a NIP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 telah membuka perubahan terhadap fungsi utama pemerintah daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, termasuk didalamnya melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dituntut adanya peningkatan kinerja aparat kecamatan sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan tugas-tugas dimaksud, pemerintah kecamatan perlu menyusun Rencana Stratejik yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan. Visi dari Rencana Stratejik Kecamatan Pengasih adalah “Pelayanan Publik Yang Prima, Profesional dan Responsif Menuju Good Governance pada Kecamatan Pengasih”. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi, yaitu : 1.

Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan berwibawa untuk mendukung pelayanan prima.

2.

Memfasilitasi upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penjabaran terperinci untuk mencapai visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran, kebijakan serta program. Adapun tujuan yang akan diraih adalah : 1.

Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berwibawa yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas aparatur.

2.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan yang mampu mengedentifikasikan potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi,

dan

serta

mampu

membangun

dirinya

sendiri

dan

mengembangkan potensi yang dimiliki. Adapun sasaran yang akan diraih adalah : 1.

Terwujudnya

peningkatan

kinerja

pemerintah

dan

kualitas

aparatur

pemerintah dan desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berwibawa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. 2.

Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa dalam mengelola potensi dan tantangan yang dihadapi. 1

Berdasarkan hasil penilaian Capaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah maka pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pengasih pada Tahun 2013 berjalan dengan lancar dan baik. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang perlu segera diatasi, yaitu dengan cara memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara lain : 1.

Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, perlengkapan gedung, peralatan-peralatan/perabot, kendaraan dinas/operasional, dsbnya

2.

Penambahan pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya

3.

Perlu adanya program diklat dan kursus-kursus dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

4.

Perlu mengajukan permohonan tambahan anggaran sehingga beberapa kegiatan yang belum terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dianggarkan dalam APBD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Pengasih di tahun mendatang.

Pengasih,

30 Januari 2014

CAMAT PENGASIH

SANTOSO, SIP, M.Si. Pembina , IV/a NIP 19661116 199403 1 002

2

BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya

good

governance

merupakan

persyaratan bagi

setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam

rangka

itu

diperlukan

pengembangan

dan

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan

penerapan

sistem

legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publicgood and services

disebut govermance, sedangkan praktek

terbaiknya disebut good governance. Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” yang baik dan integritas, profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan

kekuasaan

pemerintahan

negara

merupakan

tantangan

tersendiri. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk mengulas akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respon sibilitas managerial pada setiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollableactivities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah 3

ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengasih Tahun 2011-2016, Rencana Kerja Kecamatan Pengasih dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2012 berdasarkan pada indikator (Input, Output, Outcomes dan Benefits), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pengasih menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2013. Pemerintah Kecamatan Pengasih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Kecamatan dipimpin oleh Camat dan mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan.

Kemudian

untuk

penyelenggaraan fungsi dimaksud Camat mempunyai tugas :

4

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3. Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undangan 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 5. Mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan 6. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan Dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas kecamatan, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat. Seksi Pemerintahan, Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum,

Seksi

Perekonomian

dan

Pembangunan, Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga serta Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Tugas-tugas dari masing-masing Perangkat

Kecamatan lebih rinci diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan, dengan uraian tugas sekretariat dan masing-masing seksi sebagai berikut : A. SEKRETARIAT 1.

Melaksanakan Urusan Umum;

2.

Melaksanakan kegiatan keuangan;

3.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum tugasnya meliputi : 1.

Menyusun program kerja Sekretariat dan Kecamatan;

2.

Menyusun dan mengendalikan program kerja kecamatan ;

3.

Melaksanakan koordinasi di bidang ketatausahaan dengan instansi Vertikal, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah;

4.

Menyelenggarakan urusan rumah tangga meliputi : a.

Mempersiapkan rapat

b.

Menerima tamu

c.

Pelayanan telepon

d.

Kebersihan 5

e.

Keamanan

f.

Kegiatan lain yang berkaitan urusan rumah tangga kantor

5.

Menyiapkan bahan penyusunan stratejik kecamatan

6.

Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

7.

Melaksanakan

kegiatan

surat

menyurat,

kearsipan,

kepustakaan,

penyajian data, dokumentasi, dan informasi 8.

Melaksanakan fungsi kehumasan kecamatan

9.

Menginventarisasi

dan

mengatur

penggunaan,

pemeliharaan

dan

pengurusan barang inventaris 10. Melaksanakan

perencanaan,

pengadaan,

pemeliharaan

dan

usul

penghapusan sarana dan prasarana kecamatan 11. Menyusun laporan pengeloaan barang 12. Melaksanakan penerimaan, pengiriman dan pengamanan berita sandi dan telekomunikasi 13. Melaksanakan

pengembangan

sumber

daya

manusia

bidang

penguasaan teknologi informasi 14. Melaksanakan pengelolaan bahan bakar dan pelumas 15. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas 16. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan sekretaris desa 17. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai 18. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pembuatan daftar nominatife pegawai, file kepegawaian, Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), buku-buku penjagaan seperti : kenaikan pangkat, kenaikan berkala, pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-lain 19. Menyiapkan usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas, pensiun, perubahan gaji dan hukuman disiplin 20. Memproses cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti diluar tanggung jawab negara dan cuti sakit bagi PNS di kecamatan 21. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai 22. Memproses penerbitan kenaikan gaji berkala bagi PNS Kecamatan 23. Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan bagi PNS di Kecamatan 24. Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan Perumahan (Taperum), Kartu Pegawai 6

(Karpeg), Kartu Isteri/Kartu Suami (Karis/Karsu), serta hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai 25. Mengusulkan kursus, tugas belajar pendidikan dan pelatihan, dan lainlain yamg berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai; 26. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai 27. Memberikan rekomendasi penempatan dan pemindahan PNSD dilingkup kecamatan 28. Melaksanakan tatalaksana pelayanan publik 29. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kearsipan desa/kelurahan; 30. Menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan triwulan dan tahunan 31. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian dan sekretariat kecamatan Sub Bagian Keuangan tugasnya meliputi : 1.

Menyusun program kerja Sub Bagian

2.

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA)serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

3.

Menyelenggarakan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran

4.

Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai

5.

Membantu meneliti surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

6.

Membantu meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan bendahara pengeluaran

7.

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan kecamatan

8.

Mengkoordinasikan

bendahara

pengeluaran

dalam

mengelola

administrasi keuangan meliputi :

7

a.

Memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

b.

Menyelesaikan pengelolaan Kas Kecamatan

c.

Melaksanakan verifikasi SPJ dari Kuas Pengguna Anggaran

d.

Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai

e.

Menyusun perencanaan pendapatan dan belanja kecamatan

f.

Melaksanakan pembukuan penerimaan setoran pendapatan dan menyetor ke Kas Daerah

g. 9.

