5.
Pengembangan sub-sektor perikanan dilakukan melalui :
r
Peningkatan areal pertambakan dengan memanfaatkan pasang surut
pantai Lampung terulama
di
di kawasan
pantai Timur Lampung, Teluk Semangka, Teluk
Lanrpung, dan pantai Barat Lampung
r
fuleningka(kan usaha penangkapan ikan
di
daerah pantai dan lepas pantai,
temtasuk di wilayah zona ekononti eksklusif
I
Melakukan kegiatan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelSyan serta memaiukan desadesa pantai'
r
li4emperbaiki sarana
dan prasarana transportasi ke daerahdaerah
pelabuhan
penangkapan ikan untuk memperlancar kegiatan distribusi.
r
Melakukan pengamanan laut yang lebih teratur, sehingga kekayaan sumberdaya perikanan dapat terjaga dari pencurian ikan oleh kapal asing.
6.
Melakukan perbaikan tingkat aksesibilitas pemasaran produksi perdesaan baik
ke wilayah
perdesaan untuk mendukung
di sektor primer maupun sekunder, yaitu
melaiui
pembangunan feeder-road yang menjadi prasarana perhubungan kawasan Perdesaan dengan akses yang lebih tinggi.
7.
Perbaikan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas penduduk perdesaan dilakukan
dengan pembangunan sekolah kejuruan sesuai dengan potensi kegiatan setempat un'tuk menampung penduduk usia sekolah.
8.
Penyediaan sarana
dan prasarana permukiman dan ekonomi di perdesaan
untuk
rnenampung kegiatan masyarakat percesaan.
g.
Pembangunan industri pengolahan berskala lokal yang rnerupakan sektor hilir untuk penambahan nilai hasil produksi setempatyang pontesial sebagai bahan baku.
1C.
Pelaksanaan program iaring pengaman sosial.
4.3.3 A. 1.
Karvasan Perkotaan
Tuiuan Penqembanqan
l,4emei.aiakan penyediaan prasarana
dan sarana perkgiaan yang memadai
untuk
menunjang berbagai akiifitas penCuduk di perkotaan.
2.
Mempercepat terbentuknya struktur ruang sesuai struktur ruang Propinsi Lampung yang dituju.
IV-25
NA 5TN(I(ITIR T'AN I()I A ITHAN' ATAN r(IANC
3.
Mendistribusikan perkenrbangan setiap bagian wilayah Propinsi Lanrpung dan berlungsi nrernperkuat seliap satuan wilayah scsuai dengan potensi
4. 5.
dan kendalanya.
Meningkatkan efisiensi pelayanan bagi setiap satuan ruang wilayah pengenrbangan. Menciptakan kaitan antara sentra penghasil sunrberdaya alanr dengan pusat pengunrpul dan pengolahan sumberdaya alanr.
6. 7.
Meningkatkan taraf hidup masyarakat, teruiama masyarakat berpenghasilan rendah. Meningkatkan kualilas sumberdaya manusia
B.
Arahan Penqembanqan Kawasan perkotaan merupakan daerah permukiman yang meliputi kota induk dan
wilayah pengaruh di luarbatas a,Jministratifnya, berupa daerah pinggiran sekitamya (sub urban). Kegiatan yang ditampung cji kawasan perkotaan merupakan kegiatan dengan inlensilas tinggi,
yaitu meliputi kegiatan permukiman perkotaan, industri, jasa dan perdagangan, serta kegia{an ^^t^.,^^^^ t^i^-.,^ PsroyorrorIrdriltyd.
Pertumbuhan sektor seLunder dan iersier seria pertumbuhan jumlah penduduk di
Propinsi Lampung yang telah mendorong berkembangnya kawasan peftotaan mningkatkan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Arahan bagi pengembangan kawasan perkolaan di propinsi Lampung adalah sebagai
berikut:
1.
Pengembangan sistem perkotaan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang ditetapkan
dalam rencana struktur ruang dan pusat pertumbuhan wilayah propinsi Lampung. Permukiman perkotaan terutama dikembangkan di Bandar Lampung dan sekitamya, Metro,
Kotabumi, Menggala, Kalianda, Kota Agung, Sukadana, Gunung Sugih, Blambangan Umpu, Liwa, Krui, Tanjung Bintang, Sidomulyo, Pringsewu, Talang padang, Bandar Jaya,
Labuhan Maringgai, Seputih
Banyak, Simpang Pematang, t4esuji
Lampung, Bukii
Kemuning, dan Ba,'adatu.
2.
Kawasan perkotaan dengan intensiias teriinggi acialah Kota Bancar Lampung. Selain sebagai pusat pelayanan bagi Propinsi Lampung, Koia Bandar Lampung diarahkan unruK
dikembangkan sebagar pusat pelayanan distribusi dan kolektcr barang dan jasa oagr wilayah sumatera bagian
IV-26
selatan.
Prasarana dan sarana yang disediakan melipuii
prasarana dan.sarana perkotaan bagi pelayanan
rcgional. Priorilas
pengembangan
aktifitas di Bandar Lampung adalah sektor tersier dengan jenis kegialan yang relatif lebih fleksibel, namun tetap diupayakan mendukung pengembangan seklor primer dan sekunder yang ada.
Kawasan perkotaan dengan intensitas sedang dikembangkan di Kota Melm, Menggala, Kotabumi, Kalianda, Kota Agung, Sukadana, Gunung Sugih, Blambangan Umpu, dan Liwa.
Kawasan perkolaan dengan intensitas sedang ini dikembangkan sebagai pusat pelayanan
bagi satu atau lebih Kabupaten. Kota Metro, Kotabumi, dan Menggala sebagai pusat pelayanan sekunder A dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi dalam rangka memacu pertumbuhan perekoncmian wilayah Propinsi Lampung dan wilayah sekitamya.
Kota-kota tersebul dikembangkan sebagai pusat kawasan andalan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Propinsi Lampung. Prioritas pengembangan aktifitas di kctakota tersebut adalah sektor sekunder yang memberikan dukungan bagi pengembangan sektor prirner, serta sektor tersier sebagai pendukung pengembangan sektor primer dan
sekunder. Kota Melro diarahkan sebagai kota pelayanan jasa dan perdagangan. Pengembangan Kotabumi diarahkan untuk kegiatan indusiri pengolahan hasil pedanian, pelayanan jasa dan perdagangan, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, serta
pariwisata. Menggala diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru, terutama untuk mendorong pengembangan wilayah Timur Laut Propinsi Lampung. Karakterisiik kegiatan yang dapat dikembangkan di Menggala adalah industri pengolahan hasil pertanian, pusat distribusi barang dan jasa, serta perdagangan. Memperluas fungsi kota-kota sekunder dan lersier sebagai pusat yang melayani wilayah pcngembangan masing-masing terutama untuk kegiatan pengolahan agroindustri dan agrobisnis. Perluasan fungsi kota ditunjang oleh penyediaan prasarana pada lingkup lokal dan diintegrasikan dengan jaringan aksesibiiitas utama di wilayah Propinsi Lampung.
Kota-kota tersier dikembangkan sebagai pusat pengumpul dan pengolah hasil pertanian
rakyat di rvilayah sekitamya dengan dukungan feeder-roaC ciari pusat pengumpul ke sentra-sentra penghasil sumberdaya
alam.
Prioritas pengembangan kcia-kota tersier
adalah kegiatan sektor sekunder berskala lokal yang mendukung pengembangan sektcr p ri
ne r d i vri
la ya
h pe nd
u
k
ungny a
(h i nt e r I a n
d1.
LV-Zt
RtN(ANA SIR(IKTtIR OAN
Memporluas iuduskial boll
di
f()ti
ITHANIAATAN ITIANC
sekitar kota Bandar Larnpung untuk menampung
pcrkcrnbangan sektor sekunder dan tersier berskala nasional/internasional dalam langka
panjang. Walaupun bukan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Propinsi Lampung, nanrun upaya untuk ntenrpertahankan peran dan fungsi Propinsi Lampung
dalarn konstelasi nasional dan regional pedu dilakukan, terulama dalam rangka penrupukan sumber dana pembangunan bagi Propinsi Lampung. a
Fungsi kawasan perkotaan dalam peningkatan sumberdaya manusia dilakukan melalui pembangunan sekolah-sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, kecuali di pusal pelayanan primer dan sekunder A diprioritaskan bagi pendidikan tinggi.
Menyediakan prasarana dan sarana permukiman
di setiap kawasan perkotaan
sesuai
dengan skala pelayanannya. Tabel lV.3 memberikan arahan bagi penyediaan fasilitas Derft0taan.
Tabel lV.3 SISTEM PERKOTMN DAN FASILITAS YANG DISEDIAKAN
Hirarki
Kota
Pusat
Bandar Lampung
Pelayanan Primer
Fasiliias Yang Disediakan Permukiman perkolaan dengan intensitas tinggi cian fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, telepon) Fasilitas kesehatan : Puskesmas, rumah sakit (skala regional), pelayanan medis khusus {spesialis), rumah bersalin, apotik Fasilitas pendidikan : SD, SLTP, SMU, Perguruan tinggi Fasilitas jasa keuangan dan perbankan : koperasi, pelayanan kredit, bank nasional, bank devisa, asui'ansi Fasilitas jasa pai'ivrisaia : hotel (biniang dan melati), restoran, sarana hiburan rakyat Fasilitas pgrdagangan : pasar induk, pasar
IV-28
[( NC NA JIT(IXITIR DAN IOI.A TIHANTAAIAN RTIANC
Hirarki
Fasilitas Yang Disediakan
Kota
pcnnanen, supennarket, pusat pcrlokoan, pusat distribusi dan koleksi bahan ntakanan, pusat pelayanan jasa ekspor-impor
-
Prasarana transportasi : jalan arteri primer, jalan kolektor primer, tenninal antar kola dan antar propinsi, pelabuhan, fasilitas intermoda.
