9 juta, ini semua mengakibatkan meningkatnya tuntutan sandang pangan

ANAK BANGSA MEMASUKI ERA GLOBALISASI

Pengantar :

Di Hotel ini juga pada tahun 1984, digelar KONAS I Kesejahteraan Anak, sesudah 5 tahun sejak YKAI berdiri dan dengan gencar melakukan lobi dan sosialisasi kepada berbagai pihak tentang pentingnya Anak menjadi bagian I ntegral dan sentral dari pembangunan, karena mempunyai makna membangun masyarakat Indonesia masa depan. Pada waktu itu dipaparkan pemikiran dan keadaan secara visioner yang akan terjadi di milenium ketiga.

Diuraikan oleh seorang ahli sosiolog terkemuka ( alm. Bapak Soedjatmoko ) bahwa keadaan di milenium ketiga sukar diramalkan, tetapi beberapa kecenderungan global dapat diperkirakan, dan kecenderungan tersebut berefleksi juga dinegara kita, sebagaimana di negara-negara lain di dunia. Maksud membicarakan hal tersebut adalah untuk mmahami bagaimana kita harus berjaga-jaga dan mengupayakan secara sadar, proaktif dan terarah pengembangan anak-anak kita. Adakah resep-resep tertentu yang perlu menjadi acuan kita, dalam membina nak-anak kita.

Pada waktu itu percakapan sudah menyentuh hal-hal yang menuntut globalisasi. Bahkan konferensi juga membahas suatu penelitian YKAI bersama SPSI tentang pekerja anak, yang pada dasarnya telah mengidentifikasi adanya masalah kemiskinan struktural di negara kita.

GLOBALISASI

Kini kita sudah memasuki melinium baru,benarkah kecenderungan yang perkirakan 16 tahun yang lalu itu terjadi,juga di negara kita. Pertama memang terjadi peledakan penduduk menjadi 200 juta manusia,yaitu mencapai kenaikan sekitar 26%.Migrasi penduduk kekota-kota besarpun adalah suatu kenyataan, Jakarta sekarang sudah berpenduduk 9 juta, ini semua mengakibatkan meningkatnya tuntutan sandang pangan.

Teknologi maju pesat, terutama teknologi informasi, salah satu dampak pula adalah terjadinya

1/9


transformasi sosial di berbagai masyarakat. Teknologi persenjataan yang juga maju pesat menjadi sumber konflik antar bangsa. Pada waktu itu diingatkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang multi-kultur karena terdiri dari berbagai suku, memiliki potensi untuk tercetusnya konflik, karena itu pembinaan anak-anak harus mengandung unsur saling menghormati, kontemplatif serta unsur dapat hidup bersama. Hal ini tidak mudah dilaksanakan karena selama ini agaknya terlalaikan, terbukti adanya cetusan konflik seperti misalnya di Sambas ( Kalbar ). Demikian beberapa perkiraan yang benar terjadi dalam abad yang lalu.

Sementara itu di banyak negara, sebagaimana juga di neraga kita, berbagai permasalahan dalam awal melinium ini harus diatasi, yaitu kemiskinan. Konflik antar golongan, kejahatan, fanatisme, penyakit, kerusakan lingkungan, dan merosotnya nilai kehidupan. Secara khusus lagi di negara kita keadaan sosio-politik yang memerlukan reformasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, serta pengawalan desentralisasi atau otonomi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Siapkah kita menghadapi globalisasi? Bagi beberapa masyarakat dirasakan bahwa globalisasi mengganggu budaya tradisional dan meningkatkan disorientasi spiritual masyarakat itu. Namun seharusnya globalisasi itu memperbaiki standar hidup, memberikan peluang yang lebih baik, dan mengenal perbedaan. Kita harus mulai mempunyai pandangan berpikir yang sama mengenai masa depan, yang berdasarkan suatu kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan bersama, di negara Indonesia terhadap kehidu[an bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Globalisasi jangan sampai menjadi ajang pasar dan investasi negara kaya, namun harus menjadi keadaan yang memecut kemajuan kita bersama. Kita harus menyadari akan saling ketergantungan kita, kita harus tulis ulang peraturan-peraturan yang ada yang mungkin terlalu otoriter, kita harus mengadakan perubahan dari cara kita bekerja sehingga merupakan dasar tenuanan yang baik dan kuat. Sudah saatnya kita siap dengan gagasan yang baru, membangun kebijakan baru, tidak hanya secara linier meneruskan yang sudah dilakukan, namun memikirkan kegiatan maupun upaya yang belum pernah terpikirkan selama ini, kita tidak beloh berdiam, merenung dan malah menghalangi kemajuan yang sedang laju dengan cepat. Masa depan kita tidak digantungkan pada penumpukan kekayaan pada beberapa orang saja, melainkan harus berdasarkan pada kesejahteraan yang kurang beruntung. Sementara dinegara kita keadaan sosial pada saat ini megalami kemunduran yang sangat berarti dalam pengembangan sumber daya insani indonesia. Kemiskinan yang kini 56,8% dari penduduk, kematian bayi yang meningkat lagi menjadi 100 per seribu kelahiran hidup, 1,8 % anak usia

