ANGGARAN DASAR KEKERABATAN ALUMNI ANTROPOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA (KELUARGA) MUKADIMAH Bahwa Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga telah menghasilkan lulusan yang disebut Alumni Antropologi Universitas Airlangga. Bahwa setiap Alumni Antropologi Universitas Airlangga wajib berbakti, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan almamater, masyarakat, bangsa dan negara dengan semangat dan jiwa almamater Antropologi Universitas Airlangga, sehingga setiap karyanya berperan serta memajukan Antropologi Universitas Airlangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa sejak tahun 1995 Alumni Antropologi Universitas Airlangga telah berhimpun dalam sebuah organisasi kemasyarakatan yang disebut Alumni Antropologi Universitas Airlangga sebagai komponen yang tak terpisahkan dari keluarga besar Universitas Airlangga. Bahwa tata kerja organisasi Ikatan Alumni Universitas Airlangga perlu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang semangat dan jiwanya sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Antropologi Universitas Airlangga sebagai berikut. BAB I NAMA, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama "KEKERABATAN ALUMNI ANTROPOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA", dan untuk selanjutnya disingkat "KELUARGA", yang merupakan satusatunya organisasi Alumni Antropologi Universitas Airlangga. Pasal 2 KELUARGA didirikan dalam Musyawarah Adat Alumni Antropologi Universitas Airlangga di Surabaya pada tanggal 30 Januari tahun 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Pasal 3 KELUARGA berpusat kedudukan di Surabaya dan dapat mendirikan cabang di tempat lain yang dianggap perlu. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 4 KELUARGA diselenggarakan berdasarkan asas kekerabatan, kejujuran, kemandirian, keadilan, keterbukaan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kecintaan terhadap ilmu dan almamater. Pasal 5 KELUARGA bertujuan : 1. Menyelenggarakan, membina, memperkuat dan mengembangkan kualitas hubungan kekerabatan di antara Alumni Antropologi Universitas Airlangga.
2.
Mengelola dan mengembangkan potensi Alumni Antropologi Universitas Airlangga secara optimal, guna meningkatkan nilai profesionalisme, kemajuan dan kesejahteraan bersama 3. Mendorong upaya pengembangan minat Alumni Antropologi Universitas Airlangga, dalam mengembangkan peluang untuk menyelami pendidikan seumur hidup dan pembelajaran berkelanjutan. 4. Menggerakkan para anggota untuk mengabdikan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat, demi meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan dan berkeadilan social. 5. Membantu menigkatkan mutu dan citra Antropologi Universitas Airlangga 6. Membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan dengan penyelenggara pendidikan Antropologi di Universitas Airlangga 7. Membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan dengan mahasiswa Antropologi di Universitas Airlangga 8. Membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan dengan civitas akademika dan organisasi lain di lingkungan Universitas Airlangga 9. Melaksanakan, memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan dengan pemerintah, organisasi profesi, industri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lain dalam sebuah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan 10. Menjalankan usaha-usaha yang diperlukan demi kelancaran tugas dan tercapainya tujuan organisasi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 6 Keanggotaan KELUARGA terdiri dari : 1. Alumni 2. Kerabat Alumni 3. Alumni Kehormatan. Pasal 7 Tercatat sebagai Alumni adalah anggota yang telah menamatkan jenjang formal, atau terdaftar secara syah sebagai lulusan dari, atau yang mendapat gelar kesarjanaan pada bidang ilmu antropologi pada Universitas Airlangga Pasal 8 Kerabat Alumni adalah anggota yang pernah terdaftar secara syah sebagai mahasiswa dan pernah berkuliah di Prodi/Jurusan/Departemen Antropologi Universitas Airlangga, sekurangkurangnya selama 1 (satu) semester. Pasal 9 Alumni Kehormatan adalah perseorangan yang dianggap telah memberi perhatian dan berjasa besar dalam membantu kemajuan organisasi Alumni Antropologi Universitas Airlangga, dan atas keinginan sendiri ataupun diusulkan untuk menjadi anggota. Status Anggota Kehormatan diberikan oleh Ketua Alumni dengan persetujuan Majelis Agung.
