.

• • • b. Meningkatkan dokumen pembangunan Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

ketersediaan • rencana dan

Peningkatan kegiatan perencanaan pembangunan/pengembanganpelabuhan/fa silitas pelabuhan (Pra FS/FS, SID dan II-24

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijkan


pengembangan pelabuhan; •

•

•

c. Meningkatkan kegiatan • pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan sesuai yang ditetapkan dalam Masterplan (termasuk untuk mendukung tol laut; •

• d. Meningkatkan kegiatan • pengerukan dan reklamasi dalam memenuhi persyaratan • hirarki pelabuhan; Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

DED); Peningkatan kegiatan kajian dampak lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dalam rangka pembangunan/ pengembangan pelabuhan/ fasilitas pelabuhan; Peningkatan jumlah Rencana Induk/ Masterplan pelabuhan yang disiapkan/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah; Peningkatan jumlah penyiapan dan penetapan dokumen DKLr/DLKp oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peningkatan dukungan/kemudahan (termasuk dalam penerbitan surat persetujuan kegiatan pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan) pada pelabuhan komersial khususnya pelabuhan pendukung tol laut). Peningkatan kegiatan pembangunan baru, lanjutan dan penyelesaian pelabuhan perintis maupun non-perintis, khususnya pelabuhan Peningkatan kegiatan pengembangan, rehabilitasi, replace fasilitas pelabuhan). Peningkatan perencanaan, survei,dan pendataan kegiatan pengerukan dan reklamasi, Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerbitan rekomendasi SIKK dan SIKR, II-25

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijkan

Strategi Implementasi •

•

Peningkatan jumlah lokasi pelabuhan yang dilakukan pengerukan dan reklamasi untuk memenuhi persyaratan alur pelayaran/kolam pelabuhan dan kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan untuk memenuhi persyaratan hirarki pelabuhan. Peningkatan monitoring dan pengendalian teknis pengerukan dan reklamasi.

e. Meningkatkan pelabuhan, • terminal/ TUKS yang dioperasikan UPP/Pemda; •

Peningkatan efisiensi dan efektivitas persetujuan pembangunan pelum da terminal khusus, Peningkatan efisiensi dan efektivitas rekomendasi / persetujuan pengoperasian dan terminal khusus dan TUKS.

f. Meningkatkan ketersediaan • dan kehandalan armada pelayaran nasional •

Pelaksanaan kajian kebutuhan armada kapal nasional; Penyediaan insentif fiskal bagi pembangunan kapal pada galangan kapal dalam negeri; Pemberian keringanan pajak import bagi impor kapal berukuran khusus untuk mendukung pengembangan tol laut; Pengembangan sistem informasi kondisi teknis kapal nasional; Pemberdayaan pengusahaan docking kapal dalam negeri; Peningakatan jumlah kapal yang mempunyai kemampuan teknis rata-rata kapal nasional.

• • • •


II-26

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijkan


Mewujudkan 9. Terpenuhinya a. Meningkatkan pemenuhan • peningkatan kompetensi Kebutuhan Jumlah SDM kebutuhan jumlah SDM SDM, daya saing Transportasi Laut pelaut nasional, industri, dan penerapan sesuai Kompetensi • teknologi di bidang transportasi laut;

Peningkatan efektifitas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi pelaut nasional; Fasilits (pemberian insentif) pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelaut nasional.

b. Meningkatkan pemenuhan • kebutuhan jumlah dan distribusi SDM ditjen perhubungan laut, •

Penyusunan kajian kebutuhan SDM aparatur/ teknis Ditjen Perhubungan Laut sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi; Peningkatan jumlah SDM aparatur/ teknis Ditjen Perhubungan Laut sesuai kebutuhan; Peningkatan efektivitas kebijakan distribusi SDM aparatur/ teknis Ditjen Perhubungan Laut sesuai kebutuhan kelembagaan. Pengembangan sistem penjenjangan karir dan kualifikasi SDM aparatur/ teknis Ditjen Perhubungan Laut; Peningkatan pelaksanaan diklat/bimtek, pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi bagi SDM aparatur/teknis untuk mendapatkan kualifikasi keahlian sesuai bidangnya.

c. Meningkatkan kompetensi • SDM ditjen perhubungan laut; • •

d. Meningkatkan ketersediaan • dan kehandalan armada pelayaran nasional • •


Pelaksanaan kajian kebutuhan armada kapal nasional; Penyediaan insentif fiskal bagi pembangunan kapal pada galangan kapal dalam negeri; Pemberian keringanan pajak import bagi impor kapal berukuran khusus untuk mendukung pengembangan tol laut; II-27

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijkan

Strategi Implementasi • • •

Mewujudkan tata kelola 10. Meningkatnya Kinerja a. Meningkatkan kinerja • pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan dukungan manajemen di bidang perhubungan Laut dalam terhadap pelaksanaan laut. Mewujudkan Good kegiatan di Lingkungan Ditjen • Governance; Perhubungan Laut; •

b. Meningkatkan kinerja • dukungan manajemen terhadap pengelolaan keuangan di Lingkungan • Ditjen Perhubungan Laut • •


Pengembangan system informasi kondisi teknis kapal nasional; Pemberdayaan pengusahaan docking kapal dalam negeri. Peningakatan jumlah kapal yang mempunyai kemampuan teknis rata-rata kapal nasional.

Peningkatan kualitas AKIP seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Peningkatan kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Peningkatan efektivitas perencanaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Peningkatan penyerapan anggaran oleh satuan kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut; Peningkatan realisasi belanja dan pendapatan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut; Peningkatan pencatatan BMN sesuai kaidah yang berlaku di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut; Peningkatan kualitas administrasi dan teknis, evaluasi dan monitoring dalam pengelolaan dan penggunaan II-28

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijkan

Strategi Implementasi anggaran/BMN/PNBP di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

11. Meningkatnya a. Meningkatkan kegiatan • Penetapan dan penyusunan regulasi di Kualitas Regulasi bidang Perhubungan Laut • dalam Implementasi yang disusun; Keebijakan Bidang • Transportasi Laut; b. Meningkatkan ketersediaan • pelaksanaan pedoman/standar/protap; •

c. Meningkatkan kegiatan • sosialisasi, monitoring, dan evaluasi di bidang Perhubungan Laut. •

•


Peningkatan kegiatan persiapan penyusunan regulasi yang dilakukan; Peningkatan jumlah RPM dan Rancangan Keputusan Dirjen; Peningkatan ratifikasi konvensi internasionalberkaitan dengan SOLAS, MARPOL, dan STWC. Peningkatan kegiatan dalam rangka penyusunan pedoman/standar/protap; Peningkatanjumlahpedoman/standar/protap yang ditetapkan untuk mendukung kinerja organisasi di Lingkungan DitjenPerhubungan Laut. Peningkatan kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dalam peningkatan efektivitas implementasi regulasi, kebijakan, pedoman/standar/protap untuk mendukung kinerja organisasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut; Peningkatanefektivitas koordinasi antara Pusat, Daerah, dan Swasta dalam penyelenggaraan bidang Perhubungan Laut, Peningkatan efektivitas kerjasama internasional di bidang Perhubungan Laut.

II-29

2.3.4 KERANGKA REGULASI Mewujudkan sistem transportasi laut yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perwujudan ini dilakukan melalui implementasi pengaturan terhadap angkutan di pengairan, kepelabuhan, kenavigasian, keselamatan dan kemananan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan perlunya dilakukan ratifikasi maupun perumusan landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi “Arrest of Ship Convention 1999” untuk melengkapi ratifikasi “Maritime Liens and Mortgages 1993” yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgages 1993). Dalam rangka mendukung pemberdayaan Pelayaran Rakyat (Pelra) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut menyebutkan bahwa pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Dengan karakteristik pelayaran rakyat yang menggunakan kapal tradisional, trayek yang tidak tetap dan tidak teratur serta masih minimnya aspek keselamatan dan keamanan maka diperlukan Perpres Pelayaran Rakyat yang akan mengatur spesifikasi teknis, muatan, dan pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut didalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 terdapat target penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri dan penerbitan Surat Keputusan Dirjen sebanyak 84 rancangan dan Surat Keputusan. Selain regulasi tersebut, juga akan dilakukan perubahan dan penyusunan regulasi yang disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional antara lain : 1. Menjamin dan memperkuat keterkaitan antara keselamatan, keamanan, efisiensi dan ramah lingkungan transportasi laut, dalam rangka pengembangan perdagangan global dan ekonomi dunia dan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs); 2. Mendorong pemenuhan ketentuan peraturan internasional dengan mengatur pelayaran internasional dan dalam negeri dengan mempromosikan pelaksanaan yang selaras dengan negara-negara anggota lainnya; 3. Menjamin keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim dan secara berkesinambungan akan melakukan peninjauan ulang peraturan untuk memastikan kecukupan, efektivitas dan relevansi sarana dan prasarana yang tersedia; 4. Ratifikasi atas konvensi internasional khususnya yang dikeluarkan IMO dan ILO sesuai perkembangan amandemen; 5. Penguatan regulasi untuk penyelenggaraan investasi terkait persyaratan dan bentuk kerjasama pemerintah & swasta dalam penyelenggaraan transportasi laut; 6. Standarisasi dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana transportasi laut;


II-30

7. Standarisasi dan spesifikasi teknik fasilitas bagi pengguna transportasi laut berkebutuhan khusus. Pada Gambar 2.4 disampaikan struktur regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh tugas dan fungsi Ditjen Perhubungan Laut khususnya dalam kaiatannya dengan pelaksanaan fungsi pembinaan pelayaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selama perioda Renstra 2015-2019 akan dilakukan pelengkapan dan penguatan regulasi disetiap bidang penyelenggaraan perhubungan laut diantaranya: -

Penetapan RPP Penjagaan Laut dan Pantai sebagai landasan organisasi dan operasional bagi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang saat ini terdiri dari 1 Direktorat dan 5 UPT Pangkalan PLP;

-

Revisi PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan untuk memasukkan berbagai substansi terbaru berkaitan dengan amandemen STWC 2010 Manila;

-

Revisi PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan karena sebagian pengaturannya sudah dipindahkan dalam PP 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, serta memasukkan substansi pengaturan terbaru dari IMO dan perkembangan regulasi NCVS.

Untuk regulasi yang sifatnya teknis pada level Peraturan Menteri maupun SK Dirjen Perhubungan Laut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kebutuhan/ struktur regulasi yang diperlukan, kelengkapan dan up-date nya, serta sinkronisasi antar regulasi untuk mewujudkan harmonisasi regulasi di bidang pelayaran. Dalam konteks yang lebih luas terdapat beberapa sinkronisasi regulasi dengan pengaturan di sektor lain yang terkait, diantaranya: -

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang berkaitan erat dengan regulasi mengenai keselamatan dan keamanan (sertifikasi kapal dan pelaut, penjagaan laut dan pantai) serta perlindungan lingkungan maritim (sumber daya kelautan, bangunan di laut, salvage dan pekerjaan bawah air);

-

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sangat berkaitan dengan regulasi di bidang lingkungan maritim (pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerhadap perairan dan udara);

-

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkenaan dengan sertifikasi, tugas dan kewajiban, serta penjaminan kesejahteraan bagi pelaut Indonesia, termasuk yang bekerja di kapal asing;

-

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang bersangkut paut dengan peningkatan investasi baik swasta maupun pemerintah dalam penyelenggaraan pelayaran, khususnya melalui skema KPS dan pendanaan alternatif.


