7Program. BaDja. untuk Perempuan dan Anak Jakarta

7

Program

BaDja untuk Perempuan dan Anak Jakarta

7

Program

BaDja untuk Perempuan dan Anak Jakarta

Perempuan BaDja 2017

7 AGENDA

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BASUKI-DJAROT Tim Pe ny us un Ruby Khalifah, Mike Verawati, Ilma Sofriyanti, Hartoyo Nia Syarifudin, Woro Wahyuningtyas, Nong Darol Mahmada Editor Ruby Khalifah Photogra phy Ahyar Rosidi dan BaDja Darma D e s ign G ra f is Cyprianus Jaya Napiun

1. Pemenuhan atas Hak Kesehatan Reproduksi, Seksualitas dan Mental 2. Pemenuhan atas Hak Pendidikan, Khususnya Anak Perempuan 3. Penguatan Ekonomi dan Perwujudan Kesempatan Kerja Layak bagi Perempuan 4. Penciptaan Lingkungan yang Bersih dan Aman 5. Pemenuhan HAM Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 6. Perlindungan Anak, Disabilitas dan Lansia 7. Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi

Ce ta k a n Ke dua

2

3

Pengantar Sekarang Posyandu dan Poslindu ada dana operasional. Gaji Jumantik juga mulai naik. Semua anak-anak di Pondok Bambu insyallah mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Bu Rohimah, kader Jumantik di Kelurahan Pondok Bambu)

“Walk the Talk” (Aksi). Kata itu yang tepat buat menggambarkan kerja nyata BaDja (Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat) pada perlindungan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta. Sebut saja hadirnya gerbong khusus perempuan di KRL, munculnya 188 Ruang Terbuka RPTRA di Jakarta, memorialisasi kasus Mei 1998, penerangan lampu yang cukup di jalan-jalan untuk memperkecil kejadian perkosaan, adalah sebuah reformasi yang penting untuk menanamkan pondasi perlindungan perempuan dan anak secara nyata. Ada lima tujuan penting mengapa penyusunan Buku “Tujuh Agenda Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Ahok-Djarot” harus dilakukan. Pertama, menarasikan secara eksplisit kerja-kerja nyata Ahok-Djarot selama ini terkait dengan upaya melindungi hakhak perempuan dan anak, serta komitmen penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan menarasikan pekerjaan perlindungan perempuan dan anak, kita sedang mengenali, mengapresiasi, sekaligus mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan di DKI Jakarta. Sudahkah arah pembangunan Jakarta memberdayakan perempuan dan melindungi anak?

4

5

Kedua, menilai implementasi instrumen hukum national untuk perlindungan perempuan dan anak seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarutamaan gender (PUG), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kebijakan quota 30% perempuan dalam pemilu (UU No. 2 tahun 2011 perbaikan atas UU No. 2 tahun 2003 atas partai poliitik dan UU No. 7 tahun 2013 tentang Komisi Pemilihan Umum dan berbagai kebijakan lainnya. Di tingkat global, buku ini bisa dijadikan cerminan bagi kita semua tentang komitmen Ahok-Djarot pada implementasi konvensi HAM, Convention on Elimination of All forms of Disrimination Against Women (CEDAW), International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), International convention on the Rigth of People with Disabilities dll. Ketiga, mengukur sejauh mana komitmen pasangan Ahok-Djarot melalui rekam jejak mereka dalam menentukan kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak. Dari sinilah kita bisa mengusulkan perbaikan dan pengembangan programprogram pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih menyeluruh. Buku ini juga akan membantu pemilih Jakarta, khususnya perempuan untuk menimbang-nimbang CagubCawgub mana yang secara nyata berpihak pada perempuan.

permainan yang tidak jujur dan kampanye hitam, membuat perempuan sulit memiliki sumber informasi yang akurat berbasis fakta-fakta yang valid, dalam men-tracking dan menilai calon pemimpin mereka terkait dengan perlindungan HAM Perempuan dan Anak, termasuk komitmen penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal KOMNAS Perempuan melaporkan bahwa setiap 1 menit ada 35 perempuan mengalami kekerasan berbasis gender. Ucapan terima kasih kepada para relawan Perempuan BaDja yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini dengan melakukan pengumpulan data-data online, testimoni masyarakat akar rumput, dan telaah beberapa studi terkait dengan perkembangan DKI Jakarta, khususnya komitmen pada perlindungan perempuan dan anak. Semoga Buku ini bisa menjadi referensi politik untuk mensentralkan “narasi perempuan” dalam proses demokrasi di Indonesia karena kontribusi nyata perempuan pada pembangunan dan proses demokratisasi di Indonesia bukan lagi wacana, tapi nyata dan terbukti. Selamat membaca. Jakarta, Desember 2016 Perempuan BaDja

Keempat, Buku ini dipersembahkan sebagai media pendidikan politik untuk perempuan dalam menentukan calon-calon pemimpin mereka. Dinamika Pilkada yang tinggi dan sarat akan

6

7

DAFTAR ISI Kata Pengantar 1. Agenda I: Pemenuhan atas Hak Kesehatan Reproduksi, Seksualitas dan Mental 2. Agenda II: Pemenuhan atas Hak Pendidikan, Khususnya Anak Perempuan 3. Agenda III: Penguatan Ekonomi dan Perwujudan Kesempatan Kerja Layak bagi Perempuan 4. Agenda IV: Penciptaan Lingkungan yang Bersih dan Aman 5. Agenda V: Pemenuhan HAM Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 6. Agenda VI: Perlindungan Anak dan minoritas (agama, disabilitas, usia lanjut) 7. Agenda VII: Penghapusan Korupsi Referensi

8

9

AGENDA SATU

PEMENUHAN ATAS HAK KESEHATAN REPRODUKSI, SEKSUALITAS DAN MENTAL Latar Belakang Hak Kesehatan Reproduksi dan seksualitas adalah hak dasar setiap rakyat Indonesia. Negara menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”, dalam konteks kesehatan. Ini artinya bahwa negara wajib menjamin hak dasar rakyat ini dengan memastikan akses layanan kesehatan yang murah, tersedia dan berkelanjutan. Hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan yang dimaksudkan adalah 1) Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi; 2) Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi; 3) Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi; 4) Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan; 5) Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak; 6) Hak atas kebebasan dan keamanan

10

11

berkaitan dengan kehidupan reproduksinya; 7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual; 8) Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi; 9) Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya; 10) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga; 11) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi; 12) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Keseluruhan hak-hak diatas secara eksplisit haruslah terintegrasi dalam kebijakan reformasi bidang kesehatan, termasuk pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang telah memberikan banyak manfaat bagi warga Jakarta.