BAB IV ORGANISASI Pasal 10 Struktur Organisasi KELUARGA memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut : 1. Musyawarah Adat; 2. Majelis Agung; 3. Majelis Adat; 4. Pengurus Pusat; 5. Pengurus Wilayah; 6. Satuan Usaha; 7. Sidang Adat. Pasal 11 Musyawarah Adat 1) 2)
3) 4)
Musyawarah Adat merupakan forum musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam 5 tahun Dalam hal-hal khusus, Ketua Majelis Agung melalui persetujuan sekurang-kurangnya separuh plus 1 (satu) jumlah anggota, dapat mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Darurat Adat yang memiliki kewenangan yang sama dengan Musyawarah Adat. Musyawarah Adat akan memilih dan menentukan Ketua Majelis Agung dan Ketua Alumni Hasil keputusan Musyawarah Adat dianggap syah dan berlaku umum, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh plus 1 (satu) perwakilan dari total jumlah angkatan alumni yang ada Pasal 12 Majelis Agung
1) Majelis Agung merupakan lembaga konsultatif tertinggi organisasi yang terdiri dari : a. Alumni Antropologi Universitas Airlangga; b. Ketua Departemen Antropologi Universitas Airlangga; c. Budayawan, akademisi, pejabat publik, atau tokoh masyarakat. 2) Anggota Majelis Agung sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan diangkat untuk masa bakti 5 tahun. 3) Anggota Majelis Agung sekurang-kurangnya harus mewakil unsur alumni dan Ketua Departemen Antropologi. 4) Anggota Majelis Agung yang mewakil unsur alumni harus lebih besar dari jumlah anggota yang mewakili unsur Ketua Departemen Antropologi dan Budayawan/akademisi/pejabat publik/tokoh masyarakat. 5) Majelis Agung mendampingi, mengawal dan melaksanakan amanah Musyawarah Adat.
1) 2)
3) 4) 5)
Pasal 13 Majelis Agung dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui Musyawarah Adat Ketua Majelis Agung harus berasal dari anggota KELUARGA yang telah menamatkan jenjang formal, atau terdaftar secara syah sebagai lulusan dari, atau yang mendapat gelar kesarjanaan pada bidang ilmu Antropologi pada Universitas Airlangga. Ketua Alumni tidak dapat dipilih menjadi anggota atau Ketua Majelis Agung. Masa jabatan Ketua Majelis Agung adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Ketua Majelis Agung terpilih, berhak memilih, menentukan dan mengumumkan anggotanya di depan Musyawarah Adat
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Majelis Agung dapat diputuskan oleh Majelis Adat. Pasal 14 Majelis Adat 1) Majelis Adat merupakan badan pekerja yang dibentuk secara ad hoc dan diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Adat. 2) Majelis Adat dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Agung. 3) Majelis Adat dibentuk dan bekerja selambat-lambatnya satu bulan sebelum dan sesudah Musyawarah Adat dilaksanakan. 4) Majelis Adat adalah anggota alumni yang tidak sedang menjabat sebagai Ketua Majelis Agung dan atau Ketua Alumni. 5) Anggota Majelis Adat sekurang-kurangnya harus berasal dari 3 (tiga) angkatan alumni yang berbeda. Pasal 15 Pengurus Pusat 1) Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi yang dipimpin oleh seorang Ketua Alumni. 2) Ketua Alumni dipilih melalui Musyawarah Adat. 3) Ketua Alumni harus berasal dari anggota KELUARGA yang telah menamatkan jenjang formal, atau terdaftar secara syah sebagai lulusan dari, atau yang mendapat gelar kesarjanaan pada bidang ilmu Antropologi pada Universitas Airlangga 4) Masa jabatan Ketua Alumni adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. 5) Ketua Alumni terpilih, berhak memilih, menentukan dan mengumumkan susunan Pengurus Pusat dan Koordinator Wilayah di depan Musyawarah Adat. 6) Pengurus Pusat sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris Jendral, 1 (satu) orang Bendahara, dan (5) lima orang Penggerak Bidang, sesuai dengan kebutuhan. 7) Ketua Alumni berwenang memilih dan menentukan Koordinator Wilayah. 8) Pengurus Pusat bertugas melaksanakan amanah Musyawarah Adat dan bertanggung jawab kepada Majelis Agung. 9) Ketua Alumni berkewajiban melaporkan hasil kerjanya di depan Musyawarah Adat 10) Apabila Ketua Alumni berhalangan, salah seorang Wakil Ketua dapat memimpin organisasi dengan atas sepertujuan Wakil Ketua yang lain, sebagai pejabat Ketua Alumni.