-
Sarana lransporlasi : berbagai jenis angkutan umum dalanr kota, antar kota, dan antar propinsi (darat, laut, udara)
-
Fasilitas industri : fasilitas pemrosesan, distribusi dan transportasi; perdagangan regional; pusal penelitian produksi dan teknologi
Pusat lvletro Pelayanan Kotabumi SekunderA Menggala -
Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (air bersih, drainase, air kotor, listrik, telepon) Fasilitas kesehatan : Puskesmas, rumah sakit (skala kabupaten), pelayanan medis khusus (spesialis), rumah bersalin, apotik
-
Fasilitas pendidikan :SD, SLTP, SMU, Perguruan tinggi
-
Fasilitasjasa keuangan dan perbankan: koperasi, pelayanan kredit, bank nasional,
-
Fasilitas jasa pariwisata : hotel (bintang dan melati),
iestoran, sarana hiburan
-
Fasilitas perdagangan : pasar induk, pasar permanen, guciang pemasok bahan makanan
-
Frasaiana transpcrlasi : lalan arteri pdmer, jalan koiekior piimer, ierrninal aniar kota
-
Sarana transportasi : angkutan umum antar kota dan dalam kota
IV-29
ItNC^NA tTRtlKTtlR OAN
Hirarki
Kota
fot/\ ftHANfAAtAN IUANC
Fasilitas Yang Disediakan
-
Fasilitas industri : fasilitas pernrosesan, distribusi, dan transporlasi; pusat penelitian produksi
Pusat Kalianda Pelayanan Kota Agung Sekunder B Sukadana Gunung Sugih Blambangan Umpu Liwa -
Pennukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (air bersih, drainase, air kotor, listrik, telepon) Fasilitas kesehalan : Puskesmas, pelayanan medis khusus (spesialis), rumah bersalin, apotik Fasilitas pendidikan : SD, SLTP, SMU, sekolah menengah kejuruan dan akademi
-
Fasilitas jasa keuangan dan perbankan : koperasi, pelayanan kredit, bank nasional,
-
Fasilitas jasa pariwisata : hotel, restoran, sarana hiburan
-
Fasilitas perdagangan : pasar induk, pasar
p€rmanen, gudang pemasok bahan makanan
-
Prasarana transportasi
:
jalan arteri primer, jalan
kolektor primer, terminal antar kota dan aniar propinsi
-
Sarana transportasi : angkutan umum antarkota dan dalam kota
-
Fasilitas industri : fasilitas pemrcsesan, distribusi, Can transoortasi
Pusat Sidomulyo Pelayanan Tanjung Bintang Tersier Pringsewu Talang Padang Labuhan Maringgai Bandar Jaya Seputih Banyak IV-30
Permukiman perkotaan intensitas rendah dan fasiliiasnya Fasilitas kesehaian : Puskesmas, pelayanan medis umum Fasiliias pendidikan : SD, SLTP, StvlU, sekolah menengah ke.juruan Fasilitas iasa keuanqan dan perbankan ; koperasi,
rI:NCANA
OAN
|I]LA ITHANTAATAN TtIANC,
'TRtIKII/R
Hirarki
Fasilitas Yang Disediakan Simpang Pematang
pelayanan kredit,
Mesuji Lampung
Fasilitas perdagangan : pasor
Bukit Kenruning
Prasarana transportasi : jalan kabupaten, jalan
Baradatu
kecanratan beraspal, feeder-road, temrinal angkutan
Krui
kecamatan, pelabuhan, dermaga sungai
pe
rnranen, [oko kelontor
Sarana transporlasi : angkutan umum kecamatan Fasilitas induslri : fasilitas pergudangan dan pengolahan,
C.
Strateqi Pencapaian Tuiuan
Uniuk mencapai tujuan pengembangan karvasan perkotaan, maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut
1.
:
l,'tembangun prasarana dan sarana perkoiaan yang memadai sesuai dengen tingKat pelayanannya. Prasanana dan sarana perkotaan yang disediakan di Kota Bandar Lampung
sebagai pusat pelayanan priner meliputi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional. Prasarana dan sanna perkolaan kota sekunder dipersiapkan untuk pelayanan pada skala sutsregional untuk satu atau lebih kabupaten/kota. Skala pelayanan prasarana
dan sarana perkotaan kota tersier adalah nreliputi satu atau lebih kecamatan. Tabel lV.3 menyajikan fasiiitas pertotaan yang disediakan untuk tiaptiap pusat pelayanan.
2.
Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berskala nasional
di Bandar Lampung.
Mengembangkan kegiatan perdagarqan dan jasa bemkala propinsi di kota-kota sekunder.
3.
lr4embangun prasarana kaivasan industri
di
Tanjung Biniang dan Bandar Lampung,
terutama untuk menampung inCusti berskala nasionaUiniemasional
dan
berieknolcgi
tinggi.
4.
flembangun dan mengembangkan industri pengolahan hasil perianian di lokasi yang dekat dengan sentra penghasil si;mberdaya alam dan ditunjang dengan penyediaan akses dari senira penghasil sumberdaya alam ke inCustri pengolahan dan pasar.
IV-31
5.
Membangun laringan transportasi regional, sub-regional, dan boder-road untuk nrendukung kegiatan distribusi barang dan jasa
6.
Menrbangun dan ntengembangkan sekolah menengah kejuruan di kota-kota sekunder dan lersier sesuai dengan potensi pengembangan di setiap bagian wilayah.
4.3.4 A. 1.
Kawasan Pesisir dan Kelautan Tuiuan Penqembanqan
Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir
dan kelautan bagi
peningkatan
pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung
2. 3.
h4eningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan
Menciptakan pengelolaan ruang yang terpadu bagi pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisirdengan kegiatan pelestarian lingkungan
B.
Arahan Penqembanqan
Data sernentara
luas
perairan laut Propinsi Lampung lebih kurang 24.820 km2
dengan garis pantai sepanjang 1.105 km dan 180 desa pantai memiliki poiensi pengembangan yang besar sekaligus potensi kerusakan lingkungan. Berbagai jenis kegiatan yang berkembang
di wilayah pesisir dan kelauian Propinsi Lampung nreliputi kegiatan perikanan laut, pariwisata, perhubungan, industri, permukiman nelayan, serta pertahanan dan keamanan.
Untuk rnenciptakan pengelolaan yang serasi antara pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan lingkungan, maka arahan bagi pengembargan kawasan pesisir dan kelautan Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:
1.
Pengembangan perikanan tangkap (laut)
di
pantai Timur, Teluk Lampung, Teluk
Semangka, dan pantai Earat
2.
Pengembangan kegiatan pertambakan udang di pantai Timur Kabupaien Tulang Bawang, Kecarnaian Penenangan, Kecamatan Palas, bagian Timur Kecamaian Seputih Surabaya
dan Seputih Mataram, Labuhan lr4aringgai, Jabung, Kecamatan Padang Cermin di Teluk Lampung, serta Teluk Semangka.
3.
Pengembangan kawasan budidaya mutiara di Teluk Lampung
tv-32
4.
Pengembangan kawasan wisata bahari
di Teluk
Lanrpung, Teluk Semangka, dan
Kepulauan Krakatau
5.
Pengembanganpclabuhan,meliputi:
r r r r r r r 6. C.
Pelabuhan Mesuii Pelabuhan Bratasena Pelabuhan Labuhan Maringgai Pelabuhan Bakauheni Pelabuhan Paniang Pelabuhan Kota Agung Pelabuhan Krui
Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-sentra perikanan
Strateqi Pencapaian Tuiuan
Untuk nrencapai tuiuan pengembangan kawasan pesisir dan kelautan Propinsi Lampung, strategi pengembangan yang dilakukan adalah
1.
:
Mengembangkan prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan perikanan, meliputi pelabuhan perikanan, prasarana transportasi dari lokasi sumberdaya laut ke lokasi koleksi dan dislribusi, sa6na transportasi laut, pengelolaan pembibitan ikan terpadu, dan tempat pelelangan ikan
2.
Meningkatkan kualitas dan poduksi tangkapan ikan melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan ikan yang lebih baik
3. 4. 5. 6.
Meningkatkan prasarana dan sarana bagi permukiman nelayan Mengembangkan kegiatan perikanan laut dan pertambakan rakyat Meningkatkan produksi penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif
Mengembangkan prasarana dan sarana bagi pengembangan wisata bahari, termasuk pengembangan Promosi Pariwisata
7.
l'/eningkat'r..an pen,,,eCiaan prasarana dan sarana pelabuhan ekspor irnpordi Pan.iang
IV-33
IINCANA JTRTIKT(IR OAN FOLA P€MANFAATAN ITIANC
Kawasan Tertentu
A.
Kawasan Andalan Nasional Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional, telah
diletapkan 3 (tiga) kawasan andalan darat dan 1 (satu) kawasan andalan laut, yaitu meliputi kawasan Eandar Lampung
-
Metro, kawasan Mesuji dan sekitarnya, kawasan Kotabumi dan
sekitamya, serta kawasan Krakatau dan sekitamya.
Pengembangan kawasan andalan ini ditujukan untuk
1.
:
Menciptakan kawasan unggulan yang ptensial dikembangkan secara nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung
2.
Membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitamya.
3.
Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mendukung ekonomi kerakyatan.
4. 5.
Mendorong terciptanya struktur ruang PropinsiLampung yang telah ditetapkan
.
Menciptakan keterpaduan dan keserasian antara pengembangan kawasan lindung dan budidaya
Pengembangan kawasan andalan yang dapat segera berperan sebagai pusat
pertumbuhai untuk mendorong perkembangan wilayah di sekitamya telah sejalan dengan rencana struktur ruang Propinsi Lampung yang dikembangkan, dimana Kota Bandar Lampung
ditetapkan sebagai pusat pelayanan primer, sedangkan Menggala dan Kotabumi ditetapkan sebagai pusat pelayanan sekunder A.
Dengan demikian, arahan bagi pengembangan kawasan andalan Lampung adalah sebagai berikut
1.
di
propinsi
:
Kota Bandar Lampung dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer, dan kota Metro sebagai pusat pelayanan sekunder
A.
sektor ekonomi unggulan yang dikembangkan di
Kota Bandar Lampung meliputi sektor pariwisata, pelabuhan, industri, perdagangan, dan perikanan laut. sektor ekonomi ungguian yang dikembangkan pertanian dan perdagangan. Pengembangan ekonomi
IV.34
di
di Koia Metro
adalah
kawasan ini diarahkan paoa
kegiatan sektor sekunder dan tersier, seperti industri, perdagangan, dan iasa yang memberikan pelayanan pada skala regional hingga nasional.
2.
Kota Menggala dikembangkan sebagai pusat pelayanan sekunder
A sekaligus
meniadi
pusat pengembangan kawasan Mesuji dan sekitamya. Sektor unggulan
yang
dikembangkan meliputi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, agroindustri, dan
petemakan. Sektor sekunder dikembangkan sebagai priorilas utama yang didukung oleh pengembangan sektor primer
di wilayah
penyangganya (hinterlandl. Kegiatan sektor
tersier dikembangkan untuk mendukung sektor primer dan sekunder.
3.
Kotabumi dikembangkan sebagai pusat pelayanan sekunder A sekaligus sebagai pusat pertumbuhan bagi kawasan andalan Kotabumi dan sekitamya. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Kegiatan industri pengolahan hasil pertanian pedu dikembangkan di Kotabumi untuk mendorong
terciptanya pertambahan nilai yang lebih tinggi
di
kawasan ini. Sektor sekunder
dikembangkan sebagai prioritas utama yang didukung oleh pengembangan sektor primer
di wilayah
penyangganya (hinterland). Kegiatan sektor tersier dikembangkan untuk
mendukung sektor primer dan sekunder.
4.
Kawasan Krakatau dan sekitamya dikembangkan sebagai kawasan andalan laut dengan
berorientasi pada Kota Kalianda dan Bakauheni. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah sektor perikanan, dan pariwisata. Sektor pariwisata dikembangkan untuk skala intemasional.
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pengembangan kawasan andalan tersebut, maka strategi pengembangannya adalah :
1.