Data dan Fakta Keberhasilan Ahok-Djarot Beberapa fakta kemajuan perlindungan perempuan di Jakarta adalah; 1. Angka Kematian: • Angka Kematian Bayi: Secara umum Jakarta berhasil menurunkan angka kematian bayi sampai pada 23 per 1000 kelahiran, dibandingkan dengan figur nasional 34 per 1000 kelahiran. Kepulauan Seribu bahkan nol angka kematian bayi. Meskipun demikian, Jakarta Barat dianggap gagal karena Angka kematian bayi masih tinggi yaitu 81 per 1000 angka kelahiran, disusul Jakarta Utara yaitu 33 per 1000 kelahiran. • Angka Kematian Ibu (AKI) 2014 mencapai 90 per 100.000 jauh lebih berhasil dibandingkan angka nasional yang bertahan di 359 per 100.000 kelahiran. Jakarta Timur yang paling tinggi AKI yaitu 29 per 100.000 kelahiran.

12

1. Kartu Jakarta Sehat (KJS), termasuk gratis biaya melahirkan sangat membantu perempuan. KJS juga meningkatkan jumlah kunjungan Puskesmas meningkat tajam dari 7,853,422 orang (2012) menjadi 10,474,231 orang (2014). Ini sebuah cara menekan angka pesakitan yang efektfi. Angka Harapan Hidup meningkat, terutama pada perempuan yang memiliki AHH pada usia diatas 75 tahun dibandingkan dengan laki-laki. 2. Kesehatan Mental: Pengadaan program Rumah Kita atau Unit Informasi dan Layanan Sosial (UILS) di 8 titik di Jakarta untuk mendekatkan pasien gangguan jiwa yang saat ini mencapai 1,658 per September 2016. Program Rumah Kita merupakan perintis pertama di Indonesia dibawah kepemimpinan AhokDjarot 3. Alokasi anggaran kesehatan di DKI Jakarta mencapai 8% dari APBD, mandat UU Kesehatan No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimandatkan kalau anggaran kesehatan adalah 10% dari total APBD. 4. Upgrading Puskesmas; Ada 347 Puskemas standard di DKI Jakarta. Kunjungan pasien gangguan jiwa meningkat sampai 595.722 orang pada tahun 2014. Puskemas 5. Pemberian Insentif pada kader kesehatan di masyarakat seperti Jumantik (Juru Pemantau Jentik Nyamuk) adalah sebuah apresiasi yang tinggi pada kerja-kerja nyata Jumantik untuk mencegah berkembangnya Demam Berdarah. Peningkatan gaji Jumantik dari 200 ribu per tiga b ulan menjadi 1.500.000 per tiga bulan sangat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hampir semua kader Jumantik adalah perempuan. Perubahan lain juga pada biaya operasional Posyandu dari nol menjadi ada biaya untuk makan dan pembelian tambahan gizi anak-anak. 6. Program Ketok Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH). Program ini merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif. Rasio tenaga kesehatan

13

dengan penduduk adalah 1: 1.250 jiwa dengan 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan. Layanan ini sangat membantu warga khusunya perempuan yang sedang sakit tapi enggan pergi ke Puskemas. Ini karena perempuan merasa sakit kalau sudah tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. 7. Program HIV/AIDS menjadi prioritas Dinas Kesehatan terbukti dengan Penanggulangan HIV sudah menjadi prioritas kesehatan di DKI Jakarta. Isu HIV sudah masuk sebagai program prioritas. Program tersebut juga tertuang dalam dalam RPJMD 2013-2017 yang mengacu pada Millenium Development Goals (MDGs) untuk memastikan prioritas Pemda dalam meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan termasuk HIV-AIDS.. 8. Detekni Dini Kanker Rahim: Pekan Deteksi Dini Kanker Serviks di 5 Wilayah Kota. Pemberian Vaksin Kanker Servik kepada 75.000 murid SD di Jakarta secara gratis ditujukan untuk memberikan akses vaksin kanker pada semua anak perempuan. Pemeriksaan Kanker Rahim oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI Jakarta 9. Program Pencegahan kesakitan diantaranya adalah Upgrading perumahan kumuh menurunkan kasus Diare dan Deman Berdarah, Peningkatan Peranan Wanita bagi Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 10. Program Keluarga Berencana: Informasi Keluarga Berencana (KB) yang aman dikemas dalam program-program yang inovatif diantaranya adalah Aplikasi KB, Kampung KB di Rusunawa, Jemput Bola Peserta KB.

14

Komitmen Reformasi Kesehatan Ahok-Djarot 2017-2022 1. Memastikan jaminan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas termasuk dalam fasilitas KJS. Termasuk, layanan aborsi yang aman untuk korban kekerasan seksual yang tidak ingin mempertahankan kehamilan sesuai dengan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, turunan dari UU Kesehatan No. 39 tahun 2009 pasal 75 tentang layanan aborsi 2. Pelaksanaan program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) yang telah dimandatkan kepada Puskesmas, dihubungkan dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Pembekalan tim Ketuk pintu dengan perspektif gender dan pengetahuan tentang KDRT akan membantu deteksi dini saat kunjungan. 3. Memastikan petugas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas memiliki perspektif gender dan memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sedini mungkin bisa mendeteksi pasien perempuan karena kekerasan dalam rumah tangga 4. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumber Waras dengan pengobatan khusus penyakit kanker (termasuk kanker servic, kanker payu darah), jantung, otak dengan tambahan sebanyak 2.000 tempat tidur, meningkatkan akreditasi rumah sakit bertaraf internasional (akreditasi JCI) sejumlah minimal tiga RSUD, pembentukan pelayanan spesialis di setiap RSUD dengan mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan yang sudah ada, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian RS Swasta.

15

5. Mengurangi angka kematian ibu sampai minimal 70 per 100.000 angka kelahiran sesuai dengan target Sustainable Development Goal/ tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada tahun 2015, AKI Jakarta mencapai 85 orang per tahun. 6. Mengurangi angka kematian Bayi sampai 12 per 1000 kelahiran dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) 7. Ketersediaan ambulan gratis bagi warga dengan penambahan armada 100 ambulan dengan target waktu tunggu 15 menit, dengan memastikan fasilitas yang ramah perempuan, disabilitas dan berkebutuhan khusus yang lainnya. 8. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja kesehatan dengan membuka sistem rekrutmen terbuka sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan, serta menjalankan sistem sertifikasi yang setaraf dengan kota-kota maju di dunia. Quota minimal 30% untuk tenaga kesehatan perempuan dan memastikan semua tenaga kesehatan mendapatkan training kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta perspektif gender 9. Menghapuskan segara praktek-praktek yang membahayakan kesehatan perempuan dan anak perempuan seperti sunat perempuan, perkawinan anak, dan perdagangan perempuan dll 10. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas dalam bentuk program diluar kurikulum sekolah, di sekolah mulai SD sebagai upaya memperkuat perspektif anakanak untuk menghormati tubuhnya sendiri dan kawannya.

16

AGENDA DUA

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN, KHUSUSNYA PEREMPUAN Latar Belakang Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara Indonesia, seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Secara eksplisit ini dijelaskan kembali pada pasal 28C dan pasal 31 tentang hak setiap warga negara pada pendidikan dan kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar gratis. Indonesia dianggap berhasil dalam meningkatkan rasio partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan. Laporan Bappenas 2014, menyatakan bahwa angka melek huruf Indonesia pada tahun 2014 mencapai 98.88 persen. Keberhasilan pendidikan 9 tahun ditunjukkan dengan angka partisiapsi murni SD dan sederajat mencapai 96.0 persen. Jika dilihat dari Index Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender, pada konteks pendidikan, tingkat partisipasi laki-laki pada pendidikan tinggi lebih banyak daripada perempuan.

