4 KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN
Community Logging Giri Mukti Wana Tirta (KGMWT) Letak dan luas Unit manajemen Community Logging Koperasi Giri Mukti Wana Tirta (Comlog GMWT) berlokasi di Jalan Raya Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Kecamatan Pubian memiliki luas wilayah sebesar 173,88 Km2 sedangkan luas areal hutan Comlog GMWT yang telah tersertifikasi (2011 - 2014) sebesar 22,53 Ha. Lokasi arealnya sendiri berada di Desa Pekandangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Kependudukan Kecamatan Pubian pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.225 jiwa dengan kepadatan 249 jiwa/km2. Secara administratif Kecamatan Pubian memiliki 18 Kampung dengan dominasi penggunaan tanah/lahan sebagai sawah yaitu seluas 2.876 Ha baru kemudian tegalan, perkebunan, pemukiman dan kebun campuran. Kecamatan Pubian memiliki 31 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan rata-rata jumlah murid tiap kelasnya 25 orang dengan guru sebanyak 384 orang yang berarti kondisi SDN di Kecamatan Pubian masih dalam taraf memadai. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Pubian memiliki 9 unit dengan jumlah murid keseluruhan 1.731 dan guru sebanyak 144 orang. SMK Negeri di Kecamatan Pubian hanya sebanyak 1 unit dengan jumlah murid hanya sebanyak 103 murid sedangkan di Kecamatan Pubian
tidak terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut
mengindikasikan bahwa penduduk Kecamatan Pubian rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP. Fasilitas kesehatan yang dimiliki berupa Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu 4 buah dan Pondok Bersalin Desa 4 buah.
34
Struktur organisasi Comlog GMWT secara resmi berdiri pada 26 Oktober 2009 dan berbadan hukum Koperasi sesuai dengan Surat Akte Pendirian No. 24/BH/X.2/X/2009 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. Anggota Koperasi Comlog GMWT merupakan anggota Asosiasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Pubian yang terdiri dari: a.
9 Kelompok Gapoktan di Pekandangan dengan luas hutan rakyat 75 Ha
b.
4 Kelompok Gapoktan di Tawang Negri dengan luas hutan rakyat 25 Ha
c.
12 Kelompok Gapoktan di Kota Batu dengan luas hutan rakyat 100 Ha
d.
12 Kelompok Gapoktan di Payung Dadi dengan luas hutan rakyat r 25 Ha
e.
12 Kelompok Gapoktan di Payung Makmur dengan luas hutan rakyat 50 Ha
Kehutanan Diluar luas areal yang telah memperoleh sertifikasi legalitas kayu, Jenis kayu yang ditanam adalah sengon dan cempaka Koperasi Comlog GMWT memiliki catatan inventarisasi potensi tegakan mencapai 8.968 batang pohon yang terdiri dari potensi tegakan: Kampung Pekandangan 2.255 batang; Kampung Tawang Negri 2.893 batang; Kampung Kota Batu 2.397; Kampung Payung Dadi 241 batang; dan Kampung Payung Makmur 1.182 batang.. Alur tata niaga sebagai yang diterapkan oleh anggota koperasi sementara ini adalah menjual kayu log kepada pengepul kayu. Anggota Koperasi juga memiliki program inventarisasi potensi tegakan secara berkala dan berhasil melakukan pembibitan sebanyak 26.000 bibit sengon pada 2009. Koperasi Serba Usaha Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (KSU APIK) Letak dan luas Lokasi unit manajemen Koperasi Serba Usaha Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (KSU APIK) mencakup 6 Kecamatan dari 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang terdiri dari Kec. Gerokgak, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan dan Kec. Kubutambahan. Secara keseluruhan, letak geografis, 6 kecamatan tersebut terletak mulai dari 8°03’40” - 8°23’00” Lintang Selatan dan 114°25’55 - 115°27’28” Bujur Timur. Luas wilayah keseluruhan Kab. Buleleng
35
adalah 136.588 Ha sedangkan dilihat dari luas Kecamatan tersebut masingmasing, Kec. Gerokgak adalah yang terluas dengan persentase 26,11 %, Kec. Sukasada dan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%, Kec. Kubutambahan sebesar 8,66%, Kec. Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kec. Buleleng yaitu sebesar 3,44%. Topografi Kab. Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan sedangkan di bagian utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah. Di Kec. Sukasada terdapat Gunung Tapak (1.903 mdpl) yang merupakan Gunung tertinggi di Kab. Buleleng sementara yang paling rendah Gunung Jae (222 mdpl) terdapat di Kec. Gerokgak. Adapun batas-batas wilayah untuk Kab. Buleleng adalah sebagai berikut dan untuk lebih detail batas kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 4: Sebelah Utara
: Laut Jawa/Bali
Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli Sebelah Timur
: Kabupaten Karangasem
Sebelah Barat
: Kabupaten Jembaran
Tabel 4 Batas-batas wilayah untuk 6 Kecamatan di Kabupaten Buleleng No
Kecamatan
Batas Utara
Timur
Selatan
Barat
1. 2.