Mengembangkan pnasarana dan sarana perkotaan yang mendukung segera terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sektor ekonomi yang nrenjadi unggulan dan skala pelayanan kawasan andalan.
2.
Mengembangkan jaringan transportasi arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan kawasan andalan,
se(a membangun jaringan transportasi kolektor
dan
feeder-road untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan kawasan andalan dengan wilayah penyan gganya (hinte rlandl.
IV-35
TINCINA STRTI(lIII OAN IOLA TTHANIAATAN R(IANC
Mengombangkan prasarana wisata bahari, khususnya di kawasan kepulauan Krakatau, serta mongernbangkan prasarana pendukung kegiatan wisata bahari di Bandar Lampung dan Kalianda. 4.
Mengembangkan kegialan sektor sekunder dan lersier
di
pusatpusat perlumbuhan,
lerulama yang mendukung kegiatan sektor prinrer kawasan penyangg a (hintedandl_nya. Mengembangkan kegiatan ekononri, khususnya sektor primer
di
kawasan penyangga
(hinlerlandl sebagai penunjang dan pendukung bagi bertembangnya pusat?usal oertumbuhan tersebut
B.
Kawasan Militer Kawasan rniliter .
di Propinsi Lampung diarahkan di kawasan Teluk Ratai
sebaqai
pusat Angkatan Laut Armada Barat, pusa( pelatihan tempur Angkatan udara di N,lenggala, serta pusat pelaiihan tempur Angkatan Darat di wray Tuba yang dikembangkan pula sebagai kawasan pendaratan militer dan fasilitas lainnya.
Tujuan pengembangan kawasan militer di Propinsi Lampung adalah
1. 2.
:
Menciptakan kondisi pertahanan dan keamanan nasional Menciptakan penataan ruang yang melindungi kegiatan ekonomi dan sosiat nnsyarakat di sekitamya Kawasan pangkalan Angkatan Laut di Teluk Ratai telah ditetapkan sebagai kawasan
militer khusus untuk pusat armada Barat. Diletapkannya kawasan Teluk Ralai sebagai kawasan
militer mengakibatkan pedunya penyesuaian dan keserasian penggunaan lahan
di
sekitar
kawasan. Oleh karenanya, penataan ruang pada skala yang lebih rinci perlu memadukan dan menyerasikan kepentingan kawasan militer dengan kegiaian perekonomian masyarakat.
Pusat pelatihan tempur Angkatan Udara (Puslaipur-AU) dikembangkan
di
wilayah
h4enggala. Pengembangan kavrasan ini pedu memperiimbangkan keserasian dengan kegiaian perekonomian di wilayah tersebul yang diakomodasikan yang lebih rinci.
IV-36
lebih lanjut dalam rencana tata ruano
IINC,ANA JTT(I(TTIR OAN POIA IT,HANfAATAN IUANC
Pusat pelatihan lempur Angkatan Darat dikembangkan di Way Tuba. Puslatpur AD ini
merupakan relokasi dari Puslatpur AD
di
pulau Jawa. Lokasi lersebul dilengkapi dengan
pendaratan pesawal militer yang akan dikembangkan pula untuk pendaralan pesawat komersil.
Strategi pengembangan kawasan militer
1. 2.
:
Membangun prasarana transportasi yang memadai yang menghubungkan kawasan militer
Mengembangkan penataan ruang pada skala yang lebih rinci yang memadukan kawasan militer dengan kegiatan perekonomian ntasyarakat
Kawasan Andalan Pro
t-.
Kawasan andalan tingkat propinsi diietapkan dengan mempertimbangkan tingllat kepentingannya bagi perekonomian wilayah Propinsi Lampung.
Kalasan andalan tingkat propinsi yang ptensial adalah pengembangan kawasan terpadu Ralva Sragi dan kawasan waduk Batu Tegi.
Tujuan pengembangan kawasan anCalan ting[iat Propinsi adalah untuk:
1. 2.
Mendorong pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung
Menciptakan keierpaduan dan keseiasian antara pengembangan kawasan iindung dan budidaya
3. 4.
Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Mendorong pemerataan perkembangan di Propinsi Lampung
.
Kawasan terpadu Rawa Sragi diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan
dengan pengelolaan berbagai kegiatan, meliputi hutan mangrove, pertanian lahan basah, periambakan, industri, dan pelabuhan. Perlindungan hutan mangrove sebagai green beft
diaiahkan uniuk mencegah teqaCinya abrasi dan intrusi air
laut.
Pengembangan kegiaian
budiciaya dikembangkan Cengan ietap memperhaiikan kelestarian lingkungan.
Kaivasan v;aduk Baiu Tegi cikembangkan dengan cara pengelolaan terpadu karrasan lind,:ng, perianian lahan
keri,
Jan perkebunan, serta ketersediaan air untuk irigasi.
Secara geografis waCuk Batu Tegi beraCa di hutan lindung
di Kecamatan Pulau Panggung.
Waduk Batu Tegi berperan cukup penting cialam penyeCiaan air, teruiama untuk irigasi areal
IV-37
pcrsawahan
di Kecanratan Pagelamn, Sukolrarjo, Pringsewu, Gading Rcjo, dan sekondong,
serta pengendalian banjir. Perlirdungan waduk Batu Tegi terintegrasi dengan perlindungan DAS Way Sekarnpung yang karaktemya nrerupakan hasil resultante faktor biofisik dan sosial eknonri,
baik yang ada
di
bagian hulu nraupun bagian hilir
diarahkan untuk nrelestarikan hutan lindung
di
sungai. pelestarian kawasan lindung
atas rvaduk Batu Tegi serta pedindungan
sempadan waduk.
Strategi pengembangan kawasan andalan Propinsi Lanrpung adalah
1.
:
Menyusun penataan ruang yang lebih rinci bagi pengembangan kawasan terpadu Rarva Sragi, waduk Batu Tegi, dan Mesuji.
2.
Membangun jaringan transporlasi yang memberikan akses bagi kawasan andalan Propinsi dengan pusat-pusat pelayanan.
4.4 4.4.1
Sistem lnfrastruktur Tujuan Pengembangan Tujuan rencana pengembangan sistem infraslruklur adalah:
1.
l/endukung konsep pengembangan ruang nenuju struktur ruang yang lebih horisontal seda memperkuat unit ruang lokal. lmplikasi dari konsep pengembangan ruang tersebut tertradap pola pengembangan sistern
infrastruktur adalah peningkatan akses
ke selunrh bagian wilayah Lampung
yang
ditetapkan sebagai kawasan budidaya seda pembangunan infrastruktur perekonomian di setiap bagian wilayah Propinsi Lampung. Dengan demikian, dapat diciptakan kesempatan pengembangan aktifitas ekonomi yang relatif lebih berimbang
di semua bagian wilayah
Propinsi Lampung.
2.
lleningkctkan akses wilayah Propinsi Lampung dengan wilayah ekstemalnya. Dalam upaya meningkatkan akumulasi kegiatan ekonomi di Propinsi Lampung sebagai
prasyarai pengembangan ekonomi Lampunc dipedukan peningkatan akses untuk memfasilitasi mobilitas fakior produksi dan prcduk antara Lampung dengan wilayah ekstemalnya oaik dalam ska!a regional, nasional, maupun intemasional.
IV-38
=
EI L' qE l--
-< iz io
sI 6 E
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFMTAN RUANG
Gambar 4.8
Hd
Kawasan Tertentu Propinsi Lampung
o
a 6.8 i56-
s id
fiS
$$$pes$$s*;;t F$nfi{{sfi$5;$$$
$ ll l.oil
c
F E
IV-39
R€NCANA STRUXTUT OAN
PO( ?THANfA/\TAN IUANC
Melindungi kawas;n-ka',;asarr terteittu yang ra't/an secara fisik-ekologis.
Tujuan ini dicapai dengan menghinCarkan pengembangan infrastruktur ke arah kawasan lindung untuk menjaga okupasi lahan oleh aktifitas budidaya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan resapan air tanah, kawasan rawan bencana alam, dan sebagainya.
4.4.2 Arahan pengembangan Pada dasamya arah pengembangan infrastruklur identik dengan arah pengembangan
ruang aktifitas. Konsep struktur ruang Propinsi Lampung secanl umum menghendaki pengembangan ruang
di
Pengembangan infrastruktur
bagian Tengah dengan pusat utama
di wilayah Pantai Barat dibatasi untuk
di
Bandar Lampung.
menyesuaikan dengan
karakteristik iisik sebagai kawasan rawan bencana dan suaka alam. Demikian iuga dengan wilayah Pantai Timur yang sebagian merupakan kawasan rawa dan habitat vegetasi mangrove.
Dengan memperhatikan konsep tersebut, arah pengembangan sistem infrasiruktur adalah;
Sistem transportasi Transoortasi darat
A.1
t.
Pengembangan sistem jaringan transportasi darat diarahkan untuk memberi akses secara
berkesihambungan (confinuous access) secara berjenjang mulai
unit ruang
lokal
(lingkungan), pusat pelayanan tersier, pusat pelayanan sekunder, hingga pusat pelayanan primer. 2.
Pengembangan jaringan jalan utama yang terdiri
dari tiga ialur linlas regional (Lintas
Tengah, Lintas Barat, Lintas Timur, Lintas Pantai Barat, dan Lintas Pantai Timur) secara
umum lerkonsentrasi
di Lampung bagian Tengah dan Timur yang merupakan muacl
pergerakar'/lalu lintas dimana terdapat katrasan-kawasan pusat aktifitas ekonomi pengolahan dan iasa 3
Pengembangan jai'ingan kolektor dan lokal didistribusikan
ke seluruh wilayah
ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan berorientasi ke jalur utama.
IV-40
yang
A.t 1.
Transporlasi laut
Pengembangan pelabuhan yang berfungsi sebagai inletoutlet point ulama dati sisiem pergerakan penumpang dan barang menuju ke dan dari wilayah Lampung.
2.
Pengembangan pelabuhan-pelabuhan penuniang (pengumpan lokal) guna memfasilitasi
mobilitas faktor produksi dan produk di wilayah-wilayah sepanjang pantai yang memiliki potensi ekonomi tertentu.
A.3 1.
Transportasi udara
Pengembangan bandara utama yang berfungsi melayani pergerakan penumpang dan barang berskala regional, nasional, dan intemasional. Pengembangan pangkalan udara khusus penunjang sistem pergerakan intemal Lampung
guna mempedancar mobilitas menuju dan dari kawasan-kawasan yang memiliki fungsi penting tertentu, misalnya kawasan wisata, kawasan terisolir.
Pengembangan pangkalan udara
di
kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan
keamanan.
Sistem infrastruKur listrik, telekomunikasi. dan air bersih 1.
Pergernbangan sistem infnstruktur listrik dan telekomunikasi diarahkan sesuai dengan
pola pengembangan ruang aktifitas. secara spasial, arah pengembangan infrastruktur berskala besar terkonsentrasi di wilayah Lampung bagian Tengah dimana terdapat pusat
primer dan sekunder. Pada kota-kota ini infraslruktur ekonomi dikembangkan guna mendukung kegiatan industri pengolahan berskala menengah Pengembangan inftastruktur ekonomi berskala besar
dan besar dan jasa.
di wilayah ini bertujuan untuk
mencapai skala ekonomi ( economic of scale) dalam pembiayaannya. z.