17

Meski demikian jumlah laki-laki yang mengenyam pendidikan lebih banyak dibandingkan perempuan. Bahkan angka buta huruf perempuan masih relatif tinggi (1.19%) dibandingkan dengan lakilaki (0,8%). Anak laki-laki masih mendapatkan prioritas bersekolah dibandingkan perempuan. Artinya wajib belajar sembilan tahun belum dianggap penting oleh sebagian keluarga. Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) berpotensi besar untuk membuka kesempatan anak perempuan untuk melanjutkan sampai minimal SMA dan ini sangat berkorelasi dengan penurunan jumlah pernikahan anak. Saat ini ada 700 juta anak-anak perempuan di dunia dikawinkan dalam usia 10-17 tahun. Indonesia menjadi juara 2 tingkat pernikahan anak di Asia Tenggara. Program KJP juga berpotensi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang menurut penelitian BKKBN disumbangkan 50% oleh ibu melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun.

Data dan Fakta Keberhasilan Ahok-Djarot Kebijakan dan program terkait dengan rehabilitasi sekolah, meningkatkan tata kelolah SMKN yang baik, pelatihan guru, Kartu Jakarta Pintar (JKP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan. Beberapa capaian penting untuk perlindungan perempuan dan anak dalam konteks pendidikan sebagai berikut: 1. DKI Jakarta memiliki anggaran pendidikan tertinggi diantara 34 propinsi di Indonesia yaitu 18.17% dari total jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2. Program KJP telah memberikan kesempatan lebih tinggi kepada anak-anak perempuan untuk menyelesaikan 12 tahun wajib belajar bebas biaya. Apalagi ditambah dengan program untuk pendidikan lebih tinggi bagi mahasiswa unggulan, semakin membukakan kesempatan lebih baik lagi bagi perempuan

18

memperbaiki kualitasnya sehingga akses pada pekerjaan layak semakin terbuka lebar. Dengan mensukseskan wajib belajar 12 tahun, anak-anak perempuan di Jakarta terhindar dari ancaman kematian karena melahirkan dibawah 20 tahun. Ini sangat positif menurunkan performa AKI di nasional 3. Ada dukungan tingkat kelurahan pada inisiatif pendidikan informal untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan. Meskipun belum semua kelurahan memberikan dukungan. 4. Rehabilitasi sekolah-sekolah milik Pemda agar memenuhi standard layak sebagai lembaga pendidikan berkualitas 5. Memperbaiki gaji guru tetap dan honorer untuk Sekolah Negeri dibawah Pemda. Gaji Guru Tetap mulai 12-18 juta, dan gaji guru honorer sesuai dengan Upah Minimum Propinsi 6. Rata-rata lama sekolah di Jakarta 10,54 tahun setara dengan Singapura 10,6 tahun. (BPS DKI Jakarta 2015), anak perempuan juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi 7. Program Keaksaraan Fungsional yang dilanjutkan dengan Program Kejar Paket A B C. Program ini banyak menolong orang miskin, khususnya perempuan untuk mendapatkan akses pekerjaan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP)

Komitmen Reformasi Pendidikan Ahok-Djarot 2017-2022 1. Menegaskan kembali wajib belajar 12 tahun dan menekan angka putus sekolah dibawah 0.5% untuk SMA, 0.1% untuk SMP dan SD. Kebijakan pelarangan Perkawinan Anak (dibawah 18 tahun) diterbitkan untuk memastikan anakanak perempuan juga mengenyam pendidikan berkualitas 12 tahun.

19

2. Anggaran Pendidikan: Sesuai dengan mandat UU Pendidikan Nasional, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari total APBN/ APBD 3. Mewajibkan penggunaan KJP secara non-tunai agar tepat sasaran, terkontrol, dan mudah dievaluasi secara berkala dengan pendataan terpilah gender yang semakin lengkap. 4. Memberikan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi siswa-siswi tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri, khususnya memberikan beasiswa penuh pada mahasiswa perempuan miskin untuk mengambil jurusan kedokteran dan kebidanan. 5. Melanjutkan rehabilitasi bangunan sekolah-sekolah milik Pemda sebanyak 785 sekolah, sehingga 100% sekolah negeri ditunjang fasilitas pendidikan yang layak sesuai standar nasional dan berbasis IT. Memastikan implementasi konsep sekolah Inklusif dan infrastruktur sekolah yang resisten terhadap gempa 6. Pemberian tunjangan (TKD) guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang berbasis kinerja untuk memberi insentif bagi tenaga pendidik yang berkualitas. Rotasi guru dan kepala sekolah untuk peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah dengan menempatkan tenaga pendidik berkinerja terbaik di medan tersulit. Memastikan minimal 30% quota guru dan tenaga ahli perempuan tetap terjaga dalam sistem rekuritment dan rotasi, terutama dalam posisi strategi pengambi kebijakan. 7. Mendukung dan memfasilitasi secara finansial programprogram pendidikan informal yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan

20

AGENDA TIGA

PENGUATAN EKONOMI DAN PERWUJUDAN KESEMPATAN KERJA LAYAK PEREMPUAN Latar Belakang Hidup sejahtera dan bebas dari kemiskinan merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, bahwasanya mewujudkan kesejahteraan rakyat juga harus berlaku dan dapat diperoleh oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi, karena perbedaan golongan, agama, suku, ras, kelas sosial, jenis kelamin, kemampuan fisik dan orientasi seksual. Akses ekonomi yang stabil dan berpihak pada kelompok rentan dan marjinal merupakan kunci penting untuk memastikan citacita mensejahterakan rakyat dapat terwujud. Indonesia masuk sebagai kategori negara middle income dalam laporan World Bank, yang dimaknai bahwa secara umum, pendapatan rata-rata penduduknya sudah meningkat dari rendah menjadi menengah, dan ini ditandai dengan angka pertumbuhan

21

ekonomi Indonesia yang cenderung meningkat 3 tahun terakhir ini. Peningkatan ekonomi sebesar 5,1 % telah dicapai sampai dengan tri wulan kedua Tahun ini, namun peningkatan didasarkan oleh aspek makro yang dilihat dari semakin banyaknya investasi ditanamkan di Indonesia. Tetapi faktanya kemiskinan tetap juga menjadi problem mendasar di Indonesia yang berdampak pada kualitas pendidikan, kesehatan,pekerjaan, dan standart sosial kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada aspek lain, rendahnya pendidikan perempuan juga mengakibatkan perempuan kurang memiliki modal untuk mengakses pekerjaan yang layak dan pada akhirnya mereka juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perempuan miskin di Jakarta, lebih banyak memilih pekerjaan sebagai buruh dengan upah rendah, Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak memiliki standart yang dianggap layak.

