DRAFT RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
/PERMEN-KP/2016 TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik Pegawai
di
Lingkungan
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
[2]
4. Peraturan
Presiden
Organisasi
Nomor
Kementerian
7
Tahun
Negara
2015
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; 8. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN TENTANG
MENTERI
KODE
ETIK
KELAUTAN APARATUR
DAN SIPIL
PERIKANAN NEGARA
DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Kode Etik adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Aparatur
Sipil
Negara
di
lingkungan
Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari. 2.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
[3]
diserahi
tugas
Kementerian
negara
Kelautan
lainnya
dan
di
lingkungan
Perikanan
dan
digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3.
Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah tim khusus bersifat ad
hoc
yang
bertugas
melakukan
penegakan
pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai. 4.
Pelanggaran perbuatan
adalah
segala
bentuk
yang
bertentangan
pegawai
ucapan
dan
dengan
ketentuan kode etik. 5.
Pimpinan unit kerja eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7.
Pimpinan unit kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, Para Sekretaris dan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal, Sekretaris dan para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal, para Sekretaris dan para Kepala Pusat lingkup Badan, serta Kepala
Unit
Pelaksana
Teknis
di
lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 8.
Pejabat
yang
berwenang
adalah
Pejabat
Pembina
Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. 9.
Kementerian
adalah
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan yang selanjutnya disingkat Kementerian. BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keteladanan memacu
sikap,
perilaku
produktifitas
ASN
dan
perbuatan,
Kementerian
serta dalam
[4]
melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari secara profesional dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
(2)
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a.
Nilai-nilai dasar;
b.
Kode Etik;
c.
Penegakan Kode Etik;
d.
Majelis Kode Etik. BAB III NILAI-NILAI DASAR Pasal 3
Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN Kementerian meliputi: a.
Cerdas (Smart);
b.
Akuntabel;
c.
Integritas;
d.
Loyalitas;
e.
Inovatif;
f.
Kerjasama;
g.
Kedisiplinan;
h.
Profesional; dan
i.
Pelayanan prima.
Pasal 4 (1) Cerdas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a untuk mewujudkan ASN KKP yang berpikir positif, optimis
dan
berwawasan
luas
serta
mampu
menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan/kedinasan yang diberikan, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan akurat;
[5]
(2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b untuk mewujudkan ASN KKP yang jujur, tanggung jawab dan dapat dipercaya; (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c untuk mewujudkan ASN KKP yang patuh pada peraturan perundang-undangan dan moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) Loyalitas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d untuk mewujudkan ASN KKP yang setia dan taat kepada unit kerja, Kementerian, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (5) Inovatif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e untuk mewujudkan ASN KKP yang
mampu berfikir
kreatif dan berdayaguna demi kemajuan unit kerja, Kementerian, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f untuk mewujudkan ASN KKP yang mampu bekerjasama dengan baik antara atasan, bawahan, dan sesama, mempunyai
solidaritas,
serta
berorientasi
pada
kemaslahatan; (7) Kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g adalah perwujudan sikap mental dan perilaku pegawai yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan; (8) Profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h adalah keahlian pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
(9) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i adalah memberikan pelayanan dengan sebaikbaiknya
kepada
pelayanan;
pihak
terkait
yang
membutuhkan
[6]
BAB IV KODE ETIK Pasal 5 Setiap ASN Kementerian dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kode Etik ASN dan Disiplin PNS juga tunduk kepada Kode Etik ASN Kementerian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Kode Etik ASN Kementerian meliputi: a.
tidak memberikan keterangan/informasi dan/atau data bidang kelautan dan perikanan yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
b.
tidak
menyalahgunakan
jabatan
atau
instansi
Kementerian untuk kepentingan pribadi atau golongan; c.
menaati
peraturan
yang
berlaku
di
lingkungan
bagi
seseorang,
Kementerian; d.
tidak
bertindak
pengusaha barang/jasa
selaku
dibidang
perantara
kelautan
lainnya,
atau
dan
perikanan
golongan
dan
untuk
mendapatkan pekerjaan dari Kementerian; e.
