ANGGARAN DASAR
DAFTAR ISI: 1.
Mukadimah
2.
Bab I: Ketentuan Umum Pasal 1
3.
Bab II: Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu Pendirian Pasal 2
4.
Bab III: Asas, Landasan, Tujuan dan Kegiatan Pokok Pasal 3: Asas dan Landasan Pasal 4: Tujuan Pasal 5: Kegiatan Pokok
5.
Bab IV: Keanggotaan Pasal Pasal Pasal Pasal
6.
Bab V: Struktur Organisasi Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
7.
6: Jenis Anggota 7: Pengesahan Anggota 8: Kewajiban dan Hak Anggota 9: Berakhirnya Keanggotaan
10: Organ Organisasi 11: Rapat Anggota 12: Tatacara Rapat Anggota 13: Majelis Kehormatan 14: Kewajiban dan Hak Majelis Kehormatan 15: Rapat Majelis Kehormatan 16: Pengurus 17: Kewajiban dan Hak Pengurus
Bab VI: Kekayaan dan Laporan Keuangan Pasal 18: Kekayaan Pasal 19: Laporan Laporan Keuangan
8.
Bab VII: Lambang Asosiasi Pasal 20: Lambang Asosiasi Pasal 21: Perubahan Lambang Asosiasi
9.
Bab VIII: Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar Pasal 22
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 2 dari 14
D A F T A R I S I (Lanjutan): 10. Bab IX: Pembubaran Asosiasi, Penyelesaian Harta/Kekayaan serta Kewajiban Asosiasi Pasal 23: Pembubaran Asosiasi Pasal 24: Penyelesaian Harta/Kekayaan serta Kewajiban Asosiasi 11. Bab X: Ketentuan Peralihan Pasal 25 12. Bab XI: Penutup Pasal 26
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 3 dari 14
MUKADIMAH Bahwa usaha jasa Konsultan Aktuaria merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan dan pengembangan industri Asuransi, Dana Pensiun dan industri lainnya, dimana dalam memajukan usahanya, para pelaku usaha jasa Konsultan Aktuaria harus dilandasi profesionalisme, dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan, obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, dan secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Bahwa diperlukan adanya persatuan, kesatuan gerak dan tindak bagi setiap pelaku dalam usaha jasa Konsultan Aktuaria untuk menjalin hubungan baik diantara para pelakunya, serta menghimpun usaha bersama untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa Konsultan Aktuaria. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, atas Rahmat Tuhan Yang Masa Esa dan didorong oleh keinginan untuk menyumbangkan dharma bakti kepada Bangsa dan Negara Indonesia, diperlukan adanya asosiasi profesi dalam industri jasa Konsultan Aktuaria, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan: 1. Asosiasi adalah Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia. 2. Konsultan Aktuaria adalah sebuah badan usaha yang telah memiliki ijin penyelenggaraan jasa aktuaria dari instansi yang berwenang. 3. Anggota adalah Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh sertifikat keanggotaan dari Asosiasi. 4. Sertifikat Keanggotaan adalah surat bukti anggota Asosiasi yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengurus dan Ketua Majelis Kehormatan, dalam bentuk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. 5. Rapat Anggota adalah kekuasaan tertinggi dari Asosiasi dalam wujud penyelenggaraan rapat yang dihadiri oleh Anggota yang sah. 6. Pengurus adalah seseorang yang bekerja pada Anggota Asosiasi untuk masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. 7. Ketua Pengurus adalah seseorang yang bekerja pada Anggota Asosiasi dan telah memiliki gelar Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia, atau seseorang yang menduduki jabatan Direksi dari Anggota Asosiasi, yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. 8. Majelis Kehormatan adalah suatu majelis yang masing-masing anggotanya bekerja pada Anggota Asosiasi dan telah memiliki gelar Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia, yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 4 dari 14
B A B II Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu Pendirian Pasal 2 1. Asosiasi ini bernama “Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia” – dengan singkatan “AKAI”, dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut sebagai “Asosiasi”. 2. Asosiasi berkedudukan di Jakarta, dengan perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu di kemudian hari. 3. Asosiasi didirikan di Jakarta pada tanggal 13 (tiga belas) bulan Desember tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
B A B III Asas, Landasan, Tujuan dan Kegiatan Pokok Pasal 3 Asas dan Landasan 1. Asosiasi berazaskan Pancasila. 2. Asosiasi berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Anggaran Dasar Asosiasi sebagai landasan operasional. 3. Asosiasi tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik dan bersifat tidak mencari keuntungan material (nirlaba). Pasal 4 Tujuan Asosiasi didirikan dengan tujuan untuk: 1. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan Anggota dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku. 2. Membina dan memelihara kerukunan, serta mencegah persaingan yang tidak sehat diantara Anggota. 3. Meningkatkan kualitas profesionalisme para Anggota dalam memberikan jasa pelayanan aktuaria. 4. Mengembangkan peran Konsultan Aktuaria dalam industri Asuransi, Dana Pensiun dan industri keuangan secara luas 5. Meningkatkan perhatian dan pengetahuan masyarakat secara luas terhadap jasa Konsultan Aktuaria.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 5 dari 14