Pasal 16 Pengurus Wilayah 1) 2) 3) 4) 5)
Pengurus Wilayah merupakan pelaksana organisasi di tingkat wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah. Seorang Koordinator Wilayah dipilih oleh Ketua Alumni. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua Alumni. Koordinator Wilayah berhak memilih dan menentukan susunan Pengurus Wilayah. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) orang Koordinator Wilayah, 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota pengurus.
Pasal 17 Satuan Usaha 1) 2) 3)
4) 5) 6)
Pengurus Pusat dapat mendirikan Satuan Usaha yang dianggap perlu, demi menjamin kemajuan dan kesejahteraan bersama. Satuan Usaha yang didirikan merupakan usaha komersial dan atau sosial yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KELUARGA Satuan Usaha yang dimaksud dapat berupa Lembaga dan atau Yayasan dan atau Badan Usaha, atau bentuk-bentuk usaha lain yang tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku Ketua Alumni dapat memilih dan menentukan pimpinan Satuan Usaha yang telah didirikan Satuan Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Alumni. Satuan Usaha berkewajiban memberikan keuntungan kepada KELUARGA sesuai dengan ketentuan. Pasal 18 Sidang Adat
1) 2) 3)
Pengurus Pusat berkewajiban mengadakan Sidang Adat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengurus Wilayah berkewajiban mengadakan Sidang Adat di wilayahnya sekurangkurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Sidang Adat dapat digunakan sebagai sarana untuk merencanakan dan mengevaluasi program kerja KELUARGA. BAB V KEUANGAN Pasal 19
Sumber – sumber keuangan KELUARGA terdiri dari : 1. Iuran Wajib yang besarannya akan ditentukan oleh Pengurus Pusat 2. Donasi yang bersifat tidak mengikat. 3. Hasil kegiatan dan usaha 4. Sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. BAB VI LAMBANG Pasal 20 Logo Universitas Airlangga menunjukkan alumni antropologi sebagai bagian dari Universitas Airlangga Stroke lingkaran berwarna biru merupakan warna langit yang berarti stabilitas, kesetiaan, ketenangan, sensitifitas dan bisa diandalkan. Ornamen suluran berwarna putih mengartikan dinamika alumni Api berwarna merah mengartikan alumni antropologi Universitas Airlangga bersemangat untuk menjadi yang terdepan Lingkaran hitam yang membungkus dapat diartikan sebagai kekuatan, keajegan serta kearifan. Tulisan KELUARGA dengan gunungan menunjukkan anggota KELUARGA sebagai bagian dari Antropologi Universitas Airlangga
BAB VII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 21 Perubahan 1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KELUARGA dapat diputuskan dalam Musyawarah Adat atau Musyawarah Darurat Adat yang diselenggarakan khusus untuk tujuan perubahan 2) Segala ketentuan dalam AD/ART ini dapat dirubah melalui Musyawarah Adat atau Musyawarah Darurat Adat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir Pasal 22 Pembubaran 1) Pembubaran KELUARGA hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Darurat Adat dengan agenda tunggal, yang diusulkan oleh 90 % dari seluruh anggota KELUARGA. 3) Musyawarah Darurat Adat dapat melakukan pembubaran KELUARGA melalui referendum yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota yang hadir 4) Syarat – syarat serta tata cara pengambilan keputusan tentang pembubaran, diatur lebih lanjut oleh Majelis Adat yang dibentuk oleh Majelis Agung. BAB VIII LAIN–LAIN Pasal 23 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran RumahTangga. 2) Anggaran Dasar ini ditetapkan pertama kali oleh Majelis Adat dan disyahkan pada Musyawarah Adat I KELUARGA di Surabaya pada tanggal 30 Januari 2011. 3) Sebelum ditetapkannya AD/ART ini, semua Keputusan yang dilahirkan oleh Majelis Adat diberlakukan sebagai tata laksana sementara Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga KELUARGA. 4) Anggaran Dasar KELUARGA ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan. BAB IX PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KELUARGA.
