5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan. c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d. f. Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. g. KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2013 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. h. Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PKPU No. 15 Tahun 2013, Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut. 2) Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2013, bahwa potensi kerawanan pelanggaran dalam penetapan lokasi pemasangan alat peraga pelaksanaan kampanye meliputi : a. Koordinasi penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye antara KPU dan Pemerintah, tidak melibatkan peserta dan Pengawas Pemilu. b. Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, tidak mengindahkan nilai estetika dan tata ruang kota; dan c. Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dikaitkan dengan pendapatan pajak daerah. 3) Berdasarkan ketentuan tersebut, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut : a. Bawaslu bahwa :
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
memastikan
i.
Telah dilakukan koordinasi antara KPU/KIP Provinsi/Kab/Kota dan Pemda Provinsi/Kab/Kota serta Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya dalam rangka penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.
ii.
Telah dilakukan penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang oleh KPU/KIP Provinsi/Kab/Kota dan Pemda Provinsi/Kab/Kota.
iii. Telah dilakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu terkait pelaksanaan PKPU Nomor 15 Tahun 2013, koordinasi dan penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. b. Melakukan identifikasi, pengamatan, dan rekomendasi pembersihan alat peraga kampanye luar ruang sesuai ketentuan ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2013. c. Rekomendasi pembersihan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas, dilakukan paling lambat tanggal 27 September 2013 (satu bulan sejak PKPU No. 15 Tahun 2013 diundangkan). 4) Identifikasi, pengamatan, dan rekomendasi pembersihan alat peraga kampanye luar ruang tersebut dilakukan melalui cara sebagai berikut : a. Tugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah : 1. Mencatat baliho atau papan reklame (billboard) Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang sampai saat ini terpasang di masing-masing desa/kelurahan atau nama lainnya. 2. Melakukan identifikasi baliho atau papan reklame (billboard) tersebut yang sudah atau belum sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2013 yakni terkait : i. Jumlah dan informasi baliho atau papan reklame (billboard) setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPD di desa/kelurahan atau nama lainya. ii. Lokasi pemasangan bendera dan umbul-umbul Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. iii. Jumlah dan ukuran spanduk Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. 3. Menyampaikan rekomendasi pembersihan baliho atau papan reklame (billboard), bendera dan umbul-umbul serta spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 kepada Panwascam dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto, keterangan pemilik alat peraga kampanye luar ruang dan lokasi yang jelas. 4. Penyampaian rekomendasi tersebut kepada Panwascam berdasarkan Formulir 1-A/DK sebagaimana lampiran I. 5. Menyusun laporan hasil pengawasan alat peraga kampanye luar ruang dan menyerahkan kepada Panwascam sesuai dengan Formulir 1-B/DK sebagaimana lampiran II. b. Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) adalah : 1. Melakukan rekapitulasi laporan dari PPL terkait baliho atau papan reklame (billboard) Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang sampai saat ini terpasang di masing-masing desa/kelurahan atau nama lainnya. 2. Melakukan rekapitulasi terhadap hasil identifikasi PPL terkait baliho atau papan reklame (billboard) yang sudah atau belum sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2013 yakni :
i. Jumlah dan informasi baliho atau papan reklame (billboard) setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPD di masing – masing wilayah kecamatan atau nama lainya. ii. Lokasi pemasangan bendera dan umbul-umbul Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. iii. Jumlah dan ukuran spanduk Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. 3. Meneruskan rekomendasi PPL terkait pembersihan baliho atau papan reklame (billboard), bendera dan umbul-umbul serta spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 kepada Panwas Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto, keterangan pemilik alat peraga kampanye luar ruang dan lokasi yang jelas. 4. Penyampaian rekomendasi tersebut kepada Panwas Kab/Kota berdasarkan Formulir 2-A/KEC sebagaimana lampiran III. 5. Menyusun laporan hasil pengawasan alat peraga kampanye luar ruang dan menyerahkan kepada Panwas Kab/Kota sesuai dengan Formulir 2-B/KEC sebagaimana lampiran IV. c. Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwas Kab/Kota) adalah : 1. Melakukan rekapitulasi laporan dari Panwascam terkait baliho atau papan reklame (billboard) Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang sampai saat ini terpasang di masing-masing desa/kelurahan atau nama lainnya dan kecamatan atau nama lainnya. 2. Melakukan rekapitulasi terhadap hasil identifikasi PPL yang telah direkap oleh Panwascam terkait baliho atau papan reklame (billboard) yang sudah atau belum sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2013 yakni : i. Jumlah dan informasi baliho atau papan reklame (billboard) setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPD di masing – masing wilayah kabupaten/kota. ii. Lokasi pemasangan bendera dan umbul-umbul Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. iii. Jumlah dan ukuran spanduk Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. 3. Menyampaikan rekomendasi pembersihan alat peraga kampanye luar ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 diwilayah masing – masing kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota hasil pengawasan oleh PPL, Panwascam dan Panwas Kab/Kota dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto, keterangan pemilik alat peraga kampanye luar ruang dan lokasi yang jelas. 4. Menyampaikan rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi, jika locus kejadian pelanggaran terkait pembersihan baliho atau papan
reklame (billboard), bendera dan umbul-umbul serta spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 merupakan lintas kabupaten/kota dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto, keterangan pemilik alat peraga kampanye luar ruang dan lokasi yang jelas. 5. Menyusun laporan hasil pengawasan alat peraga kampanye luar ruang dan menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan Formulir 3-A/KK sebagaimana lampiran V. 6. Menyusun laporan terkait koordinasi, penetapan zona atau wilayah dan sosialisasi kepada Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir 3-B/KK sebagaimana lampiran VI. d. Tugas Bawaslu Provinsi adalah : 1. Melakukan rekapitulasi laporan dari Panwas Kabupaten/Kota terkait baliho atau papan reklame (billboard) Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang sampai saat ini terpasang di masing-masing desa/kelurahan atau nama lainnya dan kecamatan atau nama lainnya, serta kabupaten/kota. 2. Melakukan rekapitulasi terhadap hasil identifikasi PPL yang telah direkap oleh Panwascam dan Panwas Kab/Kota terkait baliho atau papan reklame (billboard) yang sudah atau belum sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2013 yakni : i. Jumlah dan informasi baliho atau papan reklame (billboard) setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPD di masing – masing wilayah provinsi. ii. Lokasi pemasangan bendera dan umbul-umbul Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. iii. Jumlah dan ukuran spanduk Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. iv.
Menyampaikan rekomendasi pembersihan alat peraga kampanye luar ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 diwilayah masing – masing kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota hasil pengawasan oleh PPL, Panwascam dan Panwas Kab/Kota dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto, keterangan pemilik alat peraga kampanye luar ruang dan lokasi yang jelas.
3. Menyampaikan rekomendasi pembersihan alat peraga kampanye luar ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 diwilayah masing – masing kabupaten/kota kepada KPU/KIP Provinsi hasil pengawasan oleh PPL, Panwascam, Panwas Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto, keterangan pemilik alat peraga kampanye luar ruang dan lokasi yang jelas. 4. Menyusun laporan hasil pengawasan alat peraga kampanye luar ruang dan menyerahkan kepada Bawaslu sesuai dengan Formulir 4-A/PROV sebagaimana lampiran VII. 5. Menyusun laporan terkait koordinasi, penetapan zona atau wilayah dan sosialisasi kepada Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir 4-B/KK sebagaimana lampiran VIII.