Pasal 5 Kegiatan Pokok Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 4(empat), Asosiasi menyelenggarakan kegiatankegiatan pokok sebagai berikut: 1. Menghimpun dan mempersatukan Konsultan Aktuaria untuk menjadi Anggota. 2. Melakukan pertemuan secara berkala diantara para Anggota. 3. Melakukan pembinaan para Anggota, termasuk dan tidak terbatas pada pembinaan kepatuhan Anggota terhadap keputusan/ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh Asosiasi, ketentuan/perundangan yang berlaku, dan standar profesi lainnya yang terkait dengan jasa Konsultan Aktuaria. 4. Menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi Anggota. 5. Mengusahakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan dan/atau tersedianya sarana informasi bagi publik dalam rangka meningkatkan perhatian dan pengetahuan masyarakat secara lebih luas terhadap jasa Konsultan Aktuaria. 6. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah, pelaku usaha, bisnis dan industri, serta asosiasi profesi, institusi, badan atau organisasi lainnya, didalam maupun diluar negeri, untuk kepentingan Anggotanya 7. Usaha-usaha dan kegiatan lain yang dianggap perlu dan bermanfaat sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Asosiasi.
B A B IV Keanggotaan Pasal 6 Anggota Yang dimaksud dengan Anggota adalah badan usaha yang telah memiliki ijin penyelenggaraan jasa aktuaria dari instansi yang berwenang, dan telah memperoleh sertifikat keanggotaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi. Pasal 7 Pengesahan Anggota 1. Calon Anggota mengajukan permohonan secara tertulis menjadi Anggota kepada Ketua Pengurus. 2. Calon Anggota disahkan menjadi Anggota oleh Ketua Pengurus, dan dengan persetujuan Majelis Kehormatan, yang sekurang-kurangnya dinyatakan dalam sebuah sertifikat keanggotaan yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengurus dan Ketua Majelis Kehormatan. 3. Tata cara pengesahan Calon Anggota diatur lebih lanjut di dalam keputusan Majelis Kehormatan.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 6 dari 14
Pasal 8 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Anggota berhak mengikuti Rapat Anggota, dan rapat-rapat lainnya yang diselenggarakan oleh Asosiasi. 2. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara dalam Rapat Anggota, dan rapat-rapat lainnya yang diselenggarakan oleh Asosiasi 3. Anggota mempunyai hak memilih dan hak dipilih sebagai anggota dalam salah satu perangkat organ organisasi Asosiasi. 4. Anggota berhak membela diri terhadap tuduhan pelanggaran Anggaran Dasar dan ketentuan/perundangan yang berlaku, secara lisan dan/atau tulisan. 5. Anggota berhak memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitankesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuanketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar. 6. Anggota wajib memelihara dan menjunjung tinggi nama baik Asosiasi; 7. Anggota wajib turut serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan Asosiasi. 8. Anggota wajib mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan/perundangan yang berlaku, keputusan-keputusan Rapat Anggota, Keputusan Pengurus dan Keputusan Majelis Kehormatan. 9. Anggota wajib membayar Iuran Anggota yang besar dan tata cara pembayarannya ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus. 10. Hak dan kewajiban yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Keputusan Rapat Anggota, atau Keputusan Pengurus atau Keputusan Majelis Kehormatan. Pasal 9 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan dinyatakan batal dan atau berakhir apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi, yaitu: 1. Menyatakan berhenti dan atau mengundurkan diri dari Anggota dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengurus. 2. Karena ijin usahanya dicabut atau dinyatakan tidak sah oleh instansi yang berwenang. 3. Dinyatakan pailit/likuidasi berdasarkan Keputusan Pengadilan. 4. Dinyatakan melanggar Anggaran Dasar berdasarkan surat keputusan Ketua Pengurus dengan persetujuan Majelis Kehormatan. 5. Ketentuan-ketentuan menyangkut pengakhiran keanggotaan yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Keputusan Rapat Anggota, atau keputusan Pengurus atau keputusan Majelis Kehormatan.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 7 dari 14
