9 Kebutuhan dan Rekomendasi Utama Orang Muda (Young People) Indonesia terkait ICPD PoA

Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI) Website: http://aliansiremajaindependen.org

9 Kebutuhan dan Rekomendasi Utama Orang Muda (Young People) Indonesia terkait ICPD PoA Yayasan Aliansi Remaja Independen (ARI), sebuah lembaga non-profit yang dibentuk dan dijalankan oleh orang muda di berbagai wilayah di Indonesia telah berhasil memetakan kebutuhan orang muda yang telah disarikan dari berbagai pertemuan, konsultasi, dan konferensi nasional dan internasional terkait isu pembangunan dan kependudukan, khususnya terkait orang muda1, berikut ini merupakan daftar rekomendasi dengan melihat situasi dan urgensi kebutuhan orang muda terkait isu-isu orang muda yang relevan dengan Rencana Aksi (PoA) International Conference on Population and Development. 1

Masukkan ini berdasarkan input dan analisis 15 advokat muda yang terlibat menghadiri dan mengawal hasil/rekomendasi dari konferensi: Commission on Population and Development ke45 bertema Adolescent and Youth (2012), Global Youth Forum (2012), UNFPA Global Survey and National Youth Consultation (2012), High-Level Panel on Eminent Persons (HLPEP), The 6th AsiaPacific Population Conference (2013), The 7th Asia-Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR), ASEAN Youth Forum (2014), serta pertemuan nasional Youth Forum (2013) yang dilaksanakan oleh Aliansi Satu Visi, Indonesia.

1. PENDIDIKAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI YANG KOMPREHENSIF 1.1 Orang muda (baik yang berada didalam maupun diluar sekolah) memiliki kebutuhan atas pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan tepat berdasarkan jenjang usia, dengan mengacu pada indikator pembelajaran terkait anatomi dan fisiologi seksual dan reproduksi, penyakit atau infeksi terkait kesehatan seksual dan reproduksi, gender, relasi dengan pasangan, perencanaan pernikahan/keluarga berencana, kontrasepsi, serta keterampilan sosial untuk mendukung mereka memiliki keputusan yang aman dan sehat terkait kehidupan seksual dan reproduksinya. 1.2 Merekomendasikan Pemerintah untuk bekerjasama dengan antar instansi pemerintah yang memiliki mandat/tupoksi tekait pembangunan orang muda, kelompok masyarakat sipil (LSM), organisasi/kelompok/komunitas orang muda dengan karakteristik yang beragam, mitra pembangunan, serta akademisi dalam menyusun program dan kurikulum terkait pemberian pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif kepada orang muda di sekolah maupun diluar sekolah. 1.3 Merekomendasikan pemerintah untuk menciptakan lingkungan dan kebijakan yang mendukung orang muda untuk mendapatkan pendidikan


kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, dengan menghilangkan hambatan-hambatan (khususnya hambatan legal dan sosial) baik di level nasional maupun daerah serta mengalokasikan sumber dana yang memadai untuk program terkait pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi untuk orang muda.

2. LAYANAN KESEHATAN YANG RAMAH REMAJA 2.1 Orang muda membutuhkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan baik layanan kesehatan publik maupun swasta yang aman, dapat diakses dengan mudah, terjangkau secara biaya, tidak mendiskriminasi orang muda (bagaimanapun latar belakang atau identitasnya), serta dapat menjaga kerahasiaan orang muda yang mengakses layanan tersebut. 2.2 Layanan kesehatan yang diberikan kepada orang muda harus sesuai dengan prosedur pelayanan yang ramah remaja (khususnya terkait waktu operasional layanan, fasilitas hingga biaya), dengan melibatkan orang muda secara bermakna dalam proses penyusunan, pengembangan, serta evaluasi prosedur layanan kesehatan. 2.3 Merekomendasikan pemerintah untuk mendorong akses orang muda terhadap layanan kesehatan (demand creation) dengan mengintegrasikan secara efektif pemberian pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi

yang komprehensif di sekolah dengan layanan kesehatan. 2.4 Merekomendasikan pemerintah untuk memastikan penjangkauan program Pemerintah terkait pelayanan kesehatan kepada orang muda tidak fokus pada kuantitas fasilitas/jangkauan, namun juga memperhatikan kualitas dari pelayanan kesehatan yang diberikan. 2.5 Orang muda membutuhkan akses terhadap komoditas kesehatan seksual dan reproduksi yang modern, dapat diakses dengan mudah, serta terjangkau. 2.6 Merekomendasikan pemerintah untuk menciptakan lingkungan dan kebijakan yang mendukung orang muda untuk mendapatkan layanan kesehatan ramah remaja yang berkualitas dengan menghilangkan hambatan-hambatan (khususnya hambatan legal dan sosial) baik di level nasional maupun daerah serta mengalokasikan sumber dana untuk program terkait pemberian layanan kesehatan untuk orang muda.

3. MENYOSIALISASIKAN SECARA MASIF BAHAYA TERKAIT PRAKTIK TRADISIONAL YANG MENGANCAM KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI ORANG MUDA, KHUSUSNYA PEREMPUAN MUDA 3.1 Merekomendasikan pemerintah untuk melakukan promosi secara masif kepada publik terhadap bahaya praktik-praktik tradisional yang mengancam kesehatan seksual dan


reproduksi orang muda, khususnya praktik sunat perempuan. 3.2 Merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya menyosialisasikan bahaya Sunat Perempuan kepada publik, sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes No. 1636/Menkes/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. 3.3 Merekomendasikan pemerintah untuk bekerjasama dengan antar instansi pemerintah yang memiliki mandat/tupoksi tekait promosi kesehatan, kelompok masyarakat sipil (LSM), organisasi/kelompok/komunitas orang muda dengan karakteristik yang beragam, mitra pembangunan, serta akademisi dalam upaya menyosialisasikan bahaya Sunat Perempuan kepada publik.

4. MEREVISI USIA LEGAL MINIMUM MENIKAH BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI 4.1 Merekomendasikan pemerintah untuk menaikkan usia minimum menikah menjadi usia 20 tahun baik bagi perempuan dan laki-laki, dengan pertimbangan status dan kondisi kesiapan organ seksual dan reproduksi, psikologis, kemapanan ekonomi, serta hak atas pendidikan baik bagi perempuan dan laki-laki.

5. PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS SEBAGAI HAK ORANG MUDA 1.1 Merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pemerataan akses terhadap pendidikan, khususnya pendidikan formal (jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas) baik di wilayah perkotaan, perdesaan, hingga pedalaman. 1.2 Merekomendasikan pemerintah untuk menghilangkan hambatan legal dan sosial yang menghambat perempuan muda untuk tetap berada di sekolah serta membuat kebijakan dan/atau program pendidikan yang memastikan perempuan muda tetap mendapatkan hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas. 1.3 Merekomendasikan pemerintah untuk menciptakan dan mengimplementasikan sistem pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif bagi orang muda, apapun kondisinya. 1.4 Merekomendasikan pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas terkait infrastruktur, kurikulum, hingga tenaga pendidik dengan melibatkan orang muda secara bermakna dalam proses pengembangan hingga evaluasi dari upaya peningkatan kualitas tersebut. 1.5 Merekomendasikan pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan ruang publik, khususnya institusi pendidikan yang bebas dari


diskriminasi dan kekerasan terhadap orang muda. 1.6 Merekomendasikan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan, sistem dan/atau program yang memastikan orang muda melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga pendidikan menengah atas maupun perguruan tinggi (school transition).

6. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BAGI ORANG MUDA 2.1 Merekomendasikan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan kecakapan hidup (life-skills) dengan penguatan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, kewirausahaan, serta hobi dan bakat orang muda. 2.2 Merekomendasikan pemerintah untuk membuat kebijakan dan/atau program pendidikan terkait keahlian bekerja dan kewirausahaan bagi orang muda yang fokus pada pengelolaan potensi/kekayaan lokal serta bakat dan minat orang muda. 2.2 Merekomendasikan pemerintah untuk membuat kebijakan dan/atau program pendidikan yang berpegang pada prinsip mempromosikan toleransi, perdamaian, menghormati keberagaman, dan anti-kekerasan kepada orang muda.

7. PEKERJAAN YANG LAYAK DAN NON-DISKRIMINATIF BAGI ORANG MUDA 1.1 Merekomendasikan pemerintah untuk memastikan orang muda mendapatkan hak atas pekerjaan yang layak melalui kebijakan dan program ketenagakerjaan yang efektif yang mendukung lapangan pekerjaan dengan sistem yang stabil, aman, non-diskriminatif, dan menyediakan perlindungan dari risiko kerja serta upah yang layak bagi orang muda. 1.2 Merekomendasikan pemerintah untuk memprioritaskan pembuatan lapangan pekerjaan serta penciptaan tenaga kerja yang terampil melalui program-program yang mendukung kewirausahaan serta pengembangan kapasitas orang muda melalui pelatihan kerja (job training), mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dengan kurikulum pendidikan, sistem magang dengan upah yang cukup, serta memastikan pekerja muda mendapatkan jaminan sosial yang memadai. 1.3 Merekomendasikan pemerintah untuk bekerjasama dengan sektor privat dalam mendukung kepemimpinan perempuan dalam lapangan pekerjaan. Pemerintah perlu memastikan tidak adanya kesenjangan gender dalam lapangan pekerjaan dengan menghilangkan diskriminasi dan hambatan legal bagi perempuan untuk tergabung dalam lapangan pekerjaan.


1.4 Merekomendasikan pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan dan sistem ketenagakerjaan yang layak dan non-diskriminatif bagi orang muda, khususnya orang muda dengan kebutuhan khusus (difabel), hingga orang muda dalam kelompok yang termarjinalisasi. 1.5 Merekomendasikan pemerintah untuk menghilangkan syarat pemeriksaan kesehatan (mandatory medical check up) dalam proses rekrutmen kerja, seperti tes kehamilan, HIV dan AIDS, hingga tes keperawanan yang bersifat diskriminatif.

8.

PARTISIPASI ORANG MUDA SECARA BERMAKNA DALAM PROGRAM DAN/ATAU PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ORANG MUDA

1.1 Merekomendasikan pemerintah untuk melibatkan orang muda secara bermakna dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan dan/atau program terkait orang muda, dalam tingkatan perencanaan,

implementasi, pengembangan, dan monitoring dan evaluasi, untuk menciptakan dan menguatkan kesempatan orang muda dalam memahami hak asasi dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, serta menghilangkan hambatan (legal dan sosial) yang membatasi kontribusi nyata mereka kepada masyarakat, serta mendukung inisiatif, kegiatan, hingga organisasi/kelompok orang muda agar dapat berkembang dan berkontribusi secara efektif dalam pembangunan.

9.

KETERSEDIAAN, KETERBUKAAN, DAN PENGGUNAAN DATA TERPILAH

1.1 Merekomendasikan pemerintah untuk menyediakan data terpilah khususnya terkait pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan orang muda yang dipilah berdasarkan rentang usia (10-24, 10-14, 15-19, dan 20-24 tahun), gender, serta lokasi, yang selanjutnya dapat diakses oleh publik dan dapat digunakan dalam upaya analisis situasi serta pengembangan program kesehatan orang muda secara efektif dan berbasis bukti (evidence-based).

Kontak: Ryan (Koordinator Divisi Riset dan Pengembangan) Aliansi Remaja Independen (ARI) +628 1295999122 [email protected]

9 Kebutuhan dan Rekomendasi Utama Orang Muda (Young People) Indonesia terkait ICPD PoA

Recommend Documents