II-31

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

ANGKUTAN DI PERAIRAN

KEPELABUHANAN

PP. 20/2010 jo. PP. 22/2011 Ttg Angkutan di Perairan

PP. 61/2009 tentang Kepelabuhanan

PP. 5/2010 Kenavigasian

RPP. 51/2002 Perkapalan

PP. 7/2000 Kepelautan

RPP........ Penjagaan Laut dan Pantai

PP. 21/2010 Perlindungan Lingk. Maritim

Tatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN) Rencana Induk Pelabuhan dan DLKP/DLKR pelabuhan Penyelenggaraan kegiatan di pelabuan Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Tersus danTUKS Penarifan Pelabuhan da tarsus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri SIMOPEL

 Alur dan perlintasan  Sarana bantu navigasipelayaran (SBNP)  Fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau  Telekomunikasipelayaran (Telkompel)  Pelayanan meteorologi  Bangunan atau instalasi di perairan  Pengerukan &reklamasi  Kerangka kapal  Salvage dan pekerjaan bawah air  Sistem informasi kenavigasian  Petugas SBNP dan telkompel

 Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal  Kelaiklautan kapal  Pengukuran kapal  Pendaftaran dan kebangsaan kapal indonesia  Keselamatan kapal  Peti kemas  Pencegahan pencemaran dari kapal  Manajemen keselamatanpengoper asian kapal dan pencegahanpencemar an dari kapal

 Pelaut  Pengawakan kapal niaga dankewenangan jabatan  Pendidikan, pengujian dan sertifikasikepelautan kapal niaga  Perlindungan kerja pelaut  Pengawakan kapal penangkap ikan  Pengawasan kapal sungai dan danau

 Fungsi, tugas dan kewenangan  Identitas penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard)  Organisasi dan tata kerja  Sumber daya manusia

 Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasan kapal  Pencegahan pencemaran lingkungan yang bersumber dari barang dan bahan berbahaya yang ada di kapal  Pencegahan pencemaran dari kegiatan di pelabuhan  Penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan  Tanggung jawab pemilik atau operator kapal  Lokasi pembuangan limbah di perairan  System Informasi Perlindungan Lingkungan

 Angkutan laut dalam negeri  Angkutan laut luar negeri  Angkutan laut khusus  Angkutan laut pelayaran rakyat  Angkutan sungai dan danau  Angkutan penyeberangan  Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil  Kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan

 

    



KESELAMATAN DAN KEAMANAN

LINGKUNGAN MARITIM

Keputusan/Peraturan Menteri, SK Dirjen Perhubungan Laut, pedoman/protap/tata cara

Gambar 2.4 Kerangka /Struktur Regulasi di Bidang Pelayaran


II-32

Regulasi mengenai investasi dan penyelenggaraan perlu diperkuat, terutama berkaitan dengan persyaratan dan bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta serta mekanisme bantuan dari pusat kepada Daerah dalam penyelenggaraan transportasi laut. Selain itu, diperlukan juga regulasi yang mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional. Pedoman pembinaan penyelenggaraan transportasi laut baik kepada swasta maupun kepada pemda perlu didukung oleh kerangka regulasi yang kuat.Secara umum kebutuhan penguatan regulasi transportasi laut disampaikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Kerangka Kebutuhan Penguatan Regulasi Transportasi Laut FUNGSI REGULASI Fungsi perubahan

MANDAT UU 23/2007 Perubahan dari monopoli kepada multi operator

Perubahan dari ketergantungan kepada kemandirian dalam investasi dan teknologi

Fungsi stabilisasi

Fungsi fasilitasi

Standarisasi teknis sarana dan prasarana, serta kompetensi SDM Transportasi Laut

Standarisasi sistem dan prosedur penyelenggaraan (pembangunan/pengadaan , pengoperasian, perawatan, pengusahaan) Fasilitasi peran swasta dan pemda

KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI  Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Milik Pemerintah  Pedoman Kerjasama, Penentuan Biaya, dan Pola Operasi dalam skema Multioperator  Perumusan landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi “Arrest of Ship Convention 1999” untuk melengkapi ratifikasi “Maritime Liens and Mortgages 1993” yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgages 1993).  Road Map Penguasaan Teknologi Transportasi Laut Nasional  Kebijakan Pemberdayaan Industri Transportasi Laut Nasional  Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pengujian Sarana dan Prasarana Transportasi laut  Standar dan spesifikasi teknis dan sertifikasi sarana prasarana, dan sertifikasi kompetensi/kecakapan SDM untuk teknologi eksisting maupun penerapan teknologi baru  Standar Kompetensi Penguji SDM Transportasi Laut  Pedoman penyelenggaraan transportasi laut Provinsi, Kabupaten, dan Kota

 Mekanisme pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat bagi Daerah dalam pembangunan dan pengoperasian


II-33

  Fasilitasi kepada setiap lapisan masyarakat (secara fisik, ekonomi, dan sosial)

  

transportasi laut di Daerah Bentuk dan besaran penjaminan pemerintah dalam Proyek KPS transportasi laut Kebijakan fasilitasi dalam pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut Standar dan spesifikasi teknik fasilitas bagi pengguna transportasi laut berkebutuhan khusus Pengadaan sarana kapal perintis oleh Pemerintah Penyelenggaraan Layanan Transportasi Laut Perintis dan PSO/bersubsidi

2.3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN Struktur umum kerangka kelembagaan dalam penyelenggaran perhubungan laut dalam perioda Renstra 2015-2019 seperti pada Gambar 2.5 yang menggambarkan keterkaitan secara kelembagaan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pembina penyelenggaraan pelayaran nasional, serta dengan Pemda sebagai pembina di Daerah, dan juga publik selaku operator/ badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran. Selain, itu disampaikan juga keterkaitan antara Direktorat JenderalPerhubungan Laut sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan dengan K/L terkait lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Kabinet Kerja 2014-2019 dibentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan 4 Kementerian, yakni: Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian ESDM. Dalam Gambar 2.5 sudah diidentifikasi Unit Eselon I di Kementerian lainnya yang harus berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat JenderalPerhubungan Laut, terutama berkaitan dengan: sertifikasi kapal dan pelaut, kesyahbandaran, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta bangunan di perairan dan di bawah air, serta kegiatan salvage, dan hal-hal teknis lainnya. Selain koordinasi secara kelembagaan dengan Kementerian Lain di bawah Kemenko Maritim, terdapat pula lingkup kegiatan yang perlu dikoordinasikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan kementerian terkait, diantaranya berkenaan dengan: pendidikan dan pelatihan pelaut, penjagaan keamanan laut, investasi di bidang pelayaran, kelembagaan dan reformasi birokrasi, tata niaga dan sistem ekonomi kelautan, perlindungan lingkungan, serta ketenagakerjaan. Secara internal, didalam lingkup Kementerian Perhubungan, garis koordinasi sangat diperlukan dengan direktorat teknis lainnya berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, pembangunan, serta pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan moda-moda transportasi yang terpadu, bersinergi, dan berkoopetisi dalam jaringan intermoda yang seamless untuk mewujudkan konektivitas transportasi nasional yang handal dan efisien untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan. Selain itu dalam kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan, akan diperkuat melalui program pengembangan kapasitas sumber daya bidang maritim.


II-34

Sebagai pembina penyelenggaraan pelayaran di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara intensif perlu melakukan bimbingan teknis maupun administratif bagi pelaksanaan tugas yang didesentralisasikan kepada Pemda, khususnya dalam pembinaan pelayaran rakyat. Selain itu, pembinaan serta pemberdayaan terhadap seluruh badan usaha bidang pelayaran mutlak diperlukan karena ujung tombak pelayanan transportasi laut berada di tangan operator baik swasta maupun BUMN/BUMD. Di setiap Direktorat di Ditjen Perhubungan Laut perlu mengidentifikasi pola pemberdayaan badan usaha di bidang masing-masing berikut dengan potensi usaha yang dapat dikerjasamakan dengan swasta berikut dengan skema kelembagaannya. Secara spesifik perkuatan kelembagaan yang paling krusial adalah peningkatan peran OP (otoritas pelabuhan) di 4 lokasi pelabuhan utama agar dapat menjalankan fungsi regulatornya di lapangan sehingga terwujud multi operator yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan Nasional. Kelembagaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan pangkalannya perlu diperjelas dan diperkuat sesuai dengan kebutuhan penjagaan laut dan pantai yang begitu luas. Kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan badan terkait sebagai pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan di mata masyarakat umum juga perlu ditingkatkan. Peran Biro Klasifikasi Indonesia maupun Biro Klasifikasi Asing dalam hal peningkatan kualitas sebagian keselamatan kapal dan perlindunganlingkungan maritim perlu diperluas dan dioptimalkan untuk mengurangi beban Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di lapangan. Peran Pemerintah sebagai Regulator dapat dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada namun khusus pada pengukuran dan pendaftaran kapal dikecualikan untuk dikerjasamakan. Penguatan kelembagaan internal di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan mengkaji lebih dalam mengenai struktur dan organisasi kerja yang selama ini dijalankan, perlu diprioritaskan untuk dilakukan pada Renstra 2015-2019. Dengan beban kebutuhan percepatan penyediaan infrastruktur yang sedemikian besar serta tugas-tugas teknis layanan dan pengawasan yang harus dilakukan, sepertinya dalam 5-10 tahun ke depan perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga dapat disusun organisasi yang ramping dan tepat sasaran dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang fokus pada fungsi regulasi dan pembinaan. Berbagai tugas teknis pelayanan dan pengawasan yang dapat diserahkan pelaksanaan teknisnya kepada Pemda ataupun swasta perlu dikaji untuk diserahterimakan (tanpa menghilangkan fungsi otorisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut). Penguatan simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu dilakukan untuk mengatisipasi kebutuhan investasi swasta yang lebih besar dalam 5 tahun ke depan, khususnya untuk fasilitas pelabuhan. Perluasan penugasan dan kewenangan dalam simpul KPS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan dapat meningkatkan potensi keberhasilan proyek KPS karena proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Peguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan yang dalam hal ini memiliki beberapa skema pengembangan dan revitalisasi kelembagaan pada transportasi laut yaitu Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi laut melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).