Akar masalah kemiskinan yang tumbuh kuat bersama dengan budaya patriarkhi di Indonesia pada akhirnya lekat dengan profil perempuan Indonesia yang direpresentasikan dalam angka penduduk miskin di Indonesia sebesar 70 % adalah perempuan, dan kemiskinan yang identik dengan wilayah pedesaan saat ini juga menjalar ke wilayah perkotaan termasuk DKI Jakarta. Dalam Laporan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2015 pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin.

Data dan Fakta Perbaikan Ekonomi dan Pekerjaan Layak Perempuan oleh Ahok-Djarot

Ketimpangan akses ekonomi perempuan di Jakarta ditandai dengan beberapa fakta yaitu, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal yang rentan dengan ketidakpastian jaminan kesejahteraan, dikarenakan sektor informal saat ini belum diatur dalam kebijakan. Sementara pada sektor formal jumlah perempuan lebih banyak di sektor pekerja jasa, atau buruh industri. Sementara itu perempuan miskin di Jakarta juga masih sulit mengakses kredit modal usaha kecil, dikarenakan pandangan umum bahwa perempuan bukanlah kepala keluarga, sehingga perempuan sering tidak lolos dalam syarat administratif untuk mengajukan pinjaman.

22

1. Dalam tiga tahun terakhir ini Pemerintah DKI Jakarta terus aktif mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program Jaminan Kesehatan Nasional (KJN) yang sangat membantu perempuan dalam pembiaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 2. Pemerintah DKI Jakarta juga mengimplementasikan program bagi peternak ikan di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, dengan demikian sektor-sektor bisnis kecil – menengah dimana perempuan lebih banyak berperan, dapat mendukung ekonomi keluarga. 3. Revitalisasi pasar tradisional, yang dilakukan di beberapa pasar di wilayah Jakarta memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi perempuan. 4. Penyediaan akses bantuan pangan dan gizi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar untuk menunjang peningkatan belajar bagi anakanak, dan disisi lain juga dapat membant meringankan biaya kebutuhan keluarga sehari-hari. 5. Peningkatan ketrampilan membatik di rusunawa yang diikuti oleh para ibu yang tinggal di rusunawa adalah upaya untuk

23

memberikan alternatif lain pekerjaan yang bisa dikelolah oleh perempuan 6. 48 rumah susun disediakan dengan harga terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidup layak masyarakat Jakarta. Lingkungan yang bersih sangat berpengaruh pada perbaikan kualitas hak-hak reproduksi perempuan. 7. Memfasilitasi tumbuhnya ekonomi perempuan di Jakarta dengan mengadakan Pameran Pengusaha Mikro Ekonomi Perempuan Binaan, Ekspos Hasil Karya Perempuan Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) , Pencanangan Pulau Tidung sebagai Desa Perempuan Inovatif , Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEBKUBE). 8. Menggelar pasar murah di bulan Ramadhan termasuk menjual daging murah di lima titik untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok yang cenderung melonjak menjelang idul fitri

Komitmen Perbaikan Ahok-Djarot pada Reformasi Ekonomi Periode 2017 – 2022 1. Memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di lokasi dan dengan harga yang terjangkau bagi warga dengan mendorong peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memotong rantai distribusi yang panjang, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Pasar oleh BUMD di lokasi padat penduduk secara rutin. 2. Membuat program penguatan ekonomi bagi perempuan miskin di DKI Jakarta, termasuk pembuatan regulasi yang dapat mempermudah akses perempuan untuk mengajukan pinjaman modal untuk mengembangan usaha. 3. Pinjaman modal dengan syarat yang mudah dan terukur, termasuk memfasilitasi pendidikan enterpreneurship bagi 24

perempuan pengusaha kecil-menengah, anak-anak muda, agar dapat menjalankan usahanya dengan profesional. 4. Menciptakan ekosistem yang menunjang kolaborasi dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan di Jakarta dengan penyediaan co-working space di 5 wilayah kota administrasi, dukungan modal bagi industri kreatif dan seni, dan penyederhanaan izin usaha kecil dan menengah. Memastikan akses bagi wirausaha perempuan untuk permodalan, promosi, dan ekosistem bisnis perempuan. Pasar yang adil bagi tumbuhnya industri dalam negeri harus diciptakan agar ekosistem baru kewirausahaan bisa menyelamatkan perempuan-perempuan. 5. Melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional yang juga melibatkan isnpirasi pedagang perempuan, dan upaya penghilangan pungutan liar serta mekanisme pengawasannya 6. Mendukung pengakuan pekerja informal dalam peraturan daerah, sehingga pekerja informal yang kebanyakan merupakan kaum perempuan, sehingga memperoleh jaminan kerja layak yang dapat mensejahterakan keluarga. 7. Menyusun program manajemen bisnis bagi masyarakat miskin dan membuka peluang bagi perempuananggota keluarga miskin untuk memperoleh kesempatan dalam meningkatkan kapasitas melakukan bisnis yang baik. 8. Menstabilkan harga-harga bahan pokok sembako agar bisa terjangkau oleh permepuan-perempuan miskin kota. Kebijakan pasar murah hendaknya tidak hanya sekali dalam satu tahun. 9. Mendukung perlindungan pekerja sektor informal dengan ikut mendorong pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga di tingkat nasional. Di tingkat propinsi perlu diterbitkan aturan yang melindungi PRT karena banyak perempuan miskin menjadi PRT dan mendapatkan kekerasan

25

AGENDA EMPAT

PENCIPTAAN LINGKUNGAN SEHAT DAN AMAN Latar Belakang Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan lingkungan secara sederhana mencakup kondisi perumahan, penyediaan air dan sanitasi, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah, udara bersih, terhindar kebisingan, rekreasi umum, kesehatan kerja dan perencanaan kota yang partisipatif. Pada kenyataanya, dengan tingkat kepadatan yang tinggi di Jakarta dimana setiap satu kilometer dihuni 15.063 penduduk Jakarta, masyarakat miskin sulit mendapatkan ruang gerak yang lebih leluasa. Rumah 3x3 meter dihuni oleh 5-6 orang anggota keluarga. Limbah industri dan rumah tangga dialirkan ke sungai mengubah warna air menjadi hitam dan bau tidak sedap. Masalah sampah yang tidak terkelolah dengan baik selain mengotori sungai juga menyebabkan bau tidak sedap di perkampungan padat penduduk.