Melaksanakan perhitungan realisasi anggaran

Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan anggaran/Keuangan Kecamatan

10. Melaksanakan fasilitasi, optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian B. SEKSI PEMERINTAHAN Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan

pembinaan

pemerintahan

umum,

pemerintahan

desa,

administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya. Uraian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 1. Menyusun dan mengendalikan program kerja seksi 2. Melaksanakan koordinasi di bidang pemerintahan dengan instansi vertikal, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan meliputi : a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 4. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi : a. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

tertib

administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan b. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan

8

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dan/atau lurah d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau; dan f. Melaporkan

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan 5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dalaksanakan pemerintah desa atau kelurahan meliputi : a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal c. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat d. Melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pelayanan

kapada

masyarakat e. Melaporkan pelaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati 6. Melaksanakan pemberian rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 7. Melaksanakan

fasilitasi

perencanaan

dan

penyusunan

anggaran

pemerintahan desa 8. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan desa 9. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDesa 10. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa; 11. Memberikan rekomendasi kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga 12. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa 13. Melaksanakan

koordinasi

dan

fasilitasi

penyelesaian

perselisihan/permasalahan antar desa/kelurahan; 14. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar desa/kelurahan 15. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan,

pelantikan

dan

pemberhentian kepala desa 16. Melakukan

monitoring

pemilihan,

pengisian,

pengangkatan

dan

pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya; 9

17. Menyiapkan

bahan

rekomendasi

pengesahan,

pengangkatan

dan

pemberhentian Kepala Desa 18. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan/pengisian, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa lainnya 19. Menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan Lurah dan Perangkat Kelurahan 20. Melaksanakan

bimbingan

pembentukan

dan

pemberdayaan

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) 21. Melaksanakan

bimbingan

pengucapan

sumpah/janji

dan

pelantikan

pimpinan dan anggota BPD 22. Menyiapkan bahan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD antar waktu 23. Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 24. Melaksanakan

pembinaan,

mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

SekretarisDesa; 25. Melakukan

penilaian

dan

rekomendasi

atas

tugas

laporan

dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa 26. Melaksanakan

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

penyelenggraaan pemerintahan desa 27. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan desa 28. Melaksanakan

fasilitasi

pembentukan

penggabungan

pemecahan,

pembenukan,

pemekaran,

penghapusan Desadan/atau Pedukuhan 29. Menyiapkan

bahan

rekomendasi

penggabungan, penghapusan dan perubahan status Desa dan/atau Pedukuhan 30. Pelaksanakan pendokumentasian produk hukum daerah 31. Pelaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatn bidang hukum dan perundang-undangan 32. Melaksanakan fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum 33. Melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah 34. Menyelenggarakan Jaringan dokumentasi Informasi (JDI) hukum 35. Memberikan rekomendasi dan bimbingan penyusunan produk hukum desa 36. Menyiapkan rekomendasi pembatalan produk hukum desa 37. Menyusun dan mengolah data bidang pemerintahan desa 38. Melaksanakan pengelolaan data penduduk 10

39. Melaksanakan fasilitasi pengumpulan data statistik 40. Menyusun data dan statistik kecamatan 41. Melaksanakan penyusunan monografi kecamatan 42. Melaksanakan inventarisasi data kota kecamatan 43. Melaksanakan pengawasan pelaksanakan tugas pembantuan di desa 44. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan

yang di

tugaskan Kepala Desa 45. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi administrasi barang desa 46. Melaksanakan monitoring dan pemberian rekomendasi penyaluran dana bantuan pemerintahan desa 47. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan 48. Melaksanakan inventarisasi tanah milik desa 49. Melaksanakan fasilitasi peralihan hak atas tanah 50. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara nenjadi hak milik 51. Melaksanakan pengawasan atas tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah 52. Melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara, tanah negara bebas dan tanah timbul 53. Memfasilitasi

dan

membina

serta

memperdayakan

Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 54. Melakukan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa menutup buku kas 55. Melakukan pemantauan pemberdayaan administrasi desa 56. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat kota kecamatan 57. Memberikan bahan pertimbangan pembentukan, pemecahan penghapusan dan/atau penggabungan kecamatan 58.Menyiapkan bahan pertimbangan perubahan nama kecamatan dan pemindahan ibu kota kecamatan 59. Menyelenggarakan koordinasi antar instansi/dinas/perangkat daerah yang ada di kecamatan 60. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat berkaitan dengan bidang tugasnya 61. Menyusun laporan pelaksanaan seksi

11

C. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

mempunyai

tugas

menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut : 1. Menyusun dan mengendalikan program kerja seksi 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi : a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perundang-undangan, meliputi : a.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan perundang-undangan

b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Melaporkan

pelaksanaan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan di wilayah kecamatan 4. Melaksanakan pendataan

organisasi sosial politik dan organisasi

kemasyarakatan lainnya 5. Melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya 6. Melaksanakan pembinaan idologi negara dan kesatuan bangsa di tingkat desa 7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat 8. Memeberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK); 9. Memberikan rekomendasi surat jalan 10. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya lainnya

12

11. Menyusun dan melaksanakan Prosedur Tetap (Protap) penanggulangan bencana tingkat kecamatan 12. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan akibat bencana 13. Menyelenggarakan penangggulangan dan pengendalian banjir 14. Menyelenggarakan penanganan dan penanggulanagan kekeringan 15. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat 16. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan 17. Melaksanakan koordinasi bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa dan perangkat daerah 18. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 19. Melaksanakan pembinaan ketetraman dan ketertiban umum 20. Memberikan pertimbangan/rekomendasi permohonan ijin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 21. Memberikan

rekomendasi

dan

pengawasan

operasional

terhadap

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten 22. Melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana umum 23. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan serta pelaporan keadaan 24. Melaksanakan pemantauan jalur lalu lintas 25. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan 26. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan parkir tidak tetap 27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat berkaitan dengan bidang tugasnya 28. Menyusun laporan tugas seksi

D. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Seksi

Perekonomian

menyelenggarakan, pembangunan,

dan

Pembangunan

memfasilitasi

sarana

dan

dan

prasarana

mempunyai

melaksanakan fisik

pertanian

tugas

pembinaan, dan

kelautan,

perekonomian dan lingkungan hidup. Uraian tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Menyusun dan mengendalikan progaram kerja seksi 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi : 13

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup

kecamatan

dalam

forum

musyawarah

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat c. Melakukan

evaluasi

terhadap

berbagai kegiatan

pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan yang di lakukan oleh unit kerja pemerintah dan swasta d. Melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan 3. Memfasilitasi pembentukan, pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4. Melaksanakan penyusunan profil kecamatan 5. Memfasilitasi koordinasi penyelenggaraan pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup dengan instansi vertikal, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Perangkat daerah 6. Menyelenggarakan

koordinasi

penyusunan

program

dan

kegiatan

pembangunan di kecamatan dan desa 7. Melaksanakan pemantauan kegiatan kelompok-kelompok usaha, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah 8. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan, perindustrian, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan kelautan dan peternakan, perhubungan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup 9. Melaksanakan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan pertambangan, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup 10. melaksanakan

koordinasi,

pengendalian

kegiatan

pembangunan

di

kecamatan; 11. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan pada Lembaga Perangkat Daerah dan desa yang ada di kecamatan 12. Memproses rekomendasi ijin usaha pertanian dan penyaluran permodalan di bidang pertanian 13. Menyelenggarakan promosi usaha bidang pertanian 14

14. Melaksanakan pemantauan pembangunan pertanian 15. Memfasilitasi usaha di bidang pertanian dan penyuluhan usaha pertanian 16. Melaksanakan pemantauan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 17. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam 18. Melaksanakan pemantauan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air 19. Memfasilitasi pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan penggunaan hutan dan perkebunan 20. Melaksanakan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kehutanan oleh desa/masyarakat 21. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman 22. Melaksanakan

pemantauan

kebijakan

dan

strategi

pengembangan

kawasan dan rencana daerah dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman 23. Melaksanakan pengamanan, pengawasan dan pelaporan kerusakan kawasan 24. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten mengenai pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 25. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup 26. Melaksanakan pengesahan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kegiatan usaha kecil/rumah tangga 27. Melaksanakan

koordinasi

pembinaan

dan

pengawasan

serta

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 28. Melaksanakan pencegahan ekploitasi/pemanfaatan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; 29. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaankonservasi keanekaragaman hayati 30. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati 31. Memfasilitasi dan koordinasi pelayanan penanaman modal 32. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanaman modal 33. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