2/9


sekolah yang tidak masuk bangku sekolah, kompleksitas permasalahan anak yang memerlukan perlindungan dan penanganan khusus seperti pekerja anak, meningkatnya jumlah anak jalanan, meningkatnya anak dan remaja terkena masalah narkoba, meningkatnya pelacuran anak, dsb.

Jumlah anak yang bermasalah adalah separuh dari jumlah anak dibawah umur 18 tahun, yaitu 64 juta anak. Bukankah mereka akan menjadi beban kemajuan bila tidak diperhatikan? Seharu nya proses globalisasi membantu masyarakat yang terpinggirkan, barulah globalisasi itu tidak hanya mencapai kemajuan ekonomi semata, melainkan mengangkat martabat manusianya (human face di dunia kalau keadaan globalisasi di refleksikan kepada keadaan di negara kita, diharapakan bahwa reformasi politik dan desentralisasi dimaksudkan tidak untuk mempertajam kekuasaan yang kaya terhadap yang miskin. tetapi bagaimana kita dapat hidup bersama menuju suatu masyarakat yang sejahtera, aman dan damai bagi setiap warga, keadaan kesempatan yang sama dimiliki setiap warga untuk hidup layak dan sejahtera.

KONVENSI HAK ANAK

Untuk hak tersebut diatas, diperlukan prinsip dasar dalam upaya setiap masyarakat dan negara. Adanya nilai kemanusiaan yang dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang maksudnya mencapai keadilan yang non-diskriminatif (equity). Bebas darui pengasingan (marginalisation), mengatasi kebodohan, ketakutan dan bahaya untuk manusia, harus mencegah kerusakan lingkungan dan harus mampu mengurangi kemiskinan. Salah satu bagian dari deklarasi itu adalah Konvensi Hak Anak yang merupakan intrumen yang talah rinci untuk upaya peningkatan kualitas anak dan remaja KHA harus dihayati benar secara halistik yaitu memberikan hak peluang, dukungan, kebebasan dan perlindungan anak. Di dalam prinsip-prinsip yang mendasar adalah bahwa hak ini sama bagi semua anak, tidak dipandang dari status sosial, suku atau agama, hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang. Bila disimak maknanya pada dasarnya adalah mengembangkan kualitas kehidupan anak menjadi manusia yang handal, yang dapat berperan di masa mendatang. Semuanya dilaksanakan untuk kepentingan anak, kerena dialah yang akan membangun masa depan masyarakat kita. Indonesia termasuk 20 negara yang pertama yang meratifikasi KHA ini, Pertanyaannya adalah sudahkah KHA itu diketahui dan difahami dan kemudian dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat indonesia ?

Perundang-undangan

3/9


Kewajiban pertama sesudah ratifikasi adalah menyesuikan perundang-undangan kita sejalan dengan konvensi itu, karena itu menjadi dasar dari kebijakan pelaksanaannya baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Seharusnya memang masyarakat ikut terlibat dalam memantau proses reformasi perundangan tersebut, di beberapa negara hal ini sering menjadi debat publik mengenai berbagai isu masalah anak, yaitu debat antar politisi, expert, LSM dan masyarakat luas. Meskipun demikian kendala yang serin didapat oleh banyak negara adalah kurangnya ‘political will’ atau ditambah kurang adanya sumber dana dan sumber daya manusianya. Memang sesudah perundang-undangan itu disesuaikan, masih perlu berbagai upaya untuk melaksanakannya.