A N G G A R A N RUMAH TANGGA KEKERABATAN ALUMNI ANTROPOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA (KELUARGA)
BAB I VISI, MISI DAN NILAI DASAR Pasal 1 Visi KELUARGA menjadi organisasi yang mandiri, bermanfaat, dan membanggakan Pasal 2 Misi KELUARGA : 1) 2) 3) 4)
Mewujudkan jejaring alumni yang kuat. Mewujudkan sumberdaya alumni yang mandiri dan membanggakan. Mewujutkan kemandirian organisasi. Mengharumkan nama almamater baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasal 3
Nilai dasar yang menjadi tuntutan untuk mencapai visi dan misi KELUARGA meliputi : 1) Nilai-nilai agama; 2) Nilai-nilai budaya bangsa; 3) Kreatif, inovatif dan suka bekerja keras; 4) Persatuan dan kerja sama; 5) Kesungguhan dan rasa cinta terhadap organisasi, guna mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan bersama; 6) Membantu mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dan berkesejahteraan umum. BAB II ATRIBUT ORGANISASI Pasal 4 Atribut organisasi terdiri dari : 1) Lambang 2) Cap atau tanda ketetapan resmi
Pasal 5 Lambang KELUARGA berbentuk :
sesuai dengan anggaran dasar Pasal 6 Cap KELUARGA berbentuk :
yang untuk kemudian dapat dilengkapi oleh Ketua Alumni sesuai dengan identitas KELUARGA, dengan persetujuan Majelis Agung. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penggunaan atribut diatur melalui Keputusan Ketua Alumni BAB III KEKAYAAN DAN PENDANAAN Pasal 8 Kekayaan 1) Kekayaan KELUARGA berasal dari alumni dan pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD/ART 2) Kekayaan sebagaimana yang dimaksud, digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan dilaporkan dalam laporan keuangan secara terbuka
Pasal 9 Pendanaan Sumber-sumber dana penyelenggaraan organisasi dapat berasal dari : 1. Iuran Wajib yang besarannya akan ditentukan oleh Pengurus Pusat 2. Donasi yang bersifat tidak mengikat. 3. Hasil kegiatan dan usaha 4. Sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Pasal 10 1) Pengelolaan keuangan harus dilengkapi dengan perencanaan dan laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Majelis Agung 2) Pengelolaan keuangan yang tidak berasal dari iuran Anggota, wajib dilaporkan dengan jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 3) Pengelolaan keuangan yang berasal dari bagi hasil Satuan Usaha, wajib dilaporkan dengan jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana organisasi, akan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni yang juga disampaikan kepada Ketua Majelis Agung. BAB IV ORGANISASI Musyawarah Adat Pasal 11 1) 2) 3)
Musyawarah diadakan sekali dalam 5 tahun. Musyawarah Adat direncanakan, dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Majelis Adat Musyawarah Adat akan memilih dan menetapkan Ketua Majelis Agung dan Ketua Alumni 4) Hasil keputusan Musyawarah Adat harus dilaksanakan oleh Ketua Majelis Agung dan atau Ketua Alumni 5) Hasil keputusan Musyawarah Adat dianggap syah dan berlaku umum, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh plus 1 (satu) perwakilan dari jumlah angkatan alumni yang ada 6) Musyawarah Adat terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno yang pelaksanannya diatur oleh Majelis Adat 7) Musyawarah Adat diikuti oleh perwakilan angkatan 8) Perwakilan angkatan adalah perwakilan yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) alumnus dalam satu angkatan 9) Angkatan alumni yang belum memenuhi persyaratan sebagai perwakilan angkatan dapat bergabung dengan angkatan lain. 10) Peserta sidang dalam Musyawarah Adat merupakan anggota perwakilan angkatan 11) Dalam hal-hal khusus, Ketua Majelis Agung melalui persetujuan sekurang-kurangnya separuh plus 1 jumlah anggota, dapat mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Darurat Adat yang memiliki kewenangan yang sama dengan Musyawarah Adat. 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Adat, akan diatur oleh Majelis Adat
