TELKOM INDONESIA
KESEPAKATAN BERSAMA A n t a r a KE ME N T E RI A N NE GA R A RI S E T DA N T E KN OL OGI D e n g a n UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Dan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Tentang KERJASAMA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN No: 022/SKB/XII/2008 No:........../H40/PG/2008 No:......./HK840/DO2-A 1040000/2008 Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Idwan Suhardi, selaku Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, berdasarkan
Surat Kuasa Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 20/M/Sku/XI/2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang berkedudukan di JI. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Rusli Lutan, selaku Pembantu Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Bidang Kerja Sama
dan Usaha dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, beralamat JI. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung Jawa Barat 40154, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3. Widi Nugroho, selaku Kepala Gugus Tugas Content & Application dari Perusahaan Perseroan
(Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direktur IT & Supply, Nomor: K.TEL.16/HK.510/ITS-00/08, tanggal 16 Mei 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Japati No. I Bandung 40133, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA. Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut " PIHAK " sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama mengenai Program Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : PASAL 1 TUJUAN Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk : (1) Mengadakan kerjasama dalam program pengembangan teknologi informasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. (2) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pengembangan teknologi tepat
guna. (3) Meningkatkan kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dengan
melaksanakan open content dan open source bagi masyarakat, peserta didik dan tenaga kependidikan untuk memotivasi kreativitas. P A S A L 2 RUANG LINGKUP (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam hal Pengembangan Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pengembangan tekologi tepat guna, meliputi: a. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan sosialisasi yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK; b. Pengembangan Institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK. (2) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 3 BENTUK KERJASAMA Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk : 1.Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pendidikan 2.Sosialisasi, pelatihan dan implementasi open source dan open content 3.Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK. PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri dari wakil PARA PIHAK yang ditunjuk. (2) Tim Kerja mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadual kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK PASAL 5 JANGKA WAKTU (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada
hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2008 s/d 2013) dan dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh Pihak pemrakarsa
secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri. (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan
perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini. PASAL 6 PEMBIAYAAN (1) Pembiayaan yang diakibatkan atas ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini diatur dalam
Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK. (2) Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dan dari masing-masing pihak (resources sharing)
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja oleh PARA PIHAK. PASAL 8 LAIN – LAIN (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini,
seperti tentang kegiatan dan jadualnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja atas persetujuan PARA PIHAK. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaikbaiknya secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaikbaiknya secara musyawarah dan mufakat. PASAL 8 PENUTUP Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, untuk masing-masing PIHAK kekuatan hukumnya sama.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
PIHAK KETIGA
TTD.
TTD.
TTD.
Idwan Suhardi
Rusli Lutan
Widi Nugroho
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
SURAT KUASA Nomor: 20/M/SKu/XII/2008 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: KUSMAYANTO KADIMAN : MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 05/M/PER/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dengan ini memberi kuasa kepada : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
IDWAN SUHARDI 680000447 PEMBINA UTAMA /IV c DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK
Untuk bertindak dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Uiniversitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, mengenai ”Program Pengembangan Teknologi Informasi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan” pada tanggal 16 Desember 2008 di Jakarta. Masa berlaku Surat Kuasa ini akan berakhir pada saat Kesepakatan Bersama ditandatangani. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 15 Desember 2008 Penerima Kuasa,
Menteri Negara Riset dan Teknologi,
TTD.
TTD.
IDWAN SUHARDI
KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