BAB V Struktur Organisasi Pasal 10 Organ Organisasi Organ organisasi terdiri atas: 1. Rapat Anggota. 2. Majelis Kehormatan. 3. Pengurus Pasal 11 Rapat Anggota 1. Rapat Anggota adalah organ organisasi tertinggi dalam struktur organisasi Asosiasi, yang terdiri dari seluruh Anggota Asosiasi yang sah menurut Anggaran Dasar ini. 2. Rapat Anggota diadakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. 3. Rapat Anggota dapat diselenggarakan lebih cepat dari 3 (tiga) tahun atas permintaan Ketua Pengurus, atau permintaan Majelis Kehormatan atau permintaan lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah Anggota. Pasal 12 Tata Cara Rapat Anggota 1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus. 2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2, sekurang-kurangnya beragendakan: a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus untuk perioda yang berakhir pada saat diselenggarakan Rapat Anggota. b. Menentukan Garis Besar Arah Asosiasi dalam 3 (tiga) tahun berikutnya. c. Memberhentikan Ketua Pengurus dan Majelis Kehormatan yang telah habis masa jabatannya. d. Mengadakan pemilihan Ketua Pengurus dan Majelis Kehormatan untuk mengganti Ketua Pengurus dan Majelis Kehormatan yang telah habis masa jabatannya. e. Mengesahkan Ketua Pengurus dan Majelis Kehormatan yang baru hasil pemilihan Rapat Anggota. 3. Pemanggilan Rapat Anggota dilakukan dengan undangan tertulis yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengurus, yang dikirimkan kepada seluruh Anggota melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (“electronic mail”). 4. Rapat Anggota dinyatakan quorum dan sah apabila sedikitnya dihadiri atau diwakili oleh ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah Anggota yang sah. 5. Dalam hal tidak tercapai quorum sebagaimana dimaksud ayat 4, maka Rapat Anggota harus ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender, dan pemanggilan Rapat Anggota melalui surat Undangan sebagaimana dimaksud ayat 3, dilakukan satu kali lagi. 6. Pemanggilan dengan undangan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 3 dan 5 dilakukan
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 8 dari 14
sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kalender sebelum Rapat Anggota dilaksanakan. 7. Rapat Anggota yang tertunda dinyatakan quorum dan sah tanpa memperhatikan jumlah Anggota yang hadir. 8. Keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari Anggota yang hadir atau diwakili. 9. Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), maka Rapat Anggota dapat diselenggarakan atas permintaan Majelis Kehormatan atau atas permintaan lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah Anggota. 10. Dalam hal Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (9) diatas, maka pemanggilan Rapat Anggota dilakukan dengan undangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Majelis Kehormatan. Pasal 13 Majelis Kehormatan 1. Majelis Kehormatan terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dan sebanyaknyabanyaknya 5 (lima) anggota. 2. Anggota Majelis Kehormatan dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. 3. Anggota Majelis Kehormatan dapat dipilih sebanyak-banyaknya hanya untuk 2 ( dua) periode masa jabatan secara berturut-turut. 4. Tata cara pemilihan Majelis Kehormatan ditetapkan oleh Rapat Anggota. 5. Keanggotaan dalam Majelis Kehormatan berakhir dalam hal: a. Mengundurkan diri dari Majelis Kehormatan; atau b. Berakhir Masa Jabatan dalam Majelis Kehormatan; atau c. Berakhir keanggotaan dalam Asosiasi; atau d. Berhenti bekerja pada Anggota; atau e. Meninggal Dunia; atau f. Sedang menjalani hukuman yang telah mempunyai keputusan pengadilan yang bersifat tetap. 6. Dalam hal keanggotaan seseorang dalam Majelis Kehormatan berakhir, posisi anggota tersebut dikosongkan sampai dengan Rapat Anggota berikutnya. 7. Dalam hal jumlah anggota dalam Majelis Kehormatan kurang dari 3 (tiga) orang, Rapat Anggota harus diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Kehormatan yang baru, dengan tata-cara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 12. 8. Dalam suatu Rapat Majelis Kehormatan, seluruh anggota Majelis Kehormatan harus menentukan Ketua Majelis Kehormatan yang dipilih diantara kalangan anggota Majelis Kehormatan sendiri, dan dilaporkan hasilnya kepada Ketua Pengurus dan Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dipilih. 9. Dalam hal jabatan Ketua Majelis Kehormatan berakhir karena sebab tersebut pada ayat 5, maka anggota Majelis Kehormatan yang masih ada harus memilih Ketua Majelis Kehormatan yang baru diantara kalangan anggota Majelis Kehormatan sendiri selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadi kekosongan.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 9 dari 14
Pasal 14 Kewajiban dan Hak Majelis Kehormatan 1. Majelis Kehormatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas berjalannya Asosiasi, dengan tata cara dan aturan yang disepakati dari waktu ke waktu diantara kalangan anggota Majelis Kehormatan. 2. Majelis Kehormatan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Garis Besar Arah Asosiasi yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota; 3. Majelis Kehormatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas hal-hal yang telah ditetapkan melalui keputusan Pengurus atau keputusan Majelis Kehormatan. 