Majelis Agung Pasal 12 1) Majelis Agung sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Alumni Antropologi Universitas Airlangga; b. Ketua Departemen Antropologi; c. Budayawan, akademisi, pejabat publik, atau tokoh masyarakat. 2) Anggota Majelis Agung harus mewakil unsur alumni dan Ketua Departemen Antropologi. 3) Majelis Agung tetap dapat dibentuk dan bekerja, meski tidak memiliki anggota dari unsur Budayawan/ akademisi/pejabat publik/tokoh masyarakat. 4) Masa bakti anggota Majelis Agung adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. 5) Jumlah anggota Majelis Agung yang mewakil unsur alumni harus lebih besar dari jumlah anggota yang mewakili unsur Ketua Departemen Antropologi dan Budayawan/akademisi/pejabat publik/tokoh masyarakat. 6) Ketua Majelis Agung dipilih oleh Musyawarah Adat dan berwenang untuk memilih, menentukan dan menetapkan anggota-anggotanya. 7) Ketua Alumni tidak dapat dipilih menjadi anggota atau Ketua Majelis Agung. 8) Masa jabatan Ketua Majelis Agung adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. 9) Anggota alumni dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Agung kepada Ketua Majelis Agung 10) Apabila Ketua Majelis Agung berhalangan, salah seorang anggota Majelis Agung dapat memimpin Majelis Agung dengan atas persetujuan anggota yang lain, sebagai pejabat Ketua Majelis Agung. 11) Pejabat Ketua Majelis Agung menjalankan kepemimpinan kolektif sambil menunggu pelaksanaan Musyawarah Adat berikutnya 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Majelis Agung, akan diatur dalam Peraturan Majelis Agung. Pasal 13 Persyaratan umum sebagai Ketua Majelis Agung : 1) Ketua Majelis Agung harus berasal dari anggota KELUARGA yang telah menamatkan jenjang formal, atau terdaftar secara syah sebagai lulusan dari, atau yang mendapat gelar kesarjanaan pada bidang ilmu Antropologi pada Universitas Airlangga 2) Sehat dan berkelakuan baik 3) Memiliki komitmen, integritas dan kepedulian terhadap organisasi 4) Memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Majelis Agung 5) Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan KELUARGA 6) Memiliki minat, jejaring dan wawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan organisasi 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan proses pemilihan Ketua Majelis Agung akan diputuskan oleh Majelis Adat. Pasal 14 Persyaratan umum sebagai anggota Majelis Agung : 1) Anggota Majelis Agung dapat berasal dari unsur alumni, Ketua Departemen Antropologi Universitas Airlangga, dan atau Budayawan/akademisi/pejabat publik/tokoh masyarakat. 2) Sehat dan berkelakuan baik 3) Memiliki komitmen, integritas dan kepedulian terhadap organisasi 4) Memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Majelis Agung 5) Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan KELUARGA
6) Memiliki minat, relasi dan wawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan organisasi 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota Majelis Agung, akan diatur dalam Peraturan Majelis Agung. Pasal 15 Tugas dan wewenang Majelis Agung : 1) Melaksanakan amanah Musyawarah Adat 2) Menetapkan kebijakan umum tentang arah, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan organisasi 3) Membentuk dan membubarkan Majelis Adat 4) Mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Darurat Adat 5) Mengusulkan pergantian Ketua Alumni melalui Musyawarah Darurat Adat dengan terlebih dahulu membentuk Majelis Adat 6) Mengesahkan susunan kepengurusan yang dibuat oleh Ketua Alumni 7) Memberi tambahan tugas dan wewenang bagi Ketua Alumni sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi 8) Mengesahkan perencanaan anggaran dan program kerja yang dibuat oleh Ketua Alumni 9) Menerima, meneliti dan memberi saran atas setiap laporan yang disampaikan oleh Ketua Alumni 10) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Ketua Alumni 11) Memberi pandangan tahunan terhadap kinerja Pengurus Pusat yang disampaikan kepada Ketua Alumni 12) Membantu dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan organisasi, sesuai dengan ketentuan 13) Menyelesaikan setiap persoalan organisasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Ketua Alumni 14) Memberi persetujuan terhadap Alumni Kehormatan yang diusulkan oleh Ketua Alumni 15) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Agung akan diatur dalam Peraturan Majelis Agung.