II-35

PRESIDEN RI

KEMENKO MARITIM KEMENTERIAN TERKAIT

Kementerian Pariwisata

Ditjen Pengembangan Destinasi Wisata

Kementerian ESDM

Ditjen Minyak dan Gas Bumi Ditjen Mineral dan Batubara Ditjen Ketenaga listrikan Ditjen Energi Baru,Terbarukan dan Konservasi Energi

Kementerian Kelautan & Perikanan

Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut)

Ditjen Perikanan Tangkap

Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

   

Badan Usaha Pelayaran

Pemerintah Daerah

BADAN/LEMBAGA TERKAIT

Badan Usaha Pelabuhan Badan Usaha Angkutan Laut Badan Usaha Kenavigasian Asosiasi Badan Usaha

 Pemerintah Provinsi  Pemerintah Kabupaten  Pemerintah Kota

 Biro Klasifikasi Indonesi  Badan Koordinasi Keamanan Laut

Kementerian BUMN

Kementerian Perdagangan

Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan

Kemen PPN/ Bappenas

Kementerian Kehut & LH

Kemen Pertanian

Kementerian Kehut & LH

Kemen Pertahanan

Kemen Pertahanan

Kementerian Tenaga Kerja

Kementerian Tenaga Kerja

Kementerian PDT Trans

Kementerian Perindustrian

Kemenko Ekonomi

Kemenko Polhukam

Gambar 2.5 Kerangka Kelembagaan Bidang Perhubungan Laut


II-36

Badan Layanan Umum (Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merencanakan pembentukan BLU Bidang Perkapalan dan Kepelautan yaitu Pencatatan kapal dan pelaut , Bidang Kepelabuhanan yaitu pembentukan BLU pada 12 Unit Penyelenggara Pelabuhan yaitu Tarempa, Brondong, Sebuku, Tanjung Laut, Tanah Grogot, Tanjung Redep, Anggrek, Luwuk, Bau-Bau, Tulehu, Tual dan Nabire dan BLU Bidang Kenavigasian yaitu pembentukan BLU pada Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Tanjung Pinang, Tanjung Priok, Surabaya, Samarinda dan Dsitrik Navigasi Kelas II Banjarmasin 2.4

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

2.4.1 PENURUNAN (CASCADING) SASARAN DAN TUJUAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT KE KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR Perumusan tujuan dan sasaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar didasarkan pada tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unit organisasi diatasnya. Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan diturunkan (cascade) ke unit-unit organisasi dibawahnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penurunan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Otoritas Pelabuhan Utama Makassar seperti yang disampaikan pada tabel 2.5


II-37

NO 1

Tabel 2..5 Sasaran Dan Tujuan Ditjen Perhubungan Laut 2015-2019 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT OTORITAS PELABUHAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR STRATEGIS Menurunnya Angka 1) Rasio Kejadian Kecelakaan Kecelakaan Transportasi Laut Transportasi Laut 2) Jumlah Pedoman/Standar Keselamatan 1.1 Meningkatnya keamanan di 1 Jumlah SOP yang dan Keamanan Transportasi Laut wilayah DLKp dan DLKr ditetapkan Pelabuhan 3) Jumlah sarana dan Prasarana 1.2 Meningkatnya kinerja 2 Jumlah Pengawasan Keselamatan Transportasi Laut kegiatan pengawasan, pengelasan di Wilayah pemeriksaan, dan kegiatan DLKp dan DLKr lainnya dalam rangka 3 Jumlah Pengawasan dan a. Jumlah Pembangunan SBNP keselamatan dan keamanan penertiban kendaraan di lingkungan kerja keluar masuk pelabuhan pelabuhan b. Tingkat Kecukupan SBNP 4 Jumlah pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke pelabuhan c. Tingkat Keandalan SBNP 5 pengawasan terhadap embarkasi/debarkasi kapal penumpang d. Jumlah Pembangunan dan Upgrade 6 Pengawasan dan GMDSS penertiban pedagang kaki lima dan kegiatan lainnya di luar operasional dan pelayanan pelayanan e. Jumlah Pembangunan dan Upgrade VTS f. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patroli - Pembangunan Baru Kapal Patroli


II-38

-

Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli - Penyelesaian Pembangunan Kapal Patroli g Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Kenavigasian - Pembangunan Baru Kapal Negara Kenavigasian - Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian

2

Menurunnya Jumlah 4) Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan 5) Transportasi Laut 6)

3

Meningkatnya 7) Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana 8) Transportasi Laut

- Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian Jumlah Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut (pada kapal)

2.3

Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan diwilayah kerja pelabuhan

7

Jumlah Gangguan Keamanan dipelabuhan

3.4

Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan

8

Prosentase Pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi Laut Pencapaian Waiting Time (WT) - Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas Pencapaian Effective Time (ET/BT)

Jumlah Kapal yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS (International Ship And Port Facility Security) Jumlah Pelabuhan yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS (International Ship And Port Facility Security) Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Kinerja Pelayanan Transportasi Laut

a.

Pencapaian Waiting Time (WT)

b. c.

Pencapaian Approach Time (AT) Pencapaian Effective Time (ET/BT)


a

b

II-39

c

d

- Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas Prosentase tingkat penggunaan dermaga (BOR) - Dermaga konvensional - Dermaga Petikemas Tingkat Produktivitas Kerja -

e

f

4

5

Meningkatnya 9) Kompetensi SDM Transportasi Laut

Meningkatnya 10 Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Mewujudkan Good Governance 11

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)

Kinerja

Instansi

Prosentase Penyerapan Anggaran


4.5

5.6

Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Laut

Meningkatnya Kinerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Dalam Mewujudkan Good Governance

9

10

11

Dermaga Konvensional (T/G/J) - Dermaga Petikemas (B/C/H) Peningkatan tingkat penggunaan gudang (SOR) Peningkatan efektivitas penggunaan lapangan (YOR) - Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian -

Bidang Teknis

-

Bidang Non Teknis

Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis serta akuntabilitas kinerja Prosentase Penyerapan Anggaran

II-40

12

Nilai Barang Milik Negara (BMN)

12

13

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jumlah Penyederhanaan Perijinan

13

14

15

Jumlah Dokumen yang Disusun untuk Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Teknis

14

5.7

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perkantoran lainnya

15

16

17

18

19

6

Meningkatnya 16 Penetapan dan Kualitas Regulasi dalam Implementasi Kebijakan bidang Transportasi Laut

Nilai Barang Milik Negara (BMN) Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jumlah Studi / Kajian / Desain / Dokumen Master Plane. DLKr dan DLKp Pelabuhan Luas gedung kantor / Halaman yang fungsinya terpulihkan Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perlengkapan kantor Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran

Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan


II-41

7

8

Menurunnya Emisi 17 Gas Rumah Kaca (GRK) dan 18 meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan 19 pada Sektor Transportasi laut Meningkatknya 20 Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim 21 22

9

Meningkatnya 23 Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut 24 untuk Mengurangi Backlog maupun Bottleneck 25

Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Jumlah Sarana yang Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan Jumlah Prasarana yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan SBNP Solar Cell Rasio Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran Jumlah Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial Jumlah Lokasi Pengerukan untuk Memenuhi Persyaratan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut Jumlah 2 Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian 6 Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis - Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan Laut Perintis - Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis


II-42

-

27

10

Meningkatnya 28 Produksi Angkutan Penumpang dan Barang 29

Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Terselenggaranya Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Laut Jumlah Muatan Penumpang -

11

Meningkatnya 31) Layanan Transportasi Laut di Perbatasan Negara. Pulau Terluar. dan Wilayah Non Komersial Lainnya

Laut

10.10

Meningkatnya Konsesi / perjanjian kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di pelabuhan Meningkatnya Produktivitas arus penumpang dan barang

20

21

Perintis/Pelni PSO 22

Perintis/Pelni

Swasta Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis


Jumlah Konsesi / perjanjian kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di pelabuhan Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang a Perintis

Non Perintis/Pelni Non PSO Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang -

30

Angkutan

9.9

23 11.11

Meningkatnya Layanan Transportasi Laut di Perbatasan Negara. Pulau Terluar. dan Wilayah Non Komersial Lainnya

24

b Non Perintis Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang a Perintis b Non Perintis Jumlah Voyage Angkutan Laut Perintis Jumlah pelabuhan singgah yang dilayani angkutan laut perintis

II-43

2.4.2

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR TUJUAN KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR 1. Peningkatan kinerja kegiatan dalam rangka keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja pelabuhan 2. Peningkatan kinerja pelayanan serta pemanfaatan fasilitas pelabuhan 3. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Laut Non-Komersial oleh Otoritas Pelabuhan 4. Peningkatan peran swasta dalam pengusahaan fasilitas dan pelayanan di pelabuhan 5. Peningkatan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Laut oleh Otoritas Pelabuhan Utama 6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM 7. Peningkatan kinerja Otoritas Pelabuhan Utama dalam mewujudkan Good Governance SASARAN KANTOR OTORITAS PELABUHANUTAMA MAKASSAR 1. Meningkatnya kinerja kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan kegiatan lainnya dalam rangka keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja pelabuhan 2. Meningkatnya keamanan di wilayah DLKp dan DLKr Pelabuhan 3. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan di wilayah kerja pelabuhan 4. Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan 5. Meningkatnya Layanan Transportasi Laut di Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya 6. Meningkatnya konsesi/ perjanjian kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di pelabuhan 7. Meningkatnya Produktivitas arus penumpang dan barang 8. Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Laut 9. Meningkatnya Kinerja Otoritas Pelabuhan Utama dalam Mewujudkan Good Governance 10. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perkantoran lainnya SASARAN KANTOR OTORITAS PELABUHANUTAMA MAKASSAR

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah pengawasan di wilayah DLKr dan DLKp Jumlah pengawasan dan penertiban kendaraan keluar masuk pelabuhan Jumlah pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke pelabuhan Pengawasan terhadap embarkasi/debarkasi kapal penumpang Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan kegiatan lainnya di luar operasional dan pelayanan 6. Jumlah SOP yang ditetapkan 7. Jumlah gangguan keamanan di Pelabuhan 8. Prosentase pencapaian on time Performance (OTP) Transortasi Laut a. Pencapaian Waiting Time (WT) - Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas b. Pencapaian Effektive Time (ET/BT) - Dermaga Konvensional Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

II-44

- Dermaga Petikemas c. Pencapaian tingkat penggunaan dermaga (BOR) - Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas d. Tingkat produktivitas kerja - Dermaga Konvensional (T/G/J)) - Dermaga Petikemas (B/C/H) e. Peningkatan tingkat penggunaan gudang (SOR) f. Peningkatan efektivitas penggunaan lapangan (YOR) - Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas 9. Jumlah pelabuhan singgah yang dilayani angkutan laut perintis 10. Jumlah Konsesi / perjanjian kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di pelabuhan 11. Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang a. Perintis b. Non Perintis 12. Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang a. Perintis b. Non Perintis 13. Jumlah Voyage Angkutan Laut Perintis 14. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian - Bidang teknis - Bidang non-teknis 15. Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administarsi dan teknis serta akuntabilitas kinerja 16. Prosentase penyerapan anggaran 17. Nilai Barang Milik Negara (BMN) 18. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 19. Jumlah Studi / Kajian / Desain / Dokumen Master Plane. DLKr dan DLKp Pelabuhan 20. Luas gedung kantor / Halaman yang fungsinya terpulihkan 21. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perlengkapan kantor 22. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor 23. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional 24. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran


II-45

Tabel 2.6Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar 2015-2019 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI a. Peningkatan 1) Meningkatnya kinerja 1. Jumlah pengawasan di Meningkatkan efektivitas  Peningkatan kinerja kinerja kegiatan kegiatan pengawasan, wilayah DLKr dan DLKp kegiatan pengawasan, pengawasan terhadap dalam rangka pemeriksaan, dan 2. Jumlah pengawasan dan pemeriksaan, dan penertiban kegiatan pengelasan, keselamatan kegiatan lainnya dalam penertiban kendaraan keluar terhadap seluruh kegiatan di penutuhan, dan kegiatan dan keamanan rangka keselamatan dan masuk pelabuhan lingkungan kerja pelabuhan lainnya di Wilayah DLKp dan di lingkungan keamanan di lingkungan 3. Jumlah pengawasan dalam rangka keselamatan DLKr kerja pelabuhan kerja pelabuhan terhadap lalu lintas barang dan keamanan  Peningkatan ketertiban lalu dari dan ke pelabuhan lintas kendaraan keluar masuk 4. Pengawasan terhadap pelabuhan embarkasi/debarkasi kapal  Peningkatan efektivitas kinerja penumpang pelayanan lalu lintas barang 5. Pengawasan dan penertiban dari dan ke pelabuhan pedagang kaki lima dan  Peningkatan efektivitas kinerja kegiatan lainnya di luar pengawasan terhadap operasional dan pelayanan embarkasi/ debarkasi kapal penumpang  Penertiban kegiatan lainnya di luar operasional dan pelayanan (termasuk pedagang kaki lima) 2) Meningkatnya keamanan 6. Jumlah SOP yang ditetapkan Peningkatan efektivitas SOP  Meningkatkan ketersediaan di wilayah DLKp dan DLKr dalam rangka keamanan di SOP untuk menunjang Pelabuhan wilayah DLKp dan DLKr pelaksanaan tugas Otoritas Pelabuhan Pelabuhan dalam meningkatkan keamanan di wilayah kerja pelabuhan


II-46

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI 3) Menurunnya Jumlah 7. Jumlah gangguan keamanan Penurunan potensi terjadinya  Peningkatan efektivitas Gangguan Keamanan di di Pelabuhan gangguan keamanan di pengawasan pemenuhan wilayah kerja pelabuhan wilayah kerja pelabuhan persyaratan keamanan kapal  Peningkatan efektivitas patroli keamanan di wilayah daratan dan perairan pelabuhan b. Peningkatan 4) Meningkatnya kinerja 8. Prosentase pencapaian on Meningkatkan efektivitas  Peningkatan kegiatan kinerja operasional pelabuhan time Performance (OTP) kegiatan dalam rangka koordinasi antar instansi pelayanan serta dalam rangka pemenuhan Transortasi Laut pembinaan, koordinasi dan dalam meningkatkan pemanfaatan standar kinerja yang a. Pencapaian Waiting Time pelayanan pelabuhan pelayanan kepelabuhanan fasilitas ditetapkan (WT)  Peningkatanefektivitas pelabuhan - Dermaga Konvensional aplikasi SIMOPEL dan sistem - Dermaga Petikemas manajemen pelayanan di b. Pencapaian Effektive wilayah kerja pelabuhan Time (ET/BT)  Peningkatan efektivitas - Dermaga Konvensional pelaksanaan sispro - Dermaga Petikemas pelayanan kapal, barang, dan c. Pencapaian tingkat penumpang sesuai standar penggunaan dermaga yang telah ditetapkan (BOR) - Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas d. Tingkat produktivitas kerja - Dermaga Konvensional (T/G/J)) - Dermaga Petikemas (B/C/H) e. Peningkatan tingkat penggunaan gudang (SOR)


II-47

TUJUAN

SASARAN f.

INDIKATOR KINERJA Peningkatan efektivitas penggunaan lapangan (YOR) - Dermaga Konvensional - Dermaga Petikemas

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI IMPLEMENTASI

Meningkatkan pemenuhan  Peningkatan jumlah terhadap standar kinerja pelabuhan yang mempunyai pelayanan sesuai SK Dirjen pencapaian waiting time (WT) terkait Standar Kinerja sesuai SK Dirjen terkait Pelayanan Operasional Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan Operasional Pelabuhan  Peningkatan jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan  Peningkatan jumlah pelabuhan yang mempunyai prosentase pencapaian effective time (ET) dibanding degan berthing time (BT) sesuai SK Dirjen terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Meningkatkan produktivitas  Peningkatan penggunaan fasilitas pelabuhan dermaga konvensional dan dermaga petikemas  Peningkatan produktivitas kerja dermaga konvensional dan dermaga petikemas


II-48

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI IMPLEMENTASI  Peningkatan efektivitas penggunaan gudang (SOR) dan lapangan (YOR) baik di dermaga konvensional maupun di dermaga petikemas

Meningkatkan kinerja layanan  Peningkatan pemenuhan pemanduan/ penundaan kebutuhan SDM, sarana kapal, dan prasarana pendukung pemanduan  Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemanduan pada wilayah pelabuhan c. Peningkatan 5) Meningkatnya Layanan 9. Jumlah pelabuhan singgah Meningkatkan kinerja  Peningkatan frekuensi Kinerja Transportasi Laut di yang dilayani angkutan laut pelayanan dalam penyediaan kujungan kapal perintis pada Pelayanan Perbatasan Negara, perintis angkutan laut perintis pelabuhan yang berada di Transportasi Pulau Terluar, dan wilayah kerja otoritas Laut NonWilayah Non Komersial pelabuhan utama Komersial oleh Lainnya  Peningkatan jumlah Otoritas pelabuhan singgah yang Pelabuhan dilayani angkutan laut perintis d. Peningkatan 6) Meningkatnya konsesi/ 10. Jumlah Konsesi / perjanjian Meningkatkan peran swasta  Peningkatan koordinasi, peran swasta perjanjian kerjasama kerjasama lainnya terkait dalam pengusahaan fasilitas sosialisasi, dan penjajagan dalam lainnya terkait fasilitas fasilitas dan pelayanan di dan pelayanan pelabuhan kerjasama dalam pengusahaan dan pelayanan di pelabuhan pengusahaan dan pelayanan fasilitas dan pelabuhan pelabuhan pelayanan di  Peningkatan jumlah pelabuhan konsesi/perjanjian kerjasama lainnya terkait fasilitas dan pelayanan di pelabuhan Renstra Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

II-49

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI e. Peningkatan 7) Meningkatnya 11. Jumlah Muatan Angkutan Meningkatkan produktivitas  Peningkatan upaya dalam Kinerja Produktivitas arus Laut Penumpang pelayanan arus penumpang rangka menambah jumlah Pelayanan Lalu penumpang dan barang a. Perintis dan barang kunjungan kapal ke Lintas dan b. Non Perintis pelabuhan Angkutan Laut 12. Jumlah Muatan Angkutan  Peningkatan jumlah Voyage oleh Otoritas Laut Barang Angkutan Laut Perintis Pelabuhan a. Perintis  Peningkatan upaya dalam Utama b. Non Perintis rangka menaikkan jumlah 13. Jumlah Voyage Angkutan muatan penumpang angkutan Laut Perintis laut perintis dan non perintis  Peningkatan upaya dalam rangka menaikkan jumlah muatan barang angkutan laut perintis dan non perintis f. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM

8) Meningkatnya Kompetensi Transportasi Laut

SDM

14. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian - Bidang teknis - Bidang non-teknis

Meningkatkan pemenuhan  Peningkatan jumlah pegawai kebutuhan SDM Otoritas Otoritas Pelabuhan Utama Pelabuhan Utama sesuai yang memiliki sertifikat dengan kompetensi yang keahlian baik Bidang Teknis dibutuhkan maupun Bidang Non-teknis  Peningkatan pelaksanaan diklat/bimtek, pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi bagi SDM aparatur/teknis untuk mendapatkan kualifikasi keahlian sesuai bidangnya


II-50

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA ARAH KEBIJAKAN g. Peningkatan 9) Meningkatnya Kinerja 15. Jumlah dokumen yang Meningkatkan akuntabilitas kinerja Otoritas Otoritas Pelabuhan disusun untuk memenuhi kinerja Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Utama dalam kebutuhan administarsi dan Utama Utama dalam Mewujudkan Good teknis serta akuntabilitas mewujudkan Governance kinerja Good 16. Prosentase penyerapan Governance anggaran 17. Nilai Barang Milik Negara (BMN) 18. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 19. Jumlah Studi / Kajian / Desain / Dokumen Master Plane. DLKr dan DLKp Pelabuhan Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Otoritas Pelabuhan Utama

STRATEGI IMPLEMENTASI • Peningkatan kualitas AKIP serta kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Otoritas Pelabuhan Utama • Peningkatan efektivitas perencanaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Otoritas Pelabuhan Utama • Peningkatan kualitas dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis serta akuntabilitas kinerja • `Peningkatan penyerapan anggaran Otoritas Pelabuhan Utama • Peningkatan kinerja Otoritas Pelabuhan Utama dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) • Peningkatan kinerja Otoritas Pelabuhan Utama dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)


II-51

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI 10) Meningkatnya 20. Luas gedung kantor / Meningkatkan kondisi gedung • Peningkatan jumlah gedung pemenuhan kebutuhan Halaman yang fungsinya kantor/ halaman kantor yang fungsinya peralatan dan terpulihkan terpulihkan perlengkapan kantor serta 21. Jumlah waktu terpulihkannya • Peningkatan jumlah halaman perkantoran lainnya fungsi kantor maupun bangunan di peralatan/perlengkapan sekitar gedung kantor yang kantor fungsinya terpulihkan 22. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor 23. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional 24. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran Meningkatkan pemenuhan fungsi peralatan/ perlengkapan kantor

• Peningkatan waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perlengkapan kantor • Peningkatan waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor • Peningkatan waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional • Peningkatan waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran


II-52

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1

TARGET KINERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR TAHUN 2015-2019 Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja yang menunjukan tingkat sasaran kinerja spesifik dan kegiatan yang akan dicapai oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dalam periode waktu yang telah ditentukan. Rincian target capaian kinerja sasaran, indikator kinerja dan kegiatan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 dapat disampaikan pada tabel berikut .


III- 1

TARGET KINERJA TAHUN 2015-2019 KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN TOTAL

1.

