PASANG SURUT PERKEMBANGAN KOPERASI Oleh : Rondiyah* Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan. Kata Kunci : Pasang Surut, Koperasi
A. Pendahuluan Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh
dorongan
pemerintah,
bahkan
sejak
pemerintahan
penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah
dimulai
sejak
tanggal
12
Juli
1947
melalui
Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah 1119
air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan
telah
tumbuh
secara
alami
di
jaman
penjajahan,
kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undangundang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai
penafsiran
bagaimana
harus
mengembangkan
koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah
perkembangan
koperasi
di
Indonesia
telah
mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah
memerankan
“development”
secara
fungsi
sekaligus
“regulatory” (Shankar
dan
2002).
Ciri
utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola
penitipan
kepada
program
yaitu
:
(i)
Program
pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi
desa,
KUD;
(ii)
Lembaga-lembaga
pemerintah
dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta
dalam
koperasi
karyawan.
Sebagai
akibatnya
prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya. Selama
ini
“koperasi”
dikembangkan
dengan
dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja
terbesar
bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD
sebagai koperasi program
di sektor pertanian
didukung dengan program pembangunan KUD.
Disisi
mendukung
lain program
pemerintah
untuk membangun
memanfaatkan
pembangunan
KUD
pertanian
untuk untuk
swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik
pembangunan koperasi.
Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan 1120
program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit
BIMAS
menjadi
KUT,
pola
pengadaan
beras
pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul yang
beban
kegagalan
berswadaya
berbagai masa.
praktis
kalangan Dalam
program,
sementara
tersisihkan
termasuk
pandangan
para
dari
perhatian
peneliti
pengamatan
koperasi
dan
media
internasional
Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian (Sharma, 1992). Di
negara
transparansi
berkembang,
struktural
tidak
termasuk berjalan
Indonesia, seperti
yang
dialami oleh negara industri di Barat, upah buruh di pedesaan meluas
secara
rill
sehingga
terutama
telah
terjadi
sektor
usaha
naik
ketika
Lompatan
mikro
dan
ke
pengangguran sektor
informal
jasa
(Oshima,
1982). Oleh karena itu kita memiliki kelompok penyedia jasa terutama disektor perdagangan seperti warung dan pedagang pasar yang jumlahnya mencapai lebih dari 6 juta unit dan setiap hari memerlukan barang dagangan. Potensi
sektor
ini
cukup
besar,
tetapi
belum
ada
referensi dari pengalaman dunia. Koperasi yang berhasil di bidang ritel di dunia adalah sistem pengadaan dan distribusi barang terutama di negara-negara berkembang “user”
atau
sehingga
anggotanya
model
ini
adalah
harus
para
pedagang
dikembangkan
kecil
sendiri
oleh
negara berkembang. Koperasi selain sebagai organisasi ekonomi juga merupakan 1121
organisasi
pendidikan
dan
pada
awalnya
koperasi maju ditopang oleh tingkat pendidikan anggota yang memudahkan lahirnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi dan tumbuhnya kontrol sosial yang menjadi syarat berlangsungnya pengawasan oleh
anggota
koperasi
koperasi.
Oleh
karena
didasari
oleh
tingkat
juga
itu
kemajuan
perkembangan
pendidikan dari masyarakat dimana diperlukan koperasi. Pada saat ini masalah pendidikan bukan lagi hambatan karena
rata-rata
meningkat. mendidik
pendidikan
penduduk
dimana
telah
teknologi
informasi
telah
turut
Bahkan
masyarakat,
meskipun
juga
ada
dampak
2001,
jumlah
negatifnya.
B. Pembahasan 1. Potret Koperasi Indonesia Sampai
dengan
bulan
November
koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit
lebih,
26.000.000
dengan orang.
jumlah Jumlah
keanggotaan itu
jika
ada
sebanyak
dibanding
dengan
jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami Jumlah
perkembangan
koperasi
aktif
yang
cukup
per-November
menggembirakan. 2001,
sebanyak
96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Satu catatan yang
perlu
di
ingat
reformasi
yang
ditandai
dengan
pencabutan Inpres 4/1984 tentang KUD telah melahirkan gairah masyarakat untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi yang melalui koperasi.
1122
Secara
historis
pengembangan
koperasi
di
Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program lama,
pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu dan
tidak
pengalaman terhadap
mudah
tersebut. captive
pertumbuhan,
maka
ke
luar
Jika
market
dari
semula program
pergeseran
ke
kungkungan
ketergantungan menjadi
arah
sumber
peran
swasta
menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha
terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk
menyesuaikan
dengan
perubahan
yang
terjadi,
namun
sumbangan terbesar KUD adalah keberhasilan peningkatan produksi pertanian terutama pangan (Anne Both, 1990), disamping sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha karena
telah
mengelola
menikmati
KUD
latihan
(Revolusi
dengan
mengurus
dan
kecil
dan
penggilingan
wirausahawan pribumi di desa). Jika sebenarnya
melihat masih
posisi cukup
koperasi
besar
pada
harapan
hari
kita
ini
kepada
koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang
menguasai
antara
55-60
aset
koperasi.
Sementara
persen
itu
dari
dilihat
keseluruhan
dari
populasi
koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari
populasi
koperasi
aktif.
Pada
akhir-akhir
ini
posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP
dengan
walaupun menimbulkan 1123
pangsa
program
sekitar
pemerintah
distorsi
pada
31%.
Dengan
cukup
pertumbuhan
demikian
gencar
dan
kemandirian
koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi. Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh
sebagai
tanggapan
terhadap
dibukanya
secara
luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan
lahirnya
Inpres
18/1998.
Sehingga
orang
bebas
mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan koperasi sesuai prinsip dasar pendirian
koperasi
Keadaan
ini
aliansi
bisnis
kearah
penyatuan
atau
insentif
menimbulkan maupun
terhadap
kesulitan
pada
pengembangan
vertical
maupun
koperasi.
pengembangan
usaha
koperasi
horizontal.
Oleh
karena itu jenjang pengorganisasian yang lebih tinggi harus mendorong kembalinya pola spesialisasi koperasi. Di
dunia
koperasi
masih yaitu
tetap
mendasarkan
konsumen,
produsen
tiga
varian
jenis
dan
kredit
serta
akhir-akhir ini berkembang jasa lainnya. Struktur organisasi
organisasi
koperasi
pemerintah/lembaga
Indonesia
mirip
kemasyarakatan
yang
terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini
telah
organisasi
menunjukkan
sekunder
dalam
kurang
efektif
membantu
nya
koperasi
peran primer.
Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari
daerah
pengumpulan.
Fenomena
ini
dimasa
datang
harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi. Untuk mengubah arah
1124
ini
hanya
mampu
dilakukan
bila
penataan
mulai
diletakkan pada daerah otonom.
2. Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah Implementasi undang-undang otonomi memberikan alokasi
dampak
sumber
positif
daya
bagi
alam
dan
daerah, akan
koperasi
dalam
pelayanan
hal
pembinaan
lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang
lebih
intensif
dengan
bentuk penempatan lokasi koperasi
.
Karena
koperasi
untuk
pemerintah
investasi
azas
dalam
dan skala kegiatan
efisiensi
membangun
daerah
jaringan
akan yang
mendesak luas
dan
mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi da
pemerintah
di
untuk memberikan orientasi kepadaerah
semakin
penting.
Dengan
demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi
harus mampu
menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur
daerah
yang
semula
menjadi
kewenangan
pusat. Peranan
pengembangan
sistem
lembaga
keuangan
koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonom koperasi
menjadi yang
sangat kokoh
di
penting. daerah
Lembaga otonom
keuangan
akan
dapat
menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan
daerah.
Berbagai
studi
menunjukan
bahwa
lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar, sementara sistem perbankan
1125
yang
sentralistik
mendorong
pengawasan
modal
dari
secara tidak sehat. Dukungan menghadapi
yang
diperlukan
berbagai
bagi
rasionalisasi
lembaga jaminan kredit
koperasi
adalah
untuk
keberadaan
bagi koperasi dan usaha
kecil
di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan
menjadi
perkembangan
elemen
terpenting
koperasi
di
untuk
daerah.
percepatan
Lembaga
kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah
jaminan
Daerah dalam
bentuk patungan dengan stockholder yang luas. Hal ini akan
dapat
rakyat
mendesentralisasi
pengembangan
dan dalam jangka panjang
kemandirian
daerah
untuk
ekonomi
akan menumbuhkan
mengarahkan
aliran
uang
di
masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai
gerakan
koperasi
yang
otonom,
namun
fokus
bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa
keuangan, pelayanan
infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain
peluang
untuk
memanfaatkan
potensi
setempat
juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan,
pengembangan
pengembangan
pusat
jaringan
inovasi
informasi
dan teknologi
serta merupakan
kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah
di
daerah
lembaga penjamin kredit
dapat
mendorong
pengembangan
di daerah.
Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi 1126
lebih
seimbang
(masyarakat keuangan
memperhatikan
setempat).
ini
memainkan
dan
selain
peran
Fungsi
menjaga
pengawasan
kepentingan
pusat
koperasi
likuiditas dan
daerah
juga
perbaikan
jasa dapat
manajemen
hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional.
C. Penutup Pendekatan instrumen
pengembangan
pembangunan
terbukti
koperasi
sebagai
menimbulkan
kelemahan
dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif.
Reformasi
kelembagaan
koperasi
menuju
koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia. Dalam lembaga untuk lapisan
kerangka
keuangan memperkokoh terbawah
otonomi
koperasi
(koperasi
pembiayaan dan
daerah
menahan
perlu simpan
kegiatan arus
ke
penataan pinjam)
ekonomi luar
di
potensi
sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat. * Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak
1127
DAFTAR BACAAN
Couture, M-F, D. Faber, M. Larim, A-B. Nippierd : Transition to Cooperative Entrepreneurship, ILO and University of Nyeurode, of Nyenrode, Genewa, 2002. Ravi Shankar and Garry Conan : Second Critical Study on Cooperative Legislation and policy
Reform,
ICA, RAPA, New Delhi, 2002. Mubyarto
;
Membangun
Sistem
Ekonomi,
BPFE,
Yogyakarta, 2000. Noer
Soetrisno
Merajut
:
Rekonstruksi
Kekuatan
Ekonomi
Pemahaman
Koperasi,
Rakyat,
Instrans,
Jakarta 2001. Oshima, Harry T ; The Development of Service Sector in Asia; Mimeo, UPSE-Diliman, Philippines, June 1982. Rusidi, Prof. Dr. Ir. MS dan Maman Suratman, Drs. MSi : Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung, 2002. 1128
