BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkara asuransi syariah atau ekonomi syariah No.1221/Pdt.G/2009/PA.JS ini berawal dari adanya gugatan PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap PT. Asuransi Takaful Umum tanggal 24 Juni 2009 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diajukannya gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena kedudukan
hukum
PT.
Asuransi
Takaful
Umum
berada
di
wilayah
hukumPengadilan Agama Jakarta Selatan (actor sequitur forum rei) yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR 1 yang menyatakan: “gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat Konpensi (actor sequitur forum rei)” PT. Bank Muamalat Indonesia juga mendalilkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki berwenang (absolute jurisdiction) memeriksa dan mengadili perkara ekonomis syariah tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 2, 2, yang menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah; “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana 1
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 192 2Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 251
1
syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; keuangan syariah dan; bisnis syariah; PT. Bank Muamalat Indonesia mengklaim sebagai pemegang hipotik atas KM. Karunia1903 atau pihak yang merasa haknya dilanggar sehingga memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan 3. 3. Dalam salah satu klausula hipotek disebutkan PT. Kartika Nusantara Riezkytama wajib mengasuransikan
kapalnya
di
masakapai
perusahaan
asuransi.
KM.
Karunia1903adalah obyek jaminan yang dihipotekkan oleh PT. Kartika Nusantara Riezkytama. PT. Kartika Nusantara Riezkytama adalah pemilik dan operator KM. Karunia1903. Untuk melindungi hak-haknya atas obyek jaminanhipotek, PT. Bank Muamalat Indonesia selaku pemegang jaminan hipotek atas nama PT. Kartika Nusantara Riezkytama mengasuransikan PT. Bank Muamalat Indonesia di PT. Asuransi Takaful Umum. PT. Bank Muamalat Indonesia adalah perusahaan perbankan berbasis syariah yang telah memberikan fasilitas pembiayaan syariah kepada PT. Kartika Nusantara
Riezkytama atas KM. Karunia1903 sebesar Rp.10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah) melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam dengan jaminan satu buah KM. Karunia1903 sesuai dengan Akad Pembiayaan AlMubarabahah No.253 tertanggal 15 Februari 2005. Berdasarkan perjanjian pembiayaan syariah tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia selanjutnya menerima Kuasa Hipotek dari PT. Kartika Nusantara 3Retnowulan Sutantio dan IskandarOeripkartawinata,Hukum Acara Perdata dalam Teoridan Praktik,Mandar Maju, Bandung, 1993,hal. 3
2
Riezkytama dan bertindak untuk memasang hipotek atas KM. Karunia1903 sesuai dengan Surat Kuasa Membebankan Hipotik No.254 tertanggal 15 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Yondri Darto, SH Notaris di Batam. Dalam huruf (f) halaman 11 Surat Kuasa Membebankan Hipotik No.254 tertanggal 15 Februari 2005 mewajibkan PT. Kartika Nusantara Riezkytama agar mengasuransikan KM. Karunia1903 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : “Berjanji dan mengikatkan diri untuk mengasuransikan Kapal tersebut di atas terhadap bahaya kebakaran dan bahaya- bahaya lainnya yang terhadapnya sarana menganggap perlu diadakan pertanggungan, pada maskapai/perusahaan asuransi dan dengan jumlah pertanggungan sebagaimana disetujui oleh Penerima Kuasa/Bank Muamalat, dengan menunjuk Penerima Kuasa/Bank Muamalat sebagai yang berhak menerima uang ganti kerugian bila terjadi peristiwa yang terhadapnya telah diadakan pertanggungan (Banker’s Clause)”
Setelah diletakkan Hipotik atas kapal tersebut, kemudian dibuatkan Akta Hipotek sebagaimana Grose Akta Hipotek No.06/2005 tertanggal 20 Juni 2005 yang didaftarkan ke Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Pontianak, Kalimanatan Barat. Dengan Grosse Akta Hipotek, PT. Bank Muamalat Indonesia adalah pemegang hak Hipotek Pertama atas KM. Karunia1903. Selanjutnya PT. Kartika Nusantara Riezkytama memohon penambahan fasilitas pembiayaan syariah dari PT. Bank Muamalat Indonesia Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) dan memberikan jaminan pembiayaan, berupa 13 (tiga belas) obyek tanah dan bangunan. Ketiga belas obyek jaminan pembiayan tersebut juga diletakkan Hak Tanggungan sebagaimana Akad Pembiayaan Almurabahah No.280 tertanggal 25 Januari 2006.