Gerokgak Banjar
Laut Bali Laut Bali
Kec. Seririt Kec. Buleleng dan Kec. Sukasada
Kab. Jembrana Kec. Busungbiu dan Kec. Tabanan
Selat Bali Kec. Seririt dan Kec. Busungbiu
3.
Sukasada
Kec. Buleleng
Kec. Sawan dan Kec. Badung
Kab. Tabanan
Kec. Banjar
4. 5.
Buleleng Sawan
Laut Bali Laut Bali
Kec. Sawan Kec. Kubutambahan
Kec. Sukasada Kec. Tabanan
6.
Kubutambahan
Laut Bali
Kec. Tejakula dan Kab. Bangli
Kab. Badung dan Kab. Bangli
Kec. Banjar Kec. Sukasada dan Kec. Buleleng Kec. Sawan
Sumber: BPS Kabupaten Buleleng 2011
Pemerintahan Pembagian wilayah untuk Kecamatan Gerokgak mencakup 14 desa, Kec. Banjar terdapat 17 desa, Kec. Sukasada mencakup 14 desa dan 1 kelurahan, Kec. Buleleng dengan 12 desa dan 17 kelurahan, Kec. Sawan terdapat 14 desa dan Kec. Kubutambahan sebanyak 13 desa dari total 129 desa definitive dan 19 kelurahan
36
yang ada di Kab. Buleleng. Jumlah aparatur pemerintah Kab. Buleleng Tahun 2010 adalah 11.398 yang berarti meningkat 4,45% dibanding Tahun 2009. Secara rinci berdasarkan Buleleng dalam angka Tahun 2011, susunan jumlah aparatur di 6 Kecamatan tersebut adalah sebanyak 32 pegawai aparatur pemerintahan di Kec. Buleleng, 33 pegawai di Kec. Banjar, 35 pegawai di Kec. Sukasada, Kec. Kubutambahan mempunyai 38 pegawai kecamatan, lalu sebanyak 40 pegawai kecamatan di Kec. Gerokgak dan yang terbanyak ada di Kec. Sawan dengan jumlah pegawai sebanyak 41 orang. Kependudukan Menurut BPS Kabupaten Buleleng dalam Buleleng dalam Angka 2011, jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2010 mencapai 662.920 jiwa. Komposisinya terdiri dari 331.931 jiwa laki-laki dan 330.907 jiwa perempuan dengan sex ratio adalah 100,6 dan kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng adalah 485 jiwa per km2. Dari total jumlah penduduk di Kab Buleleng, Kec. Buleleng merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 2.558 jiwa per km2 atau sebanyak 120.079 jiwa dan termasuk WNA yang berjumlah 82 jiwa, Disusul Kec. Gerokgak dan Sukasada masing-masing sebesar 82.687 jiwa dan 71.769 jiwa lalu Kec. Sawan dengan jumlah penduduk 67.619 jiwa yang berarti kepadatan penduduknya sebesar 731/Km2. Dan jika dilihat berdasarkan rata-rata jiwa per KK di Kab. Buleleng berkisar antara 3,3 yaitu di Kec. Banjar dengan jumlah penduduk 67.762 jiwa dan 4,5 di Kec. Kubutambahan dengan jumlah penduduk sebanyak 60.418 jiwa. Rata-rata penduduk Kab. Buleleng merupakan lulus38an SD dengan persentase sebesar 38,84% kemudian disusul lulusan SLTA sebesar 18,32% sedangkan untuk sampai tingkat D4 atau Sarjana adalah sebesar 3,95%. Selain itu jumlah pelayanan kesehatan (yankes) Tahun 2010 Kec. Buleleng merupakan satusatunya kecamatan yang memiliki banyak Rumah Sakit sebanyak 5 buah, sedangkan untuk Puskesmas di Kec. Gerokgak, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan dan Kubutambahan masing-masing adalah sebanyak 2 kecuali Buleleng dengan 3 buah Puskesmas. Total Puskesmas di 6 Kecamatan tersebut adalah sebanyak 47 unit.
37
Kehutanan Luas kawasan hutan di Kabupaten Buleleng menurut fungsinya secara keseluruhan tidak mengalami perubahan sampai Tahun 2010 (Buleleng dalam angka 2011). Berdasarkan Tabel 5 hanya Kec. Buleleng yang tidak terdapat kawasan hutan berdasarkan fungsinya. Dari 6 Kecamatan yang termasuk dalam unit manajemen KSU APIK, maka luas hutan lindungnya adalah sebesar 23.495, 25 Ha lalu kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan produksi tetap maupun terbatas terdapat pada Kec. Gerokgak dengan luas masing-masing adalah 1.339,9 Ha dan 3.022,4 Ha. Untuk kawasan suaka alam (Cagar Alam dan Taman Wisata Alam) terdapat di Kec. Banjar dan Sukasada dengan total luas masing-masing adalah 2.300,75 Ha dan 3.061,82 Ha. Selain itu di Kec. Gerokgak terdapat sebagian kawasan Taman Nasional Bali Barat seluas 12.814,89 Ha. Kabupaten Buleleng juga mempunyai kebijakan strategis terkait penanggulangan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan yaitu dengan melalukan penghijauan melalui Pembuatan Hutan Rakyat. Tabel 5 Luas fungsi kawasan hutan di 6 Kecamatan Kabupaten Buleleng (ha) Fungsi Kawasan Hutan No
Kecamatan
Lindung (HL)
Produksi Tetap (HP)
Produksi Terbatas (HPT)
Taman Nasional
Cagar Alam (CA)
Hutan Wisata (TWA)
Total
1
Gerokgak
17.392, 04
1.336, 90
3.022, 40
12.814, 89
-
-
34.566, 23
2
Banjar
1.212, 24
-
-
-
646, 20
442, 35
2.300, 75
3
Sukasada
2.197, 32
-
-
-
358, 20
506, 30
3.061, 82
4
Buleleng
-
-
-
-
-
-
-
5
Sawan
1.709, 50
-
-
-
-
-
1.709, 50
6
Kubutambahan
-
-
-
-
-
984, 15
984, 15 Sumber: BPS Kabupaten Buleleng 2011
Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Letak dan luas Letak unit manajemen Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) berada pada Kecamatan Lainea, Kec. Baito, Kec. Palangga, Kec. Andolo dan Kec. Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum
38
letak geografis Kab. Konawe Selatan adalah berada di antara 03°45’ sampai 04°45’ Lintang Selatan (LS) dan 121°45’ sampai 123°00’ Bujur Timur (BT). Sedangkan batas-batas wilayah tiap kecamatannya, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6. Menurut data statistika Tahun 2012, dari kelima kecamatan tersebut maka yang paling luas adalah Kec. Lainea seluas 4,85% dari total luas Kab. Konawe yaitu seluas 210,11 Km2 kemudian disusul Kec. Andoolo, Kec. Palangga, Kec. Baito, dan terkecil adalah Kec. Palangga Selatan dengan luas masing-masing sebesar 179,08 Km2, 177, 8 Km2, 152,72 Km2, dan 110,21 Km2. Dan secara umum topografi di 5 kecamatan tersebut adalah dataran rendah yang berpotensi sebagai lahan pertanian dan sedikit berbukit. Tabel 6 Batas-batas wilayah kecamatan di unit manajemen KHJL, Kabupaten Konawe Selatan No
Kecamatan
Batas
1
Andolo
Utara Kec. Buke
Timur Kec. Palangga
Selatan Kec. Andoolo
Barat Kec. Benuar
2
Baito
Kec. Mowila
Kec. Palangga
Kec. Palangga dan Andoolo
Kec. Buke dan Andoolo
3
Lainea
Kec. Kolono
Laut Korumba Utara
Kec. Laeya
4
Palangga Selatan
Kec. Palangga
Kec. Laeya
Teluk Tobea, Selat Tiwor dan Kab. Muna Selat Tiworo
5
Palangga
Kec. Baito
Kec. Palangga Selatan
Kec. Tinanggea
Kec. Andoolo
Kec. Tinanggea
Sumber: Kec. Andoolo, Baito, Lainea, Palangga Selatan dan Palangga dalam Angka 2012
Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan awalnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari (UU No. 4 tahun 2003), kemudian Kabupaten Kendari berdasarkan PP No. 26 tahun 2004 berganti nama menjadi Kabupaten Konawe dan beribu kota di Kecamatan Andoolo. Pemerintah Kec. Andolo yang secara administratif membawahi 20 Desa dengan 79 Dusun dan 158 RT telah berhasil menjalankan program pembangunan desa. Salah satu indicator utamanya adalah meningkatnya pembangunan sarana pemerintahan dalam hal ini fasilitas fisik yang ada di desa (Kecamatan Andoolo
39
dalam Angka 2012). Wilayah administratif Kec. Baito terdiri dari 8 desa dan yang menarik, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan public maka beberapa lembaga/instansi di kecamatan merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten seperti KUA, Kantor Camat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Penyuluh Pertanian serta Pos Polisi. 13 Desa, 48 Dusun dan 93 RT merupakan cakupan administratif Lainea. Berdasarkan Kecamatan Lainea dalam Angka 2012 menyebutkan bahwa prasarana dan personil pertahanan sipil secara kumulatif untuk semua desa masing-masing adalah 10 untuk Wanra, 28 untuk Kamra, dan 79 untuk Hansip/Linmas. Wilayah administrasi pemerintah Kec. Palangga Selatan tahun 2011 terdiri dari 9 desa, 36 dusun dan 1 kelurahan dengan status hukum definitive sedangkan di Kec. Palangga dari 15 desa dan 1 Kelurahan statusnya belum definitif. Di setiap desa kecamatan tersebut telah dilengkapi aparat desa mulai dari Sekretaris desa sampai dengan Kepala RT. Kependudukan Berdasarkan Tabel 7 jumlah penduduk meningkat dari tahun 2010 (16.244 jiwa) menjadi 16.580 jiwa pada tahun 2011 namun kalau dilihat dari tingkat pertumbuhannya, Kec. Andoolo pada Tahun 2011 sebesar 2,19% sebenarnya mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dibanding Tahun 2010. Kec. Baito penduduknya berjumlah 7.745 jiwa dengan penduduk terbanyak berada di Desa Wonua Raya yaitu sebanyak 1.432 jiwa. Meskipun penduduk di Kec. Lainea mengalami peningkatan dari Tahun 2010 ke Tahun 2011, sebenarnya dari tingkat pertumbuhan penduduk Kec. Lainea mengalami penurunan cukup signifikan dari Tahun 2010 sebesar 10,69% menjadi 2,51% . Dilihat dari Tabel jumlah penduduk di Kec. Palangga Selatan dan Kec. Palangga masing-masing adalah sebesar 6.273 jiwa dan 12.526 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kec. Palangga Selatan adalah sebesar 105 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk Kec. Palangga secara terus menerus mengalami perkembangan penduduk dengan faktor utama kelahiran, kematina dan migrasi.
40
Tabel 7 Jumlah Penduduk per kecamatan di unit manajemen KHJL pada Tahun 2011 No
Kecamatan
1 2 3 4 5
Andoolo Baito Lainea Palangga Selatan Palangga
Jumlah Perempuan Laki-laki 8.018 3.730 4.455 3.059 6.118
8.562 4.015 4.613 3.214 6.408
Total 16.580 7.745 9.068 6.273 12.526
Rasio
108 104 105 105
Sumber: Kec. Andoolo, Baito, Lainea, Palangga Selatan dan Palangga dalam Angka 2012
Kehutanan Jenis penggunaan lahan di Kec. Andoolo di dominasi oleh pekarangan, persawahan, ladang dan sebagian kecil kebun. Tidak terdapat kawasan hutan di Kec. Andoolo, Kec. Palangga dan Kec. Baito begitu pula di Kec. Palangga Selatan. Sumber air bersih Kec. Baito masih bersumber dari sumur Terlindung 46%, Sumur tak terlindung 19%, Sungai utama 29% dan dari Mata Air Terlindung adalah sebesar 6%. Di Kec. Lainea sebagian besar wilayah daratannya yaitu 8.848 Ha merupakan hutan negara dan hutan rakyat (Kecamatan Lainea dalam Angka 2012). Hutan negara dengan persentase 9.16% dan hutan rakyat sebesar 25.77% dari total luas penggunaan lahan di Kec. Lainea.
Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) Letak dan luas Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh merupakan area unit manajemen Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Letak geografis Kab. Kulonprogo terletak pada 7°38’42” dan 7°59’3” LS sampai dengan 110°1’37” dan 110°16’26” BT. Wilayah unit manajemen KWLM tersebut berada di bagian utara Kab. Kulonprogo yang merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 - 1.000 mdpl.
Luas Kec. Samigaluh merupakan yang
terbesar dari 4 kecamatan tersebut yaitu seluas 6.929,31 Ha atau seluas 11,82% dari luas keseluruhan Kab. Kulon Progo (58.627,51 Ha). Kemudian disusul
41
dengan Kec.Girimulyo dan Kalibawang dengan persentase sebesar 9,36% dan 9,03% dari total luas Kab. Kulon Progo. Kemudian luas kecamatan yang terkecil adalah Kec. Nanggulan sebesar 3.960,7 Ha atau 6,76% dari total luas Kab. Kulon Progo. Pemerintahan Dalam melaksanakan tugas, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati, dibantu staf ahli di bidang : Hukum & Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan & SDM, serta Ekonomi & Keuangan. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Bupati Kabupaten Kulon Progo juga dibantu oleh instansi daerah yang meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Delapan (8) Kantor, Empat (4) Badan, Dua Belas (12) Dinas, dan Dua Belas (12) Kecamatan. Kecamatan Girimulyo secara administrasi pembagian wilayahnya terdiri dari 4 desa, 57 pendukuhan dan 348 RT dengan jumlah pegawai pemerintahannya sebanyak 85. Untuk Kec. Nanggulan dan Kalibawang masing-masing jumlah pegawai kecamatannya adalah 104 dan 158 pegawai dengan membawahi masing-masing 6 dan 4 desa, 61 dan 84 pendukuhan serta 385 dan 352 RT. Terakhir Kec. Samigaluh pembagian wilayahnya terdiri dari 7 desa, 106 pendukuhan dan 448 RT dengan jumlah pegawai pemerintahan kecamatannya sebanyak 114 pegawai. Kependudukan Menurut data BPS Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009, jumlah penduduk di Kab. Kulon Progo adalaha sebanyak 374.921 Jiwa (183.892 penduduk laki-laki dan 191.029 penduduk perempuan). Sedangkan kalau menurut jumlah penduduk per Kecamatan di unit manajamen KWLM pada Tahun 2000, Kec. Girimulyo, Kec. Nanggulan, Kec. Kalibawang dan Kec. Samigaluh secara berurutan penduduknya berjumlah 22.416 jiwa, 25.461 juwa, 26.5374 jiwa dan 24.566 jiwa. Rata-rata penduduknya bekerja pada sektor pertanian kemudian menyusul ke sektor-sektor lainnya yaitu perdagangan, hotel dan restoran, indsustri, dll. Di tingkat pendidikan SD, rata-rata 4 kecamatan tersebut tidak kekurangan tenaga kerja pendidik justru cenderung rasio murid terhadap guru dalam taraf yang sangat memadai begitu pula di tingkat pendidikan SMP. Sedangkan pada tingkat SMA Negeri, Kec. Nanggulan belum mempunyai unit sekolahnya tetapi untuk Kec.
42
Girimulyo, Kec. Kalibawang dan Kec. Samigaluh masing-masing mempunyai 1,2 dan 1 unit. Kehutanan Produksi tanaman kehutanan yang paling besar di Kab. Kulon Progo adalah tanaman jati sebesar 23.502,08 m3 lalu tanaman mahoni mencapai 5.330,44 m3 dan produksi tanaman sengon sebesar 4.500,32 m3. Sedangkan untuk area fungsi kawasan hutan tidak tercakup dalam 4 kecamatan tersebut. Komoditi aneka usaha kehutanan di Girimulyo telah mampu menghasilkan lidah burung wallet sebesar 2,75 kg di Tahun 2009 dan yang menarik di 3 kecamatan (Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh) telah menghasilkan lebah madu masing-masing sebesar 24,2; 178,30 dan 1.198 liter di tahun 2009. Selain itu di 4 kecamatan tersebut komoditas utama jenis penghasil pandan, Agave dan Bambu.
usaha kehutanannya adalah kayu bakar,
31
b) Mengidentifikasi kapasitas yang dibutuhkan sesuai 3rs dengan mengidentifikasi
tahap
negosiasi
peran.
Hubungan
dianalisis
berdasarkan faktor-faktor berikut: 1) kualitas hubungan, yang mungkin menunjukkan bahwa pemangku kepentingan bisa memainkan peran antara dua pihak saat ini bertentangan dalam tahap negosiasi; 2) kekuatan hubungan, berkaitan dengan frekuensi dan intensitas kontak; 3)
formalitas
memungkinkan
hubungan,
beberapa
kelompok-kelompok
jenis
hubungan
yang
lebih
kuat
informal untuk
memaksakan pandangan mereka pada kelompok rentan dan dapat melakukan intervensi eksternal untuk mencapai dampak yang nyata; 4) ketergantungan
antara
pemangku
kepentingan,
peran
mediator
diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai pihak tidak kehilangan kekuatan posisi tawar, tipe ketergantungan peraturan mungkin perlu disertai dengan insentif untuk menjadi efektif, ketergantungan teknis mungkin memerlukan perubahan sikap, dan ketergantungan sosial dapat menjadi lebih kompleks dari semua. Analisis Asumsi. Kesenjangan antara kebijakan legalitas kayu di hutan rakyat dengan interaksi sosial yang menyertainya dianalisis dengan metode analisis asumsi. Analisis asumsi sebagai bagian dari analisis kebijakan, merupakan sebuah teknik yang bertujuan mensintesiskan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan (Dunn 2003). Tahapan analisis asumsi merupakan modifikasi analisis asumsi Dunn (2003) dan Dewar et al. (1993), yaitu sebagai berikut: a) mengidentifikasi pelaku kebijakan (stakeholder) legalitas kayu, kemudian pelaku kebijakan diurutkan dan diprioritaskan berdasarkan pada penilaian kekuatan pengaruh pelaku kebijakan legalitas kayu dalam proses pembuatan kebijakan legalitas kayu; b) mengindentifikasi dan mengelompokkan asumsi ke dalam mainstream dan non-mainstream dalam perumusan masalah kebijakan legalitas kayu, dan menganalisis kesenjangan diantara keduanya; c) menentukan peristiwa yang merupakan indikasi perubahan asumsi nonmainstream; d) menentukan langkah yang perlu dilakukan untuk mengontrol asumsi non-mainstream; dan e) kemudian asumsi non-mainstream sebagai asumsi
32
tandingan tersebut diuji dengan kekuatan konsep untuk menentukan kemungkinan dipakai sebagai landasan konseptual baru, atau dilakukan sintesis asumsi jika kedua kelompok asumsi tersebut dapat menciptakan solusi gabungan terhadap masalah. Tabel 3 Pendekatan, pengumpulan dan analisis data pada masing-masing sub tujuan penelitian No
Sub Tujuan
1.
Menganalisis faktor-faktor penentu kesesuaian sertifikasi di hutan rakyat
2.
3.
Menganalisis landasan diskursif penetapan regulasi dan pengaruhpengaruh yang menentukannya
Menganalisis policy space dan masa depan kebijakan
Pendekatan
Kuantitatif
Kuantitatif dan Kualitatif
Kuantitatif dan Kualitatif
Data 1. Data implementasi Sertifikasi HR skema SVLK dan FSC 2. Data Biofisik, Sosek, Kelembagaan di HR 1. Isi teks kebijakan pusat 2. Implentasi kebijakan di tingkat tapak 3. Narasi/diskursus 4. Aktor/jaringan 5. Politik /kepentingan
1. Narasi/diskursus 2. Aktor/jaringan 3. Politik /kepentingan
Metode Pengumpulan Data 1. Pengumpulan dokumen 2. Wawancara 3. Observasi
Teknik Pengambilan Sampel Purposive
1. Pengumpulan dokumen 2. Wawancara 3. Observasi
Purposive, Snowball
1. Pengumpulan dokumen 2. Wawancara 3. Observasi
Purposive, Snowball
Metode Analisis Data Analisis Sintesis Deskriptif (Artherton & Klemmack 1982) AHP (Saaty 1988) Analisis Stakeholder (ODA 1995; Reitbergen et al. 1998; Mayer 2005) Analisis Asumsi (Dunn 2003; Dewar et al.1993) Analisis Wacana (Eryatno 2005) Analisis Stakeholder (ODA 1995; Reitbergen et al. 1998; Mayer 2005) Analisis Wacana (Eryatno 2005)