Pada pusat sekunder, pengembangan infrastruktur listrik dan telekomunikasi diarahkan
pa(a skala yang disesuaikan dengan potensi lokal di sekitar kota tersebut dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan aktifitas di wilayah yang bersangkutan.
Jaringan air bersih kota hanya dikembangkan di pusat primer dan sekunder A dan B. Di
kota tertentu yang memiliki ptensi permintaan cukup dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
IV.41
TTNCANA
OAN
IOIA fTHANTAATAN ITIANC
'TRTIKITIR
Slstenr iriqasl Sistern irigasi diarahkan ke wilayah Lantpung Utara, Tengah, dan Timur bagian Selatan
yang merupakrn bagian wilayah yang memiliki pmspek untuk dikembangkan sebagai wilayah perlanian lahan basah. a
Pengembangan daerah irigasi Way Komering seluas 120.000 Ha yang meliputi wilayah
Propinsi Sunratera Selatan dan Lanrpung. Oaerah irigasi Way Komering yang dikenrbangkan
di Pmpinsi Lampung
Kabupaten Tulang Eawang,
meliputi luas areal 50.437 Ha, dikembangkan di
di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Menggala;
di
Kabupaten Way Kanan, di Kecamatan Bahuga dan Pakuan Ralu.
Eagian wilayah yang tidak tedalu prospektif untuk wilayah pertanian adalah wilayah LampunE Barat yang sebagian besar merupakan wilayah konservasi dan rawan secara geologis dan Lampung Timur bagian Tengah dan Utara yang secara umum merupakan daerah berawa.
4.4.3
Strategi Pencapaian Tujuan
A
Sistem transportasi
A.1
Transoortasi darat
1.
Memperkuat jalur regional yang melalui bagian Tengah wilayah Lampung dimana terdapat
pusat primer dan
sekunder
A, yaitu kota Bandar Lampung, Metro, Kotabumi,
dan
Menggala
2.
Mengurangi derajat akses regional
di wilayah Lampung Barat bagian Selatan untuk
menekan perkembangan kegiatan di wilayah konservasi dan rawan eiologis ini.
3.
Pengembangan jadngan regional diarahkan untuk secara kontinu berfungsi sebagai jaringan jaian arteri primer dengan spesilikasi sesuai dengan keientuan dalam UU No. 13/1980 teniang Jalan dan PP No. 26i1985 tentang Jalan, yakni
r : r tv-42
:
clirancang berdasarkan keceoatan rencana (desrgn speedl minimai 60 kn/jam lebar badan jalan minimal 8 meter bebas dari pergerakan ulang-alik dan pergerakan lokal
(I
TIR
ITIANC
I)AN TOLA
'THANfAAIAN
r
masuk 500 lumtah ialan masuk dibatasi dengan larak mininral anlara dua ialan nreter
r r r r
kapasitas jalan harus lebih besar dari volume lalulintas harian rata-rata (LHR) pembatasan secara ketat tertradap lokasi pembertrentian kendaraan dan parkir dilengkapi dengan rantbu, marka, lampu lalu-lintas, dan penerangan yang memadai memiliki jalur khusus untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya
Jalur lintas regional yang dikembangkan meliputi
r
:
Lintas Tengah mulai dari Bakauheni, Bandar Lampung, Terbanggi Besar, Kotabumi, Bukit Kemuning, Baradatu, Simpang Empat, batas Pnopinsi Sumatera Selatan.
r
Lintas Timur, yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai
dari Terbanggi
Besar, dilaniutkan ke Menggala, tr4esuji, batas Propinsi Sumatera Selatan
r
Lintas Barat yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Bukit Kemuning, Sumber Jaya, Mutar Alam, Kenali, Liwa, Krui, Sp. Gn. Kemala, Pugung Tapak, Melesom, dan selanjutnya ke batas Propinsi Bengkulu.
r
Lintas Pantai Timur, mulai dari Bakauheni, Katapang, Bunut, Labuan Maringgai, Sukadana, Bujung Tenuk, Mesuii, batas Propinsi Sumatera Selatan
r
Lintas Pantai 8arat, yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Bandar Lampung, Pringsewu, Kota Agung, Wonosobo, Sanggi, Eengkunat Krui, dan seterusnya Utara sampai ke baias Pmpinsi Bengkulu.
Antana Jalur Tengah dan Jalur Timur dihubungkan oleh ruas arteri primer mulai dari Panca'waii, Terbanggi Besar, Gunung Batin, dan Euiung Tenuk. Memperkuat interaksi intemal untuk mendukung pola pertembangan ruang yang beaifat
horisontal (decentratized terrttoial approachl nelalui penguatan iaringan ialan kolektor primer yang berpla jaring labalaba (spider nef). 1 t.
Sistem jaringan kolektor primer ini berperan dalam menghubungkan secara kontinyu pusat
sekunder
A
(Metro, Koiabumi, can tr4enggala) dengan pusat sekunder B dan tersier
seperti tampak pacia peia rencana strukiur ruang. Keieniuan iaringanjalan kolektor primer yang dikembangkan sesuai dengan uU No. 13/1980 tentang Jalan dan PP No. 26/1985 lentang Jaian, yakni:
r r
dirancang bercjasarkan kecepatan rencana minimal 40 kn/jam lebar badan lalan minimal 7 meier
IV.43
r
iunrlah jalan nrasuk drbatasi secara efisien dengan jarak nrininral antara dua jalan nrasuk 400 meter.
r n r
kapasitas lalan lebilr bcsar dari volurne lalu-lintas harian rata-rata (LHR) parkir pada badan jalan dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada jam sibuk. memiliki kelengkapan jalan seperti rambu, marka, lampu laluJintas, dan penerangan yang memadai
r
memiliki lalur khusus untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya
Penguatan struktur jaringan jalan intemal yang bertujuan rnemacu pertumbuhan ekonomi
lokal dikembangkan dalani bentuk jaringan jalan lokal (feeder road) yang beriungsi menrbangun akses yang kontinyu antara unit-unit kegiatan lokal dengan sistem jaringan
kolektor dan arteri primer. Sesuai dengan semangat
UU No. 2Z1gg9
Pemerintahan Daerah, rincian teknis pengenrbangan jaringan
lalan lokal
tentang tersebut
diserahkan kepada Daerah Kabupaten dan Kota masing-masing. Khusus untuk wilayah Lampung Timur bagian Tengah dan utara dimana terdapat potensi aliran sungai yang cukup besar, koneksitas antara jaringan .jaian dengan jalur sungai di
wilayah lersebut dikembangkan dengan meningkatkan simpul-simpul pertemuan antara kedua moda angkutan tersebut dalam bentuk dermaga sungai. sistem terpadu antara angkutan jalan dengan sungai tersebut dikembangkan untuk memfasilitasi pergerakan penumpang
dan komoditi yang dihasilkan wilayah belakang {hnterlandl baik
yang
berorientasi ke wilayah Tengah maupun yang nenuju pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal yang dikembangkan di sepanjang paniai Timur Lampung.
4.2 1.
Transoodasi Laut Peningkatan derajat akses wilayah Lampung dengan wilayah eksiemalnya dalam rangka
mengembangkan perdagangan dalam skala regional, nasional,
dan
inlemasional
ditempuh dengan meningkatkan kemampuan pelabuhan dan bandar udara utama di Propinsi Lampung.
Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang merupakan dua ouilet-inlet point utama
yang Inernegang p€ranan penting dalam sisiem koneksitas pedrubungan laut antara Lampung dengan wilayah ekstemalnya. Dengan melihat orientasi jenis pergerakan yang
ada, dimana Pelabuhan Bakauheni cenderurq melayani angkuian penumpang dan
IY-44
Pelabuhan Panlang melayani angkutan barang, maka pongombangan fasilitas kedua pelabuhan di masa yang akan datang dikembangkan untuk mendukung spesifikasi fungsi
lersebui.
2.
Dari segi skala pelayanannya, Pelabuhan Bakauheni yang saat ini berada dibawah pengelolaan PT ASDP dan Pelabuhan Panjang
di bawah
pengelolaan PT Pelindo ll
hingga akhir masa p€rencanaan RTRW Propinsi Lampung tahun 2015 diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi pelabuhan berskala nasional melalui pengembangan luas sandar dermaga dan fasilitas pelabuhan yang lebih representatif.
3.
Beberapa pelabuhan skala lokal dan regional di sepan,jang pantai Propinsi Lampung yang
dikembangkan untuk nrenunjang perkembangan aktifitas ekonomi wilayah pelayanannya adalah:
r
Pelabuhan Mesuji, dikembangkan untuk nrelayani angkutan hasil hutan ke lr,larunda serta komoditi dari wilayah pantai Tulang Barrvang bagian Utara.
r
Pelabuhan Bratasena, dikembangkan untuk melayani angkutan produk kornoditi pertanlbakan
di
kawasan pantai Tulang Bawang bagian Selatan dan Larnpung
Tengah bagian Utara.
r
Pelabuhan Labuhan Maringgai, dikembangkan sebagai pelabuhan pelayanan bagi aktifitas nelayan di kawasan pantai Lampung Selatan.
r
Pelabuhan Teluk Betung, dikembangkan untuk menunjang fungsi Pelabuhan Panjang.
r
Pelabuhan F.ota Agung, dikembangkan untuk melayani super tanker (/Toafrng storage) untuk BBM yang datang dari Timur Tengah (minyak mentah) dan Singapura (bahan bakar minyak) untuk didistribusikan ke Tanjung Priok dengan kapal tanker yang lebih kecil ukurannya.
r
Peiabuhan Krui, dikembangkan untuk melayani aktifiias kelautan di wilayah pantai Barat.
:
Dermaga sungai sebanyak
9 buah di Sungai Mesuji dan Tulang Balvang
untuk
memfasilitasi aktifltas nelavan di viiiavah ini,
IV-45
(TtIi, DAN IOIA ?fMANfAATAN-I(IANC
Transporlasi udara 1.
Bandar Udara Radin lriten ll merupakan satu-satunya outlelinlot point yang mem{asilitasi
angkutan udara bagi penumpang umum
di
Propinsi Lanrpung. Pada akhir periode
perencanaan RTRW Propinsi Lampung tahun 2015, skala pelayanan Bandara Radin Inten
ll
dipmyeksikan untuk dikembangkan menjadi bandara nasional kelas
lll
yang lebih
representatif dalam menunjang fungsi Kotamadya Bandar Lanrpung sebagai pusat prinrer.
Untuk mengantisipasi peningkatan pelayanan penumpang dan barang, pengembangan dilakukan pada spesifikasi teknis bandara meliputi panjang runway, luas dan kualitas bangunan bandara, kapasitas pergudangan, kemampuan alat navigasi bandara, dan kelengkapan ulilitas pendukung fungsi bandara, seperti listrik, telepon, air bersih, sistenr drainase dan air kotor.