15

34. Memproses rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam 35. Memantau kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup 36. melaksanakan pembinaan dan pengembangan produk lokal serta industri dan perdagangan 37. Memproses

rekomendasi

ijin

pendirian

kopersi

dan

usaha

industri/perdagangan kecil dan menengah 38. Memproses rekomendasi ijin pertambangan dan energi serta ijin usaha kawasan industri 39. Melaksanakan inventarisasi dan pemantauan usaha industri 40. Melaksanakan koordinasi penelitian, pengembangan dan

penerapan

teknologi di bidang industri 41. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin pertambangan 42. Melaksanakan koordinasi penyediaan listrik pedesaan 43. Melaksanakan koordinasi pendirian Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 44. Memproses rekomendasi ijin pendirian SPBU 45. Memproses rekomendasi pemberian ijin jasa titipan untuk kantor agen 46. Memproses rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 47. Memproses rekomendasi pemberian IMB menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi 48. Memproses

rekomendasi

pemberian

ijin

galian

untuk

keperluan

penggelaran kabel telekomunikasi 49. Memproses rekomendasi pemberian ijin gangguan (Hinder Ordonantie) 50. Memproses rekomendasi pemberian ijin instalasi perangkal petir 51. Memproses rekomendasi pemberian ijin instalasi Genzet 52. Memproses rekomendasi pemberian ijin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi 53. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial 54. Memfasilitasi

pengelolaan

dan

pengembangan

jaringan

teknologi

informasi 55. Memproses rekomendasi ijin Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSKH) 56. Memfasilitasi pengendalian dan pelestarian hutan lindung 57. Memproses rekomendasi ijin pemanfaatan tata ruang 58. Memfasilitasi kegiatan penataan ruang 16

59. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan tata ruang kecamatan 60. Melaksanakan penyebarluasan

informasi penataan

ruang kepada

masyarakat mengenai pemanfaatan lahan dan ijin bangunan 61. Melaksanakan

pengembangan

kesadaran

dan

tanggung

jawab

masyarakat mengenai peraturan pemanfaatan lahan dan rencana pembangunan 62. Melaksanakan pelaporan pembinaan penataan ruang 63. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan, pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 64. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang berkaitan dengan lahan dan pembangunan 65. Melaksanakan pengawasan pembangunan gedung umum dan bangunan rumah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang 66. Menyusun pembangunan partisipasi 67. Memantau pemasangan papan reklame ditepi jalan 68. Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan 69. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi

E. SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1. Menyusun dan mengendalikan program seksi 2. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar 3. Melaksanakan fasilitasi pengawasan (preventif) terhadap pelaksanaan bantuan bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar 4. Melaksanakan fasilitasi pangawasan penggunaan buku ajar bagi dunia pendidikan 5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan ujian semester, ujian sekolah, ujian nasional pada pendidikan dasar 6. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan evaluasi diri satuan pendidikan dasar 7. Melaksanakan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dalam menjamin mutu untuk memenuhi standart nasional pendidikan 8. Memproses rekomendasi perijinan usaha perfilman di bidang penjualan dan penyewaan film (VCD,DVD), pertunjukan film keliling dan tempat hiburan 9. Melaksanakan pengawasan usaha perfilman di bidang penjualan dan penyewaan 17

10. Memproses

pemberian

rekomendasi

pendirian

kelompok

kesenian/kebudayaan 11. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional 12. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 13. Melaksanakan

koordinasi

dan

fasilitasi

peningkatan

peran

serta

masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs 14. Melaksanakan pemantauan cagar budaya 15. Melaksanakan koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, generasi muda dan olah raga dengan Instansi Vertikal, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah 16. Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar 17. Melaksanakan pemantauan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 18. Memberikan pertimbangan pendirian lembaga pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pendidikan informal serta kebudayaan 19. Melaksanakan fasilitasi pembinaan

kegiatan Karang taruna dan

Organisasi Pemuda 20. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 21. Melaksanakan adat dan tradisi 22. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 23. Memproses pemberian rekomendasi usaha pariwisata 24. Melaksanakan promosi pariwisata 25. Melaksanakan

fasilitasi

penyelenggaraan

pembangunan

dan

pengembangan pariwisata 26. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pembangunan olah raga 27. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan keolahragaan 28. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan olah raga 29. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesenian, kebudayaan dan pariwisata 30. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan seni dan budaya 31. Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan

keolahragaan,

kepramukaan dan generasi muda 32. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan 33. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendidikan non formal dan informal 18

34. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan kecamatan 35. Melaksanakan fasilitasi pembinaan perpustakaan desa/kelurahan dan kecamatan 36. Melaksanakan koordinasi pengembangan minat baca 37. Memfasilitasi kegiatan penelitian, praktek lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan 38. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Camat berkaitan dengan bidang tugasnya 39. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Menyusun dan mengendalikan program kerja seksi 2. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta pihak swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 4. Melaksanakan koordinasi bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal, lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah 5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama 6. Menyiapkan bahan rekomendasi bidang kesejahteraan sosial 7. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan bidang kesehatan, keluarga Berencana (KB), ketenagakerjaan, transmigrasi, pelayanan sosial dan pemberdayaan perempuan 8. Menyelenggarakan koordinasi pengerahan dan pemindahan penduduk 9. Memfasilitasi penyiapan calon transmigrasi 10. Memfasilitasi kegiatan bidang ketenagakerjaan dan calon peserta pelatihan tenaga kerja 11. Memantau penyelenggaraan upah minimum regional 12. Melaksanakan

fasilitasi

pengumpulan,

pengolahan

dan

analisis,

pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak 13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak 14. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat 15. Memproses pemberian ijin pengumpulan uang atau barang oleh penduduk dan organisasi/lembaga wilayah kecamatan di lingkup kecamatan 19

16. Memproses rekomendasi pengumpulan uang atau barang oleh penduduk dan organisasi/lembaga wilayah kecamatan 17. Melaksanakan pamantauan pelaksanaan sumbangan sosial dan undangan berhadiah 18. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama 19. Memfasilitasi kegiatan keagamaan 20. Mengkoordinasikan penyelenggaraan KB 21. Melaksanakan pendataan pembangunan bidang kesehatan masyarakat 22. Memproses surat dispensasi nikah 23. Melaksanakan pengawasan palaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit 24. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat 25. Melaksanakan

koordinasi

penyelenggaraan

pencegahan

dan

penanggulangan pencemaran lingkungan serta penyehatan lingkungan 26. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perbaikan gizi masyarakat 27. Melaksanakan

koordinasi

pelayanan

kesehatan

perorangan

dan

masyarakat 28. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kesehatan keluarga 29. Melaksanakan rekomendasi pemberian ijin sarana kesehatan 30. Melaksanakan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu 31. Memberikan rekomendasi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 32. Memfasilitasi pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 33. Melaksanakan koordinasi kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal 34. Memfasilitasi sarana pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat 35. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 36. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat 37. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan promosi kesehatan 38. Melaksanakan

koordinasi

pengelolaan

koordinasi

pembinaan

Survey

Kesehatan

Daerah

(Surkesda) 39. Melaksanakan

,

monitoring,

evaluasi

dan

pengawasan 40. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan pemerantasan penyakit menular, wabah dan kejadian luar biasa 41. Melaksanakan pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 42. Melaksanakan koordinasi kegiatan urusan bidang ketahanan pangan 20

43. Melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat 44. Melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat 45. Melaksanakan penyebarluasan harga pangan 46. Melaksanakan identifikasi pangan pokok masyarakat 47. Melaksanakan pemantauan praktek pengobatan tradisional 48. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan registrasi makanan, minuman, produksi rumah tangga dan industri kecil obat tradisional (IKOT) 49. Melaksanakan fasilitasi penyusunan data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) 50. Melaksanakan pemantauan, pendataan PSKS, PMKS, dan penyakit masyarakat 51. Memfasilitasi pelayanan penyandang masalah sosial serta penyaluran bantuan dan santunan sosial 52. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi permohonan bantuan/jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu 53. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan KB 54. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Organisasi Sosial (Orsos) dan keagamaan 55. Melaksanakan

pemantauan,

bimbingan

dan

pembinaan

lembaga

kemasyarakatan desa dalam bidang orsos dan keagamaan 56. Memfasilitasi

pelaksanaan

tugas,

fungsi

dan

kewajiban

Lembaga

Kemasyarakatan Desa dalam bidang Orsos dan keagamaan 57. Melaksanakan penyelenggaraan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional dan hari besar nasional lainnya 58. Menyusun laporan tugas seksi