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan Kementerian;
f.
saling menghargai dan menghormati serta bersikap santun kepada sesama ASN Kementerian, bawahan, atasan, dan masyarakat;
g.
memberikan pelayanan secara profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan
[7]
adil
serta
tidak
diskriminatif
terhadap
pemangku
kepentingan (stakeholder) Kementerian; h.
menjaga dan meningkatkan nama baik serta martabat ASN Kementerian;
i.
tidak
memasuki
tempat-tempat
yang
dapat
mencemarkan kehormatan ASN Kementerian, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; j.
menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN Kementerian;
k.
melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
l.
membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja instansi Kementerian;
m.
menjalin kerja sama secara kooperatif baik internal Kementerian maupun dengan Kementerian/lembaga lain;
n.
mematuhi standar operasional prosedur Kementerian yang telah ditetapkan;
o.
bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan
mengamankan
semua
barang
milik/kekayaan
Negara yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p.
berperan aktif dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi
dan
wilayah
bersih
bebas
melayani
di
lingkungan Kementerian; q.
berinovasi
terhadap
pengembangan
diri,
maupun
Instansi; r.
berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai dengan kewenangannya;
s.
memiliki komitmen, dedikasi, perhatian dan kepedulian yang tinggi dalam menjalankan tugas;
t.
membangkitkan
kesadaran
dan
rasa
memiliki
(ownership) terhadap Kementerian dan sektor kelautan perikanan Indonesia; u.
merencanakan
dan
menggunakan
anggaran
Kementerian secara jelas, efisien dan tepat sasaran.
[8]
BAB V PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 7 (1)
Setiap ASN Kementerian yang terbukti melanggar Kode Etik
dikenakan sanksi moral
dan/atau hukuman
disiplin. (2)
Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
(3)
a.
pernyataan secara tertutup; atau
b.
pernyataan secara terbuka.
Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan
pejabat
terkait
dimaksud
tidak
boleh
berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (4)
Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan melalui forum-forum
pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu. (5)
Tata cara maupun proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang mengatur tentang disiplin PNS. BAB VI MAJELIS KODE ETIK Pasal 8
[9]
(1)
Majelis Kode Etik dibentuk setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)
Majelis Kode Etik diketuai oleh Sekretaris Jenderal dengan
susunan
lampiran
I
keanggotaan
yang
merupakan
sebagaimana bagian
dalam
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3)
Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
(4)
Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
(5)
a.
1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
b.
1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
c.
Seluruh pejabat eselon I sebagai Anggota.
Majelis
Kode
Etik
dapat
mendelegasikan
kewenangannya dan memberikan kuasa kepada Pejabat yang
berwenang
sesuai
dengan
kewenangannya
sebagaimana dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6)
Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
(7)
Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN Kementerian yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan/atau disiplin.
(8)
Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin dilakukan oleh ASN Kementerian di UPT dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan ayat (9) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik
dapat
Kementerian
berasal
dari
Pusat
setelah
pejabat
di
lingkungan
berkoordinasi
dengan
Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro SDM Aparatur. (9)
Majelis Kode Etik merekomendasikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk menjatuhkan hukuman moral dan/atau
disiplin
kepada
ASN
Kementerian
yang
terbukti melanggar kode etik dan/atau disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
[10]
(10) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
Pasal 9 (1)
Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat: a. memanggil
ASN
Kementerian
yang
diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau disiplin untuk diperiksa. b. Apabila diperlukan, Majelis Kode memanggil orang lain atau pihak terkait untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan. (2)
Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua
atau
Sekretaris
Majelis
Kode
Etik,
dibuat
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3)
ASN Kementerian yang dipanggil oleh Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak hadir memenuhi panggilan, maka dianggap menyetujui berita
acara
pemanggilan
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Majelis Kode Etik.