26

27

Padahal sehari ada 6500-7000 ton sampah di Jakarta. Tahapan pengelolaan sampah dengan budaya memilah sampah belum banyak terjadi, dan keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah bandar gebang, membuat masalah satu ini masih perlu perhatian. Padahal Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah secara eksplisit menyatakan pentingnya memilah sampah dari rumah tangga. Kematian bayi melahirkan, ibu melahirkan, penyebaran penyakit diare dan demam berdarah, terjadi karena salah satunya lingkungan yang tidak sehat. Perempuan paling terdampak karena kerentanan pada alat-alat reproduksi mereka yang mudah terpapar oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan membuat perempuan tidak punya pilihan lingkungan yang lebih sehat. Dalam lima tahun terakhir, upgrading pemukiman kumuh dilakukan secara intensif melalui program Kampung Deret dan Rusunawa. Tujuan utama adalah memberikan fasilitas perumahan pada masyarakat kelas bawah untuk memperbaiki gaya hidup yang lebih sehat. Normalisasi sungai-sungai di Jakarta mendapatkan perlawanan yang serius oleh sekelompok orang karena dianggap kurang dialogis. Sisi lain, pemindahan masyarakat pinggiran sungai ke Rusunawa yang bersih dilengkapi dengan taman bermain, pasar tradisional dan transportasi gratis, menawarkan lingkungan hidup yang lebih sehat. Meningkatnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Biru (TRB) dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) juga komitmen yang tidak main-main untuk meningkatkan indeks kebahagiaan di Jakarta. Termasuk penambahan lampu-lampu penerangan di jalan-jalan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan pada perempuan.

28

Data dan Fakta Penciptaan Lingkungan Sehat dan Aman bagi Perempuan oleh Ahok-Djarot 1. Program normalisasi sungai di Jakarta untuk menyelamatkan rakyat Jakarta dari bahaya banjir juga memberikan tempat tinggal yang layak bagi penduduk Jakarta. Perempuan akar rumput tidak perlu merasa khawatir akan banjir atau ancaman kejahatan karena dilindungi oleh kamera keamanan. Perempuan lebih memiliki kualitas waktu dibandingkan sebelumnya krena waktu membersihkan rumah lebih sedikit. 2. Ketersediaan rusunawa dengan jumlah kamar tidur 2 buah dilengkapi dengan pintu, memungkinkan orang tua memiliki ruang privasi terpisah dengan anak. Bagi anak-anak gadis memiliki kamar sendiri bisa melindungi mereka dari potensi kejahatan seksual dan inses. 3. Memperbanyak lampu-lampu penerangan di jalan-jalan untuk keamanan warga, khususnya perempuan dari bahaya kekerasan seksual. Sampai akhir 2015, ada 7.490 lampu penerangan jalan umum (PJU) menghiasi berbagai sudut kota pesisir Jakarta Utara yang memiliki luas 137 kilometer persegi, 31 kelurahan, dan enam kecamatan. 4. Banyaknya Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau sudah jelas menciptakan kondisi lingkugnan yang sehat dan aman karena terkuatkannya relasi antar tetangga, orang tua dengan anak, antar tetangga 5. Perda No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan untuk menemukan sebuah cara untuk pengelolaan sampah dengan inovatif dan memperkuat budaya pilah sampah. 6. Pelatihan Daur Ulang Sampah bagi Ibu Rumah Tangga kerjasama dengan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat

29

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Jakarta Timur, dengna melibatkan 130 ibu rumah tangga 7. Pengadaan Bus TransJakarta khusus untuk perempuan dan pemisahan ruang khusus perempuan merupaakn upaya menciptakan membuat kenyamanan bagi perempuan dan terbebas dari pelecehan seksual. 8. Respon cepat komplain fasilitas dan layanan umum melalui aplikasi QLUE dan CROP. QLUE adalah aplikasi berbasiskan media sosial yang memberikan kemudahan pengguna smartphone (HP) melaporkan keberatan, keluhan atau aduan tentang sampah, banjir, parkir liar, kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima, kerusakan jalan-jalan, gorong-gorong rusak, dan termasuk ancaman perkosaan karena penerangan kurang. Dan CROP adalah aplikasi untuk pegawai pemerintah DKI Jakarta khusunya Lurah dan Camat untuk laporan tindak lanjut QLUE. 9. Pengawasan produk mainan dan pakaian bayi berbahaya dan produk makan asing yang dengan kerjasama dengan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM), untuk mendorong menggunakan Aplikasi Daftar Produk Teregistrasi dan jika menemukan disekitarnya maka segera melaporkan ke QLUE, sebuah sistem komplain yang dibangun oleh Pemprov DKI

Komitmen Perbaikan Lingkungan Sehat dan Aman oleh Ahok-Djarot 1. Kebijakan pengeloalan Sampah Perda No. 3 tahun 2013 perlu untuk dioperasionalkan dalam bentuk SOP ditingkat kelurahan, termasuk pembentukan tim pengelolah sampah, dimaan minimal 30% anggota adalah perempuan

30

2. Merealisasikan rencana pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) di kendaraan umum untuk mencegah kejahatan dan pelecehan seksual pada perempuan 3. Memastikan sistem komplain QLUE tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat, termasuk cara penggunaannya, untuk melaporkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan layanan dan fasilitas publik, termasuk potensi kejahatan seksual pada perempuan karena fasilitas umum yang bermasalah seperti penerangan. 4. Memastikan monitoring penerangan jalan di Jakarta terutama di daerah rawan kejahatan dengan mengganti seluruh Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan penerangan pintar sebanyak 120.000 LED (smart lighting) berbasis IT untuk penghematan biaya listrik Pemda dan mempermudah pengawasan. 5. Perlunya dibuat studi dampak penerangan jalan umum, dalam kerangka lingkungan yang sehat dan aman di Jakarta berkorelasi pada turunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Pengelolaan Rumah Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sebagai media nyaman untuk warga berintegrasi, melibatkan orang lokal dan minimal 30% perempuan ada di dalam struktur RPTRA , termasuk memberikan capacity building bagi pengurus RPTRA agar memiliki perspektif gender, keberagaman dan peka terhadap lingkungan 7. Memastikan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan Rumah Susun terintegrasi dengan pasar tradisional, terminal, gelanggang olah raga, sekolah, dan waduk, agar perempuan bisa mengakses semua fasilitas dengan aman dan bebas dari ancaman kekerasan 8. Mewujudkan kawasan larangan merokok di kawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Termasuk melakukan pemantauan di lapangan agar perempuan hamil, anak-anak dan warga Jakarta terbebas dari asap

31

AGENDA LIMA

PEMENUHAN HAM PEREMPUAN DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Latar Belakang Hak Asasi Perempuan sejatinya melekat langsung dengan Hak Asasi Manusia yang memiliki prinsip universal, saling berkaitan, non diskriminasi, inklusif dan partisipatif. Dengan demikian penegakan Hak Asasi Perempuan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Perempuan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan secara spesifik dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Meskipun konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang setara dalam memperoleh akses dan manfaat kehidupan bernegara tanpa melihat jenis kelamin, ras, etnis, kelas sosial, dan pilihan politik. Namun kaum perempuan khususnya mereka yang miskin dan termarjinal masih sulit memperoleh ruang yang setara untuk