G. KONDISI UMUM KECAMATAN PENGASIH 1. Keadaan Wilayah Secara

geografis

Kecamatan

Pengasih

terletak

di

tengah-tengah

Kabupaten Kulon Progo, dengan luas wilayah 61.644,6850 Ha, sebagian berupa perbukitan, ketinggian pusat pemerintahan 18 m diatas permukaan laut, suhu maksimum 37 derajat Celcius dan minimum 33 derajat Celcius. Batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara

: Kecamatan Girimulyo dan Nanggulan

b. Sebelah Timur : Kecamatan Sentolo 21

c. Sebelah Barat

: Kecamatan Kokap dan Temon

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Wates dan Panjatan Kecamatan Pengasih terdiri dari 7 desa yaitu : Desa Tawangsari, Desa Karangsari, Desa Kedungsari, Desa Margosari, Desa Pengasih, Desa Sendangsari, dan Desa Sidomulyo. Jumlah pedukuhan ada 78 pedukuhan. 2. Penduduk a. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan Jenis Kelamin No

Struktur Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

0-4

1.791

1.760

3.551

2

5-9

1.973

1.808

3.781

3

10-14

1.880

1.945

3.825

4

15-19

1.797

1.827

3.624

5

20-24

1.749

1.728

3.477

6

25-29

1.661

1.727

3.388

7

30-34

1.893

1.810

3.703

8

35-39

1.830

1.729

3.559

9

40-44

1.875

1.803

3.678

10

45-49

1.787

1.870

3.657

11

50-54

1.652

1.735

3.387

12

55-59

1.346

1.309

2.655

13

60-64

966

1.030

1.996

14

65-69

734

896

1.630

15

70-74

696

851

1.547

16

>75

893

1.105

1.998

Jumlah

24.523

24.933

49.456

Sumber : Data SIAK Kecamatan Pengasih 2013

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama No

Agama

Jumlah Orang

1

Islam

2

Kristen

3

Katholik

4

Hindu

0

5

Budha

0

Jumlah

47.142 812 1.502

49.456 Sumber : Data SIAK Kecamatan Pengasih 2013

22

3. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Di Kecamatan Pengasih terdapat lembaga pendidikan yang tersebar di 7 (tujuh) desa, yaitu : a. Lembaga Pendidikan Formal No

Desa

TK

SD

SLTP

SLTA

PT

1

Tawangsari

2

3

-

-

-

2

Karangsari

7

9

-

-

-

3

Pengasih

7

6

1

2

1

4

Margosari

4

3

1

3

2

5

Kedungsari

4

4

1

-

-

6

Sendangsari

3

7

-

1

-

7

Sidomulyo

4

5

2

-

-

31

37

5

6

3

Jumlah

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

b. Lembaga Pendidikan Non Formal No

Desa

KB

TPA

PO PAUD

PKBM

1

Tawangsari

1

-

-

1

2

Karangsari

3

-

3

2

3

Pengasih

6

-

6

1

4

Margosari

1

1

2

1

5

Kedungsari

1

1

-

1

6

Sendangsari

-

-

11

1

7

Sidomulyo

1

-

1

1

13

2

23

8

Jumlah

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

4. Pemuda dan Olahraga Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda di Kecamatan Pengasih antara lain : Organisasi Kesenian, Organisasi Olah Raga, Pramuka, Organisasi Mahasiswa. Sarana dan prasarana olah raga, termasuk lapangan dan GOR masih jauh dari memadai untuk pembinaan dan pengembangan olah raga. Daftar organisasi kepemudaan antara lain : 23

a. Data Group Kesenian

1

Ketoprak

Jumlah Group/Kelompok 9

2

Berjanjen

11

3

Jatilan

11

4

Keroncong

2

5

Orgen Tunggal

3

6

Sholawatan

26

7

Mondreng

1

8

Wayang Purwo

1

9

Seni Tari

1

10

Band

1

11

Qosidah

2

12

Incling

4

13

Panjidur

1

14

Campursari

4

15

Wayang Orang

1

16

Hadroh

3

17

Rodat

1

18

Rebana

3

19

Musik

1

20

Karawitan

8

Jumlah

94

No

Jenis Kesenian

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

b. Data Olah Raga No

Jenis Olah Raga

Jumlah Group/Kelompok 7

1

Sepak Bola

2

Bulu Tangkis

16

3

Voley

7

4

Silat

2

5

Tenis Meja

1

6

Senam

1

7

Renang

1

8

Bola Basket

1

9

Sepak Takraw

1

10

Tenis Meja

3

11

Catur

7

Jumlah

47 Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

24

5. Mata Pencaharian No

Jenis Pekerjaan

Jumlah

1.

Belum/Tidak Bekerja

11.006

2.

Mengurus Rumah Tangga

2.951

3.

Pelajar/Mahasiswa

7.415

4.

Pensiunan

5.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

6.

Tentara Nasional Indonsia (TNI)

112

7.

Kepolisian RI (Polri)

154

8.

Perdagangan

9.

Petani/Petebun

655 1.371

29 9.656

10. Peternak

6

11. Nelayan/Perikanan

1

12. Industri

12

13. Kontruksi

45

14. Transportasi 15. Karyawan Swasta

2 2.240

16. Karyawan BUMN

67

17. Karyawan BUMD

23

18. Karyawan Honorer

51

19. Buruh Harian Lepas 20. Buruh Tani/Perkebunan

2.748 111

21. Buruh Peternakan

1

22. Pembantu Rumah Tangga

5

23. Tukang Batu

13

24. Tukang Kayu

3

25. Tukang Jahit

5

26. Penata Rias

2

27. Penata Rambut

2

28. Mekanik

11

29. Seniman

3

30. Paraji

1

31. Pendeta

1

32. Wartawan

2

33. Juru Masak

1

34. Anggota DPRD Kabupaten

2

35. Dosen 36. Guru

15 407

37. Pengacara

1

38. Notaris

1 25

39. Arsitek

1

40. Konsultan

1

41. Dokter

13

42. Bidan

7

43. Perawat

24

44. Apoteker

1

45. Pelaut

5

46. Sopir

37

47. Pedagang

1.144

48. Perangkat Desa

130

49. Kepala Desa

6

50. Biarawati

2

51. Wiraswasta

8.923

52. Pekerjaan Lainnya

30

Jumlah

49.456 Sumber : Data SIAK Kecamatan Pengasih 2013

6.

Sumber Daya di Kantor Kecamatan Pengasih Secara Kecamatan

umum

Pengasih

kondisi sudah

kepegawaian lebih

tertata

dan daripada

perlengkapan tahun-tahun

sebelumnya. Meskipun demikian kondisinya masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Adapun kondisi selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Formasi Pegawai Formasi pegawai belum mencukupi oleh karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan adanya pegawai yang ditugaskan khusus menangani program SIAK On Line. Formasi kepegawaian sejumlah 39 orang, sementara buzettingnya hanya 28 orang sehingga masih kekurangan pegawai sejumlah 11 orang. Usulan penambahan pegawai sudah dilakukan namun belum ada realisasi. Formasi dan Buzetting Kecamatan Pengasih terlihat pada tabel berikut ini :

26

Tabel 1 Keadaan Formasi dan Buzetting Kecamatan Pengasih No

Unit

Formasi Buzetting

Ket

1

Camat

1

1

2

Sekretariat

1

1

a. Sub Bagian Umum

5

4

-1

b. Sub Bagian Keuangan

4

3

-1

3

Seksi Pemerintahan

5

3

-2

4

Seksi Perekonomian dan

4

2

-2

Pembangunan 5

Seksi Kesejahteraan Sosial

4

3

-1

6

Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga

3

2

-1

7

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5

4

-1

8

Sekretaris Desa

7

5

-2

39

32

11

Jumlah

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

b. Tingkat Pendidikan Aparat Tingkat pendidikan aparat kebanyakan adalah SLTA. Berikut ini data selengkapnya sebagai berikut : Tabel 2 Tingkat Pendidikan Aparatur Tingkat Pendidikan

No.

