-1-
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/3899 NOMOR : 910/7103 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMANGGI KOTA SURAKARTA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : F.X. HADI RUDYATMO Jabatan : Walikota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2. a. Nama : TEGUH PRAKOSA Jabatan : Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta b. Nama : H. ABDUL GHOFAR ISMAIL, S.Si. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta c. Nama : UMAR HASYIM, S.E. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta d. Nama : H. DJASWADI, S.T. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Kota Surakarta Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang diatur sebagai berikut:
-2-
BAB I DASAR HUKUM Pasal 1 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
-3-
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 20162021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10);
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah: a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga diselesaikan dalam Tahun Jamak; b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian kegiatan; c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan; dan d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
BAB III KEGIATAN TAHUN JAMAK Pasal 3 Adapun kegiatan Tahun Jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Semanggi yang dianggarkan adalah: a. biaya pekerjaan konstruksi dengan pagu senilai Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
-4-
b. biaya pendampingan konsultan perencana dengan pagu nilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); c. biaya pengawasan berkala konstruksi dengan pagu senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); d. biaya pengelola kegiatan dengan pagu senilai Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) Pasal 4 (1) Dana anggaran kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta. (2) Jumlah anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp.101.250.000.000,- (seratus satu milyar dua ratus juta rupiah). (3) Rincian anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. biaya pekerjaan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Semanggi dengan perincian per tahun sebagai berikut: 1. Tahun 2017 senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 2. Tahun 2018 senilai Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah); 3. Tahun 2019 senilai Rp.30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah). b. biaya pendampingan konsultan perencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Semanggi dengan perincian per tahun sebagai berikut: 1. Tahun 2017 senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. Tahun 2018 senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 3. Tahun 2019 senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). c. biaya pengawasan berkala konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Semanggi dengan perincian per tahun sebagai berikut: 1. Tahun 2017 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2. Tahun 2018 senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); 3. Tahun 2019 senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). d. biaya pengelola kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Semanggi dengan perincian pertahun sebagai berikut: 1. Tahun 2017 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 2. Tahun 2018 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); 3. Tahun 2019 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
-5-
BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 5 Dana anggaran kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan dari Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019
BAB V PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK Pasal 6 (1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. BAB VI PENYESUAIAN HARGA Pasal 7 (1) Penyesuaian harga dapat diberikan PIHAK KESATU kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak. (3) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak Tahun Jamak berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau Perubahan Dokumen Pengadaan. (4) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. (5) Pembayaran penyesuaian harga hanya dapat dilakukan setelah diaudit oleh BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
-6-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surakarta, 4 November 2016
WALIKOTA SURAKARTA selaku, PIHAK KESATU
F.X. HADI RUDYATMO
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA selaku, PIHAK KEDUA
TEGUH PRAKOSA KETUA
H. ABDUL GHOFAR ISMAIL, S.Si. WAKIL KETUA
UMAR HASYIM, S.E. WAKIL KETUA
H. DJASWADI, S.T. WAKIL KETUA
-6-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surakarta, 4 November 2016
WALIKOTA SURAKARTA selaku, PIHAK KESATU
F.X. HADI RUDYATMO
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA selaku, PIHAK KEDUA
TEGUH PRAKOSA KETUA
H. ABDUL GHOFAR ISMAIL, S.Si. WAKIL KETUA
UMAR HASYIM, S.E. WAKIL KETUA
H. DJASWADI, S.T. WAKIL KETUA