3
Pada tanggal 01 September 2006 PT. Kartika Nusantara Riezkytama mengasuransikan KM. Karunia1903 di PT. Asuransi Takaful Umum dengan Polis No. 1.902.06.400.000002, untuk jenis Asuransi Total Loss Only(TLO) dengan nilai pertanggungan Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 01 September 2006 sampai
dengan
tanggal
01
September
2007.
Dalam
Polis
Asuransi
No.1.902.06.400.000002 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum menyebutkan tertanggung atas obyek asuransi KM. Karunia1903 adalah PT. BMI Cab Batam qq PT. Kartika Nusantara Riezkytama. Selaku tertanggung dan pemilik KM. Karunia1903, PT. Kartika Nusantara Riezkytama telah membayar premi asuransi kepada PT. Asuransi Takaful Umum sebesar Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah). Selama masa berlaku Polis Asuransi No.1.902.06.400.000002 tersebut, obyek asuransi yaitu KM. Karunia1903 berada di bawah penguasaan tertanggung dan dioperasikan oleh PT. Kartika Nusantara Riezkytama. Setelah PT. Kartika Nusantara Riezkytama mengalami permasalahan pembayaran angsuran kreditnya (gagal bayar) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan permohonan sita eksekus dan Pengadilan Negeri Batam mengeluarkan Penetapan untuk melakukan sita eksekusi terhadap jaminan pembiayaandari PT. Kartika Nusantara Riezkytama yaitu KM. Karunia1903. Pada waktu Pengadilan Negeri Batam akan melakukan sita eksekusi, ternyata KM. Karunia1903 dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaanya.
4
Atas kehilangan ituPT. Bank Muamalat Indonesia menunjuk Surveyor Independent yaitu PT. Asoka Bahari Nusantara untuk melakukan investigasi pencarian KM. Karunia1903 ke seluruh wilayah Indonesia. Walaupun PT. Asoka Bahari Nusantara telah melakukan koordinasi dengan seluruh Administrator Pelayaran Pelabuhan di Indonesia, KM. Karunia1903 tetap tidak ditemukan dan tidak diketahui jejak dan keberadaannya. Berdasarkan informasi tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia melaporkan kehilangan ke Kepolisian Kota Besar Balerang Daerah Kepulauan Riau sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol.:STPLKB/29/III/2009 tertanggal 12 Maret 2009. Sampai diajukannya perkara sengketa asuransi syariahdan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewisjde), laporan polisi tersebut belum dapat membuktikan alasan-alasan kehilangan KM. Karunia1903. PT. Kartika Nusantara Riezkytama selaku pemilik dan operator KM. Karunia1903 pun tidak pernah memberikan keterangan-ketarangan mengenai keberadaan KM. Karunia1903 bahkan tidak pernah melaporkan ada atau tidaknya tindak pidana atau kejadian kehilangan kapal tersebut. PT. Kartika Nusantara Riezkytama juga tidak pernah melakukan upaya apapun untuk mengungkap keberadaan KM. Karunia1903 tersebut. Dengan tidak berhasilnya investigasi dan pencarian KM. Karunia1903 tersebut, maka PT. Bank Muamalat Indonesia menganggap telah terjadi Total Loss Only(TLO). Atas dasar itu pula PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Takaful Umum. Namun klaim tersebut ditolak dengan alasan bahwa klaim asuransi atas hilangnya KM. Karunia1903
5
tidak sesuai dengan syarat klaim yang disebutkan dalam Polis Asuransi No.1.902.06.400.000002 yang merujuk pada klausula-klausula dalam Institute Time Clause-Hulls Total Loss Only. Menurut PT. Asuransi Takaful Umum, Institute Time Clause-Hulls Total Loss Only tidak menjamin kehilangan KM. Karunia1903 karena sesuatu sebab atau akibat yang tidak diketahui. Karena itu pula, maka PT. Asuransi Takaful Umum tidak menanggung resiko atas hilangnya KM. Karunia1903. Polis Asuransi No.1.902.06.400.000002 yang syarat-syarat dan ketentuan asuransinya disebutkan dalam Institute Time Clause-Hulls Total Loss Only merupakan perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia. Sehingga sebagai perjanjian, PT. Asuransi Takaful Umum maupun PT. Bank Muamalat Indonesia terikat dan tunduk pada Time Clause-Hulls Total Loss Only tersebut. Sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan asuransi dalam Institute Time Clause-Hulls Total Loss Only PT. Asuransi Takaful Umum juga mendalilkan bahwa kehilangan KM. Karunia1903 tidak menjadi bagian dari syarat-syarat khusus dapat diajukannya klaim. Syarat khusus dimaksud adalah angka 6 dari Institute Time Clause-Hulls Total Loss Only mengenai Perils yang menjadi acuan klaim asuransi. Syarat-syarat dan ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut : 6.1. this insurance covers total (actual or constructive) of the subject-matter insured caused by 6.1.1. perils of the seas rivers lakes or other navigable waters 6.1.2. fire, exploition 6.1.3. violent theft by persons from outside the Vessel 6.1.4. jettison 6.1.5. piracy 6.1.6. breakdown of or accident to nuclear installation or reactors