Banyaknya ( orang )

1.

SLTP

2

2.

SLTA

17

3.

D2

-

4.

D3

-

5.

D4

-

6.

S1

7

7.

S2

2 Jumlah

28 Sumber: Data Kecamatan Pengasih 2013

Dari jumlah pegawai tersebut diatas tidak ada yang mempunyai ijasah keahlian komputer. Keahlian bidang komputer ini berpengaruh pada cara kerja dan kultur kerja. Demikian juga dengan latar belakang pendidikan masing-masing pejabat struktural yang beragam tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini. Pengalaman dan masa kerja yang cukup tinggi merupakan modal dasar yang sangat kondusif dalam peningkatan kinerja. 27

7.

Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS : Penyebaran pangkat dan golongan pegawai kebanyakan

didominasi

oleh pangkat dan golongan Penata Muda Tingkat I, III/b sebanyak 7 orang. Dari 7 orang tersebut, 6 diantaranya sudah tidak dapat naik pangkat lagi karena terkena aturan bahwa PNS dengan pendidikan SLTA pangkat paling tertinggi adalah III/b. Dari 28 orang pegawai, 3 orang golongan IV, 14 orang golongan III,13 orang golongan II. Sehingga dapat dikatakan bahwa PNS di Kecamatan Pengasih cukup berpengalaman karena sudah memiliki masa kerja yang cukup lama. Berikut ini data selengkapnya adalah sebagai berikut : Tabel 3 Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS Kecamatan Pengasih Pangkat Golongan Ruang

No

Banyaknya ( orang )

1.

Pembina ; IV/a

3

2.

Penata Tingkat I ; III/d

2

3.

Penata ; III/c

3

4.

Penata Muda Tingkat I ; III/b

7

5.

Penata Muda ; III/a

2

6.

Pengatur Tingkat I ; II/d

2

7.

Pengatur ; II/c

2

8.

Pengatur Muda Tingkat I ; II/b

5

9.

Pengatur Muda ; II/a

2

Jumlah

28 Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

8.

Penyebaran Jabatan Struktural dan Pendidikan Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural yang ada di

Kecamatan Pengasih dapat dilihat bahwa semua pejabat struktural berlatar belakang pendidikan sarjana sesuai dengan analisis jabatan yang telah dibuat oleh bupati. Bahkan dua orang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana (program studi ilmu pemerintahan). Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut :

28

Tabel 4 Penyebaran Jabatan Struktural dan Pendidikan Kecamatan Pengasih No

Jabatan

Tingkat Pendidikan

1

Camat

Sarjana (S2)

2

Sekretaris Kecamatan

Sarjana (S1)

3

Ka Sub Bag Umum

Sarjana (S1)

4

Ka Sub Bag Keuangan

Sarjana (S1)

5

Kepala Seksi Pemerintahan

Sarjana (S1)

6

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Sarjana (S1)

7

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Sarjana (S1)

8

Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan Sarjana (S2)

9

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Sarjana (S1)

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

Tabel 5 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengasih No

Jabatan

Jumlah (orang)

1

Camat

1

2

Sekretaris Kecamatan

1

3

Ka Sub Bag Umum

1

4

Staf Sub Bag Umum

3

5

Ka Sub Bag Keuangan

1

6

Staf Sub Bag Keuangan

2

7

Kepala Seksi Pemerintahan

1

8

Staf Seksi Pemerintahan

2

9

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1

10

Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban

3

11

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1

12

Staf Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1

13

Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan

1

14

Staf Seksi Pendidikan dan Kebudayaan

1

15

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

1

16

Staf Seksi Kesejahteraan Sosial

2

17

Sekretaris Desa

5 Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

29

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Pengasih Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

adalah

proses

peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Program ini terlaksana bergantung dari program-program yang ada di tingkat Kabupaten, dan juga dibatasi dengan kuota. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kesempatan aparatur Kecamatan Pengasih untuk memperoleh pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan beberapa program pendidikan pascasarjana dilaksanakan atas dasar swadana dengan ijin belajar sebagai bagian dari jalan keluar terhadap keterbatasan kedinasan ini. Pemerintah mendukung upaya-upaya swadana pegawai terhadap peningkatan kualitasnya. Adapun diklat/bimtek/kursus yang telah diikuti aparatur Kecamatan Pengasih sebagai berikut : Tabel 6 Aparat Kecamatan yang mendapatkan Diklat/Bimtek/Kursus No

Jenis

Yang Pernah

Keadaan Yang

Mengikuti

Seharusnya

1

DIKLATPIM III

2

2

2

DIKLATPIM IV

3

7

3

JDI

1

2

4

Perpustakaan

-

1

5

Komputer

10

15

6

Bendaharawan

1

4

7

Kearsipan

-

6

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

f. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pengasih berdiri di atas tanah Sultan Ground dengan luas tanah 12.194 m2, dan luas bangunan 1.255 m2. Dari segi luas tanah sudah mencukupi, namun dari segi bangunan, ruang pelayanan, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan terhadap pelayanan masyarakat tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Adapun data sarana dan prasarana Kecamatan Pengasih sebagai berikut :

30

Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pengasih No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Jenis Barang Gedung Kantor Gedung Joglo Gedung Serbaguna Gedung Rumah Dinas Camat Gedung Kantor UPK Ruang Rapat Ruang Instansi Nivo Mushola Tempat Parkir Kendaraan Dinas Roda Empat Kendaraan Dinas Roda Dua Mesin Ketik Rak Besi Rak Kayu Filing Besi Filing Kayu Kardek Almari Sorok Almari Kaca Papan Tulis White Board Peta Kecamatan Almari Kayu Kursi Besi Kursi Kayu Meja Rapat Besar Meja Rapat Kecil Meja Rapat Panjang Meja Kecil Meja Kursi Tamu Kursi Tangan Kursi Putar Kursi Lipat Meja Komputer Meja Setengah Biro Kursi Tunggu Jam Dinding Potong Rumput Kipas Angin Radio Televisi Sound System Wariles Genset Kamera Lambang Garuda Gambar Presiden dan Wapres Mimbar Podium Tombak Payung Logo Kulon Progo PC Unit Laptop Printer Proyektor Tripot/Kain Layar Telephone Lembar Daerah Prop. DIY Lembaran Daerah

Jumlah Barang 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 7 6 2 1 1 3 1 4 1 15 5 30 13 7 8 3 1 27 4 55 3 35 10 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 4 1 1 1 2 3

Harga Barang (Rp) 155.500.800 190.395.920 166.608.000 80.823.600 96.725.200 175.210.100 33.470.000 2.580.000 1.500.000 8.100.000 10.500.000 2.800.000 200.000 2.000.000 2.550.000 1.500.000 1.700.000 50.000 11.850.000 200.000 2.810.000 8.125.000 3.500.000 1.600.000 300.000 1.750.000 5.088.000 2.000.000 6.280.000 2.250.000 30.000.000 2.850.000 100.000 1.300.000 780.000 200.000 2.400.000 6.700.000 11.946.000 20.000.000 2.000.000 200.000 1.000 200.000 100.000 150.000 150.000 150.000 36.172.065 9.675.000 4.893.475 5.600.000 1.000.000 1.000.000 4.000 6.000