Koordinasi

Kebijakan yang juga sangat menentukan adalah Koordinasi transektoral maupun koordinasi pusat dan daerah dalam hal pengembangan kualitas anak. Apakah ada koordinasi antara kebijakan ekonomi dan sosial? Misalnya selain sektor dalam ruang lingkup kesra, sektor lain juga ikut menentukan seperti bidang keuangan untuk perpajakan, bidang hukum untuk anak, bidang perumahan dan pengem-bangan daerah untuk pengadaan lapangan bermai untuk anak, sektor yang mengurus ter-sedianya air bersih dll.

Apakah semua Program untuk anak sudah tersentuh dan dilaksanakan dengan baik dan efektif, tidak ada duplikasi, dan apakah segalanya transparan? Tentunya terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dasar bekal bagi kualitasnya. Apakah antar departemen ada panitia-panitia/komite tentang masalah-masalah khusus seperti pekerja anak, anak jalanan, perlindungan anak dan pencegahaan kejahatan anak dsb. Adakah evaluasi oleh masyarakat tentang pengaturan kebijakan tersebut. Bagaimana tentang peran LSM dalam menentukan kebijakan pusat maupun daerah. Adakah koordinasi antara pemerintah dan berbagai badan non-pemerintah termasuk LSM dan organisasi anak dan remaja? Seberapa jauh dukungan serta bantuan pemerintah untuk sektor LSM. Di beberapa negara, bahklan di negara berkembangpun, diwujudkan apa yang disebutkan dengan”National Council”yang merupakan ‘Leading sector’dari pelaksanaan KHA. Kiranya sudah saatnya diwujudkan suatu Badan Nasional yang bertanggung jawab atas semua pelaksanaan koordinasi sampai kepada impelementasi aksi nasioanalnya.

Meningkatkan kesadaran dan pelatihan.

Untuk dapat benar-benar melaksanakan apa yang diamanatkan KHA, perlu ditingkatkan

4/9


kesadarannya, disosialisasikan untuk dimengerti dan dihayati. Kemudian diperlukan pelatihan untuk kelompok-kelompok profesional seperti guru, hakim, pekerja sosial, pelayan kesehatan dsb. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan kemitraan bersama LSM atau International.

Alokasi Pengangguran.

Pemerintah harus jelas mengambil garis kebijakan pengembangan sumber daya insani, yang berarti pula harus jelas alokasi penganggaran bagi sektor pembangunan ini. Prioritas pelaksanaannya harus jelas Dengan adanya desentralisasi melalui otonomi daerah. Upaya Gubernur/Kepala daerah harus berkembang atas dasar visi yang sama. Setiap kepala Daerah hendaknya dipacu untuk berkompetisi membangun sumber daya insani yang sejak dini yaitu anak. Tentunya dituntut kreatifitas daerah mengembangkan potensinya maupun demokrasinya. Apakah perundang-undangan RI memungkinkan penggalangan dana untuk menambah APBD baik dari pajak, Perusahaan Nasional maupun dari Perusahaan Asing yang mempunyai Inventasi, maupun dari kegiatan yang lain, Di sis lain kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui LSM haruslah memberikan peluang untuk dapat membiayai berbagai kegiatan LSM. Hal ini berarti barang kali perlu adanya reformasi perundang-undangan mengenai Yayasan sosial, serta bebasnya pajak yang dikenakan untuk sumbangan sosial (tax exemption). Bagaimana halnya dengan LSM asing yang beroperasi di indonesia ? dakah kewajiban-kewajiban tertentu sehingga berorientasi pada pemberdayaan LSM nasional kita, dengan cara memperkuat kerja sama dengan LSM dalam negeri, Begitu pula lembaga international yang diharapkan menggalang dana dari negara majuuntuk membantu negara berkembang. Dunia usaha kita harus juga peka atas berbagai hal tersebut diatas.