Pasal 10 (1)
Pemeriksaan
dilakukan
secara
tertutup,
hanya
diketahui dan dihadiri oleh ASN Kementerian yang diperiksa dan Majelis Kode Etik. (2)
ASN
Kementerian
yang
diperiksa
karena
diduga
melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik. (3)
Apabila ASN Kementerian yang diperiksa tidak mau menjawab
pertanyaan,
maka
yang
bersangkutan
[11]
dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin yang dilakukannya. (4)
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)
Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan ASN Kementerian yang diperiksa.
(6)
Apabila ASN Kementerian yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita
Acara
Berita
Acara
Pemeriksaan,
maka
tersebut
cukup
Pemeriksaan
ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan
memberikan
catatan
dalam
Berita
Acara
Pemeriksaan, bahwa ASN Kementerian yang diperiksa tidak
bersedia
menandatangani
berita
acara
keputusan
setelah
pemeriksaan. Pasal 11 (1)
Majelis
Kode
Etik
mengambil
memeriksa ASN Kementerian yang diduga melanggar kode etik dan/atau disiplin. (2)
Keputusan
Majelis
Kode
Etik
diambil
secara
musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri ASN Kementerian yang diperiksa. (3)
Dalam
hal
musyawarah
mufakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak. (4)
Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
(5)
Apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir dalam sidang Majelis Kode Etik, maka sidang Majelis Kode Etik bisa menunjuk Ketua dan Sekretaris sidang pengganti dari anggota Majelis Kode Etik yang hadir.
[12]
(6)
Keputusan
Sidang
Majelis
Kode
Etik
berupa
rekomendasi. (7)
Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris,
dibuat
menurut
tersebut dalam Lampiran V
contoh
sebagaimana
yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 12 Majelis
Kode
Etik
wajib
menyampaikan
Berita
Acara
Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat dan/atau
yang
berwenang
disiplin
menjatuhkan
sebagai
bahan
sanksi
dalam
moral
menetapkan
keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau disiplin. Pasal 13 (1)
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah: a.
Menteri, bagi ASN Kementerian yang menduduki jabatan struktural eselon I;
b.
pejabat struktural eselon I, bagi ASN Kementerian yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungannya;
c.
pejabat struktural eselon II, bagi ASN Kementerian yang menduduki jabatan struktural eselon Ill dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
d.
pejabat struktural eselon Ill, bagi ASN Kementerian yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya; dan
e.
pejabat
struktural
eselon
IV,
bagi
ASN
Kementerian yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya.
[13]
f.
pejabat struktural eselon V, bagi ASN Kementerian yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya.
(2)
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pns.
(3)
Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang secara berjenjang, dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut
dalam
Lampiran
VI
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4)
Dalam
keputusan
penjatuhan
sanksi
moral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disebutkan
jenis
pelanggaran
Kode
Etik
yang
dilakukan. (5)
Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat
dalam
sebagaimana
Berita
tersebut
Acara dalam
menurut Lampiran
contoh VII
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6)
Penjatuhan sanksi disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengatur tentang disiplin PNS.
yang
[14]
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO.
KEDUDUKAN DALAM TIM
JABATAN
1.
Sekretaris Jenderal
Ketua
2.
Inspektur Jenderal
Wakil Ketua
3.
Kepala Biro SDM Aparatur
4.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Anggota
5.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Anggota
6.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Anggota
7.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Anggota
8.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
9.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Anggota
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Anggota
10.
LEMBAR PENGESAHAN NO
NAMA PEJABAT
1.
Kepala BHO.
2.
Kepala Biro Kepegawaian
3.
Kabag. Renbang. Pegawai
PARAF
Sekretaris
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIATUTI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENDELEGASIAN WEWENANG MAJELIS KODE ETIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN I. Lingkup Pusat NO.
JABATAN
PENDELEGASIAN WEWENANG
1.
Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Sdm Aparatur/Kepala Biro Hukum Dan Organisasi
2.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
3.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
5.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daya Kelautan dan Perikanan
7.
Inspektur Jenderal
8.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Inspektorat Jenderal Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
2
NO. 9.