4. Majelis Kehormatan wajib menyampaikan laporan kepada Rapat Anggota sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat: Laporan hasil pengawasan sampai dengan saat diselenggarakannya Rapat Anggota; Laporan hasil Rapat Majelis Kehormatan selama perioda sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota; Laporan hasil rapat antara Majelis Kehormatan dengan Pengurus selama perioda sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota; 5. Majelis Kehormatan wajib menyusun dan menetapkan tata cara penerimaan dan pemberhentian Anggota. 6. Majelis Kehormatan wajib menyusun dan menetapkan Kode Etik Asosiasi. 7. Majelis Kehormatan berhak memperoleh informasi dari Pengurus menyangkut program kerja tahunan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran tahunan yang disusun oleh Pengurus. 8. Majelis Kehormatan berhak memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus, baik secara tertulis maupun lisan. Pasal 15 Rapat Majelis Kehormatan 1. Majelis Kehormatan mengadakan rapat Majelis Kehormatan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan. 2. Apabila Ketua Majelis Kehormatan berhalangan maka rapat Majelis Kehormatan dipimpin oleh anggota Majelis Kehormatan lain yang dipilih diantara kalangan anggota Majelis Kehormatan. 3. Rapat Majelis Kehormatan dianggap quorum dan sah apabila diikuti lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Majelis Kehormatan. 4. Keputusan Majelis Kehormatan dianggap sah apabila disetujui lebih dari ½ (setengah) anggota Majelis Kehormatan yang hadir. 5. Keputusan Majelis Kehormatan ditandatangani oleh ketua Rapat Majelis Kehormatan, dan dilaporkan kepada Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Majelis Kehormatan diselenggarakan.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 10 dari 14
Pasal 16 Pengurus 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
8.
9.
Pengurus diketuai oleh seorang Ketua Pengurus. Ketua Pengurus dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Ketua Pengurus dapat dipilih hanya untuk 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut. Jabatan Ketua Pengurus dapat berakhir dalam hal: a. Berakhir Masa Jabatan sesuai Anggaran Dasar; atau b. Mengundurkan diri; atau c. Berakhir keanggotaan dalam Asosiasi; atau d. Berhenti bekerja pada Anggota; atau e. Meninggal Dunia; atau f. Sedang menjalani hukuman yang telah mempunyai keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Ketua Pengurus harus membentuk kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Wakil Ketua Pengurus; b. Sekretaris; c. Bendahara dan Administrasi; Seluruh anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir a. b. dan c. harus seseorang yang bekerja di Konsultan Aktuaria yang terdaftar sebagai Anggota. Hak dan Kewajiban anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir a. b. dan c., lebih lanjut ditetapkan oleh Ketua Pengurus dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di Anggaran Dasar. Apabila Ketua Pengurus berhalangan tetap karena sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada ayat (4), atau karena sebab apapun sebelum habis masa jabatan, maka Wakil Ketua Pengurus secara otomatis menggantikan jabatan Ketua Pengurus sampai dengan habis masa jabatannya. Apabila Ketua Pengurus dan Wakil Ketua Pengurus berhalangan tetap, maka paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak kekosongan jabatan tersebut, Majelis Kehormatan harus menetapkan Pejabat Sementara Ketua Pengurus sampai dengan terpilihnya Ketua Pengurus baru dalam Rapat Anggota berikutnya. Pasal 17 Kewajiban dan Hak Pengurus
1. Pengurus wajib mengadakan rapat bersama Majelis Kehormatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Pengurus wajib melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggung-jawaban pada akhir masa kepengurusan kepada Rapat Anggota. 3. Pengurus wajib memberikan informasi mengenai program kerja tahunan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran tahunan kepada Majelis Kehormatan, atau pada rapat sebagaimana dimaksud ayat 1, atau jika sewaktu-waktu diminta oleh Majelis Kehormatan. 4. Pengurus wajib melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pemeliharaan serta peningkatan partisipasi Anggota dari waktu ke waktu secara teratur dan terencana, untuk mencapai tujuan Asosiasi.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 11 dari 14
5. Pengurus wajib memutuskan alamat Asosiasi, dan jika dianggap perlu mengangkat tenaga pelaksana tetap atau paruh waktu untuk menjalankan administrasi Asosiasi. 6. Pengurus wajib membuat buku Anggota yang berisi informasi tentang Anggota. 7. Pengurus berhak mewakili Asosiasi didalam maupun diluar pengadilan. 8. Pengurus berhak mewakili Asosiasi di dalam pembentukan dan atau pelaksanaan kerjasama yang dibuat dengan instansi berwenang, atau institusi/lembaga/asosiasi profesi lain, dengan memegang teguh Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 9. Pengurus berhak mengambil segala keputusan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, dalam hal belum diputuskan oleh Rapat Anggota. 10. Pengurus menjalankan hak dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan atau rapat dengan Majelis Kehormatan dan atau keputusan Majelis Kehormatan.