32

33

mencapai hak-hak dasar mereka. Ditambah dengan kepercayaan dan praktek di masyarakat yang lebih banyak menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Tahun 2016 sebesar 321.752 kasus. kekerasan seksual menempati peringkat 2 terbesar, seperti perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), pencabulan sebanyak 18% (601 kasus) dan pelecehan seksual sebesar 5% (166 kasus). Pada tahun 2013, DKI Jakarta memiliki 2.881 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini juga mengindikasikan bahwa perempuan di DKI berani mengadukan kasus kekerasan yang menimpa dia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah unit pelayanan pemerintah, tersebar di 242 kab/kota, termasuk di DKI Jakarta. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di publik pada 1998 banyak mengorbankan perempuan ethnis Cina. Pemda DKI Jakarta dibawah kepemimpina Basuki Tjahaya Purnama meresmikan tugu memorialisasi kasus 1998 di Pondok Ranggon dan membebaskan biaya pajak makam pada korban kasus 1998 yang dikuburkan di TPU Pondok Ranggon. Kebijakan 30% quota perempuan yang dibahas dalam UU Pemilu dan KPU, adalah langkah maju Indonesia untuk melahirkan kebijakna-kebijakan yang sensitif terhadap perempuan, termasuk kebijakan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Dari total 106 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, 19 orang diantaranya adalah perempuan atau hanya sekitar 18 persennya saja. Hal ini berarti keterwakilan perempuan masih sangat minim. Dengan kondisi demikian politisi perempuan di DKI membutuhkan kegigihan yang extra untuk dapat memperjuangkan hak-hak perempuan di ibukota, termasuk bagaimana mengajukan 34

aspirasi pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Perempuan di wilayah DKI Jakarta

Data dan Fakta Kemajuan Perlindungan HAM dan KtPA oleh Ahok-Djarot 1. Aplikasi “SafetyPin” diluncurkan oleh Gubernur Ahok untuk membantu warga Jakarta, khususnya perempuan mendeteksi sejak awal daerah-daerah rawan kekerasan dan pelecehan seksual. Aplikasi ini terintegrasi dengan pos keamanan terdekat ini, sehingga para perempuan di DKI Jakarta bisa langsung melapor dan memberi tahu posisi mereka jika terjadi tindakan pelecehan. 2. Call Center 112 adalah layanan khusus kondisi darurat, termasuk untuk melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Petugas akan segera datang begitu menerima laporan. Pada 2013, Pemda DKI kerjasama dengan KOMNAS Perempuan berencana menerbitan Perda tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Sejumlah upaya yang lain dilakukan dalam bentuk program yang diimplementasikan di DKI Jakarta bekerjasama dengan PKK Propinsi DKI Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil yang concern terhadap isu perempuan dan anak; 4. Pemda DKI Jakarta memiliki skenario jelas untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan mandat Perda DKI No.8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yang memandatkan langsung P2TP2A sebagai wadah layanan satu atap dalam penanganan dan pencegahan kekerasa terhadap perempuan dan anak. Berikut alur pengaduan kekerasan terhadap perempuan.

35

Komitmen Perbaikan Ahok-Djarot Periode 2017 – 2022 Untuk pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, harus dilakukan dengan berbagai strategi;

5. Meresmikan memorialisasi kasus kekerasan seksual masal Mei 1998 di Pondok Ranggon dan menjadikannya salah satu tempat bersejarah di Jakarta yang direkomendasikan Pemda DKI untuk dikunjungi wisata di Jakarta 6. Membebaskan biaya pajak makam bagi para korban kerusuhan masal dan kekerasan seksual 1998 yang dikuburkan di TPU Pondok Ranggon 7. Memperbanyak penerangan di jalan-jalan dan gang-gang di Jakarta yang rawan kasus perkosaan dan pelecehan seksual pada perempuan.

36

1. Menjaga komitmen untuk terus mengoptimalisasi Perda DKI No. 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan memberikan dukungan penuh bagi P2TP2A, dari segi program dan alokasi anggaran yang memadahi, termasuk pengawasan dan evaluasi. 2. Mendukung sepenuhnya upaya advokasi penghapusan kebijakan dan peraturan di wilayah Jakarta yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal. 3. Membangun dan menjalankan sistem keamanan publik seperti sarana transportasi, tempat kerja, dan tempat-tempat umum yang menjamin keamanan bagi perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual 4. Membuat kebijakan khusus terkait dengan Kekerasan Seksual di wilayah DKI Jakarta yang dapat menjamin masyarakat mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, dan mengakses layanan hukum yang adil. 5. Menjadi pedorong bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pendekatan hukum dan pendekatan rekonsiliasi antar masyarakat dan korban pelanggaran HAM masa lalu. Mendukung perawatan tugu memorialisasi kasus 1998 dan kuburan masal di TPU Pondok Ranggon bagi korban 1998 termasuk tetap membebaskan pajak makam.

37

6. Bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan perangkat pemerintah daerah terkait pemastikan perempuan dan kelompok marjinal memiliki ruang partisipasi penuh dalam proses-proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran di wilayah DKI Jakarta. 7. Pemerintah DKI Jakarta membuat peraturan yang memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur lembaga pemerintah DKI Jakarta. 8. Untuk memastikan bahwa kebutuhan setiap kelompok masyarakat terpenuhi sesuai kebutuhannya, pemerintah DKI Jakarta mengaplikasikan Pedoman Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam proses pengganggaran di tiap tingkatan. 9. Meneruskan dan memperbaiki sistem pelaporan Call Center 112 untuk kasus KDRT dan sosialisasi lebih luas lagi ke masyarakat agar semakin banyak perempuan mengetahui fasilitasi ini dan bisa menggunakan dengan tepat.

AGENDA ENAM

PEMENUHAN HAK ANAK, DISABILITAS DAN LANSIA Latar Belakang Negara menjamin kesejahteraan semua rakyat, tak terkecuali kelompok minoritas disabiltias, lansia dan anak-anak yang sering ditinggalkan dalam proses pembangunan. Secara eksplisit melalui UUD 1945 pasar 28B, negara telah menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan negara juga ditegaskan dalam komitmenya meratifikasi Convention on Child Right UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Rights of People with Disability (CRPD) atau hak orang dengan disabilitas yang diturunkan pada UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan konvensi, dan kemudian menyusul pengesahan UU No. 8 tahun 2016 tentang penggantian UU No.4 tahun 1997 tentang disabilitas.

38

39

Meski demikian, disamping masih sulitya akses pada layanan publik yang ramah pada disabilitas, khususnya perempuan, angka kekerasan juga tinggi. Penelitian yang dibuat of Himpunan Wanita dengan Disabilitas Indonesia (HWDI) dan ASEAN Disability Forum (ADF) tahun 2015 menemukan ada 85 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan disabilitas di 22 propinsi termasuk Jakarta. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka kekerasan terhadap anak 21.689.987 kasus yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten kota. Di Jakarta sendiri kekerasan terhadap anak mencapai 667 kasus sepanjang 2015. Olehkarenanya Pemda DKI memfokuskan penanganan kekerasan terhadap anak dengan memperbaiki kondisi lingkungan yang menyebabkan kekerasan terjadi. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) bukan saja memberikan ruang terbuka untuk anak bisa bermain dengan aman, tetapi juga memperkuat pengawasan sosial kepada anak agar terhindar dari kekerasan di ruang publik. Bus Sekolah juga sebagai upaya penyelamatan anak-anak dari kekerasan seksual di publik. Kebijakan positif untuk disabilitas dan orang lansia juga diambil oleh Pemda DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok-Djarot, yaitu memberikan layanan jemput bus transjakarta gratis buat orang dengan disabilitas, khususnya perempuan. Para lansia juga diberikan kartu gratis untuk mengakses layanan bus transjakarta.

Data dan Fakta Keberhasilan Ahok-Djarot 1. Tersedianya RPTRA di 188 titik di Jakarta dan akan dilengkapi menjadi 200 RPTRA di masa mendatang. Keberadaan RPTRA selain memberikan ruang bermain yang aman bagi anak, juga

40

berpotensi besar memperbaiki hubungan antar individu di kampung (orang tua dengan anak, anak muda dengan orang senior, antar tetangga). RPTRA juga sangat memperhatikan kebutuhan perempuan dengan dibangunnya ruang menyusuai bagi ibu yang memiliki balita. Juga ramah terhadap orang dengan disabilitas. 11. Menjalankan UU Adminduk No. 35 tahun 2013 di tingkat propinsi, dengan aktif melakukan pencatatan kelahiran dengan melibatkan perempuan sebagai pelaku pencatatan aktif kelahiran sampai terbitnya akte kelahiran. 12. Ketersediaan 48 armada bus sekolah yang beroperasi untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah dan mengantarkan kembali ke rumah atau titik terdekat dengan rumah. Ini merupakan upaya mencegah sedini mungkin pelecehan dan kekerasan seksual di publik. Bus sekolah juga memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan sehingga dia bisa fokus menyelesaiakn pekerjaan rumah dan menyediakan makanan sehat bagi anaknya. 13. Merehabilitasi lebih dari 30 sekolah sepanjang tahun 2016. jika kondisi sekolah aman dan infrastruktur mendukung belajar maka ini akan mendorong pertumbuhan anak lebih sehat. 14. Memberikan fasilitas bus transjakarta (TransCare) gratis pada disabilitas, bahkan menyediakan layanan penjemputan langsung ke rumah. Ini membuka akses secara dramatis orang dengan disabilitas untuk bisa menikmati transportasi publik. Baru pertama di Indonesia. 15. Memberikan layanan gratis transportasi publik untuk kelompok lansia dengan kartu gratis TransJakarta 16. Fasilitas taman bermain di rusunawa dengan konsep perumahan terintegrasi, yang ramah pada anak-anak memberikan ruang

41

bermain yang sehat dan juga sekaligus menjaga anak dari tangantangan jahat pelaku kekerasan seksual.

Program untuk Disabilitas 1. Keberhasilan Program untuk Disabilitas Membuat trotoar dengan ukuran lebih lebar yang ramah disabilitas, dilengkapi dengan guide block dan portal S agar penyandang disabiltias dapat berjalan dengan nyaman dan pengendara motor tidak bisa melewati trotoar. 2. Membangun trotoar dengan permukaan rata serta taman dan RPTRA dengan guide block dan toilet ramah disabilitas agar masyarakat penyandang disabilitas bisa nyaman menikmati taman. 3. Memberikan KJP bagi peserta didik tidak mampu yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Hingga saat ini total penerima KJP untuk SLB berjumlah 1.608 (hasil bersih setelah dikurangi penerima yang diblokir dan yang dibatalkan). 4. Menerbitkan Peraturan Gubernur No. 107/2014 tentang Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas tentang kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang antara lain mengatur bahwa:

•

Pemprov DKI Jakarta memberikan kuota paling sedikit 1% bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam setiap penerimaan PNS.



•

Memfasiltiasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% tenaga kerja penyandang disabilitas pada perusahaan yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang.

42



•

Mewajiban perusahaan untuk memberikan hak yang sama/setara, baik dalam hal pelatihan maupun upah, kepada pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan yang berlaku.



•

Mewajibkan perusahaan untuk memberikan fasilitas kerja yang aksesibel dan layak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.



•

Mendorong dan mendukung perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dengan memberikan penghargaan kepada perusahan tersebut.

Komitmen Perbaikan Perlindunga Anak dan Disabilitas oleh Ahok-Djarot 1. Melanjutkan dan memberikan dukungan tambahan pada keberadaan RPTRA terutama perawatannya dengan pendekatan partisipatif dan mengutamakan transparansi. Peran perempuan penting ditingkatkan dalam menggunakan dan mengelolah secara langsung RPTRA 2. Melanjutkan dan memperbanyak ketersediaan Bus Sekolah, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan minoritas, seperti disabilitas dan kelompok agama atau ethnik minoritas 3. Memastikan implementasi Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusif, dimana prinsip kesetaraan gender dan keberagaman menjadi pondasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah agar anak memiliki cara berpikir terbuka 4. Melanjutkan dan memberikan tambahan fasilitas layanan transportasi umum gratis kepada kelompok disabilitas dan lansia, terutama pada perempuan dimana

43

5. Memberikan fasilitas dan dukungan penuh kepada anak-anak miskin berprestasi untuk mengikuti kompetisi nasional dan internasional terkait dengan kemampuan akademisi, seni dan kreatifitas lainnya

AGENDA TUJUH

6. Mengesahkan Perda Penghapusan Kekerasan Seksual untuk melindungi warga jakarta, khususnya permepuan dan anak terhindar dari kejahatan seksual

PENGHAPUSAN KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI Latar Belakang Korupsi telah menjadi problem penting yang menghambat pembangunan sebuah negara. Akar korupsi yang telah berpadu dengan budaya keseharian masyarakat dan pola-pola menjalankan penyelenggaraan negara tidak hanya mempersulit laju pembangunan, tetapi berpotensi melahirkan berbagai anomali problem sosial, politik, ekonomi didalam masyarakat. Dampak korupsi secara makro terlihat dalam peringkat Indonesia dalam komitmen pemberantasan korupsi saat ini berada pada peringkat 89 dari 168 negara di dunia (Laporan Transparency International 2015). Sementara dampak korupsi secara mikro sangatlah beragam dimensinya, budaya dan perilaku korupsi amat sangat mempersulit

44

45

rakyat dalam memperoleh dan mengakses hak dasar yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara seperti; pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, layanan publik yang mudah diakses, kesempatan mengakses ekonomi dan pekerjaan layak bagi masyarakat. Berangkat dari paparan diatas sangat jelas bahwa masyarakat menjadi korban secara langsung dari dampak buruk korupsi, dan yang lebih spesifik lagi perempuan dan anakanak sebagai generasi penerus bangsa. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban dari dampak korupsi, karena budaya korupsi juga sangat berkelindan dengan budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dan termarjinalkan. Potret dampak buruk korupsi terhadap perempuan sangat terlihat dalam situasi; Akses layanan kesehatan yang belum jadi prioritas akibat maraknya korupsi berakibat pada Angka Kematian Ibu (AKI) yang cukup serius. Menurut Kementrian Kesehatan AKI saat ini masih berada pada angka 359/100.000 kelahiran hidup dan ini peringkat terbesar di Asia Pasific. Walaupun angka drop out anak perempuan saat ini dibawah dibawah 0.5% untuk SMA, 0.1% untuk SMP dan SD. Tetapi dampak korupsi yang panjang juga belum dapat menyelesaikan permasalahan Buta Huruf yang saat ini menurut Kementrian Sosial masih 12,28% dan prosentasenya lebih besar adalah kelompok perempuan pada usia 16-35 tahun yang merupakan kelompok produktif. Sementara saat ini perempuan memegang peran utama pengasuhan dan pendidikan anak-anak dalam keluarga.

