9 AGENDA NAWACITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
ARAH KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI Arah ▪ Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi. ▪ Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang. ▪ Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas. ▪ Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan. ▪ Meningkatkan inovasi bangsa.
Fokus Bidang Utama ▪ Pangan, ▪ Energi, ▪ Teknologi dan Manajemen Transportasi, ▪ Teknologi Infomasi dan Komunikasi, ▪ Teknologi Pertahanan dan Keamanan, ▪ Teknologi Kesehatan dan Obat, dan ▪ Material Maju.
Struktur Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 1. Bidang Akademik; 2. Bidang Infrastruktur 3. Bidang Relevansi dan Produktivitas
Referensi : Permenristekdikti No. 15/2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
STAF AHLI
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Biro Perencanaan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Biro Keuangan dan Umum
Biro SDM
Biro Hukum dan Organisasi
Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pembelajaran
Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Karier dan Kompetensi SDM
Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan
Direktorat Sistem Inovasi
Direktorat Kemahasiswaan
Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya
Direktorat Kualifikasi SDM
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Inovasi Industri
Direktorat Penjaminan Mutu
Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Direktorat Sarana dan Prasarana
Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
Direktorat
Direktorat
Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Pusat Pusat Pusat Pendidikan Data dan Informasi Penelitian Iptek dan Pelatihan Iptek Dikti
PT
LLPT/ Kopertis
LBM EIJKMAN
PP Iptek
INSPEKTORAT JENDERAL Tugas Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Fungsi a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti; b. pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemenristekdikti; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri. Source: Permenristekdikti No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.
INSPEKTORAT Tugas Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya Fungsi a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan; b. penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat; c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat. Source: Permenristekdikti No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti (Perpres No13 Tahun 2015)
PERAN&POSISI ITJEN “pengawalan” KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5.
AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
Mencegah dan melindungi sesuatu dari ketidaknyamanan dan kehancuran
Mencegah PERAN DAN POSISI ITJEN 1.PEMBERI PERINGATAN DINI 2.KATALISATOR 3.KONSULTAN
Mendorong Mengarahkan Menghentikan
URGENSI PENGAWASAN (1) Meningkatkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara sungguh-sungguh. a. proyek pembangunan sering dilakukan secara fiktif; b. pemilihan rekanan dilakukan dengan cara yang kurang bertanggung jawab
(2) Mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. “Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer”, BPK RI.
KEGIATAN PENGAWASAN ITJEN • Pengambilan keputusan/kebijakan strategis K/L telah melalui proses evaluasi atas berbagai aspek risiko • Dengan harapan Pimpinan K/L terhindar dari masalah hukum akibat dari kebijakan yang diambilnya.
Internal Audit
Consulting Activities
Assurance Activities
Audit BMN
Audit Kinerja
Audit
Evaluasi
Reviu
Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit Pengadaan Barang/Jasa
Audit PNBP
Catatan : Klasifikasi berdasarkan PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Praktik AI yang berlaku
Pemantauan, pengawalan, pendampingan
• • • •
Bimtek/Sosial isasi/ Asistensi/ Konsultasi
Reviu LK Reviu revisi Anggaran Reviu Sarpras Reviu Tunggakan Pembayaran
KEGIATAN 2016 KEGIATAN
KONTRAK KINERJA
OUT PUT
AUDIT
41
41
KINERJA; SALDO KAS DAN SETARA KAS; SDM & ASET; PENJUALAN & PELELANGAN BMN
ATT
11
11
PEMB GEDUNG; PEKERJAAN TERUTANG; PENGELOLAAN KAS
REVIU
29
29
LK; RKA; SERAPAN & PBJ; SARPRAS; TAGIHAN
PEMANTAUAN
14
14
KEHADIRAN; TL BPK
EVALUASI
7
7
HASIL AUDIT KINERJA; SAKIP; PEMB GEDUNG
PENGAWASAN LAIN
29
33
FGD; SOSIALISASI; WORKSHOP
131
135
TOTAL
Data penugasan di Inspektorat II Tahun 2016
DESKRIPSI
PENGAWASAN PRIORITAS TAHUN 2017 KEGIATAN
INSP I
INSP II
INSP III
PENGAWASAN MANDATORY
1. Reviu LK 2. Evaluasi Belanja Terhutang 3. Ev penilaian mandiri pelaksanaan PMP RB
1. Reviu RKA 2. Pemantauan TL Hasil Pengawasan
1. Evaluasi SAKIP 2. Reviu Lap Kinerja 3. Pemantauan SPIP
PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL
1. Evaluasi prog beasiswa 2. Evaluasi PNBP dan BLU 3. Audit kawasan NSTP & pengemb pengelolaan Iptek
1. Audit Revitalisasi Pendidikan Vokasi 2. Audit Taman Sains 3. Audit Pilot Inkubator PT 4. Audit produk inovasi
1. Evaluasi BOPTN dan BPPPTN-BH 2. Audit karya siswa S2/S3 dalam dan luar negeri 3. Audit tenant pengemb PPBT
PENGAWASAN PRIORITAS
1. Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN
1. Audit Penerima Bntuan Pemberdayaan Kelemb 2. Audit Pembukaan Prodi Baru 3. Audit Akreditasi Prodi dan PT 4. Evaluasi Pengelolaan/ Pengemb PTN B dan Akom
1. Evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen
PENGAWASAN PERINTAH MENTERI
1. Audit Aset 2. ATT data mahasiswa, dosen dan guru besar 3. Pemant kehadiran awal th & stlah Hari Raya 4. Evaluasi PiNTU
1. Evaluasi Prog Inovasi Nasional 2. Penyusunan PKPT
1. Audit penelitian berbasis output 2. Audit tunjangan fungsional dosen dan guru besar 3. Audit INSINAS
ETIKA PENGAWAS (1) Integritas membangun kepercayaan, kejujuran dalam memberikan pertimbangan.
(2) Obyektivitas menunjukkan obyektivitas dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang di audit.
(3) Kerahasiaan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Akuntabel dapat menyampaikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakannya.
(5) Perilaku Profesional bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi pengawasan