Keadaan Barang ( B, KB, RB ) B B B RB KB Belum ada Belum ada Belum ada Kurang luas B B 2 B, 3 KB 1 B, 1 KB 6 B, 1 KB 6B B B B 1 KB, 2 RB B 2 B, 2 KB B 11 B, 4 KB 5 KB 24 B, 6 KB B B B B KB 20 B, 7 KB 2 B, 2 KB 55 B 2 B, 1 KB 29 B, 6 KB B B B KB B 1 KB, 1 RB B KB B RB B B B B RB B B 5 B, 3 KB, 1 RB B 3 B, 1 KB B B B B B

31

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Proyek Penyuluhan Umat Klasifikasi Desimal Universal JDI Hukum Kep. Bupati KP Kemendagri No. 2376 UU HAM Sidang Umum MPR Himp. Pert. Per-UU-an Kondifikasi Pert. Per-UU-an Petunjuk Praktis ttg Peraturan Perundang-undangan SJDI SJDI Himp. Pert Pert. Pem RI Manual Adm. Barang JDI Hukum Kep. Bupati KP No. 232/2011 UU Perhitungan Suara SJDI SJDI JDI Hukum Kep. Bupati KP No.647/2000 UU Pemilu SJDI JDI Hukum Kep. Bupati KP No.271/2000 UU Pemungutan Suara SJDI JDI Hukum Kep. Bupati KP No.205/2000 Pemilu Pres dan Wapres SJDI JDI Hukum Kep. Bupati KP No. 83/2000 SJDI JDI Hukum Kep. Bupati KP No. 61/2002 SJDI JDI Hukum JDI Hukum Kep. Bupati KP No. 848/2002 JDI Hukum Kep. Bupati KP No. 539/2001 Pedoman Pengelolaan JDI Kep. Bupati KP No. 355/2001 JDI Hukum Kep. Bupati Kp ttg Kesehatan Kep. Bupati KP No. 61/2002 Kep. Bupati KP No. 848/2002 Kep. Bupati KP No. 539/2001 Kep. Bupati KP No. 355/2001 Kep. Bupati KP ttg Kesehatan Perda Kab. KP Th. 2007 Kep. Bupati KP No. 281 Buku Pembinaan dan Pengawasan Exs Napi No. 730.351 Buku Pembinaan dan Pengawasan Exs Napi No. 730.351/374 Standarisasi Harga Barang&Jasa Standarisasi Harga Jumlah

2 1 3 1 6 1 1 5 1

4.000 2.000 6.000 2.000 12.000 2.000 2.000 10.000 2.000

B B B B B B B B B

1

2.000

B

4 2 1 1 1 3 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.000 4.000 2.000 2.000 3.000 6.000 2.000 2.000 8.000 2.000 3.000 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 8.000 2.000 2.000 6.000 2.000 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

1

2.000

B

1

2.000

B

1 1

2.000 2.000

B B

Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013

32

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

(LAKIP)

Kecamatan

Pengasih

merupakan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2013 sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban

Kecamatan Pengasih dalam

pencapaian Visi Misi yang lebih rinci dalam pencapaian Program, Kegiatan, Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan.

33

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD 1. VISI DAN MISI Berdasarkan permasalahan

kondisi

dan

yang

masyarakat di

hadapi

Kecamatan di

masa

Pengasih

depan,

serta

saat

ini,

dengan

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang di miliki masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah maka Visi SKPD Kecamatan Pengasih 2011-2016 adalah: “PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, PROFESIONAL, DAN RESPONSIF MENUJU GOOD GOVERNANCE PADA KANTOR KECAMATAN PENGASIH” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Pengasih adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan berwibawa untuk mendukung pelayanan prima. b. Meningkatkan upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa. 2. TUJUAN Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berwibawa yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas aparatur. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan yang mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi, dan serta mampu membangun dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Cara-cara yang ditempuh Kecamatan Pengasih untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dengan strategi sebagai berikut : a. Pendidikan dan latihan b. Studi banding

34

c. Pembinaan SDM d. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa Arah yang di ambil untuk mencapai tujuan antara lain : a. Penempatan aparat sesuai keahliannya b. Pemberian kesempatan belajar c. Study banding d. Pembinaan aparat kecamatan secara berkala e. Peningkatan sarana dan prasarana kerja f. Peningkatan kesejahteraan aparat g. Pembinaan pemerintahan desa secara berkala 3. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Pengasih adalah : a.

Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah dan desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berwibawa untuk menyelenggarakan public yang prima.

b.

Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mengelola potensi dan tantangan yang dihadapi.

4. PROGRAM Untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

diperlukan

cara-cara

untuk

mempermudah

pencapaiannya

Pemerintah Kecamatan Pengasih menentukan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Pengasih adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

35

b. Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan yang nyata dalam kurun waktu tertentu

yang

dilakukan

oleh

perorangan/lembaga/instansi

dengan

mengerahkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pengasih pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Rencana Program Kerja dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Tahun 2013 : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

k. Penyediaan Makanan dan Minuman l.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

m. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah n. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyelenggaraan SIMDA b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Penyusunan RKA/DPA 36

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6. Program Pengawasan dan Pengendalian Program a. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 7. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan b. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan d. Penyusunan Database Kecamatan e. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan f.

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

g. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan h. Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga i.

Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

j.

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

B. DOKUMEN PERENCANAAN (RKT) TAHUN 2013 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Stratejik), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta data pendukung. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

37

Program

Sasaran Uraian

1 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator

2 1. Jasa surat menyurat

2.Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasio nal

4.Jasa Administrasi Keuangan

5.Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.ATK

7.Barang cetakan dan penggandaan

Satuan

3 Bulan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 4 5 12 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bulan

12

Kali

1

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

Bulan

12

12

Kegiatan Uraian

6 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator

Satuan

7 Masukan SDM Dana Keluaran Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Hasil Tersedianya jasa surat menyurat Masukan SDM Dana Keluaran Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik/faksimili/internet Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana

Keluaran Terbayarnya perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit Hasil Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Masukan SDM Dana Keluaran Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 8 orang Hasil Tertib administrasi Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya kebutuhann ATK Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana

Rencana Tingkat Capaian (Target ) 9

8 Orang Rp.

2 600.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

2 18.000.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

2 1.245.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

8 12.900.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

4 3.190.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

4 7.000.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

3 6.906.000

Keluaran

38

8.Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

9.Peralatan dan perlengkapan kantor

Bulan

Bulan

12

12

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Hasil Terciptanya kelancaran tugas Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/peneragan bangunan kantor Hasil Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

10.Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Bulan

12

10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya surat kabar/majalah bacaan referensi lainnya dan peraturan perundangundangan Hasil Peningkatan SDM

11. Makanan dan minuman

12.Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13. Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bulan

Bulan

Bulan

12

12

12

11. Penyediaan makanan dan minuman

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana Keluaran Tersedianya anggaran

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

3 612.250

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

2 943.500

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

3 840.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

3 10.540.000

Bulan

12

%

100

Orang Perjal anan Rp.

5 2.040.000

Bulan

12

%

100

Orang Perjal anan Rp.

16 2.900.000

Bulan

12

39

14.Jasa tenaga PTT

Bulan

12

14.Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana Keluaran Terbayarnya honor bagi 2 orang PTT

2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1. Kendaraan Dinas/Operasio nal

2. Perlengkapan Gedung Kantor

3.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pengadaan Mebelair

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Unit

Unit

Unit

unit

Bulan

Bulan

1

1

4

1

12

12

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pengadaan Mebeleur

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

6. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Hasil Peningkatan kesejahteraan Masukan Mobil Dana Keluaran Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 Hasil Terciptanya kenyamanan kerja aparatur Masukan Filling Cabinet Dana Keluaran Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet Hasil Kelancaran pelaksanaan tugas kantor Masukan PC Notebook Printer Dana Keluaran Tersedianya peralatan kantor berupa 2 unit PC, 1 unit printer dan 1 unit laptop Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan Meja Kerja Dana Keluaran Tersedianya mebeleur kantor berupa 1 unit meja biro Hasil Kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana Keluaran Terpeliharanya rumah dinas Hasil Terciptanya kenyamanan lingkungan rumah dinas Masukan SDM Dana Keluaran Terpeliharanya Gedung kantor

%

100

Orang Rp.