Meningkatnya

1).

kinerja kegiatan pengawasan,

Jumlah pengawasan di wilayah

2)

Jumlah pengawasan dan penertiban kendaraan keluar

kegiatan lainnya

masuk pelabuhan 3)

Jumlah pengawasan terhadap lalu

keselamatan dan

lintas barang dari dan ke

keamanan di

pelabuhan

lingkungan kerja

2016

2017

2018

2019

Kegiatan

60

220

220

220

220

940

Kegiatan

210

150

150

150

150

1.476

Kegiatan

210

150

150

150

150

1.476

Kegiatan

80

220

220

220

220

960

Kegiatan

100

100

100

100

100

400

DLKr dan DLKp

pemeriksaan, dan

dalam rangka

2015

4)

pelabuhan

Pengawasan terhadap embarkasi/debarkasi kapal Penumpang

5)

Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan kegiatan lainnya di luar operasional dan pelayanan


III- 2

2.

Meningkatnya

6)

Jumlah SOP yang ditetapkan

SOP

-

1

1

1

1

4

7)

Jumlah Gangguan keamanan dipelabuhan

Kegiatan

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

5

%

80

80

80

80

80

80

Keamanan diwilayah DLKr dan DLKp Pelabuhan

3

4.

Menurunnya jumlah gangguan keamanan diwilayah kerja pelabuhan

Meningkatnya

8) Prosentase pencapaian on time

kinerja operasional

Performance (OTP) Transortasi Laut

pelabuhan dalam rangka pemenuhan

a


standar kinerja yang

-

Dermaga Konvensional

Jam

ditetapkan

-

Dermaga Petikemas

Jam

b

Pencapaian Effektive Time (ET/BT) -

c


Pencapaian tingkat penggunaan dermaga (BOR)

d

-


%

70

70

70

70

70

70

-

Dermaga Petikemas

%

70

70

70

70

70

70

Tingkat produktivitas kerja -

Dermaga Konvensional (T/G/J)


III- 3

a.

B/M barang non petikemas

(T/G/J)

25

25

25

25

25

125

(T/G/J)

30

30

30

30

30

150

(T/G/J)

35

35

35

35

35

175

(T/G/J)

150

150

150

150

150

750

(T/G/J)

100

100

100

100

100

500

%

65

65

65

65

65

65

(General cargo)

b.

B/M barang non petikemas (Bulk Cargo)

c.

B/M barang non petikemas (Un Caries)

d.

B/M barang non petikemas (Curah Cair)

e.

B/M barang non petikemas (Curah Kering)

e

Dermaga Petikemas (B/C/H)

Peningkatan tingkat penggunaan

(B/C/H)

gudang (SOR) f

Peningkatan efektivitas penggunaan lapangan (YOR)

5.

6.

Meningkatnya

9)

-


%

70

70

70

70

70

70

-

Dermaga Petikemas

%

70

70

70

70

70

70

Jumlah pegawai yang memiliki

Kompetensi SDM

sertifikat keahlian

Transportasi Laut

-

Bidang teknis

Orang

36

36

40

45

50

207

-

Bidang non-teknis

Orang

2

2

5

10

10

29

Dokumen

4

4

4

4

4

16

Meningkatnya

10)

Jumlah dokumen yang disusun


III- 4

kinerja Kantor

untuk memenuhi kebutuhan

Otoritas Pelabuhan

administarsi dan teknis serta

Utama Dalam

akuntabilitas kinerja

Mewujudkan Good

11)

Prosentase penyerapan anggaran

Govermance

12)


13)

Target Pendapatan Negara Bukan

14)

% Rp.

Rp. (1,75%)

100

100

70.100.637.000

29.394.036.000

472.281.501

100.000.000.00 0

100

100

100

100

114.659.560.819

126.125.516.900

138.738.068.590

6.012.870.041

6.493.899.644

7.143.289.608

120.122.340.794

3,606,00

479.017.819.309

Pajak (PNBP)

Rp. (5%)

Jumlah Study/Kajian/desain/

Dokumen

10

5

3

2

Bulan

3,462,00

3,606,00

3,606,00

3,606,00

3,606,00

Bulan

12

12

12

12

12

12

Bulan

12

12

12

12

12

12

Bulan

12

12

12

12

12

12

Bulan

12

12

12

12

12

12

2.272.500.000

Dokumen Master Plan, DLKr dan DLKp Pelabuhan 7.

Meningkatnya

15)

pemenuhan kebutuhan peralatan

Jumlah gedung kantor / halaman yang fungsinya terpulihkan

16)

Jumlah waktu terpulihkannya

dan perlengkapan

fungsi peralatan/perlengkapan

kantor serta

kantor

perkantoran lainnya

17)

Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor

18)

Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional

19)

Jumlah waktu terpenuhinya


III- 5

kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran 8.

Meningkatnya

20)

Jumlah Konsesi/perjanjian

Konsesi/perjanjian

kerjasama lainnya terkait fasilitas

kerjasama lainnya

dan pelayanan di Pelabuhan

Konsesi/

3

2

1

1

-

7

Perjanjian

terkait fasilitas dan pelayanan di Pelabuhan 9.

Meningkatnya

21)

Jumlah muatan Angkutan Laut

produktivitas arus

Penumpang

penumpang dan

-

barang

22)

Perintis

Penumpang

a)

R-37

Penumpang

b)

R-38

Penumpang

Non Perintis

17.004

17.420

12.705

10.230

5.867

5.460

6.260

1.980

31.200

31.220

31.230

12.8074

11.550

11.560

11.570

57.615

Penumpang

Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang -

23)

Perintis a)

R-37

Ton/M³

b)

R-38

Ton/M³

Non Perintis

-

-

-

11,327

-

-

-

8,240

Ton/M³

Jumlah voyage Angkutan Laut Perintis -

Perintis a)

R-37


26

26

III- 6

26

26

26

130

b) 10.

Meningkatnya Layanan

R-38

33

33

33

33

33

165

9

9

9

45

7

7

7

35

24 ) Jumlah pelabuhan singgah yang dilayani angkutan laut perintis

Transportasi Laut di Perbatasan Negara,

a)

R-37

Pelabuhan

9

Pulau Terluar, dan

b)

R-38

Pelabuhan

7

9 7

Wilayah Non Komersial Lainnya


III- 7

3.2

KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah). Rincian kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel. 3.2. Pembiayaan kegiatan-kegiatan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar pada umumnya terdiri atas pembiayaan berasal dari rupiah murni dan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Proses Pengusulan Rencana Anggaran Proses pengusulan Rencana anggaran yang bersumber dari Rupiah murni dilaksanakan sebagai berikut : a. Kebutuhan kegiatan/Anggaran bersumber dari semua unit kerja selanjutnya diteruskan ke seksi Program dan Evaluasi /Tim Penyusun dan kemudian membuat Matriks/list Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dilanjutkan dengan pembahasan/konsultasi terhadap konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dari hasil pembahasan / konsultasi terhadap konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Seksi Program dan kemudian diteruskan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan para kepala Bidang. Selanjutnya seksi Program menyiapkan data dukung berupa TOR, RAB, Gambar dan data lainnya, hingga selesainya konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan lembar kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan memasukkan data dalam Aplikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA). b. Setelah dimasukkan pada Aplikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para kepala bidang untuk diperiksa/dikoreksi sesuai dengan hasil pembahasan, dan jika tidak sesuai dikembalikan kepada Tim Penyusun tersebut dan jika sesuai maka Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk diperiksa penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selanjutnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar disampaikan ke Kantor Pusat dilanjutkan dengan pembahasan untuk Satuan I, satuan II dan satuan III Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. c. Setelah satuan III disetujui oleh DPR-RI dilakukan pembahasan ditingkat Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pembahasan tersebut akan dituangkan dalam DIPA Kementerian Perhubungan Cq. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Pada Tabel 3.2 dapat digambarkan Rencana Kebutuhan Kegiatan dan Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar pada periode Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 356.794.031.070,-, dimana pada Tahun 2015 sebesar Rp. 100.472.908.000,-, Tahun 2016 sebesar Rp. 66.967.242.000,-, Tahun 2017 sebesar Rp. 59.564.024.000, Tahun 2018 sebesar Rp. 63.656.075.200,- dan Tahun 2019 sebesar Rp. 66.133.781.870,-.


III- 8

Tabel 3.1 Indikasi Pendanaan dan Kegiatan Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019 TAHUN 2015 N O

KEGIATAN STRATEGIS

SATUAN

TOTAL I

II

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut - Subsidi Angkutan Laut Perintis

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan - Pembangunan fasilitas pelabuhan

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

II I

1

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut Penyuluhan Pembinaan organisasi Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Trayek

INDIKASI ANGGARAN (Rp)

TARGET VOLUME

TAHUN 2016

LOKASI


TARGET VOLUM E

TAHUN 2017

LOKA SI


TARGET VOLUM E

TAHUN 2018


LOKA SI

TARGET VOLUME

TAHUN 2019

LOKA SI


TARGET VOLUME

LOKA SI

TOTAL INDIKASI ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar)

100.472.908.000

66.967.242.000

59.564.024.000

63.656.075.200

66.133.781.870

356.794.031.070

15.417.117.0 00

21.554.008.000

21.554.008.0 00

23.709.408.8 00

26.080.349.6 80

108.314.891 .480

26.080.349.6 80

108.314.891 .480

0

98.003.188. 000

15.417.117.0 00

2

R-37, R-38

68.972.152.0 00

Paket

48.972.152.0 00

1

MNP, Faspel Paotere

Paket

20.000.000.0 00

1

Breakwater

16.083.639.0 00

21.554.008.000

2

R-43, R-44

21.554.008.0 00

2

R-43, R-44

23.709.408.8 00

2

R-4344

29.031.036.000

0

0

0

0

0

0

48.972.152. 000

0

0

0

49.031.036. 000

16.382.198.000

38.010.016.0 00

39.946.666.4 00

40.053.432.1 90

150.475.951 .590

485.522.180

1.756.273.980

29.031.036.000

1

Break water

Frekuen si

140.555.000

12

287.555.000

401.258.000

12

441.383.800

Tahun

34.495.000

12

37.495.000

146.868.000

1

161.554.800


III- 9

*

1

177.710.280

1

558.123.080

TARGET 20152019

2

1

2 3

4

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sistem Akuntansi Instansi Study/ Kajian/Survey/Mast er Plan Study DLKr dan DLKp

Tahun

106.060.000

12

250.060.000

Laporan

82.665.000

12

82.665.000

Laporan

6.414.000.00 0

10

2.500.000.000

Paket

2.136.100.00 0

5

Parepare, Gorontalo, Ternate,Bit ung, Biak

2.500.000.000

Rencana Induk Pelabuhan

Paket

4.277.900.00 0

5

Siwa, Palopo, Kendari,M anokowari , Merauke

0

Perlengkapan Gedung lainnya Sarana Gedung

Paket

475.585.000

22

40.000.000

12

1

279.829.000

1

307.811.900

1

94.721.000

12

94.721.000

12

94.721.000

12

1

0

0

8.914.000.0 00

0

0

0

4.636.100.0 00

10

0

0

0

4.277.900.0 00

5

22

5.843.500.00 0 70.000.000

6.198.843.50 0 44.000.000

5.821.900.00 0 48.400.000

18.533.828. 500 269.400.000

56.000.000

8

40.000.000

1

0

194.000.000

5

Mera uke, Mano kwari, Siwa, Jenep onto, Kend ari

- AC

Unit

40.000.000

- Pengadaan Proyektor - CCTV (8 kamera)