Beberapa pangkalan udara dengan skala pelayanan khusus yang dikembangkan bedasarkan fungsi dan kepentingan lerlentu adalah:
r
Pangkalan udara milik TNI-AD
di Way Tuba,
Kabupaten Tulang Bavrang
dikembangkan untuk kepentingan pe,'tahanan dan keamanan dengan kemampuan dilandasi oleh pesarvat terbang hercule s long body.
r t
Pangkalan udara (arrsinp) bagi kepentingan PuslatpurAU di Menggala Airslrip di Eelimbing, Lampung Barat yang saat ini dapat dilandasi pesawat charter
kecil dikembangkan untuk melayani angkutan wisatawan mancanegara dan domestik.
B.
Jarinoan infrastruktur listrik, telekomunikasi, dan air bersih Strategi pencapaian struktur ruang yang dituju melalui pergembangan infrastruktur
lislrik , telekomunikasi, dan air bersih ditempuh dengan:
1.
Mengembangkan jaringan infrastruktur lisirik dan telekomunikasi primer
di
sepanjang
koriCcr jalur regional Tengah tempat bedokasinya pusal primer Can sekuncjer, Jaringan
inkastruktur primer dengan daya dan i.apasitas pelayanan yang tinggi koricjcr ini dimaksuCkan uniuk mencapai economies
sepanjang
of scale bagi industri pengoiahan
berskala bcsar serla meniui
IV-46
di
t.
MengembangkanjaringaninfrastruktursekunderdisopanjangjalurrcgionalBaratbagian
Utaradanja|urregiona|TimurbagianUtara,sertadisepanjangjaringanja|anko|ektor primcr untuk kepcntingan distribusi ke pusat tersier' Mengembangkanjaringaninfrastrukturpe|ayanandipusattersieryangterkoneksidengan
3.
sistem jaringan Propinsi Lanlpung' lokal di kawasart-kawasan tertentu yang Mengembangkan jaringan inkastruktur pelayanan yang nlemerlukan dukungan pasokan energi dan
.t-
memiliki potensi ekonoml strategis
jaringan Lanrpung maupun bersifat telekomunikasi, baik terkoneksi dengan sistem komunikasi lokal. diskontinyu melalui pembangklt energi dan stasiun relay
Pengembanganjaringanairbersihdi|akukandikola-kotabesarsebagaipusatprimerdan yang nremenuhi skala sekunder, sedangkan di pusat tersier dilakukan di koia-koia tingkai penniniaan yang ada' ekonomi dengan terlebih dahulu nenganalisls
a 1.
Jarinqan iriqasi mendukung optimasi pemanfaaian Pengembangan .iaringan irigasi ciimaksudkan untuk
potensi pertanian
di
Propinsi Lampung sekaligus menjadi sarana untuk membentuk
struktur ruang Yang dituiu. 2.
Pengembanganjaringanirigasiditujukanuntukmengairiarea|pertanianpiensialyang
meliputi260.335Ha|ahanbaku,253.650|-iasawahpotensia|,dan176.318Hasawah fungsi. perbatasan Lampung Utara dengan Pengembangan jaringan irigasi diarahkan ke wilayah luas 120.000 Ha dengan mengembangkan sistem irigasi
sumatera Selaian dengan total
lVayRaremsertarnemanfaatkanirigasiWayKomering,sumateraSe|aianse|uas|ebih Kanan di Kecamatan Pakuon Ratu kurang 50.437 Ha, diantaranya untuk Kabupaien V/ay Tuiang Barvang di Kecamatan Tulang dan Bahuga, seria ke arah Timur untuk Kabupaten Bavrang Ten,cah dan Menggala. A
Pengembangansis|emjaringaningasiciir.riayahLanipungTimurbagianSelatanciengan vrray Jepara' V{ay Curup' Way Keiicung' dan Way mengembangk'an sistem laringan ingasi
Seoutih.
tv -47
ITNCINA 5rI(IXT(IR DAN IOIA If.HANfAATAN ITIANC
5.
wilayah Panlai Barat dan Lanrpung Timur bagian Tengah dan utara merupakan wilayah yang tidak ditetapkan sebagai wilayah pengembangan jaringan irigasi, karona berfungsi sebagai kawasan konservasi dan kawasan rawa.
IV-48
INDIKASI PROGRAM JANGKA MENENGAH
5.1
Pertimbangan Prioritas Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lanrpung merupakan dasar bagi pola
pengembangan ruang Propinsi Lampung yang harus didukung oleh pola pengembangan sektor-
sektor serla program-pi'ogram pembangunan. Untuk mencapai tujuan pengembangan ruang yang diharapkan, disiapkan indikasi program jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Penrerintah Daerah dan instansi ler'xait dalam memanfaatkan ruang untuk berbagai kegiatan.
Indikasi program pembangunan jangka menengah
(lPjM)
dalam pengembangan
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung dimaksudkan sebagai panduan progranl yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tuluan penataan ruang yang diharapkan
.
Indikasi program jangka menengah menjadi pedoman dalam memanfaatkan ruang Propinsi Lampung untuk mengelola kawasan lindung, mengembangkan karvasan budidaya, sektor-sektor ekonomi dominan, pengembangan sistem permukiman dan perkotaan, sistem transportasi dan prasarana lainnya, serta pengembangan kawasan khusus secara optimal dan bedrielanjulan. Penyusunan indikasi program didasarkan pada pertimbengan berikut ini
1. 2. 3. 4.
:
Tujuan dan konsep pengembangan tata ruang Karakteristik struktur ruang Skenario Can tahapan pengembangan Kemarilpuan Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan
5.1.1
Tujuan dan Konsep Pengembangan Ruang Berdasarkan rumusan tujuan dan konsep penataan ruang, maka sirukiur ruang yang
dituju dipsrlimbangkan mampu menampung tujuan dan konsep pengembangan sektor-sektor,
v_l
tNDt(Art
rrocr^H
IANCKA HtNtNC^(
lerutama seklor-sektor dominan, pusat-pusat pelayanan/perkotaan, pengenrbangan sistenr transportasi, dan sislem prasarana penunjang dengan memperlimbangkan keserasian anrara kawasan lindung dan budidaya.
Berdasarlian pertinrbangan tujuan dan konsep pengembangan tata ruang propinsi Lampung, maka program pengenrbangan wilayah Propinsi Lampung diwujudkan dalam bentuk:
1.
Penyediaan ruang bagi pengembangan sektor-sektorekonomi dominan maupun sektor lain yang dapat menunjang pengembangan sektordominan pada lahan budidaya.
2. 3.
Pengembangan ruang yang lebih terdesentralisasi. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya setempa( secara optimal dan berkelanjutan
dengan membangun lata kaitan yang terpadu dalam proses penambahan nilai dan peduasan nultiplier
4.
effxt.
Pengembangan sektor sekunder dan tersier yang mempunyai kaitan den.oan sektor primer
di wilayah setempat untuk memperkuai perekonomian setiap bagian wilayah propinsi Lampung.
5.
Pengembangan prasarana transportasi yang mendukung terciptanya struktur ruang yhng diharapkan dan terbangunnya tata kaitan antara sentra-sentra penghasil sumberdaya alam dengan pusatpusat pengumpul dan produksi.
6.
Pemantapan kawasan lindung dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.
5.1.2
KarakteristikStrukturRuang Berdasarkan pertimbangan karakteiistik struktur ruang yang dituju, maka perumusan
program diarahkan untuk mendorong terbentuknya struktur ruang dengan karakteristik hirar'xi
fungsional pusatpusat yang bersifat lebih horisontal yang ciidukung oleh jaringan jalan yang memb€ri akses secara proporsional ke setiap bagian v.ilayah.
\/ a
5.1.3
Skonario dan Talrapan Pongenrbangan Ruang
Untuk mervujudkan struktur ruang yarig dituiu diperlukan waktu sclanta ntasa pcrcncanaan. Skcnario
dan talrapan pengembangan telah ditetapkan sebagai dasar
bagi
kerangka waklu pencapaian tujuan pengenlbangan tata ruang yang diharapkan.
Kerangka waktu bagi peleksanaan progt.ilm pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan penanganan krisis ekonomi pada iangka pendek dan pembangunan daerah dalam iangka panjang. Dengan demikian, indikaasi program pembangunan jangka menengah Propinsi Lampung dilakukan dalam kerangka tahapan penanganan krisis (rescue), pemulihan aktifitas (recovery), dan pertumbuhan dan perkembangan nrelal ui pembang unan (redevelopntenf).
5.1.4
Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan
Untuk melaksanakan strategi pengembangan ruang, diperlukan
dukunSan
pembiayaan yang dihimpun dari Pemerintah dan masyarakat serta pihak luar negeri melalui
penanaman modal dan bantuan. lmpiementasi program bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun dan memperoleh dana untuk mewujudkan tata ruang yang
dituiu. Untuk
mengatasi dana yang dapat dihimpun oleh Pemerintah Daerah, maka
disusun prioritas program pengembangan.
5.2
Perumusan Indikasi Program Jangka Menengah lndikasi progranrprogram pembangunan dalam RTRW Propinsi Lampung diiabarkan
secara sektoral cii berbagai kav,,asan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu (perioda) perencanaan program adalah 15 (!ima belas) tahun, yang dijabarkan dalam program linia
lahunan. Prcgram-prograrn ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan proEram dan prcyek pembanEunan, terutarna berskaia besar.
Tabel V.1 menggamba*an jnCikasi pr-ogram jangka menengah Propinsi Lampung'
v-3
tNotKA5t fRoc,RAH
IANC(A HtNtNCA|I
Tatrcl V.1 INDIKASI PROGMM JANGM MENENGAH
Wiiayah Pengembangan
Indikasi
Sektor/Sub-sektor Prioritas
Progranr
No
Periode
tilill
Kawasan Li
a.