6
6.1.7. contact with aircraft or similar object, or object falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation, 6.1.8. earthquake volcanic eruption or lighting 6.2. This insuranse cover total loss (actual or constructive) of damage to subject-matter insured caused by 6.2.1. accidents in loading discharging or shifting cargo fuel, 6.2.2. bursting or boilers breakage of shafts or any latent defect in machinery or hull, 6.2.3. neglience of master officers crew or pilots, 6.2.4. neglience of repaires or chartereres provided such repaires or charters are not an assured hereunder 6.2.5. barratry of Master Officers or Crew, provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by assured, owners or managers. 6.3. Master Officers Crew or Pilots not be considered owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel. Dalam korespondensi maupun pertemuan-pertemuan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Asuransi Takaful Umum telah mendalilkan tidak bisa memenuhi klaim asuransi karena tidak memenuhi syarat-syarat klaim yang ditentukan dalam angka 6 Institute Time Clause-Hulls Total Loss Only. Dalam jawab-menjawab gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, PT. Asuransi Takaful Umum juga mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia adalah gugatan yang prematur atau belum saatnya diajukan, karena belum ada fakta yang bisa membuktikan sebab-musabab hilangnya KM. Karunia1903.Di lain pihak, PT. Bank Muamalat Indonesia mendalilkan tidak dibayarkannya klaim asuransi atas hilangnya KM. Karunia1903 oleh PT. Asuransi Takaful Umum adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Bank Muamalat Indonesia. Anehnya PT. Bank Muamalat Indonesia menganggap PT. Asuransi Takaful
7
Umum
telah
melanggar
kesepakatan
dalam
Polis
Asuransi
No.1.902.06.400.000002 telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Oleh karena itu PT. Bank Muamalat Indonesia menuntut pembayaran atas klaim asuransi karena telah mengasuransikan KM. Karunia1903 dengan jenis Asuransi Claim Total Loss Only (TLO). PT. Bank Muamalat Indonesia juga mendalilkan tindakan PT. Asuransi Takaful Umum bertentangan dengan Pasal 297 KUHD yang menyatakan: “Apabila dalam suatu hipotik antara si berhutang dan si berpiutang telah diperjanikan bahwa jika timbul suatu kerugian yang menimpa persil yang dipertanggungkan atau yang akan dipertanggungkan, uang-uang asuransi, sampai jumlah piutangnya ditambah dengan bunga yang terutang, akan menjadi gantinya hipotik tersebut, maka wajiblah si penanggung, kepada siapa janji tersebut telah diberitahukan, memperhitungkan ganti-rugi yang harus dibayar itu dengan si berpiutang hipotik” Berdasarkan ketentuan Pasal 297 KUHD tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia menuntut PT. Asuransi Takaful Umum agar menghitung klaim asuransi dan membayar ganti rugi kepada PT. Bank Muamalat Indonesia. PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai pemegang hipotik juga mendalilkan berhak mengklaim kerugian atas objek hipotek yang dipertanggungkan/diasuransikan dan secara hukum berhak menerima ganti rugi klaim asuransi dari PT. Asuransi Takaful Umum. Ganti rugi dalam asuransi adalah merupakan syarat wajib yang harus diterima oleh tertanggung untuk mengganti kerugian akibat suatu peristiwa yang terjadi pada obyek asuransi 4. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesiaakan tetapi PT. Asuransi Takaful Umum tetap menolak dan tidak bersedia membayar ganti
4
M. Suparman Sastrawidjadja, Hukum Asuransi, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 41
8
rugi kepada PT. Bank Muamalat Indonesia.Oleh karena itu PT. Bank Muamalat Indonesia menilai PT. Asuransi Takaful Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Takaful Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim memenangkan
PT.