2 7.800.000

Bulan

13

%

100

Unit Rp.

1 181.075.100

Bulan

12

%

100

Unit Rp.

1 1.000.000

unit

1

%

100

Unit Unit Unit Rp.

2 1 1 16.000.000

Bulan

12

%

100

unit Rp.

1 2.000.000

unit

1

%

100

orang Rp.

2 1.000.000

unit

1

%

100

Orang Rp

2 1.000.000

Bulan

12

40

7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal

3. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

5.Pengawasan dan Pengendalian Program

6. Peningkatan Pelayanan Kecamatan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1. Penyusunan rencana kerja SKPD

1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

1.Penyusunan Database Kecamatan

Bulan

12

Bulan

12

Bendel

Bulan

Kegiatan

3

12

7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkat-an pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Program penyusunan dokumen perencana--an SKPD

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1. Penyusunan rencana kerja SKPD

1. Program 1. Monitoring, pengawasan dan evaluasi, pengendalian pengendalian dan program pelaksanaan program dan kegiatan

5

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Penyusunan database kecamatan

Hasil Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja Masukan Mobil Motor Dana

%

100

Unit Unit Rp

1 3 29.112.550

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

26 1.500.000

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

28 1.040.000

Bende l

3

%

100

Orang Rp.

6 1.500.000

Keluaran Tersusunnya laporan triwulan, laporan tahunan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan serta penerapan SPIP Hasil Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah kecamatan Masukan SDM Dana

Bulan

12

%

100

Orang Rp.

90 9.000.000

Keluaran Tersusunnya buku profil desa, profil kecamatan, monografi kecamatan dan statistik daerah, terlaksananya diklat dan sistem informasi desa terpadu Hasil

Kegiat an

5

Keluaran Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit meliputi service/ganti oli, BBM dan penggangtian suku cadang dinas/operasional Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Masukan SDM Dana

Keluaran Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Hasil Laporan capaian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan tahun berikutnya Masukan SDM Dana Keluaran Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD Hasil Rencana Kerja Tahunan Masukan SDM Dana

41

2.Pembinaan Sosial dan Kemasyarakata n

Kegiatan

6

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Meningkatnya kualitas data/informasi statistik daerah dan terwujudnya peltihan sistem informasi desa Masukan SDM Dana Keluaran Terselenggaranya pengajian PNS, safari jum’at dan safari tarawih di kecamatan, terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan, terbinanya PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya, terselenggaranya penyuluhan pengarustamaan gender dan KDRT, pembinaan gizi keluarga, terwujudnya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), fasilitasi dan monitoring kecamatan sehat Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

3. Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan

4. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban lingkungan

5. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

4

5

3

Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan

Masukan SDM Dana

%

100

Orang Rp.

1.450 24.040.650

kegiat an

6

%

100

Orang Rp.

28 7.500.250

Kegiat an

4

%

100

Orang Rp.

133 13.000.000

Pembinaan ketentraman dan ketertiban

Keluaran Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM, terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD, termonitornya dan terdampinginya kegiatan PMTAS, terselenggaranya lomba UKS tingkat kecamatan Hasil Meningkatnya kualitas pendidikan Masukan SDM Dana

Kegiat an

5

%

100

Pembinaan pelayanan umum kecamatan

Keluaran Terwujudnya patroli terpadu, terwujudnya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi, terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan miras, terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam, terinventarisasinya permasalahan wilayah perbatasan Hasil Terciptanya rasa keamanan dan ketertiban masyarakat Masukan SDM Dana

Orang Rp.

100 15.500.000

Keluaran

Kegiat

3

42

6. Pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan Desa/Keluraha n

7. Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga

8. Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan

9. Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

9

3

2

2

Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa

Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga

Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

Tersosialisasinya standar operasional prosedur pelayanan,terkoordinasi nya pelayanan perijinan terpadu, terselenggaranya JDI hukum Hasil Terwujudnya sosialisasi SOP, perijinan terpadu dan JDI di Kecamatan Masukan SDM Dana

Keluaran Terbinanya standar adm desa, produk hukum 6 perdes wajib dan penyelenggaraan pemerintahan desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan DAD, tersosialisasikannya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantaunya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tugas pokok dan fungsi BPD Hasil Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan Masukan SDM Dana Keluaran Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga Hasil Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga, terwujudnya partisipasi Nyadran Agung Masukan SDM Dana

Keluaran Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, terselenggaranya peringatan HUT RI dan hari jadi Hasil Terciptanya kesadaran masyarakat Masukan SDM Dana

Keluaran Terbinanya LKM Binangun,

an

%

100

Orang Rp.

120 13.459.100

Kegiat an

9

%

100

Orang Rp.

66 7.500.000

kegiat an

3

%

100

Orang Rp

106 7.000.000

Kegiat an

2

%

100

Orang Rp

57 3.500.000

Kegiat an

2

43

10. Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Kegiatan

Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

5

terpromosikannya kelompok usaha mikro kecil dan menengah dalam Manunggal Fair Hasil Tercapainya pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif Masukan SDM Dana Keluaran Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan renc pembangunan, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan, terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat kecamatan, terwujudnya pembinaan lingkungan hidup, terbinanya lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga Posdaya Hasil Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap berikutnya dan pembinaan Posdaya di 7 desa

%

100

Orang Rp

137 21.000.000

Kegiat an

5

%

100

C. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dokumen penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS 1 Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Terbayarnya biaya telepon, air, listrik, faximile dan internet Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen

INDIKATOR KINERJA 2

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

3

5

Tersedianya jasa surat menyurat Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

100%

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional

18.000.000

Tertib administrasi

100%

4.

12.900.000

Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran tugas Peningkatan

100%

5.

100%

6.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

7.000.000

100%

7.

6.906.000

100%

8.

Kegiatan Pnyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen

100% 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

600.000

1.245.000

3.190.000

612.250

44

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terciptanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan Tersedianya bahan bacaan Tersedianya makanan minuman kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terbayarnya jasa PTT

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya rumah dinas

Tersedianya mebelaur kantor Tersedianya peralatan kantor, 2 PC, 1 printer dan 1 laptop Tersedianya perlengkapan kantor, filling cabinet Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Tersusunnya LAKIP

kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Peningkatan SDM

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

9.

100%

10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

943.500

840.000

Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Peningkatan kesejahteraan

100%

10.540.000

Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 95%

2.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

29.112.750

Terciptanya kenyamanan lingkungan rumah dinas Kelancaran pelaksanaan tugas Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas kantor Terciptanya kenyamanan kerja aparatur

100%

3 .

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.000.000

100%

4

Pengadaan Mebeleur

2.000.000

100%

5

Pengadaan peralatan gedung kantor

16.000.000

100%

6

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

1.000.000

100%

7

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

100%

12. Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

2.040.000

100%

13. Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2.900.000

100%

14. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

7.800.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan capian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan tahunan berikutnya

Tersusunnya renja SKPD

Rencana kerja tahunan

90%

Tersusunnya standar operasional prosedur kecamatan

Terwujudnya SPIP kecamatan

30%

Tersusunnya buku profil kecamatan, monografi kecamatan, statistik daerah, diklat dan sistem informasi desa terpadu Terselenggaranya pengajian PNS, safari jum’at dansafari taraweh, penanggulangan kemiskinan, PMKS, PSKS, pengarusutamaan gender, KDRT, pembinaan gizi keluarga, PHBS, fasilitasi

Tersedianya data base kecamatan yang akurat

90%

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

100%

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1. Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan, monografi kecamatan, statistik daerah, diklat dan sistem informasi desa terpadu 2. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

1.000.000

181.075.100

1.500.000

1.040.000

1.500.000

9.000.000

24.040.650

45

dan monitoring kecamatan sehat Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM, terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD, PMTAS, lomba UKS tingkat kecamatan Terwujudnya patroli terpadu, terwujudnya diklat dan penerapan aspekaspek kebencanaan dan mitigasi, terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan miras, terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam, terinventarisirnya permasalahan wilayah perbatasan Tersosialisasinya SOP pelayanan, terkoordinasinya pelayanan perijinan terpadu, terselenggaranya JDI hukum Terbinanya administrasi desa, produk hukum 6 perdes wajib, penyelenggaraan pemerintahan desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan DAD, tersosialisasinya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantaunya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tupoksi BPD Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga

Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, terselenggaranya peringatan HUT RI dan hari jadi Kulon Progo Terbinanya LKM Binangun, terpromosikannya kelompok UMKM dalam Manunggal Fair Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan renc pembangunan, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan, terselenggaranya bulan bakti gotong royong masyarakat kecamatan, terbinanya LKD dan lembaga POSDAYA

Meningkatnya kualitas pendidikan

100%

3.