Monitoring

Bagi pelaku-pelaku yang mengancam keselamatan anak , seperti memperkerjakan sejumlah j am kerja yang tak wajar, bagi pelaku perkosaan anak, bagi mereka yang mengeksploitasi anak untuk ekonomi seperti pelacuran anak. Perdagangan obat terlarang, diperlukan penegakan hukum secxara konsekuen. Kalau hal ini tidak ada, anak menjadi korban keadaan yang sulit

5/9


seperti ini, dan mereka akan terhenti dalam perkembangan emosinya, yang sangat menetukan perkembangan kepribadiannya. Penganiayaan anak secara fisik (corporal punishment) di berbagai negara di larang menurut undang-undang. Bagamana hal ini di Indonesia ? Kemanakah seorang anak akan mengeluh bila dianiaya atau diperlakukan salah, sampai pada penyelesaian masalah ?

Di beberapa negara, hal ini telah mendapat perhatian yang serius, seperti dinegara-negara Eropa Utara (Norwegeia dan Filandia), dan mewujudkan suatu ombudsperson yang sifatnya independen memonitor pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak yang telah diundangkan. Untuk langkah sejauh ini tentunya masyarakat, khususnya badan legislatif, KHA ini terlebih dahulu, agar mampu menentukan dan menilai fungsi badan yang dibentuk untuk tugas tersebut.

Partisipasi Anak

Ada hal yang mendasar yang perlu kita hayati dalam melaksanakan pengembangan kualitas anak, sesuai dengan KHA yaitu mengembangkan kepribadian /kualitas fisik, mental, rohani, spiritual, moral dan sosial. Yang sebenarnya sudah dirumuskan pula di indonesia dalam konsep pengembangan anak. Namun hal yang perlu di perhatikan pula adalah hak anak dalam berpartisipasi aktif, hak pengemukan pendapatnya, memiliki suatu keyakinan. Hal ini ternasuk amat penting dalam menyelesaikan perkara pidana, dimana anak berhak didengar dan berhak untuk berbicara, apalagi kalau itu menyangkut kehidupannya secara langsung. Para hakim harus secara khusus memahami hal ini bahkan barangkali memerlukan suatu kemampuan tersendiri untuk mengurus peradilan anak. Hak bicara mengemukakan pendapat juga berlaku dalam sekolah dan dalam keluarga. Metode belajar kita mungkin perlu diubah sehingga anak dapat secara positif berpartisipasi. Hal ini mungkin merupakan suatu perubahan dalam banyak keluarga di indonesia, karena hal ini merupakan awal dan membiasakan berdemokrasi, kalau kita menghendaki suatu masyarakat yang demokratis. Tantangan pada melinium ini adalah rasa aman, demokrasi dan keadilan yang meliputi skala luas. Sering sekali demokrasi hanya didiskusikan dalam perdebatan formal, seharusnya demokrasi itu berawal pada jiwanya sendiri, dalam interaksi sehari-hari, dalam hubungan pribadi dan dalam ambisi profesional. Karena itu pemimpin-peminpin dunia menyerukan merubah hal itu seperti Martin Luther

6/9


King menamakannya “ Revolusi dalam Nilai ” ini mengandung makna bahwa demokrasi menginginkan perubahan struktur yang memimpin masyarakat kita. Karena pada intinya demokrasi adalah falsafah radikal tentang masyarakat madani.