Unit

0

11.000.000

Paket

0

0

30.000.000

435.585.000

127.000.000

Inventaris Kantor

1.198.150.9 00 449.493.000

0

67.000.000 10

254.390.000

15

2

44.000.000

2

48.400.000

2

228.400.000

24

0

0

11.000.000

1

0

0

30.000.000

1

5.773.500.00 0 0

6.154.843.50 0 0

5.773.500.00 0 0

18.264.428. 500 120.000.000

30

1

- Lemari Besi

Unit

37.500.000

15

82.500.000

- Lemari file (besi dan kaca) - Lemari Kayu

Unit

21.000.000

6

0

0

23.100.000

15

0

44.100.000

21

Unit

8.585.000

1

0

0

9.443.500

6

0

18.028.500

7

- Kursi Staf

Unit

15.000.000

20

30.000.000

0

35.000.000

25

0

80.000.000

65

- Genset 35 KVA

Unit

305.000.000

1

0

0

335.500.000

1

0

640.500.000

2

- Sound system

Paket

15.000.000

1

0

0

0

0

15.000.000

1

- Peta

Paket

5.000.000

1

0

0

5.500.000

0

10.500.000

2

- Kursi pimpinan rapat

Unit

12.500.000

4

0

0

0

0

12.500.000

4

20


III- 10

1

5

6

7

- Mesin Jilid

Paket

8.000.000

1

0

0

0

- Peralatan kantor

Paket

8.000.000

1

0

1

0

8.800.000

- Meja rapat

Paket

0

10.000.000

1

0

0

- Handy Talky (HT)

Paket

0

4.500.000

1

36.000.000

8

- Peralatan survey

Paket

0

0

1

- UPS

Unit

0

0

5.700.000.00 0 20.000.000

- Mesin Hitung Uang

Unit

0

0

- Pengadaan TV LCD

Unit

0

Meubelair

Unit

10.000.000

Sice /sofa pimpinan

Unit

10.000.000

Kursi Staf

Unit

0 212.900.000

Alat Pengolah data

8.000.000

1

0

16.800.000

3

0

10.000.000

1

36.000.000

8

76.500.000

17

1

3

4

17.100.000. 000 60.000.000

12

1

4

5.700.000.00 0 20.000.000

4

5.700.000.00 0 20.000.000

3.500.000

1

3.500.000

1

3.500.000

1

10.500.000

3

0

14.000.000

2

14.000.000

2

14.000.000

2

42.000.000

6

1

10.000.000

107.500.000

1

10.000.000

1

107.500.000

107.500.000

342.500.000

70.000.000

7

70.000.000

7

70.000.000

7

230.000.000

23

0

37.500.000

25

37.500.000

25

37.500.000

25

112.500.000

75

159.000.000

163.500.000

131.000.000

- Komputer

Unit

60.000.000

5

40.000.000

5

24.000.000

2

-Laptop

Unit

48.000.000

4

60.000.000

5

120.000.000

8

- Printer

Unit

15.000.000

5

10.000.000

5

10.000.000

5

- Mesin fotocopy

Unit

30.000.000

1

38.000.000

2

- Scanner

Unit

4.500.000

1

- Camera

Unit

4.000.000

- Handycam

Unit

- Hardisk Eksternal - Mesin fotocopy kecil - Media publikasi elektronik 42" (aplikasi, server, & monitor) - Mesin fax ukuran folio - Mesin Tik Listrik Kendaraan operasional

1

0

42.000.000

80.500.000 3

40.000.000

10

746.900.000 4

206.000.000

19

12

228.000.000

39

7

55.000.000

28

10.000.000

6

10.000.000

0

40.000.000

2

0

108.000.000

5

0

0

10.000.000

2

0

14.500.000

3

1

0

0

7.500.000

1

8.500.000

1

20.000.000

3

2.000.000

1

0

0

12.000.000

1

12.500.000

1

26.500.000

3

Unit

1.000.000

1

6.000.000

6.000.000

4

6.000.000

4

25.000.000

17

Unit

8.400.000

1

0

0

0

0

8.400.000

1

PKT

40.000.000

1

0

0

0

0

40.000.000

1

Unit

0

5.000.000

0

0

0

5.000.000

1

Unit

0

0

3.500.000

10.500.000

3

430.000.000

0

604.720.000

4

1


6.000.000

4

1

3.500.000 644.720.000

III- 11

1

3.500.000 690.000.000

1

2.369.440.0 00

60.000.000

3

0

0

40.000.000

2

40.000.000

2

140.000.000

7

370.000.000

1

0

604.720.000

604.720.000

2

650.000.000

2

5

0

15.000.000.0 00 460.306.000

0

0

0

1

2.229.440.0 00 15.000.000. 000 1.880.630.0 00 57.600.000

150.000.000

1

600.000.000

4

1

250.000.000

1

4

1

45.906.000

1

1.000.000.0 00 223.030.000

- Kendaraan Roda 2

Unit

- Kendaraan Roda 4

Unit

Tanah Monitoring/Evaluasi

M2 Laporan

Monitoring/Evaluasi - Monitoring Angkutan Natal & Tahun Baru - Monitoring Angkutan Lebaran - Komponen Penyusun LAKIP LAYANAN PERKANTORAN Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran - Poliklinik/obatobatan - Pakaian dinas pegawai pejabat/negara - Perawatan Gedung

Paket

0

14.400.000

1

14.400.000

1

14.400.000

1

14.400.000

Paket

0

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

1

Paket

0

250.000.000

1

250.000.000

1

250.000.000

Tahun

42.406.000

1

42.906.000

1

45.906.000

1

45.906.000

Bulan

8.275.528.00 0 5.806.781.00 0 2.468.747.00 0

12

11.880.869.000

1

9.583.301.000

1

1

2.297.568.000

1

OT

9.900.000

99

10.700.000

107

10.700.000

107

12.000.000

120

11.900.000

125

55.200.000

558

OT

89.100.000

99

98.440.000

107

98.440.000

107

108.284.000

120

119.112.400

125

513.376.400

558

M2

258.148.000

1564

158.648.000

1.564

199.312.000

1.564

219.243.200

1.564

241.167.520

1.564

1.564

- Perbaikan Peralatan Kantor - Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor

Tahun

33.700.000

1

89.985.000

1

96.985.000

1

106.683.500

1

117.351.850

1

1.076.518.7 20 444.705.350

Tahun

276.228.000

1

166.170.000

1

329.880.000

1

362.868.000

1

399.154.800

1

1.534.300.8 00

5

- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10

Unit

125.600.000

2

320.000.000

10

330.840.000

10

363.924.000

12

400.316.400

10

1.540.680.4 00

44

- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 - Langganan Daya dan Jasa - Jasa Pos / Giro/ Sertifikat

Unit

4.500.000

3

27.200.000

8

56.320.000

8

61.952.000

10

68.147.200

8

218.119.200

37

Tahun

185.000.000

1

445.000.000

1

445.000.000

1

489.500.000

1

538.450.000

1

5

Tahun

85.000.000

1

20.000.000

1

20.000.000

1

22.000.000

1

24.200.000

1

2.102.950.0 00 171.200.000

8

0

9

1 0 a . b .

Tahun Tahun

42.406.000

1

457.306.000


15.334.511.0 00 12.407.283.0 00 2.927.228.00 0

10.000

460.306.000

1 1

16.868.192.1 00 13.648.011.3 00 3.220.180.80 0

III- 12

460.306.000

1

17.312.983.0 10 13.772.084.1 30 3.540.898.88 0

1

69.672.083. 110 55.217.460. 430 14.454.622. 680

4

5

5

5

5

1 1

- Operasional Perkantoran dan Pimpinan - Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja - Jamuan Rapat

Tahun

1.096.639.00 0

1

928.325.000

1

1.262.241.00 0

1

1.388.465.10 0

1

1.527.311.61 0

1

6.202.981.7 10

5

0T

2.600.000

6

4.500.000

7

4.810.000

7

5.291.000

10

5.820.100

12

23.021.100

42

Tahun

12.000.000

1

21.600.000

1

30.000.000

1

33.000.000

1

36.300.000

1

132.900.000

5

-Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Tahun

287.432.000

1

0

287.432.000

1

- Pemeliharaan Sarana Gedung Output Cadangan

Unit

2.900.000

1

7.000.000

151.237.000

5

Non Alokasi

0

1

810.803.000 Tahun

0

810.803.000

42.700.000 0

1


0

0

1

46.970.000 15.000.000.0 00 15.000.000.0 00

III- 13

0

1

51.667.000 15.000.000.0 00 15.000.000.0 00

1

30.810.803. 000 30.810.803. 000

1

BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ini akan menjadi acuan dalam perumusan kegiatan penyelenggaraan transportasi laut yang terkait dengan tugas dan fungsi Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Setiap awal tahun Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang selanjutnya dilaporkan setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Selain itu, seluruh Aparatur Otoritas Pelabuhan Utama Makassar diharapkan dapat mendayagunakan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk mendorong terwujudnya Tujuan dan Sasaran Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Pada akhirnya, kinerja Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dari waktu ke waktu melalui penajaman fokus pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi program kegiatan yang telah disusun dapat terus ditingkatkan. Keberhasilan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ini memerlukan komitmen dan dukungan dari dari seluruh Aparatur Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015 - 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tentang Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015 - 2019, yang akan menjadi pedoman bagi Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam melaksanakan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015 - 2019 disusun untuk menetapkan arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan transportasi laut bagi seluruh Aparatur serta stakeholder terkait kelancaran operasional pelabuhan. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh Aparatur Otoritas Pelabuhan Utama Makassar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015 - 2019 dengan sebaik-baiknya. 2. Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Kinerja Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015 - 2019 dan menjadi acuan bagi seluruh Aparatur di lingkungan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 3. Otoritas Pelabuhan Utama Makassar berkewajiban menciptakan dan menjaga konsistensi antara Arah Kebijakan yang meliputi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. 4. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015 - 2019, masing-masing Aparatur Otoritas Pelabuhan Utama Makassar diwajibkan dapat memberikan kontribusi dan mendukung dalam pencapian target-target yang telah ditetapkan dan dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar 2015 - 2019. 5. Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat melakukan review terhadap Rencana Strategis Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015 – 2019 apabila dalam periode pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan yang perlu disesuaikan dengan tetap menjaga kesinambungan terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.


IV- 1

Lampiran 1 PETA/LOKASI CAPAIAN RIP DAN DLKr/DLKp TAHUN 2010-2014 Pelabuhan Balikpapan

-

-

Penyusunan RIP : 2013 Penyusunan DLKr/DLKp : 2014

Pelabuhan Samarinda

Pelabuhan Bitung:

-



Pelabuhan Tarakan Penyusunan RIP : 2013 Penyusunan DLKr/DLKp : 2014

-

-

Pelabuhan Parepare: Penyusunan RIP : 2014 Penyusunan DLKr/DLKp : 2015


Pelabuhan Manokwari: Penyusunan RIP : 2015 Penyusunan DLKr/DLKp : 2016

Pelabuhan Ternate: Penyusunan RIP : 2014 Penyusunan DLKr/DLKp : 2015

-

Pelabuhan Pantoloan: Penyusunan RIP : 2013 Penyusunan DLKr/DLKp : 2014

-

Pelabuhan Makassar: Penyusunan RIP : 2012 Penyusunan DLKr/DLKp : 2013 Rehabilitasi Breakwater 2013,2014,2015,2016 Fasilitas Pelabuhan Paotere : 2013 & 2015

-

Pelabuhan Ambon:

Pelabuhan Gorontalo: Penyusunan RIP : 2014 Penyusunan DLKr/DLKp : 2015

:

-

Pelabuhan Palopo: Penyusunan RIP : 2015 Penyusunan DLKr/DLKp : 2016

Pelabuhan Siwa: Penyusunan RIP : 2015 Penyusunan DLKr/DLKp : 2016

-

Pelabuhan Kendari: Penyusunan RIP : 2015 Penyusunan DLKr/DLKp : 2014

-

Pelabuhan Merauke: Penyusunan RIP : 2015 Penyusunan DLKr/DLKp : 2016

Pelabuhan Biak: Penyusunan RIP : 2014 Penyusunan DLKr/DLKp : 2015

Lampiran 1 PETA/LOKASI CAPAIAN RIP DAN DLKr/DLKp TAHUN 2010-2015

-

KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR: Penyusunan RIP : 2012 Penyusunan DLKr/DLKp : 2013 Rehabilitasi Breakwater : 2013,2014,2015,2016 Fasilitas Pelabuhan Paotere : 2013 & 2015

MAKASSAR/ BIRINGKASI

BANTAENG

Lampiran 2 Peta / Rute Angkutan Laut Perintis Pangkalan Makassar / Biringkassi

RUTE TRAYEK R-43 TAHUN 2016 HOMEBASE MAKASSAR Makassar/Biringkassi -77- Bantaeng -42- Selayar -78- Jinato -28Kayuadi -26- Jampea -28- Bonerate -112- Kalatoa/Latodo -196Maumere -81- Larantuka/ Wewerang -81- Maumere -196Kalatoa/Latodo -112- Bonerate -28- Jampea -26- Kayuadi -28Junato -78- Selayar -42- Bantaeng -77- Makassar/Biringkassi

SELAYAR

JINATO KAYUADI

Jarak

:

1.336

Mil

Lama Pelayaran

:

14

Hari

Frekuensi

:

26

Voyage

Ukuran Kapal

:

1200

Nama Kapal

:

Kontraktor

:

Domisili Perusahaan

:

Kontrak

:

Notice of Readyness

:

DWT

KM. SABUK NUSANTARA 50

JAMPEA

BONERATE

KALATOA/ LATODO

LARANTUKA/ WEWERANG

MAUMERE

P. BALANG LOMPO

MACINI BAJI

Lampiran 2 Peta / Rute Angkutan Laut Perintis Pangkalan Makassar / Biringkassi MAKASSAR

RUTE TRAYEK R- 44 TAHUN 2016 HOMEBASE MAKASSAR

Makassar -26- Macini Baji -17- P. Balang Lompo -132- P. Balo Baloang Lompo -22- P. Matalaang -53- P. Sapuka Lompo -55- P. Sailus Lompo -74- Badas/Khayangan -74- P. Sailus Lompo -55- P. Sapuko Lompo -53- P. Matalaang -22- P. Balo Baloang Lompo -132P. Balang Lompo -17- Macini Baji -26- Makassar Jarak

:

758

Mil

Lama Pelayaran

:

11

Hari

Frekuensi

:

33

Voyage

Ukuran Kapal

:

350

Nama Kapal

:

Km. Papua Dua

Kontraktor

:

Domisili Perusahaan

:

Kontrak

:

Notice of Readyness

:

P. BALO BALOANG LOMPO

DWT

P. MATALAANG

P. SAPUKO LOMPO

P. SAILUS LOMPO

BADAS/ KHAYANGAN

LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR TAHUN 2015-2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN TOTAL

1.

Meningkatnya

1).

kinerja kegiatan pengawasan,

Jumlah pengawasan di wilayah

2)

Jumlah pengawasan dan penertiban kendaraan keluar

kegiatan lainnya

masuk pelabuhan 3)

Jumlah pengawasan terhadap lalu

keselamatan dan

lintas barang dari dan ke

keamanan di

pelabuhan

lingkungan kerja

2016

2017

2018

2019

Kegiatan

60

220

220

220

220

940

Kegiatan

210

150

150

150

150

1.476

Kegiatan

210

150

150

150

150

1.476

Kegiatan

80

220

220

220

220

960

Kegiatan

100

100

100

100

100

500

DLKr dan DLKp

pemeriksaan, dan

dalam rangka

2015

4)

pelabuhan

Pengawasan terhadap embarkasi/debarkasi kapal Penumpang

5)

Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan kegiatan lainnya di luar operasional dan pelayanan

2.

Meningkatnya

6)

Jumlah SOP yang ditetapkan

SOP

-

1

1

1

1

4

7)

Jumlah Gangguan keamanan dipelabuhan

Kegiatan

-

-

-

-

-

-

Keamanan diwilayah DLKr dan DLKp Pelabuhan 3

Menurunnya jumlah gangguan keamanan

diwilayah kerja pelabuhan

4.

Meningkatnya

8) Prosentase pencapaian on time

kinerja operasional

Performance (OTP) Transortasi Laut

pelabuhan dalam rangka pemenuhan

a.


standar kinerja yang

-


Jam

ditetapkan

-

Dermaga Petikemas

Jam

b

1

1

1

1

5

%

80

80

80

80

80

80

Pencapaian Effektive Time (ET/BT) -

c

1


Pencapaian tingkat penggunaan dermaga (BOR)

d

-


%

70

70

70

70

70

70

-

Dermaga Petikemas

%

70

70

70

70

70

70

(T/G/J)

25

25

25

25

25

125

(T/G/J)

30

30

30

30

30

150

(T/G/J)

35

35

35

35

35

175

Tingkat produktivitas kerja -

Dermaga Konvensional (T/G/J) a.

B/M barang non petikemas (General cargo)

b.

B/M barang non petikemas (Bulk Cargo)

c.


(Un Caries) d.


(T/G/J)

150

150

150

150

150

750

(T/G/J)

100

100

100

100

100

500

%

65

65

65

65

65

65

(Curah Cair) e.

B/M barang non petikemas (Curah Kering)

e

Dermaga Petikemas (B/C/H)

Peningkatan tingkat penggunaan

(B/C/H)

gudang (SOR) f

Peningkatan efektivitas penggunaan lapangan (YOR)

5.

6.

Meningkatnya

9)

-


%

70

70

70

70

70

70

-

Dermaga Petikemas

%

70

70

70

70

70

70

Jumlah pegawai yang memiliki

Kompetensi SDM

sertifikat keahlian

Transportasi Laut

-

Bidang teknis

Orang

36

36

40

45

50

207

-

Bidang non-teknis

Orang

2

2

5

10

10

29

Dokumen

4

4

4

4

4

16

%

100

100

100

100

100

70.100.637.000

29.394.036.000

114.659.560.819

126.125.516.900

Meningkatnya

10)

Jumlah dokumen yang disusun

kinerja Kantor

untuk memenuhi kebutuhan

Otoritas Pelabuhan

administarsi dan teknis serta

Utama Dalam

akuntabilitas kinerja

Mewujudkan Good

11)

Prosentase penyerapan anggaran

Govermance

12)


Rp.

138.738.068.590

100

479.017.819.309

13)

14)

Target Pendapatan Negara Bukan

Rp. (1,75%)

472.281.501

100.000.000.00 0

6.012.870.041

6.493.899.644

7.143.289.608

120.122.340.794

3,606,00

Pajak (PNBP)

Rp. (5%)

Jumlah Study/Kajian/desain/

Dokumen

10

5

3

2

Bulan

3,462,00

3,606,00

3,606,00

3,606,00

3,606,00

Bulan

12

12

12

12

12

12

Bulan

12

12

12

12

12

12

Bulan

12

12

12

12

12

12

Bulan

12

12

12

12

12

12

Konsesi/

3

2

1

1

-

7

2.272.500.000

Dokumen Master Plan, DLKr dan DLKp Pelabuhan 7.

Meningkatnya

15)

pemenuhan kebutuhan peralatan

Jumlah gedung kantor / halaman yang fungsinya terpulihkan

16)

Jumlah waktu terpulihkannya

dan perlengkapan

fungsi peralatan/perlengkapan

kantor serta

kantor

perkantoran lainnya

17)

Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor

18)

Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional

19)

Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran

8.

Meningkatnya

20)

Jumlah Konsesi/perjanjian

Konsesi/perjanjian

kerjasama lainnya terkait fasilitas

kerjasama lainnya

dan pelayanan di Pelabuhan

Perjanjian

terkait fasilitas dan pelayanan di Pelabuhan 9.

Meningkatnya

21)

Jumlah muatan Angkutan Laut

produktivitas arus

Penumpang

penumpang dan

-

barang

22)

Perintis

Penumpang

a)

R-37

Penumpang

b)

R-38

Penumpang

Non Perintis

17.004

17.420

12.705

10.230

5.867

5.460

6.260

1.980

31.200

31.220

31.230

12.8074

11.550

11.560

11.570

57.615

Penumpang

Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang -

23)

Meningkatnya Layanan Transportasi Laut di

a)

R-37

Ton/M³

b)

R-38

Ton/M³

Non Perintis

-

-

-

11,327

-

-

-

8,240

Ton/M³

Jumlah voyage Angkutan Laut Perintis -

10.