PENDELEGASIAN WEWENANG
JABATAN Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
LEMBAR PENGESAHAN NO
NAMA PEJABAT
1.
Kepala BHO.
2.
Kepala Biro Kepegawaian
3.
Kabag. Renbang. Pegawai
PARAF
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAHASIA SURAT PANGGILAN I/II NOMOR .............................................
1.
Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: Nama
: .........................................................
NIP
: .........................................................
Pangkat
: .........................................................
Jabatan
: .........................................................
Unit Kerja
: .........................................................
Untuk menghadap kepada Nama
: .........................................................
NIP
: .........................................................
Pangkat
: .........................................................
Jabatan
: .........................................................
Unit Kerja
: .........................................................
Pada Hari
: .........................................................
Tanggal
: .........................................................
Jam
: .........................................................
Tempat
: .........................................................
Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran ...............................................................................**)
2
2.
Demikian untuk dilaksanakan. ........................................... Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*) Nama.................................. NIP. ...................................
Tembusan: 1. ...................................... 2. ...................................... 3. ...................................... *) Coret yang tidak perlu **) Tulis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIATUTI
3
ANAK LAMPIRAN III-a PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAHASIA SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR .....................................................
1.
Diperintahkan kepada: Nama
: .........................................................
NIP
: .........................................................
Pangkat
: .........................................................
Jabatan
: .........................................................
Unit Kerja
: .........................................................
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nama
: .........................................................
NIP
: .........................................................
Pangkat
: .........................................................
Jabatan
: .........................................................
Unit Kerja
: .........................................................
Pada Hari
: .........................................................
Tanggal
: .........................................................
Jam
: .........................................................
Tempat
: .........................................................
Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin ..........................*)
4
2.
Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
.......................,............................... (pejabat yang berwenang) (Nama) ........................................... (NIP)
...........................................
Tembusan: 1. ...................................... 2. ...................................... 3. ...................................... *) Coret yang tidak perlu **) Tulis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan
LEMBAR PENGESAHAN NO
NAMA PEJABAT
1.
Kepala BHO.
2.
Kepala Biro Kepegawaian
3.
Kabag. Renbang. Pegawai
PARAF
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIATUTI
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR.............................................
Pada hari ini ............ tanggal ............ bulan ............. tahun ............ saya/Tim Pemeriksa*) 1. Nama
: .........................................................
NIP
: .........................................................
Pangkat
: .........................................................
Jabatan
: .........................................................
Unit Kerja : ......................................................... 2. Nama
: .........................................................
NIP
: .........................................................
Pangkat
: .........................................................
Jabatan
: .........................................................
Unit Kerja : ......................................................... 3. dst.... berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ...................... telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama
:
.........................................................
NIP
:
.........................................................
Pangkat
:
.........................................................
Jabatan
:
.........................................................
Unit Kerja :
.........................................................
Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ......... angka ....... huruf ....... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
2
1.
Pertanyaan: ............................................................................................... Jawaban : ...............................................................................................
2.
Pertanyaan: ............................................................................................... Jawaban : ...............................................................................................
3.
dst.....
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang dimintai keterangan :
Pejabat yang meminta keterangan :
Nama
:
1.
NIP.
:
Tanda : tangan 2.
3.
Nama
:
NIP.
:
Tanda tangan
:
Nama
:
NIP.
:
Tanda tangan
:
dst.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIATUTI
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
..............,............................ Kepada Yth. .......................... di ......................... RAHASIA REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI*) NOMOR .............................................. Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ........ tanggal ........ bulan ...... tahun ......., saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama
: .........................................................
NIP
: .........................................................
Pangkat
: .........................................................
Jabatan
: .........................................................
Unit Kerja
: .........................................................
berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan …. **) berupa ….. Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik hari ….. tanggal…, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk: 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan …***) yaitu ... 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundangundangan,*** kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan .................****). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.
2
Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Ketua Pemeriksa/yang memeriksa)
Tim
(Nama) .................................. (NIP)
.................................