Majelis Adat Pasal 16 1) Majelis Adat dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Agung 2) Majelis Adat bertugas untuk merencanakan, mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Adat dan atau Musyawarah Darurat Adat. 3) Majelis Adat dibentuk dan bekerja selambat-lambatnya satu bulan sebelum dan sesudah Musyawarah Adat dilaksanakan. 4) Majelis Adat adalah alumni yang tidak sedang menjabat sebagai Ketua Majelis Agung dan atau Ketua Alumni. 5) Anggota Majelis Adat sekurang-kurangnya harus berasal dari 3 (tiga) angkatan alumni yang berbeda. 6) Jumlah anggota Majelis Adat ditentukan oleh Majelis Agung 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Majelis Adat akan diatur dalam Peraturan Majelis Agung
Pengurus Pusat Pasal 17 1) 2) 3) 4) 5)
Pengurus Pusat KELUARGA dipilih dan dipimpin oleh seorang Ketua Alumni. Pengurus Pusat merupakan pelaksana teknis tertinggi organisasi Menetapkan pedoman dan peraturan organisasi Susunan Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Alumni Pengurus Pusat sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris Jendral, 1 (satu) orang Bendahara, dan (5) lima orang Penggerak Bidang, sesuai dengan kebutuhan. 6) Pengurus Pusat wajib melaksanakan amanah Musyawarah Adat dan bertanggung jawab kepada Majelis Agung. 7) Ketua Alumni berkewajiban menyerahkan program kerja KELUARGA kepada Majelis Agung, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan sebagai Ketua Alumni 8) Ketua Alumni berkewajiban melaporkan hasil kerjanya di depan Musyawarah Adat 9) Apabila Ketua Alumni berhalangan, salah seorang Wakil Ketua dapat memimpin organisasi dengan atas sepertujuan Wakil Ketua yang lain, sebagai pejabat Ketua Alumni. 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Pengurus Pusat akan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni Pasal 18 Persyaratan umum sebagai Ketua Alumni : 1) Ketua Alumni harus berasal dari anggota KELUARGA yang telah menamatkan jenjang formal, atau terdaftar secara syah sebagai lulusan dari, atau yang mendapat gelar kesarjanaan pada bidang ilmu Antropologi pada Universitas Airlangga 2) Sehat dan berkelakuan baik 3) Memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Alumni 4) Memahami visi, misi dan tujuan KELUARGA 5) Bersedia menjalankan kepemimpinan yang adil, bersih, dan terbuka guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan anggota 6) Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan KELUARGA 7) Memiliki minat, jejaring dan wawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan organisasi 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan proses pemilihan Ketua Alumni akan diputuskan oleh Majelis Adat. Pasal 19 Persyaratan umum sebagai Pengurus Pusat : 1) Memiliki komitmen, integritas dan loyalitas terhadap keberlangsungan organisasi 2) Bersedia dipimpin dan bekerjasama dengan Ketua Alumni 3) Dapat bekerjasama dalam kepengurusan 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan kriteria Pengurus Pusat akan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni Pasal 20 Tugas dan wewenang Ketua Alumni : 1) Membawa organisasi KELUARGA ke arah yang lebih baik 2) Mengelola, mengendalikan dan menggerakkan organisasi KELUARGA dengan baik 3) Memimpin, membina dan mengevaluasi kinerja Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah 4) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan seluruh potensi alumni
5) Menjalin dan memelihara hubungan dengan Majelis Agung, pengelola pendidikan Antropologi Universitas Airlangga, masyarakat dan pihak-pihak lain yang dianggap dapat memajukan organisasi KELUARGA 6) Membentuk dan membubarkan Pengurus Wilayah 7) Membangun dan mengembangkan struktur organisasi Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah, sesuai dengan kebutuhan 8) Meminta saran dan masukan kepada Majelis Agung 9) Membuat peraturan dan atau keputusan yang mengikat bagi seluruh anggota KELUARGA 10) Menyusun dan membuat perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan program kerja yang sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Majelis Agung 11) Membuat setiap laporan yang diminta oleh Majelis Agung 12) Menetapkan dan memberhentikan anggota yang telah dipilih sebagai Pengurus Pusat dan atau Koordinator Wilayah 13) Meminta laporan yang dianggap perlu kepada Pengurus Pusat dan atau Koordinator Wilayah 14) Meminta laporan yang dianggap perlu kepada Satuan Usaha 15) Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Satuan Usaha 16) Memberikan saran, masukan, pandangan dan evaluasi terhadap kinerja Satuan Usaha 17) Memberi usulan atas nama calon anggota Kehormatan kepada Majelis Agung 18) Menetapkan dan mencabut keanggotaan alumni dalam organisasi KELUARGA 19) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Ketua Alumni akan diatur dalam Peraturan Majelis Agung. 20) Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan pada setiap masa akhir jabatan. 21) Menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban Ketua Alumni di depan Musyawarah Adat Pasal 21 Ketua Alumni dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh Majelis Agung, apabila : 1) Meninggal Dunia 2) Mengundurkan Diri 3) Sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen 4) Secara terang dan nyata telah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang melanggar AD/ART