Perintis

Perintis a)

R-37

26

b)

R-38

33

24 ) Jumlah pelabuhan singgah yang dilayani angkutan laut perintis

26 33

26

26

26

130

33

33

33

165

Perbatasan Negara,

a)

R-37

Pelabuhan

9

Pulau Terluar, dan

b)

R-38

Pelabuhan

7

Wilayah Non Komersial Lainnya

9 7

9

9

9

45

7

7

7

35

LAMPIRAN IV

TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR 2015-2019

TAHUN 2016

TAHUN 2015 NO

KEGIATAN STRATEGIS

SATUAN

TOTAL I

II

III 1

2 3

4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut - Subsidi Angkutan Laut Perintis

Trayek


TARGET VOLUME

LOKASI

TARGET VOLUME

LOKASI

TARGET VOLUME

LOKASI

66.967.242.000

59.564.024.000

63.656.075.200

66.133.781.870

356.794.031.070

21.554.008.000

23.709.408.800

26.080.349.680

108.314.891.480

26.080.349.680

108.314.891.480

15.417.117.000

2

48.972.152.000

1

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

Paket

20.000.000.000

1

Tahun

LOKASI


21.554.008.000

Paket

Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

TARGET VOLUME

TAHUN 2019 INDIKASI ANGGARAN (Rp)

15.417.117.000 R-37, R-38

68.972.152.000

Frekuensi

LOKASI


100.472.908.000

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan - Pembangunan fasilitas pelabuhan

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut Penyuluhan Pembinaan organisasi

INDIKASI TARGET ANGGARAN (Rp) VOLUME


MNP, Faspel Paotere Breakwater

16.083.639.000 140.555.000

12

21.554.008.000

2

R-43, R-44

21.554.008.000

2

R-43, R-44

23.709.408.800

2

R-43-44

29.031.036.000

0

0

0

98.003.188.000

0

0

0

0

48.972.152.000

0

0

0

49.031.036.000

16.382.198.000

38.010.016.000

39.946.666.400

40.053.432.190

150.475.951.590

287.555.000

401.258.000

12

441.383.800

485.522.180

1.756.273.980

29.031.036.000

1

Breakwater

TARGET 2015-2019

2

34.495.000

12

37.495.000

146.868.000

1

161.554.800

1

177.710.280

1

558.123.080

1

Tahun Laporan Laporan Paket

106.060.000 82.665.000 6.414.000.000 2.136.100.000

12 12 10 5

250.060.000 82.665.000 2.500.000.000 2.500.000.000

254.390.000 94.721.000 0 0

1 12

279.829.000 94.721.000 0 0

1 12

307.811.900 94.721.000 0 0

1 12

1.198.150.900 449.493.000 8.914.000.000 4.636.100.000

1

10

Rencana Induk Pelabuhan

Paket

4.277.900.000

5

5

Perlengkapan Gedung lainnya Sarana Gedung - AC - Pengadaan Proyektor - CCTV (8 kamera) Inventaris Kantor - Lemari Besi - Lemari file (besi dan kaca) - Lemari Kayu - Kursi Staf - Genset 35 KVA - Sound system - Peta - Kursi pimpinan rapat - Mesin Jilid - Peralatan kantor - Meja rapat - Handy Talky (HT) - Peralatan survey - UPS - Mesin Hitung Uang - Pengadaan TV LCD

Paket

475.585.000 40.000.000 40.000.000 0 0 435.585.000 37.500.000 21.000.000 8.585.000 15.000.000 305.000.000 15.000.000 5.000.000 12.500.000 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0

22

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sistem Akuntansi Instansi Study/ Kajian/Survey/Master Plan Study DLKr dan DLKp

Lampiran IV - Tabel Rincian Pendanaan dan Lokasi

Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Paket Paket Unit Paket Paket Paket Paket Paket Unit Unit Unit

10

15 6 1 20 1 1 1 4 1 1

Parepare, Gorontalo,Ter nate,Bitung, Biak Siwa, Palopo, Kendari,Mano kowari, Merauke

12 5

0

194.000.000 67.000.000 56.000.000 11.000.000 0 127.000.000 82.500.000 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 4.500.000 0 0 0 0

Merauke, Manokwari,Si wa, Jeneponto, Kendari

22 8 1

15

20

1 1 1

1 dari 2

0

0

0

4.277.900.000

5.843.500.000 70.000.000 40.000.000 0 30.000.000 5.773.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000.000 5.700.000.000 20.000.000 3.500.000 14.000.000

6.198.843.500 44.000.000 44.000.000 0 0 6.154.843.500 0 23.100.000 9.443.500 35.000.000 335.500.000 0 5.500.000 0 0 8.800.000 0

5.821.900.000 48.400.000 48.400.000 0 0 5.773.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000.000 5.700.000.000 20.000.000 3.500.000 14.000.000

18.533.828.500 269.400.000 228.400.000 11.000.000 30.000.000 18.264.428.500 120.000.000 44.100.000 18.028.500 80.000.000 640.500.000 15.000.000 10.500.000 12.500.000 8.000.000 16.800.000 10.000.000 76.500.000 17.100.000.000 60.000.000 10.500.000 42.000.000

2 1

8 1 4 1 2

5.700.000.000 20.000.000 3.500.000 14.000.000

2

15 6 25 1 1

1

1 4 1 2

2

8 1 4 1 2

24 1 1 30 21 7 65 2 1 2 4 1 3 1 17 3 12 3 6

Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR 2015-2019

TAHUN 2016

TAHUN 2015 NO

5

6

7

8 9

10

KEGIATAN STRATEGIS

Meubelair TOTAL Sice /sofa pimpinan Kursi Staf Alat Pengolah data - Komputer -Laptop - Printer - Mesin fotocopy - Scanner - Camera - Handycam - Hardisk Eksternal - Mesin fotocopy kecil - Media publikasi elektronik 42" (aplikasi, server, & monitor) - Mesin fax ukuran folio - Mesin Tik Listrik Kendaraan operasional - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4 Tanah Monitoring/Evaluasi - Monitoring/Evaluasi - Monitoring Angkutan Natal & Tahun Baru - Monitoring Angkutan Lebaran - Komponen Penyusun LAKIP LAYANAN PERKANTORAN a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran - Poliklinik/obat-obatan - Pakaian dinas pegawai pejabat/negara - Perawatan Gedung - Perbaikan Peralatan Kantor - Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10

11

- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 - Langganan Daya dan Jasa - Jasa Pos / Giro/ Sertifikat - Operasional Perkantoran dan Pimpinan - Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja - Jamuan Rapat -Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru - Pemeliharaan Sarana Gedung Output Cadangan Non Alokasi

Lampiran IV - Tabel Rincian Pendanaan dan Lokasi

SATUAN


TARGET VOLUME

LOKASI

INDIKASI TARGET ANGGARAN (Rp) VOLUME

Unit Unit Unit

10.000.000 10.000.000 0 212.900.000

1 1

10.000.000 10.000.000 0 159.000.000

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit PKT

60.000.000 48.000.000 15.000.000 30.000.000 4.500.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000 8.400.000 40.000.000

5 4 5 1 1 1 1 1 1 1

40.000.000 60.000.000 10.000.000 38.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0

5 5 5 2

Unit Unit

0 0 430.000.000 60.000.000 370.000.000 0 42.406.000 0 0 0 42.406.000 8.275.528.000 5.806.781.000 2.468.747.000

5.000.000 0 0 0 0 0 457.306.000 14.400.000 150.000.000 250.000.000 42.906.000 11.880.869.000 9.583.301.000 2.297.568.000

1

Unit Unit M2 Laporan Paket Paket Paket Tahun Bulan Tahun Tahun

3 1 1

1 12 1 1

TAHUN 2017 LOKASI

INDIKASI ANGGARAN (Rp) 107.500.000 70.000.000 37.500.000 163.500.000

1

24.000.000 120.000.000 10.000.000 0 0 0 0 6.000.000 0 0

4

0 3.500.000 604.720.000 0 604.720.000 15.000.000.000 460.306.000 14.400.000 150.000.000 250.000.000 45.906.000 15.334.511.000 12.407.283.000 2.927.228.000

1 1 1 1 1 1

TARGET VOLUME

7 25 2 8 5

4

1

10.000 1 1 1 1 1 1

TAHUN 2018 LOKASI

INDIKASI ANGGARAN (Rp) 107.500.000 70.000.000 37.500.000 131.000.000 42.000.000 10.000.000 40.000.000 10.000.000 7.500.000 12.000.000 6.000.000 0 0 0 3.500.000 644.720.000 40.000.000 604.720.000 0 460.306.000 14.400.000 150.000.000 250.000.000 45.906.000 16.868.192.100 13.648.011.300 3.220.180.800

TARGET VOLUME

7 25 3 10 6 2 2 1 1 4

1 2 2 0 1 1 1 1 1

TAHUN 2019 LOKASI

INDIKASI ANGGARAN (Rp) 107.500.000 70.000.000 37.500.000 80.500.000 40.000.000 10.000.000 0 0 8.500.000 12.500.000 6.000.000 0 0 0 3.500.000 690.000.000 40.000.000 650.000.000 0 460.306.000 14.400.000 150.000.000 250.000.000 45.906.000 17.312.983.010 13.772.084.130 3.540.898.880

TARGET VOLUME

7 25 4 12 7

1 1 4

1 2 2

1 1 1 1 1

LOKASI


TARGET 2015-2019

342.500.000 230.000.000 112.500.000 746.900.000

23 75

206.000.000 228.000.000 55.000.000 108.000.000 14.500.000 20.000.000 26.500.000 25.000.000 8.400.000 40.000.000

19 39 28 5 3 3 3 17 1 1

5.000.000 10.500.000 2.369.440.000 140.000.000 2.229.440.000 15.000.000.000 1.880.630.000 57.600.000 600.000.000 1.000.000.000 223.030.000 69.672.083.110 55.217.460.430 14.454.622.680

1 3 7 5

4 4 4 5 5

OT OT M2 Tahun Tahun

9.900.000 89.100.000 258.148.000 33.700.000 276.228.000

99 99 1564 1 1

10.700.000 98.440.000 158.648.000 89.985.000 166.170.000

107 107 1.564 1 1

10.700.000 98.440.000 199.312.000 96.985.000 329.880.000

107 107 1.564 1 1

12.000.000 108.284.000 219.243.200 106.683.500 362.868.000

120 120 1.564 1 1

11.900.000 119.112.400 241.167.520 117.351.850 399.154.800

125 125 1.564 1 1

55.200.000 513.376.400 1.076.518.720 444.705.350 1.534.300.800

558 558 1.564 5 5

Unit

125.600.000

2

320.000.000

10

330.840.000

10

363.924.000

12

400.316.400

10

1.540.680.400

44

4.500.000 185.000.000 85.000.000 1.096.639.000 2.600.000 12.000.000 287.432.000

3 1 1 1 6 1 1

27.200.000 445.000.000 20.000.000 928.325.000 4.500.000 21.600.000 0

8 1 1 1 7 1

56.320.000 445.000.000 20.000.000 1.262.241.000 4.810.000 30.000.000 0

8 1 1 1 7 1

61.952.000 489.500.000 22.000.000 1.388.465.100 5.291.000 33.000.000 0

10 1 1 1 10 1

68.147.200 538.450.000 24.200.000 1.527.311.610 5.820.100 36.300.000 0

8 1 1 1 12 1

218.119.200 2.102.950.000 171.200.000 6.202.981.710 23.021.100 132.900.000 287.432.000

37 5 5 5 42 5 1

2.900.000

1

7.000.000 810.803.000 810.803.000

1

42.700.000 0 0

1

46.970.000 15.000.000.000 15.000.000.000

1

51.667.000 15.000.000.000 15.000.000.000

1

151.237.000 30.810.803.000 30.810.803.000

5

Unit Tahun Tahun Tahun 0T Tahun Tahun Unit Tahun

0

1

2 dari 2

1

Rencana Strategis Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun 2015-2019

A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark

Recommend Documents