Kegiatan Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan

Terciptanya rasa keamanan dan ketertiban masyarakat

100%

4.

Kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan

13.000.000

Terwujudnya sosialisasi SOP, perijinan terpadu dan JDI di Kecamatan

100%

5.

Kegiatan Fasilitasi Kemitraan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedesaan

15.500.000

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

100%

6.

Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

13.459.100

Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga, dan terwujudnya partisipasi dalam kegiatan Nyadran Agung Terciptanya kesadaran masyarakat

100%

7.

Kegiatan pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga

7.500.000

100%

8.

Kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan

7.000.000

Tercapainya pembinaan lembaga keuangan dan ekonomi produktif Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap berikutnya dan pembinaan POSDAYA di 7 desa

100%

9.

Kegiatan pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

3.500.000

100%

10. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Jumlah

7.500.250

21.000.000

429.744.600

46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

merupakan

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perseorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Pengasih merupakan instansi pemerintah selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Pengasih mempunyai kewajiban melaksanakan

akuntabilitas

melalui

penyajian

Laporan

Kinerja

Instansi

dilakukan

dengan

Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang ada. Pengukuran

kinerja

di

Kecamatan

Pengasih

menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Dalam

mengevaluasi

hasil

kinerja,

maka

Kecamatan

Pengasih

menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja input, output, dan outcome. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit dan impact. Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran. Pada

tahun

anggaran

2013

Pagu anggaran sebesar Rp.

432.244.400,- (termasuk perubahan) dengan 6 program dan 34 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 419.626.546,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,08 %.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1.

Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan

penyerapan

anggaran

sebesar Rp. 16.108.646,- dari

total

anggaran

sebesar Rp. 18.000.000,-, saldo Rp. 1.891.354,- dikarenakan hanya disesuaikan dengan penggunaan, saldo tersebut dikembalikan ke kas daerah, dengan realisasi keuangan 89,49%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 2.

Penyediaan

Jasa

Dinas/Operasional hanya

Pemeliharaan menyerap

dan

anggaran

Perijinan

Kendaraan

sebesar Rp. 806.000,-

dari total anggaran Rp. 1.245.000,- disebabkan adanya peraturan baru dari 47

pemerintah tentang penyesuaian biaya pajak kendaraan dinas disamakan dengan biaya pajak kendaraan pribadi, dan peraturan tersebut terbit setelah perencanaan sehingga sisa dana Rp. 439.000,-, sisa dana tersebut dikembalikan kas daerah realisasi keuangan 64,74% dengan realisasi fisik 100%. 3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 29.095.050,- dari total anggaran Rp. 29.112.550,- sisa dana 17.500,- disebabkan tidak bisa di SPJ kan karena tidak cukup untuk dibelanjakan suku cadang, dan dana tersebut dikembalikan ke kas daerah. Realisasi keuangan 99,94 % sedangkan realisasi fisik 100 %.

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 15.835.000,- dari total anggaran Rp. 16.000.000,- , karena pembelanjaan hanya berdasarkan harga negoisasi dengan pihak ketiga , sisa dana Rp.165.000,-

dikembalikan ke kas daerah. Realisasi keuangan 98,97 %

sedangkan realisasi fisik 100 %. 5.

Kegiatan sosial dan kebudayaan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 23.800.650,- dari total anggaran sebesar Rp 24.040.650,- disebabkan karena terdapat 6 orang TKSK transportnya belum bisa dicairkan selama 2 bulan, karena SK Bupati belum terbit, dan sisa dana sebesar 240.000,- dikembalikan ke kas daerah, realisasi keuangan 99 % sedangkan realisasi fisik 100 %.

6.

Kegiatan dengan

penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

penyerapan

anggaran

sebesar

Rp. 17.400.000,- dari total

anggaran Rp. 21.000.000,- disebabkan dalam APBD murni terdapat honorarium panitia lebih dari 2 kali kegiatan, sehingga dalam DPA dana disisakan/tidak dibelanjakan/tidak bisa dicairkan sehingga terdapat sisa dana Rp. 3.600.000,- dan

sisa

dana

tersebut

dikembalikan ke kas daerah,

realisasi keuangan 82,86 % sedangkan realisasi fisik 100 %. 7. Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Kecil dan Ekonomi Produktif dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.100.000,- dari total anggaran Rp. 3.500.000,- disebabkan sewa kapling pada Pameran Pembangunan disediakan Pemda sehingga sisa dana Rp. 400.000,- dan sisa dana tersebut di kembalikan ke kas daerah, dengan realisasi keuangan 88,57 %, sedangkan realisasi fisik 100 % 8. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 175.210.100,- dari total anggaran sebesar Rp 48

181.075.100,-

disebabkan

karena

disesuaikan

dengan

biaya

pembelian/pengadaannnya. Sisa dana sebesar Rp 5.865.000,- dikembalikan ke kas daerah, dengan realisasi keuangan sebesar 96,76%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun jumlah uang yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 12.617.854,Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kulon Progo, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Pengasih adalah sebagai pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi : pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pengasih sebagai berikut : a.

Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan

b.

Belum

optimalnya

kemampuan

sumber

daya

manusia

dalam

perencanaan pembangunan c.

Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan

d.

Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

e.

Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan

f.

Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru berjumlah 3 (tiga) unit, padahal untuk mendukung mobilitas ke lapangan/desa

diperlukan

minimal

6

(enam)

unit

kendaraan

dinas/operasional roda dua g.

Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi, dan belum sesuai dengan formasi pegawai yang sudah ditetapkan 49

h.

Kurangnya komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat pelayanan terhadap masyarakat

i.

Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai dengan tata kelola kearsipan

j.

Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada.

50

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Pengasih Tahun 2013 ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pengasih sebagai berikut :

1. Keterbatasan

data

dan

informasi

yang

diperlukan

bagi

perencanaan

pembangunan 2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan 3. Belum

optimalnya

koordinasi dalam

perencanaan

pembangunan

yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan 4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan 5. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan 6. Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru berjumlah 3 (tiga) unit, padahal untuk mendukung mobilitas ke lapangan/desa diperlukan minimal 6 (enam) unit kendaraan dinas/operasional roda dua 7. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi dan belum sesuai dengan formasi pegawai yang sudah ditetapkan 8. Kurangnya komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat pelayanan terhadap masyarakat 9. Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai dengan tata kelola kearsipan

51

10. Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian

untuk

lebih

memaksimalkan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan : 1.. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer dan perlengkapannya 2. Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya 2. Peningkatan

koordinasi,

pengawasan,

evaluasi

dan

pelaporan

dalam

pelaksanaan tugas 3. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Pengasih di tahun mendatang.

Pengasih, 30 Januari 2014 CAMAT PENGASIH

SANTOSO, SIP, M.Si. Pembina , IV/a NIP 19661116 199403 1 002

52

Alamat : Jl. Purbowinoto No. 6, Pengasih, Kulon Progo Kode Pos 55652 e-mail:[email protected];website :www.pengasih.kulonprogokab.go.id

53