Asuransi
Takaful
Umum,
dimana
dalam
Amar
Putusannyamenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Dalam pertimbangan hukum menyatakan pada intinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut in casu Gugatan Sengketa Asuransi Syariah/Asuransi Takaful yang diajukan oleh Penggugat PT. Bank Muamalat Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa Polis Asuransi No.1.902.06.400.000002 yang merujuk Institute Time Clause-Hulls Total Loss Onlyadalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat asuransi yang berlaku berdasarkan hukum asuransi laut di negara Inggris dan hukum acara pun berdasarkan hukum acara yang berlaku di Inggris. Atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1221/Pdt.G/2009/PA.JS. tanggal 04 Agustus 2010 dan mengajukan Memori Banding. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menolak permohonan banding PT. Bank Muamalat Indonesia dan memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau memenangkan PT. Asuransi Takaful
9
Umum. Sekarang perkara Gugatan Sengketa Asuransi Syariah/Asuransi Takaful (ekonomi syariah) ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewisjde).
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: 1. Apakah pihak ketiga yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia selaku penerima jaminan pembiayaan yang diasuransikan/penerima kuasa hipotik dapat mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Takaful Umum atas kerusakan obyek jaminan pembiayaantanpa melibatkan PT. Kartika Nusantara Riezkytama selaku pemilik obyek jaminan pembiayaan/pemberi hipotik atau tertanggung? 2. Apakah upaya hukum yang harus dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia untuk membuktikan tanggung jawab PT. Asuransi Takaful Umum sebagai penanggung asuransi dalam Polis Asuransi No.1.902.06.400.000002, jika obyek jaminan pembiayaanyang diasuransikan mengalami kerugian? 3. Apakah PT. Asuransi Takaful Umum bertanggung jawab secara langsung kepada PT. Bank Muamalat Indonesia atas kerugian yang dialaminya akibat dari obyek jaminan pembiayaanyang diasuransikan mengalami kerusakan? 4. Bagaimana menentukan suatu perkara berada di bawah kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu perkara No.1221/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 24 Juni 2009?
10
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kedudukan hukum PT. Bank Muamalat Indonesia dalam mengajukan gugatan sengketa asuransi terhadap PT. Asuransi Takaful Umum atas penolakan klaim polis asuransi No:1.902.06.400.000002, 2. Untuk mengetahui sebab akibat kerugian atas kehilangan jaminan fasilitas pembiayaan yang menjadi tanggung jawab penanggung yaitu PT. Asuransi Takaful Umum, 3. Untuk mengentahui kewajiban PT. Asuransi Takaful Umum kepada PT. Bank Muamalat Indonesia atas kehilangan obyek fasilitas pembiayaan yang diasuransikan 4. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum sengketa asuransi berbasis syariah dalam perkara perkara No.1221/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 24 Juni 2009 di Pengadilan Agama Jakarta Jakarta Selatan.
D. Keaslian Penelitian Penelitian terhadap gugatan sengketa asuransi syariah/asuransi takaful No.1221/Pdt.G/2009/PA.JS. tanggal 24 Juni 2009 antara PT. Bank Muamalat Indonesia lawan PT. Asuransi Takaful Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini belum pernah diteliti oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mencoba mengidentifikasi dan atau mengalisa tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim asuransi pihak ketiga selaku penerima
11
jaminan pembiayaan dan atau pemegang hipotik atas jaminan pembiayaanyang diasuransikan oleh pemberi jaminan pembiayaandan atau pemberi hipotik in casu perkara asuransi syariah atau ekonomi syariah. Dalam penelitian ini juga penulis mendalami fakta-fakta mengenai hak pemegang hipotik atau penerima jaminan pembiayaan untuk mengajukan klaim asuransi atau hak untuk mengajukan gugatan (legal standing) terhadap perusahaan asuransi, termasuk kewajiban dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim asuransi dan apakah semua sengketa yang melibatkan perusahaan di bidang asuransi syariah tunduk pada yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.
12