Ekosistem mangrove dan ra\{a
Rehabililasi hutan mang rove
Kalvasan rawan bencana
lindung
Penegasan zona rawan bencana pada Rencana Tata Ruang Wlayah pada peringkat lebih rinci
Kalvasan suaka
Penelapan status pada huian terambah
Karryasan hutan berfun,o si
Pengendalian aktliitas budidaya pada huian berfungsi lindung
Kar,vasan perlindungan
yang tersisa
selempat
x
xxx
Perencanaan zona Taman Nasional Bukit Earisan Selalan Delineasi batas area perlindungan setempat pada P.encana Tata Ruang Wlayah
yang lebih rinci
Kawasan Pertanian a. Pertanian Tanaman Panoan 1. Sentra produksi lahan basah
-
2. Sentra produksi lahan kering
v-4
-
Perbaikan dan pengembangan prasarana irigasi pada DAS prioritas Intensifikasi lahan basah Diversiiikasi tanaman Peningkatan kuaiitas dan produklivitas perianian (khususnya pertanian rakyat) Pengembangankegiatan penar:ganan pasca panen
Memprtahankan luas lahan yang tersedia
xx xx* xxx xxx
rNurx^'| rrocnAH tAXcxA Ht NtNcArl
No
Wilayah Pengembangan
lndikasi
Sektor/Sub-sektor Prioritas
Program
-
Diversifikasi lanaman
Pengembanganteknologi pengolahan hasil perlanian
-
Periode ltl
xxx xxx
Pengembangan dan alih teknologi untuk peningkatan kualitas dan pmduktivitas Pengembangan usaha tani temadu
b. Perkebunan
-
Mengendalikan peduasan lahan Pengembangan komoditas unggulan
-
x x
x
X
*
T(
Peningkatan kualitas dan produktivitas melalui :
a. o. c. d.
lntensifikasi utvetsrTrKasl
Ekstensiiikasi Rehabilitasi
-
Pengembanganteknologi
-
Pengembangan pola perkebunan rakyat melalui usaha tani terpadu
-
Pengembanganagroindustri
penanganan pasca panen
x
x
yang terkait dengan produksi rakyat
c. Pelemakan
-
Pengembangan pla f,emasaran dan distribusi hasil pertanian rakyat
-
Pengembangan feeder-rcad
-
Pemanfaatan lahan pertanian lahan kering sebagai lckasi petemakan
-
Pengembanganpermcdalan
-
bagi petemakan rakyat Pengembangan pusat
xx xxx
penelitian p,eienakan
-
Perencanaan pengembangan petemakan
v-5
INOIXAJI fTOCRAH IANCKA HTNTNCAII
No
Wilayah Pengembangan
Indikasi
Seklor/Sub-se ktor Prioritas
Program Pengembangan pola kemitraan dan pendampingan antara pengusaha swasta/Penrcrintah
lt
ill
x
)l(
Daerah dengan peternakan rakyat Pengembangan pola pemasaran d. Perikanan 1. Perikanan darat
Perbaikan sistem pengairan untuk kolanVtambak Peningkatan kualitas dan produktivitas perikanan darat Pengembangan sislem pemasaran dan distnbusi hasil perikanan
2. Perikanan laul
Peningkatan teknologi penangkapan ikan untuk
xx *x xx )t(
meningkatkan kualitas dan produktivitas perikanan laut Pengembangan sarana penangkapan ikan Pengembangan teknolog i pengolahan hasil tangkapan ikan Pengembangan kegiatan pemasaan dan distribusi hasil perikanan laut Perbaikan sistem transportasi ke pelabuhan penangkapan ikan Pengembangan pelabuhanpelabuhan perikanan
l/elakukan pengamanan laut yang lebih terpadu
Kawasan lndustri
r v-6
Kawasan Industri Tanjung Bintang dan Bandar Lampung
-
Pengembanganinfnstruktur bagi pengembangan zcna
xx* x* x*
xx xx xx
)t(
IN{'IKA'I fRG:IAH I NCK MI NINCAII
lndikasi
Wilayah Pengentbangan
No
Program
Sektor/Sub-sektor Prioritas
r
lona-zona industri pengolahan hasil pertanian di sekitar sentrasentra sumberdaya
Periode
industri dan kawasan industri Tanjung Bintang dan Bandar Lampung Pengembangan akses dari pusatpusat pengumPul dan pmduksi ke sentra-sentra sumberdaya Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian Pengembangan industri hilir yang terkait dengan industri hulu yang berkembang di Propinsi Lampung
Kawasan Pariwisata
r r r r
Way Kambas Wisaia budaya Kctabumi
Pengembangan jasa pendukung pariwisaia (hotel
Danau Ranau
berbintang, restoran, hiburan) Pengembangan prasarana (terulama transPortasi) dari pusat-pusat jasa Pendukung
Wisata bahari
-
:
Kalianda
Kalasan Krakatau Teluk Lampung Teluk Semangka Belimbing
pariwisaia ke lokasi wisata Pengembangan kualitas obYek dan daya tarik wisata Pengembangan kegiaian pronrcsi pariwisata Yang terpadu Pengembangan keikutsertaan swasia dalam kegiatan oariwisata
Kavrasan Pertambangan Eksplorasi kegiaian periambangan Pengembangan fasiliias pengemban-oa n keg iaian p€rlambangan Pengernbangan kegiaian pertambangan rakYat
x
tNot|(A5t fRoctAH IANC(A HtN€NCA|l
No
Wilayah Pengembangan
Indikasi
Soklor/Sub-seklor Prioritas
Program
ilil|
-
Pengembangan fungsi kotakota dan keterkaitan dengan wilayah sekitamya
*x
-
Pembangunan permukiman perkotaan yang dilengkapi
Periode
Kawasan Perkotaan
x*
dengan fasilitasnya
-
Pembangunan pmsarana perkolaan
-
Pengembanganlaringan
xxx x)k*
transportasi
-
Perbaikan kualitas permukiman perkotaan
-
Pengembangan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa
-
Pengembangan sekolah kejuruan di kota-kota tersier yang disesuaikan dengan potensi pengembangan
xx x* xx
ekonomi di wilayah masingmasing
7.
-
Pengembangan pendidikan
-
tinggi di Bandar Lampung Pengembanganjaringan lransportasi
Kawasan Pesisir dan Kelautan Penetapan dan pemantapan kawasan lindung pesisir dan kelautan Perlindungan bagi vegetasi mangrove dan lerumbu karang Perencanaan zona pesisir dan laut Pengembangan permukiman nelayan dan iasilitasnya Pengembangan pola kemitraan antar pengusaha swasta/ Pemerintah Daerah dengan nelayan dalam bidang
v-8
xx xx x)t(x
xxx x
xx xx
tNr)rxA'| ttocrAM tANc(A HtNtNcArl
No
Wilayah Pengembangan
I
ll
lll
pusat-pusat *
x
jaringan
x x
leknologi x
)l( *
induslsri-
x
Program
Scktor/Sub-sektor Prioritas
pengusahaan perikanan laut
-
Pengembangan penelitian dan pembibitan ikan
-
Pengembangan transportasi ke pelabuhan
-
Pengembangan penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan
-
Pengembangan industri pengolahan hasil
x
x
tangkapan
8.
Sistem Prasarana Wilayah Transpcrlasi
Darat
dan
-
Pengembangan peningkatan fungsi jalur regional Timur, Tengah, Can
-
Peningkatan kualitas regional dan pembangunan jalan antara Pusat Primer dan pusat sekunder
-
Pengembangan dan peningkatan fungsi iaringan jalan kolektor primer yang berPla jaring
-
Pengembargan jaringan jalan lckal (feeder+oad) yang menghubungkan koia-kota tersiirdengln sentra penghasil sumberdaYa alam
Barat
jaian
laba-laba
-
Pengembanganangkulan sungai untuk ttilaYah LamPung Timur bagian Tengah dan Utara
-
Pengembangan Can peningkatan fungsi dermaEaciermaga
tung;iii
srngr:
x
x x
x
x
x
x *
x
x x
x
*
x
x
tlesuji dan Tulang Bawang, seda Pengembarrgan akses yang menYan-bung dengan
v-9
tNDTKASt
No
Wilayah Pengembangan
Indikasi
Seklor/Sub-sektor Priorilas
Progranr
rrocr^M
IANCXA MtNtNCAil
Periode
lilill
jaringan jalan darat Transportasi
Laut
-
dan
Pengenrbangan peningkatan kenrampuan pelabuhan-pelabuhan di
X X
X
x
)t(
Propinsi Lampung
-
fasilitas
Peningkatan pelabuhan, keselamatan
dan pengembangan armada pelayaran, khususnya di Pelabuhan Bakauheni dan Panjang
x
pelayaran,
Transportasi
Udara
Listrik, Telekomuniksi
Air Bersih,
dan x
x x
x
x *
-
PenEembangan kapasitas skala pelayanan pelabrrhan Bakauheni dan Panjang
-
Pengembangan peningkatan lungsi dan kemampuan pelabuhanpelabuhan lokal
-
Pengembangan bandar Radin Inten ll sebagai bandar udara nasional kelas lll yang represenlatif
-
Peningkatan fasilitas landasan, bangunan dan keselamatan penerbangan
-
Pengembangan udara khusus
-
Pengembangan
dan
udara *
y
x
x x
pangkalan x
x x
y
y y
infrastruktur
primerdi sepanjang koridorlalur regional Tengah
-
*
Pengembangan
jaringan
insfrastruktur sekunder di sepanjang jalur regicnal Barai bagian Utara dan jalur regional
X x x
Timur bagian Utara
v-r0
jaringan
Pengembangan infrasiruktur di kota-kota lersier
,(. x x
INOIKAII TRO!T,AH IANCI(A H[NTNCAII
No
Wilayah Pengenrbangan
Indikasi
Seklor/Sub-sektor Prioritas
Program
Sistenr
lrigasi
-
-
Periode
dan
Pengembangan sarana prasarana pengairan way
Rarem dan Way Komering untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama di bagian Utara Propinsi Lampung Pengembangan sistenr jaringan irigasi Way Jepara, Way Curup, Way Ketibung, dan Way Seputih uniuk perianian wilayah
r
il
ilr
*
x
x
x
X
x
Lampung Timur bagian Selatan
9.