Pengurus Wilayah Pasal 22 1) Pengurus Wilayah bertugas melaksanakan kepengurusan KELUARGA di tingkat wilayah 2) Pengurus Wilayah dibentuk dan dibubarkan oleh Ketua Alumni 3) Pengurus Wilayah dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah yang ditunjuk oleh Ketua Alumni. 4) Koordinator Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Alumni 5) Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua Alumni. 6) Koordinator Wilayah berhak memilih dan menentukan susunan Pengurus Wilayah KELUARGA. 7) Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya harus memiliki 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota pengurus. 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Wilayah akan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni
Satuan Usaha Pasal 23 1) Satuan Usaha didirikan oleh Ketua Alumni berdasarkan kebutuhan, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 2) Satuan Usaha merupakan usaha komersial dan atau sosial yang berkewajiban memberikan keuntungan kepada KELUARGA sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. 3) Pimpinan Satuan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Alumni 4) Satuan Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Alumni. 5) Satuan Usaha dikelola secara profesional dengan mengikuti kaidah dan tata kelola perusahaan yang baik 6) Satuan Usaha diwajibkan untuk merekrut alumni Antropologi Universitas Airlangga yang belum bekerja, sesuai dengan kebutuhan 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Usaha akan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni Sidang Adat Pasal 24 1) 2) 3) 4) 5) 6) 4) 5)
Sidat Adat merupakan sarana koordinasi internal Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah Sidang Adat bertujuan untuk mendiskusikan dan mengevaluasi program kerja organisasi Sidang Adat dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menyelesaikan permasalahan organisasi Sidang Adat di tingkat pusat dipimpin oleh Ketua Alumni Sidang Adat di tingkat wilayah dipimpin oleh Koordinator Wilayah Pengurus Pusat berkewajiban mengadakan Sidang Adat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengurus Wilayah berkewajiban mengadakan Sidang Adat di wilayahnya sekurangkurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Adat akan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni
BAB V KEANGGOTAAN Anggota KELUARGA Pasal 25 Anggota KELUARGA adalah 1. Alumni 2. Kerabat Alumni 3. Alumni Kehormatan. 1) Tercatat sebagai Alumni adalah anggota yang telah menamatkan jenjang formal, atau terdaftar secara syah sebagai lulusan dari, atau yang mendapat gelar kesarjanaan pada bidang ilmu antropologi pada Universitas Airlangga 2) Kerabat Alumni adalah anggota yang pernah terdaftar secara syah sebagai mahasiswa dan pernah berkuliah di Prodi/Jurusan/Departemen Antropologi Universitas Airlangga, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester.
3) Alumni Kehormatan adalah perseorangan yang dianggap telah memberi perhatian dan berjasa besar dalam membantu kemajuan organisasi Alumni Antropologi Universitas Airlangga, dan atas keinginan sendiri ataupun diusulkan untuk menjadi anggota. 4) Daftar anggota KELUARGA ditetapkan oleh Ketua Alumni 5) Pembinaan dan pengembangan anggota KELUARGA dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian tujuan organisasi 6) Ketentuan lebih lanjut tentang anggota KELUARGA diatur dalam Keputusan Ketua Alumni. Alumni Kehormatan Pasal 26 1) Alumni Kehormatan adalah perseorangan yang dianggap telah memberi perhatian dan berjasa besar dalam membantu kemajuan organisasi Alumni Antropologi Universitas Airlangga, dan atas keinginan sendiri ataupun diusulkan untuk menjadi anggota.. 2) Daftar Alumni Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Alumni 3) Pembinaan dan pengembangan Alumni Kehormatan dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian tujuan organisasi 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Alumni Kehormatan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni Aktivasi Keanggotaan Pasal 27 1) Alumni dan Kerabat Alumni akan didaftarkan secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pengurus Pusat KELUARGA 2) Pendaftaran dan penerimaan Alumni Kehormatan harus dilakukan dengan surat permohonan dan usulan yang ditujukan kepada Pengurus Pusat KELUARGA 3) Setiap Anggota wajib melakukan aktivasi keanggotaan melalui pelunasan pembayaran Iuran, sesuai dengan ketentuan 4) Pengurus Pusat dapat mengeluarkan tanda anggota KELUARGA bagi setiap anggota yang telah teraktivasi 5) Syarat-syarat pengusulan, penerimaan, penetapan, penolakan dan aktivasi Anggota akan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Penghargaan Pasal 28 1) KELUARGA dapat memberikan penghargaan kepada Anggota sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas prestasi dan pengabdian Anggota kepada organisasi, almamater, masyarakat, bangsa dan negara 2) Bentuk dan pemberian penghargaan ditetapkan oleh Ketua Alumni 3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni Sanksi Pasal 29 1) Pelanggaran atas nilai, norma, etika dan peraturan KELUARGA akan diberi sanksi setelah melalui Sidang Adat yang dipimpin oleh Ketua Alumni 2) Bentuk dan pemberian sanksi ditetapkan oleh Ketua Alumni 3) Keberatan atas sanksi yang diajukan dapat dilakukan secara tertulis, selambatlambatnya 30 hari sejak surat pemberian sanksi diterima 4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Keputusan Ketua Alumni