Masyarakat Madani

Dalam sejarah masyarakat madani atau LSM selalu merupakan pendorong yang kuat untuk advokasi kebijakan, hal ini terjadi sebagaimana lahirnya Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia , dan seterusnya Konvensi Hak Anak . Di indonesia dalam masalah anak, LSM dan masyarakat madani juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam advokasi kebijakan. Konas pertama Kesejahteraan Anak tahun 1984 melahirkan beberapa rekomendasi yang lalu diperjuangkan. Yang utama adalah kesepakatan memperjuangkan kebijaksanaan nasional dalam soal anak. Hal ini dengan perjalanan berat baru dicapai pada tahun 1993, yaitu dengan adanya Sektor Anak dan Remaja dalam GBHN, Dekade Anak/Dasawarsa Anak yang menjadi rekomendasi lain, dicanangkan 2 tahun sesudah rekomendasi itu disampaikan kepada pemerintah. Begitu pula Hari Anak Nasional adalah hasil dorongan LSM sejak awal tahun 80-an. Kini, dengan masalah dan tantangan yang begitu besar, kita sebagai LSM perlu melipatgandakan tekad dan semangat kebersamaan. Saya yakin Konas akan memperkuat kesepakatan untuk Aksi Nyata ( Plan of Action) . Namun diperlukan perangkat prinsip-prinsip dasar yang harus dimantapkan. Kalau tidak , aksi nyata itu tidak dapat terwujud dengan efektif. Sebenarnya pemantauan pelaksanaan aksi nyata dapat bersandar pada KHA sebagai indikator yang telah dirumuskan secara rinci, sehingga mudah dapat selalu dievaluasi dan diperbaiki.

7/9


Jaringan Kerja

Globalisasi adalah jaringan kerja, bukan kekuasaan hirarkhi. Jadi bagi kita menjalin kerjasama antara kita dalam mengupayakan kualitas anak adalah kunci keberhasilan upaya itu. Sejak konas YKAI atas rekomendasi konas mengawali Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia di tingkat regional adalah Asia Pacific Forum, di tingkat International YKAI pula ikut memprakarsai International Forum for Child Welfare. Kini dalam milenium baru di negara kita sudah banyak sekali LSM berkembang, terbentuk pula jaringan kerja yang khusus, seperti untuk anak jalanan, pekerja anak, untuk perlindungan khusus, bahkan pengarahan konas ketiga ini dilakukan bersama-sama dengan beberapa LSM dan unsur sektor pemerintah. Alangkah baiknya kalau kita dapat memperluas jaringan kerja kita dalam kerja kita untuk anak, termasuk aliansi dengan kelompok anak dan remaja itu sendiri. Kemudahan berkomunikasi akan memudahkan tercapainya suatu harmoni dari pemikiran dan menghargai perbedaan. Marilah kita wujudkan peluasan jaringan kerja kta.

KEMITRAAN

Masalah pengembangan kualitas manusia tidak dilakukan sendiri oleh penyelenggara negara. Juga tidak hanya bersama LSM namun seharusnyalah upaya ini merupakan upaya bersama dengan sektor usaha ( private sector ). Kemitraan antar badan-badan tersebut adalah solusi yang tampaknya menjanjikan hasil yang diinginkan. Perlu dikaji pula kemitraan antara badan-badan internasional dan institusi dalam negeri, agar dapat menemukan cara yang efektif tetapi juga saling menunjang perkembangannya.

Kita, tentunya harus mempelajari apa yang disebut kemitraan itu, bagaimana membangunnya, hal-hal praktis yang dapat dikerjakan dalam kaitan kemitraan, dan bagaimana merencanakan kemitraan itu dimasa mendatanguntuk itu tentunya perlu dibicarakan adanya visi yang sama, berbagi informasi dan sumber daya manusia, transparan dan terpercaya kerjanya didasarkan atas saling percaya dan menghormati, komunikasinya efektif, sama-sama mengambil resiko. Mau mencari persetujuan bersama, dan lentur dalam operasionalnya.

Pada akhirnya yang perlu diingat bahwa kita perlu mengubah cara berfikir kita, bahwa anak dan

8/9


remaja adalah subyekuntuk pengembangan dirinya, partisipasi aktifnya adalah hal yang perlu diperhatikan. Keduanya bahwa untuk masalah-masalah baru kita perlu mengembangkan solusi atas dasar pikiran-pikiran yang baru pula.

Semoga masyarakat negara dan bangsa kita maju dalam segala pecaturan dan upayanya menuju Indonesia Baru, yang aman adil dan sejahtera. (mn)

ditulis oleh: Prof. Dr. Lily I. Rilantono; Disampaikan dalam konferensi Nasional III Kesejahter aan Anak; Jakarta, 26-28 Oktober 2000

9/9

9 juta, ini semua mengakibatkan meningkatnya tuntutan sandang pangan

Recommend Documents