Kavrasan Tertentu Kawasan
x
Bandar - Pengembangan permukiman x sekitarnya perkoiaan dan fasilitasnya di
x *
Lampung dan
Bandar Lampung dan l'4etro
- -
jasa
Peningkatan kualilas pendukung parivrisata
Pengembangan Panjang
-
x
pelabuhan x
teknologi
x
x
x x
x
x x
ikan x - Pengembanganprasarana x perkotaansliala
x x
-
Peningkaian
pengolahan hasil langkapan Pengembanaan pusat penJlitian da-n pembibitan
x x
nasionaUregional
r
dan sekitamya Kawasan Mesuji
-
Pengembangan kota l',4enggala sebagai pusatdistribusi dan l.cleksi barang dan jasa,
x
x x
x
x
x
feeder-roed X - Penoamhanoan h^-_^_L^-^^^^^-muki,.nan X - TCngcliludilgdlr Psl
X X
X
perdagangan dan iasa, seda industri
-
h^^^^-l^^^^^
^-^ /enEem0anganpiasafana
-^^ional
^^).^,^^^ ^',^,^ )Adld I cv irtrll\Uiddll (propinsi)
-^;,^t^^^ )^^,^-Ail p3i-{ciaan 0an iasliltasnya
-
Peningkatan produ!'.si
pertanian
x
X
x x
raKyat
v-11
tNot(A1 r((xif,AM l^Nc(A M[N(NCA|l
No
Wilayah Pengenrbangan
Indikasi
Sektor/Sub-sektor Prioritas
Prograrn
-
sekiiarnya
rakyat-
x
*
Pengembanganteknologi penanganan dan pengolahan
x
)i( x x *
dan -
hasil tangkapan ikan Pengembangan perikanan
pelabuhan
Pengembangan permukiman perkoiaan dan fasilitasnya
X ;I
Pengembanganfasilitas
regional *
Pemeliharaan kawasan wisaia
budaya
X - Pengembanganjasa x pendukung pariwisata - Pengembangan agroindustri - Pengembangan sistem jaringan x transportasi
r
Kalasan
dan -
l'4iliter
Pengembangan fasilitas pariwisata
x x *
t(
x
)i( x x x
jasa X ;
-
Pengembanganobyekdan atraksiwisata
x
x
-
Pengembangan prasarana dan sarana transportasi ke Kalianda dan Bakauheni
x
x
-
Pengembangan promcsi
x
x *
-
v-12
*
petemakan
-
sekitamya
x
-
perkotaan berskala (prcpinsi)
Kawasan Krakatau
x
Pengembangan sentra-sentra
-
r
ill
-
Kawasan Kotabumi
lll
Pengembangan agro-industri yang terkait dengan hasil 6udidaya
r
Periode
bahari
pariwisata
tata *
Penyusunan rencane rinci rua:rg kav,,asan Teluk Ratai, Puslatpur-AU, dan PuslatpurAn r\u
kegiatan x
Perlinriungan bagi ekonomi masyarakat
x
x
rNorKAst
Wilayah Pengemtlangan
lndikasi
Sektor/Sub-sektor Prioritas
Program
r
Kawasan terpadu Rawa Sragi dan Batu Tegi
ft(rcRAH lANc(A MtNtNCA|l
Penyusurran rerrcana (ata ruang yang lebih rinci Pengembangan jaringan irigasi lntensifi kasi dan diversifi kasi
Perlindungan kawasan lindung
Keterangan
ill
x)t(x xx)i(
x*x-
Periode I= 2001-2005 Periode ll = 2006-2010 Periode lll = 201 l -201 5
v-13
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROPINSI LAMPUNG
Prinsip perencanaan tata ruang, penranfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang aclalah untuk
1.
:
lr4elaksanakan kebijaksanaen pokck pemanfaatan dan pengendalian ruang dan Rencana Taia Ruang yang lebih tinggi.
2.
lvtevrujudkan keterpaduan, ketertiaitan, dan keseimbangan perkembangan aniar wilaiah serta keserasian pembangunan antai sektor.
3. 4. 5.
Menetapkan lokasi investasi yang diiaksanakan Pemerintah dar/aiau masyarakat. Nienyusun rencana tata ruang yang lebih rinci di wilayah yang bersangkulan. fulelaksanakan pembangunan dan perijinan dalam memanfaatkan ruang
bagi kegiatan
pemDangunan. Penataan ruang dengan demikian merupakan serangkaian proses dan pfosedur yang
diikuti secara konsisten sebagai satu kesatuan, yaitu kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan p€ngendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, pedu dilakukan kegiaian peninjauan kembali secara ber'rala dengan memanfaatkan informasi yang diperol:h dari proses
pengendalian pemanfaaian ruang yang terdiri
atas perijinan, pengawasan (peiapran,
pemaniauan, dan evaluasi) dan penertiban. Pengendalian cjilakukan secara rutin, baik oieh perangkat Pemenntah Daei'ah, masyarakai. atau keduanya
f(etertaiian keientuan penyusunan rencana, pemanfaatan, can pengenializn seiia peninjauan kembali sesuai ciengan yang ciigariskan Calam UU
N0.24 Tahun
19-02 di;alaskan
oada Genbar 6.1
vt-l
Dalarn proses penataan ruang, perlu dilibatkan peranserta masyarakat. Peranserla masyarakat dalam pcnataan ruang diatur dalam peraturan perundangan, meliputi UU No. 24
Tahun 1992 lentang Penataan Ruang, PP No.69 Tahun 1996 tentang Peran Serla Masyarakat Dalam Penataan Ruang, serta Perntendagri No. 9 Tahun 1998. Dalam peraturan perundangan lersebut, masyarakat berhak dan wajib berperanserta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6.1
Prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada prinsipprinsip pendekatan yang
didasarkan pada ketentuan perundang-undangan (legalisfrc approachl dengan menerapkan pendekatan yang lebih luvres dimana prinsip keberlanjutan (sustainabi/r'fy) merupakan acuan
utama. Untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif diperlukan pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral.
Prinsipprinsip pengendalian didasarkan pada lima komponen berikut
1. 2. 3. 4. 5.
Kategori peman{aatan ruang dan kebijaksanaannya Peringkat pengaruh geografis kebijaksanaan Kerangka pengendalian yang berkelanjutan Instrurnen dan tata cara pengendalian
Institusipengendalian
vI-2
:
1.
KatcgorlrcnunfrrtrnnranqdankebiirksanaannVa Perna'f
allan ruang
dibedakan nrenurut dua kategori, yaitu
yrng
didorong
pcngenrbangannya serta yang dibatasi pengenrbangannya. Kebijaksanaan untuk nrendorong pengenrbangan penraniaatan ruang dalanr rangka mencapai tujuan, strategi dan rencana struktur pengembangan wilayah jangka panjang adalah melalui keseinrbangan antar bagian wilayah, memberikan akses yang merala dan proporsional
bagi pengenrbangan setiap bagian wilayah, dan nremberikan insentif dan dorongan bagi pengenrbangan perekononrian rakyat.
Kebijaksanaan untuk membatasi pengembangan pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penraniapan kawasan lindung, upaya mengurangi tekanan penduduk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengelolaan karryasan budidaya secara efisien dan efektif, dan penrberian disinsentif bagi pengendalian okupasi kalasan lindung.
2.
Perinokat penqaruh ceoqrafis kebiiaksanaan Peringkat perlama adalah pengaruh penanfaatan ruang yang bersifat strategis, yaitu
yang mempunyai dampak berskala regional; serta berpengaruh tertradap strategi makro, rencana struktur pengembangan kota, dan wilayah propinsi yeng berbatasan. pada peringkat periama ini
pertimbangan pengendalian ditekankan pada kriieria pertahanan dan keamanan, ekosistem, serta ekonomi regional dan global. Peringkat kedua adalah pemanfaatan ruang yang bersifat strategis dan non-skategis {etapi mempunyai dampak pada skala kota/kabupaten; serta berpengaruh terhadap strategi dan rencana struktur kota dan kebupalen yang bersangkuian. Pada peringkat kedua, perrimbangan
pengendalian seiain cjitekankan pada kriteria lingkungan; juga pada keadilan sosial; teknik penyeciiaan infrastruktur, seperti pengelolaan air,
lalu linias, limbah berbahaya; fiskal (ccsl
recovery); Can pengelolaan perlanahan.
Peringkai keiiga ac'alah pe,nanfaatan ruang yang berdampak lerbalas paca skala lokai (kecar-natan aiau beberapa kecarnaian). Pada peringkat ini perii,-nbangan penEenclalian
vi-4
lcbilt ditekankan pada kriteria keadilan sosial, teknis penycdiaan infrastruklur, pcngclolaatt 0crli|nahan. standar alsitcktur, dall kcpadatsll bangunall'
parja hakckatnya nlasing-nlasing peringkat geogra[is kctlijaksanaan
tersebtrt
nterrghendaki pendekatan, instrunten, dan institusi pengendalian yang berbeda.
3.
Keranqka Penqendalian Yanq Berkelaniutan Pengendalian pemanfaatan ruang memedukan suatu kerangka yang berkelanjutan
perkembangan untuli menjamin pemanfaafan ruang yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebuluhan aktifitas Penciuduk. Kerangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif perlu mencerminkan:
. . .
Frinsipberkelanjutan(sustarnabi/rf1) Keieng kap an (comprehensiveness)
Sumbangan terhadap pemecahan isyu penting di Propinsi Lampung
Setiap usulan pemanfaatan ruang pedu dievaluasi secara menyeluruf: ciengan uiama pengendalian kerangka pengendalian yang berkelanjutan tersebut. Komponen-komponen pemanfaatan ruang ted€ra pada Tabel
V1.1. w:laupun demikian, aplikasi komponen
dan
peringkat, skala peringkat kerincian kriteria disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. RTRW, dan orioritas pemecahan masalah tata ruang yang dihadapi masing-masing
TabelVl.l KOI',IPON EN UTAMA PENGENDALIAN PEMANFMTAN RUANG
Peilahanan
Kesesuaian Cengan sirategi pertahanan dan keamanan negera
VI-5
n.N6tNOAUAN t[HANtAAtAN NUANC tR()f0!St I AMfltNC
KOMPONEN UTAMA
KRITERIA Perlunrbuhan ekononti di tingkat nasional, regional, maupun global Peningkatan peluang investasi Pengentasan kemiskinan Penciptaan lapangan kerja yang luas untuk menampung usia produktif Pengembangan sekior sekunder dan tersier yang berbasiskan sumberdaya loka.
Keadilan sosial
Pemerataan keadilan Kemudahan akses bagi setiap bagian rvilayah untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing Melindungi daerah barvahannya Kesesuaian dengan RTRW Peningkatan kualitas lingkungan hidup Efisiensi pemanfaatan lahan Pengelolaan sumberdaya alam secaG Pengelolaan prasarana dan sarana transportasi Pengelolaan air Pengelolaan Crainase dan irigasi Pengelolaan piasarana wilayah lainnya
4.
Instrumen dan Tata Cara Penqendalian Pada dasamya insirumen pengendalian disesuaikan dengan sifat strategis suatu
rencana pemaniaaian ruang, peringkat acinrinistrasi dan geografis rencana, serta sifai ketetapan pemantapannya (leiap aiau lulies) sebagaimana tertera pacla Tabel Vl.2.
VI-6
f
tN(;l.No^t rAN f tMANtAATA}l itlANc
f
rof lN\l t MftlN(,
Tabcl Vl.2 INSTRUI\,1EN PENGENDALIAN
) PERINGKAT ADMINISTRATIF/
GEOGMFTS Kawasan Pada Tingkai
SIFAT
Propinsi Strategis - UU _PP
Tingkat Kabuoaten/Kota
Kalasan Pada
Tingkat Kecamatan Kalasan Pada
Strategis -
5.
KePPres
Perda tentang RTRW ProPinsi SK lr4en/Pemten Perda tentang RTRW KabuPater/Kota
non- straiegis Straiegis -
SK Buoati/Gubernur Perda tentang RTRW Kabupalen/Kota SK Bupati/Gubemur Permintakan (Zoning Regulelion) Urban Develoment Guideline.s Perda tentang RTRW Kecamatan/ Kawasan
non- sirateqis -
II'ISTRUMEN PENGENDALIAN
SK BuPatiMalikota Pemintakan (Zoning Regulaiion) Urban Design Guidelines Perminiakan lZoning Regulation) Urban Design Guidelines
Instiiusi Penqendalian
-
Kemampuan pengendalian pema;rfaatan ruang sangat bergantung pada kemampuan
institusi pengendallan untuk mengaciakan penraniauan, evaluasi, pelaporan, dan penertiban gemanfaatan ruang secara
efei:if. Urrtull iiu perlu iiieniukan peranan, kedudukan, dan ianggung
ja:rab insiiius: pengendail di nrasing-masing reringkat ivilayah p:rencanaan.