Hak Anggota Pasal 30 Setiap Alumni mempunyai hak : 1) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, bertanya dan melalukan pengawasan organisasi. 2) Mendapatkan laporan keuangan organisasi melalui Pengurus Pusat 3) Memperoleh laporan lain yang dianggap perlu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Alumni 4) Menghadiri pertemuan, rapat, mengikuti kegiatan organisasi, turut serta mengusulkan pedoman dan peraturan organisasi. 5) Memilih Ketua Alumni dan Ketua Majelis Agung 6) Dipilih sebagai Ketua Alumni dan atau Ketua Majelis Agung 7) Dipilih sebagai anggota Majelis Adat 8) Dipilih sebagai anggota Pengurus Pusat dan atau Pengurus Wilayah 9) Meminta pertanggungjawaban organisasi yang menyangkut langkah, kebijakan dan ketetapan yang telah diambil 10) Mengikuti Musyawarah Adat 11) Menikmati fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Pengurus Pusat dari hasil kerjasama dengan pihak lain 12) Hak-hak lain bagi Anggota akan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Pasal 31 Setiap Kerabat Alumni mempunyai hak: 1) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, bertanya dan melalukan pengawasan organisasi. 2) Mendapatkan laporan keuangan organisasi melalui Pengurus Pusat 3) Memperoleh laporan lain yang dianggap perlu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Alumni 4) Menghadiri pertemuan, rapat, mengikuti kegiatan organisasi, turut serta mengusulkan pedoman dan peraturan organisasi. 5) Memilih Ketua Alumni dan Ketua Majelis Agung 6) Dipilih sebagai anggota Pengurus Pusat dan atau Pengurus Wilayah 7) Meminta pertanggungjawaban organisasi yang menyangkut langkah, kebijakan dan ketetapan yang telah diambil 8) Mengikuti Musyawarah Adat 9) Menikmati fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Pengurus Pusat dari hasil kerjasama dengan pihak lain 10) Hak-hak lain bagi Anggota akan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Pasal 32 Setiap Alumni Kehormatan mempunyai hak: 1) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, bertanya dan melalukan pengawasan organisasi. 2) Mendapatkan laporan keuangan organisasi melalui Pengurus Pusat 3) Memperoleh laporan lain yang dianggap perlu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Alumni 4) Menghadiri pertemuan, rapat, mengikuti kegiatan organisasi, turut serta mengusulkan pedoman dan peraturan organisasi. 5) Memilih Ketua Alumni dan Ketua Majelis Agung 6) Dipilih sebagai anggota Pengurus Pusat dan atau Pengurus Wilayah
7) Meminta pertanggungjawaban organisasi yang menyangkut langkah, kebijakan dan ketetapan yang telah diambil 8) Mengikuti Musyawarah Adat 9) Menikmati fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Pengurus Pusat dari hasil kerjasama dengan pihak lain 10) Hak-hak lain bagi Anggota akan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
Kewajiban Anggota Pasal 33 Kewajiban Anggota KELUARGA : 1) Membayar uang iuran kepada Pengurus Pusat yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Pusat. 2) Membantu membiayai kegiatan organisasi sesuai dengan kebutuhan 3) Mematuhi segala ketentuan dan peraturan organisasi 4) Memajukan dan mendorong serta menjaga nama baik organisasi dalam mencapai tujuan 5) Kewajiban lain Anggota, akan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Kehilangan Kenggotaan Pasal 34 Status keanggotaan KELUARGA akan hilang, jika : 1) Meninggal dunia 2) Mengundurkan diri 3) Diberhentikan dari keanggotaan
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 35 1) Keanggotaan dan kewenangan Majelis Adat yang telah ada pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini akan berakhir setelah terpilihnya Ketua Alumni dan anggota Majelis Agung. 2) Segala ketetapan yang diambil oleh Majelis Adat sebelum ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini adalah syah sebagai dasar Anggaran Rumah Tangga sementara. 3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Musyawarah Adat sesuai dengan ketentuan Majelis Adat yang dibentuk oleh Majelis Agung
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 1) Setiap peraturan KELUARGA yang telah ada, yang bertentangan dengan AD/ART ini dinyatakan tidak berlaku 2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai satu kesatuan AD/ART yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi
