Lampiran I:
PENGUMUMAN NOMOR: 821.2/ 1298/PANSEL-JPTBA/2016. Tanggal : 22 November 2016
a. DESKRIPSI JABATAN
NAMA JABATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.
ATASAN LANGSUNG
BUPATI BANYUASIN
TUGAS DAN FUNGSI
TUGAS : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi a. merumuskan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
Pendidikan,
b. memberikan fasilitas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ; c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan ; d. memberikan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ; e. memberikan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); f.
memberikan saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
Pendidikan Strata I
b. DISKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUNGKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN BUPATI BANYUASIN TUGAS : Memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemungkiman dan Pertanahan. Fungsi a. Menetapkan
tujuan
jangka
panjang,
jangka
menengah dan tujuan jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi di Bidang Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemungkiman dan Pertanahan; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang, tujuan
jangka menengah dan tujuan
jangka pendek; c. Mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan dan bidang-bidang; d. Memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada di
lingkungan
Bidang
Perumahan
Rakyat,
Kawasan Pemungkiman dan Pertanahan;
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendidikan Strata I
c. DESKRIPSI JABATAN
NAMA JABATAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ATASAN LANGSUNG
BUPATI BANYUASIN
TUGAS DAN FUNGSI
TUGAS : Melaksanakan Program dan Kegiatan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi a. Menetapkan kebijakan penyerasian kebijakan Kependudukan;
teknis dan
b. Melaksanakan Pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, Perencanaan program
pengembangan, perencanaan
urusan Umum, keuangan dan
c. Menetapkan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur pelayanan administrasi Kependudukan; d. Menentapkan rencana Kerja kependudukan dan catatan sipil; e. Mengkoordinasikan kependudukan;
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
Pendidikan Strata I
dan
penyelenggaraan
anggaran administrasi
d. DISKRIPSI JABATAN
NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN BUPATI BANYUASIN TUGAS : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Anggaran, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, membina Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan, memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Fungsi a. Penyusunanan kebijakan teknis dan program kerja dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; b.
Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
c.
Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
d.
Pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolahan data, pelayanan, penagihan, pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah, lain-lain PAD yang sah;
e.
Pengkoordinasian,penatausahaan perimbangan;
f.
Penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta pengelolaan administrasi keuangan dan asset daerah;
g.
Penyusunan rencana dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
administrasi dana
h. Penyelenggaraan pembukuan dan pendapatan, belanja dan asset daerah;
pelaporan
i.
Pengkoordinasian, pengendalian, dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan pendapatan, belanja dan asset daerah;
j.
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB );
k.
Pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi Pajak daerah,PBB,BPHTB dan pendapatan daerah lainnya;
l.
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
m. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; n. Pengesahan DPA – SKPD; o. Pengendalian pelaksanaan APBD; p. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; q. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah; r. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; s. Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; t. Penyimpanan uang daerah; u. Penetapan SPD; v. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan / penatausahaan investasi; w. Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban kas umum daerah; x. Penyimpanan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; y. Pengelolaan utang dan piutang daerah serta penagihan piutang daerah; z. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; å. Penyajian informasi keuangan daerah; ä. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah ( Asset Daerah ) melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta membuat neraca sebagai bahan dari laporan keuangan daerah; ö. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; aa. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis DPPKA; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pendidikan Strata I
e. DISKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
ATASAN LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI
BUPATI BANYUASIN TUGAS : MERUMUSKAN KEBIJAKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGEVALUASI PROGRAM DAN kEGIATAN ANTAR BIDANG ATAU DENGAN INSTANSI LAIN SERTA MELAKUKAN PEMBINAAN PEGAWAI GUNA MENCAPAI TUJUAN LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Fungsi 1. Memimpin kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2. Merumuskan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
Pendidikan Strata I Ilmu Pemerintahan, S1 Administrasi Pemerintahan/ Negara, S1 Ilmu Sosial dan Politik dan Sarjana Hukum.
f. DISKRIPSI JABATAN
NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DINAS PERTANIAN BUPATI BANYUASIN TUGAS : a. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan sesuai dengan kewenangannya; b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi a. Kesekretariatan, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, penyajian data statistik, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Merumusan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dalam bidang Pertanian mulai dari penanganan pra panen sampai dengan pasca panen; c. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin usaha di bidang Pertanian; d. Memberikan izin dibidang pertanian, sesuai kewarganegaraan yang ditetapkan bedasarkan skala usaha: e. Menyiapkan bahan kajian rekomendasi penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dibidang pertanian: f. Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis: g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
Pendidikan Strata I
g. DESKRIPSI JABATAN
NAMA JABATAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ATASAN LANGSUNG
BUPATI BANYUASIN
TUGAS DAN FUNGSI
TUGAS : Melaksanakan Program dan Kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fungsi a. Penyusunan dan Menetapkan kebijakan teknis pengembangan, penyerasian kebijakan dan perencanaan dibidang Komunikasi dan Informatika; b. Perumusan Kebijakan umum dan teknisoperasional dibidang Komunikasi dan Informatika; c. Menetapkan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur dibidang Komunikasi dan Informatika ; d. Pembinaan dan pelaksanaan Komunikasi dan Informatika ;
tugas
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; f.
dibidang dibidang
Melaksanakan Monitor dan Evaluasi tentang Program dan Kegiatan dibidang Komunikasi dan Informatika;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
PERSYARATAN KHUSUS
Pendidikan Strata I
KOMPETENSI UMUM Kemampuan Manajerial,
h. DISKRIPSI JABATAN
NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BUPATI BANYUASIN TUGAS : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah,Peraturan Bupati dan Keputusan Buparti dan Pemadam Kebakaran. Fungsi 1. Penyusunanan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan Pemadam Kebakaran; 2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dan Pemadam Kebakaran ; 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan Pemadam Kebakaran; 4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyedik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya dan melaksanakan Pemadam Kebakaran; 5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan Pemadam Kebakaran; 6. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugasnya;
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
Pendidikan Strata I Kemampuan Manajerial
i. DISKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN BUPATI BANYUASIN TUGAS : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Fungsi a. Perumusan Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; b. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; c. Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pendidikan Strata I
j. DISKRIPSI JABATAN NAMA JABATAN
ASISTEN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUASIN
ATASAN LANGSUNG TUGAS DAN FUNGSI
BUPATI BANYUASIN TUGAS : Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan, Organisasi dan Tatalaksana serta mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-Undangan. Fungsi a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Perundang-undangan dan Organisasi Tatalaksana; b. Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah dibidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Perundang-undangan dan Organisasi dan Tatalaksana; c. Pengendalian Sumber Daya Aparatur Pemerintahan, dan Organisasi Perangkat Daerah dibidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Perundang-undangan dan Organisasi Tatalaksana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI UMUM
Pendidikan Strata I