Tembusan: 1. ........................ 2. ........................ 3. dst. *) coret yang tidak perlu. **/***) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar ****) isilah sesuai Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIATUTI
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAHASIA KEPUTUSAN ……………………………..*) NOMOR ……………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ……………………………………………,*) Menimbang :
a. bahwa dengan Keputusan … Nomor … tanggal … telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara ………. NIP. ………. Jabatan ………. Unit kerja …………; b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ….. Saudara .. terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ….*) dan memutuskan untuk …*); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ….. yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Noor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ;-
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU :
Menjatuhkan Sanksi Moral berupa …………**) melalui pernyataan secara terbuka/tertutup***) kepada Saudara: Nama : ………………………………………. NIP : ………………………………………. Pangkat : ………………………………………. Jabatan : ………………………………………. Unit Kerja : ………………………………………. terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditentukan dalam pasal …..****)
KEDUA :
Keputusan ini mulai berlaku pada …..*****)
KETIGA :
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ................... pada tanggal .................... (Pejabat Yang Berwenang))
NAMA …………………………………. NIP. ……………………………
Tembusan Yth : 1. ………………………………; 2. Kepala Biro SDM Aparatur; 3. dst.
LEMBAR PENGESAHAN NO
NAMA PEJABAT
1.
Kepala BHO.
2.
Kepala Biro Kepegawaian
3.
Kabag. Renbang. Pegawai
PARAF
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Contoh Surat Panggilan Untuk Menerima Surat Keputusan Sanksi Etika dan/atau Disiplin Kepada Yth. ..................................... di – .............................. 1.
Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada: a.
Nama
:
..............................................................................
b.
NIP
:
..............................................................................
c.
Pangkat, gol./ruang
:
..............................................................................
d. e.
Jabatan Unit Organisasi
: :
.............................................................................. ..............................................................................
Pada : a.
Hari
:
...................................................................................
b. c.
Tanggal Jam
: :
................................................................................... ...................................................................................
d.
Tempat
:
...................................................................................
Untuk menerima Keputusan Nomor .............................. tanggal……………………….. tentang penjatuhan hukuman disiplin ………………………………………………..................
2.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. …………………………………………… … *) Pejabat yang memanggil
N a m a :………………………………… NIP
:…………………………………
Tembusan Yth: 1. ……………………………………………………………. 2. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan
LEMBAR PENGESAHAN NO
NAMA PEJABAT
1.
Kepala BHO.
2.
Kepala Biro Kepegawaian
3.
Kabag. Renbang. Pegawai
PARAF
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
ANAK LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN SANKSI MORAL DAN/ATAU DISIPLIN ------ Pada hari ini ........... tanggal ............. bulan ........... tahun dua ribu ............., bertempat di ........................................, saya .................. Pangkat, gol./ruang ............................ jabatan ............................... dengan disaksikan oleh: 1. Nama : .............................................................................................. NIP. : .............................................................................................. Pangkat, : .............................................................................................. gol./ruang Jabatan : .............................................................................................. Unit Kerja : .............................................................................................. 2.
Nama NIP. Pangkat, gol./ruang Jabatan Unit Kerja
: : :
.............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
: :
.............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. telah menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Keputusan .............. Nomor: ……………………… tanggal..................................tahun……………………………tentang…..………… ……………….kepada: Nama NIP. Pangkat, Gol./ruang Jabatan/pekerjaan Unit Kerja
: : :
................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
: :
................................................................................. .................................................................................
Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas. Yang menerima,
Yang menyerahkan,
…………………………………………. NIP. ......................
…………………………………………. NIP. ......................
Nama Pangkat, Gol./ruang NIP. Tanda tangan
SAKSI-SAKSI: Nama Pangkat, Gol./ruang NIP. Tanda tangan
: : : :
LEMBAR PENGESAHAN NO
NAMA PEJABAT
1.
Kepala BHO.
2.
Kepala Biro Kepegawaian
3.
Kabag. Renbang. Pegawai
PARAF
: : : :
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