B A B VI Kekayaan dan Laporan Keuangan Pasal 18 Kekayaan 1. Kekayaan Asosiasi diperoleh dari iuran pendaftaran Anggota, iuran berkala Anggota, hibah/donasi/uang sumbangan yang sifatnya tidak mengikat, dan sumber-sumber lainnya berupa barang tetap ataupun barang bergerak yang diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 2. Harta kekayaan tersebut tercatat dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Bendahara dan Administrasi, untuk dilaporkan oleh Ketua Pengurus didalam Rapat Anggota. 3. Pembiayaan Asosiasi ditanggung oleh semua anggota Asosiasi secara sama rata. 4. Tatacara dan penentuan iuran pendaftaran Anggota serta iuran Anggota diatur lebih lanjut di dalam keputusan Pengurus. Pasal 19 Laporan Keuangan Pengurus menyusun laporan keuangan dan kekayaan Asosiasi untuk periode mulai dari tanggal pengangkatan/pengesahan Pengurus oleh Rapat Anggota sampai dengan tanggal pemberhentian Pengurus oleh Rapat Anggota berikutnya, untuk dilaporkan di dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2).
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 12 dari 14
B A B VII Lambang Asosiasi Pasal 20 Lambang Asosiasi 1. Asosiasi mempunyai Lambang Asosiasi yang disahkan oleh Rapat Anggota Pasal 21 Perubahan Lambang Asosiasi 1. Perubahan dan Penyempurnaan Lambang Organisasi dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk ini, dan dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota yang sah. 2. Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir atau diwakili.
B A B VIII Perubahan Anggaran Dasar Pasal 22 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk ini, dengan tata cara sebagaimana ditetapkan pada pasal 12. 2. Rapat Anggota khusus ini dianggap sah jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota yang sah. 3. Keputusan Rapat Anggota khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota yang hadir atau diwakili.
B A B IX Pembubaran Asosiasi, Penyelesaian Harta/Kekayaan serta Kewajiban Asosiasi Pasal 23 Pembubaran Asosiasi 1. Asosiasi hanya dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk ini, dengan tata cara Rapat Anggota sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12. 2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri secara langsung tanpa surat kuasa oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang sah. 3. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat ) dari jumlah Anggota yang hadir.
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 13 dari 14
Pasal 24 Penyelesaian Harta/Kekayaan serta Kewajiban Asosiasi 1. Harta dan kekayaan Asosiasi yang ada pada saat pembubaran digunakan untuk memenuhi kewajiban Asosiasi. 2. Apabila setelah kewajiban dipenuhi masih terdapat sisa harta dan kekayaan, maka sisa harta dan kekayaan tersebut disumbangkan kepada Panti Asuhan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 25 1. Semua keputusan Asosiasi sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. 2. Pengurus yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini, dianggap sah dan dapat melakukan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan dan atau sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota berikutnya. 3. Keanggotaan Asosiasi berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku Anggaran Dasar ini.
B A B XI Penutup Pasal 26 1. Apabila ada ketentuan atau sesuatu pasal dalam Anggaran Dasar ini dianggap kurang jelas dan menimbulkan perbedaan dalam penafsiran, maka hal-hal tersebut diputuskan oleh Pengurus melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, yang dihadiri sekurangkurangnya ½(setengah) dari jumlah anggota Majelis Kehormatan, dan sekurang-kurangnya ½(setengah) dari jumlah Anggota diluar anggota Majelis Kehormatan. 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Rapat Anggota tanggal 6 (enam) bulan Juni tahun 2008, di Bali. 3. Dengan berlakunya Anggaran dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya tidak dapat lagi dipergunakan sebagai pedoman Asosiasi.
***
Anggaran Dasar AKAI ---- halaman 14 dari 14