46

Korupsi juga berdampak pada pembangunan infra struktur yang buruk dan tidak merata berakibat perempuan sulit mengakses berbagai kebutuhan hidup, yang akhirnya memperkuat kemiskinan berwajah perempuan. Akses ekonomi dan bisnis mensyaratkan modal dan biaya tinggi, karena dunia usaha harus membayar pungutan-pungutan liar untuk izin usahanya, dan salah satu pengalihan yang dilakukan oleh pengusaha adalah dengan  menaikkan harga-harga barang dan jasa untuk menutupi pengeluaran akibat pungutan-pungutan tersebut. Dan dalam konteks ini perempuan menjadi korban utamanya. Karena kehidupan perempuan sangat dekat  dengan persoalan ini. Fakta aktual pelayanan publik dalam prakteknya berbiaya mahal dan lama , karena birokrasi rente yang selalu mengutamakan siapa yang punya uang yang akan mudah mendapatkan pelayanan. Dan kelompok miskin yang tidak memiliki syarat-syarat tersebut akan mendapatkan dampaknya, dan wajah kelompok miskin tersebut adalah perempuan. Fakta tersebut diperkuat lagi dengan kebijakan dan regulasi penanganan masalah korupsi yang belum mengakomodir aspek adil gender, sehingga permasalahan akar korupsi yang paling berdampak kepada kelompok perempuan dan anak jarang mendapatkan porsi yang prioritas. Para perumus kebijakan atau peraturan yang saat ini mayoritas laki-laki lebih banyak melihat problem korupsi dalam konteks makro.

47

Data dan Fakta Keberhasilan Ahok-Djarot Wilayah DKI Jakarta sebagai barometer dalam berbagai bidang tata penyelenggaran pemeritahan daerah tentunya dituntut untuk jauh lebih terdepan dalam upaya penghentian korupsi dan membangun budaya pemerintahan yang bersih dan transparan dalam prosesnya. Pemberantasan dan pencegahan korupsi juga menjadi kerja prioritas penting yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama. Penataan birokrasi pemerintahan yang bersih dan mudah menjadi prioritas untuk memperbaiki banyak problem di Jakarta. Beberapa strategi telah diupayakan baik dari segi program dan pengawasan tata kelola pemerintah DKI Jakarta sebagai berikut; 1. Merevitalisasi sistem kinerja Aparat Kelurahan di wilayah DKI Jakarta untuk tanggap dan bersih dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen kependudukan yang memudahkan warga masyarakat dan tidak dipungut biaya. Pengurusan dokumen dan surat-surat secara langsung oleh warga masyarakat menjadi sebuah syarat wajib, sehinga menghilangkan peran calo yang sebelumnya menjadi pola yang sarat praktik pungli dan korupsi. 2. Mengaplikasikan program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada seluruh pejabat Pemprov DKI. Selama masa jabatannya, Ahok-Djarot sudah mewajibkan pejabat Pemprov DKI, mulai dari pejabat eselon IV hingga eselon I untuk menyerahkan LHKPN secara rutin kepada KPK. 3. Merealisasikan sistem transaksi non-tunai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai solusi untuk mencegah potensi korupsi di Jakarta, Ahok-Djarot telah menjalankan transaksi

48

nontunai dalam hal pembayaran gaji Pekerja Harian Lepas (PHL), gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembayaran retribusi pedagang kaki lima (PKL), retribusi penghuni rumah susun, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP). 4. Menetapkan bahwa tak ada lagi transaksi non-tunai untuk semua pejabat Pemprov DKI. Dengan melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa secara cashless, maka penelusuran serta pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh setiap pejabat Pemprov DKI menjadi lebih mudah dilakukan. 5. Dalam massa kepemimipinan Basuki Tjahja Purnama juga memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti Corruption award pada tahun 2013. Sebagaimana niat Ahok untuk membersihkan seluruh birokrat Pemprov DKI dari praktek korupsi, setiap tahunnya Ahok tidak pernah absen untuk melaporkan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain secara terbuka juga memaparkan pengeluaran dari gajinya di situs ahok.org 6. Mendukung deklarasi Perempuan Anti Korupsi

Komitmen Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi 2017-2022 1. Lebih memperkuat sistem good governance dengan yang sudah dijalankan dengan memperkuat gender mainstreaming dalam reformasi birokrasi, agar perempuan dan anak dapat memperoleh akses pemenuhan hak dasar dan layanan publik, khususnya sektor, kesehatan, layanan publik, dan ekonomi 3. Pentingnya membentuk sistem pencegahan korupsi di tingkat komunitas dengan melibatkan partisipasi penuh perempuan,

49

dalam perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kota Jakarta. 4. Pemerintah DKI Jakarta menguatkan budaya bersih dan jujur melalui sistem pendidikan budaya anti korupsi pada masyarakat secara luas, khususnya perempuan dan kaum muda. 5. Menyederhanakan proses birokrasi dalam pengurusan dokumen, izin usaha, dan lainnya yang juga mempermudah masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Daftar Pustaka 1. Integrasi Respon HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta, PPH Atmajaya, Jakarta, 2015) 2. Indeks Pembangunan Gender (BPS) 2012, 2014 3. Indeks Demokrasi Indonesia (BPS) 2014 4. Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta (BPS) 2014 5. Laporan Status Lingkngan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2014 6. Statistik Kesehatan DKI JAkarta 2015 7. Profile Kesehatan Indonesia 2015 8. http://smartcity.jakarta.go.id/blog/153/bpom-danpemerintah-provinsi-dki-jakarta-memperketat-pengawasanobat-dan-pangan 9. http://temanahok.com/Visi.Misi.Ahok.Djarot.2017.pdf

50

51

10. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/10/10/06404681/bus.lower.deck.yang.dibeli. pt.transjakarta.didesain.khusus.untuk.jakarta. 11. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/10/03/18054131/ahok.pamerkan.bus.transjakarta. lower.deck.kepada.menteri.perdagangan.swedia 12. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/10/19/20190831/alasan.ahok.sediakan.mobil. jemputan.untuk.penyandang.disabilitas 13. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/10/19/19184621/dki.luncurkan.transjakarta.cares. khusus.untuk.jemput.penyandang.disabilitas 14. http://news.metrotvnews.com/read/2016/05/28/534602/ ahok-resmikan-trotoar-khusus-penyandang-disabilitas 15. https://metro.tempo.co/read/news/2016/05/28/083774845/ ahok-resmikan-portal-s-trotoar-khusus-penyandangdisabilitas 16. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/05/28/23450071/Ahok.Tahun.Ini.Semua.Trotoar. di.Jakarta.Ramah.Disabilitas

52

Perempuan BaDja 2017