VI-7
Adapurr unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh institusi pengendali adalah sebagai berikui
'1.
:
Berkemanrpuan unluk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan evaluasi atas usulan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh berbagai peringkat dan juridiksi pemerintahan yang ada di Propinsi Lampung, terutama program dan proyek yang bersifat slrategis dan berdampak regional.
2.
Memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan efektif, terutama apabila dihadapkan pada kontroversi pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai pihak.
3.
l"'lempunyai akses terhadap informasi atas program dan proyek sirategis berskala besar
dan berdampak luas dan berkemampuan untuk mengolah informasi serta mengevaluasi implikasinya pada RTRW di masing-masing peringkat vrilayah perencanaan yang bertaitan.
4.
Institusi pengendali berkemampuan menjalankan peian mediator dan fasilitator untuk menampung aspirasi semua stakeholders dalam pembangunan v,'ilayah, sehingga dapat dihasilkan keputusan yang seimbang dan dapat diierima oleh semua pihak.
Institusi yang bervvenang dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang tertera oada Tabel Vl.3. Tabel Vl.3 INSTITUSI PENGENDALIAN PEMANFMTAN RUANG
WII.AYAH
INSTITUSI PENGENDALI
PERENCANMN
Propinsi
VI-8
KRITERIA UTAMA PENGENDALIAN
1.
Bappeda Propinsi
Ekonomi
2.
TKPRD
Keadilan sosial
BPN
Eko!ogi Lingkungan
a. ^
BKPN'l Daerah
5.
Bapecialda Propinsi
a
ttN(ltNt)Al'lAN
WILAYAH
INSTITUSI PENGENDALI
f t.HANf
AATAN RtIANC f tof lNsl I'AMf tlN(;
KRITERIA UTAMA PINGENDALIAN
PERENCANMN l(abupatcn/Kotl
Kecamatan
Bappeda
Keadilan sosial
Kabupaten/Kota
lnfrastruktur
2
Dinas Tata Kota
Keuangan
3
TKPRD
q
BPN
5
Bepedalda Kab/Kota
1.
Camat sebagai PPAT
l.
Pertanahan Lingkungan
Keadilan sosial Insfrastruktur Pertanahan
6.2
Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalianpemanfaatanruangmengandungbeberapapengertianyangberbeda'
bergantung pada jenis dan skala rencana tata
ruang. Pada Rencana Tata Ruang v/ilayah
pengertian dilakukannya tindakan Propinsi, 'pengendalian pemanfaatan rueng' mengandung ,pengawasan,dan ,peneriiban" sedangkan untuk tingkatan rencana tata ruang yang lebih rinci pelaksanaan pemberian (RTRW Kabupaten/Kotadan seterusnya) upaya pengendalian termasuk 'perijinan'.
yaitu pelaporan' Pengawasan terdiri atas tiga kegiatan yang saling terkait' pemantauan\monitoring),daneva|uasi.Sedangkanpenertibanmencakuppengenaansanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana'
6.2.1
Pengarvasan
pemantauan' dan evaluasi Pengalasan CirnaksuCkan sebagai upaya pelaporan' ruang yang ditetapkan daiam uniuk menlaga Kesesualan pemanfaatan ruang dengan fungsi meliputi tiga Yjiiayah Propinsi Lampung. PengaH'asan pembangunan ini Rencana Tata Ruang
kegiatan yang saling te/xait, sebagai benkut:
VI-9
A.
Pebpqs! Bentuk pelaporan dalam pengawasan adalah berupa pemberian informasi obyektif
mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupuan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung 2000-2015. Pada dasamya, seluruh sfakeho/ders pembangunan dapat dilibatkan dalam kegiatan
pelaporan. Jenis pelaporan apapun yang dilakukan oleh seluruh pihak yang apresiatif terhadap kualitas tata ruang, pedu ditindaklanjuti dalam kegiatan pemantauan, khususnya bagi laporan
yang mengindikasikan adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan RrRW propinsi Lampung.
Secara kelembagaan, pelaporan ini wajib cjilakukan dar,Jatau dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung secara rutin dalam rangka pengendalian pemanfaaian ruang.
B.
Pemantauan Pemantauan adalah usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa
dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.
Sebagaimana dalam usaha pelaporan, maka usaha mengamati, mengawasi, dan memeriksa perubahan kualitas taia ruang dan lingkungan
ini menjadi kewajiban
perangkat
Pemerintah Daerah Propinsi Lampung sebagai kelanjutan dari temuan pada proses pelaporan.
Di sini juga tidak tertuiup kemungkinan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat untuk beperan
ser"ia
dalam pemantauan tata ruang, yang kemudian bersarna-sama dengan perangkat
Pemerintah Daerah Propinsi Lampung menindaklanjuti cjengan proses dan prosedur yang beriaku.
Pada prinsipnya, pemantauan ruiin terhadap perubahan tata ruang wilayah propinsi Lampung diiakukan oleh Pemeriniah Daerah Propinsi Lampung melalui laporan yang diterima,
baik yang berasal dad individr-r/masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparat daerah, hasil penelitian, siatistik, dan lain sebagainya.
VI-IO
PTNCTNDALIAN fTMANfAATAN RUANC PROIIN'I
L HTIINC
Evaluasi Evaluasi dirnaksudkan sebagai usaha untuk nrenilai kenrajuan kegiatan pemaniaatan
ruang dalarn ntencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi dilakukan Secara menerus dan setiap tahun disimpulkan dalam gambaran kondisi tata ruang Propinsi Lampung.
Oleh karena itu evaluasi merupakan fungsi dan tugas rutin perangkat Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dengan masukan dan bantuan aktif dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan utamanya adalah membandingkan antara hasil pemantauan lapangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung. Karerra pada intinya adalah nrenilai kemajuan seluruh kegiaian pemanfaatan ruang
dalani mencapai tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung, maka pedu keputusan mengenai penyimpangan terhadap lahapan dan skenario tata ruang yang direncanakan se(a
upaya mengatasinya. Tindakan penertiban dilakukan jika dan hanya jika konsep, tujuan, sasaran, dan muatan ai'ahan pemanfaatan ruang yang dijadikan standar pembanding masih
sahih. Sedang kegiatan peninjauan kembali secara menyeluruh .terhadap seluruh proses penataan ruang ciilakukan jika penyimpangan yang teriadi mengubah kesahihan.konsep, tujuan
,
sasaran, cjan muaian arahan pemanfaatan ruang.
Peninjauan kembali adalah usaha untuk menilai kembali kesahihan rencana tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan ruang secara berkala, termasuk mengakomodasikan pemutakhiian yang dirasakan pedu akibat adanya paradigma serta Peraturan/ruiukan baru dalam penataan ruang dan pembangunan. Dengan demikian, kEiatan peninjauan kembali termasuk ke dalam kegiaian'perencanaan tata ruang' yang dilakukan setelah kegiatan'evaluasi' menemukan permasalahan-permasalahan yang mendasar dan kemungkinan tidak dapat diselesaikan dengan
'penertiban' sa,ja. Oleh karena ilu, peninjauan kembali dapat dilakukan setiap saat apabila gambaran koncjisi tata ruang membutuhkan untuk dilaksanakan.
VI-I1
DALIAN PTMANf AATAN RI'ANC TROI'IN5I LAMII.lNC
6.2.2
Fens*iban Penerliban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan nrelalui pemeriksaan dan
penyelidikan atas semua pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana lata ruang rnelalui pengenaan sanksi. Bentuk sanksi adalah sanksi administratif, sanksi
perdata, dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan lentang sanksi pelanggaran yang diaturdalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat bahwa RTRW propinsi Lampung berbentuk rencana struktur dan oola pemanfaatan ruang serta tidak digunakan secara langsung dalam pemberian perijinan pembangunan, maka tindakan peneriiban dengan pengenaan sanksi harus mengacu kepada rencana tata ruang yang lebih rinci dan/atau pedoman penataan ruang dan penaiaan bangunan
sesuai dengan penggunaannya sebagai acuan operasional pelayanan perifinan pemanfaatan ruang, namun dengan letap memperhatikan rencana siruktur dan arahan-arahan yang ditetapkan cji dalam RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
6.2.3
Perijinan Pemanfaatan Ruang Perijinan dimaksudkan sebagai konfii'masi aias pemanfaaian ruang daiam proscs
pengendalian pemanfaatan ruang.
sesuai dengan jenjang dan skala RTRIV yang ada, pada dasamya dapat ditegaskan bahwa RTRW yang dapat berfungsi sebagai acuan uniuk menebitkan perijinan pemanfaatan
ruang adalah RRTRW di tingkat Kecamatan dan/atau RRTRW untuk Kawasan Fungsional beserta jenjang berikutnya yang lebih rendah Cengan skala yang lebih besar. Perijinan harus disesuaikan dengan tingkat rencana iata ruang yang diacu, seperti ljin
Prinsip, ljin Perencanaan, lt4B, ljin uuG/Ho, At'/DAL, ljin Teiap, ljin Usaha, dan ljin Tempat Usaha (SITU).
Perijinan yang terkait langsung dengan pemaniaaian ruang adalah ljin Lokasi, ljin Perencanaan, dan ljin Mendirikan Bangunan (lMB), sedang ijin dan/atau pertimbangan kelayakan
lingkungan adalah melalui
VI-I2
ljin
undang-undang Gangguan (IUUG/HO), dan/atau Analisis
>
usaha h,lengenai Dampak Lingkungan (Ah,loAL). Perijinan sektoral yang terkait dengan legalitas nrau invcs(asi adalah llin Prinsip, liin Tetap, dan liin Usaha. Berbagai pcrijinan acapkali sccara bersama-sanra dikendalikan dan diintegrasikan ke dalant proses perijinan pertanahan, yaitu liin Lokasi hingga prosedur pengajuary'penrberian hak a(as tanah (Hak Guna Bangunan. Hak Guna Usaha, dan/atau Hak Milik). Sesuai dengan hirarki rencana tata ruang. p€nerbitan iiin dalam pemanfaalan ruang harus mengacu pada RTRW Kabupatery'Kota dan rencana yang lebih rinci, yaitu :
r
RTRW (Rencana Tata Ruang \(layah) Kabupaten/Kota (sl'.ala 1 : 50.000
-
1
:
20.000)
digunakan sebagai acuan penerbitan perijinan lokasi peruniukan ruang untuk suatu kegiatan skala besar.
r
RRTR\{ (Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah) Kecamatan (skala 1 : 10.000 - 1 : 5.000) digunakan sebagai acuan penerbitan perijinan perencanaan pembangunan (planning permif) bangunan dan bukan bangunan.
r
RRTRW (Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah) Sub Kanrasan (skala 1
:
1-000
- 1 : 500)
digunakan sebagai acuan penerbitan periiinan taia letak dan rarrcang bangunarubukan bangunan, termasuk ljin Mendirikan Bangunan (lMB).
vI-13
